Data inovasi Kabupaten Mimika

1. DASAR HUKUM  -    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Standar Harga  Satuan 2. PERMASALAHAN   Makro : -    Inflasi dan Ketidaksesuaian Harga -    Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah -    Pertumbuhan Ekonomi terhambat Mikro : -    Harga satuan dalam SHS tidak mencerminkan harga riil di pasar lokal. -    Alokasi anggaran menjadi tidak efisien karena harga tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga menyebabkan terlambatnya proses penyusunan anggaran begitu juga Waktu dan sumber daya terbuang untuk melakukan revisi. Barang/jasa yang dibeli mungkin tidak sesuai kebutuhan sebenarnya 3. ISU STRATEGIS  Isu global :  -    Perkembangan Teknologi Global -    Terjadinya Inflasi Global Audit internasional serta  kerja sama luar negeri menuntut         sistem harga yang akurat dan terbuka -    Penyusunan SSH di daerah tak bisa dilepaskan dari dampak dinamika global, seperti harga dunia, kurs, inflasi global, perkembangan teknologi, dan tekanan tata kelola Isu nasional :  -    Ketidakefisienan dan Ketidakmerataan Belanja Pemerintah -    Kurangnya Pemanfaatan SHS dalam Penyusunan APBD/APBN -    Integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan  Isu lokal :  -    Masih Sering terlambatnya Proses penyusunan Anggaran di karenakan dalam pemeilihan Standar Harga masih di lakukan secara manual -    Hampir 60% ASN pengguna aplikasi 4. METODE PEMBAHARUAN  -    Reviu Berkala dan Penyesuaian Inflasi, -    Integrasi dengan Indikator Kinerja 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  -    Efisiensi Waktu dan Biaya -    Data Terintegrasi dan Konsisten -    Transparansi dan Akuntabilitas. 6. CARA KERJA INOVASI  -    Cara kerja inovasi E-SHS yaitu dengan mempersingkat waktu pengajuan SHS dari OPD ke bagian Tim SHS -    Sistem digitalisasi melalui Aplikasi e-SHS  OPD mengajukan pengusulan  melalui aplikasi e-SHS, -    Mengupload data dukung berupa hasil survey  kemudian data tersebut akan di verifikasi oleh admin dari Tim Kabupaten  -     Survei data yang memenuhi  syarat akan langsung diterbitkan sebagai  Analisis Standar Belanja  Kabupaten. -    e-SHS  terhubung ke sistem perencanaan dan penganggaran lainnya seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. -    Data dari e-SHS masuk ke RKA dan DPA untuk digunakan dalam APBD

Efektifitas dan Evisiensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD

Mempermudah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD melalui Akses website

Penyusunan APBD menjadi lebih cepat

DASAR HUKUM :    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\  Peraturan Bupati Mimika Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Dalam Upaya Menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Mimika.    PERMASALAHAN.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier, 2001). Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manuasia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih  cukup tinggi di Indonesia adalah stunting dan wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.    Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, yang dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.  Masalah Stunting atau balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI,2016).  Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok  Penelitian yang dilakukan Rendraduhita (2017), mengungkapkan bahwa balita stunting mayoritas dengan umur ibu yang melahirkan

Menurunkan angka stunting melalui penguatan posyandu oleh aparat pemerintahan kelurahan / kampung di Kabupaten Mimika. 

Terbentuknya Pokja Posyandu  Meningkatnya sinergisitas Aparat Pemerintahan Kelurahan / Kampung dan komponen masyarakat dalam pengelolaan  posyandu  Meningkatkan cakupan  layanan posyandu setiap bulan.  Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Masyarakat lebih mudah mengakses layanan Kesehatan primer melalui Posyandu terintegrasi  Terbentuknya pokja Posyandu di Tinkat Kelurahan/kampung sebagai motor penggerak  kesinambungan pelayanan di posyandu.  Meningkatakan pemahaman aparat kampung tentang peran dan fungsi Pokja Posyandu dalam pengintergasian layanan  Meningkatkan cakupan pelayanan posyandu; Penimbangan, Imunisasi, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi usia 6- 59 bulan, pelayanan kesehatan ibu hamil 

I.  DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\ II.    PERMASALAHAN. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan . Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi: 1 (satu) kali pada trimester pertama; 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga. Antenatal Care merupakan pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu hamil dari mulai terdeteksi adanya kehamilan sampai menjelang masa persalinan. Pemeriksaan Antental Care dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Dokter, Bidan dan Puskesmas.  Dalam komponen keluarga, ibu dan anak menjadi kelompok rentan dan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan dari  SDGs yang  ketiga yaitu  menjamin  kehidupan yang sehat dan  mendorong  kesejahteraan bagi semua orang  di segala  usia  memiliki beberapa  target salah satunya adalah angka kematian ibu hingga 70/100,000 kelahiran hidup (Bappenas, 2017). Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan semua kematian ibu pada periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mencakup 10 pelayanan dan dilakukan dalam enam kali kunjungan (K6). Angka kunjungan ANC di Provinsi Papua sangat rendah yaitu sebesar 66,8% dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 40,74%. Angka ini masih sangat jauh dari cakupan rata-rata nasional (88,03%) (Kemenkes RI, 2018, 2019). AKI di Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari 3 indikator cakupan K1, K4, dan K 6. Cakupan kunjungan antenatal dihitung berdasarkan Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2021 menunjukkan secara nasional telah mencapai target RPJMN 2021 sebesar 88,8% dari target 85%. Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. III.   ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Saat ini menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).  ISU NASIONAL: Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. ISU LOKAL : Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020- 2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup dan untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup  IV.  METODE PEMBAHARUAN : Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care suatu program yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan, pengamatan, pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin dikandungnya. Antenatal care yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dapat mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga kelainan dan risiko tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui layanan inovasi PAK-LAMIL 10 T yang meliputi Pemeriksaan 10 T yang meliputi Timbang Berat Badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, tetapkan stasus gizi dengan ukur  lingkar lengan atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, Tentukan Prsesntasi janin dan Detak Jantung Janin, Pemberian vaksinasi Tetanus, pemberian tablet zat besi, , Tes Laboratorium rutin dan khusus, Tata Laksana Kasus dan Temu Wicara.  Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan.. Sehingga dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan dianggap perlu untuk dilaksanakan maka OPD terkait membuat suatu inovasi dengan cara Penguatan : PAK-LAMIL 10 T. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN PAK-LAMIL 10 T adalah Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mockup 10 pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter.pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pemeriksaan dilakukan minimal dua kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester 3 (usia kehamilan 24 minggu- menjelang persalinan), dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatannya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan 10 kepala Puskesmas dalam kota yaitu; kepala puskesmas Timika, kepala puskesmas Wania, kepala puskesmas Karang Senang, kepala puskesmas Pasar Sentral, puskesmas Limau Asri, puskesmas Mapurujaya, puskesmas Bhintuka, puskesmas Ayuka, Puskesmas Timika Jaya, puskesmas Kwamki. Pertemuan sosialisasi Kepala Puskesmas dan Bidan Puskemas Pelaksanaan PAK-LAMIL 10 T Mentoring PAK-LAMIL 10 T Pertemuan Evaluasi PAK-LAMIL 10 T Pelaporan.

Menurunkan angka angka kematian ibu (AKI) melalui PAK-LAMIL 10 T di Kabupaten Mimika.

Pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan yang berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI). Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu yang salah satunya dengan penyediaan layanan USG di puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Setiap ibu hamil mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil. pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) Petugas Kesehatan mampu melaksanakan  Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil.     

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman kemintraan pemerintah dengan swasta dibidang noninfrastruktur kesehatan.   PERMASALAHAN  Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini menjadi permasalahan global dan TB adalah penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia dan penyakit menular penyebab kematian terbesar kedua setelah COVID-19 (di atas HIV/AIDS). Hingga 1,5 juta orang meninggal akibat tuberkulosis (TB) pada tahun 2020 (termasuk 214 000 orang dengan HIV). Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta orang menderita TB di seluruh dunia. 5,6 juta laki-laki, 3,3 juta perempuan, dan 1,1 juta anak-anak. Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 824.000 kasus TBC di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia (WHO, 2021). Kabupaten Mimika juga tidak luput dari masalah yang ditimbulkan oleh penyakit TB. Kabupaten Mimika termasuk dalam sepuluh besar kabupaten di Papua yang menyumbang angka kejadian TB tertinggi. Menurut data dari dinas kesehatan (2022) Estimasi TB di Kabupaten Mimika sebanyak 707 per 100.000 dengan jumlah kasus 2.204 orang dan pada tahun 2023 terdapat 2.897 kasus TBC secara keseluruhan di Kabupaten Mimika  dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% dari total pasien yang diobati.  Penyakit TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika penderita melakukan pengobatan dan menelan OAT secara teratur selama minimal enam bulan (Ditjen PP&PL DEPKES RI, 2009). Dalam menangani masalah TB, WHO merekomendasikan pelaksanaan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) pada tahun 1995 dengan lima komponen kunci, yaitu komitmen politik, pemeriksaan dahak mikroskopis, pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB, jaminan ketersediaan OAT, sistem pencatatan dan pelaporan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB (DEPKES RI, 2011). Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS ini di masyarakat perlu melibatkan peran petugas kesehatan, keluarga, dan kader komunitas yang telah mengikuti pelatihan (WHO, 2013). Dukungan dari luar sektor kesehatan seperti organisasi non pemerintah atau LSM, pemerintah maupun swasta, dan masyarakat termasuk mantan pasien TBC sangat diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang timbul akibat penyakit TB (Community TB Care Aisyiyah, 2009). Kader TB/penyintas TBC memiliki peran sangat penting dalam memberi pendampingan di masyarakat (Islam, 2013) Menurut Depkes RI (2009) kader/penyintas TBC memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TB dan penderita TB, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader/penyintas TBC bisa menjadi PMO. Partisipasi kader dan pinyintas TB secara efektif dan maksimal dapat meningkatkan angka rata-rata penyembuhan penyakit TB hingga 80%. Untuk mendorong meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis diperlukan tim pengawas menelan obat dan tim investigasi kontak untuk memastikan kontak pasien TBC mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan melakukan upaya peningkatan pengawasan menelan obat pada pasien TBC dan pengawasan terapi pencegahan TBC  yang akan melibatkan sektor swasta yakni Yayasan Peduli AIDS (YAPEDA) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang akan dilaksanakan pada wilayah kerja Puskesmas dalam kota Timika.    ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Dunia, angka kesakitan TBC didunia mencapai lebih dari 10 Juta orang dengan sekitar 1,30 juta kematian akibat TBC.  ISU NASIONAL Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 1.060.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia. ISU LOKAL Berdasarkan  data tahun 2022 terdapat 2.204 kasus tuberculosis di Kabupaten Mimika dan pada tahun  2023 terdapat 2.897 kasus TBC dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% sehingga  memerlukan pengawasan menelan obat .    METODE PEMBAHARUAN  Upaya untuk meningkatkan kepatuhan  menelan obat, investigasi kontak, dan peningkatan cakupan pemberian terapi pencegahan tuberculosis yang melibatkan mantan pasien Tuberkulosis (penyintas TBC) dari komunitas SEHATI (Sebaya Sehat Timika). Upaya ini dilaksanakan agar mantan pasien tbc dapat membagikan pengalamannya dalam menelan obat TBC sampai sembuh sehingga diharpakan pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dapat mengikuti jejak sukses para penyintas tersebut dalam menyelesaikan pengobatan TBC.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Program pemantaun pengobatan TBC yang melibatkan penyintas/Mantan pasien TBC ini memiliki keungulan sebagai berikut :  Kegiatan kunjungan rumah dapat dilaksanakan secara komprehensif mulai dari pengawasan menelan obat, investigasi kontak pasien TBC, pemeriksaan terduga TBC dan pemberian terapi pencegahan tuberculosis. Penyintas TBC akan dapat berbagi pengalaman/pembelajaran baik dalam menelan obat sampai selesai. Pasien akan merasa memiliki teman seperjuangan dalam menyelesaikan menelan obat sampai tuntas. Edukasi dari orang yang pernah merasakan menelan obat TBC (Penyintas TBC) memiliki rasa empati yang lebih dibandingkan dengan edukasi oleh tanaga Kesehatan yang belum pernah merasakan menelan obat TBC yang memerlukan waktu selama 6 bulan.    CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan Yayasan Peduli AIDS yang menaungi kominutas SEHATI Pertemuan dengan komunitas SEHATI Sosialisasi upaya pendampingan menelan obat, investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberculosis dengan komunitas SEHATI Pertemuan dan memperkenalkan komunitas sehati dengan Puskesmas lokus yakni Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, Puskesmas Karang Senang dan Puskesmas Pasar Sentral Pertemuan tindak lanjut pelatihan /sosialisasi Monitoring ke lapangan Pertemuan Evaluasi Pelaporan

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC yang bermuara pada meningkatnya capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC Meningkatkan  cakupan investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan  capaian pemberian terapi pencegahan tuberculosis pada kontak pasien TBC

Pasien TBC mendapatkan layanan kunjungan rumah yang komprehensif Pasien TBC dapat menimba pengalaman dari para penyintas TBC yang melakukan kunjungan rumah Miningkatkan motivasi para pasien TBC untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sampai tuntas seperti para penyintas TBC Memberdayakan para penyintas TBC 

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC Meningkatkan capain investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan cakupan pemberian terapi pencegahan TBC Menurunkan angka Putus berobat pasien TBC Menurunkan angkan pasien mangkir pengobatan Mempercepat eliminasi TBC

DASAR HUKUM 1. Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 2. Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government 3. UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. 4. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 5. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 6. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 7. Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 8. Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi 9. Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. 2. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. 3. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. 2. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 3. ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Aplikasi SIPOLI berbasis android, bisa diakses langsung oleh masyarakat dari mana saja,kapan saja. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi SIPOLI dapat digunakan dimana saja dan kapan saja dan juga bisa melakukan pendaftaran online 3 hari sebelumnya. Dengan adanya aplikasi tersebut pelayanan pendaftaran rawat jalan menjadi mudah dan cepat diantaranya dapat mengurangi antrian di loket pendaftaran manual. CARA KERJA INOVASI 1. Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI 2. Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi 3. Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli 4. Pasien selesai mendaftar.

1. Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. 2. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika. 3. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.     ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di         masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Masalah Makro : Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Masalah Mikro : Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan) ISU NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit. ISU LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang. METODE PEMBAHARUAN Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Memudahkan proses input aset masuk Mengelola master inventory Mencatat input aset keluar Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan CARA KERJA INOVASI Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.

Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.

Manfaat : Manfaat Internal : Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan  Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang Untuk melakukan pengawasan barang inventaris Mempermudah maintenance Mempermudah proses penghapusan barang Manfaat Eksternal : Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.

Tersedianya SPO Kartu Inventaris Ruangan pada RSUD Kabupaten Mimika Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di semua ruangan pada RSUD Kabuapten mimika Terwujudnya Pengembangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berbasis aplikasi Terwujudnya Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SIASIK

1. DASAR HUKUM  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Etika Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedangan Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan   3, ISU STRATEGIS Isu Global Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terdapat beberapa target Tujuan 16 ini yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan   Isu Nasional Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki “negara beresiko” (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indoensia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.   Isu Lokal Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurang harmonisnya hubungan antara Satpol dengan masyarakat Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Terganggunya proses pembangunan karena gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4. METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif 6. CARA KERJA INOVASI Dalam setiap kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada dilakukan dengan lebih mengedepankan sikap humanis, dengan Aturan "5S PELDA MANIS”, yaitu: Salam Sapa Sopan Senyum Sabar   Cara kerja Inovasi adalah: Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota yang akan menegakan perda/perkada sesuai dasar hukum yang berlaku Doa (sebelum turun ke lapangan) Memberi salam Memperkenalkan nama Memperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT)  Memberi penjelasan tentang dasar hukum tugas Satpol PP Memberikan penjelasan tentang perda/perkada yang dilanggar Meminta identitas warga yang “ditindak” (NIK, Nama, alamat dan nomor Handphone) Meminta penjelasan dari warga tersebut mengapa sehingga melanggar perda/perkada Diskusi untuk mencari solusi dari pelanggaran perda/perkada yang dilakukan Memberikan salam penutup Doa (setelah melakukan kegiatan lapangan).

Mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Memperbaiki Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP 

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

Terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat Masyarakat lebih memahami mengenai Perda maupun Perkada Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Mimika secara berkelanjutan

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pokok-pokok penting dalam UU ini: - Pendaftaran Penduduk: Termasuk pencatatan biodata, tempat tinggal, dan status kependudukan. - Pencatatan Sipil: Meliputi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. - Dokumen Kependudukan: KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dsb. - NIK (Nomor Induk Kependudukan): Nomor identitas unik yang melekat seumur hidup. - Sanksi Administratif dan Pidana: Untuk pelanggaran dalam pelaporan dan pemalsuan dokumen kependudukan. Peraturan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu pada Distrik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN a. Makro Masalah makro administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencakup berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi: 1. Kerusakan Perangkat dan Habisnya Blanko KTP Pada pertengahan 2023, pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur sempat dihentikan sementara akibat kerusakan perangkat seperti laptop dan habisnya stok blanko KTP. Pelayanan baru dapat dilanjutkan setelah perangkat diperbaiki dan blanko tersedia kembali pada Juli 2023 2. Infrastruktur Kantor yang Tidak Memadai Kantor Distrik Mimika Timur yang lama sudah berusia lebih dari 20 tahun dan sering terendam banjir karena lokasi yang rendah. Pemerintah setempat telah memulai pembangunan kantor baru senilai Rp 11 miliar menggunakan APBD untuk meningkatkan kualitas pelayanan . 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan administrasi kependudukan di Distrik Mimika Timur masih mengandalkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, karena distrik belum memiliki alat perekam sendiri. Selain itu, jumlah petugas yang terbatas menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. 4. Validitas dan Akurasi Data Kependudukan Masih ditemukan data anomali, seperti data ganda dan ketidakakuratan dalam pendataan, yang mempengaruhi keakuratan data kependudukan. Hal ini berdampak pada distribusi bantuan sosial dan pelayanan publik lainnya. 5. Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil Masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir sering kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan karena jarak yang jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan program "jemput bola" dengan mendatangi langsung kampung-kampung untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan . 6. Transisi ke KTP Digital Pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke KTP digital sebagai bagian dari modernisasi sistem administrasi kependudukan. Namun, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah menjadi tantangan dalam implementasi KTP digital   b. Mikro 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Sebagian masyarakat masih belum menyadari pentingnya administrasi kependudukan, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik dan bantuan sosial. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah. 2. Kolaborasi dengan Instansi Vertikal Untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi vertikal, termasuk pemerintah distrik dan kelurahan, rumah sakit, dan pengadilan agama. Program pelayanan terpadu seperti Pelayanan Terpadu Nikah dan jemput bola di wilayah pedalaman telah diimplementasikan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Meskipun tantangan-tantangan ini ada, upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan masyarakat di Distrik Mimika Timur dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah dan efisien. 3. ISU STRATEGIS  a. Global Isu global administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencakup transformasi digital, pemerataan layanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut adalah beberapa inisiatif dan tantangan :  Transformasi Digital dalam Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk mendukung konsep smart city melalui digitalisasi administrasi kependudukan. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara elektronik melalui aplikasi di perangkat Android dan i OS .  Namun, hingga Juli 2023, hanya sekitar 2,17% dari 312.387 penduduk Mimika yang telah mengaktifkan KTP Digital, mencerminkan tantangan dalam adopsi teknologi di daerah ini .  Sosialisasi dan Edukasi kepada Generasi Muda Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, Disdukcapil Mimika menggelar sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) kepada pelajar SMA/SMK dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang valid dan terpercaya.  Layanan Kependudukan di Wilayah Pedalaman Mimika memiliki tantangan geografis yang signifikan, dengan banyak wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Untuk itu, Disdukcapil melaksanakan program layanan jemput bola, membawa peralatan perekaman ke distrik-distrik terpencil guna memastikan setiap warga memiliki akses ke dokumen kependudukan.  Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Adminduk Sebagai langkah untuk memperkuat kebijakan daerah, Disdukcapil Mimika sedang merancang RANPERDA tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Forum Konsultasi Publik yang melibatkan lintas sektor dan masyarakat bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.  Inovasi Layanan Publik Disdukcapil Mimika juga mengembangkan berbagai inovasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan, seperti:  Orlando (Operator Layanan Adminduk Online): Layanan melalui Whats App yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online .  Cafe Adminduk: Layanan malam hari di Pasar Sentral yang menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan secara gratis .  Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Kabupaten Mimika dalam menghadapi tantangan administrasi kependudukan dengan pendekatan yang inovatif dan inklusif. b. Nasional Isu nasional dalam administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia pada tahun 2025 mencakup berbagai tantangan dan upaya transformasi digital yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa isu utama yang perlu diperhatikan: 1. Tantangan di Daerah Terpencil Daerah terpencil dan kepulauan menghadapi hambatan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan teknologi menyulitkan masyarakat di wilayah ini untuk mengakses layanan pencatatan sipil dan memperoleh dokumen kependudukan yang sah. 2. Digitalisasi dan Integrasi Data Pemerintah berupaya mengintegrasikan dan mendigitalisasi data kependudukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan biaya tinggi menjadi hambatan dalam proses ini . 3. Pendataan Penduduk Baru di Jakarta Setelah Lebaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memperketat pendataan penduduk baru untuk memastikan nomor induk kependudukan (NIK) hanya diberikan kepada penduduk yang sesuai dengan domisili. Setiap penduduk diharapkan menyesuaikan identitas kependudukan sesuai dengan domisili dalam waktu maksimal satu tahun . 4. Penduduk Non-Permanen dan Mobilitas Tinggi Penduduk non-permanen, seperti pelajar internasional, pekerja kontrak, atau wisatawan, sering kali tidak terdata dalam sistem administrasi kependudukan. Identifikasi dan pengelolaan mereka menjadi penting untuk memastikan akses terhadap layanan publik dasar dan untuk memantau pergerakan penduduk secara efektif . 5. Perlindungan Data dan Sinkronisasi Antar-Instansi Keamanan data kependudukan menjadi perhatian utama. Perlunya sinkronisasi data antara administrasi kependudukan dan imigrasi diidentifikasi untuk mencegah potensi penyalahgunaan data dan memastikan validitas informasi kependudukan .  Upaya transformasi digital, seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan penggantian kertas sekuriti dengan kertas biasa yang dilengkapi QR code, sedang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelayanan administrasi kependudukan . Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau bantuan terkait administrasi kependudukan di wilayah Anda, saya siap membantu. c. Lokal Isu lokal dalam administrasi kependudukan merujuk pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah (kota/kabupaten/provinsi) dalam mengelola data dan layanan kependudukan. Berikut beberapa isu lokal yang umum muncul: 1. Keterlambatan dan Kesulitan Pencatatan Keterlambatan pencatatan kelahiran dan kematian, terutama di daerah   terpencil. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan   seperti akta kelahiran, KK, dan KTP. 2. Aksesibilitas Layanan Dukcapil Warga di daerah terpencil sulit mengakses layanan Dinas Kependudukan dan    Pencatatan Sipil. Terbatasnya jumlah petugas dan sarana prasarana (jaringan internet, komputer, listrik). 3. Data Ganda atau Tidak Akurat Penduduk memiliki lebih dari satu NIK. Data belum terintegrasi secara sempurna antar instansi atau daerah. 4. Migrasi dan Urbanisasi Perpindahan penduduk ke kota besar sering tidak disertai dengan pembaruan   data kependudukan (tidak lapor pindah). Menyulitkan perencanaan pembangunan dan distribusi bantuan sosial. 5. Penduduk Rentan Administrasi Kelompok rentan seperti orang dengan gangguan jiwa, tuna wisma, lansia   sebatang kara, dan anak jalanan sering tidak memiliki dokumen kependudukan. 6. Pemanfaatan Data untuk Layanan Publik Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pemberian    layanan publik lokal (misalnya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial). 7. Korupsi dan Perantara Tidak Resmi  Praktik percaloan atau pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan. 4. METODE PEMBAHARUAN  a. Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya inovasi "jemput bola adminduk" di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, layanan administrasi kependudukan mungkin memiliki beberapa metode yang kurang efisien. Metode tersebut mungkin termasuk: 1. Pelayanan Terpusat di Kantor Dukcapil: Masyarakat harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengurus administrasi kependudukan, yang mungkin menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal jauh atau memiliki keterbatasan mobilitas. 2. Pendaftaran Melalui Kantor Kelurahan/Desa: Pendaftaran administrasi kependudukan mungkin dilakukan melalui kantor kelurahan atau desa, yang juga membutuhkan perjalanan dan waktu yang tidak sedikit bagi masyarakat. 3. Sistem Informasi yang Kurang Terintegrasi: Mungkin ada kesulitan dalam mengakses informasi tentang layanan dan prosedur administrasi kependudukan, sehingga masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang perlu mereka lakukan. 4. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang pentingnya pencatatan sipil dan layanan adminduk, sehingga kurang termotivasi untuk mengurus administrasi kependudukan.   b. Sesudah penerapan inovasi Dengan adanya inovasi "jemput bola adminduk," layanan adminduk diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Inovasi ini dapat berupa: 1. Pelayanan Keliling: Petugas Dukcapil mengunjungi masyarakat di berbagai lokasi, seperti desa, permukiman, atau tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat. 2. Pelayanan Online: Pelayanan adminduk dapat diakses melalui aplikasi atau portal online, sehingga masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor. 3. Edukasi dan Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran: Pemberian informasi tentang pentingnya pencatatan sipil dan layanan adminduk melalui berbagai media, seperti media sosial, pengeras suara, atau kegiatan sosialisasi. 4. Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses pelayanan adminduk, seperti penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan aplikasi mobile. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Inovasi jemput bola dalam urusan Adminduk (Administrasi Kependudukan) di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, memiliki keunggulan dan kebaruan yang signifikan. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang terkendala karena data masih terdaftar di daerah asal, dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Surat Pindah Penduduk.  a. Keunggulan: 1. Efisiensi: Inovasi ini mengurangi beban dan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena mereka tidak perlu lagi kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen. 2. Kemudahan: Inovasi ini membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kesulitan transportasi. 3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Adminduk: Dengan adanya jemput bola, diharapkan target kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat dapat tercapai. 4. Mendukung Smart City: Inovasi ini mendukung upaya mewujudkan Mimika Smart City, di mana identitas kependudukan digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi waktu dan pelayanan publik.  b. Kebaharuan: 1. Teknik "Jemput Bola": Inovasi ini menggunakan pendekatan "jemput bola" di mana petugas Adminduk mendatangi warga untuk memberikan pelayanan, bukan sebaliknya. 2. Solusi untuk Warga Terkendala: Inovasi ini dirancang khusus untuk membantu warga yang terkendala dalam mengurus Surat Pindah Penduduk karena data masih terdaftar di daerah asal. 3. Penggunaan Identitas Kependudukan Digital: Inovasi ini juga melibatkan penggunaan identitas kependudukan digital untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. 4. Implementasi di Distrik Mimika Timur: Inovasi jemput bola Adminduk di Distrik Mimika Timur menunjukkan kesuksesan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah tersebut. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kabupaten Mimika dan bahkan di wilayah lain di Indonesia. 6. CARA KERJA INOVASI Inovasi jemput bola Adminduk di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, bekerja dengan cara petugas Adminduk mendatangi masyarakat di tempat tinggal mereka untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Pelayanan ini meliputi pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, serta edukasi mengenai pentingnya pencatatan sipil.  Berikut adalah langkah-langkah cara kerja inovasi jemput bola Adminduk: 1. Identifikasi Kebutuhan: Petugas Adminduk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di Distrik Mimika Timur, terutama bagi warga pendatang baru atau yang memiliki kesulitan dalam mengakses pelayanan Adminduk. 2. Perencanaan dan Pelaksanaan: Berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi, petugas Adminduk merencanakan dan melaksanakan kegiatan jemput bola, termasuk jadwal kunjungan, lokasi, dan materi edukasi. 3. Kunjungan dan Pelayanan: Petugas Adminduk mendatangi rumah warga untuk memberikan pelayanan Adminduk secara langsung, seperti pengurusan dokumen dan edukasi. 4. Evaluasi dan Peningkatan: Setelah kegiatan jemput bola selesai, petugas Adminduk melakukan evaluasi dan analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjangkau lebih banyak warga di masa depan.  Dengan inovasi jemput bola Adminduk, masyarakat di Distrik Mimika Timur dapat mengakses pelayanan Adminduk dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus pergi ke kantor Adminduk. Pelayanan ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil.   

Tujuan utama inovasi "jemput bola adminduk" di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah pedesaan dan wilayah yang sulit dijangkau. Ini dilakukan dengan mendatangi masyarakat langsung di kampung dan distrik, sehingga mereka tidak perlu lagi berpergian jauh ke Timika untuk mengurus dokumen kependudukan.  Berikut adalah beberapa tujuan lebih detail dari inovasi ini: Mempercepat Pelayanan: Dengan pelayanan jemput bola, masyarakat dapat menerima dokumen adminduk seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa harus menunggu lama atau harus berpergian jauh.  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama bagi mereka yang belum memiliki atau belum mengurusnya.  Mengurangi Beban Biaya dan Transportasi: Dengan mendekatkan pelayanan adminduk, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi yang mahal untuk mengurus dokumen kependudukan di Timika.  Meningkatkan Efektivitas Pelayanan: Inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan adminduk, karena pelayanan dapat diberikan secara langsung dan cepat di lokasi masyarakat.  Meningkatkan Pemerataan Layanan: Dengan program jemput bola, layanan adminduk menjadi lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk daerah pedesaan dan wilayah yang sulit dijangkau.  Dengan kata lain, tujuan utama "jemput bola adminduk" adalah untuk menciptakan sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur. 

Inovasi jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan Adminduk ke masyarakat, terutama mereka yang mungkin kesulitan untuk mengaksesnya secara langsung di kantor Dinas Dukcapil.  Manfaat Inovasi Jemput Bola Adminduk: 1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan: Jemput bola memastikan bahwa layanan Adminduk dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah yang terpencil atau memiliki akses transportasi yang terbatas. 2. Mempermudah Pengurusan Adminduk: Program ini memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, seperti pembuatan atau perpanjangan KTP, KK, dan dokumen lainnya, tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Dengan mendekatkan layanan, jemput bola diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, sehingga data kependudukan menjadi lebih akurat dan terpercaya. 4. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat: Program ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait Adminduk. 5. Mempercepat Pelayanan: Jemput bola memungkinkan pelayanan Adminduk dilakukan secara lebih cepat dan efisien, karena layanan langsung datang ke masyarakat tanpa harus menunggu antrian di kantor Disdukcapil. 6. Mendorong Keterbukaan Data: Dengan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi, data kependudukan menjadi lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.  Tujuan Inovasi Jemput Bola: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang terpencil. Mewujudkan pemerataan layanan Adminduk di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Meningkatkan kualitas data kependudukan. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Adminduk. Menyediakan layanan Adminduk yang cepat, mudah, dan murah.  Kesimpulan: Inovasi jemput bola Adminduk di Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika Timur, merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan kualitas layanan Adminduk bagi masyarakat. Program ini membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencatatan sipil, dan mempercepat pelayanan Adminduk. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.   

Inovasi jemput bola administrasi kependudukan (Adminduk) di Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat di luar jam kerja dan hari libur. Program ini, yang dinamai "Jempol Adminduk", telah mendapatkan penghargaan dari Wakil Bupati Mimika.  Detail Inovasi: 1. Jangkauan: Program jemput bola ini menjangkau penduduk di wilayah kelurahan, kampung, dan desa yang masih bisa dijangkau kendaraan darat, tetapi di luar jam kerja dan hari libur. 2. Tujuan: Tujuan utama program ini adalah untuk menjamin setiap warga mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah dan cepat, terutama warga pendatang baru. 3. Kegiatan: Kegiatan jemput bola meliputi edukasi tentang pentingnya pencatatan sipil, serta penyediaan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan surat-surat lainnya. 4. Pencapaian: Program ini telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah yang kurang terjangkau.   Inovasi jemput bola Adminduk di Distrik Mimika Timur merupakan langkah positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di daerah yang kurang terjangkau. Program ini telah berhasil menjangkau lebih banyak warga dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan administrasi kependudukan. 

RANCANG BANGUN DASAR HUKUMUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386). Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9 Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23) PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1) Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).   PERMASALAHAN Masyarakat sering datang ke kantor mengurus suatu berkas atau keperluanya namun terkendala dengan biaya, waktu,dan syarat-syarat berkas yang mengakibatkan kepengurusanya bisa lama dan memakan biaya. ISU STRATEGIS Isu Global : Digitalisasi tegnologi menjadi konsumsi warga masyarakat yang telah mendunia termasuk warga pada Distrik Mimika Baru. Sehingga dengan menggunakan media ataupun tecnologi Digitalisasi sangat mempermudah pelayana publik. Isu Nasional : Digitalisasi tegnologi meminimalisir biaya secara efisien dan efektif. Isu Lokal : Mempercepat layanan publik. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi : Masyakat mengurus sesuatu ke kantor dalam kurung waktu yang tidak menentu.Kondisi setelah Inovasi : Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan secara cepat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)Masa Sebelum Inovasi : Awal sebelum adanya inovasi pelayanan publik ini, warga mengurus sesuatu secara manual dengan mendatangi kantor, namun segala urusan warga tidak dijamin selesai sehari karena selalu ada hal-hal teknis yang menghambat.Masa Setelah Inovasi : Warga lebih mudah mengakses berbagai kepengurusan dan syarat-syarat kelengkapan berkas sebelum mendatangi kantor. CARA KERJA INOVASI Memanfaatkan teknologi Digitalisasi Membuka play stor di HP Douwnload aplikasi ‘Tanya Pak Distri” Warga bisa lansung memilih opsen apa yang mau di urus.

TUJUAN INOVASI : Mengeifisiensi waktu penyelesaian pengurusan layana publik.Peningkatan Pelayanan Publik; Meminimalisir PUNGLI sehingga warga masyarakat merasa nyaman.

MANFAAT INOVASI :  90% Masyarakat telah menggunakan Andoid sehingga INOVASI bermanfaat dalam penerapan LAYANAN PUBLIK berbasis Aplikasi.Masyarakat lebih mudah mengakses berbagai pelayanan di kantor secara cepat, mudah, dan efektif

DAMPAK INOVASI :  Masyarakat merasa bahagia karena pelayanan tidak membebani perekonomianya.Peningkatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat.Pembiayaan internal kantor seperti ATK yang dapat di kontrol. Masyarakat tidak antri berlama-lama saat mengurus sesuatu ke kantor.