Dinas Kesehatan

DASAR HUKUM :Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119;Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika. Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  II. PERMASALAHAN Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia  korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019.   ISU LOKAL : Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV. METODE PEMBAHARUAN : 1. Sebelum Adanya Inovasi - Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. - Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. - Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. - Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. - Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. - Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota)   2. Sesudah Adanya Inovasi - Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis  - Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Januari 2024 -  Juni 2024, korban selamat berjumlah 127 orang)  - Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). - Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika, Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) - Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.  - alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans) V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI , BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit/Kilinik Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut pelatihan Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasein gawat darurat yang dilakukan secara terpadu den terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

DAMPAK INOVASI Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim ambulans gawat darurat.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

A. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terpadu;          Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-IIPD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KejadianLuar Biasa; Peraturan  Bupati Mimika No 49 Tahun 2009 tentang Pedoman    Eliminasi Malaria di kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Mimika  No 255 tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pengendalaian Malaria; Keputusan Bupati Mimika  Nomor 519 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Dengan Situasi Khusus untuk percepatan eliminasi Malaria Tingkat Kelurahan /kampung di kabupaten Mimika.   B. PERMASALAHAN  Makro Inovasi Tempo Kas Tuntas ini sangat berkaitan erat dengan tema reformasi birokrasi ke-6 (enam) yang instruksikan oleh Presiden yaitu percepatan eliminasi malaria di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2030, dan Kabupaten Mimika merupakan penyumbang 30% atau terbanyak kasus malaria di Indonesia.  Tingginya kasus malaria di Mimika sangat tidak sesuai dengan target eliminasi malaria di Indonesia sebagaimana arahan Presiden R.I dalam tema reformasi birokrasi untuk isu kesehatan demikian pula regulasi oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2022 tentang penanggulangan Malaria di Indonesia untuk mencapai eliminasi di tahun 2030 dan sama halnya juga dengan target Sustainability Development Goals atau SDGs. Menurut Miranti Ita (2019) tingginya kasus malaria di Provinsi Papua dan kawasan timur Indonesia hingga mencapai 28,6% dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pengobatan dan faktor perilaku pencegahan gigitan nyamuk. Prevalensi atau Positivity Rate (PR) malaria di Mimika menurut laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia mencapai 25% dan laporan kasus malaria tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Mimika PR mencapai 30,6%.  Dengan besaran kasus malaria yang dibuktikan dengan angka API   456,32 per 1.000 penduduk dan PR 30,66% maka Kabupaten Mimika merupakan daerah endemisitas tinggi sebab standar nasional API dan PR oleh Kementerian Kesehatan adalah API dibawah 1 per 1000 penduduk dan PR dibawah 1%.   2. Mikro Rendahnya kepatuhan minum obat Minimnya kontrol ulang setelah pengobatan Lamanya waktu tunggu pemeriksaan dan alur yang jelas untuk pemeriksaan malaria Kurangnya Peran petugas kesehatan / keluarga/Kader Malaria untuk mengingatkan minum obat dan memantau efek samping termasuk mengingatkan pemeriksaan malaria setelah pengobatan   C. ISU STRATEGIS  Isu Global : Diperkirakan ada 263 juta kasus malaria baru di 83 negara pada tahun 2023, meningkat dari 252 juta pada tahun 2022. Jumlah kematian akibat malaria mencapai sekitar 597.000, dengan 94% kasus dan 95% kematian terjadi di Afrika.  Isu Nasional : Sebagian besar kasus malaria di Indonesia terkonsentrasi di wilayah timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2023, sekitar 91% kasus malaria di Indonesia terjadi di Papua . Sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada periode Januari hingga September 2024, tercatat 132.539 kasus malaria, dengan 31.783 kasus positif Isu Lokal : Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah angka kejadian malaria tahunan atau Annual Parasite Incidence (API) dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 373,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 456,32 per 1.000 penduduk di tahun 2023 atau lebih dari 400 kali lebih tinggi dari angka nasional (target naisonal (

Secara umum tujuan inovasi ini adalah menurunkan jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika untuk mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030 sedangkan tujuan khusus dari inovasi proyek perubahan ini dibagian dalam tiga tahapan yaitu : Tujuan jangka pendek adalah menyediakan layanan pemantauan kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas (Pantau KAS Tuntas) melalui jejaring kerjasama antara  petugas puskesmas, keluarga dan kader malaria serta menyediakan layanan drivethru untuk pemeriksaan malaria pada 9 (Sembilan) lokus yaitu : Pelabuhan Laut Pomako, Bandara Udara Mozes Kilangin Timika, Pusat Perbelanjaan/keramaian dan 6 puskesmas yang telah terakreditasi dan BLUD, seperti: Timika, Timika Jaya, Wania, Karang Senang, Pasar Sentral dan Mapurujaya. Untuk pencapaian tujuan jangka pendek ini akan dimulai tanggal 22 Juli – 2 September  2024; Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya pelaksanaan inovasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 9 lokus menjadi 35 lokus dengan penambahan 26 lokus baru yang melakukan replikasi inovasi proyek perubahan yaitu 4 puskesmas wilayah kota, 11 puskesmas di wilayah pesisir, 5 Puskesmas wilayah pegunungan 3 klinik PEMDA, 1 klinik PT Freeport Indonesia, 1 klinik TNI-AD dan 1 klinik Polri. Kegiatan ini direncanakan minggu pertama bulan November  2024- minggu ke-empat bulan Maret 2025; Tujuan jangka panjang yaitu meningkatnya inovasi pada 60 lokus baru sehingga jumlah lokus meningkat dari 35 menjadi 95 lokus dengan rincian 60 lokus baru ini adalah 40 puskesmas pembantu dan 20 klinik. Target pelaksanaan tujuan jangka panjang akan dimulai pada minggu pertama April – Desember 2025.

Manfaat yang akan diperoleh dari inovasi ini, adalah : Bagi organisasi : meningkatnya kinerja pengendalian malaria melalui efektifitas pengobatan dan deteksi malaria sebagai upaya pencegahan infeksi baru. Bagi Pemerintah : Percepatan upaya eliminasi malaria di Indonesia termasuk menurunkan biaya kesehatan sekitar Rp. 72,2 Milyar per tahun dalam penyediaan obat malaria; Bagi Masyarakat : meningkatkan produktifitas dan ekonomi keluarga dengan meningkatnya jumlah hari kerja termasuk menurunkan angka kejadian anemia ibu hamil, menurunkan berat badan lahir rendah bayi yang berdampak pada kejadian stunting dan gizi anak balita.

1. Meningkatkan Akses dan menghentikan transmisi penularan malaria 2. Menurunkan kasus malaria di Kabupaten Mimika dan Indonesia

    DASAR HUKUM A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait investasi, pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bagian-bagian dari undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan inovasi di Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :  Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal paten, yang dapat mendorong inovasi dengan memberikan perlindungan hukum atas penemuan baru dan penemuan inovatif dalam bidang teknologi. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :  Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmiah, termasuk inovasi dalam bidang konten digital, perangkat lunak, dan karya-karya kreatif lainnya. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi:  Undang-undang ini penting dalam konteks inovasi karena memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, yang merupakan bahan mentah penting dalam pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :  Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. PERMASALAHAN A. Permasalahan Makro :     1. Akses informasi yang lambat dan tidak merata.     2. Beban layanan manual di lembaga/instansi.     3. Digitalisasi proses pelayanan publik dan bisnis.     4. Tuntunan respons cepat oleh masyarakat.     5. Efisiensi biaya operasional. B. Permasalahan MIkro :     1. Layanan customer service terbatas.     2. Banyak pertanyaan yang berulang.     3. Tidak semua pengguna mau atau mampu akses website.     4. Waktu respon tidak konsisten.     5. Kesalahan komunikasi manual. Dengan mempertimbangkan masalah makro dan mikro diatas, pengembangan SITIKA menjadi solusi strategis untuk penyebaran informasi yang cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang secara praktis. ISU STRATEGIS A. Global Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Kesehatan : Sistem informasi dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri, misalnya dengan memberikan akses ke informasi tentang penyakit tertentu, vaksinasi, atau program kesehatan yang tersedia di wilayah mereka. B. Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan : Sistem informasi yang efektif di puskesmas dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui sistem informasi, masyarakat dapat dengan mudah membuat janji temu, mengakses informasi kesehatan, dan memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. C. Lokal Penyampaian Informasi Kesehatan Lokal : Melalui sistem informasi, Puskesmas dapat menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dengan kondisi lokal, termasuk program-program pencegahan penyakit, vaksinasi, dan layanan kesehatan lainnya yang tersedia di wilayah mereka. Masyarakat perlu aktif mencari informasi ini dan mengikutinya untuk meningkatkan kesehatan mereka. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum adanya inovasi  Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai pelayanan di Puskesmas, seperti contoh jadwal posyandu. B. Kondisi setelah adanya inovasi Dengan adanya Layanan SITIKA Berbasis WhatsApp, masyarakat menjadi terbantu. Untuk mengetahui jadwal posyandu balita maupun jadwal posyandu lansia masyarakat bisa dengan mudah hanya dengan ponsel, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa harus datang ke puskesmas maupun ke kader-kader kesehatan.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN SITIKA a. Dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Timika Jaya. b.  Karena yang digunakan adalah aplikasi WhatsApp maka tidak perlu susah lagi mengenalkan informasi tentang Sistem Informasi Puskesmas Berbasis WhatsApp karena aplikasi ini sudah familier dan di pakai sehari-hari oleh masyarakat. CARA KERJA SITIKA a. Cukup buka aplikasi WhatsApp.  b. WhatsApp ke nomor WhatsApp Center kami yaitu 0813-4479-3467 atau Scan Barcode. c. Lalu ketik Info untuk mengetahui informasi layanan ataupun jadwal terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya. d. Pilih menu layanan yang anda butuhkan dan selanjutnya ikuti petunjuknya.  

Tujuan Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP adalah : memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan, Jadwal dan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP diharapkan jumlah kunjungan di BLUD Puskesmas Timika Jaya meningkat dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

I.  DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\ II.    PERMASALAHAN. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan . Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi: 1 (satu) kali pada trimester pertama; 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga. Antenatal Care merupakan pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu hamil dari mulai terdeteksi adanya kehamilan sampai menjelang masa persalinan. Pemeriksaan Antental Care dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Dokter, Bidan dan Puskesmas.  Dalam komponen keluarga, ibu dan anak menjadi kelompok rentan dan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan dari  SDGs yang  ketiga yaitu  menjamin  kehidupan yang sehat dan  mendorong  kesejahteraan bagi semua orang  di segala  usia  memiliki beberapa  target salah satunya adalah angka kematian ibu hingga 70/100,000 kelahiran hidup (Bappenas, 2017). Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan semua kematian ibu pada periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mencakup 10 pelayanan dan dilakukan dalam enam kali kunjungan (K6). Angka kunjungan ANC di Provinsi Papua sangat rendah yaitu sebesar 66,8% dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 40,74%. Angka ini masih sangat jauh dari cakupan rata-rata nasional (88,03%) (Kemenkes RI, 2018, 2019). AKI di Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari 3 indikator cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan kunjungan antenatal dihitung berdasarkan Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2021 menunjukkan secara nasional telah mencapai target RPJMN 2021 sebesar 88,8% dari target 85%. Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. III.   ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Saat ini menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).  ISU NASIONAL: Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. ISU LOKAL : Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020-2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup dan untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup  IV.  METODE PEMBAHARUAN : Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care suatu program yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan, pengamatan, pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin dikandungnya. Antenatal care yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dapat mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga kelainan dan risiko tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui layanan inovasi PAK-LAMIL 10 T yang meliputi Pemeriksaan 10 T yang meliputi Timbang Berat Badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, tetapkan stasus gizi dengan ukur  lingkar lengan atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, Tentukan Prsesntasi janin dan Detak Jantung Janin, Pemberian vaksinasi Tetanus, pemberian tablet zat besi, , Tes Laboratorium rutin dan khusus, Tata Laksana Kasus dan Temu Wicara.  Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan.. Sehingga dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan dianggap perlu untuk dilaksanakan maka OPD terkait membuat suatu inovasi dengan cara Penguatan : PAK-LAMIL 10 T. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN PAK-LAMIL 10 T adalah Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mockup 10 pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter.pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pemeriksaan dilakukan minimal dua kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester 3 (usia kehamilan 24 minggu- menjelang persalinan), dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatannya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan 10 kepala Puskesmas dalam kota yaitu; kepala puskesmas Timika, kepala puskesmas Wania, kepala puskesmas Karang Senang, kepala puskesmas Pasar Sentral, puskesmas Limau Asri, puskesmas Mapurujaya, puskesmas Bhintuka, puskesmas Ayuka, Puskesmas Timika Jaya, puskesmas Kwamki. Pertemuan sosialisasi Kepala Puskesmas dan Bidan Puskemas Pelaksanaan PAK-LAMIL 10 T Mentoring PAK-LAMIL 10 T Pertemuan Evaluasi PAK-LAMIL 10 T Pelaporan.

Menurunkan angka angka kematian ibu (AKI) melalui PAK-LAMIL 10 T di Kabupaten Mimika.

Pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan yang berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI). Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu yang salah satunya dengan penyediaan layanan USG di puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Setiap ibu hamil mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil. pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) Petugas Kesehatan mampu melaksanakan  Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil.     

DASAR HUKUM :Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu;Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.       II.         PERMASALAHAN    Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5:1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019.   ISU LOKAL : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat.   Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.   V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.          VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.  

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

  Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

DASAR HUKUM :    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\  Peraturan Bupati Mimika Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Dalam Upaya Menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Mimika.    PERMASALAHAN.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier, 2001). Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manuasia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih  cukup tinggi di Indonesia adalah stunting dan wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.    Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, yang dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.  Masalah Stunting atau balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI,2016).  Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok  Penelitian yang dilakukan Rendraduhita (2017), mengungkapkan bahwa balita stunting mayoritas dengan umur ibu yang melahirkan

Menurunkan angka stunting melalui penguatan posyandu oleh aparat pemerintahan kelurahan / kampung di Kabupaten Mimika. 

Terbentuknya Pokja Posyandu  Meningkatnya sinergisitas Aparat Pemerintahan Kelurahan / Kampung dan komponen masyarakat dalam pengelolaan  posyandu  Meningkatkan cakupan  layanan posyandu setiap bulan.  Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Masyarakat lebih mudah mengakses layanan Kesehatan primer melalui Posyandu terintegrasi  Terbentuknya pokja Posyandu di Tinkat Kelurahan/kampung sebagai motor penggerak  kesinambungan pelayanan di posyandu.  Meningkatakan pemahaman aparat kampung tentang peran dan fungsi Pokja Posyandu dalam pengintergasian layanan  Meningkatkan cakupan pelayanan posyandu; Penimbangan, Imunisasi, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi usia 6- 59 bulan, pelayanan kesehatan ibu hamil 

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman kemintraan pemerintah dengan swasta dibidang noninfrastruktur kesehatan.   PERMASALAHAN  Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini menjadi permasalahan global dan TB adalah penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia dan penyakit menular penyebab kematian terbesar kedua setelah COVID-19 (di atas HIV/AIDS). Hingga 1,5 juta orang meninggal akibat tuberkulosis (TB) pada tahun 2020 (termasuk 214 000 orang dengan HIV). Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta orang menderita TB di seluruh dunia. 5,6 juta laki-laki, 3,3 juta perempuan, dan 1,1 juta anak-anak. Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 824.000 kasus TBC di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia (WHO, 2021). Kabupaten Mimika juga tidak luput dari masalah yang ditimbulkan oleh penyakit TB. Kabupaten Mimika termasuk dalam sepuluh besar kabupaten di Papua yang menyumbang angka kejadian TB tertinggi. Menurut data dari dinas kesehatan (2022) Estimasi TB di Kabupaten Mimika sebanyak 707 per 100.000 dengan jumlah kasus 2.204 orang dan pada tahun 2023 terdapat 2.897 kasus TBC secara keseluruhan di Kabupaten Mimika  dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% dari total pasien yang diobati.  Penyakit TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika penderita melakukan pengobatan dan menelan OAT secara teratur selama minimal enam bulan (Ditjen PP&PL DEPKES RI, 2009). Dalam menangani masalah TB, WHO merekomendasikan pelaksanaan strategi Directly ObservedTreatment Shortcourse (DOTS) pada tahun 1995 dengan lima komponen kunci, yaitu komitmen politik, pemeriksaan dahak mikroskopis, pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB, jaminan ketersediaan OAT, sistem pencatatan dan pelaporan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB (DEPKES RI, 2011). Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS ini di masyarakat perlu melibatkan peran petugas kesehatan, keluarga, dan kader komunitas yang telah mengikuti pelatihan (WHO, 2013). Dukungan dari luar sektor kesehatan seperti organisasi non pemerintah atau LSM, pemerintah maupun swasta, dan masyarakat termasuk mantan pasien TBC sangat diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang timbul akibat penyakit TB (Community TB Care Aisyiyah, 2009). Kader TB/penyintas TBC memiliki peran sangat penting dalam memberi pendampingan di masyarakat (Islam, 2013) Menurut Depkes RI (2009) kader/penyintas TBC memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TB dan penderita TB, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader/penyintas TBC bisa menjadi PMO. Partisipasi kader dan pinyintas TB secara efektif dan maksimal dapat meningkatkan angka rata-rata penyembuhan penyakit TB hingga 80%. Untuk mendorong meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis diperlukan tim pengawas menelan obat dan tim investigasi kontak untuk memastikan kontak pasien TBC mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan melakukan upaya peningkatan pengawasan menelan obat pada pasien TBC dan pengawasan terapi pencegahan TBC  yang akan melibatkan sektor swasta yakni Yayasan Peduli AIDS (YAPEDA) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang akan dilaksanakan pada wilayah kerja Puskesmas dalam kota Timika.    ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Dunia, angka kesakitan TBC didunia mencapai lebih dari 10 Juta orang dengan sekitar 1,30 juta kematian akibat TBC.  ISU NASIONAL Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 1.060.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia. ISU LOKAL Berdasarkan  data tahun 2022 terdapat 2.204 kasus tuberculosis di Kabupaten Mimika dan pada tahun  2023 terdapat 2.897 kasus TBC dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% sehingga  memerlukan pengawasan menelan obat .    METODE PEMBAHARUAN  Upaya untuk meningkatkan kepatuhan  menelan obat, investigasi kontak, dan peningkatan cakupan pemberian terapi pencegahan tuberculosis yang melibatkan mantan pasien Tuberkulosis (penyintas TBC) dari komunitas SEHATI (Sebaya Sehat Timika). Upaya ini dilaksanakan agar mantan pasien tbc dapat membagikan pengalamannya dalam menelan obat TBC sampai sembuh sehingga diharpakan pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dapat mengikuti jejak sukses para penyintas tersebut dalam menyelesaikan pengobatan TBC.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Program pemantaun pengobatan TBC yang melibatkan penyintas/Mantan pasien TBC ini memiliki keungulan sebagai berikut :  Kegiatan kunjungan rumah dapat dilaksanakan secara komprehensif mulai dari pengawasan menelan obat, investigasi kontak pasien TBC, pemeriksaan terduga TBC dan pemberian terapi pencegahan tuberculosis. Penyintas TBC akan dapat berbagi pengalaman/pembelajaran baik dalam menelan obat sampai selesai. Pasien akan merasa memiliki teman seperjuangan dalam menyelesaikan menelan obat sampai tuntas. Edukasi dari orang yang pernah merasakan menelan obat TBC (Penyintas TBC) memiliki rasa empati yang lebih dibandingkan dengan edukasi oleh tanaga Kesehatan yang belum pernah merasakan menelan obat TBC yang memerlukan waktu selama 6 bulan.    CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan Yayasan Peduli AIDS yang menaungi kominutas SEHATI Pertemuan dengan komunitas SEHATI Sosialisasi upaya pendampingan menelan obat, investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberculosis dengan komunitas SEHATI Pertemuan dan memperkenalkan komunitas sehati dengan Puskesmas lokus yakni Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, Puskesmas Karang Senang dan Puskesmas Pasar Sentral Pertemuan tindak lanjut pelatihan /sosialisasi Monitoring ke lapangan Pertemuan Evaluasi Pelaporan

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC yang bermuara pada meningkatnya capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC Meningkatkan  cakupan investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan  capaian pemberian terapi pencegahan tuberculosis pada kontak pasien TBC

Pasien TBC mendapatkan layanan kunjungan rumah yang komprehensif Pasien TBC dapat menimba pengalaman dari para penyintas TBC yang melakukan kunjungan rumah Miningkatkan motivasi para pasien TBC untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sampai tuntas seperti para penyintas TBC Memberdayakan para penyintas TBC 

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC Meningkatkan capain investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan cakupan pemberian terapi pencegahan TBC Menurunkan angka Putus berobat pasien TBC Menurunkan angkan pasien mangkir pengobatan Mempercepat eliminasi TBC

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-GovernmentUU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi InformasiVisi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi InformasiKurangnya Standarisasi Proses PendaftaranKurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLIPenumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis.Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan.Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.     ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP)ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luasTerintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstorePasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLIPasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLIPasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagiPetugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poliPasien selesai mendaftar.

Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di         masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM 1. Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 2. Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government 3. UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. 4. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 5. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 6. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 7. Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 8. Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi 9. Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Keterbatasan Infrastruktur Teknologi InformasiKurangnya Standarisasi Proses PendaftaranKurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. 2. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. 3. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. 2. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 3. ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Aplikasi SIPOLI berbasis android, bisa diakses langsung oleh masyarakat dari mana saja,kapan saja.Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi SIPOLI dapat digunakan dimana saja dan kapan saja dan juga bisa melakukan pendaftaran online 3 hari sebelumnya. Dengan adanya aplikasi tersebut pelayanan pendaftaran rawat jalan menjadi mudah dan cepat diantaranya dapat mengurangi antrian di loket pendaftaran manual. CARA KERJA INOVASI 1. Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI 2. Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi 3. Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli 4. Pasien selesai mendaftar.

1. Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. 2. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika. 3. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

A. DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 400.7/ 715 / 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUSKESMAS JALAN KAKI (PUSJAKI) TAHUN 2025   B. PERMASALAHAN  a. Makro : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. b. Mikro  : Deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat C. ISU STRATEGIS  Isu Global :  a. Meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di seluruh dunia  b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan  c. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara negara maju dan berkembang  d. Dampak perubahan gaya hidup modern (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat) terhadap kesehatan masyarakat Isu Nasional : Tingginya prevalensi PTM di Indonesia asih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program skrining kesehatanKeterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa daerah  Kurangnya edukasi dan literasi kesehatan masyarakat  Belum meratanya pelaksanaan program promotif dan preventif seperti CKG   Isu Lokal :  Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin  Akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas (jarak, transportasi, atau biaya)  Kurangnya sosialisasi program CKG di masyarakat  Faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan  Keterbatasan tenaga atau sarana pendukung di wilayah setempat   D. METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum:  Capaian CKG sangat rendah b. Kondisi Sesudah Capaian CKG meningkat secara signifikan   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? 1. Pelayanan kesehatan pada puskesmas pesisir dan pengunungan untuk mendukung program Pemeriksaan kesehatan Gratis/Cek Kesehatan Gratis yang merupakan program unggulan (prioritas) nasional / Quick Win Presiden Prabowo. 2. Dilakukan rutin dan terjadwal (sesuai kondisi di lapangan seperti cuaca, situasi laut atau kondisi tertentu lainnya) 3. Pemeriksaan dilakukan pada semua anggota keluarga dengan berbasis NIK. 4. Pemeriksaan dilakukan dengan paket layanan sesuai dengan siklus hidup (sesuai ketersediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh Puskesmas) 5. Pelayanan dilakukan oleh tenaga medis sehingga hasil diagnosa dapat dipertanggungjawabkan   F. CARA KERJA INOVASI          Petugas puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan melakukan pemerikasaan kesehatan pada semua masyarakat yang dikunjungi baik yang sakit maupun yang sehat berdasarkan silkus hidup dengan layanan sesuai usia. Perkunjungan dilakukan pada tiap Kepala keluarga yang ditunjukkan dengan Kartu Kaluarga dan pendataan kesehatan dilakukan dengan menggunakan NIK. Data yang diperoleh kemudia dilaporkan ke Aplikasi nasional yaitu Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sehingga data langsung dapat diketahui oleh pusat (Kemenkes RI).

1. Tujuan jangka pendek: melakukan pemeriksaan kesehatan dan intervensi kesehatan seperti pemberian obat atau rujukan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi terhadap anggota keluarga yang dikunjungi. 2. Tujuan jangka menengah: mendapatkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan di bidang kesehatan. 3. Tujuan jangka panjang: peningkatan derajat hidup masyarakat Kabupaten Mimika  khususnya yang berada di pesisisr dan pengunungan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis, sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau lebih baik.Deteksi dini penyakit Dalam pemerikasaan kesehatan memungkinkan ditemukannya penyakit sejak tahap awal (seperti hipertensi, diabetes, anemia), sehingga penanganan bisa lebih cepat dan mencegah komplikasi.Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan mulai menerapkan pola hidup sehat.Memperluas akses layanan kesehatan Inovasi ini menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi.Efisiensi biaya kesehatan Dengan deteksi dini, biaya pengobatan penyakit berat di masa depan dapat ditekan, baik bagi individu maupun pemerintah.Mendukung program promotif dan preventif CKG/PKG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan.Penguatan data kesehatan masyarakat Hasil pemeriksaan dapat menjadi basis data untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.Meningkatkan kolaborasi lintas sektor Pelaksanaan inovasi ini biasanya melibatkan berbagai pihak (tenaga kesehatan, pemerintah, kader, dll.), sehingga memperkuat kerja sama dalam pembangunan kesehatan.

1.     Dampak terhadap masyarakat Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa terkendala biaya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat.2.     Dampak terhadap Kesehatan Individu Penyakit dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup individu.3.     Dampak terhadap Sistem Kesehatan Mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Dengan meningkatnya deteksi dini, beban layanan kuratif di fasilitas kesehatan dapat berkurang.4.     Dampak Ekonomi Membantu mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena penyakit ditangani sejak tahap awal.5.     Dampak Sosial Meningkatnya kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.6.     Dampak Kelembagaan Mendorong peningkatan kinerja institusi/penyelenggara serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan.

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.Kebijakan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya pilar Transformasi Digital Kesehatan (Pilar Ke-6). B. PERMASALAHAN a. Makro Tuntutan Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Secara nasional, sektor kesehatan dituntut untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data layanan kesehatan. Implementasi Rekam Medis Elektronik menjadi bagian dari agenda strategis reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kewajiban Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Regulasi nasional mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rekam medis secara elektronik, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sistem, SDM, dan infrastruktur pendukung. Kebutuhan Integrasi dan Standarisasi Data Kesehatan Sistem pelayanan kesehatan memerlukan data yang terintegrasi dan terstandar agar dapat mendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy), pelaporan nasional, serta interoperabilitas antar sistem. Perlindungan Data dan Keamanan Informasi Pasien Peningkatan volume data kesehatan menuntut sistem yang mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pasien sesuai regulasi perlindungan data pribadi. b. Mikro 1.  Pencatatan Rekam Medis Manual yang Tidak Efisien  Sebelum implementasi SIP Mimika, pencatatan dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas, yang berisiko rusak, hilang, atau tidak terbaca dengan jelas. 2. Proses Pelaporan yang Lambat dan Tidak Terintegrasi Rekapitulasi kunjungan dan laporan pelayanan dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. 3. Sulitnya Penelusuran Riwayat Pasien Riwayat medis pasien tidak terdokumentasi secara terpusat, sehingga menyulitkan tenaga medis dalam melakukan evaluasi kondisi kesehatan secara komprehensif. 4. Keterbatasan Pengawasan dan Monitoring Tidak adanya sistem monitoring berbasis digital menyebabkan pengawasan penggunaan data dan evaluasi pelayanan kurang optimal. Keterbatasan SDM dan Adaptasi Digital Sebagian tenaga kesehatan belum terbiasa menggunakan sistem berbasis digital, sehingga diperlukan sistem yang adaptif dan pendampingan berkelanjutan. Kondisi Geografis dan Infrastruktur Jaringan Wilayah Kabupaten Mimika memiliki tantangan geografis dan keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi, yang mempengaruhi optimalisasi sistem berbasis elektronik. C. ISU STRATEGIS 1. Isu Global 1} Transformasi Digital di Sektor Kesehatan (Digital Health Transformation) Secara global, sistem pelayanan kesehatan mengalami pergeseran menuju pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta keselamatan pasien. Electronic Medical Record (EMR) atau Rekam Medis Elektronik (RME) menjadi standar dalam pengelolaan data kesehatan modern. 2. Interoperabilitas dan Integrasi Data Kesehatan Negara-negara di dunia mendorong integrasi sistem informasi kesehatan guna mendukung pertukaran data yang aman dan terstandar, sehingga memudahkan koordinasi pelayanan lintas fasilitas. 3. Keamanan dan Privasi Data Kesehatan Data kesehatan termasuk kategori data sensitif yang membutuhkan perlindungan tinggi. Isu keamanan siber dan pelindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem digital kesehatan. 4. Pelayanan Berbasis Data (Data-Driven Healthcare) Pengambilan keputusan di sektor kesehatan global semakin mengarah pada penggunaan data real-time untuk perencanaan, pengendalian penyakit, serta peningkatan mutu pelayanan. 2. Isu Nasional 1)) Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia Pemerintah Indonesia mendorong transformasi sistem kesehatan melalui penguatan digitalisasi layanan, termasuk implementasi Rekam Medis Elektronik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Kewajiban Implementasi Rekam Medis Elektronik Fasilitas kesehatan diwajibkan beralih dari rekam medis manual ke elektronik guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pelayanan. 3. Integrasi Platform Kesehatan Nasional Pengembangan sistem informasi kesehatan diarahkan agar mampu terintegrasi dengan platform nasional, sehingga data pelayanan di daerah dapat mendukung kebijakan kesehatan tingkat nasional. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas nasional, termasuk di sektor kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas..  2. Isu Lokal 1. Digitalisasi Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Mimika Sebagian besar pelayanan sebelumnya masih berbasis manual, sehingga diperlukan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 2. Kondisi Geografis dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Mimika memiliki tantangan geografis serta keterbatasan jaringan di beberapa lokasi, yang memerlukan sistem yang adaptif dan dapat diimplementasikan secara bertahap. 3. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Transformasi digital membutuhkan peningkatan literasi digital tenaga kesehatan agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal. 4. Kebutuhan Data yang Akurat untuk Pengambilan Kebijakan Daerah Pemerintah daerah memerlukan data pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja pelayanan. 5. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Pelayanan Digitalisasi melalui SIP Mimika menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, monitoring, dan pengawasan layanan kesehatan tingkat Puskesmas. D. METODE PEMBAHARUAN a. Kondisi Sebelum Sebelum implementasi Rekam Medis Elektronik SIP Mimika, pelayanan administrasi dan pencatatan medis di Puskesmas dilakukan secara manual dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Pencatatan Berbasis Kertas Seluruh rekam medis pasien dicatat dalam dokumen fisik yang disimpan dalam map arsip. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan, kerusakan, atau ketidakterbacaan data. 2. Pencarian Data Tidak Efisien Proses penelusuran riwayat pasien membutuhkan waktu lebih lama karena harus mencari secara manual di ruang arsip, terutama untuk pasien dengan kunjungan berulang. 3. Duplikasi dan Inkonsistensi Data Tidak adanya sistem terintegrasi berpotensi menyebabkan penginputan data ganda atau ketidaksinkronan informasi antar unit pelayanan (pendaftaran, poli, laboratorium, farmasi). 4. Pelaporan Dilakukan Secara Manual Rekap kunjungan, laporan bulanan, dan laporan program kesehatan dilakukan dengan perhitungan manual atau pengolahan ulang data, sehingga memerlukan waktu dan tenaga tambahan. 5. Pengawasan dan Monitoring Terbatas Tidak tersedia dashboard atau sistem monitoring real-time untuk memantau jumlah kunjungan, jenis penyakit, atau kinerja pelayanan. 6. Kontrol Akses Data Tidak Terstruktur Dokumen fisik berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan karena tidak adanya sistem pembatasan akses berbasis akun. Ketergantungan pada Arsip Fisik Semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien menyebabkan penumpukan arsip dan kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih besar. b. Kondisi Sesudah Setelah diterapkannya Rekam Medis Elektronik SIP Mimika yang dikembangkan oleh PT Marhani Digital Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, terjadi perubahan signifikan sebagai berikut: 1. Digitalisasi Rekam Medis Terintegrasi Data pasien tersimpan secara elektronik dalam sistem terpusat, mulai dari pendaftaran, pelayanan poli (SOAP), laboratorium, hingga farmasi. 2. Akses Data Lebih Cepat dan Akurat Riwayat pasien dapat diakses secara instan melalui sistem berdasarkan nomor rekam medis atau identitas pasien, sehingga mempercepat proses pelayanan. 3. Pengurangan Risiko Kehilangan Data Penyimpanan digital meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. 4. Pelaporan Otomatis dan Real-Time Sistem mampu menghasilkan rekap kunjungan dan laporan pelayanan secara lebih cepat dan akurat, mendukung kebutuhan monitoring dan evaluasi. 5.Pembatasan Hak Akses Berbasis Peran (Role-Based Access) Setiap pengguna memiliki akun dan hak akses sesuai tugasnya (admin, dokter, perawat, laboratorium, farmasi), sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas data. 6. Pengendalian dan Audit Data Terdapat mekanisme penguncian data tertentu (misalnya hasil laboratorium dalam batas waktu tertentu) yang mencegah perubahan data tanpa kontrol.

. Tujuan Jangka Pendek Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pelayanan Puskesmas Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual berbasis kertas dan mempercepat proses pendaftaran, pemeriksaan, serta pencatatan rekam medis.   Mendorong Adaptasi dan Literasi Digital Tenaga Kesehatan Membiasakan tenaga medis dan tenaga administrasi menggunakan sistem elektronik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.   Meningkatkan Akurasi dan Kerapihan Data Pasien Meminimalkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta kehilangan dokumen rekam medis.   Mempercepat Proses Pelaporan Internal Memudahkan penyusunan laporan kunjungan dan pelayanan melalui sistem rekap otomatis.   Meningkatkan Kontrol dan Pengawasan Penggunaan Data Menerapkan sistem hak akses berbasis peran untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas informasi pasien.   b. Tujuan Jangka Menengah Mewujudkan Digitalisasi Menyeluruh pada Puskesmas di Kabupaten Mimika Mengoptimalkan penggunaan SIP Mimika di seluruh unit pelayanan sehingga proses pelayanan berjalan secara terintegrasi dan konsisten.   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Memastikan riwayat pasien terdokumentasi secara lengkap sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat.   Menghasilkan Data Kesehatan yang Akurat dan Terstandar Menyediakan basis data yang dapat digunakan untuk analisis tren penyakit, perencanaan program, dan evaluasi kinerja pelayanan.   Mendukung Integrasi dengan Sistem Kesehatan Lainnya Menyiapkan sistem agar selaras dengan kebijakan transformasi digital kesehatan nasional dan interoperabilitas data.   Memperkuat Tata Kelola dan Transparansi Pelayanan Publik Meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap proses pelayanan melalui pencatatan elektronik yang terdokumentasi.   c. Tujuan Jangka Panjang Mewujudkan Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Digital yang Berkelanjutan Menjadikan SIP Mimika sebagai fondasi sistem informasi kesehatan daerah yang stabil, adaptif, dan berkelanjutan.   Mendukung Pengambilan Kebijakan Berbasis Data (Evidence-Based Policy) Memanfaatkan data pelayanan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program kesehatan di tingkat daerah.   Meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien Dengan tersedianya riwayat medis yang lengkap dan terdokumentasi, risiko kesalahan pelayanan dapat diminimalkan.   Mendorong Transformasi Digital Pelayanan Publik Daerah Menjadi model inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Mimika.   Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Puskesmas Pelayanan yang cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.

Implementasi Rekam Medis Elektronik SIP Mimika memberikan manfaat yang signifikan bagi tenaga kesehatan, manajemen Puskesmas, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.   1. Manfaat bagi Tenaga Kesehatan Efisiensi Proses Pelayanan Pencatatan medis dilakukan secara langsung dalam sistem tanpa perlu pengisian berulang pada dokumen fisik, sehingga menghemat waktu dan tenaga.   Kemudahan Akses Riwayat Pasien Tenaga medis dapat mengakses riwayat kunjungan, diagnosa, tindakan, serta hasil pemeriksaan sebelumnya secara cepat dan terstruktur.   Mengurangi Risiko Kesalahan Pencatatan Sistem yang terstandar membantu meminimalkan kesalahan tulis, duplikasi data, dan kehilangan dokumen.   Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Setiap tindakan pelayanan terdokumentasi dalam sistem dengan akun pengguna masing-masing, sehingga meningkatkan tanggung jawab dan transparansi.   2. Manfaat bagi Manajemen Puskesmas Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lebih Mudah Data kunjungan dan pelayanan dapat dipantau secara lebih cepat untuk evaluasi kinerja unit layanan.   Penyusunan Laporan Lebih Cepat dan Akurat Rekap kunjungan, jenis penyakit, dan pelayanan dapat dihasilkan dari sistem tanpa perhitungan manual yang memakan waktu.   Penguatan Tata Kelola Administrasi Sistem membantu menciptakan administrasi yang lebih tertib, rapi, dan terdokumentasi secara sistematis.   Efisiensi Penggunaan Arsip dan Ruang Penyimpanan Pengurangan penggunaan dokumen fisik mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip.   3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Ketersediaan Data Kesehatan yang Valid dan Real-Time Data pelayanan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program kesehatan dan pengambilan keputusan.   Mendukung Kebijakan Berbasis Data Informasi yang terdokumentasi secara digital membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.   Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Digitalisasi rekam medis memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap layanan kesehatan tingkat pertama.   Mendukung Agenda Transformasi Digital Daerah SIP Mimika menjadi bagian dari langkah strategis modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.   4. Manfaat bagi Masyarakat Pelayanan Lebih Cepat dan Tertib Proses pendaftaran dan pencatatan yang lebih sistematis membantu mengurangi waktu tunggu.   Riwayat Kesehatan Terdokumentasi dengan Baik Riwayat medis tersimpan dan dapat digunakan sebagai referensi pada kunjungan berikutnya.   Meningkatkan Kualitas dan Keselamatan Pelayanan Dengan data yang lengkap dan terintegrasi, keputusan medis dapat dilakukan dengan lebih tepat.   Meningkatkan Kepercayaan terhadap Layanan Puskesmas Pelayanan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.

Implementasi Rekam Medis Elektronik SIP Mimika memberikan dampak signifikan terhadap sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Mimika, baik dari aspek operasional, manajerial, maupun kebijakan.   1. Dampak terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan   Peningkatan Kecepatan dan Ketertiban Pelayanan Proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga pencatatan hasil pelayanan menjadi lebih sistematis dan terstruktur, sehingga alur pelayanan lebih tertib dan efisien.   Peningkatan Ketepatan Pengambilan Keputusan Klinis Ketersediaan riwayat medis yang terdokumentasi secara lengkap membantu tenaga medis dalam menentukan diagnosa dan rencana tindakan yang lebih tepat.   Meningkatkan Keselamatan Pasien Dengan riwayat pengobatan dan hasil pemeriksaan yang tersimpan dalam sistem, risiko kesalahan pelayanan akibat informasi yang tidak lengkap dapat diminimalkan.   2. Dampak terhadap Tata Kelola dan Administrasi   Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Setiap aktivitas pelayanan tercatat dalam sistem berdasarkan akun pengguna, sehingga meningkatkan transparansi dan tanggung jawab.   Efisiensi Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pengurangan penggunaan dokumen fisik berdampak pada efisiensi ruang penyimpanan dan pengelolaan arsip.   Pengendalian dan Integritas Data Lebih Baik Mekanisme pembatasan hak akses serta penguncian data tertentu membantu menjaga validitas dan keamanan informasi pasien.   3. Dampak terhadap Pengambilan Kebijakan   Tersedianya Data Pelayanan Secara Lebih Cepat dan Akurat Data kunjungan, jenis penyakit, dan pola pelayanan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan perencanaan program kesehatan.   Mendukung Perencanaan Berbasis Data (Evidence-Based Planning) Pemerintah daerah memiliki dasar informasi yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan dan penganggaran sektor kesehatan.   Meningkatkan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi Monitoring kinerja pelayanan Puskesmas menjadi lebih terukur karena data tersedia dalam sistem secara sistematis.   4. Dampak terhadap Transformasi Digital Daerah   Percepatan Digitalisasi Layanan Publik SIP Mimika menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan di tingkat daerah.   Meningkatkan Literasi Digital Tenaga Kesehatan Implementasi sistem mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi.   Menjadi Model Inovasi Pelayanan Kesehatan Daerah Sistem ini dapat menjadi referensi pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital di sektor lain.   5. Dampak terhadap Masyarakat   Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Pelayanan yang lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi meningkatkan kenyamanan pasien.   Meningkatkan Kepercayaan terhadap Fasilitas Kesehatan Pemerintah Pengelolaan pelayanan yang modern dan transparan memperkuat citra Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang profesional.