Distrik Mimika Timur

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pokok-pokok penting dalam UU ini: - Pendaftaran Penduduk: Termasuk pencatatan biodata, tempat tinggal, dan status kependudukan. - Pencatatan Sipil: Meliputi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. - Dokumen Kependudukan: KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dsb. - NIK (Nomor Induk Kependudukan): Nomor identitas unik yang melekat seumur hidup. - Sanksi Administratif dan Pidana: Untuk pelanggaran dalam pelaporan dan pemalsuan dokumen kependudukan. Peraturan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu pada Distrik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika   2. PERMASALAHAN a. Makro Masalah makro administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencakup berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi:   1. Kerusakan Perangkat dan Habisnya Blanko KTP Pada pertengahan 2023, pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur sempat dihentikan sementara akibat kerusakan perangkat seperti laptop dan habisnya stok blanko KTP. Pelayanan baru dapat dilanjutkan setelah perangkat diperbaiki dan blanko tersedia kembali pada Juli 2023 2. Infrastruktur Kantor yang Tidak Memadai Kantor Distrik Mimika Timur yang lama sudah berusia lebih dari 20 tahun dan sering terendam banjir karena lokasi yang rendah. Pemerintah setempat telah memulai pembangunan kantor baru senilai Rp 11 miliar menggunakan APBD untuk meningkatkan kualitas pelayanan . 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur masih mengandalkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, karena distrik belum memiliki alat perekam sendiri. Selain itu, jumlah petugas yang terbatas menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. 4. Validitas dan Akurasi Data Kependudukan Masih ditemukan data anomali, seperti data ganda dan ketidakakuratan dalam pendataan, yang mempengaruhi keakuratan data kependudukan. Hal ini berdampak pada distribusi bantuan sosial dan pelayanan publik lainnya. 5. Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil Masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir sering kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan karena jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan program "jemput bola" dengan mendatangi langsung kampung-kampung untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan . 6. Transisi ke KTP Digital Pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke KTP digital sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi kependudukan. Namun, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam implementasi KTP digital   b. Mikro 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya administrasi kependudukan, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik dan bantuan sosial. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah. 2. Kolaborasi dengan Instansi Vertikal Untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi vertikal, termasuk pemerintah distrik dan kelurahan, rumah sakit, dan pengadilan agama. Program pelayanan terpadu seperti Pelayanan Terpadu Nikah dan jemput bola di wilayah pedalaman telah diimplementasikan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Meskipun tantangan-tantangan ini ada, upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan masyarakat di Distrik Mimika Timur dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah dan efisien.   3. ISU STRATEGIS  a. Global Isu global administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencakup transformasi digital, pemerataan layanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut adalah beberapa inisiatif dan tantangan :  Transformasi Digital dalam Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk mendukung konsep smart city melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara elektronik melalui aplikasi di perangkat Android dan iOS .  Namun, hingga Juli 2023, hanya sekitar 2,17% dari 312.387 penduduk Mimika yang telah mengaktifkan KTP Digital, mencerminkan tantangan dalam adopsi teknologi di daerah ini .  Sosialisasi dan Edukasi kepada Generasi Muda Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, Disdukcapil Mimika menggelar sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) kepada pelajar SMA/SMK dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang valid dan terpercaya.  Layanan Kependudukan di Wilayah Pedalaman Mimika memiliki tantangan geografis yang signifikan, dengan banyak wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Untuk itu, Disdukcapil melaksanakan program layanan jemput bola, membawa peralatan perekaman ke distrik-distrik terpencil guna memastikan setiap warga memiliki akses ke dokumen kependudukan.  Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Adminduk Sebagai langkah untuk memperkuat kebijakan daerah, Disdukcapil Mimika sedang merancang RANPERDA tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Forum Konsultasi Publik yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.  Inovasi Layanan Publik Disdukcapil Mimika juga mengembangkan berbagai inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan, seperti:  Orlando (Operator Layanan Adminduk Online): Layanan melalui WhatsApp yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online .  Cafe Adminduk: Layanan malam hari di Pasar Sentral yang menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan secara gratis .  Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Kabupaten Mimika dalam menghadapi tantangan administrasi kependudukan dengan pendekatan yang inovatif dan inklusif. b. Nasional Isu nasional dalam administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia pada tahun 2025 mencakup berbagai tantangan dan upaya transformasi digital yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa isu utama yang perlu diperhatikan:  1. Tantangan di Daerah Terpencil Daerah terpencil dan kepulauan menghadapi hambatan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan teknologi menyulitkan masyarakat di wilayah ini untuk mengakses layanan pencatatan sipil dan memperoleh dokumen kependudukan yang sah.  2. Digitalisasi dan Integrasi Data Pemerintah berupaya mengintegrasikan dan mendigitalisasi data kependudukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan biaya tinggi menjadi hambatan dalam proses ini .  3. Pendataan Penduduk Baru di Jakarta Setelah Lebaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memperketat pendataan penduduk baru untuk memastikan nomor induk kependudukan (NIK) hanya diberikan kepada penduduk yang sesuai dengan domisili. Setiap penduduk diharapkan menyesuaikan identitas kependudukan sesuai dengan domisili dalam waktu maksimal satu tahun .  4. Penduduk Non-Permanen dan Mobilitas Tinggi Penduduk non-permanen, seperti pelajar internasional, pekerja kontrak, atau wisatawan, sering kali tidak terdata dalam sistem administrasi kependudukan. Identifikasi dan pengelolaan mereka menjadi penting untuk memastikan akses terhadap layanan publik dasar dan untuk memantau pergerakan penduduk secara efektif .   5. Perlindungan Data dan Sinkronisasi Antar-Instansi Keamanan data kependudukan menjadi perhatian utama. Perlunya sinkronisasi data antara administrasi kependudukan dan imigrasi diidentifikasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dan memastikan validitas informasi kependudukan .  Upaya transformasi digital, seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan penggantian kertas sekuriti dengan kertas biasa yang dilengkapi QR code, sedang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelayanan administrasi kependudukan . Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau bantuan terkait administrasi kependudukan di wilayah Anda, saya siap membantu. c. Lokal Isu lokal dalam administrasi kependudukan merujuk pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah (kota/kabupaten/provinsi) dalam mengelola data dan layanan kependudukan. Berikut beberapa isu lokal yang umum muncul: 1. Keterlambatan dan Kesulitan Pencatatan Keterlambatan pencatatan kelahiran dan kematian, terutama di daerah   terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan   seperti akta kelahiran, KK, dan KTP. 2. Aksesibilitas Layanan Dukcapil Warga di daerah terpencil sulit mengakses layanan Dinas Kependudukan dan    Pencatatan Sipil. Terbatasnya jumlah petugas dan sarana prasarana (jaringan internet, komputer, listrik). 3. Data Ganda atau Tidak Akurat Penduduk memiliki lebih dari satu NIK. Data belum terintegrasi secara sempurna antar instansi atau daerah. 4. Migrasi dan Urbanisasi Perpindahan penduduk ke kota besar sering tidak disertai dengan pembaruan   data kependudukan (tidak lapor pindah). Menyulitkan perencanaan pembangunan dan distribusi bantuan sosial. 5. Penduduk Rentan Administrasi Kelompok rentan seperti orang dengan gangguan jiwa, tuna wisma, lansia   sebatang kara, dan anak jalanan sering tidak memiliki dokumen kependudukan. 6. Pemanfaatan Data untuk Layanan Publik Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pemberian    layanan publik lokal (misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial).  7. Korupsi dan Perantara Tidak Resmi  Praktik percaloan atau pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan.   4. METODE PEMBAHARUAN  a. Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya inovasi "jemput bola adminduk" di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, layanan administrasi kependudukan mungkin memiliki beberapa metode yang kurang efisien. Metode tersebut mungkin termasuk: 1. Pelayanan Terpusat di Kantor Dukcapil: Masyarakat harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengurus administrasi kependudukan, yang mungkin menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas. 2. Pendaftaran Melalui Kantor Kelurahan/Desa: Pendaftaran administrasi kependudukan mungkin dilakukan melalui kantor kelurahan atau desa, yang juga membutuhkan perjalanan dan waktu yang tidak sedikit bagi masyarakat. 3. Sistem Informasi yang Kurang Terintegrasi: Mungkin ada kesulitan dalam mengakses informasi tentang layanan dan prosedur administrasi kependudukan, sehingga masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang perlu mereka lakukan. 4. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang pentingnya pencatatan sipil dan layanan adminduk, sehingga kurang termotivasi untuk mengurus administrasi kependudukan.   b. Sesudah penerapan inovasi Dengan adanya inovasi "jemput bola adminduk," layanan adminduk diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Inovasi ini dapat berupa:  1. Pelayanan Keliling: Petugas Dukcapil mengunjungi masyarakat di berbagai lokasi, seperti desa, permukiman, atau tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat. 2. Pelayanan Online: Pelayanan adminduk dapat diakses melalui aplikasi atau portal online, sehingga masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor. 3. Edukasi dan Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran: Pemberian informasi tentang pentingnya pencatatan sipil dan layanan adminduk melalui berbagai media, seperti media sosial, pengeras suara, atau kegiatan sosialisasi. 4. Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses pelayanan adminduk, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan aplikasi mobile.   5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Inovasi jemput bola dalam urusan Adminduk (Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, memiliki keunggulan dan kebaruan yang signifikan. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang terkendala karena data masih terdaftar di daerah asal, dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Surat Pindah Penduduk.  a. Keunggulan: 1. Efisiensi: Inovasi ini mengurangi beban dan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena mereka tidak perlu lagi kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen.  2. Kemudahan: Inovasi ini membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kesulitan transportasi.  3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Adminduk: Dengan adanya jemput bola, diharapkan target kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat dapat tercapai.  4. Mendukung Smart City: Inovasi ini mendukung upaya mewujudkan Mimika Smart City, di mana identitas kependudukan digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi waktu dan pelayanan publik.  b. Kebaharuan: 1. Teknik "Jemput Bola": Inovasi ini menggunakan pendekatan "jemput bola" di mana petugas Adminduk mendatangi warga untuk memberikan pelayanan, bukan sebaliknya. 2. Solusi untuk Warga Terkendala: Inovasi ini dirancang khusus untuk membantu warga yang terkendala dalam mengurus Surat Pindah Penduduk karena data masih terdaftar di daerah asal. 3. Penggunaan Identitas Kependudukan Digital: Inovasi ini juga melibatkan penggunaan identitas kependudukan digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.  4. Implementasi di Distrik Mimika Timur: Inovasi jemput bola Adminduk di Distrik Mimika Timur menunjukkan kesuksesan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah tersebut. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kabupaten Mimika dan bahkan di wilayah lain di Indonesia.    6. CARA KERJA INOVASI Inovasi jemput bola Adminduk di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, bekerja dengan cara petugas Adminduk mendatangi masyarakat di tempat tinggal mereka untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Pelayanan ini meliputi pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, serta edukasi mengenai pentingnya pencatatan sipil.  Berikut adalah langkah-langkah cara kerja inovasi jemput bola Adminduk: 1. Identifikasi Kebutuhan: Petugas Adminduk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di Distrik Mimika Timur, terutama bagi warga pendatang baru atau yang memiliki kesulitan dalam mengakses pelayanan Adminduk.  2. Perencanaan dan Pelaksanaan: Berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi, petugas Adminduk merencanakan dan melaksanakan kegiatan jemput bola, termasuk jadwal kunjungan, lokasi, dan materi edukasi.  3. Kunjungan dan Pelayanan: Petugas Adminduk mendatangi rumah warga untuk memberikan pelayanan Adminduk secara langsung, seperti pengurusan dokumen dan edukasi.  4. Evaluasi dan Peningkatan: Setelah kegiatan jemput bola selesai, petugas Adminduk melakukan evaluasi dan analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjangkau lebih banyak warga di masa depan.  Dengan inovasi jemput bola Adminduk, masyarakat di Distrik Mimika Timur dapat mengakses pelayanan Adminduk dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus pergi ke kantor Adminduk. Pelayanan ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil.   

Tujuan utama inovasi "jemput bola adminduk" di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah pedesaan dan wilayah yang sulit dijangkau. Ini dilakukan dengan mendatangi masyarakat langsung di kampung dan distrik, sehingga mereka tidak perlu lagi berpergian jauh ke Timika untuk mengurus dokumen kependudukan.  Berikut adalah beberapa tujuan lebih detail dari inovasi ini: Mempercepat Pelayanan: Dengan pelayanan jemput bola, masyarakat dapat menerima dokumen adminduk seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa harus menunggu lama atau harus berpergian jauh.  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama bagi mereka yang belum memiliki atau belum mengurusnya.  Mengurangi Beban Biaya dan Transportasi: Dengan mendekatkan pelayanan adminduk, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang mahal untuk mengurus dokumen kependudukan di Timika.  Meningkatkan Efektivitas Pelayanan: Inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan adminduk, karena pelayanan dapat diberikan secara langsung dan cepat di lokasi masyarakat.  Meningkatkan Pemerataan Layanan: Dengan program jemput bola, layanan adminduk menjadi lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk daerah pedesaan dan wilayah yang sulit dijangkau.  Dengan kata lain, tujuan utama "jemput bola adminduk" adalah untuk menciptakan sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur. 

Inovasi jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan Adminduk ke masyarakat, terutama mereka yang mungkin kesulitan untuk mengaksesnya secara langsung di kantor Dinas Dukcapil.  Manfaat Inovasi Jemput Bola Adminduk: 1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan: Jemput bola memastikan bahwa layanan Adminduk dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah yang terpencil atau memiliki akses transportasi yang terbatas.  2. Mempermudah Pengurusan Adminduk: Program ini memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan atau perpanjangan KTP, KK, dan dokumen lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.  3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Dengan mendekatkan layanan, jemput bola diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, sehingga data kependudukan menjadi lebih akurat dan terpercaya.  4. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Program ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait Adminduk.  5. Mempercepat Pelayanan: Jemput bola memungkinkan pelayanan Adminduk dilakukan secara lebih cepat dan efisien, karena layanan langsung datang ke masyarakat tanpa harus menunggu antrian di kantor Disdukcapil.  6. Mendorong Keterbukaan Data: Dengan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, data kependudukan menjadi lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.  Tujuan Inovasi Jemput Bola: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang terpencil. Mewujudkan pemerataan layanan Adminduk di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Meningkatkan kualitas data kependudukan. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Adminduk. Menyediakan layanan Adminduk yang cepat, mudah, dan murah.  Kesimpulan: Inovasi jemput bola Adminduk di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan kualitas layanan Adminduk bagi masyarakat. Program ini membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencatatan sipil, dan mempercepat pelayanan Adminduk. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.   

Inovasi jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat di luar jam kerja dan hari libur. Program ini, yang dinamai "Jempol Adminduk", telah mendapatkan penghargaan dari Wakil Bupati Mimika.  Detail Inovasi: 1. Jangkauan: Program jemput bola ini menjangkau penduduk di wilayah kelurahan, kampung, dan desa yang masih bisa dijangkau kendaraan darat, tetapi di luar jam kerja dan hari libur.  2. Tujuan: Tujuan utama program ini adalah untuk menjamin setiap warga mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat, terutama warga pendatang baru.  3. Kegiatan: Kegiatan jemput bola meliputi edukasi tentang pentingnya pencatatan sipil, serta penyediaan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan surat-surat lainnya.  4. Pencapaian: Program ini telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah yang kurang terjangkau.   Inovasi jemput bola Adminduk di Distrik Mimika Timur merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di daerah yang kurang terjangkau. Program ini telah berhasil menjangkau lebih banyak warga dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan administrasi kependudukan.