Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Masalah Makro : Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Masalah Mikro : Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan) ISU NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit. ISU LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang. METODE PEMBAHARUAN Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Memudahkan proses input aset masuk Mengelola master inventory Mencatat input aset keluar Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan CARA KERJA INOVASI Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.

Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.

Manfaat : Manfaat Internal : Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan  Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang Untuk melakukan pengawasan barang inventaris Mempermudah maintenance Mempermudah proses penghapusan barang Manfaat Eksternal : Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.

Tersedianya SPO Kartu Inventaris Ruangan pada RSUD Kabupaten Mimika Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di semua ruangan pada RSUD Kabuapten mimika Terwujudnya Pengembangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berbasis aplikasi Terwujudnya Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SIASIK

RANCANG BANGUN PROGRAM INOVASI “ KELABU CINTA” NAMA INOVASI           : KELABU CINTA (KELAS IBU HAMIL CEGAH KEMATIAN IBU DAN                                           ANAK) BERBASIS DIGITAL (WA BISNIS) TAHAPAN                     : PERSIAPAN, PROSES, EVALUASI INISIATOR                     : TIM KIA_ KB BLUD PUSKESMAS WANIA JENIS INOVASI              : PELAYANAN PUBLIK ( KELAS IBU HAMIL) BENTUK INOVASI         : MANUAL KE DIGITAL URUSAN                        : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL WILAYAH KERJA                                            BLUD PKM WANIA WAKTU UJI COBA         : September  2023 WAKTU PENERAPAN   : Oktober    2023   I.     DASAR HUKUM  Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang -Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan, :Mengatur tentang hak Kesehatan ibu dan anak, termasuk hak atas gizi yang seimbang dan memadai. Undang -Undang  Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelengaraan pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan, dan masa sudah melahirkan , pelayanan kontrasepsi dan pelayanan Kesehatan seksual. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia. Gerakan Nasional Sadar Gizi (Ger Nas Gizi) Strategi nasional Percepatan Pencegahan Stunting SK Kepala Puskesmas Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kelas Ibu hamil No.444.5/  121  /2023   II.     PERMASALAHAN       a.   Permasalahan Makro  : Permasalahan umum pelaksanaan Kelas Ibu Hamil            di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu : Faktor Sistem, meliputi : Keterbatasan sumber daya, Kurangnya Koordinasi antar sektor, Data dan informasi belum memadai. Faktor Fasilitas , meliputi : Jarak tempuh yang jauh, Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor Masyarakat, meliputi : Kurangnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan waktu dan biaya, norma dan budaya.     b.   Permasalahan Mikro  :  Permasalahan khusus pelaksanaan Kelas Ibu Hamil          di BLUD Puskesmas Wania , yaitu : Tidak sesuainya jadwal kelas Ibu Hamil dengan Aktifitas ibu sehari-hari Kurangnya partisipasi ibu hamil Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil ke kelas ibu hamil, dari data kunjungan rata-rata per bulan hanya 20 ibu hamil per kelas ibu hamil. Faktor ekonomi, tidak tersedianya biaya transportasi bagi ibu hamil tertentu untuk datang ke puskesmas mengikuti kelas ibu hamil. III.     ISU STRATEGIS      a.   Global :             Secara global permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelas Ibu hamil      sebagai berikut : Akses layanan Kesehatan ibu hamil yang tidak merata Kualitas layanan Kesehatan ibu hamil yang bervariasi Kurangnya informasi dan Pendidikan tentang Kesehatan Ibu Hamil Berubahnya pola pengetahuan dan kemudahan akses dari manual ke era digitalisasi.     b.   Nasional :           Secara Nasional  permasalahn yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelas Ibu  Hamil,       antara lain : Kurangnya partisipasi ibu hamil , karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kelas ibu hamil. Kurangnya  dukungan dari pasangan  dan keluarga, hal ini disebabkan karena suami /pasangan tidak memahami pentingnya kelas ibu hamil. IV.     METODE PEMBAHARUAN        a.    Sebelum Inovasi : Jumlah peserta kelas Ibu Hamil (KIH) kurang dan terbatas, akibat ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan aktivitas /keseharian ibu hamil.  Metode yang digunakan adalah tatap muka yang dilakukan di Puskesmas, dengan jadwal pertemuan 1 kali setiap bulan. Jumlah Peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) sebelum Inovasi : rata-rata 20 orang per bulan     b.    Sesudah Inovasi :  Pertemuan Kelas Ibu Hamil dapat dilakukan  secara online  dan informasi serta  edukasi kesehatan  dapat dibagikan melalui Grup Whatsapp Bisnis Kelabu Cinta  yang bisa di akses oleh sasaran yang lebih luas. Dalam Grup Whats App Bisnis ini disediakan berbagai informasi yang merupakan pesan otomatis. Selain Grup Whas App Bisnis ,Peserta dikelompokan juga kedalam WA Grup sesuai wilayah tempat tinggal (desa dan kelurahan) yang Adminnya adalah Bidan Penanggung Jawab Wilayah setempat Jumlah Peserta KIH  sesudah inovasi : 207 orang ibu Hamil dan keluarga yang  telah terdaftar atau bergabung   atau mengalami kenaikan sebesar 1000 %  peserta yang terdaftar  dapat  berinteraksi melalui akses WA Bisnis  Kelabu Cinta. V.     KEUNGGULAN / KEBAHARUAN ?  Sebelumnya dilakukan melalui pertemuan Kelas Ibu Hamil melalui tatap muka/luring kebaharuannya adalah membuat Grup Whatsapp Bisnis  Dimana dalam WAG tersebut menampilkan berbagai informasi dan edukasi yang di butuhkan oleh ibu hamil.  Penerima Informasi seputar masalah Kesehatan Ibu dan Anak semakin luas, bukan   hanya ibu hamil, tetapi juga pasangan dan keluarga, atau dengan kata lain Kelabu Cinta dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja oleh yang membutuhkan. VI.     CARA KERJA INOVASI   Tahap Persiapan  Membentuk Tim penanggung jawab/pengelola Akun WA Bisnis inovasi Kelabu Cinta. Memepersiapkan materi terkait Kesehatan Ibu dan Anak yang akan dimasukan kedalam Info Wa Bisnis. Mempersiapkan sarana pendukung ( HP dan Nomor telepon ) layanan (Whatsapp Akun Bisnis dan WAG ). Membuat  Barcode dan Website KELABU CINTA . 2. Tahap Pelaksanaan  Sosialisasi dan diseminasi Barcode dan Website Kelabu Cinta di setiap Posyandu dan melalui Media Komunikasi  ( tayangan video promosi melalui televisi ) di ruang tunggu Puskesmas  (sasaran : ibu hamil , pasangan dan keluarga)  Sosialisasi melalui  Media Sosial Puskesmas (Facebook dan Instagram)  Sosialisasi internal kepada petugas puskesmas tentang cara penggunaan WA bisnis Kelabu Cinta. Bagi Ibu hamil yang sudah men scan barcode atau meng “klik” nomor HP  WA  Kelabu Cinta , maka otomatis akan tergabung dalam WAG Kelabu Cinta. Selanjutnya Ibu hamil dapat berinteraksi dengan petugas medis melalui WAG Kelabu Cinta. 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Jumlah peserta kelas ibu hamil dapat dipantau langsung melalui jumlah peserta yang terdaftar dalam WAG Kelabu Cinta, yang di Kelola oleh Bidan Penanggung jawab wilayah ( ada 2 kelurahan dan 3 Desa / Kampung). Interaksi Peserta Kelabu Cinta dapat di evaluasi melalui Statistik “Fitur Bisnis “ dalam WA Bisnis Kelabu Cinta. Efektifitas penggunaan WA Bisnis Kelabu Cinta akan di evaluasi melalui wawancara langsung dan melalui kuisioner kepuasan pelanggan yang dibagikan kepada pengguna melalui WAG setelah 6 (enam) bulan penerapan inovasi Kelabu cinta.  

TUJUAN INOVASI  Meningkatkan minat ibu hamil dalam  mengikuti  kelas ibu hamil (KIH) Meningkatkan Jumlah peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) Memudahkan akses bagi ibu hamil dan keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak.

MANFAAT INOVASI Meningkatnya minat ibu hamildalam mengikuiti kelas ibu hamil (KIH) Meningkatnya Jumlah peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) Kemudahan akses bagi ibu hamil dan keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

DAMPAK INOVASI Cakupan pelayanan program KIA Puskesmas meningkat Pengetahuan dan dukungan dari suami / pasangan  dan keluarga terhadap ibu hamil meningkat. Resiko Kematian Ibu dan Anak menurun.

    DASAR HUKUM A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait investasi, pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bagian-bagian dari undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan inovasi di Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :  Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal paten, yang dapat mendorong inovasi dengan memberikan perlindungan hukum atas penemuan baru dan penemuan inovatif dalam bidang teknologi. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :  Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmiah, termasuk inovasi dalam bidang konten digital, perangkat lunak, dan karya-karya kreatif lainnya. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi:  Undang-undang ini penting dalam konteks inovasi karena memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, yang merupakan bahan mentah penting dalam pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :  Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. PERMASALAHAN A. Permasalahan Makro : 1. Akses informasi yang lambat dan tidak merata. 2. Beban layanan manual di lembaga/instansi. 3. Digitalisasi proses pelayanan publik dan bisnis. 4. Tuntunan respons cepat oleh masyarakat. 5. Efisiensi biaya operasional. B. Permasalahan MIkro : 1. Layanan customer service terbatas. 2. Banyak pertanyaan yang berulang. 3. Tidak semua pengguna mau atau mampu akses website. 4. Waktu respon tidak konsisten. 5. Kesalahan komunikasi manual. Dengan mempertimbangkan masalah makro dan mikro diatas, pengembangan SITIKA menjadi solusi strategis untuk penyebaran informasi yang cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang secara praktis. ISU STRATEGIS A. Global Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Kesehatan : Sistem informasi dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri, misalnya dengan memberikan akses ke informasi tentang penyakit tertentu, vaksinasi, atau program kesehatan yang tersedia di wilayah mereka. B. Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan : Sistem informasi yang efektif di puskesmas dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui sistem informasi, masyarakat dapat dengan mudah membuat janji temu, mengakses informasi kesehatan, dan memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. C. Lokal Penyampaian Informasi Kesehatan Lokal : Melalui sistem informasi, Puskesmas dapat menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dengan kondisi lokal, termasuk program-program pencegahan penyakit, vaksinasi, dan layanan kesehatan lainnya yang tersedia di wilayah mereka. Masyarakat perlu aktif mencari informasi ini dan mengikutinya untuk meningkatkan kesehatan mereka. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum adanya inovasi  Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai pelayanan di Puskesmas, seperti contoh jadwal posyandu. B. Kondisi setelah adanya inovasi Dengan adanya Layanan SITIKA Berbasis Whats App, masyarakat menjadi terbantu. Untuk mengetahui jadwal posyandu balita maupun jadwal posyandu lansia masyarakat bisa dengan mudah hanya dengan ponsel, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa harus datang ke puskesmas maupun ke kader-kader kesehatan.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN SITIKA a. Dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Timika Jaya. b.  Karena yang digunakan adalah aplikasi Whats App maka tidak perlu susah lagi mengenalkan informasi tentang Sistem Informasi Puskesmas Berbasis Whats App karena aplikasi ini sudah familier dan di pakai sehari-hari oleh masyarakat. CARA KERJA SITIKA a. Cukup buka aplikasi Whats App.  b. Whats App ke nomor Whats App Center kami yaitu 0813-4479-3467 atau Scan Barcode. c. Lalu ketik Info untuk mengetahui informasi layanan ataupun jadwal terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya. d. Pilih menu layanan yang anda butuhkan dan selanjutnya ikuti petunjuknya.  

Tujuan Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP adalah : memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan, Jadwal dan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP diharapkan jumlah kunjungan di BLUD Puskesmas Timika Jaya meningkat dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  2.Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang   Puskesmas  3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional  5.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan ke Daerah Terpencil  Menjangkau Kelompok Rentan dan Prioritas  Mendekatkan Pelayanan Kesehatan ke Masyarakat  Mengurangi Kesenjangan Pelayanan Kesehatan 

1.Masyarakat di wilayah sangat terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan   tanpa harus menempuh jarak jauh  2.Deteksi dini terhadap kehamilan risiko tinggi, gizi buruk, dan jadwal imunisasi   balita menjadi lebih mudah dilakukan secara langsung.Petugas dapat   menyesuaikan layanan dengan kondisi geografis, budaya, dan   kebutuhan spesifik masyarakat setempat.  3.Interaksi langsung dari rumah ke rumah membangun kepercayaan masyarakat   terhadap petugas kesehatan dan program pemerintah.  4.Pendataan langsung memungkinkan sistem memiliki informasi yang valid   tentang sasaran layanan, status gizi, dan kondisi lingkungan  5.Penyuluhan kesehatan menjadi lebih efektif karena disampaikan dalam   konteks lokal, langsung kepada keluarga sasaran 

Cakupan pelayanan meningkat, terutama di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau  Terjadinya peningkatan kunjungan dan intervensi kesehatan secara langsung di   lapangan  Data kesehatan masyarakat menjadi lebih valid dan menyeluruh, karena diperoleh   langsung dari kunjungan rumah ke rumah  Mendorong pola kerja kolaboratif antar-profesi dan antara Puskesmas dengan   kader/tokoh masyarakat  Meningkatkan citra positif Puskesmas dan pemerintah daerah sebagai lembaga yang hadir langsung dan peduli pada masyarakat pelosok. 

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Banyaknya pasien yang berkunjung ke BLUD Puskesmas Karang Senang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga puskesmas menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. Masalah Makro Keterbatasan Kebijakan Nasional yang Spesifik Prioritas Anggaran yang Terbatas Ketimpangan Pembangunan Wilayah Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Masalah Mikro Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah 3. ISU STRATEGIS  Isu global mengenai tersedianya taman bermain, edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keramahan merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai fasilitas publik yang inklusif dan ramah anak serta keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang isu-isu tersebut dalam konteks global : 1. Taman Bermain yang Aman dan Inklusif Isu: Banyak kota di dunia kekurangan taman bermain yang aman dan ramah anak. Di beberapa tempat, fasilitasnya rusak, kurang perawatan, atau tidak ramah difabel. Dampak: Anak-anak kehilangan ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang secara fisik dan emosional. Upaya Global: UNICEF dan WHO mendorong pembangunan kota layak anak dengan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. 2. Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Isu: Kurangnya akses terhadap pendidikan informal, seperti perpustakaan umum atau ruang baca yang mudah diakses, khususnya di daerah tertinggal. Dampak: Kesenjangan literasi dan akses informasi yang semakin melebar. Upaya Global: Agenda SDGs poin 4 (Pendidikan Berkualitas) mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di semua level. 3. Pojok ASI dan Fasilitas Ramah Ibu Menyusui Isu: Minimnya fasilitas menyusui di ruang publik atau kantor, membuat ibu menyusui kesulitan dalam memberikan ASI. Dampak: Gangguan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kenyamanan ibu. Upaya Global: WHO dan UNICEF melalui inisiatif Baby-Friendly Hospital Initiative dan kampanye ruang publik ramah ibu menyusui. 4. Akses Informasi Kesehatan Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 5. Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan di Fasilitas Umum Isu: Desain kota dan fasilitas umum sering tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi anak, lansia, atau difabel. Dampak: Terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan publik. Upaya Global: Gerakan “Smart City” dan “Inclusive City” yang memperjuangkan kota yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. ISU Nasional :  Isu nasional terkait tersedianya taman bermain, fasilitas edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, serta aspek kenyamanan, keamanan, dan keramahan mencerminkan tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia. Berikut adalah pembahasan komprehensif terkait isu ini dalam konteks nasional: Ketersediaan Fasilitas Publik Ramah Anak dan Keluarga 1. Kurangnya Taman Bermain yang Layak dan Aman Kondisi Saat Ini:Banyak wilayah, terutama di daerah padat dan perkotaan, kekurangan taman bermain. Fasilitas sering tidak terawat, tidak aman, dan tidak inklusif (tidak ramah difabel). Dampak:Membatasi ruang eksplorasi anak. Menurunkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Kebijakan Terkait:Pemerintah telah mencanangkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), namun implementasinya masih belum merata. 2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Publik Kondisi Saat Ini:Ruang baca atau perpustakaan umum kurang tersebar, terutama di daerah terpencil. Kualitas bahan bacaan dan fasilitas penunjang belum optimal. Dampak:Kesenjangan literasi dan rendahnya minat baca anak-anak dan remaja. Kebijakan Terkait:Gerakan Literasi Nasional dan revitalisasi perpustakaan melalui Perpusnas, namun masih perlu dukungan anggaran dan SDM. 3. Minimnya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik Kondisi Saat Ini:Sebagian besar kantor, pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat umum lainnya belum memiliki ruang laktasi. Dampak:Hambatan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Kebijakan Terkait:Permenkes No. 15 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan ruang laktasi, tetapi implementasi masih lemah. 4. Kurangnya Akses terhadap Informasi Kesehatan yang Mudah Dipahami Kondisi Saat Ini:Sosialisasi informasi kesehatan masih kurang menjangkau masyarakat akar rumput. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dampak:Rendahnya kesadaran pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Kebijakan Terkait:Penguatan program Posyandu, namun butuh revitalisasi dan pelatihan kader. 5. Isu Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan Fasilitas Umum Kondisi Saat Ini:Banyak ruang publik belum ramah terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Dampak:Ketimpangan akses layanan dan keterbatasan partisipasi sosial kelompok rentan. Kebijakan Terkait:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi implementasi belum merata. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi, tantangan utamanya terletak pada: Implementasi di tingkat daerah. Minimnya anggaran dan prioritas politik lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak swasta. ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk berobat dan memerlukan waktu antri dan menunggu hasil pemeriksaan yang lama maka BLUD Puskesmas Karang Senang menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. 3. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi sebelum adanya Inovasi puskesmas bersinar  Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah Kodisi setelah adanya Inovasi puskesmas bersinar Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat 4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah Manfaat Tersedianya Inovasi Bersinar : Meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan Pengunjung Mendukung Tumbuh Kembang Anak Mendukung Ibu Menyusui dengan Pojok ASI Meningkatkan Akses Edukasi Kesehatan Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Puskesmas Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Humanis Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Kesehatan 5. CARA KERJA INOVASI tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasiien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan Proses Pemanfaatan Inovasi Puskesmas bersinar Sosialisasi kepada Pengunjung Arah Penempatan dan Akses Fasilitas Pendampingan oleh Petugas/Kader Penggunaan Sarana dan Prasarana      

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Puskesmas Bersinar tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan  

RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum.   PERMASALAHAN  Makro Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. Akses yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. Mikro Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.   ISU STRATEGIS Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.   Integrasi dan Standarisasi Data Hukum Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH.Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.    Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas.   Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya.   Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.      Lokal Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat  Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya.   METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Transparansi rendah Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada.   Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah.   Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya:   Keunikan dan Karakteristik JDIH Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung.   Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH Aspek Keunggulan Transparansi Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Efisiensi Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. Ketersediaan Dokumen Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). Kepastian Hukum Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. Pengembangan Berkelanjutan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. Standar Nasional Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah.   Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun Unduhan dokumen hukum dalam format PDF Link antar dokumen hukum yang saling terkait Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi   Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah.   CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: Langkah Kegiatan Pelaksana 1 Penerimaan dokumen hukum Bagian Hukum 2 Identifikasi jenis & status hukum Pengelola JDIH 3 Digitalisasi  Operator JDIH 4 Input metadata & unggah ke sistem Operator JDIH 5 Verifikasi isi dan legalitas Koordinator JDIH/Hukum 6 Publikasi dokumen ke situs JDIH Admin situs 7 Backup dan sinkronisasi ke JDIHN Admin IT / Koordinator 8 Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH Koordinator JDIH       HASIL INOVASI Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.setkab.go.id, jdih.jabarprov.go.id). Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam          satu portal nasional. Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik Hasil JDIH mendukung:Transparansi pemerintahan Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Penegakan hukum yang lebih akurat Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti:JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. JDIH inovatif JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

TUJUAN INOVASI Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) Keputusan dan Instruksi Bupati dll Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:Penyusunan program Penyusunan anggaran Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

DAMPAK INOVASI Berikut adalah dampak dari keberadaan JDIH Kabupaten Mimika, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, pemerintah daerah, dan pembangunan hukum: 1. Meningkatnya Transparansi Hukum Keberadaan JDIH mendorong budaya terbuka dan transparan dalam penyusunan serta penyebaran peraturan daerah. Warga Mimika kini dapat mengetahui isi peraturan tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Aparatur pemerintah memiliki akses cepat ke dokumen hukum resmi, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan akurat. 3. Terciptanya Kepastian Hukum Dokumen hukum yang tersedia secara digital dan resmi membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk beraktivitas sesuai hukum yang berlaku, mengurangi potensi pelanggaran karena ketidaktahuan. 4. Mendorong Partisipasi Publik Masyarakat lebih mudah mengkritisi, mempelajari, atau memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah karena dapat membaca langsung regulasi yang diterbitkan. 5. Mendukung Pembangunan Daerah Produk hukum yang tertata rapi dalam JDIH mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, karena regulasi sudah terdokumentasi dan tersedia secara digital. 6. Meningkatnya Citra Pemerintah Daerah Keberhasilan JDIH Mimika meraih penghargaan nasional (peringkat 8 nasional tahun 2023 dan peringkat 6 nasional tahun 2024) menunjukkan komitmen dan kinerja profesional dalam dokumentasi hukum. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga pusat terhadap Kabupaten Mimika. 7. Memberikan Edukasi dan Literasi Hukum Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di Mimika terbantu dalam belajar hukum daerah karena sumber resminya sudah tersedia secara daring. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa JDIH bukan hanya sekadar arsip digital, tapi juga alat strategis dalam membangun tata kelola hukum yang baik di daerah.

NAMA INOVASI           : Meno Sidak Kanda TAHAPAN                     : Implementasi INISIATOR                    : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  JENIS INOVASI             : Pelayanan Publik BENTUK INOVASI        : Digital URUSAN                      : Pemerintahan WAKTU UJICOBA         : 2022 WAKTU PENERAPAN   : 2023   RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Dasar Hukum Tingkat Pusat UUD 45 Pasal 27 ayat 3 setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi kemanusiaan; UUD  45        pasal 28 ayat 4 : “ Pemeliharaan keamanan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan Masyarakat UU nomor 5 tahun 2018  tentang tindak pidana terorisme  Pasal 1 :  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah. Dasar Hukum Tingkat Daerah Peraturan daerah No 8 Tahun 2028 tentang Pembentukan dan tata kerja satuan  perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Peraturan  Daerah No 10 Tahun 2028 tentang ketentuan umum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Mimika; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ketentuan Umum Penyelenggaraan ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengeloalaan Keamanan dan Ketertiban Masyrakat kampung PERMASALAHAN  Makro Permasalahan Ormas di Kabupaten Mimika Papua,mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan,partisipasi,dan pengaruh Ormas dalam pembangunan daerah.Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain  Permasalahan Utama : Regulasi dan Pengawasan : Ketidakjelasan regulasi yang mengatur Ormas dapat menyebabkan tumpang tindi fungsi dan tanggungjawab. Koordinasi Antar Ormas.Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar ormas sering kali mengakibatkan konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat. Partisipasi Publik : Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Ormas membuat program-program yang dijalankan kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia : Kualiatas sumber daya manusia dalam Ormas sering kali tidak memadai,sehingga menghambat pengembangan kapasitas dan efektivitas Ormas. Pendanaan : Terbatasnya sumber pendanaan untuk kegiatan ormas juga menjadi kendala yang signifikan,dimana anggaran yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menjalan berbagai program secara optimal. Tantangan social dan Budaya ; beragam tantangan social,termasuk perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing Ormas,dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi. Isu Keamanan dan Ketertiban : Ketegangan social dan isu keamanan terkadang diperoleh dari adanya konflik antara Ormas, yang dapat berdampak negative pada stabilitas daerah.Demi mengatasi permasalahan tersebut,dibutuhkan langkah-langkah strategis,seperti peningkatan kapasitas manajerial ormas,pengembangan regulasi yang jelas,serta penyediaan dukungan finasial dan teknis. Mikro         Permasalahan Ormas di Kabupaten Mimika tergolong Kompleks dan beragam : Konflik Antar Ormas Permasalahan ini kerap terjadi akibat perebutan wilayah pengaruh perebutan proyek,atau perbedaan ideology.Konflik ini bisa berujung pada aksi kekerasan. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal seperti perampokan,pencurian dan perdagangan narkoba Kurangnya pembinaan dan pengawasan: Ormas di Mimika masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum Minimnya sarana dan Prasarana : Banyak Ormas di Mimika yang kekurangan sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan   ISU STRATEGIS  GLOBAL Isu-isu global peran Ormas dalam pembangunan di Negara berkembang: Meningkatkan Partisipasi masyarakat: Ormas dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan. Memberdayakan masyarakat : Ormas dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka Mengawasi kinerja Pemerintah: Ormas dapat berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kinerja Pemerintah yaitu dapat memantau pelaksanaan   program-program pembangunan dan melaporkan kepada masyarakat jika ada penyimpangan atau ketidakadilan. Menyalurkan aspirasi masyarakat : Ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah.           NASIONAL            Beberapa Isu Strategis peran Ormas dalam pembangunan nasional antara lain : Sebagai Mitra Pemerintah dalam pembangunan seperti :  Meningkatkan Partsipasi masyarakat dalam pembangunan Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Membantu menyelesaikan masalah-masalah social dan ekonomi di masyarakat Sebagai agen Perubahan Sosial Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu social Mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan Membangun semangat gotong royong dan kepedulian social Melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat Melakukan Dialog dan Konsultasi dengan pemerintah Mengadakan Audiensi dan demonstrasi Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Sebagai Sarana pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat : Memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan Membuka lapangan kerja Memberikan bantuan modal usaha Sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan Mempromosikan nili-nilai toleransi dan saling menghormati Menyelesaikan konflik dan perselisihan antar masyarakat           LOKAL             Organisasi Masyarakat ( ORMAS) di Kabupaten Mimika memliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat antaranya :  Memperkuat Demokrasi : Ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ormas jauga dapat berperan dalam mngawasi kinerja pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Mewujudkan pembangunan: Ormas dapat membantu mewujudkan pembangunan di kabupaten Mimika dengan terlibat diberbagai program dan kegiatan pembangunan  METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum :  Sebeleum adanya aplikasi Meno Sidak Kanda di Kabupaten Mimika Papua, pengelolaan data Organisasi Masyarakat ( Ormas) mengalami beberapa kendala, diantaranya : Pendataan Ormas yang tidak diinginkan dan Tidak terstuktur:  Kurangnya Data Ormas yang  tidak terhimpun dalam satu basis data yang kosong,sehingga menyulitkan pemantauan dan pelacakan informasi Belum terintegrasi Data yang ada, seringkali tidak lengkap,tidak akurat,dan tidak termutakhirkan,sehingga membingungkan bagi pemangku kepentingan. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data Ormas, sehingga sering terjadi tumpeng tindih data dan tidak konsisten. Proses pendaftaran dan verifikasi Ormas yang manual dan memakan waktu Pendaftaran Ormas dilakukan secara manual dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen secara fisik. Proses verifikasi data ormas memakan waktu lama karena dilakukan secara manual dan belum terotomatisasi Hal ini menyebakan lambatnya diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) bagi Ormas yang baru dirikan. Sulitnya memantau aktivitas Ormas: Tidak adanya system yang bermaksud untuk menghubungkan aktivitas Ormas,sehingga sulit untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau kegiatan Ormas yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan dan perdamaian masyarakat. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar Ormas dan Pemerintah   Daerah : Tidak adanya platform yang ringkas untuk komunikasi dan koordinasi antar Ormas dan Pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesahpahaman dan miskpmunikasi,serta menghambat kerjasama dalam membangun masayarakat yang aman dan kondusif Sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat : Masyarakat tidak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang Ormas yang ada didaerahnya. Hal ini dapat menimbulkan polusi dan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Ormas. Akibat dari kondisi tersebut,muncul beberapa permasalahan seperti :  Munculnya Ormas fiktif yang tidak terdaftar di kesbangpol Sulitnya mendeteksi Ormas radikal dan Ormas yang melakukan kegiatan illegal Terhadinnya konflik antar Ormas Masyarakat menjadi resah dan tidak percaya dengan Ormas Kondisi Sesudah :  Dampak Posistif: Pendaftaran Ormas : Mempermudah pendaftaran ormas di Kabupaten Mimika; Data Ormas lebih menarik dan mudah diakses Memudahkan Verifikasi dan Validasi Ormas Pemetaan Ormas : Membantu pembentukan Ormas di Mimika,termasuk sebaran,struktur kepengurusan,dan kegiatannya Memudahkan Koordinasi dan Komunikasi antara Pemkab Mimika dengan Ormas        Pembinaan Ormas : Memudahkan Pemkab Mimika dalam melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap Ormas Membantu Ormas dalam menjalankan program dan kegiatannya secara tertib dan sesuai aturan.        Keamanan dan ketertiban : Diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan perdamaian di Kabupaten Mimika Ormas dapat menjadi mitra Pemkab Mimika dalam mewujudkan pembangunan yang kondusif. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berikut adalah beberapa keunggulan dan kebaharuan aplikasi meno sidak kanda yang diluncurkan oleh Badan kesatuan bangsa dan Politk ( Kesbangpol) Kabupaten Mimika  Keunggulan : : Memudahkan Pendaftaran dan pelaporan Ormas : Aplikasi ini menyediakan platform online bagi ormas di mimika untuk mendaftarkan diri dan melaporkan  secara berkala kepada kesbangpol. Hal ini meniadakan proses manual yang memakan waktu dan rawan eror. Meningkatkan Akuntabilitas Ormas : Dengfan adanya data Ormas yang memuat dan terdigitalisasi, Kesbangpol dapat memantau aktivitas Ormas dengan mudah dan lebih memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku Pengaruh Konflik dan memperkuat keamanan Daerah :mellui pendataan dan pemantauan Ormas, Kesbangpol dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan dini untuk menjaga kemanan dan ketertiban Meningkatkan pelayanan masyarakat : aplikasi ini menyediakan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat tentang ormas yang terdaftar di Mimika, termasuk visi,misi dan program kegiatan mereka.          Kebaharuan :  Aplikasi Mobile pertama di papua : Meno Sidak Kanda merupakan aplikasi mobile pertama di papua yang dikhususkan untuk pengelolaan Ormas Integrasi data yang komprehensif : aplikasi ini mengintegrasi data ormas dari berbagai sumber,seperti kemnetrian dalam Negeri,kesbangpol Papua,dan Polres Mimika Fitur Pelaporan yang interaktif : Ormas dapat melaporkan secara berkala tentang kegiatan mereka secara berkala tentang kegiatan mereka melalui aplikasi,lengkap dengan foto dan dokuemntasi Sistem Peringtsn dini ; aplikasi ini dilengkapi dengan system peringatan dini untuk mengindentifikasi potensi konflik dan memberikan peringatan kepada Kesbangpol dan apparat keamanan. CARA KERJA APLIKASI MENO SIDAK KANDA Pengurus mendaftarkan Ormas melalui aplikasi Meno sidak Kanda Pengurus Mengisi data Orams dengan lengkap  dan benar : Nama Ormas Alamat Ormas Struktur kepengurusan Program kerja Sumber dana Setelah data lengkap Ormas akan diverifikasi  oleh kesbangpol Mimika Jika data sudah terverifikasi,ormas akan mendapatkan sertifikat pendaftaran dan terdaftar secara resmi di kesbangpol  

Tujuan aplikasi meno sidak kanda yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan organisasi dalam wilayah Mimika. Aplikasi ini juga bertujuan mengumpulkan dan menyimpan data terkait aktivias yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat,meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemantauan yang efektif,memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah daearh dan organisasi kemasyarakan,menyediakan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak berwenang. Aplikasi meno sidak kanda bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalaam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Bagi Ormas : Mempermudah pendaftaran,pelaporan,dan komunikasi dengan Kesbangpol.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Organisasi Bagi Kesbangpol : Mempermudah pemantauan dan pengawasan ormas,Meningkatkan efektifitas pencegahan konflik dan pemeliharaan kemanan daerah Bagi Masyarakat : Meningkatkan akses informasi tentang organisasi dan memperkuat rasa aman.Secara keseluruhan, aplikasi Meno Sidak Kanda merupakan langkah inovatif dari Kesbangpol Mimika untuk meningkatkan pengelolaan  organisasi masyarakat dan menciptkan lingkungan yang aman dan kondusif di daerah tersebut

Hasil  yang dirasakan dengan penerapan aplikasi meno sidak kanda adalah :  Pendaftaran Ormas yang Teratur Peningkatan Komunikasi Pemetaan Potensi Konflik Penegakan Hukum Meningkatkan rasa aman masyarakat

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan Bupati Mimika Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Mimika   PERMASALAHAN Permasalahan Makro Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Program: Pengelolaan program dan kegiatan sering kali tidak efisien dan efektif karena kurangnya koordinasi dan pengawasan yang memadai. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data: Pengambilan keputusan sering kali dilakukan tanpa dasar data yang akurat dan up-to-date.   Permasalahan Mikro Pelaporan dan Dokumentasi yang Tidak Terintegrasi: Banyaknya laporan dan dokumen yang tersebar di berbagai instansi membuat koordinasi dan sinkronisasi data menjadi sulit. Pemantauan Kinerja yang Tidak Konsisten: Kinerja program dan kegiatan sering kali tidak terpantau dengan baik sehingga sulit untuk mengetahui progres dan hambatan yang dihadapi. Kapasitas dan Sumber Daya Manusia yang Terbatas: Sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara manual.   ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Transformasi Digital dan Teknologi Informasi: Mendorong penggunaan teknologi canggih dalam sistem monitoring dan evaluasi, serta memastikan interoperabilitas dan keamanan data.   Isu Strategis Nasional Integrasi Data dan Sistem Informasi: Membangun sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat berkomunikasi dengan sistem informasi daerah seperti Simonev, serta memastikan keseragaman dan keselarasan data. Regulasi dan Kebijakan: Penyusunan regulasi yang mendorong penggunaan Simonev dan memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan data serta penggunaan teknologi dalam pemerintahan.   Isu Strategis Lokal Penerimaan dan Adopsi Teknologi oleh Pemerintah Daerah: Sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat daerah tentang manfaat dan penggunaan Simonev, serta pengembangan kebijakan lokal yang mendukung transformasi digital. Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah daerah di bidang teknologi informasi. Ketersediaan dan Keandalan Data: Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan validasi data, serta memastikan keandalan dan akurasi informasi yang dimasukkan ke dalam Simonev.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi SIMONEV Kabupaten Mimika Pengelolaan Data Manual: Data terkait program dan kegiatan pemerintah dikelola secara manual menggunakan dokumen kertas atau file spreadsheet yang tersebar di berbagai instansi; Kesulitan dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data secara real-time.  Koordinasi Antar Instansi Lemah: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pemantauan program. Belum adanya platform untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi antar instansi menyebabkan OPD kesulitan dalam berkolaborasi. Pengambilan Keputusan Tidak Berdasarkan Data Terkini: Keputusan sering diambil tanpa dasar data yang akurat dan terkini; Kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja program secara objektif dan tepat waktu.   Kondisi Setelah Adanya Inovasi SIMONEV Kabupaten Mimika Pengelolaan Data Digital dan Terintegrasi: Data program dan kegiatan pemerintah dikelola secara digital dan terintegrasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh semua instansi terkait; Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara real-time, meningkatkan efisiensi dan akurat. Dengan adanya SIMONEV data berupa laporan kinerja setiap program dan kegiatan dapat diakses secara cepat dan mudah. Koordinasi Antar Instansi Diperkuat: Sistem memungkinkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar instansi pemerintah daerah dikarenakan SIMONEV mampu mengakomodasi semua OPD termasuk BLUD untuk dapat berkolaborasi Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Keputusan diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini yang disediakan oleh sistem; Evaluasi kinerja program dilakukan secara objektif dan tepat waktu, memungkinkan perbaikan yang cepat dan tepat sasaran.   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Integrasi Data yang komprehensif Akses Real-Time dan Transparansi Data Penggunaan Teknologi Canggih Pelaporan dan Visualisasi Data yang Mudah Dipahami Automasi Proses dan Efisiensi Operasional   CARA KERJA INOVASI Tahapan dan bisnis proses SIMONEV Kasubag Program atau operator OPD membuka URL: https://emonev90.mimikakab.go.id. Kasubag Program atau operator OPD melakukan pemaketan pekerjaan berdasarkan jumlah program, jumlah kegiatan, jumlah sub kegiatan, jumlah paket, jumlah pagu, jumlah pagu yang digunakan dan sisa pagu pada setiap OPD. Setelah membuat pemaketan pekerjaan, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen progress paket dengan mengisi target fisik dan realisasi fisik setiap paket pekerjaan. Setelah itu, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen pelaksanaan paket dengan mengisi daftar uraian kolom yang tersedia seperti tanggal pelaksanaan, nomor SPMK, nomor kontrak, nilai kontrak, nama perusahaan, dsb. Kemudian kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen dokumen pendukung paket dengan cara mengupload file dokumen pendukung seperti foto sampul kontrak, foto realisasi fisik di lapangan, maupun foto kegiatan sosialisasi. Jika paket pekerjaan telah selesai, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan checklist pada menu paket telah selesai, mengisi tanggal penyelesaian dan nomor berita acara dan klik tombol simpan. Data yang telah diinput ke dalam SIMONEV dapat dimonitoring dan dievaluasi oleh bidang pengendalian Bappeda dan dapat dicetak dalam berbagai bentuk laporan seperti rekap jenis belanja, rekap realisasi fisik dan keuangan per program/kegiatan, laporan kinerja per program/kegiatan , laporan format monitoring meja tiap OPD untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi kepala OPD maupun kepala daerah.

TUJUAN INOVASI Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap data dan informasi mengenai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Memperkuat Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif melalui analisis data yang akurat dan real-time. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan hasil program melalui pemantauan yang lebih efisien dan evaluasi yang tepat waktu.

MANFAAT INOVASI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, program dan layanan pemerintah dapat ditingkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan. Efisiensi Operasional yang Lebih Baik: Otomatisasi proses monitoring dan evaluasi mengurangi beban kerja manual, meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang akurat dan analisis yang komprehensif mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, berdasarkan bukti nyata dan tren yang teridentifikasi.

DAMPAK INOVASI Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efektif: Optimalisasi penggunaan sumber daya melalui pemantauan dan evaluasi yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan tenaga kerja pemerintah daerah. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Penggunaan teknologi canggih dalam Simonev akan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam manajemen data dan analisis informasi. Peningkatan Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari pengguna akan mendorong inovasi dan perbaikan program yang terus-menerus, memastikan relevansi dan efektivitas jangka panjang.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah.  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Rendahnya Implementasi Kebijakan ·  Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah. ·  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. 3. ISU STRATEGIS ISU Global :  Pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari sistem kesehatan global karena kelompok-kelompok ini tergolong rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Secara global, organisasi seperti WHO, UNICEF, dan negara-negara melalui sistem kesehatan nasional telah menetapkan program prioritas untuk mereka. Gambaran umum kebijakan dan layanan yang diutamakan secara global untuk masing-masing kelompok: Ibu Hamil Pelayanan Antenatal (ANC): Kunjungan rutin minimal 4 kali selama kehamilan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, USG, imunisasi tetanus, dan suplemen zat besi. Persalinan Aman: Akses ke fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih. Pencegahan dan penanganan komplikasi: Termasuk preeklampsia, anemia, dan perdarahan pasca melahirkan. Pendidikan kesehatan ibu: Informasi tentang gizi, kebersihan, dan perawatan bayi baru lahir. 2. Bayi dan Balita Imunisasi dasar lengkap: Vaksinasi untuk mencegah penyakit seperti polio, campak, difteri, dan hepatitis B. Pemantauan tumbuh kembang: Menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) atau sistem serupa. Gizi: Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MP-ASI bergizi. Pencegahan dan penanganan stunting: Program gizi dan sanitasi. 3. Lansia Pelayanan geriatri: Pemeriksaan kesehatan rutin dan manajemen penyakit kronis (hipertensi, diabetes, jantung). Pelayanan rehabilitasi: Fisioterapi, terapi okupasi, dan dukungan psikososial. Perawatan jangka panjang: Rumah jompo, layanan home care, atau panti werdha. Pencegahan kecacatan dan isolasi sosial: Program komunitas lansia aktif dan sehat. 4. Penyandang Disabilitas Aksesibilitas layanan kesehatan: Fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani disabilitas. Rehabilitasi medis dan sosial: Termasuk terapi fisik, alat bantu (kursi roda, alat dengar), dan pelatihan keterampilan hidup. Hak atas pelayanan kesehatan yang inklusif: Berbasis pada Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Integrasi dalam program nasional: Tidak dipisahkan dari pelayanan umum, tapi disesuaikan kebutuhannya.   ISU Nasional :  Isu pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mencapai layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Isu Nasional terkait pelayanan kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:​ Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Bayi, dan Balita Kelompok ibu hamil, bayi, dan balita merupakan prioritas utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Masalah seperti kurangnya infrastruktur kesehatan, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan tenaga medis di daerah-daerah tersebut menghambat upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Kesehatan Lansia Jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan, dari sekitar 21,7 juta pada saat ini menjadi 40,9 juta pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai program, seperti Puskesmas Ramah Lansia dan Klinik Geriatrik di rumah sakit. Namun, tantangan dalam distribusi tenaga medis dan penyediaan fasilitas yang memadai masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi lansia. Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan inklusif, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak fasilitas kesehatan yang belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toilet yang ramah disabilitas atau aksesibilitas yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan untuk anak penyandang disabilitas juga masih terbatas, dengan kurangnya terapi yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Keterbatasan dalam RUU Kesehatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang ada saat ini dianggap belum secara komprehensif mencakup semua kelompok rentan. Kelompok seperti penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, serta mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Redefinisi kelompok rentan yang lebih inklusif diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan non-diskriminatif ISU Lokal Tingginya kunjungan masyarakat untuk berobat ke BLUD Puskesmas Karang Senang, setiap harinya rata – rata 130 – 150 Orang, terdiri dari pasien kelompok umum maupun Prioritas, Ibu Hamil, Bayi, Balita, usia lanjut, disabilitas yang menggunakan antrian umum dan waktu tunggu lama karena antrian tunggu berobat bersama dengan pasien Umum. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Sebelum adanya inovasi ini, antrian pasien memakan waktu ≥20 menit.  Kondisi Setelah Adanya Inovasi Dengan adanya inovasi ini, bisa memangkas waktu yang sebelumnya ≥20 menit menjadi ≤5 menit. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Inovasi ini memberikan pelayanan prioritas kepada pasien dengan kategori sebagai berikut:  Ibu Hamil; Bayi,  Balita; Lansia; dan  Penyandang Disabilitas. Pasien yang masuk kriteria prioritas tersebut di atas tidak perlu mengikut alur antrian pasien, tetapi langsung diarahkan ke Poli terkait untuk segera menerima pelayanan. 6. CARA KERJA INOVASI Pasien datang mengambil stiker antrian loket prioritas Petugas loket prioritas melakukan pendaftaran pasien dengan rekam medis elektronik Apabila ada pasien atau pengunjung yang termasuk kriteria prioritas, maka akan diarahkan langsung ke poli terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien non-prioritas mengikuti alur antrian secara loket umum.  

Sistem Antrian dan Pelayanan telah memprioritaskan Kelompok rentan dengan loket prioritas Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas menjadi cepat

Terlayaninya pasien prioritas Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan cepat.

Pasien dengan layanan prioritas mendapat layanan yang cepat sehingga mengurangi faktor kerentanannya.

RANCANG BANGUN Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan gizi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pokok Produk Lokal PERMASALAHAN Permasalahan Makro Permasalahan distribusi pangan meliputi sulit bersaingnya produk pangan lokal atas gempuran produk pangan yang masuk dari luar papua Meningkatnya harga sarana produksi pertanian (Saprodi Pertanian) menjadi keluhan utama, kebutuhan racun pembasmi penyakit/hama dan herbisida yang harganya terus melonjak, kelangkaan pupuk an organik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan petani dalam usaha taninya Kurangnya minat kaum muda milenial dalam menekuni usaha tani, menjadikan semakin banyaknya lahan baku pertanian menjadi lahan tidur yang tidak dapat memproduksi bahan pangan Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian pangan segar, lonjakan harga pangan menjadi tidak realistic yang mengakibatkan meningkatnya inflasi daerah. Permasalahan Mikro/Khusus meliputi : Masyarakat Orang Asli Papua, menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Permasalahan ini menghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi khususnya di Mimika : 1. Akses Pasar yang terbatas : Keterpencilan : Kampung-kampung di Mimika seringkali terletak didaerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga petani dan nelayan kesulitan mengangkut hasil panen mereka kepasar Kurangnya Infrastruktur : Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai di Mimika, terutama didaerah pegunungan, menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan memperlambat distribusi hasil panen Minimnya pasar Tradisional : di Mimika, pasar trandisional yang tersedia tidak memadai untuk menampung hasil panen yang melimpah dari masyarakat 2. Persaingan dengan Produk Impor dan Lokal : Produk Impor yang lebih murah : Produk impor, seperti beras, ayam dan daging, seringkali lebih murah dibandingkan produk lokal sehingga sulit bagi petani dan nelayan Mimika untuk bersaing Kurangnya branding dan promosi : Produk lokal Mimika seringkali tidak memiliki branding dan promosi yang baik, sehingga kurang dikenal oleh konsumen di Mimika dan daerah lainnya Kualitas produk yang tidak konsisten : Kualitas produk lokal Mimika, seperti sayur dan buah, seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen enggan untuk membelinya ISU STRATEGIS GLOBAL Melanesia, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang, menghadapi tantangan unik dalam sektor pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim Kenaikan permukaan laut : Ancaman terhadap lahan pertanian pesisir Perubahan pola curah hujan : mengganggu siklus tanam dan hasil panen Peningkatan suhu : mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama penyakit. 2. Keamanan Pangan Ketergantung pada impor : Banyak negara Melanesia mengimpor sebagian besar pangan, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global Malnutrisi : Tingkat malnutrisi masih tinggi dibeberapa negara, terutama pada anak-anak Pertumbuhan penduduk : Peningkatan populasi meningkatkan tekanan pada produksi pangan lokal 3. Deforestasi dan Degradasi Lahan Pengurangan lahan pertanian : Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan besar mengancam ketahanan pangan Erosi Tanah : Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. 4. Hama dan Penyakit Tanaman Penyebaran hama dan penyakit baru : Perubahan iklim dan globalisasi mempermudah penyebaran organisme pengganggu tanaman Kerugian ekonomi : Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani 5. Infrastruktur Pertanian Kurangnya infrastruktur : Jalan, Irigasi dan penyimpanan pasca panen yang buruk menghambat efisiensi pertanian Keterbatasan akses pasar : sulit bagi petani untuk membawa produk ke pasar yang lebih luas 6. Sumber Daya Manusia Keterampilan pertanian yang terbatas : Banyak petani memiliki pengetahuan pertanian tradisional yang terbatas Migrasi pemuda : Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja pertanian 7. Kebijakan Pertanian  Kebijakan yang tidak konsisten : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu sektor pertanian Dukungan pemerintah yang terbatas : Investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan pertanian seringkali tidak memadai 8. Globalisasi dan Perdagangan Persaingan dengan produk impor : Produk pertanian impor dapat menekan harga produk lokal Ketergantungan pada pasar global : Fluktuasi harga komodtas global dapat mempengaruhi pendapatan petani NASIONAL Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan agraris, sangat rentan terhadap isu-isu global ketahanan pangan. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim 2. Fluktuasi Harga Pangan Global 3. Hama dan Penyakit Tanaman 4. Persaingan Global 5. Ketahanan Energi 6. Pertumbuhan Penduduk 7. Ketimpangan Sosial Ekonomi LOKAL Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah )RPJMD) Kabupaten Mimika yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa isu utama dimana terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1. Stunting diatas rata-rata Nasional       Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi dan tugas Intervensi gizi sensitif melalui gerakan pertanian keluarga (Family Farming) yang dharapkan keluarga beresiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) secara Nasional Kabupaten Mimika termasuk baik dengan nilai 81,83  namun memiliki kampung rentan rawan pangan sebanyak 30% masih perlu diturunkan sesuai standar target nasional sebanyak 13% 3. Kabupaten Mimika masih tercatat inflasinya masih diatas rata-rata nasional, bahkan provinsi papua tengah secara nasional provinsi papua tengah sempat menjadi tertinggi secara nasional 4. Pencegahan Polio untuk Provinsi Papua Tengah, sesuai rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan masih cukup tinggi Dengan uraian diatas melalui peningkatan sistem manajemen ketersediaan dan distribusi pangan yang kuat akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. METODE PEMBAHARUAN Kondisi awal sebelum inovasi diterapkan : Sebelum adanya inovasi SIMACEMUDA, Masyarakat dalam hal ini masyarakat OAP memasarkan hasil produk pertanian mereka dengan menjual pada :  Pasar Sentral Jalan Hasanuddin  Pasar SP2 Jalan Cendrawasih  Median Jalan-Jalan Bhayangkara (Bahu Jalan)  Bundaran SP2 Jalan Cenderawasih (diatas trotoar) Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 400 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Kondisi setelah inovasi diterapkan : Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling  dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda. Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan dan keunikan inovasi manajemen pemasaran ini adalah layanan bagi petani, peternak, nelayan OAP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka adalah : Kecepatan Pelayanan karena Tim Toko Tani mempunyai pelayanan menjemput komoditas yang akan dipasarkan oleh petani langsung kekebun budidaya Mudah dan Murah, diharapkan petani merasa dimudahkan dan difasilitasi pemasaran hasil taninya sebagai ucapan syukur atas panen yang melimpah, Masyarakat Kota Timika sebagai Konsumen akan mencintai produk petani/peternak/nelayan Orang Asli Papua karena diinterfensi dengan harga subsidi berdasarkan Peraturan Bupati Aman, Konsumen dengan kita memberikan dan memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal akan meningkatkan pola konsumsi Masyarakat melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) CARA KERJA INOVASI Alur Kerja Inovasi SIMACEMUDA, yaitu : 1. Petani, Peternak, Nelayan yang mempunyai produk yang akan dijual menghubungi karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia 2. Karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia akan menjemput kelahan 3. Tim Pemasaran akan melakukan negosiasi harga dengan mempertimbangkan sesuai kualitas komoditas dan panel harga pangan harian dipasar 4. Tim Pemasaran menetapkan harga subsidi dan 5. Komoditas siap dipasarkan melalui Toko Tani Indonesia, Kios Pangan keliling, Penjualan lewat FB dan Menu Simacemuda pada Web. Sikepang

TUJUAN INOVASI Memudahkan petani/peternak/nelayan dalam pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya beli warga masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan waktu yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal

MANFAAT INOVASI Pendapatan Petani akan meningkat melalui hasil penjualan produk pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi dan resiko produk tidak laku terjual Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk berjualan dipasar  

DAMPAK INOVASI Petani akan lebih bersemangat dalam usaha pertanian yang memiliki pasaran yang lebih pasti dan tetap serta petani memiliki waktu yang lebih efisien, sehingga menurunnya angka kemiskinan ekstrim  

Sampah di sekolah belum terkelola dan kurangnya edukasi lingkungan bagi siswa.

Meningkatkan kesadaran 3R (reduce, reuse, recycle) di lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah lebih bersih dan siswa terlatih pengelolaan sampah.

Program bank sampah sekolah dengan pencatatan digital dan edukasi lingkungan hidup.

Integrasi bank sampah dengan pencatatan digital yang belum umum di SD setempat.

Program siap dijalankan dengan koordinator siswa dan guru pendamping.

-

70% siswa aktif menabung sampah dalam 6 bulan pertama.

Keberlanjutan melalui integrasi kurikulum muatan lokal dan kemitraan bank sampah.

Minat baca siswa rendah dan akses literasi digital terbatas di sekolah dasar.

Meningkatkan minat baca dan kemampuan TIK siswa sekolah dasar.

Siswa lebih aktif belajar dan guru lebih mudah memantau progres.

Program literasi digital berbasis aplikasi pembelajaran interaktif untuk siswa SD.

Metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang belum banyak diterapkan di sekolah setempat.

Platform siap diimplementasikan di 6 kelas dengan modul terstruktur.

-

85% siswa kelas 4–6 aktif menggunakan platform dalam 3 bulan pertama.

Program direncanakan berkelanjutan dengan pelatihan guru tahunan.

-

Tujuan — memvalidasi perhitungan nilai indikator pada sistem SIRIDA.

Manfaat — referensi internal tim pengembang dan administrator.

Rancang bangun — data dummy untuk pengujian modul IGA dan penilaian bobot.

-

-

-

-

-

-

1. Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. 2. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika. 3. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

DASAR HUKUM 1. Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 2. Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government 3. UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. 4. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 5. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 6. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 7. Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 8. Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi 9. Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. 2. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. 3. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. 2. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 3. ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Aplikasi SIPOLI berbasis android, bisa diakses langsung oleh masyarakat dari mana saja,kapan saja. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi SIPOLI dapat digunakan dimana saja dan kapan saja dan juga bisa melakukan pendaftaran online 3 hari sebelumnya. Dengan adanya aplikasi tersebut pelayanan pendaftaran rawat jalan menjadi mudah dan cepat diantaranya dapat mengurangi antrian di loket pendaftaran manual. CARA KERJA INOVASI 1. Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI 2. Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi 3. Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli 4. Pasien selesai mendaftar.

-

-

-

-

-

PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau ITAX: Sulitnya proses melacak pembayaran pajak secara real-time, sehingga Pendapatan daerah tidak dapat dipantau secara efektif, dan potensi kebocoran pendapatan meningkat. Wajib pajak tidak memiliki akses langsung untuk melihat riwayat dan status pajaknya, sehingga Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Data SKPD dan dokumen lainnya masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga berdampak Risiko kehilangan data akibat kerusakan/kehilangan dokumen dan keterbatasan ruang penyimpanan. Banyak tenaga dan waktu dihabiskan untuk kegiatan administratif berulang, sehingga berdampak Kurang optimalnya kinerja pegawai dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Tidak ada sistem terintegrasi yang mempermudah pembuatan laporan SKPD secara otomatis, sehingga berdampak Proses pelaporan memakan waktu dan hasilnya kurang akurat.   ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau ITAX, Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Aplikasi harus mampu terhubung dengan sistem lain seperti BPKAD, dan Bank Daerah. Perlunya kesamaan data objek/subjek pajak agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan data. Pelayanan kepada wajib pajak Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum (user friendly), dan Sistem harus mendukung transparansi proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

ITAX PAD merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dengan tujuan membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

Dengan adanya aplikasi ini, petugas tidak perlu input manual melainkan bisa mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online yang mana data PAD tersebut nantinya akan diproses oleh sistem, yang meliputi kebutuhan Sembilan pajak daerah yaitu, hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, burung walet, reklame, dan mineral.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   METODE PEMBAHRUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau ITAX ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, penerbitan, dan distribusi SKPD. Semua aktivitas terekam dan dapat ditelusuri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau ITAX menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik.  CARA KERJA INOVASI Cara kerja dari inovasi Aplikasi Pajak atau i Tax pada bidang pajak, Login Petugas login untuk autentikasi user sebelum mengakses aplikasi itax PAD, Pendaftaran petugas melakukan pendaftaran berkas PAD, manajemen data seperti update, hapus dan juga melihat status data berkas yang diajukan, Perekaman petugas melakukan perekaman pada data pendaftaran dari sembilan jenis pajak. Dalam tahapan Perekaman ini, admin dapat memproses data self dan official dari berkas PAD yang diajukan, Lihat pada bagian ini admin dapat melihat data yang telah selesai dilakukan yaitu data pengawasan dan riwayat. setelah tahapan ini semua berkas yang diajukan akan tersimpan dan bisa dilihat baik itu untuk mengeluarkan cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau surat teguran. Cetak Modul ini digunakan untuk mencetak berkas hasil output dari aplikasi itax PAD seperti Perekaman, Pengawasan, Buku Kendali, Kartu Data, BPPS.

Aplikasi perpajakan pertama di Provinsi Papua Tengah

Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau ITAX bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data

-

i Tax telah mendorong pendataan Wajib Pajak di daerah sehingga mendorong realisasi peningkatan PAD Kabupaten Mimika 

i Tax akan dikembangkan dengan menggabungkan pajak dan retribusi dari OPD-OPD Pemungut

PERMASALAHAN  a. Permasalahan Makro  Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah: Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah mengakibatkan proses administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan.  Belum optimalnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan arsip keuangan: sebagian besar proses arsip masih bersifat manual, yang memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, dan meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan serta lemahnya akurasi data. Kurangnya standarisasi dan pengendalian mutu dokumen keuangan: hal ini memengaruhi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan daerah.  b. Permasalahan Mikro  Belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ): Arsip keuangan masih banyak dikelola secara manual dalam bentuk fisik. Penyimpanan seperti ini rentan rusak (sobek, pudar, terkena air, atau terbakar) dan tidak memiliki salinan digital sebagai cadangan.  Lambatnya penyelesaian laporan akhir tahun: Proses penyusunan laporan memakan waktu lama karena dokumen pendukung sulit ditemukan dengan cepat. Mekanisme pencarian yang masih manual menghambat ketepatan waktu pelaporan.  Kurangnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan: Dokumen pertanggungjawaban sering tidak lengkap akibat lemahnya koordinasi serta belum adanya sistem pengingat atau verifikasi digital untuk memastikan kelengkapan sebelum pelaporan.

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ) agar tersimpan dengan aman, rapi, dan mudah ditemukan.  Memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan akhir tahun melalui sistem pencarian dan pengolahan data yang cepat dan terintegrasi.  Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.

MANFAAT INOVASI  Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.  Menghemat waktu kerja pegawai dalam mengumpulkan dokumen pendukung serta mempercepat proses penyusunan laporan karena data dapat diakses dengan cepat dan akurat.  Terlengkapinya dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan meningkatkan akuntabilitas.

METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi SIDAK  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) belum berbasis web/Manual.  Sulitnya mencari arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Dokumen tercecer dan tidak ditemukan saat pemeriksaan BPK/Inspektorat. Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan belum tertata dengan baik sehingga menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.  Penatausahaan arsip masih kurang karena terbatasnya SDM yang mengarsipkan dokumen.  b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi SIDAK  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) berbasis web.  Mudah pencarian arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Dokumen tidak tercecer dan mudah ditemukan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan akan tertata dengan baik sehingga tidak menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.  Tersedianya aplikasi arsip dan dokumen keuangan akan mengotimalkan penatausahaan arsip meskipun SDM masih terbatas.   CARA KERJA INOVASI  Tahapan dan bisnis proses SIDAK  Input: Dokumen/arsip keuangan discan dan diunggah ke sistem digital.  Penyimpanan: Dokumen tersimpan dalam database terpusat dengan sistem backup otomatis.  Akses: Pengguna yang berwenang dapat mencari dan melihat dokumen melalui dashboard.  Monitoring: Tersedia log aktivitas untuk memantau penggunaan dokumen dan arsip. Output: Dokumen/arsip dapat diunduh/dicetak jika diperlukan (dengan hak akses tertentu).

KEBAHARUAN/KEUNIKAN/KEASLIAN Spesifik untuk dokumen keuangan: Berbeda dengan aplikasi kearsipan umum, SIDAK diarahkan khusus untuk mengelola dokumen keuangan: SPM, SP2D, SPJ Kebaharuan pada integrasi alur kerja pelaporan: SIDAK tidak hanya menyimpan arsip, tetapi juga membantu mempercepat penyusunan laporan akhir tahun dan memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Sesuai dengan tren digitalisasi pemerintahan (SPBE): mendukung program nasional SPBE dengan pendekatan paperless dan green office

KEUNGGULAN Integrasi Data yang komprehensif Terintegrasi: Satu pintu pengelolaan dokumen dan arsip keuangan.  Berbasis digital: Mendukung sistem paperless dan SPBE.  Pencarian cepat dan efisien: Menggunakan database digital.  Keamanan data: Sistem backup dan otorisasi akses.  Transparansi dan akuntabilitas: Dokumen terdokumentasi dengan rapi dan mudah diaudit.  Ramah lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (green office). Mendukung Kecepatan Pelaporan dan Kelengkapan Dokumen: Mempercepat penyusunan laporan akhir tahun dan memastikan kelengkapan SPJ sesuai standar pemeriksaan.

-

Bagi penerima manfaat, inovasi SIDAK memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Melalui sistem ini, penerima manfaat dapat memastikan bahwa seluruh dokumen SPJ telah sesuai format dan standar yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko ketidaklengkapan saat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan adanya inovasi SIDAK, dokumen yang sudah diinput oleh operator dapat diakses kembali dengan cepat ketika diperlukan, tanpa harus mencari secara manual di arsip fisik. Dengan demikian, inovasi ini sangat membantu dalam mempercepat penyusunan laporan, meningkatkan akurasi data pertanggungjawaban, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

TINGKAT KEBERLANJUTAN Integrasi dengan aplikasi keuangan daerah lainnya (misalnya SIMDA Keuangan dan SIPD) Penambahan fitur-fitur terbaru dari SIDAK Perlu diperluas ke unit kerja lain agar terjadi integrasi lintas OPD

Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi 33 anggota DPRD Kabupaten Mimika menghadapi masalah riil di internal Perangkat Daerah, terutama terkait pengaturan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah. Jumlah anggota DPRD yang banyak, disertai padatnya aktivitas para dewan menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih kegiatan. Hal ini disebabkan karena: kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD belum tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas.   ISU STRATEGIS   Seiring dengan sifat pekerjaan yang melibatkan interaksi lintas daerah dan kegiatan monitoring di lapangan, Anggota dewan dan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika seringkali melakukan perjalanan dinas dengan volume yang cukup tinggi, sehingga memerlukan sistem yang terstruktur untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perjalanan dinas dengan efisien.  Kebutuhan akan perencanaan perjalanan dinas yang cukup tinggi dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak, jadwal yang ketat, dan tujuan yang beragam, sehingga diperlukan sistem yang dapat mengatur dan mengontrol perencanaan perjalanan dinas khususnya dari segi administrasi (efisiensi).  Dalam konteks pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas merupakan aspek yang penting, sehingga adanya aplikasi perjalanan dinas (SIMAKS) dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait perjalanan dinas dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD menyediakan sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas.

Meningkatnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD sehingga terhindar dari tumpang tindih waktu pelaksanaan kegiatan Tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas sehingga menghemat waktu dalam hal administrasi pengurusan dokumen perjalanan dinas, mulai dari SPT, SPPD hingga SPJ bukti dan LPJ akhir 

DASAR HUKUM  : UU 23 TAHUN 2014 pasal 149 ayat 1 PP 18 TAHUN 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasih Pimpinan dan Anggota DPRD PP 12 TAHUN 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERBUP 32 TAHUN 2021 tentang perjalanan dinas bagi DPRD Mimika   METODE PEMBAHARUAN  Sebelum adanya inovasi Sebelum adanya inovasi, perencanaan dan pengajuan perjalanan dinas anggota DPRD dan pendamping dari staf Setwan dilakukan secara manual sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan dewan.  Setelah adanya inovasi  Untuk mengurangi ketergantungan pada proses administrasi manual, mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan perjalanan dinas maka dibuatlah aplikasi SIMAKS (SISTEM INFORMASI MANAGEMENT KEUANGAN SETWAN). Aplikasi ini memberikan kontrol yang lebih baik atas kegiatan perjalanan dinas, termasuk pengeluaran yang terkait dengan transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya, sehingga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan aplikasi SIMAKS, tingkat penatausahaan keuangan di SETWAN mengalami perbaikan signifikan, dimana terjadi penurunan temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan SETWAN dan DPRD sebesar 80%. Bahkan tidak terjadi lagi tumpang tindih perjalanan dinas setelah aplikasi ini dijalankan di tahun 2023. CARA KERJA INOVASI   Anggota dewan yang hendak melakukan perjalanan dinas akan mendapat disposisi dari pimpinan  Anggota dewan tersebut menghubungi operator SIMAKS untuk memvalidasi data dewan tersebut untuk pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online.  Jika pada system tersebut berwarna hijau anggota dewan tersebut diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Jika berwrna merah maka anggota dewan tersebut belum bisa melakukan perjadin karena masih berada dalam perjadin sebelumnya.  Setelah melaksanakan perjalanan dinas, bukti perjalanan berupa tiket, bill hotel diserahkan kepada operator SIMAKS untuk diinput dan menjadi SPJ pada Bagian Keuangan. Laporan dapat diprint sesuai kebutuhan

Merupakan aplikasi pertama di Mimika yang dapat merencanakan, mengajukan usulan dan menyetujui usulan perjalanan dinas, serta mendokumentasikan pelaporan perjalanan dinas dalam 1 sistem informasi yang dapat diakses secara online.  

otomatisasi proses perencanaan, pengajuan, persetujuan dan pelaporan perjalanan dinas  pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online berupa sistem informasi berbasis WEB yang dapat diakses secara online  adanya pengarsipan digital dokumen-dokumen perjalanan dinas  sehingga sangat menghemat waktu dalam pembuatan SPJ dan  Laporan Pertanggungjawaban memberikan laporan secara real-time terhadap anggaran, pengeluaran dan laporan keuangan terkait perjalanan dinas

-

Aplikasi SIMAKS telah memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan tugas kedinasan pada lingkup Sekretariat Dewan. Produk yang dihasilkan adalah SPT dan SPPD online yang diterbitkan melalui sistem sehingga telah mencegah tumpang tindih kegiatan bagi 35 orang anggota DPRD dan 85 ASN Sekretariat DPRD. Dalam 3 tahun penerapan inovasi ini, sebanyak 1.901 SPT online telah terbit. Dan berdasarkan hasil audit BPK, tidak ada temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD. Hasil positif ini berkontribusi terhadap pencapaian Opini BPK WTP bagi Pemerintah Kabupaten Mimika.

Saat ini, pengajuan perjalanan dinas anggota DPRD diajukan melalui aplikasi SIMAKS oleh Operator. Pengembangan selanjutnya aplikasi berbasis web ini dikembangkan juga pada versi Android sehingga dapat lebih mudah dioperasikan oleh anggota DPRD yang bersangkutan untuk pengajuan perjalanan dinas. Dengan demikian para anggota DPRD dapat dengan mudah melihat agenda kegiatannya dan realisasi dari kegiatan-kegiatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam menunjang tugas pokok dan fungsi suatu instansi, lembaga maupun organisasi, pengelolaan arsip menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam proses penataan dan pemeliharaannya. Penataan dan pemeliharaan arsip yang baik sangat menentukan ketepatan waktu  proses pencarian arsip yang tersimpan. Arsip harus di kelola dengan baik, karena arsip merupakan catatanrekaman kegiatan atau sumber informasi yang dibuat oleh  instansi, lembaga, maupun organisasi dalam  rangka  pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu pengelolaan arsip merupakan salah satu tugas penting dari suatu instansi, lembaga, maupun organisasi, karena dengan pengelolaan tata kelola arsip yang baik maka akan mudah juga untuk diperoleh kembali apabila suatu waktu dibutuhkan. Dalam suatu organisasi, surat menyurat merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan tujuan organisasi. Demikian halnya dengan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang merupakan unsur penunjang pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Mimika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum, tentunya tidak lepas dari urusan surat menyurat.  Dalam konteks birokrasi, seperti Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika kegiatan yang berkaitan dengan surat konvensional seringkali menemukan kendala, seperti proses yang memakan waktu lama dan perlu menyiapkan anggaran yang mungkin saja kurang efisien, dokumentasi yang memakan ruang dan rumit, resiko penomoran surat ganda, bahkan resiko pemalsuan surat atau surat palsu dan kerusakan surat yang semakin tinggi, serta sering kali menyulitkan apabila dibutuhkan saat mendesak.  Saat ini kondisi arsip di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika belum tertata dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kurang memadai dan pengelola arsip kurang kompeten dalam penataan arsip sehingga arsip masih ada yang tercecer dan sulit ditemukan dalam waktu yang singkat saat dibutuhkan. Keberadaan dokumen arsip sangat penting bagi kegiatan instansi karena berfungsi sebagai pertanggungjawaban instansi terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengambilan keputusan, karena itu diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang baik, tentunya akan mempunyai resiko yang besar terutama masalah keamanan dan kerahasiaan dokumen instansi yang mudah bocor atau di curi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, tentu saja dalam hal ini banyak instansi dirugikan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka  akan dilakukan suatu terobosan yaitu dengan menyediakan inovasi “Pondok Arsip pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika” dimana Pondok Arsip adalah memiliki ruangan tersendiri yang khusus untuk menyimpan arsip agar terjaga keamanannya, sehingga suatu saat jika dibutuhkan akan dengan mudah untuk menemukannya karena arsip telah tersusun rapi dalam pondok arsip, dengan adanya terobosan ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan dapat meningkatkan pelayanan umum di bidang surat menyurat, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

TUJUAN INOVASI Implementasi Pondok Arsip bertujuan untuk : Tertatanya arsip pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dengan sasaran tersedianya Pondok Arsip sebagai wadah penempatan arsip yang telah tertata Tersedianya pegawai yang kompeten dalam kearsipan  Terwujudnya pelayanan kearsipan yang prima dengan sasaran terlaksananya penerapan system pengelolaan surat menyurat

MANFAAT INOVASI Lahirnya Pondok Arsip di bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika memiliki manfaat internal dan eksternal yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya:   Manfaat Internal 1. Pengelolaan Arsip yang Lebih Baik:    Pondok Arsip akan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di lingkungan Bagian Umum Setda Mimika. Arsip yang terorganisir dengan baik memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen penting. 2. Peningkatan Produktivitas:    Dengan sistem pengarsipan yang terstruktur, pegawai dapat lebih cepat menemukan dokumen yang dibutuhkan, sehingga waktu yang biasanya terbuang untuk mencari arsip dapat dihemat. 3. Keamanan Dokumen :    Sistem pengarsipan yang baik dapat melindungi dokumen dari kerusakan fisik dan kehilangan, serta memastikan bahwa informasi sensitif terjaga dengan aman. 4. Kapasitas Penyimpanan :    Pondok Arsip memungkinkan pengelolaan ruang penyimpanan yang lebih efisien, mengurangi penumpukan dokumen yang tidak perlu dan memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia.    Manfaat Eksternal 1. Transparansi dan Akuntabilitas :    Dengan sistem pengarsipan yang baik, Setda Mimika dapat lebih transparan dalam menyediakan akses informasi kepada publik. Ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. 2. Pelayanan yang Lebih Efisien :    Sistem pengarsipan yang efisien dapat mempercepat proses pelayanan, seperti permintaan dokumen atau informasi lainnya, sehingga meningkatkan . 3. Kolaborasi yang Lebih Baik :    Dengan arsip yang tertata rapi, kolaborasi antar instansi pemerintahan atau dengan pihak lain dapat dilakukan lebih efektif karena memiliki akses ke dokumen dan informasi yang relevan.   Dengan adanya Pondok Arsip, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan baik bagi internal Bagian Umum maupun Instansi lainnya.

  DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Tata Naskah Dinas;   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;   Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Noreg Perda Kab. Mimika Prov. Papua Tengah; 12/2023);   Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 43 Tahun 2023 Tentang      Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah    Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023;   DPA SKPD Nomor 4-01.01.010 Bagian Umum dan Perlengkapan    Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.   PERMASALAHAN 1. Alasan Makro : Permasalahan Kearsipan Secara Makro Kurangnya Kesadaran & Budaya Arsip Banyak pegawai menganggap arsip hanya sekadar dokumen biasa, bukan aset penting negara. Arsip sering diabaikan, bahkan dibuang sebelum waktunya. Keterbatasan Fasilitas & Infrastruktur Ruang penyimpanan arsip terbatas, belum sesuai standar (suhu, kelembapan, keamanan). Arsip rentan rusak akibat kelembapan, rayap, atau bencana (banjir/kebakaran). SDM Kearsipan Terbatas Jumlah arsiparis yang tersertifikasi masih sedikit dibanding kebutuhan. Banyak pengelola arsip tidak memiliki latar belakang atau pelatihan kearsipan. Ketidakteraturan Tata Kelola Arsip Belum semua instansi memiliki SOP kearsipan yang jelas. Arsip sering tercecer, sulit dicari kembali, bahkan hilang. Risiko Hilangnya Arsip Sejarah & Vital Arsip penting (misalnya: tanah, aset negara, sejarah daerah) banyak yang hilang atau rusak. Menyebabkan sengketa hukum, kerugian negara, dan hilangnya identitas budaya. 2. Alasan Mikro :     Permasalahan Kearsipan Secara Mikro (Bagian Umum Setda Mimika) Arsip Belum Terorganisir dengan Baik Banyak dokumen penting belum diklasifikasi sesuai kaidah kearsipan. Arsip masih bercampur antara yang aktif, inaktif, dan statis. Keterbatasan Ruang & Fasilitas Penyimpanan Ruang arsip belum sepenuhnya memenuhi standar suhu, kelembapan, dan keamanan. Beberapa arsip masih ditumpuk di ruang kerja pegawai. SDM Pengelola Arsip Terbatas Pengurus barang/arsip merangkap tugas lain, sehingga fokus terbagi. Belum semua staf memahami regulasi & teknik kearsipan modern. Proses Layanan Arsip Belum Efisien Waktu pencarian arsip relatif lama (bisa lebih dari 30–60 menit). Keamanan Arsip Masih Rentan Arsip fisik rawan rusak (kelembapan, rayap, debu). Kontrol akses arsip masih lemah, sehingga ada risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Belum Ada SOP yang Konsisten Diterapkan Prosedur pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip belum seragam. Masih ada ketergantungan pada kebiasaan lama pegawai. Kurangnya Dukungan Anggaran Program pengelolaan arsip sering tidak diprioritaskan dalam APBD. Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas arsip sering terkendala dana.   ISU STRATEGIS  Pengarsipan merupakan elemen kunci dalam manajemen informasi yang memiliki dampak strategis bagi organisasi. Berikut adalah beberapa poin strategis penting terkait pengarsipan :   Isu Strategis Global Digitalisasi dan Keamanan Arsip Digital Tren global mengarah pada digital archive. Tantangannya adalah keamanan data, perlindungan privasi, serta potensi cyber attack terhadap arsip digital negara. Pelestarian Arsip sebagai Warisan Dunia UNESCO mendorong negara menjaga arsip penting sebagai warisan peradaban. Hilangnya arsip berarti hilangnya memori kolektif manusia.   Isu Strategis Nasional (Indonesia) Lemahnya Budaya Tertib Arsip di Pemerintahan Banyak instansi belum patuh regulasi (UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) peraturan pelaksannya seperti PP No. 28 Tahun 2012 dan berbagai peraturan dari Arsip Nasional Repubplik Indonesia (ANRI) yang juga terus diperbaharui. Arsip vital sering hilang/tercecer sehingga menghambat akuntabilitas publik. Ketimpangan Kapasitas & Infrastruktur Antar Daerah Arsiparis masih minim jumlahnya. Tidak semua daerah punya depo arsip sesuai standar, sehingga pengelolaan arsip berbeda kualitas antar wilayah.   Isu Strategis Lokal (Kabupaten Mimika) Pengelolaan Arsip Belum Optimal & Terintegrasi Arsip masih tersebar di berbagai unit kerja, belum ada integrasi dengan sistem informasi digital. Pencarian arsip sering lambat, pelayanan publik jadi terhambat. Keterbatasan SDM & Sarana Prasarana Kearsipan Jumlah tenaga khusus arsip masih minim, mayoritas pegawai merangkap tugas lain. Ruang arsip terbatas, rawan kerusakan fisik (kelembapan, rayap, debu).   Kesimpulan Pengelolaan arsip merupakan isu strategis di berbagai level, baik global, nasional, maupun lokal. Secara global, tantangan utama terletak pada proses digitalisasi dan keamanan arsip digital, serta kewajiban menjaga arsip sebagai warisan dunia. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi lemahnya budaya tertib arsip serta ketimpangan kapasitas dan infrastruktur antar daerah, meskipun regulasi sudah tersedia. Sementara secara lokal, khususnya di Kabupaten Mimika, permasalahan yang muncul lebih nyata: keterbatasan ruang dan sarana penyimpanan, minimnya SDM khusus arsip, belum adanya integrasi sistem, serta rendahnya alih media digital.   Keseluruhan isu tersebut menunjukkan bahwa arsip adalah aset strategis negara yang berperan menjaga memori kolektif, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung transparansi pelayanan publik. Inovasi Pondok Arsip hadir sebagai solusi nyata di tingkat lokal untuk menjawab permasalahan pengelolaan arsip, sekaligus berkontribusi terhadap agenda nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendukung komitmen global dalam pelestarian arsip sebagai warisan peradaban.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum 1. Pengelolaan Dokumen yang Tidak Terorganisir Kondisi : Dokumen sering disimpan secara tidak teratur. Arsip-arsip tersebar di berbagai tempat tanpa sistem pengelolaan yang baik dan benar. Dampak : Sulit untuk menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. Potensi kehilangan dokumen penting meningkat, terutama yang disimpan dalam kondisi yang tidak memadai. 2. Ruang Penyimpanan yang Terbatas dan Tidak Memadai Kondisi : Keterbatasan ruang penyimpanan, yang memaksa penggunaan ruang kerja atau tempat yang tidak sesuai sebagai area penyimpanan dokumen. Dampak : Penumpukan dokumen di tempat yang tidak aman dapat menyebabkan kerusakan fisik pada dokumen, risiko kebakaran, basah atau akses tidak sah. 3. Keamanan dan Kerahasiaan yang Lemah Kondisi : Dokumen, terutama yang bersifat rahasia atau sensitif, sering tidak dilindungi dengan baik. Akses tidak sah bisa terjadi karena kurangnya kontrol akses dan sistem keamanan. Dampak : Kebocoran informasi atau akses oleh pihak yang tidak berwenang bisa merugikan organisasi, baik dari sisi hukum maupun reputasi. 4. Inefisiensi dan Waktu Tunggu yang Panjang Kondisi: Proses pencarian dan pengambilan dokumen memakan waktu lama, karena kurangnya sistem katalogisasi dan indeksasi yang baik. Dampak: Waktu yang dihabiskan untuk mencari dokumen yang hilang atau salah tempat serta mengganggu produktivitas kerja dan dapat memperlambat proses pelayanan.   Kondisi Setelah Adanya Inovasi "Pondok Arsip" 1. Pengelolaan Dokumen yang Terorganisir dan Terpusat Kondisi: "Pondok Arsip" menyediakan sistem pengelolaan dokumen yang terstruktur dengan baik. Dokumen disimpan secara sistematis dalam satu lokasi pusat. Dampak: Peningkatan efisiensi dalam pencarian dan akses dokumen, dengan sistem katalogisasi dan indeksasi yang memudahkan pemetaan dan pelacakan arsip. Kemungkinan kehilangan dokumen sangat berkurang. 2. Peningkatan Kapasitas dan Kondisi Penyimpanan Kondisi: Fasilitas "Pondok Arsip" dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang memadai dan terstandarisasi, yang dirancang khusus untuk menjaga kondisi dokumen. Dampak: Dokumen disimpan dalam kondisi optimal yang melindungi dari kerusakan fisik, kelembapan, atau hama. Ruang penyimpanan yang memadai juga memungkinkan penyimpanan jangka panjang. 4. Efisiensi Operasional dan Waktu Respons yang Lebih Cepat Kondisi : Dengan sistem pengarsipan yang terorganisir, pencarian dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dampak : Proses pelayanan menjadi lebih cepat, karena waktu tunggu untuk menemukan dokumen yang diperlukan berkurang. Produktivitas kerja meningkat.   Kesimpulan Inovasi "Pondok Arsip" membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dokumen, dari kondisi yang tidak terorganisir, tidak aman, dan inefisien, menjadi sistem yang terstruktur, aman, dan efisien. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan operasional internal organisasi, tetapi juga berdampak positif pada tata kelola pemerintahan daerah, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan keberlanjutan serta pelestarian dokumen penting.   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pondok Arsip menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya solusi unggul dalam pengelolaan dokumen dan arsip. Berikut adalah beberapa kebaharuan dan keunggulan utama dari sistem ini: 1. Sistem Pengelolaan Terpusat dan Terstruktur Kebaharuan: Sentralisasi Dokumen: "Pondok Arsip" menghadirkan konsep sentralisasi dalam penyimpanan dokumen, di mana semua arsip disimpan di satu lokasi pusat yang mudah diakses. Keunggulan: Efisiensi Akses: Mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencari dan mengakses dokumen, karena semua informasi berada di satu tempat yang terorganisir. Pengelolaan yang Lebih Baik : Pengelolaan dokumen menjadi lebih terstruktur dan terkontrol, memudahkan pelacakan dan pemeliharaan arsip. 2. Ruang Penyimpanan yang Optimal Kebaharuan: Desain Fasilitas yang Khusus: Ruang penyimpanan didesain khusus untuk menjaga kondisi optimal bagi penyimpanan dokumen, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan yang terkontrol. Keunggulan: Konservasi Dokumen: Memastikan dokumen, terutama yang berharga atau sensitif, disimpan dalam kondisi yang melindungi dari kerusakan fisik, seperti kelembapan atau serangga. Efisiensi Ruang: Desain yang optimal memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan yang lebih efisien, mengakomodasi lebih banyak dokumen tanpa membutuhkan tambahan ruang fisik. 3. Dukungan untuk Kolaborasi dan Transparansi Kebaharuan: Platform Kolaboratif: Menyediakan platform yang memungkinkan berbagi dan kolaborasi dokumen di dalam organisasi. Keunggulan: Kolaborasi yang Ditingkatkan: Memudahkan tim dalam bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi pada proyek yang membutuhkan akses ke dokumen yang sama. Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dokumen dan informasi, mendukung audit yang lebih efektif dan pemantauan kepatuhan. Kesimpulan Inovasi Pondok Arsip" tidak hanya menawarkan solusi yang modern dan efisien untuk pengelolaan dokumen, tetapi juga menghadirkan berbagai keunggulan yang signifikan. Dengan keamanan yang ditingkatkan, efisiensi operasional, dan dukungan tata kelola yang baik, Pondok Arsip memungkinkan organisasi untuk mengelola informasi secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keberlanjutan serta transparansi dalam pengelolaan data dan arsip.   CARA KERJA INOVASI Penerimaan surat masuk  Pencatatan dalam buku besar surat masuk  Sortir Surat Scan surat masuk Penomoran surat masuk dalam aplikasi e-office pengarsipan pada pondok arsip dalam bentuk filling cabinet.

Pondok Arsip hadir sebagai inovasi baru dalam tata kelola kearsipan di Kabupaten Mimika dengan konsep terpusat, sederhana, namun efektif. Keunikannya terletak pada penggabungan sistem pengarsipan manual yang tertib dengan upaya digitalisasi bertahap, sehingga tetap sesuai regulasi sekaligus adaptif terhadap kebutuhan lokal. Keaslian inovasi ini terlihat dari lahirnya ide langsung berdasarkan kondisi nyata permasalahan arsip di Bagian Umum, bukan meniru program instansi lain, melainkan solusi khas yang kontekstual dengan lingkungan kerja pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Mimika.

Pondok Arsip menunjukkan kesiapterapan tinggi karena dapat diterapkan dengan cepat. Ide digagas pada bulan Juni dan sudah terlaksana pada bulan Agustus. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan konsep, dukungan SDM internal, serta manfaat nyata yang segera dirasakan dalam peningkatan efisiensi dan keamanan pengelolaan arsip.

-

Manfaat dari Inovasi ini antara lain: Manfaat Internal: Memberikan pelayanan tentang surat menyurat yang cepat dan tepat bagi pengguna di Kabupaten Mimika. Memberikan jaminan kenyamanan terhadap pengguna surat menyurat pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Meningkatkan kinerja organisasi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.    Manfaat Eksternal: Menjawab berbagai kebutuhan masyarakat/organisasi tentang surat menyurat yang cepat dan tepat. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat/ organisasi tentang keabsahan surat pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Memberikan kemudahan bagi masyarakat/organisasi untuk mendapatkan informasi tentang surat masuk dan keluar dengan cepat tepat dan akurat.

Pondok Arsip memiliki keberlanjutan tinggi karena telah didukung oleh komitmen pimpinan, adanya SOP yang jelas, serta alokasi anggaran tahunan. Selain itu, SDM dilatih secara berkesinambungan, dan sistem dapat dikembangkan menuju digitalisasi, sehingga inovasi ini tidak berhenti sementara, tetapi terus berkembang mendukung tata kelola arsip daerah.

Dalam konteks pemerintahan modern, pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tuntutan untuk mengubah sistem pelayanan tradisional menjadi lebih digital dan terintegrasi semakin mendesak. Salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus adalah proses perizinan, yang sering kali dianggap rumit, lambat, dan tidak transparan. Di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk mempermudah proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), masih terdapat banyak jenis izin yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem tersebut. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Proses perizinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada iklim investasi dan perkembangan bisnis. Perizinan yang efisien dan transparan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengurus izin, baik karena kompleksitas prosedur yang ada maupun karena kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan yang diperlukan. Sistem OSS, yang diperkenalkan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, memang membawa sejumlah kemajuan. Namun, masih terdapatberbagai jenis izin yang tidak tercakup dalam sistem ini, seperti izin trayek, izin praktek, dan izin-izin spesifik lainnya yang masih memerlukan proses manual dan keterlibatan berbagai instansi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelayanan perizinan dan menyulitkan pelaku usaha yang ingin beroperasi secara legal. Dalam konteks ini, Pojok Nongkrong SIPINTER hadir sebagai solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dalam proses perizinan. Dengan demikian, diharapkan proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan

Inovasi dalam pelayanan perizinan melalui inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital. SIPINTER diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakatdan pelaku usaha dalam mengurus izin yang diperlukan. Adapun tujuan lebih rinci mengenai Inovasi SIPINTER adalah sebagai berikut :   Mempermudah akses layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan, dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan. Mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik, melalui integrasi sistem elektronik yang lebih modern. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investor dalam perekonomian daerah, dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha.

Manfaat Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)  Bagi Pemerintah Daerah:  Meningkatkan daya saing daerah dalam sektor investasi dan ekonomi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha:  Kemudahan dalam mengakses layanan perizinan tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP. Penghematan biaya transportasi dan waktu dalam pengurusan izin. Bagi Investor:  Kepastian dalam proses perizinan yang cepat dan transparan. Peningkatan kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.

Rancang bangun inovasi pelayanan perizinan bertujuan untuk menciptakan terobosan yang memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat, baik melalui pemanfaatan teknologi digital, pendekatan humanis seperti layanan "jemput bola", maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kunci inovasi ini adalah proses pengembangan yang sistematis, mulai dari pembentukan tim, identifikasi masalah, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan stakeholder, hingga uji coba dan evaluasi, seperti yang dicontohkan dalam inisiatif inovasi pelayanan publik di berbagai daerah Langkah-langkah Rancang Bangun Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER :  Pembentukan Tim dan Identifikasi Masalah   Penggunaan Teknologi Digital:  Sistem Perizinan Elektronik : Memamfaatkan aplikasi dan sistem informasi seperti OSS (Online Single Submission), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung),  Tanda Tangan Elektronik : Menerapakan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam dokumen perizinan.  Pendekatan Humanis dan Jemput Bola :  Layanan Jemput Bola (Jemput Bola): pelayanan keliling yang mendatangi masyarakat atau pelaku usaha di lokasi mereka. Pendampingan dan Konsultasi:  petugas yang memberikan pendampingan dan konsultasi langsung secara humanis, bahkan dengan menciptakan suasana Santai seperti sedang nongkrong. Sosialisasi door-to-door: sosialisasi dan pendampingan secara langsung untuk menjelaskan mekanisme proses perizinan online, terutama kepada masyarakat yang masih awam dengan teknologi.  Pengembangan dan Kolaborasi:  Inovasi Sesuai Kebutuhan Lokal Kemitraan Pelaksanaan dan Evaluasi

Ada beberapa kebaruan, keunikan, dan keaslian yang bisa diterapkan pada  Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER untuk membuatnya lebih efektif dan menarik Inovasi ini terutama berfokus pada pendekatan digital dam  interaksi langsung dengan masyarakat atau pelaku usaha Kebaharuan atau keunikan :  Pelayanan berbasis jemput bola, yang mendekatkan layanan perizinan ke masyarakat dan pelaku usaha di wilayah yang sulit diakses. Efisiensi dalam biaya dan waktu, karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Transparansi dan akuntabilitas meningkat, dengan sistem digital yang memastikan setiap permohonan izin tercatat dan dapat dipantau perkembangannya. Meningkatkan iklim investasi daerah, dengan memberikan kemudahan kepada investor dalam pengurusan izin usaha. Keaslian  Integrasi dengan sistem OSS, memungkinkan penerbitan izin secara real-time dan berbasis digital. Tanda Tangan Elektronik : Menerapakan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam dokumen perizinan. 

Berikut adalah Tingkat Kesiapterapan atau Keunggulan Produk Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER Kesiapterapan Sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan paham teknologi  Sosialisasi dan adopsi: Keberhasilan inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER bergantung pada sosialisasi yang masif dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dukungan kebijakan dan anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai dan dukungan kuat dari pimpinan sangat penting untuk implementasi dan kelanjutan inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER Infrastruktur teknologi: Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil, sangat krusial, terutama untuk perizinan online. Keunggulan  Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER memberikan nilai tambah yang jelas, seperti kemudahan, kecepatan, atau efisiensi, dibandingkan sistem lama

-

Kemanfaatan Produk Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER yaitu :  Meningkatkan Aksesibilitas dann Kemudahan Efesiensi dan Proses perizinan Transparansi dan Akuntabilitas Peningkatan dan Layanan Publik

Tingkat Keberlanjutan Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER didukung oleh beberapa faktor seperti :  Dukungan  kebijakan : Dukungan kuat dari pimpinan daerah, serta payung hukum yang jelas, sangat penting untuk menjaga inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER  tetap berjalan. Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha  menjadi landasan bagi implementasi layanan jemput bola yang terintegrasi secara digital. Ketersediaan anggaran: Alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah memastikan operasional Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER dapat terlaksana secara konsisten, termasuk untuk sosialisasi, kendaraan, dan peralatan. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten: SDM yang terlatih dan menguasai teknologi menjadi kunci utama. Pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan prima.

PERMASALAHAN Permasalahan Makro Permasalahan distribusi pangan meliputi sulit bersaingnya produk pangan lokal atas gempuran produk pangan yang masuk dari luar papua Meningkatnya harga sarana produksi pertanian (Saprodi Pertanian) menjadi keluhan utama, kebutuhan racun pembasmi penyakit/hama dan herbisida yang harganya terus melonjak, kelangkaan pupuk an organik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan petani dalam usaha taninya Kurangnya minat kaum muda milenial dalam menekuni usaha tani, menjadikan semakin banyaknya lahan baku pertanian menjadi lahan tidur yang tidak dapat memproduksi bahan pangan Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian pangan segar, lonjakan harga pangan menjadi tidak realistic yang mengakibatkan meningkatnya inflasi daerah. Permasalahan Mikro/Khusus meliputi : Masyarakat Orang Asli Papua, menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Permasalahan ini menghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi khususnya di Mimika : 1. Akses Pasar yang terbatas : Keterpencilan : Kampung-kampung di Mimika seringkali terletak didaerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga petani dan nelayan kesulitan mengangkut hasil panen mereka kepasar Kurangnya Infrastruktur : Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai di Mimika, terutama didaerah pegunungan, menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan memperlambat distribusi hasil panen Minimnya pasar Tradisional : di Mimika, pasar trandisional yang tersedia tidak memadai untuk menampung hasil panen yang melimpah dari masyarakat 2. Persaingan dengan Produk Impor dan Lokal : Produk Impor yang lebih murah : Produk impor, seperti beras, ayam dan daging, seringkali lebih murah dibandingkan produk lokal sehingga sulit bagi petani dan nelayan Mimika untuk bersaing Kurangnya branding dan promosi : Produk lokal Mimika seringkali tidak memiliki branding dan promosi yang baik, sehingga kurang dikenal oleh konsumen di Mimika dan daerah lainnya Kualitas produk yang tidak konsisten : Kualitas produk lokal Mimika, seperti sayur dan buah, seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen enggan untuk membelinya ISU STRATEGIS GLOBAL Melanesia, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang, menghadapi tantangan unik dalam sektor pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim Kenaikan permukaan laut : Ancaman terhadap lahan pertanian pesisir Perubahan pola curah hujan : mengganggu siklus tanam dan hasil panen Peningkatan suhu : mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama penyakit. 2. Keamanan Pangan Ketergantung pada impor : Banyak negara Melanesia mengimpor sebagian besar pangan, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global Malnutrisi : Tingkat malnutrisi masih tinggi dibeberapa negara, terutama pada anak-anak Pertumbuhan penduduk : Peningkatan populasi meningkatkan tekanan pada produksi pangan lokal 3. Deforestasi dan Degradasi Lahan Pengurangan lahan pertanian : Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan besar mengancam ketahanan pangan Erosi Tanah : Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. 4. Hama dan Penyakit Tanaman Penyebaran hama dan penyakit baru : Perubahan iklim dan globalisasi mempermudah penyebaran organisme pengganggu tanaman Kerugian ekonomi : Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani 5. Infrastruktur Pertanian Kurangnya infrastruktur : Jalan, Irigasi dan penyimpanan pasca panen yang buruk menghambat efisiensi pertanian Keterbatasan akses pasar : sulit bagi petani untuk membawa produk ke pasar yang lebih luas 6. Sumber Daya Manusia Keterampilan pertanian yang terbatas : Banyak petani memiliki pengetahuan pertanian tradisional yang terbatas Migrasi pemuda : Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja pertanian 7. Kebijakan Pertanian  Kebijakan yang tidak konsisten : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu sektor pertanian Dukungan pemerintah yang terbatas : Investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan pertanian seringkali tidak memadai 8. Globalisasi dan Perdagangan Persaingan dengan produk impor : Produk pertanian impor dapat menekan harga produk lokal Ketergantungan pada pasar global : Fluktuasi harga komodtas global dapat mempengaruhi pendapatan petani NASIONAL Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan agraris, sangat rentan terhadap isu-isu global ketahanan pangan. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim 2. Fluktuasi Harga Pangan Global 3. Hama dan Penyakit Tanaman 4. Persaingan Global 5. Ketahanan Energi 6. Pertumbuhan Penduduk 7. Ketimpangan Sosial Ekonomi LOKAL Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah )RPJMD) Kabupaten Mimika yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa isu utama dimana terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1. Stunting diatas rata-rata Nasional       Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi dan tugas Intervensi gizi sensitif melalui gerakan pertanian keluarga (Family Farming) yang dharapkan keluarga beresiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) secara Nasional Kabupaten Mimika termasuk baik dengan nilai 81,83  namun memiliki kampung rentan rawan pangan sebanyak 30% masih perlu diturunkan sesuai standar target nasional sebanyak 13% 3. Kabupaten Mimika masih tercatat inflasinya masih diatas rata-rata nasional, bahkan provinsi papua tengah secara nasional provinsi papua tengah sempat menjadi tertinggi secara nasional 4. Pencegahan Polio untuk Provinsi Papua Tengah, sesuai rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan masih cukup tinggi Dengan uraian diatas melalui peningkatan sistem manajemen ketersediaan dan distribusi pangan yang kuat akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

TUJUAN INOVASI Memudahkan petani/peternak/nelayan dalam pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya beli warga masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan waktu yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal Mempercepat distribusi hasil pertanian pangan lokal serta menjamin transaksi antara penjual dan pembeli

MANFAAT INOVASI Meningkatkan akses pasar bagi petani/peternak/nelayan OAP sehingga pendapatan Petani akan meningkat melalui hasil penjualan produk pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi  Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Daerah Memberikan Efisiensi dalam rantai pasok pangan sehingga Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk berjualan dipasar tanpa kepastian produk laku terjual

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan gizi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pokok Produk Lokal METODE PEMBAHARUAN Kondisi awal sebelum inovasi diterapkan : Sebelum adanya inovasi SIMACEMUDA, Masyarakat dalam hal ini masyarakat OAP memasarkan hasil produk pertanian mereka dengan menjual pada :  Pasar Sentral Jalan Hasanuddin  Pasar SP2 Jalan Cendrawasih  Median Jalan-Jalan Bhayangkara (Bahu Jalan)  Bundaran SP2 Jalan Cenderawasih (diatas trotoar) Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 400 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Kondisi setelah inovasi diterapkan : Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling  dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda.

Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan dan keunikan inovasi manajemen pemasaran ini adalah layanan bagi petani, peternak, nelayan OAP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka adalah : Kecepatan Pelayanan karena Tim Toko Tani mempunyai pelayanan menjemput komoditas yang akan dipasarkan oleh petani langsung kekebun budidaya Mudah dan Murah, diharapkan petani merasa dimudahkan dan difasilitasi pemasaran hasil taninya sebagai ucapan syukur atas panen yang melimpah, Masyarakat Kota Timika sebagai Konsumen akan mencintai produk petani/peternak/nelayan Orang Asli Papua karena diinterfensi dengan harga subsidi berdasarkan Peraturan Bupati Aman, Konsumen dengan kita memberikan dan memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal akan meningkatkan pola konsumsi Masyarakat melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)  

CARA KERJA INOVASI Alur Kerja Inovasi SIMACEMUDA, yaitu : 1. Petani, Peternak, Nelayan yang mempunyai produk yang akan dijual menghubungi karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia 2. Karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia akan menjemput kelahan 3. Tim Pemasaran akan melakukan negosiasi harga dengan mempertimbangkan sesuai kualitas komoditas dan panel harga pangan harian dipasar 4. Tim Pemasaran menetapkan harga subsidi dan 5. Komoditas siap dipasarkan melalui Toko Tani Indonesia, Kios Pangan keliling, Penjualan lewat FB dan Menu Simacemuda pada Web. Sikepang

-

Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 423 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda. DAFTAR PENERIMA MANFAAT KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN PEMASARAN CEPAT, MUDAH DAN AMAN (SIMACEMUDA)      No.Nama Petani Alamat Komoditi 1Awila. BJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 2Marta. MJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 3Martina. SJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 4Jupinia Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 5Abraham SP  1Petatas, Singkong, Keladi 6Afrena Timika Indah Sayur-sayuran 7Otopina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 8Paskalina Gobay Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 9Erengen Kilo 9Pisang 10Karolina Kilo 9Pisang 11Mariana Gobay Belakang Kantor DKP Singkong 12Marike Gobay Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 13Alpena Timika Indah Dalam Sayur-sayuran 14Oktopina Agape Timika Indah Dalam Sayur-sayuran 15Pinus Murib Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 16Ariani Jayanti, Mayon Petatas, Singkong, Keladi 17Fransina Jayanti, Mayon Petatas, Singkong, Keladi 18Novela Petrosea Sayur-sayuran 19Petipan Tabuni Kelompok Anawpira Sayur-sayuran 20Karolina Sogogau Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 21Yunareb Jl. Pepaya Sayur-sayuran 22Dercin SP 3Sayur-sayuran 23Eumpina Wandikbo Kilo 9Sayur-sayuran 24Opina Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 25Novince Yetipa Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 26Vero Tabuni SP 3Petatas, Singkong, Keladi 27Wori SP 3Sereh, Lengkuas 28Yendira Waker SP 3Sereh, Lengkuas 29Worlina Waker SP 3Sereh, Lengkuas 30Werlince Tabuni SP 3Sereh, Lengkuas 31Wendina Waker SP 3Sereh, Lengkuas 32Yustina Tabuni SP 3Sereh, Lengkuas 33Lince Tabuni SP 3Sayur-sayuran 34Lince Kogoya SP 3Sayur-sayuran 35Siska SP 3Sayur-sayuran 36Ozin Wenda SP 3Sayur-sayuran 37Petina Waker SP 3Sayur-sayuran 38Naomi SP 3Pisang 39Wendina Murib SP 3Pisang 40Pani Kogoya SP 3Pisang 41Timeri Waker SP 3Pisang 42Selvina Jayanti, Mimika Gunung Pepaya 43Yunarep Jl. Pepaya Pepaya 44Novela Irigasi Pepaya 45Rosa Sogogau- Sereh, Lengkuas 46Marfrida Gobay- Sereh, Lengkuas 47Erlin Sogogau- Sereh, Lengkuas 48Marata Yetipa Mimika Gunung Sayur-sayuran 49Selfina Ebitar- Sayur-sayuran 50Penina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 51Salina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 52Noviana Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 53Sisilia Songgonau SP 3Sayur-sayuran 54Novela Mimika Gunung Sayur-sayuran 55Petipan SP 3Sayur-sayuran 56Ariani Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 57Yudira- Petatas, Singkong, Keladi 58Selpina Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 59Yanti Yamisi Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 60Yuliana Magai Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 61Maria Togopia Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 62Alena Rimbaw Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 63Marta Yetipai Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 64Shelia Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 65Maria Dogopia- Pisang 66Sarpina- Pisang 67Pemina Kobiyai- Pisang 68Karolina Kogai- Pisang 69Maria Robia- Sayur-sayuran 70Yulyan- Sayur-sayuran 71Marvrida Gobay- Sayur-sayuran 72Otto Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 73Ina Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 74Kunradus TMimika Gunung Sayur-sayuran 75Desi Melda D. Tarno Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 76Nicolas Korwa Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 77Kasianus MMimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 78Egen Weyau Mimika Gunung Sayur-sayuran 79Mincena Mimika Gunung Sayur-sayuran 80Kamisina Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 81Yarena Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 82Susan Melangen Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 83Evetina Wandikbo Mimika Gunung Sayur-sayuran 84Jus Gwijangge Mimika Gunung Sayur-sayuran 85Otopiana Wakdikbo Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 86Yunerep Wandikbo Mimika Gunung Sayur-sayuran 87Yutina Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 88Lukas Mimika Gunung Sayur-sayuran 89Redamtus J. Awor Mimika Gunung Sayur-sayuran 90Herman Safan Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 91Esebia Maromako Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 92Theodorus Maromako Kamoro Jaya Sayur-sayuran 93Lukas Wayawiyuta Kamoro Jaya Sayur-sayuran 94Modesta Maoromako Kamoro Jaya Sayur-sayuran 95Serafia Maoromako Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 96Alan Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 97Ariani Zonggonau Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 98Nopiana Ombak Kamoro Jaya Sayur-sayuran 99Martha Kobogau Kamoro Jaya Sayur-sayuran 100Rosa Zonggonau Brigif Sayur-sayuran 101Otopina Nabelau Brigif Sayur-sayuran 102Salina Migau Brigif Sayur-sayuran 103Awila. Bunai Brigif Sayur-sayuran 104Maratha Yatiapi Brigif Petatas, Singkong, Keladi 105Malgrida Gobay Brigif Petatas, Singkong, Keladi 106Novince Yatipai Brigif Petatas, Singkong, Keladi 107Novela Kobogau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 108Dina Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 109Separia Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 110Maria Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 111Yuliana Tobai Kuala Kencana Sayur-sayuran 112Mariana Kobogau Kuala Kencana Sayur-sayuran 113Erin Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 114Maria Sondegau Kuala Kencana Sayur-sayuran 115Orpa Rumkorem Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 116Karolina Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 117Jano Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 118Nepina Nabelau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 119Gobai Mina Kuala Kencana Sayur-sayuran 120Tina Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 121Jupina Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 122Adi SP3Sayur-sayuran 123Wertina Waker SP3Sayur-sayuran 124Sukani SP3Sayur-sayuran 125Meri Tabuni SP3Petatas, Singkong, Keladi 126Perina Waker SP3Sayur-sayuran 127Selipa Weya SP3Sayur-sayuran 128Otina Waker SP3Sayur-sayuran 129Wani Waker SP3Sayur-sayuran 130Yeri Tabuni SP3Sayur-sayuran 131Tince Kochu Minabua Olahan Pangan 132Novi Minabua Olahan Pangan 133Anita Aibini Koperapoka Olahan Pangan 134Maria Yaboisembut Sempan Olahan Pangan 135Barbalina Yapasendanya Sempan Olahan Pangan 136Aleda Mansawan Nawaripi Olahan Pangan 137Yesda Nawaripi Olahan Pangan 138Ridson Yawan Lokpon Telur 139Simon Bala Tukan Lokpon Telur 140Panidi Suprapto Lokpon Telur 141Sergi Ikitaro Lokpon Telur 142Febian Mabeyao Lokpon Telur 143Paulus Ikitaro Lokpon Telur 144Mickael Sokoy Lokpon Telur 145Aris Tajo Lokpon Telur 146Yohanis Moporteya Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 147Liberata Waukateyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 148Yusifina Mutaweyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 149Pelipus Amormayaro Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 150Agusta Daoteyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 151Paulinus Maopeyauta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 152Klara Weyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 153Mari Wayawiyuta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 154Egen Maknaipeko Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 155Lober Apayau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 156Yohana Wayawiyuta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 157Yosep Mameyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 158Feronika Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 159Hanyani Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 160Ignasius Moo Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 161Marius Maopeyauta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 162Kostantina Akami Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 163Ludwina Weyau Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 164Wilemina Maopeuta Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 165Ulipa Maopeyauta Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 166Kaspar Takati Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 167Rosa Ukapoka Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 168Gestri Imbiri Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 169Agustina Parapea Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 170Bernadus Perapea Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 171Emanuel Ekapoka Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 172Marta Inipiu Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 173Tomas Inipiu Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 174Wilhelmus Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 175Yohana Magai Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 176Penina Kudiai Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 177Safina Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 178Yanee Tiraparo Nayaro Ikan 179Herik Mahuse Nayaro Ikan 180Sayori Nayaro Ikan 181Didaktus Maoromako Nayaro Ikan 182Simon Maoromako Nayaro Ikan 183Ani Nayaro Ikan 184Ina Amawo Nayaro Ikan 185Anamaria Marai Nayaro Ikan 186Arina Murib Mandiri Jaya Sayur-sayuran 187Ratih Mandiri Jaya Sayur-sayuran 188Jupena Weya Mandiri Jaya Sayur-sayuran 189Mama Mery Depan Pasar Sentral Sayur-sayuran 190Seperiana Mandiri Jaya Sayur-sayuran 191Anjelina Mokoga Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 192Feronika Pakabe Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 193Irenety Bakoto Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 194Naomi Tigome Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 195Amalia Pakage Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 196Teresia Koga Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 197Lince Diai Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 198Kusman Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 199Jersina Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 200Inakwe Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 201Yopina Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 202Merina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 203Ersi Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 204Denas Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 205Nandina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 206Jiletina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 207Yipina Yikwa Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 208Yana Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 209Julina Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 210Endinus Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 211Dani Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 212Kostan Kamay Poumako Ikan 213Esepius Emaro Poumako Ikan 214Karel Kamay Poumako Ikan 215Stepanus Mutaweyau Poumako Ikan 216Agustinus Mutaweyau Poumako Ikan 217Alo Munyu Poumako Ikan 218Bernandus Emaru Poumako Ikan 219Yohanis Kamay Poumako Ikan 220Yohanis Amareyau Poumako Ikan 221Yosep Nateyau Poumako Ikan 222Langginus Diatiyau Poumako Ikan 223Serpasius Mumuare Poumako Ikan 224Ambrosi Mutiyu Poumako Ikan 225Niko Mutaweyau Poumako Ikan 226OLIN LOKBEREKILO 9  227D JITMAU   228MARIKE GOBAI   229PAULINUS   230PILIPUS KALABETME   231MILCA   232MAGDALENA   233CAROLINA   234MILKA MURIB   235SAPINA DIWITAU   236YULINCE KOGOYA   237MANDALINA ULUAY   238KAROLINA DWIJANGGE   239LIKAS WAYAWIYUTASP6  240PILIPIN   241PILIPIN KALABETME   242DINA WAKERPASAR SP 2KELADI, PETATAS, PEPAYA 243PINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN, KELADI, SINGKONG 244AWENA MURIBPASAR SP 2KACANG TANAH, KELADI, PISANG 245ALINE TABUNIPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 246YURI MURIBPASAR SP 2PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 247DESINA WENDAPASAR SP 2PETATAS, KELADI, NENAS, SINGKONG DLL 248ANILA WANIMBOPASAR SP 2KELADI, PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 249OLINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURANPETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 250MARIANA GOBAYPASAR SP 2RAMBUTAN, PISANG, PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 251PINCEPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN 252YULITA GOBAYPASAR SP 2JAGUNG KELADI, PISANG DLL 253NEMPINA MAGAIPASAR SP 2SINGKONG, SAYUR-SAYURAN 254ALINCEPASAR SP 2NENAS, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 255PINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN 256SIMINA LABENEPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 257AISENAPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 258DETENA WAKERPASAR SP 2NENAS, SEREI, LENGKUAS 259YESINA WENDAPASAR SP 2LENGKUAS, KUNYIT 260YODIMINA KOGOYAPASAR SP 2SEREI, SAYUR-SAYURAN, KELADI 261SELPINA KOGOYAPASAR SP 2KELADI, SAYUR-SAYURAN 262KARINA WENDAPASAR SP 2PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 263MEKESINAPASAR SP 2LENGKUAS, SEREI, KUNYIT 264DORKINA TABUNIPASAR SP 2JAHE MERAH, JAHE PUTIH DAN NENAS 265YOPINA OGOYAPASAR SP 2SEREI, LENGKUAS, SAYUR-SAYURAN 266DURENA KOGOYAPASAR SP 2KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 267ARINTERA KOGOYAPASAR SP 2NENAS 268JUSTINA WAKERPASAR SP 2NENAS 269EKENIA IKAN LELE 270AGUSTA UDANG 271PASTANTINA   272PASTANTINA MOORAPASAR BARU  273BERLIANA MAAROPASAR BARU  274MAGDALENA MATURANIPASAR BARU  275KOMTINAWEPASAR BARU  276EKENIAPOMAKO  277DETAPOMAKO  278SEBAPAYAPOMAKO  279MARIYAPOMAKO  280AGUSTAPOMAKO  281YASKALINAPOMAKO  282YUNAREP   283PHILIPINA KALABETME   284YULINCE KOGOYA   285YULINCE KOGOYA   286MARIANUS TEBAI   287PASKALINA GOBAY   288CAROLINA   289TINA   290ADERIANA MAIRIEPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 291APOLARIA MAKAMUPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 292TIMERIPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 293RAKHEL MURIBPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 294MARIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 295DALI WANIMBOPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 296DELAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 297MELIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 298OTIN WENDAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 299YOPINA JOMIPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 300NORNA YIKWAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 301SETIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 302ETIANAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 303ERLINPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 304SENDI LOKBEREPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 305MARTINA KOGOYAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 306NETI GWIJANGGEPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 307YUNIA ASAREAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 308RAHELPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 309ALINUS AMOKWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF SAYUR-SAYURAN, KELADI, PETATAS DLL 310JARIPIN DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF SAYUR-SAYURAN, KELADI, PETATAS DLL 311JHON MAMUKANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 312POLCE AIMDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 313MARTINA AMOKOAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 314REGINA BEANALDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 315PETERA AMOKOAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 316SIMION DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 317TERINA KELABETMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 318RIMANDO DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 319ANA AMOKOWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 320YOHANA ONAWAINDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 321YULIA DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 322ANITA UAMANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 323MANCE STUKUBALDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 324ANCE DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 325OLEU DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 326MINA AMOKOANDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 327KOLETA DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 328MARLINCE AMOKOWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 329MADAM MOKODISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 330APRIANADISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 331ELENTINADISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 332ARINCE WAMANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 333MIANSE MAGAIDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 334DETENA WAKER KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 335PHILIPIN KALEBETME KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 336MARIKE GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 337YOSAMINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 338PETIPAN KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 339YULIAPUS IGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 340MADA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 341RENGFINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 342KATERINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 343CAPOLINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 344MILKA MURIB KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 345PHILIPINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 346TRI KUSMA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 347SELPINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 348ASALINA MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 349JUNDISIRA MURIB KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 350SELPINA EMITAN KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 351MAGDALENA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 352KATARINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 353CAROLINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 354RENGTINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 355YUNDIRA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 356YUSA MINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 357MILCA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 358MARIANA GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 359DEBORA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 360MADALENA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 361ASALINA MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 362YUNAREP KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 363MANDALINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 364KATARINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 365MARTINA SONGGONAU KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 366MARIKE GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 367HENIS KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 368YORINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 369AMIKE MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 370MISALENA SELEGANIDISTRIK MIRU PERUMAHAN PEMDA DESA HANGAJI BINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANKELADI, SINGKONG, PETATAS, SAYUR SAYURAN DAN OLAHAN PANGAN LOKAL 371YOPIANA SANIPEMDA 1  372NOPINA SELEGANI   373ANANIKA MIAGONI   374ROSINA SELEGANI   375JULINCE MIAGONI   376PENIKE BAGUBAU   377SANTONIKA MUJIJAU   378IBU KOLETA IPARMATOJL. SAMRATULANGIIKAN LELE 379LONGGINUS TENAWE IKAN LELE DAN MUJAIR 380MARKUS MIKEHA IKAN LELE 381KAROLUS KATERAPAU IKAN LELE 382ELPIS PARAPEA IKAN LELE 383SITUS KATAIPUKEROMAPURUJAYASALAK 384YULIANUS IYAI   385AMULIA WENDAKELOMPOK TANI GOLDEN SP3SALAK DLL 386LONGGINUS TENAWE MUJAIR 387NETI IMBIEPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 388SEKILAS DIMIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 389APRINCE EDOWAIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 390OKTOPINA YOBEPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 391MARTINA YUPUPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 392DORKAS YEIMOPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 393TUBERIA YUPIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 394DELILA KOGOYAPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 395PARINA WAKERPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 396ASI MURIBPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 397YANA MURIBPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 398SANDELINAPASAR BARU SAYUR-SAYURBUNGA PEPAYA 399SAPIRAPASAR BARU SAYUR-SAYURPISANG 400UNLAKPASAR BARU SAYUR-SAYURDAUN LABU 401PARIS WENDAPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 402RINA SELEGANIPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 403ERTINA DOANIPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 404MERINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 405ARPINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 406JORIANA MOMJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 407MELAYU UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 408KELABUR UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 409JORINTE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 410ABINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 411MILKA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 412DINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 413ARIANA BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 414RINCE BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 415ELINUS UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 416MERI MAGAIJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 417JULINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 418YOMINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 419IDA SUNGUMOLJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 420MARIANA BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 421ROBEKA EGATIMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 422ORPA GWIJANGGESP 1  423JULIA AGIMBAUSP 2 

Aspek Kondisi Saat Ini Tingkat Keberlanjutan Catatan/Strategi Penguatan Kelembagaan SIMACEMUDA sudah melekat pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai Inovasi Pelayanan Publik dibidang pemasaran pangan Tinggi Integrasikan dalam Renja PD agar menjadi kegiatan Rutin SDM & Kapasitas Operator berasal dari ASN/Pegawai Teknis, pemahaman digital dasar Sedang-Tinggi Pelatihan berkala, kaderisasi pengelola agar tidak bergantung individu Regulasi & Kebijakan Sudah ada regulasi terkait inovasi pelayanan publik Sedang-Tinggi Perlu SK Kepala Dinas/Perbup untuk memperkuat keberlanjutan Pendanaan Bersumber dari APBD program ketahanan pangan Sedang-Tinggi Masukkan ke anggaran rutin + peluang kerjasama swasta / CSR Teknologi & Infrastruktur Sistem berbasis digital sederhana, mudah dikembangkan Tinggi Pengembangan Fitur baru sesuai kebutuhan pengguna dan tren digital Dampak dan Manfaat Mempermudah pemasaran produk pangan lokal, bermanfaat langsung untuk masyarakat Tinggi Perlu monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur manfaat secara kuantitatif