Data inovasi Kabupaten Mimika

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg               dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE         GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier   Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Penimbangan 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Vitamin Pignox Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi 

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

Hasil Inovasi Peternak mendapatkan keuntungan yang meningkat Kesehatan ternak babi yang lebih baik Produk daging yang berkualitas Lingkungan yang menjadi lebih bersih Biaya Pakan yang turun Pertumbuhan Babi yang lebih cepat

A. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terpadu;          Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-IIPD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; Peraturan  Bupati Mimika No 49 Tahun 2009 tentang Pedoman    Eliminasi Malaria di kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Mimika  No 255 tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pengendalaian Malaria; Keputusan Bupati Mimika  Nomor 519 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Dengan Situasi Khusus untuk percepatan eliminasi Malaria Tingkat Kelurahan /kampung di kabupaten Mimika.   B. PERMASALAHAN  Makro Inovasi Tempo Kas Tuntas ini sangat berkaitan erat dengan tema reformasi birokrasi ke-6 (enam) yang instruksikan oleh Presiden yaitu percepatan eliminasi malaria di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2030, dan Kabupaten Mimika merupakan penyumbang 30% atau terbanyak kasus malaria di Indonesia.  Tingginya kasus malaria di Mimika sangat tidak sesuai dengan target eliminasi malaria di Indonesia sebagaimana arahan Presiden R.I dalam tema reformasi birokrasi untuk isu kesehatan demikian pula regulasi oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2022 tentang penanggulangan Malaria di Indonesia untuk mencapai eliminasi di tahun 2030 dan sama halnya juga dengan target Sustainability Development Goals atau SDGs. Menurut Miranti Ita (2019) tingginya kasus malaria di Provinsi Papua dan kawasan timur Indonesia hingga mencapai 28,6% dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pengobatan dan faktor perilaku pencegahan gigitan nyamuk. Prevalensi atau Positivity Rate (PR) malaria di Mimika menurut laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia mencapai 25% dan laporan kasus malaria tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Mimika PR mencapai 30,6%.  Dengan besaran kasus malaria yang dibuktikan dengan angka API   456,32 per 1.000 penduduk dan PR 30,66% maka Kabupaten Mimika merupakan daerah endemisitas tinggi sebab standar nasional API dan PR oleh Kementerian Kesehatan adalah API dibawah 1 per 1000 penduduk dan PR dibawah 1%. 2. Mikro Rendahnya kepatuhan minum obat Minimnya kontrol ulang setelah pengobatan Lamanya waktu tunggu pemeriksaan dan alur yang jelas untuk pemeriksaan malaria Kurangnya Peran petugas kesehatan / keluarga/Kader Malaria untuk mengingatkan minum obat dan memantau efek samping termasuk mengingatkan pemeriksaan malaria setelah pengobatan   C. ISU STRATEGIS  Isu Global : Diperkirakan ada 263 juta kasus malaria baru di 83 negara pada tahun 2023, meningkat dari 252 juta pada tahun 2022. Jumlah kematian akibat malaria mencapai sekitar 597.000, dengan 94% kasus dan 95% kematian terjadi di Afrika.  Isu Nasional : Sebagian besar kasus malaria di Indonesia terkonsentrasi di wilayah timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2023, sekitar 91% kasus malaria di Indonesia terjadi di Papua . Sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada periode Januari hingga September 2024, tercatat 132.539 kasus malaria, dengan 31.783 kasus positif Isu Lokal : Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah angka kejadian malaria tahunan atau Annual Parasite Incidence (API) dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 373,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 456,32 per 1.000 penduduk di tahun 2023 atau lebih dari 400 kali lebih tinggi dari angka nasional (target naisonal (

Secara umum tujuan inovasi ini adalah menurunkan jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika untuk mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030 sedangkan tujuan khusus dari inovasi proyek perubahan ini dibagian dalam tiga tahapan yaitu : Tujuan jangka pendek adalah menyediakan layanan pemantauan kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas (Pantau KAS Tuntas) melalui jejaring kerjasama antara  petugas puskesmas, keluarga dan kader malaria serta menyediakan layanan drivethru untuk pemeriksaan malaria pada 9 (Sembilan) lokus yaitu : Pelabuhan Laut Pomako, Bandara Udara Mozes Kilangin Timika, Pusat Perbelanjaan/keramaian dan 6 puskesmas yang telah terakreditasi dan BLUD, seperti: Timika, Timika Jaya, Wania, Karang Senang, Pasar Sentral dan Mapurujaya. Untuk pencapaian tujuan jangka pendek ini akan dimulai tanggal 22 Juli – 2 September  2024; Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya pelaksanaan inovasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 9 lokus menjadi 35 lokus dengan penambahan 26 lokus baru yang melakukan replikasi inovasi proyek perubahan yaitu 4 puskesmas wilayah kota, 11 puskesmas di wilayah pesisir, 5 Puskesmas wilayah pegunungan 3 klinik PEMDA, 1 klinik PT Freeport Indonesia, 1 klinik TNI-AD dan 1 klinik Polri. Kegiatan ini direncanakan minggu pertama bulan November  2024- minggu ke-empat bulan Maret 2025; Tujuan jangka panjang yaitu meningkatnya inovasi pada 60 lokus baru sehingga jumlah lokus meningkat dari 35 menjadi 95 lokus dengan rincian 60 lokus baru ini adalah 40 puskesmas pembantu dan 20 klinik. Target pelaksanaan tujuan jangka panjang akan dimulai pada minggu pertama April – Desember 2025.

Manfaat yang akan diperoleh dari inovasi ini, adalah : Bagi organisasi : meningkatnya kinerja pengendalian malaria melalui efektifitas pengobatan dan deteksi malaria sebagai upaya pencegahan infeksi baru. Bagi Pemerintah : Percepatan upaya eliminasi malaria di Indonesia termasuk menurunkan biaya kesehatan sekitar Rp. 72,2 Milyar per tahun dalam penyediaan obat malaria; Bagi Masyarakat : meningkatkan produktifitas dan ekonomi keluarga dengan meningkatnya jumlah hari kerja termasuk menurunkan angka kejadian anemia ibu hamil, menurunkan berat badan lahir rendah bayi yang berdampak pada kejadian stunting dan gizi anak balita.

1. Meningkatkan Akses dan menghentikan transmisi penularan malaria 2. Menurunkan kasus malaria di Kabupaten Mimika dan Indonesia

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.  Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  II. PERMASALAHAN Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia  korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV. METODE PEMBAHARUAN : 1. Sebelum Adanya Inovasi - Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. - Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. - Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. - Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. - Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. - Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota) 2. Sesudah Adanya Inovasi - Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis  - Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Januari 2024 -  Juni 2024, korban selamat berjumlah 127 orang)  - Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). - Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika, Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) - Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.  - alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans) V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI , BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit/Kilinik Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut pelatihan Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasein gawat darurat yang dilakukan secara terpadu den terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

DAMPAK INOVASI Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim ambulans gawat darurat.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.       II.         PERMASALAHAN    Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat.   Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.   V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.          VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.  

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

  Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

SARAPAN TELUR IN CAFE (Strategi Penyerapan Telur Lokal Oleh PT. Freeport Melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner atau NKV) Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan : I.            DASAR HUKUM 1. PERATURAN BUPATI NO 49 TAHUN 2024 TENTANG INOVASI DAERAH 2. NOTA KESEPAHAMAN (Mo U) dengan nomor 524.3/1043/2022 II.           PERMASALAHAN MAKRO : Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Standar Regulasi Keamanan pangan asal hewan Kurangnya Tenaga teknis dan Pengawasan Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur pendukung yang memadai Biaya dan Pengurusan Sertifikasi NKV yang dianggap rumit MIKRO : Minimnya Pengetahuan dan Pemahaman pelaku usaha Sarana dan Pra sarana pelaku usaha yang tidak memenuhi standar Belum adanya Manajemen Higiene dan sanitasi yang kuat Menganggap NKV sesuatu yang rumit untuk diurus dan tidak dibutuhkan III.          ISU STRATEGIS 1. Global  :  Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi sangat penting bagi keamanan pangan asal hewani. NKV berfokus pada keamanan dan higiene produk hewan secara domestik di Indonesia. Isu strategis global biasanya memiliki cakupan yang lebih luas dan berdampak pada banyak negara. Namun, secara tidak langsung, penerapan NKV dapat berkontribusi pada beberapa isu strategis global terkait dengan: Keamanan Pangan Global: NKV memastikan produk hewan yang beredar di Indonesia aman dan higienis. Ini sejalan dengan upaya global untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit bawaan makanan. Perdagangan Internasional: NKV dapat menjadi standar yang diakui secara internasional untuk produk hewan Indonesia. Ini dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap keamanan produk pangan Indonesia dan kemudian mendorong ekspor produk hewan Indonesia. Berikut beberapa isu strategis global yang lebih relevan dibandingkan NKV: Perubahan Iklim: Perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan peternakan secara global, yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan keamanan pangan. Kesehatan Hewan Global: Penyakit hewan menular dapat dengan cepat menyebar melintasi batas negara. Kerjasama global diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular. Kesehatan Satu Satwa (One Health): Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Penting untuk menerapkan pendekatan "One Health" untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan global. 2. Nasional  : Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan isu strategis nasional yang penting untuk diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk: Keamanan Pangan: Penjaminan keamanan produk hewan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Mencegah penyakit zoonosis: NKV dapat membantu mencegah penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Perdagangan: Meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan internasional: NKV menjadi salah satu syarat wajib bagi produk hewan untuk dapat diperdagangkan di pasar internasional. Membuka peluang pasar baru: Dengan memiliki NKV, produk hewan Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar-pasar baru di luar negeri. Meningkatkan ekspor produk hewan: NKV dapat mendorong peningkatan ekspor produk hewan Indonesia, sehingga menghasilkan devisa negara. Pengembangan Usaha: Meningkatkan akses terhadap permodalan: Unit usaha produk hewan yang memiliki NKV akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Meningkatkan daya saing usaha: NKV dapat membantu meningkatkan daya saing usaha produk hewan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menciptakan lapangan pekerjaan: NKV dapat mendorong pertumbuhan usaha produk hewan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi isu NKV, antara lain: Memperkuat regulasi terkait NKV: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait NKV untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi: Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada unit usaha produk hewan tentang pentingnya NKV dan cara mendapatkannya. Mempermudah proses perizinan: Pemerintah telah mempermudah proses perizinan untuk mendapatkan NKV sehingga lebih mudah diakses oleh unit usaha produk hewan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengatasi isu NKV, antara lain: Keterbatasan infrastruktur: Masih terdapat keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, sehingga menyulitkan unit usaha produk hewan untuk memenuhi persyaratan NKV. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya NKV dan belum memahami cara mendapatkannya. Keterbatasan sumber daya manusia: Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Penanganan isu NKV secara komprehensif dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan pangan, meningkatkan daya saing produk hewan, dan mendorong pengembangan usaha produk hewan di Indonesia 3. Lokal : PT.Freeport memiliki karyawan sejumlah 28.280 orang yang terdiri dari 22.167 orang berstatus karyawan kontraktor dan 6.113 berstatus karyawan PT. Freepot. kadalam memenuhi kebutuhan makan para karyawan baik di high land maupu di lowland di support oleh  PT.Pangan Sari Utama Catering . Kebutuhan PT. Pangan sari Utama akan bahan pangan yang berasal dari protein hewani   untuk kebutuhan catering karyawan salah satu diantaranya adalah telur.  Telur yang dibutuhkan oleh PT. PSU adalah  sebanyak 50 ton/bulan yang dipasok dari Surabaya dan  sebagian kecil dari lokal Timika. Usaha Budidaya ayam petelur di Kabupaten Mimika sudah berkembang pesat dan sudah mencapai swasembada telur. Jumlah peternak yang memiliki farm petelur ini  berjumlah 128 orang. Dari 128 peternak tersebut, 28 yang memiliki kandang (farm) dengan populasi 2000 ekor keaatas, selebihkan memiliki rata rata populasi 500-1000 perkandang dan semuanya belum memiliki sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Penjaminan hygiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar system jaminan keamanan pangan dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan. Salah satu cara penjaminan hygiene dan sanitasi adalah dengan memberikan sertifikat NKV pada unit usaha yang sudah menerapkan jaminan keamanan pangan. Pemberian sertifikat NKV berdasarkan hasil audit dari Tim Auditor Provinsi. Diharapkan dengan Farm Petelur yang sudah memiliki Sertifikasi NKV nantinya, akan meningkatkan daya saing produk yang berkualitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi telur. IV.         METODE PEMBAHARUAN 1. Kondisi sebelum Inovasi  Aspek Pendaftaran  Kondisi Sebelumnya : Peternak mengambil formulir pendaftaran dengan datang langsung ke kantor Dinas Peternakan Aspek Kontrol Secara Manual Kondisi Sebelumnya : Petugas melakukan pemeriksaan langsung kelapangan Aspek Sosialisasi Tatap Muka Kondisi Sebelumnya : Pertemuan dengan kelompok peternak secara langsung Aspek Sumber Informasi Kondisi Sebelumnya : Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Kualitas Kondisi Sebelumnya : Standar pangan asal hewan belum diketahui 2. Kondisi Sesudah Inovasi Aspek Pendaftaran Kondisi Sesudah Inovasi : Peternak sudah bisa langsung mengakses dan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui google form Dinas Peternakan Aspek Kontrol secara online Kondisi Sesudah Inovasi : Petugas dapat melakukan pemeriksaan secara online Aspek Sosialisasi secara Virtual Kondisi Sesudah Inovasi : Pertemuan dengan kelompok peternak dapat dilakukan secara virtual zoom Aspek Sumber Informasi Kondisi sesudah inovasi : Dapat diakses pada media berita serta website dinas Aspek Kualitas Kondisi Sesudah Inovasi : Dengan memiliki NKV standar pangan asal hewan dijamin kualitas terbaik 3. Dampak Positif Inovasi Kualitas Telur Terjamin Meningkatkan Penjualan ke Pasar Resmi Memenuhi Standar Persyaratan Permintaan Telur dari PT Freeport Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Terserapnya telur local yang berkualitas Meningkatkan daya saing pelaku usaha local Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan standar produksi V.           KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Produk aman dan layak dikonsumsi dengan standar sanitasi yang baik dan kualitas yang terjamin Legalitas hukum dan memenuhi persyaratan untuk di pasarkan secara resmi Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena sudah tersertifikasi secara Veteriner Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku usaha  Mendukung daya saing usaha lokal di kabupaten mimika VI.         CARA KERJA INOVASI Peternak Ayam Petelur mengajukan permohonan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diarahkan. Apabila berkas lengkap maka, Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika untuk melakukan pembinaan terhadap higiene dan sanitasi di unit usaha atau peternakan ayam petelur tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Peternak Ayam Petelur yang telah lakukan pembinaan NKV sudah memenuhi persyaratan administrasi atau teknis , maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengirimkan permohonan kepada Dinas Provinsi untuk menunjuk Tim Auditor. Tim Auditor harus dokter hewan yang telah mempunyai Sertifikat Auditor NKV untuk melakukan penilaian higiene dan sanitasi di unit usaha tersebut. Tim auditor NKV dapat menyetujui atau menunda penerbitan NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi dimaksud oleh pemohon, atau menolak penerbitan NKV. Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi maka Kepala Dinas Provinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan NKV dalam bentuk sertifikat. Pelayanan Informasi dapat diakses secara online melalui website dinas dan grup WA

VII. TUJUAN INOVASI Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Hewan NKV memastikan bahwa unit usaha produk hewan (seperti rumah potong hewan atau gudang penyimpanan) memenuhi standar sanitasi dan higienitas. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Produk yang berasal dari unit usaha bersertifikat NKV lebih dipercaya oleh konsumen karena dipastikan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).  Mendukung Pengawasan Veteriner NKV memudahkan otoritas veteriner dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian penyakit hewan zoonotik serta risiko lainnya.  Memperkuat Daya Saing Produk Peternakan Sertifikasi NKV menjadi nilai tambah dan dapat membuka akses pasar, baik domestik maupun ekspor, karena menunjukkan bahwa produk memenuhi standar keamanan pangan. Mendukung Kebijakan Satu Kesehatan (One Health) Inovasi ini sejalan dengan pendekatan One Health, yaitu menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terpadu.

MANFAAT INOVASI : Meningkatkan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan daya saing produk hewan: NKV membantu meningkatkan daya saing produk hewan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan melalui peningkatan penjualan produk hewan.

HASIL INOVASI Jumlah unit usaha produk hewan yang telah memperoleh sertifikasi NKV meningkat Sistem pelaporan dan pengajuan sertifikat NKV berbasis daring yang mempermudah pelayanan publik. Produk yang beredar di masyarakat lebih aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pelaku usaha lebih sadar terhadap pentingnya sanitasi dan manajemen yang baik. Produk bersertifikat NKV lebih dipercaya karena melalui pengawasan resmi. Produk yang telah bersertifikat NKV memiliki nilai tambah dan lebih mudah masuk pasar ekspor. NKV membantu pengendalian zoonosis dan peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu.

DASAR HUKUM :    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\  Peraturan Bupati Mimika Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Dalam Upaya Menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Mimika.    PERMASALAHAN.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier, 2001). Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manuasia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih  cukup tinggi di Indonesia adalah stunting dan wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.    Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, yang dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.  Masalah Stunting atau balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI,2016).  Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok  Penelitian yang dilakukan Rendraduhita (2017), mengungkapkan bahwa balita stunting mayoritas dengan umur ibu yang melahirkan

Menurunkan angka stunting melalui penguatan posyandu oleh aparat pemerintahan kelurahan / kampung di Kabupaten Mimika. 

Terbentuknya Pokja Posyandu  Meningkatnya sinergisitas Aparat Pemerintahan Kelurahan / Kampung dan komponen masyarakat dalam pengelolaan  posyandu  Meningkatkan cakupan  layanan posyandu setiap bulan.  Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Masyarakat lebih mudah mengakses layanan Kesehatan primer melalui Posyandu terintegrasi  Terbentuknya pokja Posyandu di Tinkat Kelurahan/kampung sebagai motor penggerak  kesinambungan pelayanan di posyandu.  Meningkatakan pemahaman aparat kampung tentang peran dan fungsi Pokja Posyandu dalam pengintergasian layanan  Meningkatkan cakupan pelayanan posyandu; Penimbangan, Imunisasi, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi usia 6- 59 bulan, pelayanan kesehatan ibu hamil 

I.  DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\ II.    PERMASALAHAN. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan . Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi: 1 (satu) kali pada trimester pertama; 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga. Antenatal Care merupakan pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu hamil dari mulai terdeteksi adanya kehamilan sampai menjelang masa persalinan. Pemeriksaan Antental Care dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Dokter, Bidan dan Puskesmas.  Dalam komponen keluarga, ibu dan anak menjadi kelompok rentan dan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan dari  SDGs yang  ketiga yaitu  menjamin  kehidupan yang sehat dan  mendorong  kesejahteraan bagi semua orang  di segala  usia  memiliki beberapa  target salah satunya adalah angka kematian ibu hingga 70/100,000 kelahiran hidup (Bappenas, 2017). Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan semua kematian ibu pada periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mencakup 10 pelayanan dan dilakukan dalam enam kali kunjungan (K6). Angka kunjungan ANC di Provinsi Papua sangat rendah yaitu sebesar 66,8% dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 40,74%. Angka ini masih sangat jauh dari cakupan rata-rata nasional (88,03%) (Kemenkes RI, 2018, 2019). AKI di Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari 3 indikator cakupan K1, K4, dan K 6. Cakupan kunjungan antenatal dihitung berdasarkan Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2021 menunjukkan secara nasional telah mencapai target RPJMN 2021 sebesar 88,8% dari target 85%. Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. III.   ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Saat ini menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).  ISU NASIONAL: Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. ISU LOKAL : Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020- 2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup dan untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup  IV.  METODE PEMBAHARUAN : Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care suatu program yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan, pengamatan, pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin dikandungnya. Antenatal care yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dapat mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga kelainan dan risiko tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui layanan inovasi PAK-LAMIL 10 T yang meliputi Pemeriksaan 10 T yang meliputi Timbang Berat Badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, tetapkan stasus gizi dengan ukur  lingkar lengan atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, Tentukan Prsesntasi janin dan Detak Jantung Janin, Pemberian vaksinasi Tetanus, pemberian tablet zat besi, , Tes Laboratorium rutin dan khusus, Tata Laksana Kasus dan Temu Wicara.  Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan.. Sehingga dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan dianggap perlu untuk dilaksanakan maka OPD terkait membuat suatu inovasi dengan cara Penguatan : PAK-LAMIL 10 T. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN PAK-LAMIL 10 T adalah Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mockup 10 pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter.pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pemeriksaan dilakukan minimal dua kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester 3 (usia kehamilan 24 minggu- menjelang persalinan), dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatannya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan 10 kepala Puskesmas dalam kota yaitu; kepala puskesmas Timika, kepala puskesmas Wania, kepala puskesmas Karang Senang, kepala puskesmas Pasar Sentral, puskesmas Limau Asri, puskesmas Mapurujaya, puskesmas Bhintuka, puskesmas Ayuka, Puskesmas Timika Jaya, puskesmas Kwamki. Pertemuan sosialisasi Kepala Puskesmas dan Bidan Puskemas Pelaksanaan PAK-LAMIL 10 T Mentoring PAK-LAMIL 10 T Pertemuan Evaluasi PAK-LAMIL 10 T Pelaporan.

Menurunkan angka angka kematian ibu (AKI) melalui PAK-LAMIL 10 T di Kabupaten Mimika.

Pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan yang berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI). Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu yang salah satunya dengan penyediaan layanan USG di puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Setiap ibu hamil mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil. pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) Petugas Kesehatan mampu melaksanakan  Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil.     

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman kemintraan pemerintah dengan swasta dibidang noninfrastruktur kesehatan.   PERMASALAHAN  Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini menjadi permasalahan global dan TB adalah penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia dan penyakit menular penyebab kematian terbesar kedua setelah COVID-19 (di atas HIV/AIDS). Hingga 1,5 juta orang meninggal akibat tuberkulosis (TB) pada tahun 2020 (termasuk 214 000 orang dengan HIV). Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta orang menderita TB di seluruh dunia. 5,6 juta laki-laki, 3,3 juta perempuan, dan 1,1 juta anak-anak. Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 824.000 kasus TBC di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia (WHO, 2021). Kabupaten Mimika juga tidak luput dari masalah yang ditimbulkan oleh penyakit TB. Kabupaten Mimika termasuk dalam sepuluh besar kabupaten di Papua yang menyumbang angka kejadian TB tertinggi. Menurut data dari dinas kesehatan (2022) Estimasi TB di Kabupaten Mimika sebanyak 707 per 100.000 dengan jumlah kasus 2.204 orang dan pada tahun 2023 terdapat 2.897 kasus TBC secara keseluruhan di Kabupaten Mimika  dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% dari total pasien yang diobati.  Penyakit TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika penderita melakukan pengobatan dan menelan OAT secara teratur selama minimal enam bulan (Ditjen PP&PL DEPKES RI, 2009). Dalam menangani masalah TB, WHO merekomendasikan pelaksanaan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) pada tahun 1995 dengan lima komponen kunci, yaitu komitmen politik, pemeriksaan dahak mikroskopis, pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB, jaminan ketersediaan OAT, sistem pencatatan dan pelaporan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB (DEPKES RI, 2011). Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS ini di masyarakat perlu melibatkan peran petugas kesehatan, keluarga, dan kader komunitas yang telah mengikuti pelatihan (WHO, 2013). Dukungan dari luar sektor kesehatan seperti organisasi non pemerintah atau LSM, pemerintah maupun swasta, dan masyarakat termasuk mantan pasien TBC sangat diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang timbul akibat penyakit TB (Community TB Care Aisyiyah, 2009). Kader TB/penyintas TBC memiliki peran sangat penting dalam memberi pendampingan di masyarakat (Islam, 2013) Menurut Depkes RI (2009) kader/penyintas TBC memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TB dan penderita TB, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader/penyintas TBC bisa menjadi PMO. Partisipasi kader dan pinyintas TB secara efektif dan maksimal dapat meningkatkan angka rata-rata penyembuhan penyakit TB hingga 80%. Untuk mendorong meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis diperlukan tim pengawas menelan obat dan tim investigasi kontak untuk memastikan kontak pasien TBC mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan melakukan upaya peningkatan pengawasan menelan obat pada pasien TBC dan pengawasan terapi pencegahan TBC  yang akan melibatkan sektor swasta yakni Yayasan Peduli AIDS (YAPEDA) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang akan dilaksanakan pada wilayah kerja Puskesmas dalam kota Timika.    ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Dunia, angka kesakitan TBC didunia mencapai lebih dari 10 Juta orang dengan sekitar 1,30 juta kematian akibat TBC.  ISU NASIONAL Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 1.060.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia. ISU LOKAL Berdasarkan  data tahun 2022 terdapat 2.204 kasus tuberculosis di Kabupaten Mimika dan pada tahun  2023 terdapat 2.897 kasus TBC dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% sehingga  memerlukan pengawasan menelan obat .    METODE PEMBAHARUAN  Upaya untuk meningkatkan kepatuhan  menelan obat, investigasi kontak, dan peningkatan cakupan pemberian terapi pencegahan tuberculosis yang melibatkan mantan pasien Tuberkulosis (penyintas TBC) dari komunitas SEHATI (Sebaya Sehat Timika). Upaya ini dilaksanakan agar mantan pasien tbc dapat membagikan pengalamannya dalam menelan obat TBC sampai sembuh sehingga diharpakan pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dapat mengikuti jejak sukses para penyintas tersebut dalam menyelesaikan pengobatan TBC.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Program pemantaun pengobatan TBC yang melibatkan penyintas/Mantan pasien TBC ini memiliki keungulan sebagai berikut :  Kegiatan kunjungan rumah dapat dilaksanakan secara komprehensif mulai dari pengawasan menelan obat, investigasi kontak pasien TBC, pemeriksaan terduga TBC dan pemberian terapi pencegahan tuberculosis. Penyintas TBC akan dapat berbagi pengalaman/pembelajaran baik dalam menelan obat sampai selesai. Pasien akan merasa memiliki teman seperjuangan dalam menyelesaikan menelan obat sampai tuntas. Edukasi dari orang yang pernah merasakan menelan obat TBC (Penyintas TBC) memiliki rasa empati yang lebih dibandingkan dengan edukasi oleh tanaga Kesehatan yang belum pernah merasakan menelan obat TBC yang memerlukan waktu selama 6 bulan.    CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan Yayasan Peduli AIDS yang menaungi kominutas SEHATI Pertemuan dengan komunitas SEHATI Sosialisasi upaya pendampingan menelan obat, investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberculosis dengan komunitas SEHATI Pertemuan dan memperkenalkan komunitas sehati dengan Puskesmas lokus yakni Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, Puskesmas Karang Senang dan Puskesmas Pasar Sentral Pertemuan tindak lanjut pelatihan /sosialisasi Monitoring ke lapangan Pertemuan Evaluasi Pelaporan

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC yang bermuara pada meningkatnya capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC Meningkatkan  cakupan investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan  capaian pemberian terapi pencegahan tuberculosis pada kontak pasien TBC

Pasien TBC mendapatkan layanan kunjungan rumah yang komprehensif Pasien TBC dapat menimba pengalaman dari para penyintas TBC yang melakukan kunjungan rumah Miningkatkan motivasi para pasien TBC untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sampai tuntas seperti para penyintas TBC Memberdayakan para penyintas TBC 

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC Meningkatkan capain investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan cakupan pemberian terapi pencegahan TBC Menurunkan angka Putus berobat pasien TBC Menurunkan angkan pasien mangkir pengobatan Mempercepat eliminasi TBC

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.     ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di         masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM 1. Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 2. Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government 3. UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. 4. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 5. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 6. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 7. Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 8. Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi 9. Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. 2. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. 3. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. 2. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 3. ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Aplikasi SIPOLI berbasis android, bisa diakses langsung oleh masyarakat dari mana saja,kapan saja. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi SIPOLI dapat digunakan dimana saja dan kapan saja dan juga bisa melakukan pendaftaran online 3 hari sebelumnya. Dengan adanya aplikasi tersebut pelayanan pendaftaran rawat jalan menjadi mudah dan cepat diantaranya dapat mengurangi antrian di loket pendaftaran manual. CARA KERJA INOVASI 1. Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI 2. Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi 3. Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli 4. Pasien selesai mendaftar.

1. Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. 2. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika. 3. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

Permasalahan atau Kendala yang Melatarbelakangi Inovasi (PASPORIA) Inovasi PASPORIA (PASPOR Hari Sabtu saat Car Free Day ) lahir untuk menjawab tantangan aksesibilitas pelayanan publik bagi kelompok masyarakat produktif yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja reguler (Senin–Jumat). Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi hadirnya inovasi PASPORIA: 1. Keterbatasan Waktu Masyarakat Produktif pada Hari Kerja  Tuntutan Jam Kerja dan Sekolah: Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mimika (seperti ASN, karyawan swasta/industri tambang, guru, dan pelajar/mahasiswa) memiliki jam kerja dan jam sekolah yang padat dari Senin hingga Jumat. Resiko Mengganggu Produktivitas: Mengurus paspor pada hari kerja sering kali mengharuskan masyarakat untuk mengambil izin/cuti kerja atau membolos sekolah. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi pemohon yang kesulitan mendapatkan izin dari instansi/perusahaannya. 2. Hambatan Beban Antrean dan Kepadatan Layanan Reguler Perluasan Kanal Pelayanan di Luar Jam Kerja: Belum tersedianya ketersediaan kanal layanan paspor alternatif di luar hari kerja reguler (weekend service) yang dapat diakses secara lebih santai dan fleksibel oleh masyarakat umum. 3. Kebutuhan Menghadirkan Layanan yang Ramah, Santai, dan Inklusif Kesan Birokrasi yang Kaku: Layanan keimigrasian konvensional di dalam gedung kantor sering kali dirasakan kaku dan formal, sehingga kurang ramah bagi keluarga yang ingin mengurus paspor bersama anak-anak atau lansia. Pemanfaatan Ruang Publik: Kegiatan Car Free Day (CFD) di hari Sabtu/akhir pekan merupakan titik kumpul interaksi publik di mana masyarakat berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Ketiadaan integrasi antara layanan publik dan ruang publik ini sebelumnya menjadi potensi yang belum tergarap. 4. Tuntutan Peningkatan Kualitas & Kemudahan Akses Pelayanan Publik Mendekatkan Layanan ke Pusat Keramaian Masyarakat: Prinsip pelayanan publik modern menuntut instansi pemerintah untuk secara proaktif mendatangi pusat-pusat aktivitas masyarakat, bukan sekadar menunggu masyarakat datang ke kantor imigrasi.

Target Penyelenggaraan Inovasi (PASPORIA) Target penyelenggaraan inovasi PASPORIA dirancang untuk memberikan kemudahan akses permohonan paspor bagi kelompok masyarakat produktif di luar jam kerja reguler, dengan mengoptimalkan kehadiran negara di ruang publik secara santai, ramah keluarga, dan efisien. 1. Target Sasaran Pemohon  Masyarakat Produktif Jam Kerja Reguler: Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, karyawan industri pertambangan, dan tenaga pendidik yang kesulitan mendapatkan izin atau cuti kerja pada hari Senin–Jumat. Pelajar dan Mahasiswa: Generasi muda yang memiliki jadwal sekolah/kuliah padat pada hari kerja, sehingga dapat mengurus paspor tanpa mengganggu waktu belajar. Keluarga dan Kelompok Pemohon Rekreasi: Pasangan, orang tua bersama anak-anak, serta lansia yang ingin mengurus paspor bersama seluruh anggota keluarga dalam suasana santai di akhir pekan. Pengunjung Area Car Free Day (CFD): Masyarakat umum Kabupaten Mimika yang memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berolahraga, berekreasi, atau berkumpul di area publik. 2. Target Kinerja & Operasional Ketersediaan Layanan Akhir Pekan: Terselenggaranya layanan jemput bola di area CFD setiap hari Sabtu secara konsisten dan berkelanjutan. Target Alokasi Kuota Pemohon: Terlayaninya 20 hingga 30 pemohon per sesi Sabtu (disesuaikan dengan batas durasi waktu Car Free Day) guna memelihara kestabilan jaringan, kualitas pemeriksaan berkas, dan kecepatan proses pengambilan biometrik di lapangan. Layanan Konsultasi & Edukasi Keimigrasian: Memberikan layanan informasi, cek berkas awal, serta konsultasi keimigrasian secara langsung (walk-in) bagi pengunjung CFD yang belum terlayani pendaftaran biometrik pada hari tersebut. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat "Sangat Baik" (IKM > 90/100) untuk indikator kemudahan akses, fleksibilitas waktu, keramahan petugas, dan kenyamanan lokasi pelayanan di ruang publik.

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (PASPORIA) 1. Peningkatan Produktivitas Masyarakat & Efisiensi Ekonomi Sosial Terhindarnya Kerugian Waktu Kerja/Sekolah: Para pekerja, ASN, karyawan industri pertambangan, guru, dan pelajar tidak lagi kehilangan produktivitas, mengalami pemotongan gaji/poin kehadiran, atau menggunakan hak cuti tahunan hanya untuk mengurus dokumen keimigrasian. Efisiensi Beban Logistik Keluarga: Pengurusan paspor dapat disatukan secara efisien dengan agenda rekreasi, olahraga pagi, dan belanja keluarga di Car Free Day, sehingga menghemat biaya transportasi serta waktu tempuh operasional keluarga. 2. Transformation of Public Space & Birokrasi yang Mendekat ke Masyarakat  Penguatan Fungsi Ruang Publik: Mengubah area Car Free Day yang tadinya sekadar sarana olahraga dan pusat kuliner UMKM menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang lebih berdampak langsung bagi pemenuhan hak sipil warga. Tercipatnya Kultur Birokrasi yang Adaptif dan Inklusif: Berhasil membongkar batas-batas birokrasi konvensional yang kaku menuju model pelayanan modern yang responsif terhadap dinamika gaya hidup masyarakat perkotaan. 3. Peningkatan Kepercayaan Publik dan Citra Positif Pemerintah  Terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang Berkelanjutan: Inovasi PASPORIA menciptakan ikatan emosional dan persepsi yang sangat positif dari warga terhadap Kantor Imigrasi Mimika sebagai instansi negara yang hangat, humanis, ramah keluarga, serta benar-benar mengerti kebutuhan riil masyarakatnya.

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Nomor : WIM30.IMI.IMI3.GR.01.01-231 tanggal 10 Juli 2026. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Permasalahan atau Kendala yang Melatarbelakangi Inovasi (PASPORIA) Inovasi PASPORIA (PASPOR Hari Sabtu saat Car Free Day ) lahir untuk menjawab tantangan aksesibilitas pelayanan publik bagi kelompok masyarakat produktif yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja reguler (Senin–Jumat). Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi hadirnya inovasi PASPORIA: 1. Keterbatasan Waktu Masyarakat Produktif pada Hari Kerja  Tuntutan Jam Kerja dan Sekolah: Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mimika (seperti ASN, karyawan swasta/industri tambang, guru, dan pelajar/mahasiswa) memiliki jam kerja dan jam sekolah yang padat dari Senin hingga Jumat. Resiko Mengganggu Produktivitas: Mengurus paspor pada hari kerja sering kali mengharuskan masyarakat untuk mengambil izin/cuti kerja atau membolos sekolah. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi pemohon yang kesulitan mendapatkan izin dari instansi/perusahaannya. 2. Hambatan Beban Antrean dan Kepadatan Layanan Reguler Perluasan Kanal Pelayanan di Luar Jam Kerja: Belum tersedianya ketersediaan kanal layanan paspor alternatif di luar hari kerja reguler (weekend service) yang dapat diakses secara lebih santai dan fleksibel oleh masyarakat umum. 3. Kebutuhan Menghadirkan Layanan yang Ramah, Santai, dan Inklusif Kesan Birokrasi yang Kaku: Layanan keimigrasian konvensional di dalam gedung kantor sering kali dirasakan kaku dan formal, sehingga kurang ramah bagi keluarga yang ingin mengurus paspor bersama anak-anak atau lansia. Pemanfaatan Ruang Publik: Kegiatan Car Free Day (CFD) di hari Sabtu/akhir pekan merupakan titik kumpul interaksi publik di mana masyarakat berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Ketiadaan integrasi antara layanan publik dan ruang publik ini sebelumnya menjadi potensi yang belum tergarap. 4. Tuntutan Peningkatan Kualitas & Kemudahan Akses Pelayanan Publik Mendekatkan Layanan ke Pusat Keramaian Masyarakat: Prinsip pelayanan publik modern menuntut instansi pemerintah untuk secara proaktif mendatangi pusat-pusat aktivitas masyarakat, bukan sekadar menunggu masyarakat datang ke kantor imigrasi. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Isu Strategis yang Mendasar dan Mendesak untuk Dijawab melalui Inovasi (PASPORIA) Optimasi Aksesibilitas Layanan Publik Bagi Kelompok Masyarakat Produktif: Meningkatnya kebutuhan masyarakat produktif (karyawan, pekerja tambang, ASN, pelajar, dan mahasiswa) akan akses layanan keimigrasian di luar hari kerja. Keterikatan jam kerja/sekolah pada Senin–Jumat memicu kerugian waktu, pemotongan gaji/cuti, atau potensi penurunan produktivitas hanya untuk mengurus dokumen negara. Pemanfaatan Ruang Publik dan Pendekatan Layanan Simpatik : Tuntutan untuk mendekatkan pusat pelayanan pemerintah ke titik-titik kumpul masyarakat. Mengubah gaya pelayanan publik yang kaku dan terpusat di dalam gedung kantor menjadi lebih santai, ramah keluarga, ramah anak, dan terintegrasi dengan gaya hidup sehat masyarakat di area Car Free Day (CFD). Pemerataan Beban Layanan dan Dekongesti Antrean Kantor Imigrasi: Mendesaknya kebutuhan untuk memecah penumpukan pemohon di hari kerja reguler. Melalui pembukaan kanal alternatif di akhir pekan, volume antrean di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dapat terdistribusi dengan lebih seimbang dan efisien. Transformasi Birokrasi Proaktif dan Berorientasi Kepuasan Masyarakat: Pentingnya membangun persepsi positif dan kepercayaan publik melalui tindakan nyata birokrasi yang hadir secara proaktif, fleksibel, serta mengikuti dinamika aktivitas masyarakat Mimika tanpa mengorbankan standar operasional dan kepastian hukum keimigrasian. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode Pembaharuan (Upaya Sebelum & Sesudah Inovasi PASPORIA) 1. Kondisi Sebelum Inovasi Diterapkan Terpaku pada Jam Kerja Reguler (Weekdays Only): Pelayanan paspor hanya dibuka pada hari Senin hingga Jumat di jam kerja kantor reguler. Beban Pengorbanan Pemohon Tinggi: Masyarakat produktif (ASN, pekerja swasta/kontraktor area tambang, guru, dan pelajar/mahasiswa) harus mengorbankan waktu kerja atau sekolah, mengambil cuti, atau meminta izin khusus demi mengurus paspor. Suasana Pelayanan Kaku dan Formal: Pelayanan hanya berlangsung di dalam gedung kantor, terkesan formal, serta kurang fleksibel bagi pemohon yang ingin mengurus paspor secara santai bersama seluruh anggota keluarga. 2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Kanal Alternatif Akhir Pekan (Weekend Service): Tersedianya pilihan waktu pengurusan paspor pada hari Sabtu pagi bertepatan dengan momentum Car Free Day (CFD). Tanpa Mengganggu Jam Kerja & Sekolah: Pemohon dapat mengurus paspor tanpa perlu mengambil cuti kerja atau membolos sekolah/kuliah. Pemerataan Volume Pemohon: Sebagian beban permohonan paspor terurai ke hari Sabtu, sehingga mengurangi kepadatan antrean di Kantor Imigrasi pada hari kerja reguler. Pelayanan Ramah, Santai, dan Berbasis Ruang Publik: Proses pengambilan foto dan wawancara dilakukan di booth mobile area CFD dengan suasana yang santai, ramah anak, dan dapat diakses sambil berolahraga atau berekreasi bersama keluarga. 3. Upaya Transisi/Langkah Pembaharuan yang Dilakukan Kanim Mimika Penyusunan SOP Pelayanan Luar Kantor: Merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) khusus mengenai mekanisme pelayanan paspor on-site di area terbuka (CFD), keamanan data keimigrasian, serta penetapan kuota pemohon Sabtu. Penyiapan Sarana Mobile & Jaringan Luar Kantor: Mempersiapkan perangkat Mobile Biometric Kit, sarana booth/tent pelayanan portabel, serta konektivitas jaringan terenkripsi aman untuk entri data di lokasi CFD. Pengaturan Manajemen Penugasan Pegawai: Membentuk jadwal piket dan sistem kompensasi/pembagian jam kerja bagi petugas imigrasi yang bertugas di hari Sabtu agar operasional tetap optimal tanpa mengganggu kesejahteraan pegawai. Koordinasi Lintas Sektor & Sosialisasi Masif: Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Penyelenggara CFD Kabupaten Mimika untuk alokasi tempat stan, serta melakukan sosialisasi publik secara masif melalui media sosial dan saluran informasi lokal. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Keterlibatan Aktor Inovasi (Stakeholder Pentahelix PASPORIA) 1. Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika: Berperan sebagai inisiator utama, penyedia perangkat Mobile Biometric Kit, penanggung jawab teknis pelayanan data biometrik/wawancara di lapangan, serta pengelola operasional stan PASPORIA setiap hari Sabtu. Pemerintah Daerah / Dinas Terkait Kabupaten Mimika (Dishub, Satpol PP, Dinas Pariwisata/Pemuda & Olahraga): Berperan memberikan izin pemanfaatan area publik (Car Free Day), menyediakan fasilitas sarana tenda/lokasi strategis, serta membantu pengaturan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di sekitar area kegiatan. 2. Bisnis / Sektor Swasta Perbankan Mitra (misal: Bank BUMN / mitra pembayaran PNBP): Berperan menyediakan dukungan fasilitas pembayaran mobile banking atau layanan pendukung transaksi setoran PNBP bagi pemohon yang langsung ingin menyelesaikan administrasi pembayaran di lokasi CFD. Pelaku Usaha Lokal / UMKM di Area CFD: Berperan menciptakan ekosistem keramaian dan ekonomi kreatif yang dinamis di sekitar lokasi stan PASPORIA, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana rekreasi yang hidup. 3. Masyarakat / Komunitas  Komunitas Olahraga / Pengunjung Car Free Day: Berperan sebagai target utama pengguna layanan sekaligus penyebar informasi dari mulut ke mulut mengenai kemudahan mengurus paspor sambil berolahraga atau berekreasi keluarga. Keluarga / Pemohon Perorangan: Berperan aktif memanfaatkan layanan PASPORIA untuk mengurus paspor rekreasi, umrah, atau studi tanpa harus meminta izin cuti di hari kerja. 4. Media  Media Massa Lokal, Radio, Portal Berita Online Papua, dan Media Sosial: Berperan menyebarluaskan jadwal mingguan lokasi/kehadiran stan PASPORIA, mengedukasi masyarakat mengenai persyaratan paspor, serta mendokumentasikan antusiasme publik sebagai sarana transparansi dan promosi inovasi daerah. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PASPORIA) Inovasi PASPORIA menghadirkan kebaharuan dengan mengintegrasikan pelayanan birokrasi keimigrasian ke dalam ruang publik dan gaya hidup sehat masyarakat. Inovasi ini mengubah persepsi pelayanan publik yang sebelumnya kaku, formal, dan terbatas jam kerja menjadi pelayanan yang fleksibel, ramah keluarga, dan inklusif. 1. Fleksibilitas Waktu Pelayanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon wajib hadir di Kantor Imigrasi pada hari dan jam kerja reguler (Senin–Jumat). Hal ini memaksa pekerja, ASN, karyawan tambang, guru, dan pelajar/mahasiswa untuk mengorbankan produktivitas atau mengajukan izin/cuti kerja. Kebaharuan Inovasi: Memberikan pilihan kanal pelayanan di hari Sabtu pagi bertepatan dengan momentum Car Free Day (CFD). Pemohon dapat mengurus paspor di luar jam kerja/sekolah tanpa menggangu rutinitas harian. 2. Mendorong Konsep Layanan Terintegrasi Ruang Publik  Pendekatan Sebelumnya: Layanan keimigrasian bersifat in-office (terpusat di dalam gedung kantor), di mana masyarakat yang harus proaktif mendatangi instansi pemerintah. Kebaharuan Inovasi: Menerapkan strategi proactive governance dengan membawa layanan langsung ke pusat keramaian. Birokrasi hadir di tengah masyarakat yang sedang berolahraga, bersantai, atau berekreasi bersama keluarga. 3. Suasana Pelayanan Ramah Keluarga dan Keramahan Anak Pendekatan Sebelumnya: Suasana gedung kantor yang formal dan antrean yang kaku sering kali terkesan menegangkan serta membosankan bagi anak-anak maupun lansia. Kebaharuan Inovasi: Proses wawancara dan perekaman data biometrik berlangsung di area terbuka dalam suasana yang santai, inklusif, dan menyenangkan, sehingga sangat ideal bagi keluarga yang ingin mengurus paspor bersama-sama. 4. Kemudahan Transaksi dan Akses Informasi di Tempat  Pendekatan Sebelumnya: Masyarakat harus melokasikan waktu khusus hanya untuk berkonsultasi mengenai persyaratan atau sekadar memeriksa berkas ke kantor imigrasi. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan fungsi ganda pada booth PASPORIA selain sebagai tempat perekaman data paspor, stan ini juga berfungsi sebagai pusat konsultasi keimigrasian langsung di akhir pekan bagi pengunjung CFD. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk 1. Spesifikasi Layanan yang Dihasilkan Layanan PASPORIA merupakan produk inovasi pelayanan publik berbasis weekend mobile service (layanan bergerak di akhir pekan) yang memanfaatkan ruang publik terbuka, dengan spesifikasi sebagai berikut: Jenis Produk: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik / E-Passport) baru dan penggantian habis masa berlaku. Target / Sasaran: Masyarakat umum Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja (ASN, karyawan swasta/tambang, guru, pelajar, mahasiswa) serta keluarga yang berkunjung ke area Car Free Day (CFD). Waktu Operational: hari Sabtu pagi (pukul 06.00 – 09.00 WIT atau menyesuaikan jam operasional CFD Mimika). Lokasi Pelayanan: Stan/Tenda Mobile Service Kanim Mimika di area Car Free Day (CFD) Kabupaten Mimika. Sifat Pelayanan: Outdoor & Family-Friendly Service (proses foto dan wawancara dalam suasana santai dan inklusif). Peralatan Teknis: Perangkat Mobile Biometric Kit, jaringan internet portabel terenkripsi aman, serta stan/tenda pelayanan terbuka. 2. Tahapan Kerja Inovasi (PASPORIA) Tahapan pelaksanaan inovasi dibagi menjadi 4 (empat) fase utama yang terstruktur: [ 1. Informasi & Pendaftaran Kuota] ➔ [ 2. Persiapan & Mobilisasi Sabtu Pagi] ➔ [ 3. Pelaksanaan Service di Stand CFD] ➔ [ 4. Pembayaran & Pengambilan Paspor] A. Tahap Publikasi & Pendaftaran Kuota  Publikasi: Petugas mengunggah informasi jadwal penerbitan kuota PASPORIA untuk hari Sabtu melalui media sosial resmi Kantor Imigrasi Mimika. Pendaftaran / Verifikasi Berkas Awal: Pemohon dapat mendaftar/mengisi data awal dengan langsung datang walk-in ke stan CFD dengan membawa kelengkapan dokumen (KTP-el, KK, Akta/Ijazah/Buku Nikah, Paspor Lama). B. Tahap Mobilisasi & Persiapan Teknis  Penyiapan Perangkat Mobile: Tim Piket PASPORIA melakukan setting perangkat Mobile Biometric Kit, sistem jaringan terenkripsi, dan penyediaan catu daya/baterai cadangan. Pemasangan Stan/Tenda Pelayanan: Petugas mendirikan stan, penataan alur antrean, serta penyediaan tempat duduk yang nyaman bagi pemohon di lokasi CFD. C. Tahap Pelaksanaan Pelayanan di Stan CFD Pemeriksaan Dokumen (Customer Service/Verifikasi): Pemohon mengambil nomor antrean di stan PASPORIA dan melampirkan berkas persyaratan untuk diverifikasi oleh petugas. Pengambilan Biometrik & Wawancara: Pemohon dipanggil menuju desk biometrik untuk dilakukan pengambilan foto wajah, pemindaian 10 sidik jari, dan wawancara singkat dalam suasana yang santai dan ramah. Penerbitan Kode Billing: Petugas menyerahkan cetakan Bukti Pengantar Pembayaran (kode billing PNBP/SIMPONI) kepada pemohon. D. Tahap Penyelesaian & Pengambilan Paspor  Pembayaran PNBP: Pemohon melakukan pembayaran melalui mobile banking atau melalui Kantor Pos. Pencetakan Paspor: Berkas yang telah diambil data biometriknya di area CFD diproses cetak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada hari kerja berikutnya. Penyerahan Paspor: Paspor yang telah selesai dapat diambil langsung di Kantor Imigrasi Mimika. h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasieberlanjutan Inovasi PASPORIA Guna menjaga relevansi jangka panjang dan memperluas dampak kemanfaatannya, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut: 1. Potensi Pengembangan Inovasi  Inovasi PASPORIA dapat dikembangkan secara konseptual, teknologi, dan operasional agar tidak hanya terbatas pada momentum Car Free Day: Perluasan Konsep ke Night Market / Weekend Pop-Up Service (PASPORIA Malam/Akhir Pekan): Mengembangkan konsep layanan luar kantor ke pusat kegiatan masyarakat lainnya, seperti bazar UMKM, festival budaya, atau pusat perbelanjaan (mall/pop-up booth) pada Sabtu malam/Minggu guna menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Integrasi Pendaftaran via Aplikasi (Digital Slot Reservation): Mengembangkan sistem booking kuota khusus PASPORIA yang terintegrasi dengan kanal pendaftaran digital Kanim Mimika, sehingga pemohon dari area CFD dapat kepastian jam layanan tanpa perlu mengantre dari pagi. 2. Potensi Replikasi Inovasi Konsep membawa pelayanan publik yang kaku ke dalam ruang rekreasi dan olahraga masyarakat memiliki tingkat adaptabilitas tinggi untuk direplikasi di tingkat regional maupun nasional: Replikasi Eksternal oleh Instansi Pemerintah Lain:Layanan Adduk/Disdukcapil: Pemda lain dapat mengadopsi model ini untuk perekaman KTP-el, penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau Kartu Identitas Anak (KIA) di arena rekreasi publik. Layanan Perbankan & Pajak (Bapenda/Samsat/Bank Daerah): Pelayanan pembayaran pajak daerah, SIM keliling, atau pembukaan rekening bank di tengah ruang publik dengan suasana santai dan ramah keluarga.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PASPORIA) Inovasi PASPORIA menghadirkan kebaharuan dengan mengintegrasikan pelayanan birokrasi keimigrasian ke dalam ruang publik dan gaya hidup sehat masyarakat. Inovasi ini mengubah persepsi pelayanan publik yang sebelumnya kaku, formal, dan terbatas jam kerja menjadi pelayanan yang fleksibel, ramah keluarga, dan inklusif. 1. Fleksibilitas Waktu Pelayanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon wajib hadir di Kantor Imigrasi pada hari dan jam kerja reguler (Senin–Jumat). Hal ini memaksa pekerja, ASN, karyawan tambang, guru, dan pelajar/mahasiswa untuk mengorbankan produktivitas atau mengajukan izin/cuti kerja. Kebaharuan Inovasi: Memberikan pilihan kanal pelayanan di hari Sabtu pagi bertepatan dengan momentum Car Free Day (CFD). Pemohon dapat mengurus paspor di luar jam kerja/sekolah tanpa menggangu rutinitas harian. 2. Mendorong Konsep Layanan Terintegrasi Ruang Publik  Pendekatan Sebelumnya: Layanan keimigrasian bersifat in-office (terpusat di dalam gedung kantor), di mana masyarakat yang harus proaktif mendatangi instansi pemerintah. Kebaharuan Inovasi: Menerapkan strategi proactive governance dengan membawa layanan langsung ke pusat keramaian. Birokrasi hadir di tengah masyarakat yang sedang berolahraga, bersantai, atau berekreasi bersama keluarga. 3. Suasana Pelayanan Ramah Keluarga dan Keramahan Anak Pendekatan Sebelumnya: Suasana gedung kantor yang formal dan antrean yang kaku sering kali terkesan menegangkan serta membosankan bagi anak-anak maupun lansia. Kebaharuan Inovasi: Proses wawancara dan perekaman data biometrik berlangsung di area terbuka dalam suasana yang santai, inklusif, dan menyenangkan, sehingga sangat ideal bagi keluarga yang ingin mengurus paspor bersama-sama. 4. Kemudahan Transaksi dan Akses Informasi di Tempat  Pendekatan Sebelumnya: Masyarakat harus melokasikan waktu khusus hanya untuk berkonsultasi mengenai persyaratan atau sekadar memeriksa berkas ke kantor imigrasi. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan fungsi ganda pada booth PASPORIA selain sebagai tempat perekaman data paspor, stan ini juga berfungsi sebagai pusat konsultasi keimigrasian langsung di akhir pekan bagi pengunjung CFD.

Output dari Pelaksanaan Inovasi (PASPORIA) Pelaksanaan inovasi layanan PASPORIA oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika setiap hari Sabtu di area Car Free Day (CFD) menghasilkan keluaran (output) berupa produk/dokumen fisik serta keluaran kualitas pelayanan di ruang publik: 1. Output Langsung Penerbitan Dokumen Paspor Akhir Pekan: Terbitnya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik/E-Passport) bagi masyarakat umum yang mengajukan permohonan baru atau penggantian paspor habis masa berlaku pada hari Sabtu. Terekamnya Data Biometrik di Area Publik: Terekamnya data biometrik (foto wajah dan 10 sidik jari) serta berkas wawancara pemohon secara digital dan terenkripsi dari lokasi Car Free Day menggunakan perangkat Mobile Biometric Kit Compact. Kode Pembayaran PNBP Instan (SIMPONI): Tersedianya cetakan Bukti Pengantar Pembayaran dengan kode billing PNBP resmi yang dapat langsung dibayarkan oleh pemohon melalui kanal m-banking, ATM, atau lewat Kantor Pos. Layanan Konsultasi & Cek Berkas Cepat: Terlaksananya konsultasi keimigrasian dan pemeriksaan kelengkapan berkas fisik secara langsung di lokasi bagi masyarakat pengunjung CFD yang berencana mengurus paspor di kemudian hari. 2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan Pemanfaatan Waktu Efektif Tanpa Mengorbankan Hari Kerja: Tersediakannya kesempatan bagi pekerja, ASN, karyawan swasta/tambang, guru, dan pelajar untuk mengurus paspor di luar jam operasional kerja/sekolah tanpa harus mengambil izin atau memotong hak cuti. Atmosfer Pelayanan yang Santai dan Ramah Keluarga (Family-Friendly Public Service): Terciptanya pengalaman pelayanan publik yang menyenangkan, tidak kaku, serta ramah anak dan lansia karena proses birokrasi dilakukan terintegrasi dengan aktivitas olahraga dan rekreasi keluarga di area CFD. Penguatan Citra Birokrasi Modern dan Proaktif: Meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Mimika sebagai instansi pemerintah yang responsif, adaptif, dan aktif mendatangi pusat-pusat kegiatan masyarakat.

-

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (PASPORIA) 1. Peningkatan Produktivitas Masyarakat & Efisiensi Ekonomi Sosial Terhindarnya Kerugian Waktu Kerja/Sekolah: Para pekerja, ASN, karyawan industri pertambangan, guru, dan pelajar tidak lagi kehilangan produktivitas, mengalami pemotongan gaji/poin kehadiran, atau menggunakan hak cuti tahunan hanya untuk mengurus dokumen keimigrasian. Efisiensi Beban Logistik Keluarga: Pengurusan paspor dapat disatukan secara efisien dengan agenda rekreasi, olahraga pagi, dan belanja keluarga di Car Free Day, sehingga menghemat biaya transportasi serta waktu tempuh operasional keluarga. 2. Transformation of Public Space & Birokrasi yang Mendekat ke Masyarakat  Penguatan Fungsi Ruang Publik: Mengubah area Car Free Day yang tadinya sekadar sarana olahraga dan pusat kuliner UMKM menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang lebih berdampak langsung bagi pemenuhan hak sipil warga. Tercipatnya Kultur Birokrasi yang Adaptif dan Inklusif: Berhasil membongkar batas-batas birokrasi konvensional yang kaku menuju model pelayanan modern yang responsif terhadap dinamika gaya hidup masyarakat perkotaan. 3. Peningkatan Kepercayaan Publik dan Citra Positif Pemerintah  Terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang Berkelanjutan: Inovasi PASPORIA menciptakan ikatan emosional dan persepsi yang sangat positif dari warga terhadap Kantor Imigrasi Mimika sebagai instansi negara yang hangat, humanis, ramah keluarga, serta benar-benar mengerti kebutuhan riil masyarakatnya.

eberlanjutan Inovasi PASPORIA Guna menjaga relevansi jangka panjang dan memperluas dampak kemanfaatannya, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut: 1. Potensi Pengembangan Inovasi  Inovasi PASPORIA dapat dikembangkan secara konseptual, teknologi, dan operasional agar tidak hanya terbatas pada momentum Car Free Day: Perluasan Konsep ke Night Market / Weekend Pop-Up Service (PASPORIA Malam/Akhir Pekan): Mengembangkan konsep layanan luar kantor ke pusat kegiatan masyarakat lainnya, seperti bazar UMKM, festival budaya, atau pusat perbelanjaan (mall/pop-up booth) pada Sabtu malam/Minggu guna menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Integrasi Pendaftaran via Aplikasi (Digital Slot Reservation): Mengembangkan sistem booking kuota khusus PASPORIA yang terintegrasi dengan kanal pendaftaran digital Kanim Mimika, sehingga pemohon dari area CFD dapat kepastian jam layanan tanpa perlu mengantre dari pagi. 2. Potensi Replikasi Inovasi Konsep membawa pelayanan publik yang kaku ke dalam ruang rekreasi dan olahraga masyarakat memiliki tingkat adaptabilitas tinggi untuk direplikasi di tingkat regional maupun nasional: Replikasi Eksternal oleh Instansi Pemerintah Lain:Layanan Adduk/Disdukcapil: Pemda lain dapat mengadopsi model ini untuk perekaman KTP-el, penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau Kartu Identitas Anak (KIA) di arena rekreasi publik. Layanan Perbankan & Pajak (Bapenda/Samsat/Bank Daerah): Pelayanan pembayaran pajak daerah, SIM keliling, atau pembukaan rekening bank di tengah ruang publik dengan suasana santai dan ramah keluarga.

Inovasi KAMI PAPEDA (KAnim MImika PAspor PElayanan DArurat / PAspor PElayanan DAurat) lahir dari kesadaran akan kondisi manusiawi serta tantangan khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Jika Eazy Passport difokuskan untuk kelompok/komunitas sehat minimal 20 orang, KAMI PAPEDA hadir sebagai bentuk pelayanan jemput bola perorangan yang bersifat empati dan mendesak (emergency). Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi munculnya inovasi KAMI PAPEDA: 1. Hambatan Fisik dan Kondisi Medis Pemohon (Darurat Kesehatan) Ketidakmampuan Mobilitas Fisik: Terdapat calon pemohon paspor yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD, RS Swasta, maupun klinik) atau terbaring sakit di rumah yang secara medis tidak memungkinkan untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi. Kebutuhan Rujukan Luar Negeri/Luar Daerah: Banyak pasien dalam kondisi kritis membutuhkan paspor secara mendesak untuk keperluan pengobatan rujukan ke luar negeri (contohnya ke penang, Malaysia), atau membutuhkan dokumen perjalanan resmi dalam waktu singkat. 2. Keterbatasan Cakupan Layanan Paspor Reguler Prosedur Konvensional yang Kaku: Sistem pembuatan paspor biasa mewajibkan kehadiran fisik pemohon di kantor untuk foto biometrik dan wawancara. Prosedur ini menjadi penghalang utama bagi warga yang sedang sakit berat. Tidak Memenuhi Syarat Kuota Eazy Paspor: Layanan kolektif seperti Eazy Paspor membutuhkan kuota minimal 20 orang, sehingga tidak dapat memfasilitasi kasus darurat perorangan/keluarga yang butuh penanganan instan. 3. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Fasilitas Kesehatan di Papua Aksesibilitas Wilayah: Di wilayah Mimika dan sekitarnya, fasilitas medis spesialis tertentu mungkin memerlukan rujukan cepat. Keterlambatan penerbitan paspor akibat kendala mobilitas pasien dapat berisiko fatal bagi keselamatan jiwa pemohon. Beban Psikologis dan Logistik Keluarga: Keluarga pasien sering kali menghadapi kesulitan ganda harus menjaga anggota keluarga yang sakit sekaligus mengurus administrasi perizinan/paspor secara bolak-balik ke kantor pelayanan. 4. Tuntutan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berperikemanusiaan Perlindungan Hak Asasi dan Kelompok Rentan: Sebagai institusi pemerintah, Kanim Mimika dituntut untuk memberikan pelayanan yang inklusif, berasas keadilan, dan tidak diskriminatif, khususnya bagi warga yang sedang berada dalam kondisi rentan.

Target Penyelenggaraan Inovasi (KAMI PAPEDA) Target penyelenggaraan inovasi KAMI PAPEDA dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan mendapatkan akses pelayanan dokumen perjalanan secara cepat, inklusif, dan berkeadilan tanpa terhalang kendala fisik maupun prosedur administratif yang kaku. 1. Target Sasaran Pemohon  Pasien Rawat Inap & Kritis: Masyarakat/pemohon perorangan yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD Mimika, rumah sakit swasta, atau puskesmas) yang memerlukan dokumen paspor secara mendesak untuk rujukan pengobatan ke luar negeri. Masyarakat Sakit Berat di Kediaman: Warga yang terbaring sakit di rumah kediaman/pemukiman yang secara medis tidak memungkinkan untuk dimobilisasi/dibawa langsung ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Kelompok Rentan Berkeperluan Khusus: Lansia sakit berat atau penyandang disabilitas fisik berat di wilayah Kabupaten Mimika dan sekitarnya yang membutuhkan penanganan dokumen perlintasan negara secara khusus dan humanis. 2. Target Kinerja & Operasional  Tanpa Batasan Kuota Minimal: Terlaksananya pelayanan jemput bola darurat tanpa syarat jumlah pemohon, dengan target melayani 1 (satu) orang pemohon per permohonan/lokasi. Respon Cepat Layanan: Tindak lanjut dan mobilisasi Tim KAMI PAPEDA ke lokasi pasien maksimal 1 x 24 jam setelah laporan darurat dan bukti dokumen medis terverifikasi. Cakupan Wilayah Layanan: Terjangkaunya seluruh fasilitas kesehatan (RSUD, RS Swasta, Klinik, Puskesmas) serta pemukiman warga di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelompok Khusus: Mencapai tingkat kepuasan masyarakat/keluarga pemohon kategori "Sangat Baik" (SKM > 90/100) pada indikator empati petugas, kecepatan respons, kemudahan prosedur, dan keberhadiran negara dalam kondisi darurat.

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA) 1. Penyelamatan Jiwa dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan  Terhindarnya Keterlambatan Rujukan Medis: Pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau tindakan spesialis di luar negeri/luar daerah dapat segera dievakuasi tanpa terhambat oleh proses birokrasi paspor. Perlindungan Keselamatan Fisik Pasien: Menghilangkan risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, hingga potensi fatalitas yang dapat terjadi apabila pasien kritis dipaksa bergerak atau dipindahkan menuju kantor pelayanan imigrasi. 2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Humanisme dan Inklusivitas Ekstrem Perlindungan Hak Kelompok Rentan: Terjaminnya hak-hak sipil serta pelayanan negara yang setara dan bermartabat bagi masyarakat berkebutuhan khusus, lansia bedridden, dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas fisik total. Penghilangan Hambatan Aksesibilitas di Daerah: Menjawab tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas medis di Papua dengan menghadirkan layanan negara secara fleksibel, afirmatif, dan berorientasi pada kondisi riil masyarakat. 3. Pengurangan Beban Psikologis dan Finansial Keluarga Pasien Efisiensi Beban Emosional dan Logistik: Keluarga pasien tidak lagi mengalami tekanan ganda harus menjaga anggota keluarga yang kritis sekaligus mengurus pendaftaran dan antrean administrasi paspor secara terpisah. Pencegahan Beban Biaya Tambahan: Mengurangi potensi biaya transportasi darurat atau sewa sarana mobilisasi medis (seperti ambulans khusus) yang sebelumnya harus ditanggung keluarga hanya untuk membawa pasien ke Kantor Imigrasi. 4. Transformasi Citra dan Kepercayaan Publik Terhadap Birokrasi Perubahan Paradigma Birokrasi Pasif Menjadi Responsif : Terwujudnya nilai budaya kerja baru di tubuh keimigrasian yang bertransformasi dari sekadar pelayan administratif kaku menjadi institusi yang hadir dengan empati, kepekaan sosial, dan siap siaga. Peningkatan Kepercayaan Publik: Menguatkan reputasi positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, sebagai institusi negara yang benar-benar peduli dan hadir secara nyata saat warga berada dalam kondisi darurat sakit.

a. Dasar Hukum terkait inovasi 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013; 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Inovasi KAMI PAPEDA (KAnim MImika PAspor PElayanan DArurat / PAspor PElayanan DAurat) lahir dari kesadaran akan kondisi manusiawi serta tantangan khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Jika Eazy Passport difokuskan untuk kelompok/komunitas sehat minimal 20 orang, KAMI PAPEDA hadir sebagai bentuk pelayanan jemput bola perorangan yang bersifat empati dan mendesak (emergency). Berikut adalah permasalahan dan kendala utama yang melatarbelakangi munculnya inovasi KAMI PAPEDA: 1. Hambatan Fisik dan Kondisi Medis Pemohon (Darurat Kesehatan) Ketidakmampuan Mobilitas Fisik: Terdapat calon pemohon paspor yang sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit (RSUD, RS Swasta, maupun klinik) atau terbaring sakit di rumah yang secara medis tidak memungkinkan untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi. Kebutuhan Rujukan Luar Negeri/Luar Daerah: Banyak pasien dalam kondisi kritis membutuhkan paspor secara mendesak untuk keperluan pengobatan rujukan ke luar negeri (contohnya ke penang, Malaysia), atau membutuhkan dokumen perjalanan resmi dalam waktu singkat. 2. Keterbatasan Cakupan Layanan Paspor Reguler Prosedur Konvensional yang Kaku: Sistem pembuatan paspor biasa mewajibkan kehadiran fisik pemohon di kantor untuk foto biometrik dan wawancara. Prosedur ini menjadi penghalang utama bagi warga yang sedang sakit berat. Tidak Memenuhi Syarat Kuota Eazy Paspor: Layanan kolektif seperti Eazy Paspor membutuhkan kuota minimal 20 orang, sehingga tidak dapat memfasilitasi kasus darurat perorangan/keluarga yang butuh penanganan instan. 3. Kondisi Geografis dan Keterbatasan Fasilitas Kesehatan di Papua Aksesibilitas Wilayah: Di wilayah Mimika dan sekitarnya, fasilitas medis spesialis tertentu mungkin memerlukan rujukan cepat. Keterlambatan penerbitan paspor akibat kendala mobilitas pasien dapat berisiko fatal bagi keselamatan jiwa pemohon. Beban Psikologis dan Logistik Keluarga: Keluarga pasien sering kali menghadapi kesulitan ganda harus menjaga anggota keluarga yang sakit sekaligus mengurus administrasi perizinan/paspor secara bolak-balik ke kantor pelayanan. 4. Tuntutan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berperikemanusiaan Perlindungan Hak Asasi dan Kelompok Rentan: Sebagai institusi pemerintah, Kanim Mimika dituntut untuk memberikan pelayanan yang inklusif, berasas keadilan, dan tidak diskriminatif, khususnya bagi warga yang sedang berada dalam kondisi rentan. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Isu Strategis yang Mendasar dan Mendesak untuk Dijawab melalui Inovasi (KAMI PAPEDA) Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Penyelamatan Jiwa: Urgensi perlindungan keselamatan jiwa warga negara yang membutuhkan penanganan medis darurat ke luar negeri. Keterlambatan proses administrasi paspor akibat kendala mobilitas fisik pemohon dapat berdampak fatal bagi kesehatan dan jiwa pasien. Inklusivitas Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan: Tuntutan untuk menghapus diskriminasi akses pelayanan publik bagi warga yang berada dalam kondisi rentan (orang sakit berat, lansia bedridden, atau penyandang disabilitas). Inovasi ini menjawab mandat Undang-Undang Pelayanan Publik untuk menyediakan sarana dan mekanisme afirmatif bagi kelompok berkebutuhan khusus. Akselerasi Reformasi Birokrasi Berbasis Empati dan Responsivitas: Mewujudkan transformasi birokrasi yang tidak hanya terfokus pada efisiensi sistem/digitalisasi, tetapi juga mengedepankan nilai empati, fleksibilitas, dan keberhadiran negara secara nyata di saat masyarakat paling membutuhkan pertolongan. Pemerataan Aksesibilitas Layanan Keimigrasian di Daerah Terpencil/Papua: Kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur kesehatan lokal di wilayah Papua dengan memberikan kepastian akses dokumen perlintasan negara secara cepat dan mudah bagi warga Mimika dan sekitarnya tanpa terkendala prosedur konvensional yang kaku. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi) 1. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Prosedur Kaku: Pemohon paspor dalam kondisi sakit berat atau terbaring di rumah sakit tetap diwajibkan untuk hadir secara fisik di Kantor Imigrasi Mimika guna pengambilan foto biometrik dan wawancara. Beban Fisik dan Risiko Kesehatan Tinggi: Memaksa pasien yang dalam kondisi kritis/sakit untuk dipindahkan atau dibawa ke kantor pelayanan sangat berisiko memperburuk kondisi kesehatan pasien. Keterlambatan Penanganan Medis: Proses pengurusan paspor yang memakan waktu dan kendala mobilitas pasien sering kali menghambat jadwal rujukan pengobatan ke luar negeri. Ketiadaan Mekanisme Khusus Kasus Darurat Perorangan: Belum ada standar operasional (SOP) khusus layanan jemput bola untuk permohonan darurat skala perorangan (karena layanan mobile seperti Eazy Paspor menetapkan batas minimal 20 orang). 2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Pelayanan Darurat Jemput Bola Perorangan: Petugas Kantor Imigrasi Mimika secara proaktif mendatangi lokasi pemohon (ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, atau rumah tempat pemohon terbaring) membawa Mobile Biometric Kit. Penanganan Bebas Kuota Minimal: Layanan darurat dapat diakses untuk 1 (satu) orang pemohon tanpa adanya syarat batasan kuota minimal. Percepatan Penerbitan Paspor: Proses verifikasi, pengambilan foto biometrik, hingga pencetakan paspor diprioritaskan dengan skema fast-track demi kepastian jadwal rujukan medis pasien. Perlindungan Keselamatan & Kenyamanan Pasien: Pasien tetap dapat beristirahat dan menjalani perawatan tanpa perlu membahayakan kondisi fisiknya hanya untuk urusan administrasi paspor. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Keterlibatan Aktor Inovasi (Stakeholder Pentahelix) 1. Pemerintah  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika: Berperan sebagai inisiator, penyedia Mobile Biometric Kit, pembentuk Tim Reaksi Cepat (Emergency Unit), serta pelaksana teknis pengambilan data biometrik on-site dan penerbitan paspor fast-track. Pemerintah Daerah & Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika: Berperan memberikan arahan kebijakan, memfasilitasi koordinasi lintas sektor kesehatan, serta mendukung mekanisme integrasi layanan darurat bagi warga Mimika. Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Mimika) & Puskesmas: Berperan sebagai verifikator kondisi medis pasien dengan menerbitkan Surat Keterangan Sakit / Surat Rujukan Medis Luar Negeri yang menjadi syarat utama pengaktifan layanan KAMI PAPEDA. 2. Bisnis / Sektor Swasta  Rumah Sakit Swasta & Klinik Kesehatan: Berperan memberikan fasilitasi akses bagi Tim Reaksi Cepat Imigrasi untuk masuk ke ruang perawatan pasien serta mengoordinasikan jadwal tindakan medis agar tidak mengganggu proses pengambilan foto biometrik. Penyedia Jasa Evaluasi Medis / Ambulans Udara / Maskapai Perintis: Berperan mengoordinasikan kepastian jadwal penerbangan rujukan setelah dokumen paspor darurat selesai diterbitkan. 3. Masyarakat / Komunitas  Keluarga Pasien / Pendamping Pemohon: Berperan aktif mengajukan permohonan, menyiapkan berkas persyaratan administrasi dasar, dan mendampingi pemohon saat petugas melakukan pengambilan foto/sidik jari di lokasi. Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Organisasi Kemasyarakatan (Relawan Kemanusiaan): Berperan sebagai jembatan informasi  yang menghubungkan masyarakat pedalaman yang membutuhkan bantuan paspor darurat kepada Kantor Imigrasi Mimika. 4. Media  Media Massa Lokal, Cetak, Elektronik, dan Media Sosial: Berperan menyebarluaskan informasi mengenai ketersediaan layanan KAMI PAPEDA agar masyarakat luas mengetahui bahwa terdapat solusi resmi saat ada keluarga yang sakit dan butuh paspor mendesak. Media juga berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap responsivitas petugas di lapangan. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (KAMI PAPEDA) Inovasi KAMI PAPEDA membawa transformasi mendasar pada aspek kemanusiaan dan kedaulatan pelayanan publik, mengubah pendekatan pelayanan dari yang semula kaku dan administratif menjadi pelayanan yang berbasis empati, responsif, serta berorientasi pada keselamatan jiwa. 1. Fleksibilitas Tanpa Batas Kuota  Pendekatan Sebelumnya: Layanan jemput bola konvensional (seperti Eazy Paspor) mensyaratkan jumlah pemohon kelompok/kolektif minimal 20 orang. Pemohon perorangan yang sedang sakit tidak memiliki pilihan selain dipaksa datang ke kantor. Kebaharuan Inovasi: KAMI PAPEDA menghapus batasan kuota minimal. Layanan jemput bola ini khusus didesain untuk 1 (satu) orang pemohon yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan. 2. Pendekatan Pelayanan Berbasis Empati dan Kemanusiaan  Pendekatan Sebelumnya: Prinsip kehadiran fisik di ruang pelayanan Kantor Imigrasi diterapkan secara kaku tanpa melihat kondisi khusus atau penderitaan pemohon yang sedang sakit berat. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan negara secara langsung di sisi tempat tidur pasien. Petugas imigrasi mendatangi ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, maupun rumah kediaman pemohon untuk melakukan sesi wawancara dan pengambilan data biometrik secara humanis. 3. Perlindungan Keselamatan dan Mitigasi Risiko Pasien Pendekatan Sebelumnya: Memindahkan pasien kritis atau terbaring sakit dari RS ke Kantor Imigrasi berpotensi besar memperburuk kondisi kesehatan pasien, memicu komplikasi, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Kebaharuan Inovasi: Memindahkan seluruh perangkat teknis (Mobile Biometric Kit) ke lokasi pasien, sehingga pasien tetap dapat beristirahat dan menerima perawatan medis tanpa risiko fisik akibat mobilisasi yang tidak perlu. 4. Inklusivitas Nyata Bagi Kelompok Rentan  Pendekatan Sebelumnya: Kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas fisik ekstrim (pasien bedridden, lansia sakit berat, penyandang disabilitas berat) menghadapi hambatan geografis dan administratif yang ganda. Kebaharuan Inovasi: Menjawab amanat pelayanan publik yang inklusif dengan menghilangkan sama sekali hambatan fisik/geografis bagi warga yang paling membutuhkan bantuan negara di wilayah Mimika dan sekitarnya. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk 1. Spesifikasi Layanan yang Dihasilkan Layanan KAMI PAPEDA merupakan produk inovasi pelayanan publik berbasis emergency mobile service (jemput bola darurat) bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan paspor secara instan karena alasan kesehatan/kemanusiaan, dengan spesifikasi sebagai berikut: Jenis Produk: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik / E-Passport). Target / Sasaran: Pemohon perorangan yang sedang mengalami darurat medis (sakit berat, terbaring di ruang rawat inap rumah sakit/puskesmas, atau bedridden di rumah kediaman) yang tidak memungkinkan hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi. Kuantitas Pemohon: Tanpa batas minimal kuota (melayani permohonan 1 orang pasien). Lokasi Pelayanan: (di ruang perawatan RSUD Mimika, RS Swasta, Puskesmas, atau rumah kediaman pasien di wilayah kerja Kanim Mimika). Persyaratan Khusus: Menampilkan Surat Keterangan Sakit / Surat Rujukan Medis dari dokter atau rumah sakit sebagai bukti keabsahan kondisi darurat. Sifat Pemrosesan: (prioritas penanganan cepat untuk mendukung rujukan medis/evakuasi medis pasien). Peralatan Teknis: Perangkat Mobile Biometric Kit Compact yang fleksibel dibawa ke ruang rawat inap pasien untuk pengambilan foto wajah, pemindaian sidik jari, dan verifikasi dokumen. 2. Tahapan Kerja Inovasi (KAMI PAPEDA) Tahapan pelaksanaan inovasi dibagi menjadi 4 (empat) fase utama yang terstruktur dan berorientasi pada kecepatan respons: [ 1. Laporan / Permohonan Darurat] ➔ [ 2. Verifikasi Cepat & Tim Bergerak] ➔ [ 3. Pelaksanaan Bedside Service] ➔ [ 4. Cetak & Penyerahan Fast-Track] A. Tahap Permohonan & Pelaporan Darurat  Pengajuan Laporan Darurat: Keluarga pasien, pihak rumah sakit, atau perwakilan pemohon menghubungi Kanim Mimika atau datang langsung melapor dengan membawa Surat Keterangan Sakit/Rujukan Medis dari dokter. Pemeriksaan Keabsahan Berkas: Petugas melakukan verifikasi awal terhadap dokumen persyaratan dasar (KTP-el, KK, Akta/Ijazah/Buku Nikah, Paspor lama jika ada) serta keabsahan surat rujukan medis. B. Tahap Koordinasi & Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Penetapan Status Darurat: Petugas menyetujui permohonan layanan KAMI PAPEDA dan menetapkan jadwal penanganan cepat. Koordinasi Pihak Medis: Petugas berkoordinasi dengan penanggung jawab medis/perawat rumah sakit untuk memastikan waktu kedatangan petugas tidak mengganggu tindakan medis pasien. Persiapan Alat: Tim KAMI PAPEDA menyiapkan perangkat Mobile Biometric Kit serta jaringan terenkripsi portabel. C. Tahap Pelaksanaan Pelayanan di Lokasi Pasien  Pemeriksaan Dokumen Fisik: Petugas mendatangi lokasi pasien (ruang rawat inap RS atau rumah kediaman) untuk mencocokkan dokumen fisik asli. Pengambilan Data Biometrik di Tempat Tidur Pasien: Petugas melakukan pemotretan foto biometrik wajah dan pemindaian sidik jari secara langsung di tempat pasien terbaring dengan memperhatikan kenyamanan dan kondisi fisik pasien. Wawancara Singkat Singkat: Melakukan konfirmasi/wawancara keimigrasian singkat kepada pemohon atau didampingi oleh pihak keluarga resmi. D. Tahap Penyelesaian & Penyerahan Paspor  Penerbitan Kode Billing & Pembayaran: Pihak keluarga melakukan pembayaran PNBP paspor melalui kanal pembayaran resmi (m-banking/ATM/bank). Proses Cetak Prioritas: Data biometrik dikirim ke sistem dan paspor diproses cetak di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Penyerahan Dokumen: Paspor yang telah jadi diserahkan langsung kepada keluarga pemohon/perwakilan resmi di kantor imigrasi atau diantarkan kembali ke lokasi pasien agar proses rujukan medis dapat segera dilakukan. h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Keberlanjutan Inovasi  Untuk menjamin efektivitas jangka panjang dan dampak yang lebih luas, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut: 1. Potensi Pengembangan Inovasi Inovasi KAMI PAPEDA dapat dikembangkan secara teknologis dan operasional untuk semakin mempercepat masa tanggap dalam situasi darurat medis: Pengembangan Fitur Emergency Alert System (E-Papeda): Integrasi kanal pendaftaran darurat berbasis aplikasi/web terpadu yang terhubung langsung dengan sistem informasi rumah sakit di Kabupaten Mimika, sehingga warta butuh paspor darurat dapat terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Pengembangan Layanan Paspor Darurat Lintas Batas / Wilayah Pesisir: Perluasan cakupan Bedside Service tidak hanya di area perkotaan Timika, tetapi juga mencakup layanan darurat di atas armada transportasi air/laut perintis bagi warga distrik pesisir yang sedang dievakuasi menuju RSUD. 2. Potensi Replikasi Inovasi  Konsep Bedside Service berbasis empati kemanusiaan pada KAMI PAPEDA memiliki tingkat adaptabilitas yang sangat tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal: Replikasi Internal:Penerapan di Kantor Imigrasi Lain: Sangat potensial direplikasi oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang memiliki akses geografis menantang (wilayah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau wilayah yang menjadi pusat rujukan medis regional. Replikasi Eksternal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah / Sektor Lain):Pelayanan Administrasi Kependudukan Darurat (Disdukcapil): Model jemput bola pasien sakit/terbaring dapat direplikasi oleh Disdukcapil untuk perekaman KTP-el atau penerbitan Akta Kelahiran/Kematian secara langsung di ruang perawatan rumah sakit. Pelayanan Perbankan & Asuransi Kesehatan (BPJS / Bank BUMN): Bank dan penyelenggara jaminan kesehatan dapat mengadopsi prosedur bedside verification untuk pembaruan data rekening atau klaim asuransi pasien kritis yang tidak bisa datang ke kantor cabang.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (KAMI PAPEDA) Inovasi KAMI PAPEDA membawa transformasi mendasar pada aspek kemanusiaan dan kedaulatan pelayanan publik, mengubah pendekatan pelayanan dari yang semula kaku dan administratif menjadi pelayanan yang berbasis empati, responsif, serta berorientasi pada keselamatan jiwa. 1. Fleksibilitas Tanpa Batas Kuota  Pendekatan Sebelumnya: Layanan jemput bola konvensional (seperti Eazy Paspor) mensyaratkan jumlah pemohon kelompok/kolektif minimal 20 orang. Pemohon perorangan yang sedang sakit tidak memiliki pilihan selain dipaksa datang ke kantor. Kebaharuan Inovasi: KAMI PAPEDA menghapus batasan kuota minimal. Layanan jemput bola ini khusus didesain untuk 1 (satu) orang pemohon yang berada dalam kondisi darurat medis/kesehatan. 2. Pendekatan Pelayanan Berbasis Empati dan Kemanusiaan  Pendekatan Sebelumnya: Prinsip kehadiran fisik di ruang pelayanan Kantor Imigrasi diterapkan secara kaku tanpa melihat kondisi khusus atau penderitaan pemohon yang sedang sakit berat. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan negara secara langsung di sisi tempat tidur pasien. Petugas imigrasi mendatangi ruang rawat inap rumah sakit, puskesmas, maupun rumah kediaman pemohon untuk melakukan sesi wawancara dan pengambilan data biometrik secara humanis. 3. Perlindungan Keselamatan dan Mitigasi Risiko Pasien Pendekatan Sebelumnya: Memindahkan pasien kritis atau terbaring sakit dari RS ke Kantor Imigrasi berpotensi besar memperburuk kondisi kesehatan pasien, memicu komplikasi, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Kebaharuan Inovasi: Memindahkan seluruh perangkat teknis (Mobile Biometric Kit) ke lokasi pasien, sehingga pasien tetap dapat beristirahat dan menerima perawatan medis tanpa risiko fisik akibat mobilisasi yang tidak perlu. 4. Inklusivitas Nyata Bagi Kelompok Rentan  Pendekatan Sebelumnya: Kelompok masyarakat dengan keterbatasan mobilitas fisik ekstrim (pasien bedridden, lansia sakit berat, penyandang disabilitas berat) menghadapi hambatan geografis dan administratif yang ganda. Kebaharuan Inovasi: Menjawab amanat pelayanan publik yang inklusif dengan menghilangkan sama sekali hambatan fisik/geografis bagi warga yang paling membutuhkan bantuan negara di wilayah Mimika dan sekitarnya.

Output dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA) Pelaksanaan inovasi layanan KAMI PAPEDA oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menghasilkan Hasil (output) berupa produk/dokumen fisik serta keluaran layanan berbasis empati dan kemanusiaan: 1. Output Langsung  Penerbitan Dokumen Paspor Darurat: Terbitnya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik/E-Passport) yang sah dan terverifikasi secara prioritas bagi pasien/pemohon yang berada dalam kondisi darurat medis. Hasil Perekaman Data Biometrik On-Site: Terekamnya data biometrik (foto wajah dan 10 sidik jari) serta hasil wawancara keimigrasian secara digital langsung dari tempat tidur/ruang perawatan pasien menggunakan perangkat Mobile Biometric Kit Compact yang terintegrasi dengan SIMKIM. Kode Pembayaran PNBP Darurat (SIMPONI): Tersedianya kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan secara instan agar proses transaksi keuangan dapat diselesaikan oleh pihak keluarga pasien tanpa menunda proses perekaman data. 2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan  Jaminan Keselamatan & Perlindungan Kesehatan Pasien: Terhindarnya pasien dari risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, atau paparan bahaya fisik akibat tidak dibutuhkannya mobilisasi/perpindahan pasien sakit dari rumah sakit ke Kantor Imigrasi. Kepastian Jadwal Rujukan Medis: Tersedianya jaminan ketepatan waktu penyelesaian paspor sehingga proses evakuasi dan rujukan pengobatan pasien ke luar negeri/luar daerah dapat dilakukan sesuai jadwal penanganan medis tanpa tertunda oleh kendala administrasi. Kemudahan & Pengurangan Beban Psikologis Keluarga Pasien: Terbantunya pihak keluarga pasien karena dapat tetap fokus mendampingi proses perawatan anggota keluarga yang sakit di rumah sakit, sementara proses administrasi keimigrasian ditangani secara proaktif oleh petugas di lokasi. Peningkatan Kualitas dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Terwujudnya persepsi positif dan kepercayaan publik yang tinggi terhadap Kantor Imigrasi Mimika sebagai institusi pelayanan publik yang humanis, responsif, berempati, dan inklusif bagi kelompok rentan.

-

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi (KAMI PAPEDA) 1. Penyelamatan Jiwa dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan  Terhindarnya Keterlambatan Rujukan Medis: Pasien yang membutuhkan perawatan intensif atau tindakan spesialis di luar negeri/luar daerah dapat segera dievakuasi tanpa terhambat oleh proses birokrasi paspor. Perlindungan Keselamatan Fisik Pasien: Menghilangkan risiko perburukan kondisi kesehatan, komplikasi, hingga potensi fatalitas yang dapat terjadi apabila pasien kritis dipaksa bergerak atau dipindahkan menuju kantor pelayanan imigrasi. 2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Humanisme dan Inklusivitas Ekstrem Perlindungan Hak Kelompok Rentan: Terjaminnya hak-hak sipil serta pelayanan negara yang setara dan bermartabat bagi masyarakat berkebutuhan khusus, lansia bedridden, dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas fisik total. Penghilangan Hambatan Aksesibilitas di Daerah: Menjawab tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas medis di Papua dengan menghadirkan layanan negara secara fleksibel, afirmatif, dan berorientasi pada kondisi riil masyarakat. 3. Pengurangan Beban Psikologis dan Finansial Keluarga Pasien Efisiensi Beban Emosional dan Logistik: Keluarga pasien tidak lagi mengalami tekanan ganda harus menjaga anggota keluarga yang kritis sekaligus mengurus pendaftaran dan antrean administrasi paspor secara terpisah. Pencegahan Beban Biaya Tambahan: Mengurangi potensi biaya transportasi darurat atau sewa sarana mobilisasi medis (seperti ambulans khusus) yang sebelumnya harus ditanggung keluarga hanya untuk membawa pasien ke Kantor Imigrasi. 4. Transformasi Citra dan Kepercayaan Publik Terhadap Birokrasi Perubahan Paradigma Birokrasi Pasif Menjadi Responsif : Terwujudnya nilai budaya kerja baru di tubuh keimigrasian yang bertransformasi dari sekadar pelayan administratif kaku menjadi institusi yang hadir dengan empati, kepekaan sosial, dan siap siaga. Peningkatan Kepercayaan Publik: Menguatkan reputasi positif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, sebagai institusi negara yang benar-benar peduli dan hadir secara nyata saat warga berada dalam kondisi darurat sakit.

Keberlanjutan Inovasi  Untuk menjamin efektivitas jangka panjang dan dampak yang lebih luas, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi sebagai berikut: 1. Potensi Pengembangan Inovasi Inovasi KAMI PAPEDA dapat dikembangkan secara teknologis dan operasional untuk semakin mempercepat masa tanggap dalam situasi darurat medis: Pengembangan Fitur Emergency Alert System (E-Papeda): Integrasi kanal pendaftaran darurat berbasis aplikasi/web terpadu yang terhubung langsung dengan sistem informasi rumah sakit di Kabupaten Mimika, sehingga warta butuh paspor darurat dapat terverifikasi secara otomatis oleh sistem. Pengembangan Layanan Paspor Darurat Lintas Batas / Wilayah Pesisir: Perluasan cakupan Bedside Service tidak hanya di area perkotaan Timika, tetapi juga mencakup layanan darurat di atas armada transportasi air/laut perintis bagi warga distrik pesisir yang sedang dievakuasi menuju RSUD. 2. Potensi Replikasi Inovasi  Konsep Bedside Service berbasis empati kemanusiaan pada KAMI PAPEDA memiliki tingkat adaptabilitas yang sangat tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal: Replikasi Internal:Penerapan di Kantor Imigrasi Lain: Sangat potensial direplikasi oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang memiliki akses geografis menantang (wilayah 3T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau wilayah yang menjadi pusat rujukan medis regional. Replikasi Eksternal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah / Sektor Lain):Pelayanan Administrasi Kependudukan Darurat (Disdukcapil): Model jemput bola pasien sakit/terbaring dapat direplikasi oleh Disdukcapil untuk perekaman KTP-el atau penerbitan Akta Kelahiran/Kematian secara langsung di ruang perawatan rumah sakit. Pelayanan Perbankan & Asuransi Kesehatan (BPJS / Bank BUMN): Bank dan penyelenggara jaminan kesehatan dapat mengadopsi prosedur bedside verification untuk pembaruan data rekening atau klaim asuransi pasien kritis yang tidak bisa datang ke kantor cabang.

b. Permasalahan yang Melatarbelakangi Inovasi Kendala Logistik dan Waktu Pemohon: Karyawan instansi, mahasiswa, maupun komunitas (seperti jamaah haji/umrah) kesulitan meluangkan waktu pada jam kerja untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi. Tinggi Biaya dan Jarak Tempuh: Kelompok pemohon yang berada jauh dari Kantor Imigrasi terutama di kawasan pedalaman, pesisir, maupun wilayah terpencil di Papua harus menempuh perjalanan darat, sungai, hingga penerbangan perintis dengan biaya transportasi yang sangat tinggi dan waktu tempuh hingga berhari-hari hanya untuk melakukan proses pemotretan biometrik dan wawancara. Penumpukan Antrean di Kantor Pelayanan: Prosedur pelayanan konvensional yang mewajibkan kehadiran fisik secara individu memicu keterbatasan kapasitas ruang tunggu dan penumpukan pemohon di Kantor Imigrasi. Risiko Gangguan Operasional Instansi/Komunitas: Proses pembuatan paspor secara mandiri oleh banyak anggota/pegawai dalam waktu bersamaan berpotensi mengganggu efektivitas dan produktivitas kerja di instansi asal.

Target Penyelenggaraan Inovasi  Target penyelenggaraan inovasi ini mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut: A. Target Sasaran Pemohon  Instansi Pemerintah & BUMN/ BUMD: Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, serta pegawai BUMN di wilayah Kabupaten Mimika dan sekitarnya yang membutuhkan paspor dinas/pribadi secara kolektif. Lembaga Keagamaan & Komunitas: Rombongan Calon Jamaah Haji dan Umrah di bawah koordinasi Kemenag maupun agen travel, serta kelompok/organisasi keagamaan lainnya. Lembaga Pendidikan: Sekolah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan tenaga pendidik yang akan melakukan kegiatan akademik luar negeri. Sektor Swasta / Industri: Karyawan perusahaan swasta, kontraktor yang membutuhkan layanan kolektif di lokasi kerja. B. Target Kinerja & Operasional  Batas Minimal Pemohon: Terlaksananya pelayanan kolektif dengan kuota minimal 20 orang pemohon per permohonan/lokasi. Ketepatan Waktu Pelayanan: Penyelesaian proses pemotretan biometrik dan wawancara di lokasi dalam rentang 1 hari kerja per sesi kunjungan, serta penerbitan paspor selesai tepat waktu sesuai standar PNBP keimigrasian. Cakupan Wilayah: Terjangkaunya distrik-distrik yang jauh dari pusat Kota Timika serta instansi/komunitas yang membutuhkan pelayanan on-site. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mencapai skor kepuasan publik kategori "Sangat Baik" (SKM > 88/100) untuk kategori indikator kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kejelasan alur pelayanan Eazy Paspor.

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi 1. Peningkatan Inklusivitas dan Pemerataan Akses Layanan Publik Terhapusnya Hambatan Geografis: Masyarakat di kawasan pedalaman, pesisir, dan area terpencil Papua mendapatkan hak akses pelayanan negara yang setara tanpa terisolasi oleh jarak dan keterbatasan infrastruktur transportasi. 2. Peningkatan Efisiensi Ekonomi dan Produktivitas Wilayah Penghematan Biaya Ekstra Publik: Menurunkan akumulasi beban biaya logistik, transportasi perintis/air, dan penginapan masyarakat/instansi hingga puluhan juta rupiah yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk perjalanan menuju pusat Kota Timika. Menjaga Produktivitas dan Efektivitas Kerja: Instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dapat menjaga efisiensi jam kerja karyawan karena tidak ada pembuangan waktu kerja akibat pengurusan dokumen. 3. Penguatan Budaya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Perubahan Paradigma Pelayanan Publik: Terwujudnya pola pikir baru di tubuh birokrasi dari layanan pasif-sentralistik (masyarakat mendatangi kantor) menjadi pelayanan yang proaktif, responsif, dan berbasis jemput bola (office-to-customer). Meningkatnya Kepercayaan Publik: Penguatan citra positif pemerintah (khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi) di mata publik sebagai institusi yang hadir secara nyata, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer-centric). 4. Dukungan Penguatan Program Prioritas Daerah dan Nasional Kelancaran Keberangkatan Rombongan Keagamaan: Terjaminnya kepastian jadwal dan kenyamanan proses administrasi bagi Calon Jamaah Haji dan Umrah di Kabupaten Mimika, sehingga konsentrasi jamaah dapat terfokus pada persiapan ibadah. Akselerasi Pembangunan Daerah & Kemitraan: Mendukung kelancaran mobilitas aparat pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa, serta pelaku usaha dalam rangka perjalanan dinas, pendidikan, maupun kerja sama investasi internasional.

a. Dasar Hukum terkait inovasi 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013; 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasib. Permasalahan yang Melatarbelakangi Inovasi Kendala Logistik dan Waktu Pemohon: Karyawan instansi, mahasiswa, maupun komunitas (seperti jamaah haji/umrah) kesulitan meluangkan waktu pada jam kerja untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi. Tinggi Biaya dan Jarak Tempuh: Kelompok pemohon yang berada jauh dari Kantor Imigrasi terutama di kawasan pedalaman, pesisir, maupun wilayah terpencil di Papua harus menempuh perjalanan darat, sungai, hingga penerbangan perintis dengan biaya transportasi yang sangat tinggi dan waktu tempuh hingga berhari-hari hanya untuk melakukan proses pemotretan biometrik dan wawancara. Penumpukan Antrean di Kantor Pelayanan: Prosedur pelayanan konvensional yang mewajibkan kehadiran fisik secara individu memicu keterbatasan kapasitas ruang tunggu dan penumpukan pemohon di Kantor Imigrasi. Risiko Gangguan Operasional Instansi/Komunitas: Proses pembuatan paspor secara mandiri oleh banyak anggota/pegawai dalam waktu bersamaan berpotensi mengganggu efektivitas dan produktivitas kerja di instansi asal. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik: Dorongan untuk mengubah paradigma pelayanan publik dari "masyarakat mendatangi kantor" menjadi layanan aktif berbasis "jemput bola" (mobile services). Dukungan terhadap Program Prioritas Nasional: Urgensi kelancaran proses administratif untuk kegiatan strategis nasional, seperti kepastian jadwal keberangkatan Jamaah Haji/Umrah dan pemenuhan dokumen perjalanan dinas/kerjasama internasional. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Tuntutan publik akan layanan pemerintah yang lebih inklusif, fleksibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok/komunitas. Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pemerintah: Kebutuhan untuk menjangkau masyarakat atau instansi yang memiliki keterbatasan akses geografis ke fasilitas Kantor Imigrasi. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi) 1. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Pelayanan Pasif: Pemohon dari instansi, komunitas, maupun kelompok masyarakat (seperti calon jamaah haji/umrah Mimika, pihak swasta, atau instansi Pemda) wajib datang langsung ke Kantor Imigrasi Mimika di Timika. Beban Logistik dan Waktu Transit Tinggi: Pemohon yang berada di wilayah terpencil, pedalaman, atau area pesisir/kepulauan di wilayah kerja Kanim Mimika harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar (darat, laut, hingga penerbangan perintis) serta menyita waktu kerja berhari-hari hanya untuk foto biometrik dan wawancara. Potensi Keterlambatan Dokumen Kelompok: Proses pengurusan paspor kolektif (misalnya untuk Jamaah Haji atau rombongan dinas) relatif lebih lambat karena koordinasi jadwal kedatangan setiap individu yang tidak serentak di kantor pelayanan. 2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Pelayanan Aktif / Jemput Bola (Mobile Services): Petugas Kantor Imigrasi Mimika yang secara proaktif mendatangi lokasi instansi, sekolah, atau titik kumpul masyarakat/komunitas dengan membawa perangkat pemrosesan biometrik mobile. Efisiensi Biaya dan Aksesibilitas Bagi Wilayah Terpencil: Memangkas biaya transportasi dan waktu tempuh pemohon secara signifikan, khususnya bagi masyarakat atau instansi yang berada jauh dari pusat Kota Timika. Pengurusan Kolektif Terkoordinasi: Pemrosesan data biometrik dan wawancara untuk kelompok (minimal 20 orang) dapat diselesaikan sekaligus di satu tempat dalam satu rentang waktu, seperti di perkantoran Pemda, aula keagamaan, atau area kerja swasta. Optimalisasi Kapasitas Kanim Mimika: Beban antrean fisik di Kantor Imigrasi Mimika berkurang, menciptakan kenyamanan lebih bagi pemohon perorangan/reguler di kantor. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi 1. Pemerintah  Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika / Ditjen Imigrasi: Berperan sebagai inisiator, penyedia infrastruktur (Mobile Biometric Kit), pelaksana teknis verifikasi data biometrik/wawancara, serta penanggung jawab kepastian hukum dan keamanan dokumen perlintasan. Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika & Kemenag Kabupaten Mimika: Berperan sebagai fasilitator dan koordinator lapangan. Kemenag mengoordinasikan pendaftaran kolektif calon jamaah haji/umrah. 2. Bisnis / Sektor Swasta  Perusahaan Swasta & BUMN di Mimika (misal: PT Freeport Indonesia, kontraktor, dan perbankan): Berperan sebagai mitra pengguna layanan kolektif untuk pengurusan dokumen perjalanan kerja/dinas karyawan. Sektor bisnis memfasilitasi sarana/prasarana di lokasi kerja (seperti ruang pelayanan dan konektivitas) saat petugas datang. Travel Agen Haji/Umrah: Membantu pengumpulan dan pra-verifikasi berkas persyaratan dasar para jamaah sebelum diserahkan kepada petugas imigrasi. 3. Akademisi  Perguruan Tinggi / Sekolah di Wilayah Mimika: Berperan sebagai mitra pengguna untuk pengurusan paspor kolektif mahasiswa/pelajar yang akan mengikuti program pertukaran, studi lanjutan, atau magang luar negeri. Selain itu, akademisi memberikan masukan dan evaluasi terkait indeks kepuasan serta efektivitas pelayanan publik. 4. Masyarakat / Komunitas  Komunitas Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Papua: Berperan sebagai jembatan komunikasi dan penggerak massa. Mereka membantu menyebarluaskan informasi tentang kemudahan Eazy Passport kepada anggota komunitas, kelompok keagamaan, serta masyarakat di wilayah distrik/pedalaman. 5. Media (Media) Media Massa Lokal & Digital: Berperan sebagai sarana publikasi, sosialisasi alur/syarat pendaftaran, dan penyebaran berita keberhasilan layanan. Media juga berfungsi sebagai saluran pemantauan publik terhadap efektivitas layanan di lapangan. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Inovasi layanan Eazy Paspor membawa pergeseran paradigma dari model pelayanan publik pasif-sentralistik menjadi layanan yang aktif, inklusif, dan adaptif. 1. Transformasi Model Pelayanan: Dari Customer-to-Office Menjadi Office-to-Customer (Jemput Bola) Pendekatan Sebelumnya: Pemohon dari instansi, komunitas, maupun wilayah pedalaman wajib mengalokasikan waktu dan biaya untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi Mimika di Timika. Kebaharuan Inovasi: Petugas imigrasi yang mendatangi lokasi pemohon (on-site/jemput bola) membawa Mobile Biometric Kit. Hal ini memberikan kenyamanan maksimal bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu maupun mobilitas. 2. Efisiensi Biaya dan Logistik Bagi Masyarakat Pedalaman/Terpencil Pendekatan Sebelumnya: Pemohon dari distrik/wilayah terpencil di Papua harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar (darat, air, hingga penerbangan perintis) dan menginap di Kota Timika hanya untuk pemotretan biometrik. Kebaharuan Inovasi: Menghilangkan beban biaya transit dan perjalanan bagi pemohon secara individual. Dengan pemrosesan kolektif di satu titik lokasi, efisiensi biaya dan waktu tempuh masyarakat/instansi dapat dipangkas secara signifikan. 3. Pengurusan Kolektif Terintegrasi dan Tepat Waktu Pendekatan Sebelumnya: Pendaftaran kelompok (seperti Calon Jamaah Haji, pegawai Pemda, atau karyawan swasta) dilakukan secara terpisah-pisah, sehingga risiko keterlambatan dokumen akibat ketidakhadiran anggota kelompok sangat tinggi. Kebaharuan Inovasi: Pemrosesan data biometrik dan wawancara untuk minimal 20 orang diselesaikan sekaligus dalam satu sesi terjadwal, menjamin kepastian waktu penerbitan paspor untuk kepentingan rombongan/instansi. 4. Pengurai Urgensial Antrean di Kantor Pelayanan Pendekatan Sebelumnya: Terjadi penumpukan pemohon di area antrean Kantor Imigrasi Mimika pada musim-musim tertentu (seperti pemetaan kuota haji atau libur panjang). Kebaharuan Inovasi: Memindahkan beban pelayanan kelompok besar keluar dari ruang kantor, sehingga kapasitas ruang pelayanan di Kantor Imigrasi Mimika tetap kondusif dan nyaman bagi pemohon mandiri/reguler. 5. Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik Pendekatan Sebelumnya: Keterbatasan fisik dan jarak geografis sering menjadi penghalang utama bagi kelompok rentan, lansia, atau pekerja berjadwal padat untuk mengurus paspor. Kebaharuan Inovasi: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, menghapus batasan geografis, dan memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah terpencil mendapatkan hak akses pelayanan negara yang setara. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk 1. Tahapan Kerja Inovasi Tahapan pelaksanaan inovasi dibagi menjadi 4 (empat) fase utama yang terstruktur: [ 1. Pra-Pelayanan] ➔ [ 2. Pelaksanaan On-Site] ➔ [ 3. Tahap Pembayaran Biaya PNBP] ➔ [ 4. Penyelesaian & Penyerahan] A. Tahap Pra-Pelayanan (Pengajuan & Verifikasi Awal) Pengajuan Permohonan: Pimpinan instansi/komunitas mengajukan surat permohonan resmi layanan Eazy Passport kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dengan melampirkan daftar pemohon. Koordinasi & Pemetaan Lokasi: Petugas Imigrasi melakukan koordinasi teknis terkait jadwal, kepastian jumlah pemohon, kelayakan tempat/kelistrikan, serta ketersediaan jaringan di lokasi target. Pra-Verifikasi Dokumen: Penanggung jawab kelompok mengumpulkan berkas persyaratan (KTP, KK, Akta Lahir/Ijazah/Buku Nikah, Paspor lama) untuk dicek awal kelengkapannya secara administratif. B. Tahap Pelaksanaan Pelayanan di Lokasi (On-Site Processing) Mobilisasi Tim & Perangkat: Tim Imigrasi Mimika bergerak menuju lokasi kegiatan membawa Mobile Biometric Kit. Verifikasi Berkas Fisik & Wawancara: Petugas mencocokkan dokumen asli dengan salinan berkas serta melakukan wawancara singkat terkait maksud/tujuan perjalanan. Penerbitan Kode Pembayaran: Petugas menginput data dasar pemohon ke dalam sistem untuk memproduksi kode billing pembayaran SIMPONI. Pengambilan Data Biometrik: Pemohon melakukan sesi pemotretan foto biometrik wajah dan pemindaian 10 sidik jari di lokasi tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi. C. Tahap Pemabyaran Biaya PNBP Pembayaran Biaya PNBP: Pemohon melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor melalui perbankan, ATM, m-banking, atau loket resmi sebelum hari pelaksanaan. D. Tahap Penyelesaian & Penyerahan Produk (Delivery) Pencetakan Paspor: Berkas yang telah disetujui diproses cetak dan diverifikasi akhir di Kantor Imigrasi Mimika. Penyerahan Dokumen: Paspor yang telah selesai dapat diambil secara kolektif oleh perwakilan instansi/komunitas yang ditunjuk atau dikirimkan melalui jasa ekspedisi/pos yang bekerjasama resmi dengan Imigrasi. 2. Spesifikasi Layanan yang Dihasilkan Layanan Eazy Passport merupakan produk inovasi pelayanan publik berbasis mobile service (jemput bola) dengan spesifikasi sebagai berikut: Jenis Produk: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor RI) berupa Paspor Elektronik (E-Passport). Target / Sasaran: Kelompok pemohon dari instansi pemerintah, BUMN/swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat/keagamaan, serta komunitas (minimal 20 orang pemohon per permohonan). Lokasi Pelayanan: On-site (di kantor, sekolah/kampus, mess, atau lokasi kegiatan kelompok/pemohon di wilayah kerja Kanim Mimika). Cakupan Layanan:Permohonan Paspor Baru. Permohonan Penggantian Paspor (karena habis masa berlaku atau halaman penuh). (Catatan: Tidak melayani penggantian karena hilang, rusak, atau perubahan data yang memerlukan verifikasi khusus/subspesifik). Peralatan Teknis: Perangkat Mobile Biometric Kit yang dilengkapi pemindai sidik jari, kamera pemotretan biometrik, pemindai dokumen, serta jaringan terenkripsi langsung ke basis data Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Keberlanjutan Inovasi  Keberlanjutan inovasi Eazy Paspor didukung oleh tiga pilar utama: keberlanjutan regulasi (adanya payung hukum resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi), keberlanjutan operasional (efisiensi alokasi SDM dan fleksibilitas alat mobile), serta keberlanjutan anggaran (berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi yang sangat luas: 1. Potensi Pengembangan Inovasi  Inovasi ini dapat terus dikembangkan secara kualitatif dan teknologis untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pelayanan di wilayah Mimika dan sekitarnya: Inovasi Eazy Passport Hybrid / Combined Services: Integrasi layanan pembuatan paspor dengan penyuluhan/sosialisasi keimigrasian secara langsung kepada instansi, sekolah, atau komunitas keagamaan saat kegiatan on-site berlangsung. Penguatan Layanan Mobile Berbasis Komunitas Lokal (Desa/Distrik Binaan Imigrasi): Pengembangan jadwal pelayanan berkala (scheduled mobile clinic) yang terintegrasi dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk menjangkau masyarakat di distrik-distrik pesisir dan pegunungan. Pemanfaatan Akses Internet Satelit Modern: Penggunaan teknologi internet berbasis satelit portabel (low-earth orbit satellite) pada perangkat Mobile Biometric Kit untuk memastikan proses entri data dan verifikasi Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) dapat berjalan secara real-time di area pedalaman/terpencil yang minim sinyal. 2. Potensi Replikasi Inovasi  Model pelayanan Eazy Passport memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal: Replikasi Internal:Penerapan di Kanim Lain: Dapat direplikasi secara penuh oleh seluruh Kantor Imigrasi di kawasan Indonesia Timur maupun wilayah lain yang memiliki tantangan kondisi geografis, pulau-pulau luar, dan area terpencil. Replikasi pada Layanan Keimigrasian Lain: Konsep jemput bola ini dapat direplikasi untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) bagi Tenaga Kerja Astring (TKA) di area pertambangan/proyek vital nasional tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Replikasi Ekstrenal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah):Pelayanan Publik Terpadu On-Site (Kolaborasi Lintas Sektor): Model jemput bola kolektif ini dapat direplikasi oleh instansi lain di Mimika, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk perekaman KTP-el, atau Samsat untuk pelayanan pajak kendaraan mobile. Pengembangan Joint Mobile Service: Memungkinkan dilakukannya pelayanan bersama (joint service) antara Imigrasi, Pemda, Kemenag, dan instansi pelayanan publik lainnya dalam satu jadwal kunjungan ke distrik terpencil untuk efisiensi anggaran negara dan kenyamanan masyarakat.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Inovasi layanan Eazy Paspor membawa pergeseran paradigma dari model pelayanan publik pasif-sentralistik menjadi layanan yang aktif, inklusif, dan adaptif. 1. Transformasi Model Pelayanan: Dari Customer-to-Office Menjadi Office-to-Customer (Jemput Bola) Pendekatan Sebelumnya: Pemohon dari instansi, komunitas, maupun wilayah pedalaman wajib mengalokasikan waktu dan biaya untuk datang langsung ke Kantor Imigrasi Mimika di Timika. Kebaharuan Inovasi: Petugas imigrasi yang mendatangi lokasi pemohon (on-site/jemput bola) membawa Mobile Biometric Kit. Hal ini memberikan kenyamanan maksimal bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu maupun mobilitas. 2. Efisiensi Biaya dan Logistik Bagi Masyarakat Pedalaman/Terpencil Pendekatan Sebelumnya: Pemohon dari distrik/wilayah terpencil di Papua harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar (darat, air, hingga penerbangan perintis) dan menginap di Kota Timika hanya untuk pemotretan biometrik. Kebaharuan Inovasi: Menghilangkan beban biaya transit dan perjalanan bagi pemohon secara individual. Dengan pemrosesan kolektif di satu titik lokasi, efisiensi biaya dan waktu tempuh masyarakat/instansi dapat dipangkas secara signifikan. 3. Pengurusan Kolektif Terintegrasi dan Tepat Waktu Pendekatan Sebelumnya: Pendaftaran kelompok (seperti Calon Jamaah Haji, pegawai Pemda, atau karyawan swasta) dilakukan secara terpisah-pisah, sehingga risiko keterlambatan dokumen akibat ketidakhadiran anggota kelompok sangat tinggi. Kebaharuan Inovasi: Pemrosesan data biometrik dan wawancara untuk minimal 20 orang diselesaikan sekaligus dalam satu sesi terjadwal, menjamin kepastian waktu penerbitan paspor untuk kepentingan rombongan/instansi. 4. Pengurai Urgensial Antrean di Kantor Pelayanan Pendekatan Sebelumnya: Terjadi penumpukan pemohon di area antrean Kantor Imigrasi Mimika pada musim-musim tertentu (seperti pemetaan kuota haji atau libur panjang). Kebaharuan Inovasi: Memindahkan beban pelayanan kelompok besar keluar dari ruang kantor, sehingga kapasitas ruang pelayanan di Kantor Imigrasi Mimika tetap kondusif dan nyaman bagi pemohon mandiri/reguler. 5. Aksesibilitas dan Inklusivitas Pelayanan Publik Pendekatan Sebelumnya: Keterbatasan fisik dan jarak geografis sering menjadi penghalang utama bagi kelompok rentan, lansia, atau pekerja berjadwal padat untuk mengurus paspor. Kebaharuan Inovasi: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, menghapus batasan geografis, dan memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah terpencil mendapatkan hak akses pelayanan negara yang setara.

Output dari Pelaksanaan Inovasi Pelaksanaan inovasi layanan Eazy Paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menghasilkan dua bentuk output (Hasil) utama, yaitu keluaran langsung berupa produk/dokumen fisik serta keluaran tidak langsung berupa dampak kemanfaatan layanan: 1. Output Langsung  Penerbitan Dokumen Paspor RI: Terbitnya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor Elektronik/E-Passport) yang sah, terverifikasi, dan siap digunakan oleh pemohon kolektif (jamaah haji/umrah, pegawai instansi pemerintah, karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, maupun komunitas masyarakat). Rekapitulasi Data Biometrik & Pemrosesan On-Site: Terekamnya data biometrik (foto wajah dan 10 sidik jari) serta hasil wawancara pemohon secara digital melalui Mobile Biometric Kit yang langsung terintegrasi dengan Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Kode Pembayaran PNBP (Billing SIMPONI): Tersedianya dokumen/kode pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terorganisir untuk kelompok pemohon secara transparan dan akuntabel. 2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan  Peningkatan Efisiensi Biaya dan Waktu Transaksi Publik: Terpangkasnya biaya transportasi, akomodasi, dan waktu tempuh pemohon secara signifikan khususnya bagi pemohon yang berada di wilayah terpencil, pedalaman, atau area operasional industri yang jauh dari pusat Kota Timika. Terjaganya Produktivitas Instansi/Komunitas: Aktivitas jam kerja pegawai Pemda, operasional perusahaan swasta, atau proses belajar-mengajar di kampus/sekolah tidak terganggu karena proses pelayanan dilakukan di lokasi (on-site) tanpa perlu meninggalkan area kerja/studi. Penguraian Kepadatan di Kantor Pelayanan: Kapasitas ruang tunggu dan antrean di Kantor Imigrasi Mimika tetap terkendali dan kondusif bagi pemohon perorangan/reguler, karena pelayanan kelompok besar dialihkan ke luar kantor. Kepastian Jadwal Keberangkatan Rombongan Strategis: Tersedianya jaminan ketepatan waktu penyelesaian paspor untuk program prioritas pemerintah maupun agenda kelompok (seperti kepastian alokasi waktu pengurusan dokumen bagi calon jamaah haji/umrah Kabupaten Mimika). Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Terwujudnya peningkatan persepsi publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian yang dinilai semakin responsif, fleksibel, ramah, dan inklusif.

-

Outcome dari Pelaksanaan Inovasi 1. Peningkatan Inklusivitas dan Pemerataan Akses Layanan Publik Terhapusnya Hambatan Geografis: Masyarakat di kawasan pedalaman, pesisir, dan area terpencil Papua mendapatkan hak akses pelayanan negara yang setara tanpa terisolasi oleh jarak dan keterbatasan infrastruktur transportasi. 2. Peningkatan Efisiensi Ekonomi dan Produktivitas Wilayah Penghematan Biaya Ekstra Publik: Menurunkan akumulasi beban biaya logistik, transportasi perintis/air, dan penginapan masyarakat/instansi hingga puluhan juta rupiah yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk perjalanan menuju pusat Kota Timika. Menjaga Produktivitas dan Efektivitas Kerja: Instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta dapat menjaga efisiensi jam kerja karyawan karena tidak ada pembuangan waktu kerja akibat pengurusan dokumen. 3. Penguatan Budaya Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital Perubahan Paradigma Pelayanan Publik: Terwujudnya pola pikir baru di tubuh birokrasi dari layanan pasif-sentralistik (masyarakat mendatangi kantor) menjadi pelayanan yang proaktif, responsif, dan berbasis jemput bola (office-to-customer). Meningkatnya Kepercayaan Publik: Penguatan citra positif pemerintah (khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan/ Ditjen Imigrasi) di mata publik sebagai institusi yang hadir secara nyata, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer-centric). 4. Dukungan Penguatan Program Prioritas Daerah dan Nasional Kelancaran Keberangkatan Rombongan Keagamaan: Terjaminnya kepastian jadwal dan kenyamanan proses administrasi bagi Calon Jamaah Haji dan Umrah di Kabupaten Mimika, sehingga konsentrasi jamaah dapat terfokus pada persiapan ibadah. Akselerasi Pembangunan Daerah & Kemitraan: Mendukung kelancaran mobilitas aparat pemerintah daerah, pelajar/mahasiswa, serta pelaku usaha dalam rangka perjalanan dinas, pendidikan, maupun kerja sama investasi internasional.

Keberlanjutan Inovasi  Keberlanjutan inovasi Eazy Paspor didukung oleh tiga pilar utama: keberlanjutan regulasi (adanya payung hukum resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi), keberlanjutan operasional (efisiensi alokasi SDM dan fleksibilitas alat mobile), serta keberlanjutan anggaran (berbasis Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang, inovasi ini memiliki potensi pengembangan serta replikasi yang sangat luas: 1. Potensi Pengembangan Inovasi  Inovasi ini dapat terus dikembangkan secara kualitatif dan teknologis untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pelayanan di wilayah Mimika dan sekitarnya: Inovasi Eazy Passport Hybrid / Combined Services: Integrasi layanan pembuatan paspor dengan penyuluhan/sosialisasi keimigrasian secara langsung kepada instansi, sekolah, atau komunitas keagamaan saat kegiatan on-site berlangsung. Penguatan Layanan Mobile Berbasis Komunitas Lokal (Desa/Distrik Binaan Imigrasi): Pengembangan jadwal pelayanan berkala (scheduled mobile clinic) yang terintegrasi dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk menjangkau masyarakat di distrik-distrik pesisir dan pegunungan. Pemanfaatan Akses Internet Satelit Modern: Penggunaan teknologi internet berbasis satelit portabel (low-earth orbit satellite) pada perangkat Mobile Biometric Kit untuk memastikan proses entri data dan verifikasi Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) dapat berjalan secara real-time di area pedalaman/terpencil yang minim sinyal. 2. Potensi Replikasi Inovasi  Model pelayanan Eazy Passport memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi untuk direplikasi, baik secara internal maupun eksternal: Replikasi Internal:Penerapan di Kanim Lain: Dapat direplikasi secara penuh oleh seluruh Kantor Imigrasi di kawasan Indonesia Timur maupun wilayah lain yang memiliki tantangan kondisi geografis, pulau-pulau luar, dan area terpencil. Replikasi pada Layanan Keimigrasian Lain: Konsep jemput bola ini dapat direplikasi untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) bagi Tenaga Kerja Astring (TKA) di area pertambangan/proyek vital nasional tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Replikasi Ekstrenal (Layanan Inter-Instansi Pemerintah):Pelayanan Publik Terpadu On-Site (Kolaborasi Lintas Sektor): Model jemput bola kolektif ini dapat direplikasi oleh instansi lain di Mimika, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk perekaman KTP-el, atau Samsat untuk pelayanan pajak kendaraan mobile. Pengembangan Joint Mobile Service: Memungkinkan dilakukannya pelayanan bersama (joint service) antara Imigrasi, Pemda, Kemenag, dan instansi pelayanan publik lainnya dalam satu jadwal kunjungan ke distrik terpencil untuk efisiensi anggaran negara dan kenyamanan masyarakat.

Pemohon jasa keimigrasian sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan biaya sertawaktu cukup besar hanya untuk sekadar bertanaya/mencari informasi dasar (seperti syarat permohonan paspor, biaya, izin tinggal, atau alur pelayanan). Hal ini menyebabkan antrean di ruang pelayanan, memperpanjang waktu tunggu, serta menambah beban kerja petugas customer service (Helpdesk) untuk menjawab pertanyaan berulang secara manual. Sebelum adanya IWAKA, kanal informasi digital terpadu berbasis Whats App belum termanfaatkan secara optimal/otomatis, sehingga respons terhadap pertanyaan masyarakat melalui pesan singkat sering kali lambat (terkendala jam kerja/keterbatasan personel). Hal ini menyebabkan pemohon harus bolak-balik memenuhi kekurangan berkas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan publik. Minimnya kanal informasi yang dapat diakses 24/7 membuat isu transparansi biaya atau prosedur sering dipertanyakan.

Inovasi IWAKA menyasar 3 kelompok utama masyarakat pengguna jasa keimigrasian: Masyarakat Lokal / Pemohon Paspor RI: Seluruh warga Kabupaten Mimika dan sekitarnya yang membutuhkan informasi syarat, biaya, alur M-Paspor, serta kepastian status paspor. Warga Negara Asing (WNA) & Penjamin/Sponsor: Perusahaan (seperti PT Freeport Indonesia dan mitra kerjanya), lembaga, atau perorangan yang mengurus Izin Tinggal Keimigrasian (ITAS/ITAP/ITK). Masyarakat di Wilayah Geografis Sulit / Terpencil: Masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat Kota Timika agar tetap mendapatkan akses informasi tanpa harus datang ke kantor. Mencapai indeks kepuasan terhadap aksesibilitas informasi keimigrasian dengan predikat "Sangat Baik" (Skor > 88,00 / Kategori A).

Dampak Bagi Masyarakat / Pemohon (Customer Outcome) Penghematan Biaya dan Waktu (Cost & Time Saving): Masyarakat Mimika, khususnya yang tinggal jauh dari pusat kota/kantor imigrasi, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi atau membuang jam kerja hanya untuk datang berkonsultasi mengenai syarat berkas atau cek status paspor. Optimalisasi Kinerja SDM / Operator (Resource Optimization): Petugas Customer Service/Helpdesk tidak lagi menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan berulang secara manual. Fokus petugas dapat dialihkan untuk menangani kasus-kasus khusus yang memerlukan penanganan mendalam.  

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Pemohon jasa keimigrasian sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan biaya sertawaktu cukup besar hanya untuk sekadar bertanaya/mencari informasi dasar (seperti syarat permohonan paspor, biaya, izin tinggal, atau alur pelayanan). Hal ini menyebabkan antrean di ruang pelayanan, memperpanjang waktu tunggu, serta menambah beban kerja petugas customer service (Helpdesk) untuk menjawab pertanyaan berulang secara manual. Sebelum adanya IWAKA, kanal informasi digital terpadu berbasis Whats App belum termanfaatkan secara optimal/otomatis, sehingga respons terhadap pertanyaan masyarakat melalui pesan singkat sering kali lambat (terkendala jam kerja/keterbatasan personel). Hal ini menyebabkan pemohon harus bolak-balik memenuhi kekurangan berkas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan publik. Minimnya kanal informasi yang dapat diakses 24/7 membuat isu transparansi biaya atau prosedur sering dipertanyakan. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Belum Optimalnya Kanal Layanan Informasi Digital yang Real-Time dan Responsif Sangat tidak efisien jika masyarakat harus mengeluarkan biaya dan waktu hanya untuk menanyakan syarat berkas atau mengecek status paspor. Hambatan geografis ini harus dipangkas melalui layanan mobile/remote information agar asas pelayanan publik yang inklusif dan terjangkau dapat terwujud. Hal ini berdampak domino: penumpukan antrean di lokasi, pembatalan kuota permohonan, hingga penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kehadiran IWAKA mendesak untuk menjadi filter awal (pre-screening/self-checking) sehingga pemohon yang datang ke kantor imigrasi dipastikan sudah 100% siap berkas. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum Inovasi Diterapkan (Kondisi Eksisting / Konvensional)    Penyampaian Informasi Secara Pasif & Tatap Muka: Penginformasian syarat dan prosedur keimigrasian masih bergantung pada papan pengumuman, brosur tercetak, atau penjelasan langsung (walk-in) oleh petugas Helpdesk di Kantor Imigrasi. 2. Penanganan Pertanyaan Secara Manual: Petugas harus menjawab pertanyaan pemohon secara berulang-ulang satu per satu, baik yang datang langsung maupun yang menelepon/mengirim pesan manual pada jam kerja. 3. Verifikasi Berkas Hanya di Lokasi (On-Site Check): Masyarakat harus datang langsung ke kantor imigrasi untuk memastikan kelengkapan berkas permohonan paspor atau izin tinggal. 4. Keterbatasan Jam Layanan Informasi: Layanan konsultasi dan informasi hanya dapat diakses pada jam kerja kantor (Senin–Jumat). Pemohon yang membutuhkan informasi di luar jam kerja/akhir pekan tidak dapat terlayani. 5. Aksesibilitas Terbatas pada Jarak & Biaya: Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota Mimika harus meluangkan waktu dan biaya transportasi hanya untuk sekadar bertanya syarat administrasi. Sesudah Inovasi Diterapkan (Kondisi Berbasis Inovasi IWAKA) Digitalisasi & Otomatisasi Informasi (24/7): Membangun sistem balasan otomatis berbasis Whats App yang bekerja 24 jam nonstop, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi syarat, biaya, dan alur permohonan kapan saja dan di mana saja. 2. Penyediaan Pre-Screening Mandiri: Pemohon dapat memeriksa kelengkapan persyaratan berkas secara mandiri melalui menu panduan interaktif di Whats App sebelum memutuskan datang ke Kantor Imigrasi. 3.Integrasi & Efisiensi Layanan Pengaduan/Konsultasi: Pertanyaan yang bersifat khusus atau pengaduan dialihkan secara terstruktur kepada petugas teknis (operator) dengan sistem pendokumentasian pesan yang lebih rapi . 4. Sosialisasi Massal & Edukasi Inovasi: Melakukan sosialisasi media sosial, publikasi Banner/QR Code IWAKA di area publik dan ruang tunggu imigrasi agar masyarakat membiasakan diri menggunakan layanan berbasis Whats App. 5. Evaluasi Berkelanjutan Melalui Data Pesan: Menggunakan rekapitulasi interaksi pesan Whats App untuk memetakan pertanyaan yang paling sering diajukan (FAQ) guna terus memperbarui dan menyempurnakan basis data jawaban IWAKA.   e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Pengambil Kebijakan: Menyediakan regulasi, Surat Keputusan (SK), serta dukungan penuh dari pimpinan kantor Masyarakat Memanfaatkan fitur IWAKA untuk konsultasi, pre-screening berkas, dan pengecekan status permohonan Edukasi Publik: Membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya cek persyaratan secara mandiri via Whats App sebelum datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Pemanfaatan Platform Inklusif Tanpa Instalasi Aplikasi Baru Sebelumnya: Pengembangan inovasi berbasis aplikasi khusus (seperti aplikasi Android/i OS tersendiri) sering kali membebankan pengguna karena harus mengunduh (download) aplikasi baru dan memakan memori ponsel. Keunggulan/Kebaharuan: IWAKA memanfaatkan Whats App—platform perpesanan instan yang sudah dimiliki dan sangat familiar di hampir semua lapisan masyarakat Mimika. Hal ini menciptakan aksesibilitas tanpa hambatan teknis (zero-barrier entry). 2. Fitur Pre-Screening Mandiri Berbasis Menu Interaktif Sebelumnya: Pemohon sering datang ke kantor dengan berkas tidak lengkap karena hanya mengandalkan ingatan atau brosur cetak yang mungkin sudah tidak relevan (outdated). Keunggulan/Kebaharuan: IWAKA bisa membuat pemohon bertanya kepada petugas/ verifikasi kelengkapan dokumen mandiri dari rumah sebelum melangkah ke Kantor Imigrasi. 4. Efisiensi Biaya dan Waktu Akses (Zero-Cost Information) Sebelumnya: Bagi masyarakat Mimika yang berdomisili jauh dari wilayah perkotaan/kantor imigrasi, menanyakan informasi dasar membutuhkan biaya transportasi dan menyita waktu harian. Keunggulan/Kebaharuan: Mengeliminasi biaya perjalanan dan memangkas waktu tunggu secara drastis (cost and time efficiency), karena informasi akurat berada langsung dalam genggaman tangan masyarakat. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Pemohon memulai interaksi dengan mengirim pesan awal  ke nomor resmi Whats App IWAKA atau memindai (scan) QR Code IWAKA yang tersebar di area publik, brosur, atau media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Pemohon dapat langsung bertanya kepada admin yang di whatsapp    h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Keberlanjutan Regulasi & Kelembagaan (Institutional Sustainability) Penguatan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Operator Layanan IWAKA.Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) khusus penanganan pesan, pembaruan konten basis data, dan penanganan pengaduan via Whats App. Keberlanjutan Sumber Daya & Teknologi (Technical Sustainability) Pembaruan berkala (updating content) terhadap basis data FAQ secara rutin menyesuaikan perubahan kebijakan keimigrasian nasional. Pembagian peran operator yang terstruktur 

Pemanfaatan Platform Inklusif Tanpa Instalasi Aplikasi Baru Sebelumnya: Pengembangan inovasi berbasis aplikasi khusus (seperti aplikasi Android/i OS tersendiri) sering kali membebankan pengguna karena harus mengunduh (download) aplikasi baru dan memakan memori ponsel. Keunggulan/Kebaharuan: IWAKA memanfaatkan Whats App—platform perpesanan instan yang sudah dimiliki dan sangat familiar di hampir semua lapisan masyarakat Mimika. Hal ini menciptakan aksesibilitas tanpa hambatan teknis (zero-barrier entry). 2. Fitur Pre-Screening Mandiri Berbasis Menu Interaktif Sebelumnya: Pemohon sering datang ke kantor dengan berkas tidak lengkap karena hanya mengandalkan ingatan atau brosur cetak yang mungkin sudah tidak relevan (outdated). Keunggulan/Kebaharuan: IWAKA bisa membuat pemohon bertanya kepada petugas/ verifikasi kelengkapan dokumen mandiri dari rumah sebelum melangkah ke Kantor Imigrasi. 4. Efisiensi Biaya dan Waktu Akses (Zero-Cost Information) Sebelumnya: Bagi masyarakat Mimika yang berdomisili jauh dari wilayah perkotaan/kantor imigrasi, menanyakan informasi dasar membutuhkan biaya transportasi dan menyita waktu harian. Keunggulan/Kebaharuan: Mengeliminasi biaya perjalanan dan memangkas waktu tunggu secara drastis (cost and time efficiency), karena informasi akurat berada langsung dalam genggaman tangan masyarakat.

Efisiensi Waktu : Pengurangan durasi proses layanan (misal: dari 3 hari kerja menjadi 15 menit).  

-

Dampak Bagi Masyarakat / Pemohon (Customer Outcome) Penghematan Biaya dan Waktu (Cost & Time Saving): Masyarakat Mimika, khususnya yang tinggal jauh dari pusat kota/kantor imigrasi, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi atau membuang jam kerja hanya untuk datang berkonsultasi mengenai syarat berkas atau cek status paspor. Optimalisasi Kinerja SDM / Operator (Resource Optimization): Petugas Customer Service/Helpdesk tidak lagi menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan berulang secara manual. Fokus petugas dapat dialihkan untuk menangani kasus-kasus khusus yang memerlukan penanganan mendalam.  

Keberlanjutan Regulasi & Kelembagaan (Institutional Sustainability) Penguatan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Operator Layanan IWAKA.Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) khusus penanganan pesan, pembaruan konten basis data, dan penanganan pengaduan via Whats App. Keberlanjutan Sumber Daya & Teknologi (Technical Sustainability) Pembaruan berkala (updating content) terhadap basis data FAQ secara rutin menyesuaikan perubahan kebijakan keimigrasian nasional. Pembagian peran operator yang terstruktur 

-

Tujuan Inovasi Dukcapil Siaga Adalah untuk : Meningktkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan ganguan jiwa (ODGJ), orang sakit atau pederita sakit menahun. Mempermudah penduduk rentan dalam memperoleh dokumen adminduk melalui pelayanan jempul bola tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan melalui pendataan aktif serta pembaruan data penduduk rentan secara berkelanjutan. Mendukung terpenuhinya hak masyarakat terhadap berbagai layana publik, seperti pelayanan Kesehatan, pendididkan, bantuan sosial,dan pelayanan pemerintah lainnya melalui kepemilikan dokumen adminduk yang lengkap dan sah.  

Manfaat yang di dapat dari penerapan Inovasi Dukcapil Siaga adalah : Mempermudah penduduk rentan memperoleh dokumen adminduk melalui jemput bola yang menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, dan Lokasi bencana.  Mengurangi hambatan pelayanan akibat keterbatasan mobilitas, kondisi Kesehatan, faktor usia, disabilitas sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, dan cepat. Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen kependudukan serta mempercepat pemenuhan hak identitas hukum masyarakat sebagai syarat memperoleh berbagai layana publik. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat karena pelayanan diberikan langsung di lokasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan kualitas pelayanan punlik yang cepat, respondif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.  

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kelompok Masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Kelompok ini meliputi lansia, penyadang disabilitas, Orang Dengan ganguan Jiwa (ODGJ ), orang sakit menahun, masyarakat miskin, penduduk wilayah terpencil, penghuni panti sosial, korban bencana dan kelompok rentan lainnya yang ditandai dengan: Kesulitan dan keterbatasan  mobilitas penduduk retan Penduduk  rentan  yang  mempunyai  kesulitan  dan  keterbatasan  fisik, kesulitan berkomunikasi, dan keterbatasan mental tidak mampu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el atau pengurusan dokumen. Keterbatasan informasi dan pemahaman Masyarakat Belum optimalnya pendataan penduduk rentan Sebagian  Masyarakat  belum  memahami  prosedur,  syarat  dan  manfaat kepemilikan dokumen kependudukan. Data sasaran layanan jemput bola belum selalu lengkap atau terupdate. 3. ISU STRATEGIS Masih terdapat kelompok rentan di Kabupaten Mimika, seperti lansia, penyandang masyarakat kurang mampu, yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, serta belum optimalnya disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penghuni panti sosial, korban bencana, dan pendataan menyebabkan mereka sulit mengakses layanan administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan. 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi, pelayanan administrasi kependudukan masih bersifat pasif sehingga masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil dengan jangkauan layanan yang terbatas, mengakibatkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil belum terlayani secara optimal serta harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan; namun setelah inovasi diterapkan melalui sistem pelayanan proaktif jemput bola, layanan mampu menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung, menjadikan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain peningkatan jumlah penerima layanan dan dokumen yang diterbitkan, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan. Sebelum inovasi, proses pelayanan membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari, sedangkan setelah inovasi diterapkan waktu penyelesaian dapat dipercepat menjadi 1 hari. serta meningkatkan penerima layanan dokumen administrasi kependudukan dari Tahun 2024 hingga Tahun 2025 berjumlah 138 Jiwa. 5. KEUNGGULAN Pelayanan administrasi kependudukan dari sistem pelayanan pasif menjadi pelayanan produktif melalui mekanisme jemput bola yang sasarannya kelompok rentan administrasi kependudukan 6. CARA KERJA Alur pelayanan inovasi Dukcapil Siaga 1. Masyarakat menghubungi layanan online Dukcapil ( 0811-4980-0998 ) / Si Lincah     (0812-2229-9266 ) 2. Tim merespon panggilan 3. Tim menuju ke Lokasi atau tempat pelayanan 4. Tim memverifikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk 5. Dokumen di cetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat di Lokasi/tempat pelayanan.

-

-

-

-

-

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat.

Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : Menyediakan layanan akses internet yang stabil di kampung-kampung di wilayah Pegunungan dan Pesisir Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik pegunungan dan pesisir melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan pesisir tersedianya layanan permanen di Distrik gunung dan pesisir melalui pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat. 3. ISU STRATEGIS Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan 4. METODE PEMBAHARUAN Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit. 5. KEUNGGULAN Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir 1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet. 2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan 3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk 4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan  

menggunakan starlink sehingga dapat langsung cetak KTP di distrik tanpa jaringan internet (BTS/Telkomsel) Pos Paten di tiap distrik

Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

-

Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil.

Perluasan cakupan dan layanan untuk layanan Dukcapil lainnya

Berdasarkan evaluasi terhadap layanan ORLANDO dan SI Lincah, inovasi SAHABAT (Sistem Adminduk Harmoni Berbasis Akses Terintegrasi) secara mutlak diperlukan untuk menjawab tiga tantangan krusial berikut: Latar Belakang Lahirnya Inovasi SAHABAT Kehadiran SAHABAT diinisiasi dari hasil observasi kritis terhadap sistem pelayanan adminduk yang saat ini berjalan, di mana kami menemukan sejumlah celah yang menghambat optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Mimika. 1. Keterbatasan Waktu Operasional dan Penumpukan Antrean Pesan (Message Bottleneck) Akar Masalah: Sistem yang ada saat ini masih beroperasi secara manual dengan ketergantungan penuh pada operator manusia. Hal ini mengikat pelayanan secara kaku pada jam kerja formal (Senin–Jumat, pukul 08.00–15.00 WIT). Dampak Negatif: Masyarakat yang mengajukan permohonan di luar jam operasional atau pada hari libur menyebabkan penumpukan pesan yang ekstrem. Akibatnya, terjadi delay (keterlambatan) respons yang parah di hari kerja berikutnya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip pelayanan publik modern yang dituntut tanggap, cepat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan warga. 2. Tingginya Risiko Kesalahan Manusia (Human Error) dan Redundansi Data Akar Masalah: Prosedur layanan berbasis chat manual memaksa operator Dukcapil untuk membaca, memverifikasi, dan menyalin (copy-paste) atau menginput ulang data dokumen fisik ke dalam sistem database web dinas secara konvensional. Dampak Negatif: Alur kerja ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap human error. Kesalahan fatal seperti salah ketik NIK, nama, atau tanggal lahir sangat berpotensi memicu masalah hukum administratif yang merugikan masyarakat di kemudian hari. 3. Urgensi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Akar Masalah: Sistem pelaporan dan rekapitulasi data dari Whats App manual ke platform web dinas belum terintegrasi secara real-time. Dampak Negatif: Terputusnya rantai informasi ini menyebabkan pimpinan kesulitan dalam memantau statistik harian pengajuan dokumen dan mengambil keputusan berbasis data (data-driven policy). Secara makro, kelemahan ini beririsan langsung dengan Isu Strategis Kabupaten Mimika, yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di era digital. Dengan memaparkan rincian masalah di atas, rumusan latar belakang kita memiliki landasan yang kuat. Kita menunjukkan kepada dewan juri bahwa SAHABAT bukanlah sekadar inovasi untuk gaya-gayaan teknologi, melainkan sebuah solusi konkret dan mendesak untuk menyelesaikan masalah sistemik di lapangan.

Tujuan Inovasi SAHABAT Secara garis besar, inovasi SAHABAT dirancang dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima, inklusif, dan "membahagiakan" bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, tanpa terkendala batas waktu dan hambatan geografis. Untuk mencapai visi tersebut, tujuan inovasi ini diturunkan menjadi beberapa target spesifik dan terukur (Tujuan Khusus): Menghapus Batasan Waktu Pelayanan (Aksesibilitas 24/7): Menyediakan layanan mandiri tanpa henti melalui Asisten Virtual (AI) guna mengeliminasi penumpukan antrean pesan (message bottleneck). Tujuannya agar masyarakat pesisir, pegunungan, maupun pekerja yang sibuk pada siang hari, tetap mendapatkan kepastian layanan kapan pun mereka mengajukan permohonan. Mengeliminasi Risiko Kesalahan Manusia (Zero Human Error): Meningkatkan akurasi dan efisiensi pemrosesan dokumen dengan mengotomatisasi input data menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Tujuannya adalah menghilangkan risiko salah ketik (nama, NIK, dll) akibat kelelahan operator, sehingga keabsahan dokumen warga terjamin mutlak dan terhindar dari masalah hukum administratif. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital Berbasis Data (Data-Driven): Mengintegrasikan seluruh arus data permohonan dari masyarakat ke dalam Executive Dashboard yang terpantau secara real-time. Tujuannya agar pimpinan daerah dan Kepala Dinas dapat memantau performa layanan, mengevaluasi produktivitas, dan mengambil keputusan strategis secara cepat dan presisi. Optimalisasi dan Efisiensi SDM Aparatur: Menggeser beban kerja petugas Dukcapil dari pekerjaan teknis klerikal yang melelahkan (mengetik ulang/menyalin data) menjadi pekerjaan analitis (memvalidasi data). Dengan efisiensi waktu ini, SDM dapat dialokasikan lebih banyak untuk kegiatan pelayanan "jemput bola" (mobile service) ke wilayah pedalaman dan area blank spot di Kabupaten Mimika.

Manfaat dan Dampak Inovasi SAHABAT Implementasi inovasi SAHABAT memberikan manfaat dan dampak positif yang komprehensif, terukur, dan dirasakan langsung oleh berbagai pihak, baik bagi masyarakat, internal pegawai Dukcapil, maupun bagi tata kelola Pemerintah Kabupaten Mimika secara makro. Berikut adalah penjabaran rincian manfaat dan dampaknya: Bagi Masyarakat (Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan):Fleksibilitas Waktu Akses (24/7): Masyarakat dapat mengajukan permohonan administrasi kependudukan kapan saja tanpa terhalang jam kerja formal atau hari libur, sehingga tidak mengganggu waktu kerja produktif warga. Kepastian Layanan yang Cepat: Penggunaan Chatbot AI dan otomatisasi sistem menghilangkan antrean pesan yang menumpuk, sehingga pemohon mendapatkan respons instan dan kejelasan status dokumen (tracking) secara transparan. Garansi Keakuratan Data: Pemanfaatan teknologi Optical Character Recognition (OCR) memastikan data yang dikirimkan warga terekam secara presisi, meminimalisir risiko salah ketik yang berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Bagi Internal Dinas Dukcapil (Efisiensi Beban Kerja SDM):Transformasi Peran yang Lebih Produktif: Petugas tidak lagi terbebani oleh pekerjaan klerikal yang repetitif (seperti menyalin data atau mengetik ulang dari chat), melainkan bertransformasi menjadi validator data yang bekerja lebih efektif dan minim stres. Optimalisasi Jangkauan Lapangan: Waktu dan tenaga operasional yang berhasil dihemat dari balik meja dialokasikan untuk memperkuat program jemput bola (mobile service), memperluas jangkauan layanan ke wilayah pesisir dan pedalaman Mimika. Bagi Pimpinan dan Pemerintah Daerah (Tata Kelola Berbasis Data):Transparansi dan Pemantauan Real-Time: Hadirnya Executive Dashboard memudahkan pimpinan daerah dan Kepala Dinas untuk memantau statistik layanan harian, mengevaluasi kinerja operasional, dan merumuskan kebijakan berbasis data aktual (data-driven policy). Solusi atas Isu Strategis Daerah: Inovasi ini secara langsung menjawab tantangan makro Kabupaten Mimika terkait kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Berdasarkan evaluasi terhadap layanan ORLANDO dan SI Lincah, inovasi SAHABAT (Sistem Adminduk Harmoni Berbasis Akses Terintegrasi) secara mutlak diperlukan untuk menjawab tiga tantangan krusial berikut: Latar Belakang Lahirnya Inovasi SAHABAT Kehadiran SAHABAT diinisiasi dari hasil observasi kritis terhadap sistem pelayanan adminduk yang saat ini berjalan, di mana kami menemukan sejumlah celah yang menghambat optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Mimika. 1. Keterbatasan Waktu Operasional dan Penumpukan Antrean Pesan (Message Bottleneck) Akar Masalah: Sistem yang ada saat ini masih beroperasi secara manual dengan ketergantungan penuh pada operator manusia. Hal ini mengikat pelayanan secara kaku pada jam kerja formal (Senin–Jumat, pukul 08.00–15.00 WIT). Dampak Negatif: Masyarakat yang mengajukan permohonan di luar jam operasional atau pada hari libur menyebabkan penumpukan pesan yang ekstrem. Akibatnya, terjadi delay (keterlambatan) respons yang parah di hari kerja berikutnya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip pelayanan publik modern yang dituntut tanggap, cepat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan warga. 2. Tingginya Risiko Kesalahan Manusia (Human Error) dan Redundansi Data Akar Masalah: Prosedur layanan berbasis chat manual memaksa operator Dukcapil untuk membaca, memverifikasi, dan menyalin (copy-paste) atau menginput ulang data dokumen fisik ke dalam sistem database web dinas secara konvensional. Dampak Negatif: Alur kerja ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap human error. Kesalahan fatal seperti salah ketik NIK, nama, atau tanggal lahir sangat berpotensi memicu masalah hukum administratif yang merugikan masyarakat di kemudian hari. 3. Urgensi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital Akar Masalah: Sistem pelaporan dan rekapitulasi data dari Whats App manual ke platform web dinas belum terintegrasi secara real-time. Dampak Negatif: Terputusnya rantai informasi ini menyebabkan pimpinan kesulitan dalam memantau statistik harian pengajuan dokumen dan mengambil keputusan berbasis data (data-driven policy). Secara makro, kelemahan ini beririsan langsung dengan Isu Strategis Kabupaten Mimika, yakni belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di era digital. Dengan memaparkan rincian masalah di atas, rumusan latar belakang kita memiliki landasan yang kuat. Kita menunjukkan kepada dewan juri bahwa SAHABAT bukanlah sekadar inovasi untuk gaya-gayaan teknologi, melainkan sebuah solusi konkret dan mendesak untuk menyelesaikan masalah sistemik di lapangan. b. Gagasan utama/ide inovasi Berangkat dari ketiga permasalahan mendasar tersebut, kami merumuskan Gagasan Utama dari inovasi SAHABAT (Sistem Adminduk Harmoni Berbasis Akses Terintegrasi) sebagai solusi komprehensif dan modern. Gagasan utama dari SAHABAT adalah melakukan transformasi digital secara menyeluruh ( end-to-end) pada layanan Adminduk Dukcapil Mimika dengan menggantikan proses chat manual menjadi sistem layanan cerdas berbasis otomatisasi dan integrasi real-time. Sistem ini dirancang untuk menjembatani interaksi warga (front-end) dengan pengolahan data dinas (back-end) tanpa hambatan birokrasi dan batasan waktu. Untuk menjawab ketiga masalah sebelumnya secara langsung, gagasan inovasi ini diwujudkan melalui tiga komponen utama: 1. Asisten Virtual Mandiri 24/7 (Mengatasi Message Bottleneck) Ide Solusi: Mengembangkan sistem Chatbot cerdas (berbasis Kecerdasan Buatan/AI) yang terintegrasi langsung dengan Whats App resmi Dukcapil. Cara Kerja: Warga dapat mengirimkan pesan permohonan kapan saja, termasuk malam hari atau hari libur. Sistem akan secara otomatis merespons, memberikan panduan syarat, melakukan verifikasi awal berkas, dan memasukkan permohonan ke dalam antrean sistem secara otomatis tanpa menunggu operator manusia. Ini memastikan pelayanan tetap berjalan 24 jam penuh tanpa adanya penumpukan pesan di hari berikutnya. 2. Otomatisasi Ekstraksi Data (Optical Character Recognition/OCR) (Mengatasi Human Error) Ide Solusi: Meninggalkan metode copy-paste manual dengan mengimplementasikan teknologi pembaca dokumen otomatis. Cara Kerja: Ketika warga mengunggah foto dokumen (seperti KTP lama atau Surat Keterangan Lahir), sistem SAHABAT akan memindai dan mengekstrak teks (NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir) secara otomatis langsung ke dalam formulir database. Operator hanya bertugas memvalidasi (menyetujui/menolak) kesesuaian data, bukan mengetik ulang. Hal ini memangkas waktu pemrosesan hingga 70% dan menekan risiko salah ketik (human error) hingga mendekati nol. 3. Dashboard Eksekutif Terintegrasi Real-Time (Mendorong Transformasi Tata Kelola) Ide Solusi: Membangun jembatan penghubung langsung (API) antara platform layanan Whats App warga dengan aplikasi berbasis web milik Dukcapil. Cara Kerja: Seluruh data pengajuan, status pemrosesan dokumen, hingga dokumen yang telah selesai dicetak akan terekap secara real-time dalam sebuah Dashboard Eksekutif. Pimpinan (Kadis Dukcapil, Bupati, maupun pemangku kebijakan) dapat memantau statistik layanan harian, mengevaluasi kinerja operator, dan mengambil keputusan strategis berbasis data aktual kapan saja dan di mana saja. Dengan gagasan utama ini, SAHABAT bukan sekadar aplikasi baru, melainkan sebuah ekosistem kerja baru. Inovasi ini mengubah Dukcapil Mimika dari sistem pelayanan yang pasif dan kaku, menjadi pelayan publik yang proaktif, presisi, dan modern, sejalan dengan visi digitalisasi pemerintahan Kabupaten Mimika. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode utama yang diusung adalah Digitalisasi Proses Bisnis (Business Process Reengineering), yakni merombak sistem manual menjadi ekosistem cerdas terintegrasi. Perubahan terukur dari sebelum dan sesudah inovasi dijabarkan dalam poin berikut: Implementasi Asisten Virtual 24/7 (Mengatasi Message Bottleneck): Sebelum inovasi, pelayanan bersifat kaku karena hanya beroperasi pada jam kerja formal (08.00–15.00 WIT), sehingga memicu penumpukan pesan di luar jam operasional. Melalui SAHABAT, Chatbot AI hadir melayani 24 jam untuk merespons warga secara otomatis dan memilah berkas langsung ke dalam database, sehingga penumpukan antrean pesan dapat dihilangkan. Penerapan Teknologi Ekstraksi Otomatis/OCR (Menghilangkan Human Error): Pada sistem lama, operator membaca pesan warga lalu mengetik ulang data secara manual ke sistem dinas yang sangat berisiko memicu salah ketik. Sesudah inovasi, teknologi Optical Character Recognition (OCR) memindai dan menyalin teks dari foto dokumen secara otomatis, sehingga tugas operator kini hanya memvalidasi (menyetujui/menolak) kesesuaian data. Integrasi Executive Dashboard Real-Time (Transformasi Tata Kelola): Sebelumnya, pelaporan harian direkap secara manual sehingga pimpinan tidak mendapatkan data yang mutakhir. Saat ini, sistem SAHABAT menghubungkan alur layanan Whats App warga langsung ke Dasbor Eksekutif berbasis web secara real-time, memudahkan pimpinan memantau statistik layanan harian dan mengambil keputusan yang presisi. Perubahan Peran SDM yang Lebih Efisien: Efek domino dari ketiga pembaharuan di atas sukses mengubah peran petugas Dukcapil dari sekadar "mesin penginput data" yang melelahkan, menjadi "validator data" yang bekerja lebih cepat, akurat, dan minim stres. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Berikut adalah pemetaan aktor (stakeholder) yang terlibat beserta peran strategis: 1. Pemerintah (Government) Sebagai regulator, inisiator, dan fasilitator utama inovasi. Dinas Dukcapil Mimika: Bertindak sebagai leading sector (pemilik inovasi) yang merancang SOP, memvalidasi data adminduk, dan mengelola Executive Dashboard. Dinas Kominfo Mimika: Berperan vital dalam penyediaan infrastruktur jaringan, keamanan server data (cyber security), serta dukungan pemeliharaan sistem agar chatbot dan OCR tetap stabil. Pemerintah Distrik dan Kampung: Membantu memfasilitasi layanan bergerak (mobile service) untuk warga di wilayah pedalaman atau area blank spot yang belum terjangkau akses internet. 2. Dunia Usaha / Swasta (Business) Sebagai mitra penyedia teknologi dan pendukung jangkauan layanan. Penyedia Layanan Teknologi (Vendor IT): Menyediakan infrastruktur pendukung seperti lisensi resmi Whats App Business API, mesin pengenal karakter (OCR), dan layanan cloud hosting. Perusahaan Swasta (seperti PT Freeport Indonesia atau perusahaan lokal lainnya melalui CSR): Dapat berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan perangkat internet satelit (VSAT/Starlink) guna mendukung operasional layanan SAHABAT offline di wilayah pegunungan dan pesisir. 3. Masyarakat dan Komunitas (Community) Sebagai pengguna akhir (end-user) dan agen sosialisasi di tingkat akar rumput. Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda Mimika: Berperan sebagai jembatan komunikasi budaya untuk meyakinkan dan mengedukasi warga agar beralih menggunakan layanan digital SAHABAT. Forum RT/RW dan Masyarakat Umum: Bertindak sebagai pengguna aktif yang memberikan umpan balik (feedback) nyata terhadap kekurangan dan kelebihan sistem demi perbaikan berkelanjutan. 4. Media Massa (Media) Sebagai saluran informasi, transparansi, dan edukasi publik. Media Lokal, Nasional, dan Pegiat Media Sosial Mimika: Bertugas mempublikasikan secara masif kehadiran layanan SAHABAT 24/ 7. Media berperan penting dalam membuat kampanye literasi digital, seperti tutorial cara mengirim pesan ke chatbot SAHABAT dan cara memfoto dokumen yang benar agar mudah terbaca oleh sistem OCR. Dengan pelibatan beberapa aktor strategis ini, SAHABAT bukan sekadar program milik Dukcapil semata, melainkan sebuah gerakan kolaboratif seluruh elemen di Kabupaten Mimika untuk mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang modern dan membahagiakan masyarakat. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi SAHABAT 1. Nilai Kebaharuan (Novelty) Kebaharuan utama dari SAHABAT terletak pada pergeseran model pelayanan dari Human-Dependent (bergantung penuh pada manusia) menjadi AI-Assisted & Automated (dibantu kecerdasan buatan dan otomatis). Tiga kebaharuan teknisnya meliputi: Integrasi Kecerdasan Buatan di Front-End: Jika aplikasi lama (ORLANDO/SI Lincah) hanyalah medium chat biasa layaknya SMS, SAHABAT menghadirkan Chatbot AI yang mampu memahami jenis permohonan, memilah syarat, dan merespons warga secara interaktif tanpa campur tangan operator manusia di tahap awal. Penerapan Optical Character Recognition (OCR) pada Mid-End: Ini adalah terobosan pertama di layanan publik Mimika, di mana sistem mampu "membaca" gambar/foto dokumen warga dan mengubahnya menjadi data teks secara otomatis ke dalam database, sepenuhnya menggantikan budaya copy-paste atau ketik ulang manual. Executive Dashboard Terpusat di Back-End: Pelaporan tidak lagi menunggu akhir bulan atau dikerjakan di Excel. SAHABAT menghadirkan dasbor real-time yang menarik secara visual, terhubung langsung dari Whats App warga ke layar pimpinan untuk memantau trafik layanan detik itu juga. 2. Keunggulan Utama (Advantages) Berkat nilai kebaharuan di atas, SAHABAT menawarkan deretan keunggulan kompetitif yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik: Aksesibel (Tanpa Perlu Unduh Aplikasi Baru): Keunggulan terbesar SAHABAT adalah warga tidak perlu mengunduh aplikasi baru yang memberatkan memori smartphone (seperti aplikasi di Play Store). Cukup menggunakan Whats App yang sudah ada di hampir setiap ponsel masyarakat, layanan adminduk langsung berada dalam genggaman. Layanan Non-Stop 24 Jam (Menghapus Bottleneck): Warga pekerja keras di Mimika, baik di sektor tambang, niaga, maupun pesisir, tidak perlu lagi mengorbankan jam kerja untuk mengurus KTP/KK. Pengajuan bisa dilakukan pukul 2 pagi atau di hari Minggu, dan sistem akan langsung memproses nomor antrean tanpa menunggu kantor buka. Presisi Tinggi (Zero Human Error): Kelelahan operator yang kerap berujung pada salah ketik NIK atau nama warga dapat dihilangkan. Teknologi OCR memastikan data yang masuk 100% akurat sesuai dengan dokumen pendukung, menyelamatkan warga dari kerugian birokrasi di masa depan. Efisiensi Anggaran dan Waktu: Dengan sistem ekstraksi otomatis, waktu pelayanan per satu dokumen dipangkas drastis (hingga 70% lebih cepat). Dukcapil dapat mengalihkan fokus SDM dari sekadar "tukang ketik" menjadi agen-agen layanan bergerak (mobile service) untuk menjangkau warga di wilayah blank spot atau pedalaman Mimika. Transparansi Status Layanan: Warga dapat melacak sejauh mana dokumen mereka diproses (misal: Berkas Diterima -> Sedang Dicetak -> Siap Diambil) hanya dengan mengirimkan satu kata kunci ke Whats App SAHABAT, memberikan kepastian layanan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Berikut adalah detail teknis dari inovasi SAHABAT: Spesifikasi Produk Inovasi SAHABAT Secara arsitektur teknologi, SAHABAT dibangun dengan memadukan tiga lapis (layer) sistem yang saling terintegrasi secara real-time: Platform Antarmuka Pengguna (Front-End): Menggunakan Whats App Business API resmi yang bercentang hijau. Ini dipilih karena Whats App adalah aplikasi pesan paling umum, sehingga warga tidak perlu memori tambahan untuk mengunduh aplikasi khusus. Mesin Pengolah Otomatis (Mid-End): Dilengkapi dengan mesin Chatbot berbasis NLP (Natural Language Processing) untuk merespons percakapan warga secara luwes, serta Modul OCR (Optical Character Recognition) untuk memindai piksel foto dokumen dan mengubahnya menjadi data teks. Pusat Kendali Petugas (Back-End): Aplikasi berbasis web khusus (Web Admin Dukcapil) yang menampilkan dua antarmuka: satu halaman Task Manager untuk operator melakukan klik persetujuan (validasi) berkas, dan satu halaman Executive Dashboard dengan grafik visual real-time untuk pimpinan. Keamanan Data (Cyber Security): Sistem dilengkapi enkripsi data end-to-end dan menggunakan server lokal yang terlisensi, sejalan dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan standar keamanan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Tahapan Kerja Inovasi (User Journey) Tahapan kerja SAHABAT dirancang untuk memangkas birokrasi dan antrean panjang. Berikut adalah alur proses dari warga mengajukan permohonan hingga dokumen selesai: 1. Sapaan Inisiasi (Kapan Saja & Di Mana Saja) Warga memulai layanan dengan mengirimkan pesan sapaan (misal: "Halo", "Urus KTP", atau "Info") ke nomor Whats App resmi Dukcapil Mimika. Karena dikendalikan AI, pesan ini bisa dikirim pukul 2 dini hari dan akan langsung direspons detik itu juga. 2. Pemanduan dan Unggah Berkas Otomatis Chatbot SAHABAT akan menyapa balik, menanyakan jenis layanan yang dibutuhkan, dan memberikan panduan syarat dokumen secara rinci. Setelah warga mengerti, warga cukup memfoto dokumen persyaratan (seperti KTP lama atau Surat Keterangan Lahir) langsung dari kamera Whats App dan mengirimkannya ke ruang obrolan. 3. Proses Ekstraksi AI & OCR (Fase Tanpa Manusia) Di sinilah letak teknologi utama bekerja. Sistem SAHABAT secara otomatis memindai foto dokumen yang diunggah warga, mengekstrak data teks di dalamnya (NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir), dan menyusunnya ke dalam draf formulir digital database tanpa ada proses mengetik. 4. Validasi Cepat oleh Operator Dukcapil Pada jam kerja operasional, operator membuka dashboard Web Admin. Operator tidak lagi membaca chat warga dan mengetik ulang. Mereka cukup melihat daftar draf yang sudah dibuat oleh sistem, membandingkan secara visual foto dokumen asli dengan teks hasil pindaian OCR, lalu cukup mengklik tombol "Setujui" atau "Tolak/Revisi". 5. Pencetakan dan Notifikasi Selesai Setelah operator menekan tombol setuju, data langsung diproses untuk penerbitan. Dokumen yang sudah dicetak (berupa fisik KTP-el) atau yang diterbitkan dalam bentuk digital (dokumen ber-QR Code/Tanda Tangan Elektronik seperti KK) akan terkonfirmasi oleh sistem. Chatbot SAHABAT akan otomatis mengirimkan pesan notifikasi kepada warga bahwa dokumen telah selesai dan siap diambil atau diunduh. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Berikut adalah rumusan strategis untuk bagian tersebut: Keberlanjutan Inovasi (Sustainability) Untuk memastikan inovasi SAHABAT terus berjalan dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga Mimika, kami merancang tiga pilar keberlanjutan: Keberlanjutan Institusional & Regulasi: Sistem SAHABAT tidak akan hanya bergantung pada inisiatif individu, melainkan akan diikat dalam payung hukum berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi Dinas Dukcapil dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas atau Peraturan Bupati (Perbup). Ini menjamin layanan tetap berjalan siapapun pimpinannya. Keberlanjutan Finansial: Biaya pemeliharaan server, langganan Whats App Business API, dan modul AI/OCR akan diintegrasikan secara permanen ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dukcapil Mimika setiap tahunnya. Kami juga membuka peluang kemitraan skema CSR dengan perusahaan swasta di Mimika untuk mendukung infrastruktur perangkat. Keberlanjutan SDM: Melakukan Capacity Building (pelatihan berkala) bagi aparatur Dukcapil. Operator yang sebelumnya bertugas sebagai "tukang ketik" akan terus dilatih kemampuannya menjadi analis data dan teknisi tier pertama untuk memantau kelancaran sistem. Potensi Pengembangan (Future Development Roadmap) SAHABAT dirancang dengan arsitektur teknologi yang dinamis (mudah di-upgrade). Kami memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan ke depan agar sistem ini semakin cerdas: Pengembangan Bahasa Lokal (NLP Dialek Papua/Mimika): Saat ini Chatbot menggunakan bahasa Indonesia baku. Ke depannya, mesin Kecerdasan Buatan (AI) akan dilatih untuk mengenali dan merespons bahasa sehari-hari atau dialek lokal Papua. Hal ini akan membuat warga yang berada di akar rumput merasa lebih dekat dan tidak canggung saat berinteraksi dengan sistem. Layanan Proaktif (Proactive Public Service): Sistem akan dikembangkan untuk tidak hanya "menunggu" pesan warga, tetapi "mengingatkan". Misalnya, jika ada warga yang baru melangsungkan pernikahan atau tercatat melahirkan di RSUD, sistem SAHABAT akan otomatis mengirimkan pesan Whats App ucapan selamat sekaligus menawarkan pembuatan Kartu Keluarga baru atau Akta Kelahiran secara langsung. Integrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Mendorong akselerasi program nasional dengan menjadikan SAHABAT sebagai pintu gerbang edukasi dan aktivasi IKD bagi masyarakat Mimika secara online. Potensi Replikasi Inovasi (Scalability) Keunggulan sistem SAHABAT adalah sifatnya yang plug-and-play dan berbiaya efisien, sehingga sangat mudah untuk diduplikasi, baik di dalam maupun di luar Mimika: Replikasi Lintas Sektoral (Dalam Kabupaten Mimika): Arsitektur dasar SAHABAT (Chatbot AI + OCR + Executive Dashboard) dapat direplikasi dengan mudah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Mimika. Misalnya:DPMPTSP untuk otomatisasi pendaftaran izin usaha. RSUD Mimika untuk sistem pendaftaran antrean pasien via Whats App. Bapenda untuk pengecekan dan pengingat tagihan pajak daerah. Replikasi Skala Regional (Tanah Papua): Mengingat kondisi geografis Kabupaten Mimika yang menantang (kombinasi pesisir dan pegunungan) sangat mirip dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah dan sekitarnya, inovasi ini bisa menjadi role model (percontohan). Dukcapil daerah lain dapat mengadopsi model SAHABAT untuk mengatasi masalah keterisolasian layanan tanpa harus membangun sistem dari nol.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi SAHABAT 1. Nilai Kebaharuan (Novelty) Kebaharuan utama dari SAHABAT terletak pada pergeseran model pelayanan dari Human-Dependent (bergantung penuh pada manusia) menjadi AI-Assisted & Automated (dibantu kecerdasan buatan dan otomatis). Tiga kebaharuan teknisnya meliputi: Integrasi Kecerdasan Buatan di Front-End: Jika aplikasi lama (ORLANDO/SI Lincah) hanyalah medium chat biasa layaknya SMS, SAHABAT menghadirkan Chatbot AI yang mampu memahami jenis permohonan, memilah syarat, dan merespons warga secara interaktif tanpa campur tangan operator manusia di tahap awal. Penerapan Optical Character Recognition (OCR) pada Mid-End: Ini adalah terobosan pertama di layanan publik Mimika, di mana sistem mampu "membaca" gambar/foto dokumen warga dan mengubahnya menjadi data teks secara otomatis ke dalam database, sepenuhnya menggantikan budaya copy-paste atau ketik ulang manual. Executive Dashboard Terpusat di Back-End: Pelaporan tidak lagi menunggu akhir bulan atau dikerjakan di Excel. SAHABAT menghadirkan dasbor real-time yang menarik secara visual, terhubung langsung dari Whats App warga ke layar pimpinan untuk memantau trafik layanan detik itu juga. 2. Keunggulan Utama (Advantages) Berkat nilai kebaharuan di atas, SAHABAT menawarkan deretan keunggulan kompetitif yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik: Aksesibel (Tanpa Perlu Unduh Aplikasi Baru): Keunggulan terbesar SAHABAT adalah warga tidak perlu mengunduh aplikasi baru yang memberatkan memori smartphone (seperti aplikasi di Play Store). Cukup menggunakan Whats App yang sudah ada di hampir setiap ponsel masyarakat, layanan adminduk langsung berada dalam genggaman. Layanan Non-Stop 24 Jam (Menghapus Bottleneck): Warga pekerja keras di Mimika, baik di sektor tambang, niaga, maupun pesisir, tidak perlu lagi mengorbankan jam kerja untuk mengurus KTP/KK. Pengajuan bisa dilakukan pukul 2 pagi atau di hari Minggu, dan sistem akan langsung memproses nomor antrean tanpa menunggu kantor buka. Presisi Tinggi (Zero Human Error): Kelelahan operator yang kerap berujung pada salah ketik NIK atau nama warga dapat dihilangkan. Teknologi OCR memastikan data yang masuk 100% akurat sesuai dengan dokumen pendukung, menyelamatkan warga dari kerugian birokrasi di masa depan. Efisiensi Anggaran dan Waktu: Dengan sistem ekstraksi otomatis, waktu pelayanan per satu dokumen dipangkas drastis (hingga 70% lebih cepat). Dukcapil dapat mengalihkan fokus SDM dari sekadar "tukang ketik" menjadi agen-agen layanan bergerak (mobile service) untuk menjangkau warga di wilayah blank spot atau pedalaman Mimika. Transparansi Status Layanan: Warga dapat melacak sejauh mana dokumen mereka diproses (misal: Berkas Diterima -> Sedang Dicetak -> Siap Diambil) hanya dengan mengirimkan satu kata kunci ke Whats App SAHABAT, memberikan kepastian layanan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Output Sistem Teknologi (Perangkat Lunak) Sistem Layanan Otomatisasi Mandiri (Whats App Gateway API): Tersedianya satu nomor kontak resmi Whats App Dukcapil Mimika yang telah ditanamkan sistem asisten virtual cerdas (Autoreply System) aktif 24 jam untuk melayani navigasi persyaratan, pengumpulan berkas, dan komunikasi dua arah dengan warga. Aplikasi Dashboard Web Admin SAHABAT: Tersedianya platform situs web khusus (Back-End) yang dipasang di server Dukcapil Mimika sebagai pusat kendali petugas untuk memvalidasi data, mengelola antrean masuk, dan melakukan persetujuan (approval) dokumen. Output Dokumen Pelayanan Publik (Adminduk) File Digital Dokumen Adminduk Berformat PDF: Dihasilkannya dokumen kependudukan yang sah (seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Surat Pindah) dalam bentuk file PDF yang dikirimkan secara otomatis dari sistem langsung ke nomor Whats App warga tanpa warga harus datang ke kantor dinas. Resi Digital dan Notifikasi Real-Time: Dihasilkannya pesan pemberitahuan otomatis berbasis teks mengenai nomor tiket pengajuan, status verifikasi berkas (diterima/ditolak), hingga pemberitahuan bahwa dokumen fisik (seperti KTP-el atau KIA) telah selesai dicetak dan siap diambil. Output Manajemen dan Data Analitik Database Terintegrasi Dua Arah: Terwujudnya basis data digital yang saling sinkron antara kiriman Whats App warga dengan server web Dukcapil Mimika secara otomatis via API Gateway. Laporan Grafik dan Statistik Performa Layanan: Dihasilkannya visualisasi data analitik pada platform web yang menyajikan laporan harian/bulanan mengenai jumlah pemohon, jenis dokumen yang paling banyak diurus, kecepatan durasi penyelesaian dokumen, hingga sebaran distrik asal pemohon secara real-time. Output Regulasi, Legalitas, dan Panduan Teknis Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS): Naskah kerja sama hukum yang sah antara Warga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika mengenai hilirisasi teknologi dan pemeliharaan sistem. Buku Panduan Penggunaan (User Manual): Tersusunnya modul panduan teknis operasional sistem SAHABAT, yang terdiri dari buku panduan bagi petugas operator dinas (Back-End) serta infografis/video panduan ringkas bagi masyarakat umum (Front-End).

-

Manfaat dan Dampak Inovasi SAHABAT Implementasi inovasi SAHABAT memberikan manfaat dan dampak positif yang komprehensif, terukur, dan dirasakan langsung oleh berbagai pihak, baik bagi masyarakat, internal pegawai Dukcapil, maupun bagi tata kelola Pemerintah Kabupaten Mimika secara makro. Berikut adalah penjabaran rincian manfaat dan dampaknya: Bagi Masyarakat (Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan):Fleksibilitas Waktu Akses (24/7): Masyarakat dapat mengajukan permohonan administrasi kependudukan kapan saja tanpa terhalang jam kerja formal atau hari libur, sehingga tidak mengganggu waktu kerja produktif warga. Kepastian Layanan yang Cepat: Penggunaan Chatbot AI dan otomatisasi sistem menghilangkan antrean pesan yang menumpuk, sehingga pemohon mendapatkan respons instan dan kejelasan status dokumen (tracking) secara transparan. Garansi Keakuratan Data: Pemanfaatan teknologi Optical Character Recognition (OCR) memastikan data yang dikirimkan warga terekam secara presisi, meminimalisir risiko salah ketik yang berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Bagi Internal Dinas Dukcapil (Efisiensi Beban Kerja SDM):Transformasi Peran yang Lebih Produktif: Petugas tidak lagi terbebani oleh pekerjaan klerikal yang repetitif (seperti menyalin data atau mengetik ulang dari chat), melainkan bertransformasi menjadi validator data yang bekerja lebih efektif dan minim stres. Optimalisasi Jangkauan Lapangan: Waktu dan tenaga operasional yang berhasil dihemat dari balik meja dialokasikan untuk memperkuat program jemput bola (mobile service), memperluas jangkauan layanan ke wilayah pesisir dan pedalaman Mimika. Bagi Pimpinan dan Pemerintah Daerah (Tata Kelola Berbasis Data):Transparansi dan Pemantauan Real-Time: Hadirnya Executive Dashboard memudahkan pimpinan daerah dan Kepala Dinas untuk memantau statistik layanan harian, mengevaluasi kinerja operasional, dan merumuskan kebijakan berbasis data aktual (data-driven policy). Solusi atas Isu Strategis Daerah: Inovasi ini secara langsung menjawab tantangan makro Kabupaten Mimika terkait kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

Berikut adalah rumusan strategis untuk bagian tersebut: Keberlanjutan Inovasi (Sustainability) Untuk memastikan inovasi SAHABAT terus berjalan dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga Mimika, kami merancang tiga pilar keberlanjutan: Keberlanjutan Institusional & Regulasi: Sistem SAHABAT tidak akan hanya bergantung pada inisiatif individu, melainkan akan diikat dalam payung hukum berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi Dinas Dukcapil dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas atau Peraturan Bupati (Perbup). Ini menjamin layanan tetap berjalan siapapun pimpinannya. Keberlanjutan Finansial: Biaya pemeliharaan server, langganan Whats App Business API, dan modul AI/OCR akan diintegrasikan secara permanen ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dukcapil Mimika setiap tahunnya. Kami juga membuka peluang kemitraan skema CSR dengan perusahaan swasta di Mimika untuk mendukung infrastruktur perangkat. Keberlanjutan SDM: Melakukan Capacity Building (pelatihan berkala) bagi aparatur Dukcapil. Operator yang sebelumnya bertugas sebagai "tukang ketik" akan terus dilatih kemampuannya menjadi analis data dan teknisi tier pertama untuk memantau kelancaran sistem. Potensi Pengembangan (Future Development Roadmap) SAHABAT dirancang dengan arsitektur teknologi yang dinamis (mudah di-upgrade). Kami memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan ke depan agar sistem ini semakin cerdas: Pengembangan Bahasa Lokal (NLP Dialek Papua/Mimika): Saat ini Chatbot menggunakan bahasa Indonesia baku. Ke depannya, mesin Kecerdasan Buatan (AI) akan dilatih untuk mengenali dan merespons bahasa sehari-hari atau dialek lokal Papua. Hal ini akan membuat warga yang berada di akar rumput merasa lebih dekat dan tidak canggung saat berinteraksi dengan sistem. Layanan Proaktif (Proactive Public Service): Sistem akan dikembangkan untuk tidak hanya "menunggu" pesan warga, tetapi "mengingatkan". Misalnya, jika ada warga yang baru melangsungkan pernikahan atau tercatat melahirkan di RSUD, sistem SAHABAT akan otomatis mengirimkan pesan Whats App ucapan selamat sekaligus menawarkan pembuatan Kartu Keluarga baru atau Akta Kelahiran secara langsung. Integrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Mendorong akselerasi program nasional dengan menjadikan SAHABAT sebagai pintu gerbang edukasi dan aktivasi IKD bagi masyarakat Mimika secara online. Potensi Replikasi Inovasi (Scalability) Keunggulan sistem SAHABAT adalah sifatnya yang plug-and-play dan berbiaya efisien, sehingga sangat mudah untuk diduplikasi, baik di dalam maupun di luar Mimika: Replikasi Lintas Sektoral (Dalam Kabupaten Mimika): Arsitektur dasar SAHABAT (Chatbot AI + OCR + Executive Dashboard) dapat direplikasi dengan mudah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Mimika. Misalnya:DPMPTSP untuk otomatisasi pendaftaran izin usaha. RSUD Mimika untuk sistem pendaftaran antrean pasien via Whats App. Bapenda untuk pengecekan dan pengingat tagihan pajak daerah. Replikasi Skala Regional (Tanah Papua): Mengingat kondisi geografis Kabupaten Mimika yang menantang (kombinasi pesisir dan pegunungan) sangat mirip dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah dan sekitarnya, inovasi ini bisa menjadi role model (percontohan). Dukcapil daerah lain dapat mengadopsi model SAHABAT untuk mengatasi masalah keterisolasian layanan tanpa harus membangun sistem dari nol.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Masyarakat Kabupaten Mimika memiliki peran penting dalam mengawasi kualitas pelayanan publik dan perilaku aparatur pemerintah. Namun dalam praktiknya, masyarakat yang menemukan atau menyaksikan dugaan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara sering mengalami kesulitan untuk menyampaikan laporan. Masyarakat tidak selalu mengetahui harus melapor kepada siapa, instansi mana yang berwenang, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta bagaimana memastikan laporan mereka diterima dan ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut terlihat dari respons masyarakat pada media sosial ketika muncul informasi mengenai penertiban ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Sejumlah masyarakat secara terbuka meminta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk menyampaikan laporan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap kanal pelaporan yang mudah diakses, terstruktur, aman, dan dapat digunakan masyarakat tanpa harus memahami struktur birokrasi pemerintah. Selain itu, pelaporan melalui komentar media sosial, pesan pribadi, atau komunikasi informal memiliki berbagai keterbatasan. Laporan dapat tercecer, sulit dilacak, tidak memiliki nomor registrasi, bukti pendukung tidak terdokumentasi dengan baik, serta masyarakat tidak mengetahui perkembangan penanganannya. Di sisi lain, penyampaian tuduhan secara terbuka di media sosial juga berpotensi menimbulkan fitnah, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan kerugian terhadap pihak tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi digital yang menjadi kanal khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ASN secara terstruktur, disertai bukti pendukung, lokasi dan waktu kejadian, dengan mekanisme perlindungan identitas pelapor dan proses verifikasi sebelum tindak lanjut.

Tujuan MATA ASN MIMIKA adalah: menyediakan kanal digital yang mudah diakses masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ASN; mempermudah masyarakat melapor tanpa harus mengetahui terlebih dahulu instansi atau pejabat tujuan; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik; membangun proses pelaporan yang terstruktur dan terdokumentasi; menyediakan nomor tiket agar laporan dapat dilacak; mendukung penyampaian laporan berbasis bukti; meningkatkan perlindungan identitas pelapor; mengurangi penyampaian tuduhan yang belum terverifikasi melalui ruang publik dan media sosial; mendukung terciptanya aparatur yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab; menyediakan data agregat yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan.

MATA ASN MIMIKA diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Bagi masyarakat, inovasi memberikan akses yang lebih mudah untuk menyampaikan laporan, mengurangi kebingungan mencari nomor kontak pejabat atau instansi, menyediakan mekanisme pelacakan status, serta memberikan pilihan perlindungan identitas. Bagi pemerintah daerah, inovasi membantu menerima informasi masyarakat secara lebih terstruktur, mendokumentasikan laporan dan bukti, mengidentifikasi pola permasalahan, serta menyediakan data pendukung untuk evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi ASN, inovasi dapat mendorong peningkatan kesadaran terhadap disiplin, etika, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, mekanisme verifikasi membantu mencegah laporan masyarakat langsung dianggap sebagai kebenaran sebelum dilakukan pemeriksaan. Bagi Kabupaten Mimika, inovasi berpotensi memperkuat pengawasan partisipatif, transparansi proses pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta transformasi digital pelayanan pemerintahan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya budaya pelayanan publik yang lebih disiplin, responsif, profesional, dan akuntabel.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasia. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Masyarakat Kabupaten Mimika memiliki peran penting dalam mengawasi kualitas pelayanan publik dan perilaku aparatur pemerintah. Namun dalam praktiknya, masyarakat yang menemukan atau menyaksikan dugaan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara sering mengalami kesulitan untuk menyampaikan laporan. Masyarakat tidak selalu mengetahui harus melapor kepada siapa, instansi mana yang berwenang, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta bagaimana memastikan laporan mereka diterima dan ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut terlihat dari respons masyarakat pada media sosial ketika muncul informasi mengenai penertiban ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Sejumlah masyarakat secara terbuka meminta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk menyampaikan laporan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap kanal pelaporan yang mudah diakses, terstruktur, aman, dan dapat digunakan masyarakat tanpa harus memahami struktur birokrasi pemerintah. Selain itu, pelaporan melalui komentar media sosial, pesan pribadi, atau komunikasi informal memiliki berbagai keterbatasan. Laporan dapat tercecer, sulit dilacak, tidak memiliki nomor registrasi, bukti pendukung tidak terdokumentasi dengan baik, serta masyarakat tidak mengetahui perkembangan penanganannya. Di sisi lain, penyampaian tuduhan secara terbuka di media sosial juga berpotensi menimbulkan fitnah, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan kerugian terhadap pihak tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi digital yang menjadi kanal khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ASN secara terstruktur, disertai bukti pendukung, lokasi dan waktu kejadian, dengan mekanisme perlindungan identitas pelapor dan proses verifikasi sebelum tindak lanjut. b. Gagasan utama/ide inovasi Gagasan utama inovasi MATA ASN MIMIKA adalah membangun sistem informasi digital khusus yang menyediakan kanal pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan ASN di Kabupaten Mimika. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu mengetahui secara rinci instansi mana yang harus dihubungi. Masyarakat cukup membuka sistem melalui telepon seluler atau komputer, memilih kategori dugaan pelanggaran, mengisi kronologi, menentukan lokasi dan waktu kejadian, serta mengunggah bukti pendukung berupa foto, video, atau dokumen. Setiap laporan akan memperoleh kode atau nomor tiket unik sehingga pelapor dapat memantau perkembangan laporan. Sistem dirancang dengan prinsip kehati-hatian, yaitu laporan masyarakat diperlakukan sebagai dugaan yang harus diverifikasi, bukan sebagai keputusan bahwa seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran. MATA ASN MIMIKA diharapkan menjadi jembatan digital antara masyarakat dan mekanisme pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum inovasi: Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran ASN cenderung menyampaikan informasi melalui komentar media sosial, pesan pribadi, komunikasi lisan, atau mencari nomor kontak pejabat tertentu. Masyarakat sering tidak mengetahui kanal yang tepat, laporan tidak memiliki nomor tiket, bukti tidak terdokumentasi secara terstruktur, dan perkembangan penanganan sulit diketahui. Sesudah inovasi: Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui satu sistem digital khusus. Pelapor memilih kategori kejadian, mengisi kronologi, lokasi, tanggal dan waktu, serta mengunggah bukti pendukung. Sistem secara otomatis memberikan kode laporan unik. Laporan kemudian masuk ke dashboard verifikator untuk diperiksa kelengkapannya sebelum diteruskan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Pembaharuan dilakukan melalui transformasi dari pola pelaporan yang tersebar dan informal menjadi proses digital yang terstruktur, terdokumentasi, dapat dilacak, berbasis bukti, serta memiliki mekanisme perlindungan identitas pelapor. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pengembangan MATA ASN MIMIKA membutuhkan keterlibatan stakeholder pentahelix sebagai berikut: 1. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mimika dan perangkat daerah terkait berperan dalam penyusunan kebijakan, mekanisme verifikasi, SOP penanganan laporan, koordinasi, dan tindak lanjut sesuai kewenangan. 2. Akademisi Perguruan tinggi dan tenaga ahli berperan memberikan masukan terkait desain sistem, keamanan informasi, tata kelola data, evaluasi inovasi, serta pengembangan metode pengukuran dampak. 3. Dunia Usaha/Swasta Pelaku usaha dan penyedia teknologi dapat mendukung pengembangan infrastruktur digital, keamanan sistem, hosting, integrasi teknologi, dan pengembangan kapasitas teknis. 4. Masyarakat/Komunitas Masyarakat berperan sebagai pengguna utama sistem, penyampai laporan, pemberi masukan, dan bagian dari pengawasan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik. 5. Media Media berperan dalam sosialisasi kanal pelaporan resmi, edukasi masyarakat mengenai pelaporan yang bertanggung jawab, serta penyebarluasan informasi mengenai inovasi tanpa membuka identitas dan data sensitif pelapor maupun pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan kebaharuan MATA ASN MIMIKA terletak pada fokusnya sebagai kanal digital khusus pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran ASN dengan pendekatan terstruktur, aman, dan berbasis bukti. Kebaharuan inovasi meliputi: kanal khusus pengaduan dugaan pelanggaran ASN; masyarakat tidak harus mengetahui instansi tujuan laporan; nomor tiket unik untuk setiap laporan; fitur pelacakan status laporan; pilihan perlindungan atau kerahasiaan identitas pelapor; unggah bukti foto, video, dan dokumen; pencatatan lokasi serta waktu kejadian; klasifikasi kategori dugaan pelanggaran; dashboard verifikasi laporan; riwayat tindak lanjut terdokumentasi; QR Code untuk akses cepat; dashboard statistik bagi pengelola; mekanisme pencegahan publikasi tuduhan yang belum terverifikasi. Berbeda dengan penyampaian laporan melalui komentar media sosial, MATA ASN MIMIKA mengubah informasi masyarakat menjadi data laporan yang terstruktur dan dapat dikelola secara sistematis. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Tahapan kerja inovasi dirancang sebagai berikut: Tahap 1 – Identifikasi Masalah Mengidentifikasi kesulitan masyarakat dalam menemukan kanal pelaporan terkait dugaan pelanggaran ASN. Tahap 2 – Analisis Kebutuhan Menentukan kebutuhan pengguna, kategori laporan, jenis bukti, mekanisme perlindungan identitas, serta kebutuhan dashboard pengelola. Tahap 3 – Perancangan Sistem Menyusun flowchart, desain database, rancangan antarmuka, pembagian hak akses, dan mekanisme status laporan. Tahap 4 – Pengembangan Prototipe Membangun sistem berbasis web responsif yang dapat digunakan melalui komputer maupun telepon seluler. Tahap 5 – Pengujian Melakukan pengujian fungsi pelaporan, upload bukti, nomor tiket, pelacakan status, dashboard admin, dan keamanan akses. Tahap 6 – Penyusunan SOP Menyusun mekanisme verifikasi, klasifikasi, penanganan laporan, perlindungan data, dan koordinasi sesuai kewenangan. Tahap 7 – Implementasi Terbatas Melakukan uji coba kepada kelompok pengguna terbatas untuk memperoleh masukan. Tahap 8 – Evaluasi dan Penyempurnaan Memperbaiki sistem berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi pengguna. Spesifikasi produk utama: portal masyarakat; formulir laporan digital; kategori dugaan pelanggaran; upload foto/video/dokumen; lokasi kejadian; tanggal dan waktu kejadian; kode tiket otomatis; cek status laporan; mode identitas rahasia; dashboard administrator; dashboard verifikator; manajemen laporan; riwayat tindak lanjut; statistik laporan; QR Code akses cepat; desain responsif untuk smartphone. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi MATA ASN MIMIKA memiliki potensi keberlanjutan melalui pengembangan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah. Sistem dapat dikembangkan dari prototipe awal menjadi platform digital yang lebih terintegrasi dengan mekanisme pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang berlaku. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup notifikasi Whats App, aplikasi berbasis PWA, integrasi peta digital, analisis tren laporan, deteksi laporan ganda, penguatan keamanan data, dashboard pimpinan, serta integrasi dengan sistem pemerintah apabila memperoleh persetujuan dan dukungan resmi. Inovasi juga memiliki potensi direplikasi pada kabupaten/kota lain karena permasalahan kesulitan masyarakat dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran aparatur dapat terjadi di berbagai daerah. Struktur kategori, alur verifikasi, dan mekanisme disposisi dapat disesuaikan dengan organisasi dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Keunggulan dan kebaharuan MATA ASN MIMIKA terletak pada fokusnya sebagai kanal digital khusus pelaporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran ASN dengan pendekatan terstruktur, aman, dan berbasis bukti. Kebaharuan inovasi meliputi: kanal khusus pengaduan dugaan pelanggaran ASN; masyarakat tidak harus mengetahui instansi tujuan laporan; nomor tiket unik untuk setiap laporan; fitur pelacakan status laporan; pilihan perlindungan atau kerahasiaan identitas pelapor; unggah bukti foto, video, dan dokumen; pencatatan lokasi serta waktu kejadian; klasifikasi kategori dugaan pelanggaran; dashboard verifikasi laporan; riwayat tindak lanjut terdokumentasi; QR Code untuk akses cepat; dashboard statistik bagi pengelola; mekanisme pencegahan publikasi tuduhan yang belum terverifikasi. Berbeda dengan penyampaian laporan melalui komentar media sosial, MATA ASN MIMIKA mengubah informasi masyarakat menjadi data laporan yang terstruktur dan dapat dikelola secara sistematis.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MATA ASN MIMIKA adalah tersedianya prototipe sistem informasi digital pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ASN yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun telepon seluler. Output inovasi meliputi: website MATA ASN MIMIKA; halaman pelaporan masyarakat; sistem registrasi tiket otomatis; halaman cek status laporan; fitur upload bukti; fitur lokasi dan waktu kejadian; perlindungan identitas pelapor; dashboard administrator; dashboard verifikator; sistem klasifikasi laporan; pencatatan riwayat tindak lanjut; statistik laporan; QR Code akses cepat; dokumentasi dan rancangan SOP penggunaan sistem.

-

MATA ASN MIMIKA diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Bagi masyarakat, inovasi memberikan akses yang lebih mudah untuk menyampaikan laporan, mengurangi kebingungan mencari nomor kontak pejabat atau instansi, menyediakan mekanisme pelacakan status, serta memberikan pilihan perlindungan identitas. Bagi pemerintah daerah, inovasi membantu menerima informasi masyarakat secara lebih terstruktur, mendokumentasikan laporan dan bukti, mengidentifikasi pola permasalahan, serta menyediakan data pendukung untuk evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi ASN, inovasi dapat mendorong peningkatan kesadaran terhadap disiplin, etika, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik. Pada saat yang sama, mekanisme verifikasi membantu mencegah laporan masyarakat langsung dianggap sebagai kebenaran sebelum dilakukan pemeriksaan. Bagi Kabupaten Mimika, inovasi berpotensi memperkuat pengawasan partisipatif, transparansi proses pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta transformasi digital pelayanan pemerintahan. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya budaya pelayanan publik yang lebih disiplin, responsif, profesional, dan akuntabel.

MATA ASN MIMIKA memiliki potensi keberlanjutan melalui pengembangan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah. Sistem dapat dikembangkan dari prototipe awal menjadi platform digital yang lebih terintegrasi dengan mekanisme pengawasan dan pengelolaan pengaduan yang berlaku. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup notifikasi Whats App, aplikasi berbasis PWA, integrasi peta digital, analisis tren laporan, deteksi laporan ganda, penguatan keamanan data, dashboard pimpinan, serta integrasi dengan sistem pemerintah apabila memperoleh persetujuan dan dukungan resmi. Inovasi juga memiliki potensi direplikasi pada kabupaten/kota lain karena permasalahan kesulitan masyarakat dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran aparatur dapat terjadi di berbagai daerah. Struktur kategori, alur verifikasi, dan mekanisme disposisi dapat disesuaikan dengan organisasi dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Kabupaten Mimika memiliki potensi hasil pertanian lokal yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam proses pemasaran dan penyebaran informasi produk pertanian. Sebagian petani masih mengandalkan pola pemasaran konvensional, penjualan langsung, jaringan pelanggan terbatas, serta informasi dari mulut ke mulut. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai jenis produk, harga, stok, lokasi petani, dan ketersediaan hasil pertanian belum tersaji secara terpusat dan mudah diakses oleh masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat sebagai pembeli juga belum selalu memiliki akses yang praktis untuk mengetahui produk pertanian lokal yang tersedia dari petani. Belum adanya platform digital lokal yang secara khusus mempertemukan petani dan pembeli dalam satu ekosistem menyebabkan proses promosi, pemesanan, pencatatan transaksi, dan pemantauan aktivitas penjualan belum terintegrasi secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk membangun TANIMART sebagai Platform Pasar Tani Digital Mimika yang menyediakan ruang digital bagi petani untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, sekaligus memudahkan masyarakat menemukan dan memesan produk pertanian lokal.

Tujuan inovasi TANIMART adalah: Menyediakan platform digital yang menghubungkan petani lokal dengan masyarakat sebagai pembeli. Memperluas akses promosi dan pemasaran produk pertanian lokal. Memudahkan masyarakat memperoleh informasi produk, harga, dan ketersediaan stok. Mendukung digitalisasi proses pemasaran hasil pertanian. Membantu petani mengelola informasi produk dan pesanan secara lebih terstruktur. Menciptakan pencatatan pesanan dan transaksi yang lebih tertib. Mendukung peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pertanian. Membangun ekosistem pasar tani digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Mendorong penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan akses pasar produk pertanian. Menyediakan dasar data digital yang dapat dikembangkan untuk mendukung monitoring dan pengambilan keputusan. Target penyelenggaraan inovasi adalah petani lokal, kelompok tani, masyarakat sebagai pembeli, pelaku usaha terkait, serta stakeholder yang mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Mimika.

Penerapan TANIMART diharapkan memberikan manfaat dan dampak sebagai berikut: Bagi Petani Memperluas akses pemasaran produk. Mempermudah promosi hasil pertanian. Membantu pengelolaan informasi produk, harga, dan stok. Mempermudah penerimaan dan pemantauan pesanan. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha pertanian. Bagi Masyarakat/Pembeli Mempermudah pencarian produk pertanian lokal. Mempermudah akses informasi harga dan stok. Memberikan proses pemesanan yang lebih praktis. Memperluas pilihan produk pertanian lokal. Bagi Pemerintah dan Stakeholder Mendukung transformasi digital sektor pertanian. Mendorong penguatan ekonomi lokal. Membantu terciptanya ekosistem pemasaran pertanian yang lebih terstruktur. Menjadi dasar pengembangan data produk dan aktivitas pasar pertanian. Membuka peluang integrasi dengan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dampak jangka panjang yang diharapkan Meningkatnya akses pasar bagi petani lokal. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Terbentuknya ekosistem pasar tani digital. Meningkatnya keterhubungan antara produsen dan konsumen. Mendukung penguatan ekonomi lokal dan pengembangan produk pertanian Mimika.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Kabupaten Mimika memiliki potensi hasil pertanian lokal yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam proses pemasaran dan penyebaran informasi produk pertanian. Sebagian petani masih mengandalkan pola pemasaran konvensional, penjualan langsung, jaringan pelanggan terbatas, serta informasi dari mulut ke mulut. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai jenis produk, harga, stok, lokasi petani, dan ketersediaan hasil pertanian belum tersaji secara terpusat dan mudah diakses oleh masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat sebagai pembeli juga belum selalu memiliki akses yang praktis untuk mengetahui produk pertanian lokal yang tersedia dari petani. Belum adanya platform digital lokal yang secara khusus mempertemukan petani dan pembeli dalam satu ekosistem menyebabkan proses promosi, pemesanan, pencatatan transaksi, dan pemantauan aktivitas penjualan belum terintegrasi secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk membangun TANIMART sebagai Platform Pasar Tani Digital Mimika yang menyediakan ruang digital bagi petani untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, sekaligus memudahkan masyarakat menemukan dan memesan produk pertanian lokal. b. Gagasan utama/ide inovasi Gagasan utama TANIMART adalah membangun platform pasar tani digital yang menghubungkan petani lokal dengan masyarakat sebagai pembeli melalui satu sistem informasi terintegrasi. Dalam TANIMART, petani dapat didata dan diverifikasi, memiliki profil, mengelola informasi produk pertanian, harga, stok, serta menerima dan memantau pesanan. Masyarakat dapat melihat produk yang tersedia, memilih produk, memasukkan produk ke keranjang, melakukan checkout, dan membuat pesanan. Administrator berperan dalam melakukan verifikasi petani, mengelola data petani dan pembeli, kategori produk, seluruh produk, pesanan, transaksi, serta laporan. TANIMART dirancang bukan hanya sebagai katalog produk, tetapi sebagai ekosistem digital yang mendukung alur pemasaran hasil pertanian mulai dari pendataan petani, publikasi produk, pencarian produk, pemesanan, transaksi, hingga pelaporan. c. Metode Pembaharuan c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum inovasi: Pemasaran produk pertanian lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui penjualan langsung, komunikasi pribadi, informasi dari mulut ke mulut, atau jaringan pelanggan yang terbatas. Informasi produk, harga, stok, dan ketersediaan hasil pertanian belum tersaji dalam satu platform digital yang terintegrasi. Pembeli harus mencari informasi secara terpisah dan petani memiliki keterbatasan dalam memperluas jangkauan promosi. Sesudah inovasi: TANIMART menghadirkan proses digital yang lebih terstruktur. Petani dapat terdaftar dalam sistem, diverifikasi oleh administrator, mengelola produk, harga dan stok, serta menerima pesanan. Pembeli dapat mengakses informasi produk, memilih barang, menggunakan keranjang belanja, melakukan checkout, dan membuat pesanan. Administrator dapat memantau data petani, pembeli, produk, pesanan, transaksi, dan laporan melalui dashboard pengelolaan. Pembaharuan utama terletak pada perubahan proses pemasaran yang sebelumnya tersebar dan konvensional menjadi proses digital yang lebih terintegrasi, terdokumentasi, transparan, dan mudah dipantau. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pengembangan TANIMART membutuhkan kolaborasi stakeholder dengan pendekatan pentahelix, yaitu: 1. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mimika dan perangkat daerah terkait dapat berperan dalam pembinaan, fasilitasi, dukungan kebijakan, sosialisasi, validasi program, serta mendorong pemanfaatan inovasi untuk mendukung pemasaran produk pertanian lokal. 2. Akademisi Perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli dapat berperan dalam penelitian, pengembangan teknologi, evaluasi sistem, analisis kebutuhan pengguna, keamanan sistem, serta peningkatan kualitas inovasi. 3. Dunia Usaha Pelaku usaha, UMKM, pasar, penyedia jasa logistik, perbankan, dan mitra pembayaran dapat mendukung pengembangan ekosistem perdagangan, distribusi, pembayaran, dan perluasan pasar produk pertanian. 4. Masyarakat Petani berperan sebagai penyedia produk dan pengguna utama dari sisi penjual. Masyarakat umum berperan sebagai pembeli dan pengguna layanan. Kelompok tani dan komunitas lokal dapat membantu sosialisasi, pendataan, serta pengembangan jaringan pengguna. 5. Media Media lokal, media sosial, komunitas digital, dan kanal informasi publik dapat berperan dalam promosi, edukasi, publikasi produk petani, serta memperluas jangkauan informasi TANIMART kepada masyarakat. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan kebaharuan TANIMART terletak pada pengembangan platform digital yang dirancang dengan konteks kebutuhan pemasaran hasil pertanian lokal di Kabupaten Mimika. Beberapa keunggulan TANIMART adalah: Menghubungkan petani dan pembeli dalam satu platform digital. Memiliki mekanisme verifikasi petani oleh administrator. Menyediakan pengelolaan profil dan data petani. Menyediakan pengelolaan kategori produk pertanian. Memungkinkan pengelolaan produk, harga, dan stok. Menyediakan katalog produk bagi masyarakat. Memiliki fitur keranjang belanja dan checkout. Mendukung pencatatan pesanan secara digital. Menyediakan pengelolaan dan pemantauan transaksi. Menyediakan laporan untuk mendukung monitoring. Dirancang agar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Mimika. Berpotensi dikembangkan dengan pembayaran digital, informasi lokasi, distribusi, dan analisis data pertanian. Kebaharuan TANIMART bukan sekadar memindahkan proses jual beli ke media digital, tetapi membangun alur terintegrasi dari verifikasi petani, pengelolaan produk, pemesanan, transaksi, hingga pelaporan dalam satu sistem. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Tahapan kerja TANIMART meliputi: Tahap 1 – Identifikasi Permasalahan Mengidentifikasi kendala pemasaran hasil pertanian, kebutuhan petani, kebutuhan pembeli, dan kebutuhan pengelolaan data. Tahap 2 – Analisis Kebutuhan Sistem Menentukan aktor utama sistem, yaitu administrator, petani, dan pembeli, serta menentukan hak akses masing-masing pengguna. Tahap 3 – Perancangan Sistem Merancang struktur basis data, alur proses bisnis, antarmuka pengguna, dashboard, modul produk, pesanan, transaksi, dan laporan. Tahap 4 – Pengembangan Aplikasi Membangun aplikasi TANIMART berbasis web menggunakan teknologi pengembangan aplikasi dan basis data. Tahap 5 – Pengembangan Modul Administrator Membangun fitur verifikasi petani, data petani, data pembeli, kategori produk, semua produk, pesanan, transaksi, dan laporan. Tahap 6 – Pengembangan Modul Petani Membangun fitur pengelolaan profil petani, informasi usaha atau kebun, produk, harga, stok, pesanan, dan aktivitas penjualan. Tahap 7 – Pengembangan Modul Pembeli Membangun katalog produk, detail produk, keranjang belanja, checkout, pemesanan, dan pemantauan pesanan. Tahap 8 – Pengujian Sistem Melakukan pengujian fungsi, validasi data, hak akses pengguna, alur pemesanan, dan stabilitas aplikasi. Tahap 9 – Implementasi Awal Menyiapkan sistem untuk digunakan secara daring dan melakukan uji coba dengan pengguna terbatas. Tahap 10 – Evaluasi dan Pengembangan Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian dan masukan pengguna serta mengembangkan fitur lanjutan. Spesifikasi produk TANIMART: Aplikasi berbasis web Sistem multi-user Hak akses Administrator, Petani, dan Pembeli Dashboard pengelolaan Verifikasi petani Data petani Data pembeli Kategori produk Manajemen produk Harga dan stok Katalog produk Keranjang belanja Checkout Manajemen pesanan Pencatatan transaksi Laporan Basis data terintegrasi g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi TANIMART memiliki potensi keberlanjutan karena sistem dirancang secara modular dan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan ekosistem pertanian digital. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup pembayaran COD atau bayar saat terima, transfer bank, integrasi pembayaran digital, notifikasi pesanan, informasi lokasi petani, dukungan layanan pengantaran, aplikasi mobile, statistik penjualan, analisis produk unggulan, informasi harga, serta dashboard data pertanian. TANIMART juga berpotensi diperluas dari tingkat Kabupaten Mimika ke distrik dan kampung, serta dapat direplikasi pada daerah lain dengan menyesuaikan data wilayah, komoditas, pengguna, dan kebijakan lokal. Keberlanjutan inovasi dapat diperkuat melalui kerja sama pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.

Keunggulan dan kebaharuan TANIMART terletak pada pengembangan platform digital yang dirancang dengan konteks kebutuhan pemasaran hasil pertanian lokal di Kabupaten Mimika. Beberapa keunggulan TANIMART adalah: Menghubungkan petani dan pembeli dalam satu platform digital. Memiliki mekanisme verifikasi petani oleh administrator. Menyediakan pengelolaan profil dan data petani. Menyediakan pengelolaan kategori produk pertanian. Memungkinkan pengelolaan produk, harga, dan stok. Menyediakan katalog produk bagi masyarakat. Memiliki fitur keranjang belanja dan checkout. Mendukung pencatatan pesanan secara digital. Menyediakan pengelolaan dan pemantauan transaksi. Menyediakan laporan untuk mendukung monitoring. Dirancang agar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah Mimika. Berpotensi dikembangkan dengan pembayaran digital, informasi lokasi, distribusi, dan analisis data pertanian. Kebaharuan TANIMART bukan sekadar memindahkan proses jual beli ke media digital, tetapi membangun alur terintegrasi dari verifikasi petani, pengelolaan produk, pemesanan, transaksi, hingga pelaporan dalam satu sistem.

Hasil inovasi TANIMART berupa prototipe aplikasi pasar tani digital berbasis web yang dikembangkan untuk mengintegrasikan proses pendataan petani, pengelolaan produk, pemasaran, pemesanan, transaksi, dan pelaporan. Output yang dihasilkan meliputi: Sistem registrasi dan pengelolaan pengguna. Sistem pembagian hak akses administrator, petani, dan pembeli. Modul verifikasi petani. Modul data petani. Modul data pembeli. Modul kategori produk. Modul pengelolaan produk. Modul pengelolaan harga dan stok. Katalog produk untuk masyarakat. Fitur keranjang belanja. Fitur checkout. Modul pengelolaan pesanan. Modul transaksi. Modul laporan. Dashboard administrator untuk monitoring sistem. TANIMART menghasilkan fondasi sistem digital yang dapat terus dikembangkan menuju implementasi yang lebih luas sesuai hasil pengujian dan kebutuhan pengguna.  

-

Penerapan TANIMART diharapkan memberikan manfaat dan dampak sebagai berikut: Bagi Petani Memperluas akses pemasaran produk. Mempermudah promosi hasil pertanian. Membantu pengelolaan informasi produk, harga, dan stok. Mempermudah penerimaan dan pemantauan pesanan. Meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha pertanian. Bagi Masyarakat/Pembeli Mempermudah pencarian produk pertanian lokal. Mempermudah akses informasi harga dan stok. Memberikan proses pemesanan yang lebih praktis. Memperluas pilihan produk pertanian lokal. Bagi Pemerintah dan Stakeholder Mendukung transformasi digital sektor pertanian. Mendorong penguatan ekonomi lokal. Membantu terciptanya ekosistem pemasaran pertanian yang lebih terstruktur. Menjadi dasar pengembangan data produk dan aktivitas pasar pertanian. Membuka peluang integrasi dengan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dampak jangka panjang yang diharapkan Meningkatnya akses pasar bagi petani lokal. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Terbentuknya ekosistem pasar tani digital. Meningkatnya keterhubungan antara produsen dan konsumen. Mendukung penguatan ekonomi lokal dan pengembangan produk pertanian Mimika.

TANIMART memiliki potensi keberlanjutan karena sistem dirancang secara modular dan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan ekosistem pertanian digital. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup pembayaran COD atau bayar saat terima, transfer bank, integrasi pembayaran digital, notifikasi pesanan, informasi lokasi petani, dukungan layanan pengantaran, aplikasi mobile, statistik penjualan, analisis produk unggulan, informasi harga, serta dashboard data pertanian. TANIMART juga berpotensi diperluas dari tingkat Kabupaten Mimika ke distrik dan kampung, serta dapat direplikasi pada daerah lain dengan menyesuaikan data wilayah, komoditas, pengguna, dan kebijakan lokal. Keberlanjutan inovasi dapat diperkuat melalui kerja sama pemerintah daerah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat.

Pada Tahun 1984 berdasarkan story google Earth, pemukiman masyarakat itu tepantau hanya di area dekat bandara (jalan ahmad yani dan Jalan yossudarso). sekarang 2026, artinya 42 tahun berlalu dari data itu wilayah kota terus dan masih terfokus di jalan sekitar Yossudarso, meskipun pengembangan sudah sampai Sp2 dan Sp 3. kedepannya 10 atau 30 tahun mendatang, perlu perencanaan pengembangan arah wilayah kota dari sekarang. salah satu aspek penting yang perlu di perhatikan adalah daya dukung tanah atau kondisi tanah secara geoteknik.

Membuat Peta Zonasi kondisi tanah/daya dukung tanah berdasarkan hasil pengambilan data lapangan yang telah dilakukan intrepretasi bawah permukaan terhadapa kekuatan tanah, dari data dan kajian ini diharapkan dapat memberikan rekoendasi kepada pihak terkait /stackholder terhadap data-data kekuatan daya dukung tanah untuk pengembangan dan kajian perencanaan pengebangan arah wilayah kota Timika.

Dengan adanya kajian berupa data-data kekuatan daya dukung tanah, masyarakat atau pihak terkait/stackholder yang akan melakukan perencanaan pembangunan menjadikan referensi peta zonasi kekuatan daya dukung tanah.

a. Dasar Hukum terkait inovasi UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengembangan wilayah dan arah ekspansi kota wajib mempertimbangkan daya dukung tanah untuk menjamin keamanan infrastruktur, mencegah bencana (seperti likuifaksi atau longsor), dan memastikan keberlanjutan lingkungan. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Pada Tahun 1984 berdasarkan story google Earth, pemukiman masyarakat itu tepantau hanya di area dekat bandara (jalan ahmad yani dan Jalan yossudarso). sekarang 2026, artinya 42 tahun berlalu dari data itu wilayah kota terus dan masih terfokus di jalan sekitar Yossudarso, meskipun pengembangan sudah sampai Sp2 dan Sp 3. kedepannya 10 atau 30 tahun mendatang, perlu perencanaan pengembangan arah wilayah kota dari sekarang. salah satu aspek penting yang perlu di perhatikan adalah daya dukung tanah atau kondisi tanah secara geoteknik. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Melalui kajian dan data-data lapangan yang telah dilakukan sejak 2020 sampai 2026 bisa menjawab arah pengembangan wilayah kota berdasarkan daya dukung tanah/geoteknik. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode yang dilakukan pada tahun 2020 untuk melihat daya dukung tanah menggunakan alat Cone Penetration Test data yang dihasilkan berupa nilai perlapisan kekuatan tanah, sejak 2024 dengan menggunakan alat Standar penetration test/boring kita bisa melihat langsung jenis tanah di bawah pemukaan yang bisa menjadi data sangat penting dalam perencanaan geoteknik. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Dari Tahun 2020 kita sudah terlibat bersama bisnis/konsultan/Pemkab dalam pengambilan data daya dukung tanah.  Data-data dari 2020-2026 kami jadikan rekomendasi untuk pengembangan wilayah arah kota Timika. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Dengan melihat aspek daya dukung tanah untuk arah pengembangan wilayaj kota timika, perencanaan pembangunan dari perkerasan bawah/pondasi bisa mengurangi biaya. dengan rekomendasi wilayah yang memiliki daya dukung tanah baik aspek biaya perkerasan/pondasi, untuk keperluan masyarakat atau pemerintah biaya yang akan dikeluarkan tidak besar. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Tahapan Kerja : 1. Pengambilan data lapangan 2020-2026 (data kondisi daya dukung tanah) Kota Timika 2. Melakukan pemetaan bawah permukaan tanah /Interpretasi 3. Menzonasi wilayah berdasarkan kekuatan tanah 4. Rekomendasi daya dukung tanah untuk “Perencanaan pengembangan arah wilayah Kota Timika Kedepannya” h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Tentunya ini sangat baik untuk menjadi contoh kepada daerah-daerah dalam tingkat kecamatan, Kabupaten ataupun Provinsi kedepannya jika ada pemekaran wilayah ataupun pengembangan wilayah perkotaan.

Dengan melihat aspek daya dukung tanah untuk arah pengembangan wilayaj kota timika, perencanaan pembangunan dari perkerasan bawah/pondasi bisa mengurangi biaya. dengan rekomendasi wilayah yang memiliki daya dukung tanah baik aspek biaya perkerasan/pondasi, untuk keperluan masyarakat atau pemerintah biaya yang akan dikeluarkan tidak besar.

Output Pelaksanaan : 1. Peta zonasi daya dukung tanah Kota Timika 2. Rekomendasi pembangunan dan pengembangan arah wilayah Kota berdasarkan aspek Kondisi data daya dukung tanah.

-

Dengan adanya kajian berupa data-data kekuatan daya dukung tanah, masyarakat atau pihak terkait/stackholder yang akan melakukan perencanaan pembangunan menjadikan referensi peta zonasi kekuatan daya dukung tanah.

Tentunya ini sangat baik untuk menjadi contoh kepada daerah-daerah dalam tingkat kecamatan, Kabupaten ataupun Provinsi kedepannya jika ada pemekaran wilayah ataupun pengembangan wilayah perkotaan.