Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

I. DASAR HUKUM 1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah 9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial; 11.Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua. II. PERMASALAHAN Masalah Makro Masalah makro dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha kecil mencakup tantangan-tantangan berskala besar yang berdampak sistemik dan struktural. Masalah-masalah ini sering kali membutuhkan kebijakan publik, dukungan lintas sektor, dan perubahan sosial budaya yang luas. Permasalah yang kerap dihadapi adalah: 1. Akses Terbatas terhadap Permodalan Banyak perempuan pelaku usaha kecil sulit mengakses kredit formal karena keterbatasan agunan, dokumen legal, atau literasi keuangan. Bank atau lembaga keuangan masih memandang perempuan sebagai kelompok berisiko tinggi. 2.Rendahnya Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Banyak perempuan tidak memiliki pendidikan formal atau keterampilan manajerial dasar. Pelatihan yang tersedia sering tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan (misalnya waktu fleksibel, berbasis komunitas). 3.Kesenjangan Akses Teknologi dan Informasi Perempuan di sektor informal sering tertinggal dalam akses internet, gadget, atau platform digital. Kurangnya pelatihan digitalisasi usaha membuat usaha mereka tertinggal dalam era ekonomi digital. 4.Kultur dan Norma Sosial yang Membatasi Peran Perempuan Di banyak daerah, perempuan masih dibatasi ruang geraknya karena peran domestik atau norma patriarkal. Waktu produktif perempuan terbagi antara urusan rumah tangga dan usaha. 5.Kurangnya Kebijakan Khusus dan Data Gender-Responsif Banyak kebijakan UMKM tidak membedakan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kurangnya data terpilah gender menyulitkan perencanaan program yang efektif. 6.Minimnya Akses Jaringan dan Kemitraan Usaha Perempuan pelaku usaha sering tidak terlibat dalam jaringan bisnis, koperasi, atau asosiasi karena keterbatasan waktu, informasi, atau dukungan. Masalah Mikro Kabuten Mimika dengan berbagai potensi unggulan daerah juga tak lepas dari berbagai tantangan pemanfaatan potensi daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan usaha di tingkatan yang paling bawah, yaitu pada kelompok usaha milik masyarakat. Dengan luas wilayah hutan mencapai 92%, kehidupan masyarakat lokal masih sangat bergantung pada hutan dan hasil-hasil hutan. Kampung Pigapu di Mimika merupakan salah satu Kampung yang berada di antara kehidupan hutan dataran rendah dan hutan mangrove di satu sisi dan kemajuan Kabupaten yang sangat pesat di sisi lainnya.  Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aimaporamo yang telah dibentuk pada tahun 2023, kelompok usaha wanita OAP ini memproduksi daun teh dari tanaman Daun Jeruju (Acanthus Ilicifolius) yang tumbuh di area hutan mangrove kampung Pigapu. Daun teh mama-mama ini diberi nama Teh ‘NDOA’. Dalam perjalanannya, produksi Teh ‘NDOA’ menemui beberapa masalah, yaitu:  1.Belum optimalnya produksi teh mangrove ‘NDOA’ 2.Belum maksimalnya pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’ III. ISU STRATEGIS Isu Global Dalam skala global,  Pemberdayaan Perempuan memiliki kaitan yang sangat erat dengan SDGs (Sustainable Development Goals), karena kesetaraan gender dan peran aktif perempuan adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan. Dalam SDG’s Tujuan 1, Pemberdayaan ekonomi perempuan akan membantu mengurangi kemiskinan rumah tangga. Hal ini dapat terwujud melalui peningkat kan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kewirausahaan (Tujuan 8). Isu Nasional Pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro di Indonesia menjadi salah satu topik strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di desa dan daerah tertinggal. Perempuan memegang peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui berbagai usaha mikro dan informal, namun mereka masih menghadapi banyak tantangan struktural. Perempuan lokal di Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi mikro, namun perlu dukungan serius agar usaha mereka naik kelas. Isu Lokal Usaha mikro, kecil dan menengah Orang Asli Papua yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah. Untuk itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah. Di era pelaksanaan OTSUS jilid 2 ini, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah agar memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan pengembangan usaha para pelaku usaha Orang Asli Papua. Untuk itu peran instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika menjadi sentral dalam memfasilitasi dan mendampingi kelompok usaha Orang Asli Papua dalam pemanfaatan potensi unggulan daerah. IV. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi: Total penjualan produk teh NDOA sepanjang tahun 2023 adalah senilai Rp 3.615.000,-. Produk teh ditawarkan dalam 3 jenis kemasan, yaitu gelas, kotak dan pouch. Setelah adanya inovasi: Melalui pendampingan Dinas Koperasi dan UKM melalui fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, Pemda telah membangun 1 unit Rumah Produksi pagi kelompok dan memfasilitasi pendaftaran NIB, P-IRT dan sertifikat Halal Produk. Sebagai hasilnya maka nilai penjualan produk NDOA di 2024 mencapai Rp 6.010.000,-.  V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Telah mempunyai izin usaha NIB   Telat mendapat izin P-IRT  Telah mendapat sertifikasi Halal VI. CARA KERJA INOVASI 1.Penempatan tenaga pendamping dan fasilitator untuk KUPS Aimaporamo 2.Tenaga pendamping dan fasilitator membuka ruang diskusi dengan Kelompok  3.Fasilitasi peningkatan produksi daun teh  4.Fasilitaasi peningkatan pemasaran produk melalui pendaftaran NIB, P-IRT dan Sertifikat Halal Produk

Meningkatnya produksi teh mangrove ‘NDOA’Meningkatnya pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’

1. Peningkatan produksi teh mangrove ‘NDOA’ dalam kemasan yang representatif 2. Pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’ menjadi lebih luas karena telah memiliki NIB,  izin P-IRT dan sertifikat Halal produk

Melalui pendampingan Dinas Koperasi dan UKM melalui fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, Pemda telah membangun 1 unit Rumah Produksi pagi kelompok dan memfasilitasi pendaftaran NIB, P-IRT dan sertifikat Halal Produk. Sebagai hasilnya maka nilai penjualan produk NDOA di 2024 mencapai Rp 6.010.000,-.