Dinas Perikanan

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-                KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha               pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha      Terintegrasi secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan                  Pemerintahan Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang                    Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

—

NAMA INOVASI : FISHERMAN 90 TAHAPAN                            : PENERAPAN INISIATOR                           : OPD JENIS INOVASI                   : NON DIGITAL BENTUK INOVASI             : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                              : PERIKANAN WKATU UJICOBA              : 05 JANUARI 2022 WAKTU PENERAPAN      : 05 JANUARI 2023   DASAR HUKUMUU NO 45 Tentang Perikanan Undang-undang No 7. Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya dan petambak garam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Peraturan Bupati Mimika No 29 tahun 2021 tentang penetapan harga patokan, tarif lelang tertutup, dan kuota ikan untuk kebutuhan daerah di TPI Kabupaten Mimika PERMASALAHAN Permasalahan Makro Secara umum nelayan di Papua menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan keberlanjutan industri perikanan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas nelayan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Program-program pelatihan, peningkatan infrastruktur, akses ke pendanaan, serta penegakan regulasi yang lebih baik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Papua. Beberapa masalah umum yang dihadapi nelayan di Papua antara lain: Kurangnya Akses Infrastruktur: Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar. Keterbatasan Teknologi: Nelayan di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil tangkapan dan keberlanjutan. Pendanaan dan Modal: Banyak nelayan kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membeli peralatan yang lebih baik atau memperbaiki kapal mereka. Keterbatasan akses ke layanan perbankan dan kredit juga menjadi hambatan besar. Overfishing dan Degradasi Lingkungan: Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bom ikan atau bahan kimia, merusak ekosistem laut dan mengurangi stok ikan di perairan Papua. Kurangnya Edukasi dan Pelatihan: Banyak nelayan tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan hasil tangkapan nelayan. Masalah Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan yang rendah juga merupakan tantangan bagi banyak komunitas nelayan di Papua. Kendala Regulasi dan Hukum: Kurangnya penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta peraturan yang tidak mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.   Permasalahan Mikro Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu nelayan mengurangi biaya operasional mereka. Namun, nelayan di Papua sering menghadapi berbagai masalah terkait subsidi BBM ini. Berikut adalah beberapa masalah utama: Distribusi yang Tidak Merata: Karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, distribusi BBM bersubsidi ke daerah-daerah terpencil di Papua seringkali tidak merata. Banyak nelayan di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Penyalahgunaan dan Penyelewengan: Ada kasus-kasus di mana BBM bersubsidi tidak sampai ke tangan nelayan yang membutuhkan karena adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. BBM bersubsidi kadang-kadang dijual ke pihak lain dengan harga lebih tinggi. Keterbatasan Kuota: Kuota BBM bersubsidi yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan di Papua. Ini menyebabkan sebagian nelayan harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi. Prosedur Administratif yang Rumit: Prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan memerlukan dokumen-dokumen tertentu yang sulit diakses oleh nelayan, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang memiliki pendidikan formal. Ketergantungan pada BBM: Kebijakan subsidi BBM dapat menciptakan ketergantungan yang tinggi pada BBM, sehingga nelayan menjadi rentan terhadap fluktuasi harga BBM dan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi: Banyak nelayan yang kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan subsidi BBM dan bagaimana cara mendapatkan akses ke subsidi tersebut.   ISU STRATEGIS GLOBAL Perikanan laut merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian global dan ketahanan pangan. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai isu global yang kompleks dan memerlukan perhatian serta tindakan dari komunitas internasional. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi perikanan laut secara global: Overfishing (Penangkapan Ikan Berlebihan): Banyak stok ikan di lautan dunia yang telah dieksploitasi secara berlebihan, menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut. Overfishing juga mengancam keberlanjutan industri perikanan dan mata pencaharian nelayan di berbagai negara. Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing: Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur merupakan masalah besar yang merusak sumber daya laut dan menghambat upaya konservasi. IUU fishing seringkali dilakukan oleh kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional tanpa mematuhi peraturan atau kuota yang telah ditetapkan. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi suhu air laut, arus, dan pola migrasi ikan, yang berdampak pada ketersediaan dan distribusi ikan. Asidifikasi laut akibat peningkatan kadar CO2 juga berdampak negatif pada kehidupan laut, termasuk spesies yang menjadi sumber makanan bagi ikan komersial.   Destruksi Habitat: Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan metode destruktif (misalnya, penggunaan dinamit atau trawl) merusak habitat laut seperti terumbu karang dan dasar laut. Pembangunan pesisir dan polusi juga berkontribusi terhadap degradasi habitat laut. Plastik dan Polusi Laut: Limbah plastik di laut mengancam kehidupan laut dan dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui ikan yang tertelan plastik. Polusi dari bahan kimia dan limbah industri juga mencemari ekosistem laut, merusak habitat, dan membahayakan kesehatan manusia. Ketergantungan pada Stok Ikan Liar: Ketergantungan yang tinggi pada stok ikan liar membuat industri perikanan rentan terhadap fluktuasi populasi ikan yang disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan faktor lingkungan lainnya. Keamanan Pangan dan Mata Pencaharian: Jutaan orang di seluruh dunia bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama dan mata pencaharian. Penurunan stok ikan dan perubahan dalam industri perikanan dapat berdampak serius pada keamanan pangan dan ekonomi komunitas pesisir. Kurangnya Pengelolaan Berkelanjutan: Pengelolaan perikanan yang tidak efektif atau kurang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut. Kurangnya kerjasama internasional dalam pengelolaan perikanan juga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. NASIONAL Nelayan di Indonesia menghadapi berbagai isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kesejahteraan mereka serta keberlanjutan sektor perikanan. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi oleh nelayan Indonesia: Ketergantungan pada Alat Tangkap Tradisional: Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang kurang efisien. Hal ini mempengaruhi hasil tangkapan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Akses Terbatas ke Pasar: Nelayan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, memperburuk masalah ini. Subsidi BBM: Distribusi BBM bersubsidi tidak merata dan sering kali tidak mencapai nelayan di daerah terpencil. Selain itu, prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan birokratis. Penyalahgunaan dan Penyelewengan Subsidi: Penyelewengan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu membuat nelayan kecil sulit mendapatkan BBM yang mereka butuhkan untuk melaut. Degradasi Lingkungan dan Habitat Laut: Aktivitas penangkapan ikan yang destruktif, polusi laut, dan perubahan iklim menyebabkan degradasi habitat laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove, yang berdampak negatif pada populasi ikan. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air laut, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan produktivitas perikanan. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang teknik perikanan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik. Overfishing dan IUU Fishing: Penangkapan ikan berlebihan dan aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) merusak stok ikan dan mengancam keberlanjutan perikanan. Ketidakpastian Hukum dan Regulasi: Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang tidak jelas atau berubah-ubah membuat nelayan kesulitan dalam mematuhi peraturan dan menjalankan usaha mereka dengan aman. Masalah Sosial dan Ekonomi: Nelayan sering kali hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya. Ketergantungan pada hasil tangkapan yang tidak menentu juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Konflik Ruang Laut: Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan industri atau kegiatan lain seperti pariwisata dan pertambangan laut sering terjadi, terutama terkait dengan penggunaan ruang   LOKAL Ketergantungan nelayan Papua terhadap BBM yang cukup tinggi membuat nelayan rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi nelayan. Beberapa solusi yang menjadi isu untuk persoalan tersebut adalah: Peningkatan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi di Papua untuk memastikan BBM bersubsidi dapat dijangkau oleh nelayan di daerah terpencil.Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelewengan subsidi BBM untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan.Penyederhanaan Prosedur: Menyederhanakan prosedur administratif untuk mendapatkan BBM bersubsidi sehingga lebih mudah diakses oleh nelayan.Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi yang intensif kepada nelayan mengenai kebijakan subsidi BBM dan cara mengaksesnya. Pihak berwenang dapat bekerjasama dengan organisasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi ini.Diversifikasi Energi: Mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti energi surya atau biofuel, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.   METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Subsisdi BBM untuk nelayan kurang terarah dan rawan penyelahgunaan. Untuk mengujukan permohonan rekemendasi subsidi nelayan harus mendatangi kantor dinas perikanan  Nelayan harus mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu untuk mendapatkan pelayanan surat rekomendasi dengan jarak tempuh 50 KM dengan biaya transportasi.Rp 200.000 s/d 500.000.       KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi Fisherman 90 sadalah sebagai berikut: Subsisdi BBM untuk nelayan lebih terarah dan mampu menghindari penyalahgunaan subsidi. Nelayan tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Perikanan Mimika untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk memperoleh subsi BBM bagi nelayan, sehingga dapat mengefktififkan waktu produktif untuk melaut Nelayan cukup menyampaikan permohonan dan bukti transaski di TPI melalui WA pada nomor. HP. 0812 1237 7690.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)  Keunggulan dan keunikan inovasi fisherman 90 ini adalah: Biaya murah dan tak perlu aplikasi yang konvensional Menggunakan platform media sosial Mudah untuk dipahami dan dilakukan (familiar) Cepat dan efisien dalam proses penerbitan surat Dilakukan ditengah berbagai keterbatasan geografis di papua   CARA KERJA INOVASI   Tahapan dan bisnis proses layanan fiosherman 90 adalah sebagai berikut: Nelayan mengisi form pengajuan subsidi setalah melakukan transaksi atau pelelangan di TPI Petugas TPI akan mengeluarkan bukti transaksi bahwa ybs telah melakukan pelelangan di TPI.  Nelayan menyampaikan melalui WA berupa form permohonan yang telah diisi dengan melampirkan bukti tamransaksi lelang di TPI yang menjelaskan bahwa benar nelayan atau pemohon berhak mendapat BBM bersubsidi Setelah petugas dinas perikanan melakukan verifikasi terhadap perijinannya dan hasil penjualan serta permohonan yang bersangkutan Penerbitan surat rekmendasi untuk mendaptkan subsidi BBM sebaui dengan PUU yang berlaku.    TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah: Membantu meratakan distribusi. Mengefektifkan pengawasan  distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran. Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan. Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif. MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut: Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud       DAMPAK INOVASI Dampak inovasi ini adalah: Termotivasinya nelayan untuk melautMeningkatnya produksi sebagai akibat  tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simpleSemakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah: Membantu meratakan distribusi. Mengefektifkan pengawasan  distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran. Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan. Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif.

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut: Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud

DAMPAK INOVASI Dampak inovasi ini adalah: Termotivasinya nelayan untuk melautMeningkatnya produksi sebagai akibat  tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simpleSemakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya