BLUD PUSKESMAS KARANG SENANG

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan MinimalPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan MasyarakatPeraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah.  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentanWaktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Rendahnya Implementasi Kebijakan ·  Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah. ·  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentanWaktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. 3. ISU STRATEGIS ISU Global :  Pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari sistem kesehatan global karena kelompok-kelompok ini tergolong rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Secara global, organisasi seperti WHO, UNICEF, dan negara-negara melalui sistem kesehatan nasional telah menetapkan program prioritas untuk mereka. Gambaran umum kebijakan dan layanan yang diutamakan secara global untuk masing-masing kelompok: Ibu Hamil Pelayanan Antenatal (ANC): Kunjungan rutin minimal 4 kali selama kehamilan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, USG, imunisasi tetanus, dan suplemen zat besi. Persalinan Aman: Akses ke fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih. Pencegahan dan penanganan komplikasi: Termasuk preeklampsia, anemia, dan perdarahan pasca melahirkan. Pendidikan kesehatan ibu: Informasi tentang gizi, kebersihan, dan perawatan bayi baru lahir. 2. Bayi dan Balita Imunisasi dasar lengkap: Vaksinasi untuk mencegah penyakit seperti polio, campak, difteri, dan hepatitis B. Pemantauan tumbuh kembang: Menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) atau sistem serupa. Gizi: Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MP-ASI bergizi. Pencegahan dan penanganan stunting: Program gizi dan sanitasi.       3. Lansia Pelayanan geriatri: Pemeriksaan kesehatan rutin dan manajemen penyakit kronis (hipertensi, diabetes, jantung). Pelayanan rehabilitasi: Fisioterapi, terapi okupasi, dan dukungan psikososial. Perawatan jangka panjang: Rumah jompo, layanan home care, atau panti werdha. Pencegahan kecacatan dan isolasi sosial: Program komunitas lansia aktif dan sehat.         4. Penyandang Disabilitas Aksesibilitas layanan kesehatan: Fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani disabilitas.Rehabilitasi medis dan sosial: Termasuk terapi fisik, alat bantu (kursi roda, alat dengar), dan pelatihan keterampilan hidup.Hak atas pelayanan kesehatan yang inklusif: Berbasis pada Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).Integrasi dalam program nasional: Tidak dipisahkan dari pelayanan umum, tapi disesuaikan kebutuhannya.   ISU Nasional :  Isu pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mencapai layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Isu Nasional terkait pelayanan kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:​ Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Bayi, dan Balita Kelompok ibu hamil, bayi, dan balita merupakan prioritas utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Masalah seperti kurangnya infrastruktur kesehatan, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan tenaga medis di daerah-daerah tersebut menghambat upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Kesehatan Lansia Jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan, dari sekitar 21,7 juta pada saat ini menjadi 40,9 juta pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai program, seperti Puskesmas Ramah Lansia dan Klinik Geriatrik di rumah sakit. Namun, tantangan dalam distribusi tenaga medis dan penyediaan fasilitas yang memadai masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi lansia. Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan inklusif, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak fasilitas kesehatan yang belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toilet yang ramah disabilitas atau aksesibilitas yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan untuk anak penyandang disabilitas juga masih terbatas, dengan kurangnya terapi yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Keterbatasan dalam RUU Kesehatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang ada saat ini dianggap belum secara komprehensif mencakup semua kelompok rentan. Kelompok seperti penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, serta mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Redefinisi kelompok rentan yang lebih inklusif diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan non-diskriminatif ISU Lokal Tingginya kunjungan masyarakat untuk berobat ke BLUD Puskesmas Karang Senang, setiap harinya rata – rata 130 – 150 Orang, terdiri dari pasien kelompok umum maupun Prioritas, Ibu Hamil, Bayi, Balita, usia lanjut, disabilitas yang menggunakan antrian umum dan waktu tunggu lama karena antrian tunggu berobat bersama dengan pasien Umum. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Sebelum adanya inovasi ini, antrian pasien memakan waktu ≥20 menit.  Kondisi Setelah Adanya Inovasi Dengan adanya inovasi ini, bisa memangkas waktu yang sebelumnya ≥20 menit menjadi ≤5 menit.   5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Inovasi ini memberikan pelayanan prioritas kepada pasien dengan kategori sebagai berikut:  Ibu Hamil;Bayi, Balita;Lansia; dan Penyandang Disabilitas. Pasien yang masuk kriteria prioritas tersebut di atas tidak perlu mengikut alur antrian pasien, tetapi langsung diarahkan ke Poli terkait untuk segera menerima pelayanan. 6. CARA KERJA INOVASI Pasien datang mengambil stiker antrian loket prioritas Petugas loket prioritas melakukan pendaftaran pasien dengan rekam medis elektronik Apabila ada pasien atau pengunjung yang termasuk kriteria prioritas, maka akan diarahkan langsung ke poli terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien non-prioritas mengikuti alur antrian secara loket umum.  

Sistem Antrian dan Pelayanan telah memprioritaskan Kelompok rentan dengan loket prioritasWaktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas menjadi cepat

Terlayaninya pasien prioritas Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan cepat.

Pasien dengan layanan prioritas mendapat layanan yang cepat sehingga mengurangi faktor kerentanannya.

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan MinimalPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan MasyarakatPeraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten MimikaPeraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika;Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan MalariaKurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan MalariaKasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di MasyarakatBanyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak DisadariKurangnya Kesadaran dan Peran Aktif MasyarakatPerubahan Iklim dan Cuaca EkstremMobilitas Penduduk yang TinggiMasih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak WilayahKebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan MasyarakatPerkembangbiakan Anopheles di Lingkungan SpesifikPola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas PendudukPerubahan Iklim dan LingkunganKekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria:       1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria.      2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia.Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat.Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi.Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan.Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817.        Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria.Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas.Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk.       2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif.Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria.Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek.Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri.Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan.Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat.Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malariaMendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan).Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali.Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll.Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentikMembersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik.       2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:WhatsApp grup lingkungan/RT.       3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala.Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis.Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik NyamukMeningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik NyamukKasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku  6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

Penurunan Kasus DBD dan malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan MinimalPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan MasyarakatPeraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten MimikaPeraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika;Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan MalariaKurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan MalariaKasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di MasyarakatBanyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak DisadariKurangnya Kesadaran dan Peran Aktif MasyarakatPerubahan Iklim dan Cuaca EkstremMobilitas Penduduk yang TinggiMasih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak WilayahKebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan MasyarakatPerkembangbiakan Anopheles di Lingkungan SpesifikPola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas PendudukPerubahan Iklim dan LingkunganKekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria:       1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria.      2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia.Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat.Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi.Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan.Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817.        Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria.Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas.Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk.       2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif.Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria.Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek.Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri.Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan.Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat.Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malariaMendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan).Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali.Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll.Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentikMembersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik.       2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:WhatsApp grup lingkungan/RT.       3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala.Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis.Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik NyamukMeningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik NyamukKasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku  6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

Penurunan Kasus DBD dan malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor