Badan Pendapatan Daerah

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015)Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau ITAX: Sulitnya proses melacak pembayaran pajak secara real-time, sehingga Pendapatan daerah tidak dapat dipantau secara efektif, dan potensi kebocoran pendapatan meningkat. Wajib pajak tidak memiliki akses langsung untuk melihat riwayat dan status pajaknya, sehingga Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Data SKPD dan dokumen lainnya masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga berdampak Risiko kehilangan data akibat kerusakan/kehilangan dokumen dan keterbatasan ruang penyimpanan. Banyak tenaga dan waktu dihabiskan untuk kegiatan administratif berulang, sehingga berdampak Kurang optimalnya kinerja pegawai dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Tidak ada sistem terintegrasi yang mempermudah pembuatan laporan SKPD secara otomatis, sehingga berdampak Proses pelaporan memakan waktu dan hasilnya kurang akurat. C. ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau ITAX, Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Aplikasi harus mampu terhubung dengan sistem lain seperti BPKAD, dan Bank Daerah. Perlunya kesamaan data objek/subjek pajak agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan data. Pelayanan kepada wajib pajak Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum (user friendly), dan Sistem harus mendukung transparansi proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. D. METODE PEMBAHRUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau ITAX ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, penerbitan, dan distribusi SKPD. Semua aktivitas terekam dan dapat ditelusuri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau ITAX menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik. E. KEUNGGULAN Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau ITAX bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja dari inovasi Aplikasi Pajak atau iTax pada bidang pajak, Login Petugas login untuk autentikasi user sebelum mengakses aplikasi itax PAD, Pendaftaran petugas melakukan pendaftaran berkas PAD, manajemen data seperti update, hapus dan juga melihat status data berkas yang diajukan, Perekaman petugas melakukan perekaman pada data pendaftaran dari sembilan jenis pajak. Dalam tahapan Perekaman ini, admin dapat memproses data self dan official dari berkas PAD yang diajukan, Lihat pada bagian ini admin dapat melihat data yang telah selesai dilakukan yaitu data pengawasan dan riwayat. setelah tahapan ini semua berkas yang diajukan akan tersimpan dan bisa dilihat baik itu untuk mengeluarkan cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau surat teguran. Cetak Modul ini digunakan untuk mencetak berkas hasil output dari aplikasi itax PAD seperti Perekaman, Pengawasan, Buku Kendali, Kartu Data, BPPS.

ITAX PAD merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dengan tujuan membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

Dengan adanya aplikasi ini, petugas tidak perlu input manual melainkan bisa mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online yang mana data PAD tersebut nantinya akan diproses oleh sistem, yang meliputi kebutuhan Sembilan pajak daerah yaitu, hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, burung walet, reklame, dan mineral.

Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlu adanya kegiatan Gebyar Sadar Pajak dan Aplikasi undian gebyar sadar pajak : Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak daerah, Melalui kegiatan ini, mereka bisa lebih sadar bahwa pajak yang dibayar akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam gebyar sadar pajak dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah Kesadaran dan kepatuhan pajak yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya PAD, yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kegiatan ini juga bisa menjadi momen untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah menggunakan dana pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kegiatan ini bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat hubungan dan membuka ruang dialog untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah. C. ISU STRATEGIS Isu Strategis dalam Kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah adalah permasalahan atau tantangan utama yang perlu diperhatikan agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Berikut beberapa isu strategis yang umum muncul dalam pelaksanaan kegiatan ini: Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Banyak masyarakat belum memahami pentingnya membayar pajak daerah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Masih ada anggapan bahwa pajak hanya kewajiban tanpa manfaat langsung. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Minimnya Inovasi dan Digitalisasi Kegiatan gebyar pajak belum banyak memanfaatkan media digital atau platform online. D. METODE PEMBAHARUAN Berikut adalah beberapa metode pembaruan kegiatan "Gebyar Sadar Pajak Daerah" yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah: Digitalisasi Kegiatan sosialisasi secara daring melalui Instagram dan TikTok. Inovasi dalam Hadiah Transparansi Struk pembayaran dapat di input dalam aplikasi berbasis web yang bisa ditukar hadiah atau mengikuti undian elektronik. Transparan dalam pengundian pemenang Gebyar Sadar Pajak. E. KEUNGGULAN Keunggulan kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya: Meningkatkan Kesadaran Pajak Masyarakat Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah Menumbuhkan Rasa Memiliki dan Partisipasi Inovasi dan Edukasi Berkelanjutan F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi dalam kegiatan gebyar sadar pajak daerah adalah pertama membuat aplikasi pengundian pemenang gebyar sadar pajak. Kedua sosialisasi menggunakan sosial media dan media lokal, yang melibatkan tokoh masyarakat dan influencer. Ketiga setelah masyarakat menginputkan struk belanja di aplikasi gebyar sadar pajak, struk yang sudah terkumpul akan diundi di aplikasi secara otomatis. Keempat Bapenda akan membuat panggunng hiburan yang dimana nanti pemenang undian gebyar sadar pajak daerah dapat mengambil hadiah.  

A. Meningkatkan Kesadaran Pajak Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. B. Menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak Mendorong masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal penginputan dalam sistem pembayaran maupun pelaporan pajak daerah. C. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. D. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah yang berdampak langsung pada peningkatan PAD. E. Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Daerah Menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Kewajiban PajakMeningkatkan Penerimaan Pajak DaerahMeningkatkan Partisipasi MasyarakatMendukung Pembangunan Daerah

Hasil inovasi dari kegiatan ini diharapkan dapat meingkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dasar HukumUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Permasalahan Aplikasi Piutang PBB dan Pajak Lainnya adalah sebuah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak lainnya secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data piutang, dan membandingkannya dengan data real-time, serta menghasilkan laporan penerimaan dan sisa piutang yang akurat. Isu Strategis Berikut adalah isu strategis yang menjelaskan perlunya aplikasi piutang pajak, terutama dalam konteks pemerintah daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika: Keterbatasan Sistem Manual Rendahnya Tinggkat Penagihan Pajak Tidak Terintegrasinya Data Wajib Pajak Kebutuhan Data Real-Time untuk Pengambilan Keputusan Metode PembahruanDengan adanya inovasi aplikasi Piutang ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan Piutang. Sebagai bagian dari e-government, Aplikasi Piutang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik. Keunggulan Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan Apilikasi Piutang atau bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika: Aplikasi dapat diakses secara daring di web browser seperti chrome atau firefox. Sebuah antarmuka visual yang menyajikan informasi tentang laporan pemesanan dari restoran yang telah terdaftar Dapat Menampilkan data piutang dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan kolom-kolom yang relevan. Cara Kerja Inovasi Cara Membuka Situs  Untuk memulai akses terhadap aplikasi PIUTANG ini : Bukalah aplikasi PIUTANG melalui web browser (Chrome atau Mozila FireFox) dengan alamat url yang telah ditentukan.  Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi PIUTANG berupa halaman login. List Piutang Aplikasi ini dapat melihat Piutang Wajib Pajak yang sudag terdaftar dalam bentuk tabel. Modal Detai Pembayaran menampilkan informasi rinci tentang pembayaran piutang PBB, termasuk riwayat pembayaran, sisa piutang, dan hasil perbandingan dengan data real-time. Modal Catatan Piutang Modal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan catatan secara langsung ke dalam sistem, sehingga catatan tersebut dapat diakses dan digunakan untuk keperluan pelacakan, pelaporan, atau audit di masa mendatang.

Tujuan Inovasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak lainnya secara efisien. 

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data piutang, dan membandingkannya dengan data real-time.

Menghasilkan laporan penerimaan dan sisa piutang yang akurat