Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika (akan disesuaikan dengan nomor Perda yang berlaku). Peraturan Bupati Mimika tentang Sistem Informasi Tata Ruang (akan disusun setelah inovasi ini berjalan). Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan sistem informasi dan penataan ruang. 2. PERMASALAHAN Aksesibilitas Data Tata Ruang yang Rendah: Data tata ruang tersebar di berbagai instansi, belum terintegrasi, dan sulit diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Ketidakakuratan Data: Data tata ruang yang ada seringkali tidak mutakhir atau tidak akurat, menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Proses Perizinan yang Lambat: Proses perizinan pemanfaatan ruang yang masih manual dan birokratis, menyebabkan waktu tunggu yang lama dan potensi pungutan liar. Kurangnya Partisipasi Publik: Masyarakat dan pemangku kepentingan kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan data geospasial dan sistem informasi tata ruang. Potensi Pelanggaran Tata Ruang: Kurangnya sistem pengawasan yang efektif menyebabkan potensi pelanggaran tata ruang yang sulit terdeteksi. 3. STRATEGI ISU a) Isu Global Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs): SIMTARU akan mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan yang berkaitan dengan kota dan permukiman berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam. Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Open Government Partnership (OGP): Mendorong keterbukaan data dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. b) Isu Nasional Kebijakan Satu Peta (One Map Policy): SIMTARU akan menjadi bagian integral dari implementasi Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah, memastikan data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Reformasi Birokrasi: Mendorong birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Peningkatan Investasi: Kemudahan akses informasi tata ruang dan proses perizinan yang cepat akan menarik investasi ke Kabupaten Mimika. c) Isu Lokal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Memberikan kemudahan akses informasi dan layanan tata ruang bagi masyarakat dan investor di Mimika. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang: Memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW untuk pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Mimika. Pengurangan Konflik Pemanfaatan Ruang: Data yang jelas dan transparan dapat mengurangi potensi konflik antarpihak terkait pemanfaatan ruang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Efisiensi perizinan dan pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan dan potensi PAD dari sektor pemanfaatan ruang. 4. METODE PEMBAHARUAN Pengembangan Platform Digital: Membangun platform berbasis web dan mobile untuk SIMTARU yang mudah diakses dan user-friendly. Integrasi Data Geospasial: Mengintegrasikan data tata ruang dari berbagai OPD terkait (pertanahan, perizinan, PUPR, lingkungan hidup, dll.) ke dalam satu basis data geospasial terpusat. Digitalisasi Proses Perizinan: Mengembangkan modul perizinan online yang terintegrasi dengan data tata ruang. Pemanfaatan Teknologi GIS (Geographic Information System): Menggunakan GIS untuk visualisasi, analisis, dan pengelolaan data tata ruang. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait penggunaan dan pengelolaan SIMTARU. Kolaborasi Multi-Pihak: Melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan SIMTARU. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Integrasi Data Komprehensif: Menggabungkan seluruh data tata ruang dalam satu sistem terpadu, mengurangi silo data. Aksesibilitas Real-time: Informasi tata ruang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses perizinan dan informasi tata ruang yang terbuka, mengurangi peluang praktik korupsi. Efisiensi Pelayanan: Mempersingkat waktu dan birokrasi dalam proses perizinan dan penyediaan informasi. Analisis Spasial Lanjut: Memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Partisipasi Publik yang Ditingkatkan: Fitur interaktif untuk masukan dan pengawasan dari masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI a) Cara Kerja Inovasi SIMTARU akan bekerja sebagai platform terintegrasi yang terdiri dari beberapa modul utama: Modul Basis Data Geospasial: Menyimpan seluruh data geospasial tata ruang (peta RTRW, zona, batas administrasi, infrastruktur, tutupan lahan, dll.) yang terstandarisasi dan terintegrasi. Modul Portal Informasi Publik: Menyediakan antarmuka web yang memungkinkan masyarakat dan investor untuk mengakses informasi tata ruang, melihat peta interaktif, dan mengunduh data yang relevan. Modul Perizinan Online: Memfasilitasi pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan izin pemanfaatan ruang secara elektronik, terintegrasi dengan basis data tata ruang untuk validasi otomatis. Modul Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memungkinkan pelaporan pelanggaran tata ruang oleh masyarakat, serta memfasilitasi proses pengawasan dan penegakan hukum oleh OPD terkait. Modul Analisis dan Perencanaan: Menyediakan alat analisis geospasial untuk mendukung proses perencanaan tata ruang, simulasi dampak, dan evaluasi kebijakan. Modul Manajemen Pengguna dan Hak Akses: Mengelola hak akses pengguna (masyarakat, OPD, admin) sesuai dengan peran dan kewenangan.

Tujuan Jangka Pendek Terbangunnya basis data geospasial tata ruang yang terintegrasi. Beroperasinya portal informasi publik SIMTARU yang dapat diakses masyarakat. Dimulainya digitalisasi proses perizinan sederhana terkait tata ruang. Peningkatan kapasitas 30% ASN terkait pengelolaan dan pemanfaatan SIMTARU. Tujuan Jangka Menengah Terintegrasinya seluruh proses perizinan pemanfaatan ruang secara online melalui SIMTARU. Berfungsinya modul pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Pemanfaatan SIMTARU sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penataan ruang di Kabupaten Mimika. Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang melalui SIMTARU. Tujuan Jangka Panjang SIMTARU menjadi rujukan utama dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Mimika. Terwujudnya Kabupaten Mimika sebagai kota cerdas (Smart City) dengan tata ruang yang terencana, berkelanjutan, dan partisipatif. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Mimika melalui pengelolaan tata ruang yang optimal.

Manfaat bagi Organisasi (Pemerintah Kabupaten Mimika) Efisiensi dan Efektivitas Kerja Mempersingkat waktu dan biaya operasional dalam pengelolaan tata ruang dan perizinan. Pengambilan Keputusan Berbasis Data Menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung kebijakan yang tepat. Peningkatan Akuntabilitas Proses yang transparan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Peningkatan Citra Pemerintah Menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan pelayanan publik yang prima. Optimalisasi Sumber Daya Pemanfaatan teknologi mengurangi ketergantungan pada metode manual yang boros sumber daya. Manfaat bagi Pemerintah (Pusat dan Provinsi) Dukungan Kebijakan Nasional Mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta dan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Data Akurat untuk Perencanaan Makro Menyediakan data tata ruang yang akurat dari daerah untuk perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Replikasi Model Inovasi SIMTARU dapat menjadi model inovasi yang dapat direplikasi di daerah lain. Manfaat bagi Masyarakat Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tata ruang yang relevan dengan kepentingan mereka. Proses Perizinan yang Cepat dan Transparan Mengurangi birokrasi dan biaya dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang. Partisipasi Aktif Masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran tata ruang, meningkatkan rasa kepemilikan. Kepastian Hukum Informasi yang jelas dan transparan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Lingkungan yang Lebih Baik Pengelolaan tata ruang yang optimal akan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) berbasis web dan mobile yang fungsional. Basis data geospasial tata ruang Kabupaten Mimika yang terintegrasi dan mutakhir. Modul perizinan online yang telah terimplementasi. Modul pengawasan dan pelaporan pelanggaran tata ruang. Peta interaktif tata ruang Kabupaten Mimika yang dapat diakses publik. Dokumentasi sistem, panduan pengguna, dan SOP terkait SIMTARU. Laporan evaluasi dan dampak inovasi secara berkala.

1. Latar Belakang Permasalahan genangan dan banjir lokal di wilayah perkotaan maupun perdesaan Kabupaten Mimika semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan permukiman, keterbatasan data teknis drainase, serta lemahnya sistem pemantauan infrastruktur. Banyak saluran yang tidak terdokumentasi secara baik, atau bahkan tumpang tindih dengan jaringan utilitas lainnya. Ketidakterpaduan ini menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan drainase secara efektif. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimika mengembangkan sistem Inventarisasi Drainase Berbasis GIS (INDRAGIS). Sistem ini merupakan bagian dari penguatan digitalisasi pelayanan publik, sejalan dengan visi pembangunan "dari kampung ke kota" dan arah pengembangan smart city.   2. Tujuan Menyediakan data dan peta jaringan drainase yang akurat, terkini, dan berbasis spasial. Mendukung perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi drainase secara sistematis. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan infrastruktur drainase. Menjadi alat bantu dalam mitigasi bencana banjir dan pengelolaan air permukaan.   3. Manfaat Efisiensi Perencanaan: Memudahkan identifikasi lokasi prioritas penanganan drainase. Transparansi Data: Mendorong keterbukaan informasi dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penguatan Mitigasi: Memberikan dasar pemodelan risiko banjir dan rencana adaptasi iklim. Partisipasi Publik: Membuka kanal pelaporan masyarakat melalui geo-tagging berbasis aplikasi. Monitoring Kinerja: Menyediakan data berkala untuk pengukuran kinerja layanan drainase.   4. Ruang Lingkup INDRAGIS mencakup: Pendataan jaringan drainase primer dan sekunder. Pengukuran dimensi saluran, kondisi fisik, dan arah aliran. Pemetaan titik genangan, kolam retensi, dan pompa eksisting. Pembuatan peta tematik drainase dan dashboard kinerja berbasis web-GIS. Pelatihan teknis SDM operator sistem dan pengelola data dari OPD terkait.   5. Kinerja Pelayanan INDRAGIS mendukung peningkatan kinerja pelayanan drainase dengan indikator sebagai berikut: Cakupan Data: Persentase saluran yang telah terdata dan tervalidasi. Tingkat Genangan: Penurunan frekuensi dan luas genangan pasca intervensi berbasis data. Waktu Respons: Kecepatan respon terhadap aduan masyarakat berbasis pelaporan spasial. Keterpaduan Perencanaan: Tingkat sinkronisasi program lintas OPD berbasis peta drainase. Pemeliharaan Berkala: Jumlah kegiatan pemeliharaan yang berbasis hasil analisis kondisi saluran. Melalui INDRAGIS, Dinas PUPR Mimika membangun landasan transformasi digital tata kelola drainase yang proaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan serta risiko iklim. 

Menyediakan data dan peta jaringan drainase yang akurat, terkini, dan berbasis spasial. Mendukung perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi drainase secara sistematis. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan infrastruktur drainase. Menjadi alat bantu dalam mitigasi bencana banjir dan pengelolaan air permukaan.

Manfaat yang diperoleh dari aksi perubahan ini adalah : Dari aspek kelembagaan : Memudahkan dalam pengelolaan data-data Drainage Mempercepat dan dan mengefektifikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Drainage perkotaan Dari aspek pelayanan kepada publik, Memudahkan dan mempercepat pelaporan masyarakat untuk masalah mengenai dranage Mengaktifkan masyarakat dalam menjaga, mengawasi system drainage kota Timika

Tersedianya sistem pelaporan secara Elektronik berbasis Aplikasi GIS dalam pemetaan laporan dari masyarakat