Data inovasi Kabupaten Mimika

RANCANG BANGUN PROGRAM INOVASI “ KELABU CINTA” NAMA INOVASI           : KELABU CINTA (KELAS IBU HAMIL CEGAH KEMATIAN IBU DAN                                           ANAK) BERBASIS DIGITAL (WA BISNIS) TAHAPAN                     : PERSIAPAN, PROSES, EVALUASI INISIATOR                     : TIM KIA_ KB BLUD PUSKESMAS WANIA JENIS INOVASI              : PELAYANAN PUBLIK ( KELAS IBU HAMIL) BENTUK INOVASI         : MANUAL KE DIGITAL URUSAN                        : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL WILAYAH KERJA                                            BLUD PKM WANIA WAKTU UJI COBA         : September  2023 WAKTU PENERAPAN   : Oktober    2023   I.     DASAR HUKUM  Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang -Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan, :Mengatur tentang hak Kesehatan ibu dan anak, termasuk hak atas gizi yang seimbang dan memadai. Undang -Undang  Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelengaraan pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan, dan masa sudah melahirkan , pelayanan kontrasepsi dan pelayanan Kesehatan seksual. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia. Gerakan Nasional Sadar Gizi (Ger Nas Gizi) Strategi nasional Percepatan Pencegahan Stunting SK Kepala Puskesmas Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kelas Ibu hamil No.444.5/  121  /2023   II.     PERMASALAHAN       a.   Permasalahan Makro  : Permasalahan umum pelaksanaan Kelas Ibu Hamil            di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu : Faktor Sistem, meliputi : Keterbatasan sumber daya, Kurangnya Koordinasi antar sektor, Data dan informasi belum memadai. Faktor Fasilitas , meliputi : Jarak tempuh yang jauh, Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor Masyarakat, meliputi : Kurangnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan waktu dan biaya, norma dan budaya.     b.   Permasalahan Mikro  :  Permasalahan khusus pelaksanaan Kelas Ibu Hamil          di BLUD Puskesmas Wania , yaitu : Tidak sesuainya jadwal kelas Ibu Hamil dengan Aktifitas ibu sehari-hari Kurangnya partisipasi ibu hamil Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil ke kelas ibu hamil, dari data kunjungan rata-rata per bulan hanya 20 ibu hamil per kelas ibu hamil. Faktor ekonomi, tidak tersedianya biaya transportasi bagi ibu hamil tertentu untuk datang ke puskesmas mengikuti kelas ibu hamil. III.     ISU STRATEGIS      a.   Global :             Secara global permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelas Ibu hamil      sebagai berikut : Akses layanan Kesehatan ibu hamil yang tidak merata Kualitas layanan Kesehatan ibu hamil yang bervariasi Kurangnya informasi dan Pendidikan tentang Kesehatan Ibu Hamil Berubahnya pola pengetahuan dan kemudahan akses dari manual ke era digitalisasi.     b.   Nasional :           Secara Nasional  permasalahn yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelas Ibu  Hamil,       antara lain : Kurangnya partisipasi ibu hamil , karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kelas ibu hamil. Kurangnya  dukungan dari pasangan  dan keluarga, hal ini disebabkan karena suami /pasangan tidak memahami pentingnya kelas ibu hamil. IV.     METODE PEMBAHARUAN        a.    Sebelum Inovasi : Jumlah peserta kelas Ibu Hamil (KIH) kurang dan terbatas, akibat ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan aktivitas /keseharian ibu hamil.  Metode yang digunakan adalah tatap muka yang dilakukan di Puskesmas, dengan jadwal pertemuan 1 kali setiap bulan. Jumlah Peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) sebelum Inovasi : rata-rata 20 orang per bulan     b.    Sesudah Inovasi :  Pertemuan Kelas Ibu Hamil dapat dilakukan  secara online  dan informasi serta  edukasi kesehatan  dapat dibagikan melalui Grup Whatsapp Bisnis Kelabu Cinta  yang bisa di akses oleh sasaran yang lebih luas. Dalam Grup Whats App Bisnis ini disediakan berbagai informasi yang merupakan pesan otomatis. Selain Grup Whas App Bisnis ,Peserta dikelompokan juga kedalam WA Grup sesuai wilayah tempat tinggal (desa dan kelurahan) yang Adminnya adalah Bidan Penanggung Jawab Wilayah setempat Jumlah Peserta KIH  sesudah inovasi : 207 orang ibu Hamil dan keluarga yang  telah terdaftar atau bergabung   atau mengalami kenaikan sebesar 1000 %  peserta yang terdaftar  dapat  berinteraksi melalui akses WA Bisnis  Kelabu Cinta. V.     KEUNGGULAN / KEBAHARUAN ?  Sebelumnya dilakukan melalui pertemuan Kelas Ibu Hamil melalui tatap muka/luring kebaharuannya adalah membuat Grup Whatsapp Bisnis  Dimana dalam WAG tersebut menampilkan berbagai informasi dan edukasi yang di butuhkan oleh ibu hamil.  Penerima Informasi seputar masalah Kesehatan Ibu dan Anak semakin luas, bukan   hanya ibu hamil, tetapi juga pasangan dan keluarga, atau dengan kata lain Kelabu Cinta dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja oleh yang membutuhkan. VI.     CARA KERJA INOVASI   Tahap Persiapan  Membentuk Tim penanggung jawab/pengelola Akun WA Bisnis inovasi Kelabu Cinta. Memepersiapkan materi terkait Kesehatan Ibu dan Anak yang akan dimasukan kedalam Info Wa Bisnis. Mempersiapkan sarana pendukung ( HP dan Nomor telepon ) layanan (Whatsapp Akun Bisnis dan WAG ). Membuat  Barcode dan Website KELABU CINTA . 2. Tahap Pelaksanaan  Sosialisasi dan diseminasi Barcode dan Website Kelabu Cinta di setiap Posyandu dan melalui Media Komunikasi  ( tayangan video promosi melalui televisi ) di ruang tunggu Puskesmas  (sasaran : ibu hamil , pasangan dan keluarga)  Sosialisasi melalui  Media Sosial Puskesmas (Facebook dan Instagram)  Sosialisasi internal kepada petugas puskesmas tentang cara penggunaan WA bisnis Kelabu Cinta. Bagi Ibu hamil yang sudah men scan barcode atau meng “klik” nomor HP  WA  Kelabu Cinta , maka otomatis akan tergabung dalam WAG Kelabu Cinta. Selanjutnya Ibu hamil dapat berinteraksi dengan petugas medis melalui WAG Kelabu Cinta. 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Jumlah peserta kelas ibu hamil dapat dipantau langsung melalui jumlah peserta yang terdaftar dalam WAG Kelabu Cinta, yang di Kelola oleh Bidan Penanggung jawab wilayah ( ada 2 kelurahan dan 3 Desa / Kampung). Interaksi Peserta Kelabu Cinta dapat di evaluasi melalui Statistik “Fitur Bisnis “ dalam WA Bisnis Kelabu Cinta. Efektifitas penggunaan WA Bisnis Kelabu Cinta akan di evaluasi melalui wawancara langsung dan melalui kuisioner kepuasan pelanggan yang dibagikan kepada pengguna melalui WAG setelah 6 (enam) bulan penerapan inovasi Kelabu cinta.  

TUJUAN INOVASI  Meningkatkan minat ibu hamil dalam  mengikuti  kelas ibu hamil (KIH) Meningkatkan Jumlah peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) Memudahkan akses bagi ibu hamil dan keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak.

MANFAAT INOVASI Meningkatnya minat ibu hamildalam mengikuiti kelas ibu hamil (KIH) Meningkatnya Jumlah peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) Kemudahan akses bagi ibu hamil dan keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

DAMPAK INOVASI Cakupan pelayanan program KIA Puskesmas meningkat Pengetahuan dan dukungan dari suami / pasangan  dan keluarga terhadap ibu hamil meningkat. Resiko Kematian Ibu dan Anak menurun.

1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  2.Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang   Puskesmas  3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat  4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional  5.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan ke Daerah Terpencil  Menjangkau Kelompok Rentan dan Prioritas  Mendekatkan Pelayanan Kesehatan ke Masyarakat  Mengurangi Kesenjangan Pelayanan Kesehatan 

1.Masyarakat di wilayah sangat terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan   tanpa harus menempuh jarak jauh  2.Deteksi dini terhadap kehamilan risiko tinggi, gizi buruk, dan jadwal imunisasi   balita menjadi lebih mudah dilakukan secara langsung.Petugas dapat   menyesuaikan layanan dengan kondisi geografis, budaya, dan   kebutuhan spesifik masyarakat setempat.  3.Interaksi langsung dari rumah ke rumah membangun kepercayaan masyarakat   terhadap petugas kesehatan dan program pemerintah.  4.Pendataan langsung memungkinkan sistem memiliki informasi yang valid   tentang sasaran layanan, status gizi, dan kondisi lingkungan  5.Penyuluhan kesehatan menjadi lebih efektif karena disampaikan dalam   konteks lokal, langsung kepada keluarga sasaran 

Cakupan pelayanan meningkat, terutama di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau  Terjadinya peningkatan kunjungan dan intervensi kesehatan secara langsung di   lapangan  Data kesehatan masyarakat menjadi lebih valid dan menyeluruh, karena diperoleh   langsung dari kunjungan rumah ke rumah  Mendorong pola kerja kolaboratif antar-profesi dan antara Puskesmas dengan   kader/tokoh masyarakat  Meningkatkan citra positif Puskesmas dan pemerintah daerah sebagai lembaga yang hadir langsung dan peduli pada masyarakat pelosok. 

NAMA INOVASI           : Meno Sidak Kanda TAHAPAN                     : Implementasi INISIATOR                    : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  JENIS INOVASI             : Pelayanan Publik BENTUK INOVASI        : Digital URUSAN                      : Pemerintahan WAKTU UJICOBA         : 2022 WAKTU PENERAPAN   : 2023   RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Dasar Hukum Tingkat Pusat UUD 45 Pasal 27 ayat 3 setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi kemanusiaan; UUD  45        pasal 28 ayat 4 : “ Pemeliharaan keamanan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan Masyarakat UU nomor 5 tahun 2018  tentang tindak pidana terorisme  Pasal 1 :  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah. Dasar Hukum Tingkat Daerah Peraturan daerah No 8 Tahun 2028 tentang Pembentukan dan tata kerja satuan  perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Peraturan  Daerah No 10 Tahun 2028 tentang ketentuan umum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Mimika; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ketentuan Umum Penyelenggaraan ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengeloalaan Keamanan dan Ketertiban Masyrakat kampung PERMASALAHAN  Makro Permasalahan Ormas di Kabupaten Mimika Papua,mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan,partisipasi,dan pengaruh Ormas dalam pembangunan daerah.Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain  Permasalahan Utama : Regulasi dan Pengawasan : Ketidakjelasan regulasi yang mengatur Ormas dapat menyebabkan tumpang tindi fungsi dan tanggungjawab. Koordinasi Antar Ormas.Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar ormas sering kali mengakibatkan konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat. Partisipasi Publik : Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Ormas membuat program-program yang dijalankan kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia : Kualiatas sumber daya manusia dalam Ormas sering kali tidak memadai,sehingga menghambat pengembangan kapasitas dan efektivitas Ormas. Pendanaan : Terbatasnya sumber pendanaan untuk kegiatan ormas juga menjadi kendala yang signifikan,dimana anggaran yang ada sering kali tidak mencukupi untuk menjalan berbagai program secara optimal. Tantangan social dan Budaya ; beragam tantangan social,termasuk perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing Ormas,dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi. Isu Keamanan dan Ketertiban : Ketegangan social dan isu keamanan terkadang diperoleh dari adanya konflik antara Ormas, yang dapat berdampak negative pada stabilitas daerah.Demi mengatasi permasalahan tersebut,dibutuhkan langkah-langkah strategis,seperti peningkatan kapasitas manajerial ormas,pengembangan regulasi yang jelas,serta penyediaan dukungan finasial dan teknis. Mikro         Permasalahan Ormas di Kabupaten Mimika tergolong Kompleks dan beragam : Konflik Antar Ormas Permasalahan ini kerap terjadi akibat perebutan wilayah pengaruh perebutan proyek,atau perbedaan ideology.Konflik ini bisa berujung pada aksi kekerasan. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal seperti perampokan,pencurian dan perdagangan narkoba Kurangnya pembinaan dan pengawasan: Ormas di Mimika masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum Minimnya sarana dan Prasarana : Banyak Ormas di Mimika yang kekurangan sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan   ISU STRATEGIS  GLOBAL Isu-isu global peran Ormas dalam pembangunan di Negara berkembang: Meningkatkan Partisipasi masyarakat: Ormas dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan. Memberdayakan masyarakat : Ormas dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka Mengawasi kinerja Pemerintah: Ormas dapat berperan sebagai watchdog dalam mengawasi kinerja Pemerintah yaitu dapat memantau pelaksanaan   program-program pembangunan dan melaporkan kepada masyarakat jika ada penyimpangan atau ketidakadilan. Menyalurkan aspirasi masyarakat : Ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah.           NASIONAL            Beberapa Isu Strategis peran Ormas dalam pembangunan nasional antara lain : Sebagai Mitra Pemerintah dalam pembangunan seperti :  Meningkatkan Partsipasi masyarakat dalam pembangunan Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Membantu menyelesaikan masalah-masalah social dan ekonomi di masyarakat Sebagai agen Perubahan Sosial Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu social Mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan Membangun semangat gotong royong dan kepedulian social Melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat Melakukan Dialog dan Konsultasi dengan pemerintah Mengadakan Audiensi dan demonstrasi Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Sebagai Sarana pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat : Memberikan pelatihan dan pendidikan ketrampilan Membuka lapangan kerja Memberikan bantuan modal usaha Sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan Mempromosikan nili-nilai toleransi dan saling menghormati Menyelesaikan konflik dan perselisihan antar masyarakat           LOKAL             Organisasi Masyarakat ( ORMAS) di Kabupaten Mimika memliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat antaranya :  Memperkuat Demokrasi : Ormas menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ormas jauga dapat berperan dalam mngawasi kinerja pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Mewujudkan pembangunan: Ormas dapat membantu mewujudkan pembangunan di kabupaten Mimika dengan terlibat diberbagai program dan kegiatan pembangunan  METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum :  Sebeleum adanya aplikasi Meno Sidak Kanda di Kabupaten Mimika Papua, pengelolaan data Organisasi Masyarakat ( Ormas) mengalami beberapa kendala, diantaranya : Pendataan Ormas yang tidak diinginkan dan Tidak terstuktur:  Kurangnya Data Ormas yang  tidak terhimpun dalam satu basis data yang kosong,sehingga menyulitkan pemantauan dan pelacakan informasi Belum terintegrasi Data yang ada, seringkali tidak lengkap,tidak akurat,dan tidak termutakhirkan,sehingga membingungkan bagi pemangku kepentingan. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data Ormas, sehingga sering terjadi tumpeng tindih data dan tidak konsisten. Proses pendaftaran dan verifikasi Ormas yang manual dan memakan waktu Pendaftaran Ormas dilakukan secara manual dengan mengisi formulir dan menyerahkan dokumen secara fisik. Proses verifikasi data ormas memakan waktu lama karena dilakukan secara manual dan belum terotomatisasi Hal ini menyebakan lambatnya diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) bagi Ormas yang baru dirikan. Sulitnya memantau aktivitas Ormas: Tidak adanya system yang bermaksud untuk menghubungkan aktivitas Ormas,sehingga sulit untuk mendeteksi potensi pelanggaran atau kegiatan Ormas yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan dan perdamaian masyarakat. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar Ormas dan Pemerintah   Daerah : Tidak adanya platform yang ringkas untuk komunikasi dan koordinasi antar Ormas dan Pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesahpahaman dan miskpmunikasi,serta menghambat kerjasama dalam membangun masayarakat yang aman dan kondusif Sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat : Masyarakat tidak memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi tentang Ormas yang ada didaerahnya. Hal ini dapat menimbulkan polusi dan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Ormas. Akibat dari kondisi tersebut,muncul beberapa permasalahan seperti :  Munculnya Ormas fiktif yang tidak terdaftar di kesbangpol Sulitnya mendeteksi Ormas radikal dan Ormas yang melakukan kegiatan illegal Terhadinnya konflik antar Ormas Masyarakat menjadi resah dan tidak percaya dengan Ormas Kondisi Sesudah :  Dampak Posistif: Pendaftaran Ormas : Mempermudah pendaftaran ormas di Kabupaten Mimika; Data Ormas lebih menarik dan mudah diakses Memudahkan Verifikasi dan Validasi Ormas Pemetaan Ormas : Membantu pembentukan Ormas di Mimika,termasuk sebaran,struktur kepengurusan,dan kegiatannya Memudahkan Koordinasi dan Komunikasi antara Pemkab Mimika dengan Ormas        Pembinaan Ormas : Memudahkan Pemkab Mimika dalam melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap Ormas Membantu Ormas dalam menjalankan program dan kegiatannya secara tertib dan sesuai aturan.        Keamanan dan ketertiban : Diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan perdamaian di Kabupaten Mimika Ormas dapat menjadi mitra Pemkab Mimika dalam mewujudkan pembangunan yang kondusif. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berikut adalah beberapa keunggulan dan kebaharuan aplikasi meno sidak kanda yang diluncurkan oleh Badan kesatuan bangsa dan Politk ( Kesbangpol) Kabupaten Mimika  Keunggulan : : Memudahkan Pendaftaran dan pelaporan Ormas : Aplikasi ini menyediakan platform online bagi ormas di mimika untuk mendaftarkan diri dan melaporkan  secara berkala kepada kesbangpol. Hal ini meniadakan proses manual yang memakan waktu dan rawan eror. Meningkatkan Akuntabilitas Ormas : Dengfan adanya data Ormas yang memuat dan terdigitalisasi, Kesbangpol dapat memantau aktivitas Ormas dengan mudah dan lebih memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku Pengaruh Konflik dan memperkuat keamanan Daerah :mellui pendataan dan pemantauan Ormas, Kesbangpol dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan dini untuk menjaga kemanan dan ketertiban Meningkatkan pelayanan masyarakat : aplikasi ini menyediakan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat tentang ormas yang terdaftar di Mimika, termasuk visi,misi dan program kegiatan mereka.          Kebaharuan :  Aplikasi Mobile pertama di papua : Meno Sidak Kanda merupakan aplikasi mobile pertama di papua yang dikhususkan untuk pengelolaan Ormas Integrasi data yang komprehensif : aplikasi ini mengintegrasi data ormas dari berbagai sumber,seperti kemnetrian dalam Negeri,kesbangpol Papua,dan Polres Mimika Fitur Pelaporan yang interaktif : Ormas dapat melaporkan secara berkala tentang kegiatan mereka secara berkala tentang kegiatan mereka melalui aplikasi,lengkap dengan foto dan dokuemntasi Sistem Peringtsn dini ; aplikasi ini dilengkapi dengan system peringatan dini untuk mengindentifikasi potensi konflik dan memberikan peringatan kepada Kesbangpol dan apparat keamanan. CARA KERJA APLIKASI MENO SIDAK KANDA Pengurus mendaftarkan Ormas melalui aplikasi Meno sidak Kanda Pengurus Mengisi data Orams dengan lengkap  dan benar : Nama Ormas Alamat Ormas Struktur kepengurusan Program kerja Sumber dana Setelah data lengkap Ormas akan diverifikasi  oleh kesbangpol Mimika Jika data sudah terverifikasi,ormas akan mendapatkan sertifikat pendaftaran dan terdaftar secara resmi di kesbangpol  

Tujuan aplikasi meno sidak kanda yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan organisasi dalam wilayah Mimika. Aplikasi ini juga bertujuan mengumpulkan dan menyimpan data terkait aktivias yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat,meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemantauan yang efektif,memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah daearh dan organisasi kemasyarakan,menyediakan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak berwenang. Aplikasi meno sidak kanda bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalaam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Bagi Ormas : Mempermudah pendaftaran,pelaporan,dan komunikasi dengan Kesbangpol.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Organisasi Bagi Kesbangpol : Mempermudah pemantauan dan pengawasan ormas,Meningkatkan efektifitas pencegahan konflik dan pemeliharaan kemanan daerah Bagi Masyarakat : Meningkatkan akses informasi tentang organisasi dan memperkuat rasa aman.Secara keseluruhan, aplikasi Meno Sidak Kanda merupakan langkah inovatif dari Kesbangpol Mimika untuk meningkatkan pengelolaan  organisasi masyarakat dan menciptkan lingkungan yang aman dan kondusif di daerah tersebut

Hasil  yang dirasakan dengan penerapan aplikasi meno sidak kanda adalah :  Pendaftaran Ormas yang Teratur Peningkatan Komunikasi Pemetaan Potensi Konflik Penegakan Hukum Meningkatkan rasa aman masyarakat

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau ITAX: Sulitnya proses melacak pembayaran pajak secara real-time, sehingga Pendapatan daerah tidak dapat dipantau secara efektif, dan potensi kebocoran pendapatan meningkat. Wajib pajak tidak memiliki akses langsung untuk melihat riwayat dan status pajaknya, sehingga Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Data SKPD dan dokumen lainnya masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga berdampak Risiko kehilangan data akibat kerusakan/kehilangan dokumen dan keterbatasan ruang penyimpanan. Banyak tenaga dan waktu dihabiskan untuk kegiatan administratif berulang, sehingga berdampak Kurang optimalnya kinerja pegawai dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Tidak ada sistem terintegrasi yang mempermudah pembuatan laporan SKPD secara otomatis, sehingga berdampak Proses pelaporan memakan waktu dan hasilnya kurang akurat. C. ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau ITAX, Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Aplikasi harus mampu terhubung dengan sistem lain seperti BPKAD, dan Bank Daerah. Perlunya kesamaan data objek/subjek pajak agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan data. Pelayanan kepada wajib pajak Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum (user friendly), dan Sistem harus mendukung transparansi proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. D. METODE PEMBAHRUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau ITAX ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, penerbitan, dan distribusi SKPD. Semua aktivitas terekam dan dapat ditelusuri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau ITAX menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik. E. KEUNGGULAN Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau ITAX bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja dari inovasi Aplikasi Pajak atau i Tax pada bidang pajak, Login Petugas login untuk autentikasi user sebelum mengakses aplikasi itax PAD, Pendaftaran petugas melakukan pendaftaran berkas PAD, manajemen data seperti update, hapus dan juga melihat status data berkas yang diajukan, Perekaman petugas melakukan perekaman pada data pendaftaran dari sembilan jenis pajak. Dalam tahapan Perekaman ini, admin dapat memproses data self dan official dari berkas PAD yang diajukan, Lihat pada bagian ini admin dapat melihat data yang telah selesai dilakukan yaitu data pengawasan dan riwayat. setelah tahapan ini semua berkas yang diajukan akan tersimpan dan bisa dilihat baik itu untuk mengeluarkan cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau surat teguran. Cetak Modul ini digunakan untuk mencetak berkas hasil output dari aplikasi itax PAD seperti Perekaman, Pengawasan, Buku Kendali, Kartu Data, BPPS.

ITAX PAD merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dengan tujuan membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

Dengan adanya aplikasi ini, petugas tidak perlu input manual melainkan bisa mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online yang mana data PAD tersebut nantinya akan diproses oleh sistem, yang meliputi kebutuhan Sembilan pajak daerah yaitu, hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, burung walet, reklame, dan mineral.

Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

1 DASAR HUKUM  : UU 23 TAHUN 2014 pasal 149 ayat 1 PP 18 TAHUN 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasih Pimpinan dan Anggota DPRD PP 12 TAHUN 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERBUP 32 TAHUN 2021 tentang perjalanan dinas bagi DPRD Mimika 2. PERMASALAHAN . Masalah Makro Dalam penatausahaan keuangan daerah, terutama pada Perangkat Daerah, banyak daerah menghadapi kendala dalam hal: Kualitas SDM: Kurangnya pegawai yang memahami akuntansi pemerintahan, peraturan keuangan, dan teknologi informasi. Sistem Informasi: Penggunaan sistem yang belum terintegrasi (seperti SIMDA, SIPD, dll.) menyebabkan kesalahan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan Keuangan yang Belum Tertib dan Akurat Masih ditemui kesalahan dalam penginputan transaksi (manual maupun digital). Ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan realisasi keuangan. Laporan pertanggungjawaban sering terlambat dan tidak lengkap. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi Internal Pengawasan internal (oleh sekretariat atau inspektorat internal) lemah. Tidak ada sistem peringatan dini jika ada penyimpangan anggaran. Audit internal jarang dilakukan secara menyeluruh di level OPD Keterlambatan Proses Administrasi Keuangan Proses SPM (Surat Perintah Membayar) lambat karena administrasi manual atau kurangnya koordinasi antar pihak. Kegiatan yang dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran, berisiko tidak selesai tepat waktu Masalah-masalah ini bersifat makro karena bukan hanya terjadi di satu dua perangkat daerah, tapi menjadi pola umum di banyak daerah di Indonesia. Perbaikannya memerlukan: Penguatan regulasi internal. Peningkatan kapasitas SDM secara menyeluruh. Digitalisasi dan integrasi sistem. Pengawasan melekat dari pimpinan dan inspektorat. Masalah Mikro Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi 33 anggota DPRD Kabupaten Mimika menghadapi masalah riil di internal Perangkat Daerah, terutama terkait pengaturan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah. Jumlah anggota DPRD yang banyak, disertai padatnya aktivitas para dewan menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih kegiatan. Hal ini disebabkan karena: kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD belum tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas. 3. ISU STRATEGIS    :  Seiring dengan sifat pekerjaan yang melibatkan interaksi lintas daerah dan kegiatan monitoring di lapangan, Anggota dewan dan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika seringkali melakukan perjalanan dinas dengan volume yang cukup tinggi, sehingga memerlukan sistem yang terstruktur untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perjalanan dinas dengan efisien.  Kebutuhan akan perencanaan perjalanan dinas yang cukup tinggi dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak, jadwal yang ketat, dan tujuan yang beragam, sehingga diperlukan sistem yang dapat mengatur dan mengontrol perencanaan perjalanan dinas khususnya dari segi administrasi (efisiensi).  Dalam konteks pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas merupakan aspek yang penting, sehingga adanya aplikasi perjalanan dinas (SIMAKS) dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait perjalanan dinas dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum adanya inovasi Sebelum adanya inovasi, perencanaan dan pengajuan perjalanan dinas anggota DPRD dan pendamping dari staf Setwan dilakukan secara manual sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan dewan.  Setelah adanya inovasi  Untuk mengurangi ketergantungan pada proses administrasi manual, mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan perjalanan dinas maka dibuatlah aplikasi SIMAKS (SISTEM INFORMASI MANAGEMENT KEUANGAN SETWAN). Aplikasi ini memberikan kontrol yang lebih baik atas kegiatan perjalanan dinas, termasuk pengeluaran yang terkait dengan transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya, sehingga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan aplikasi SIMAKS, tingkat penatausahaan keuangan di SETWAN mengalami perbaikan signifikan, dimana terjadi penurunan temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan SETWAN dan DPRD sebesar 80%. Bahkan tidak terjadi lagi tumpang tindih perjalanan dinas setelah aplikasi ini dijalankan di tahun 2023. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN otomatisasi proses perencanaan, pengajuan, persetujuan dan pelaporan perjalanan dinas  pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online berupa sistem informasi berbasis WEB yang dapat diakses secara online  adanya pengarsipan digital dokumen-dokumen perjalanan dinas  sehingga sangat menghemat waktu dalam pembuatan SPJ dan  Laporan Pertanggungjawaban memberikan laporan secara real-time terhadap anggaran, pengeluaran dan laporan keuangan terkait perjalanan dinas 6. CARA KERJA INOVASI   Anggota dewan yang hendak melakukan perjalanan dinas akan mendapat disposisi dari pimpinan  Anggota dewan tersebut menghubungi operator SIMAKS untuk memvalidasi data dewan tersebut untuk pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online.  Jika pada system tersebut berwarna hijau anggota dewan tersebut diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Jika berwrna merah maka anggota dewan tersebut belum bisa melakukan perjadin karena masih berada dalam perjadin sebelumnya.  Setelah melaksanakan perjalanan dinas, bukti perjalanan berupa tiket, bill hotel diserahkan kepada operator SIMAKS untuk diinput dan menjadi SPJ pada Bagian Keuangan. Laporan dapat diprint sesuai kebutuhan

meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD menyediakan sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas.

Meningkatnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD sehingga terhindar dari tumpang tindih waktu pelaksanaan kegiatan Tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas sehingga menghemat waktu dalam hal administrasi pengurusan dokumen perjalanan dinas, mulai dari SPT, SPPD hingga SPJ bukti dan LPJ akhir 

Penatausahaan keuangan Setwan terkait perjalanan dinas anggota DPRD menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Hasilnya terjadi penurunan jumlah temuan BPK terkait perjalanan dinas para anggota dewan hingga 80%.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Peraturan Bupati Mimika Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Mimika   PERMASALAHAN Permasalahan Makro Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Program: Pengelolaan program dan kegiatan sering kali tidak efisien dan efektif karena kurangnya koordinasi dan pengawasan yang memadai. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data: Pengambilan keputusan sering kali dilakukan tanpa dasar data yang akurat dan up-to-date.   Permasalahan Mikro Pelaporan dan Dokumentasi yang Tidak Terintegrasi: Banyaknya laporan dan dokumen yang tersebar di berbagai instansi membuat koordinasi dan sinkronisasi data menjadi sulit. Pemantauan Kinerja yang Tidak Konsisten: Kinerja program dan kegiatan sering kali tidak terpantau dengan baik sehingga sulit untuk mengetahui progres dan hambatan yang dihadapi. Kapasitas dan Sumber Daya Manusia yang Terbatas: Sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara manual.   ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Transformasi Digital dan Teknologi Informasi: Mendorong penggunaan teknologi canggih dalam sistem monitoring dan evaluasi, serta memastikan interoperabilitas dan keamanan data.   Isu Strategis Nasional Integrasi Data dan Sistem Informasi: Membangun sistem yang terintegrasi secara nasional yang dapat berkomunikasi dengan sistem informasi daerah seperti Simonev, serta memastikan keseragaman dan keselarasan data. Regulasi dan Kebijakan: Penyusunan regulasi yang mendorong penggunaan Simonev dan memperkuat kerangka hukum untuk perlindungan data serta penggunaan teknologi dalam pemerintahan.   Isu Strategis Lokal Penerimaan dan Adopsi Teknologi oleh Pemerintah Daerah: Sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat daerah tentang manfaat dan penggunaan Simonev, serta pengembangan kebijakan lokal yang mendukung transformasi digital. Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Manusia: Program pelatihan berkelanjutan bagi pegawai pemerintah daerah di bidang teknologi informasi. Ketersediaan dan Keandalan Data: Meningkatkan kualitas pengumpulan data dan validasi data, serta memastikan keandalan dan akurasi informasi yang dimasukkan ke dalam Simonev.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi SIMONEV Kabupaten Mimika Pengelolaan Data Manual: Data terkait program dan kegiatan pemerintah dikelola secara manual menggunakan dokumen kertas atau file spreadsheet yang tersebar di berbagai instansi; Kesulitan dalam mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data secara real-time.  Koordinasi Antar Instansi Lemah: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pemantauan program. Belum adanya platform untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi antar instansi menyebabkan OPD kesulitan dalam berkolaborasi. Pengambilan Keputusan Tidak Berdasarkan Data Terkini: Keputusan sering diambil tanpa dasar data yang akurat dan terkini; Kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja program secara objektif dan tepat waktu.   Kondisi Setelah Adanya Inovasi SIMONEV Kabupaten Mimika Pengelolaan Data Digital dan Terintegrasi: Data program dan kegiatan pemerintah dikelola secara digital dan terintegrasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh semua instansi terkait; Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara real-time, meningkatkan efisiensi dan akurat. Dengan adanya SIMONEV data berupa laporan kinerja setiap program dan kegiatan dapat diakses secara cepat dan mudah. Koordinasi Antar Instansi Diperkuat: Sistem memungkinkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar instansi pemerintah daerah dikarenakan SIMONEV mampu mengakomodasi semua OPD termasuk BLUD untuk dapat berkolaborasi Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Keputusan diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini yang disediakan oleh sistem; Evaluasi kinerja program dilakukan secara objektif dan tepat waktu, memungkinkan perbaikan yang cepat dan tepat sasaran.   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Integrasi Data yang komprehensif Akses Real-Time dan Transparansi Data Penggunaan Teknologi Canggih Pelaporan dan Visualisasi Data yang Mudah Dipahami Automasi Proses dan Efisiensi Operasional   CARA KERJA INOVASI Tahapan dan bisnis proses SIMONEV Kasubag Program atau operator OPD membuka URL: https://emonev90.mimikakab.go.id. Kasubag Program atau operator OPD melakukan pemaketan pekerjaan berdasarkan jumlah program, jumlah kegiatan, jumlah sub kegiatan, jumlah paket, jumlah pagu, jumlah pagu yang digunakan dan sisa pagu pada setiap OPD. Setelah membuat pemaketan pekerjaan, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen progress paket dengan mengisi target fisik dan realisasi fisik setiap paket pekerjaan. Setelah itu, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen pelaksanaan paket dengan mengisi daftar uraian kolom yang tersedia seperti tanggal pelaksanaan, nomor SPMK, nomor kontrak, nilai kontrak, nama perusahaan, dsb. Kemudian kasubag program atau operator OPD dapat melakukan manajemen dokumen pendukung paket dengan cara mengupload file dokumen pendukung seperti foto sampul kontrak, foto realisasi fisik di lapangan, maupun foto kegiatan sosialisasi. Jika paket pekerjaan telah selesai, kasubag program atau operator OPD dapat melakukan checklist pada menu paket telah selesai, mengisi tanggal penyelesaian dan nomor berita acara dan klik tombol simpan. Data yang telah diinput ke dalam SIMONEV dapat dimonitoring dan dievaluasi oleh bidang pengendalian Bappeda dan dapat dicetak dalam berbagai bentuk laporan seperti rekap jenis belanja, rekap realisasi fisik dan keuangan per program/kegiatan, laporan kinerja per program/kegiatan , laporan format monitoring meja tiap OPD untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi kepala OPD maupun kepala daerah.

TUJUAN INOVASI Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap data dan informasi mengenai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Memperkuat Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif melalui analisis data yang akurat dan real-time. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan hasil program melalui pemantauan yang lebih efisien dan evaluasi yang tepat waktu.

MANFAAT INOVASI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik, program dan layanan pemerintah dapat ditingkatkan kualitasnya sesuai kebutuhan. Efisiensi Operasional yang Lebih Baik: Otomatisasi proses monitoring dan evaluasi mengurangi beban kerja manual, meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang akurat dan analisis yang komprehensif mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, berdasarkan bukti nyata dan tren yang teridentifikasi.

DAMPAK INOVASI Penggunaan Sumber Daya yang Lebih Efektif: Optimalisasi penggunaan sumber daya melalui pemantauan dan evaluasi yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan tenaga kerja pemerintah daerah. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Penggunaan teknologi canggih dalam Simonev akan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam manajemen data dan analisis informasi. Peningkatan Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi berkelanjutan dan umpan balik dari pengguna akan mendorong inovasi dan perbaikan program yang terus-menerus, memastikan relevansi dan efektivitas jangka panjang.

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlu adanya kegiatan Gebyar Sadar Pajak dan Aplikasi undian gebyar sadar pajak : Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak daerah, Melalui kegiatan ini, mereka bisa lebih sadar bahwa pajak yang dibayar akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dalam gebyar sadar pajak dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah Kesadaran dan kepatuhan pajak yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya PAD, yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kegiatan ini juga bisa menjadi momen untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah menggunakan dana pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kegiatan ini bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat hubungan dan membuka ruang dialog untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah. C. ISU STRATEGIS Isu Strategis dalam Kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah adalah permasalahan atau tantangan utama yang perlu diperhatikan agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Berikut beberapa isu strategis yang umum muncul dalam pelaksanaan kegiatan ini: Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Banyak masyarakat belum memahami pentingnya membayar pajak daerah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Masih ada anggapan bahwa pajak hanya kewajiban tanpa manfaat langsung. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Minimnya Inovasi dan Digitalisasi Kegiatan gebyar pajak belum banyak memanfaatkan media digital atau platform online. D. METODE PEMBAHARUAN Berikut adalah beberapa metode pembaruan kegiatan "Gebyar Sadar Pajak Daerah" yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah: Digitalisasi Kegiatan sosialisasi secara daring melalui Instagram dan Tik Tok. Inovasi dalam Hadiah Transparansi Struk pembayaran dapat di input dalam aplikasi berbasis web yang bisa ditukar hadiah atau mengikuti undian elektronik. Transparan dalam pengundian pemenang Gebyar Sadar Pajak. E. KEUNGGULAN Keunggulan kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya: Meningkatkan Kesadaran Pajak Masyarakat Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah Menumbuhkan Rasa Memiliki dan Partisipasi Inovasi dan Edukasi Berkelanjutan F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi dalam kegiatan gebyar sadar pajak daerah adalah pertama membuat aplikasi pengundian pemenang gebyar sadar pajak. Kedua sosialisasi menggunakan sosial media dan media lokal, yang melibatkan tokoh masyarakat dan influencer. Ketiga setelah masyarakat menginputkan struk belanja di aplikasi gebyar sadar pajak, struk yang sudah terkumpul akan diundi di aplikasi secara otomatis. Keempat Bapenda akan membuat panggunng hiburan yang dimana nanti pemenang undian gebyar sadar pajak daerah dapat mengambil hadiah.  

A. Meningkatkan Kesadaran Pajak Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. B. Menumbuhkan Kepatuhan Wajib Pajak Mendorong masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal penginputan dalam sistem pembayaran maupun pelaporan pajak daerah. C. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. D. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah yang berdampak langsung pada peningkatan PAD. E. Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Daerah Menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Kewajiban Pajak Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mendukung Pembangunan Daerah

Hasil inovasi dari kegiatan ini diharapkan dapat meingkatkan Pendapatan Asli Daerah.

RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika     PERMASALAHAN 1. Permasalahan Makro Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mengetahui kanal pengaduan yang tersedia di DPMPTSP karena kurangnya sosialisasi.  Kanal Pengaduan Belum Efektif 2. Permasalahan Mikro Kurangnya staf dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pengaduan perizinan juga menjadi hambatan.  keterbatasan sumber daya, risiko yang terkait dengan inovasi, kurangnya dukungan, dan masalah dalam penerapan inovasi masalah dalam penerapan inovasi seperti kurangnya tenaga ahli, koordinasi antar lembaga, dan kurangnya payung regulasi dapat menghambat keberhasilan inovasi.    ISU STRATEGIS 1. Isu Strategis Global Isu utama di tingkat global adalah adaptasi terhadap perubahan regulasi dan       teknologi, serta memastikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan. 2. Isu Strategis Nasional            Di tingkat nasional, isu-isu strategis meliputi integrasi sistem perizinan secara nasional,            peningkatan kualitas SDM di DPMPTSP, dan penyelesaian berbagai permasalahan                    terkait perizinan di berbagai daerah. 3. Isu Strategis Lokal            Di tingkat lokal, isu-isu strategis yang relevan meliputi peningkatan kualitas pelayanan,            penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta penanganan pengaduan                  masyarakat secara cepat dan efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Melakukan penilaian terhadap sistem, proses, atau prosedur yang ada sebelum inovasi diperkenalkan.  Mengidentifikasi masalah, tantangan, atau peluang yang memerlukan solusi baru.  Kondisi Sesudah Adanya Inovasi SI-AMATI adalah sebuah inovasi pelayanan Pengaduan Masyarakat yang di buat secara online sehingga memudahkan Masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait pelayanan perizinan secara efektif dan efisien. SI-AMATI juga melakukan pelayanan pengisian Survey Kepuasan Pelanggan untuk meningkatan pelayanan Masyarakat. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN SI-AMATI dapat di akses Masyarakat secara online sehingga memudahkan Masyarakat dalam menjangkau layanan publik secara efektif dan efisien 6. CARA KERJA INOVASI Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui Alamat web siamati.dpmptspkabmmk.id Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mengisi form pengaduan Operator Si-Amati melakukan verifikasi pengaduan berdasarkan jenis pengaduan ,jika pengaduan memerlukan verifikasi lapangan petugas dan tim teknis melakukan survey lapangan,jika pengaduan sedang petugas bisa langsung menyelesaikan melalui aplikasi .

      TUJUAN INOVASI Meningkatkan jangkauan area pelayanan Pengaduan  terpadu satu pintu ke Distrik-distrik dan pelosok. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk mendapat pelayanan Pengaduan  Pelayanan Perizinan

       MANFAAT INOVASI Memberikan Kemudahan Masyarakat dalam mengakses Pengaduan secara online Memberikan ruang Masyarakat dalam mengeluakan pendapat dan saran demi kemajuan pelayanan perizinan terhadap Masyarakat. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat karena dengan adanya inovasi Si-Amati pengaduan Masyarakat akan di tangani dengan serius. Memberikan saluran aspirasi dan saran terhadap pelayanan Publik sehingga pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan Masyarat . Menciptakan rasa aman ,dengan adanya layanan pengaduan secara online yang efektif dan responsive,Masyarakat dapat merasa lebih aman karena mengetahui bahwa mereka memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka alami.

       HASIL INOVASI Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam menyelesaikan Solusi dari permasalhan yang di hadapi.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang            Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi                 Papua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi                   Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan                 Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah                                   Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                        Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                 Berusaha di Daerah 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan                 Berusaha 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi                  Administrasi Kependudukan 12. Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan                   Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian                                       Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan                  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat  proses perizinan dan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan  dalam satu pintu. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PTSP juga menghadapi berbagai permasalahan makro. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSP: Koordinasi Antar-Instansi yang Kurang Efektif PTSP melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Meskipun ada sistem elektronik seperti OSS (Online Single Submission), tidak semua instansi atau daerah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan kendala teknis yang menghambat proses perizinan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia PTSP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani berbagai aspek perizinan dan administrasi. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur, baik dari segi teknologi maupun fasilitas fisik, yang dapat menghambat efektivitas PTSP. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, akses ke teknologi dan internet mungkin masih terbatas. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pelaku usaha dan masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang prosedur dan persyaratan dalam PTSP. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala dalam Penerapan Teknologi Implementasi teknologi informasi dalam PTSP dapat mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pemeliharaan sistem, masalah keamanan data, dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Birokrasi yang Masih Kompleks Meskipun PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, birokrasi di beberapa daerah masih dapat menjadi kompleks dan tidak efisien. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama tetap bisa menjadi masalah. Perbedaan Standar Layanan Tingkat pelayanan dan standar yang diterapkan bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pelayanan 2. Permasalahan Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya melayani pemohon yang tersebar di 18 (Delapan belas) distrik se-Kabupaten Mimika, mulai dari distrik pesisir hingga ke pegunungan. Permasalahan mikro yang muncul dari situasi dan kondisi di Kabupaten mimika adalah sebagai berikut:          a. Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu untuk menjangkau area yang sangat luas          b. Terbatasnya akses pelaku usaha di distrik pedalaman untuk menjangkau kantor               DPMPTSP, maupun melakukan akses online karena terbatasnya infrastruktur                               telekomunikasi di pedalaman           c. Kurangnya sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik                pedalaman           d. Terbatasnya akses pelaku usaha kepada permodalan dan pengembangan usaha                karena terkendala izin usahanya 3. ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Isu strategis global mengenai izin usaha mencakup berbagai tantangan dan tren yang mempengaruhi cara negara- negara di seluruh dunia mengelola perizinan usaha.  Beberapa isu strategis global yang penting dalam konteks izin usaha meliputi: Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Sistem Elektronik dan E-Government: Banyak negara sedang mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi, seperti sistem e-government dan e-permitting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dan AI juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penipuan. Integrasi Sistem: Tantangan besar adalah memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem perizinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Kemudahan Berbisnis dan Persaingan Global  Indeks Kemudahan Berbisnis: Banyak negara berupaya untuk memperbaiki peringkat mereka dalam indeks kemudahan berbisnis (seperti Doing Business Index dari Bank Dunia) dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Persaingan global untuk menjadi destinasi investasi yang menarik memotivasi reformasi regulasi. Deregulasi dan Reformasi: Beberapa negara sedang menerapkan reformasi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing 3. Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi ·         Anti-Korupsi dan Transparansi: Ada dorongan global untuk meningkatkan transparansi          dalam proses perizinan dan mengurangi korupsi. Banyak negara yang berupaya untuk               membuat prosedur perizinan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. 4. Inklusi dan Akses Akses ke Perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mempermudah akses perizinan untuk UKM dan pengusaha baru merupakan fokus penting, dengan banyak negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan dan mengurangi hambatan bagi bisnis kecil. Keterlibatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses perizinan memenuhi kebutuhan lokal dan meminimalkan dampak negatif. 5. Globalisasi dan Ekonomi Digital Bisnis Digital: Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce, negara-negara harus menyesuaikan regulasi perizinan untuk mengakomodasi model bisnis baru, termasuk regulasi untuk platform digital dan transaksi online. Pajak dan Regulasi Digital: Isu terkait pajak digital dan regulasi untuk perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas batas juga menjadi perhatian global. 2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional mengenai izin usaha di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana perizinan usaha dikelola dan dilaksanakan di tingkat negara. Berikut adalah beberapa isu strategis nasional yang penting dalam konteks izin usaha di Indonesia: Reformasi Regulasi dan Birokrasi Penyederhanaan Proses: Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi untuk menyederhanakan proses perizinan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi Antar-Instansi: Masalah koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah masih sering terjadi, yang bisa menyebabkan duplikasi atau ketidakefisienan dalam pengeluaran izin. 2. Digitalisasi dan Sistem Perizinan Elektronik OSS (Online Single Submission): Implementasi OSS merupakan langkah besar dalam digitalisasi perizinan, namun tantangan terkait pemeliharaan sistem, integrasi antar instansi, dan aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keamanan dan Privasi Data: Pengelolaan data yang aman dan perlindungan privasi menjadi isu penting seiring dengan peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam perizinan. 3. Kemudahan Berbisnis dan Investasi Peringkat Kemudahan Berbisnis: Upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis global menjadi  fokus utama dengan tujuan menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif untuk Investasi: Penyediaan insentif bagi investor, terutama untuk sektor-sektor strategis, perlu diatur dengan jelas untuk meningkatkan daya tarik investasi. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Stakeholder: Peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. 5. Akses dan Keterjangkauan Aksesibilitas: Menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan perizinan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Dukungan untuk UMKM: Memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin usaha dan memenuhi regulasi. 3. Isu Strategis Lokal Isu lokal perizinan di Kabupaten Mimika, Papua, mencerminkan tantangan dan dinamika spesifik yang dihadapi di daerah tersebut. Isu-isu lokal yang mempengaruhi perizinan di Mimika termasuk: Infrastruktur dan Aksesibilitas Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk fasilitas perkantoran, jaringan internet, dan transportasi, dapat menghambat proses perizinan. Di daerah terpencil, akses ke kantor perizinan mungkin sulit, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan izin. Keterbatasan Teknologi: Koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat teknologi modern dapat menghambat implementasi sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission). 2. Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi yang Tidak Efektif: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menyebabkan proses perizinan yang tidak efisien dan duplikasi tugas. Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam mengurus izin mereka. 3. Masalah Administrasi dan Dokumentasi Dokumentasi yang Tidak Lengkap: Kesulitan dalam memperoleh atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dapat memperlambat proses. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang tidak memadai. Proses Pengajuan yang Rumit: Prosedur yang rumit atau tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menangani administrasi yang kompleks. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang proses perizinan dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat: Mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perizinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Mimika, adalah penting namun seringkali sulit dicapai. 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam            Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa izin usaha tidak hanya                                menguntungkan dari sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap                  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika mulai mengadopsi sistem OSS sejak bertahap sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Namun adaptasi sistem ke dalam tata Kelola perizinan di Kabupaten berjalan lambat, diantaranya karena permasalahan dan isu-isu yang dijabarkan pada poin-poin sebelumnya. 2. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER adalah sebuah tempat pelayaan perizinan yang dibentuk di setiap distrik dan difasilitasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Dalam pelaksanaannya, Pojok Nongkrong Si Pinter beroperasi selama 5 hari kerja di tahun 2022 dan 10 hari kerja di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut telah diterbitkan NIB bagi 342 pelaku usaha, yang mana berkontribusi sebanyak 8,6% dari total NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pojok Nongkrong Si Pinter mudah diakses Masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, karena berada di fasilitas umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan Ijin usaha (NIB) langsung dicetak di tempat Menghemat waktu dan biaya pelaku usaha 6. CARA KERJA INOVASI Pelaku Usaha mendatangi Pojok Nongkrong Si Pinter dengan membawa dokumen persyaratan Operator membuat akun OSS bagi pelaku usaha yang belum terdaftar Operator mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang diperlukan pelaku usaha melalui OSS Verifikasi pemenuhan persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha SIstem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha Operator mencetak Izin Usaha/NIB yang telah terbit dan menyerahkannya kepada  pelaku usaha  

Tujuan Inovasi Daerah 1. Meningkatkan jangkauan area pelayanan terpadu satu pintu ke distrik-distrik 2. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk      mendapat pelayanan Perizinan Berusaha 3. Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik      pedalaman 4. Dengan memiliki Ijin Usaha (NIB) yang resmi diharapkan akses pelaku usaha kepada                  permodalan dan pengembangan usaha dapat dilakukan

Manfaat Yang Diperoleh 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan OSS dan non-OSS 2. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di distrik-distrik

Hasil Inovasi Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pengurusan perizinan berusaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha di distrik yang memiliki NIB

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah.  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Rendahnya Implementasi Kebijakan ·  Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah. ·  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. 3. ISU STRATEGIS ISU Global :  Pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari sistem kesehatan global karena kelompok-kelompok ini tergolong rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Secara global, organisasi seperti WHO, UNICEF, dan negara-negara melalui sistem kesehatan nasional telah menetapkan program prioritas untuk mereka. Gambaran umum kebijakan dan layanan yang diutamakan secara global untuk masing-masing kelompok: Ibu Hamil Pelayanan Antenatal (ANC): Kunjungan rutin minimal 4 kali selama kehamilan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, USG, imunisasi tetanus, dan suplemen zat besi. Persalinan Aman: Akses ke fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih. Pencegahan dan penanganan komplikasi: Termasuk preeklampsia, anemia, dan perdarahan pasca melahirkan. Pendidikan kesehatan ibu: Informasi tentang gizi, kebersihan, dan perawatan bayi baru lahir. 2. Bayi dan Balita Imunisasi dasar lengkap: Vaksinasi untuk mencegah penyakit seperti polio, campak, difteri, dan hepatitis B. Pemantauan tumbuh kembang: Menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) atau sistem serupa. Gizi: Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MP-ASI bergizi. Pencegahan dan penanganan stunting: Program gizi dan sanitasi. 3. Lansia Pelayanan geriatri: Pemeriksaan kesehatan rutin dan manajemen penyakit kronis (hipertensi, diabetes, jantung). Pelayanan rehabilitasi: Fisioterapi, terapi okupasi, dan dukungan psikososial. Perawatan jangka panjang: Rumah jompo, layanan home care, atau panti werdha. Pencegahan kecacatan dan isolasi sosial: Program komunitas lansia aktif dan sehat. 4. Penyandang Disabilitas Aksesibilitas layanan kesehatan: Fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani disabilitas. Rehabilitasi medis dan sosial: Termasuk terapi fisik, alat bantu (kursi roda, alat dengar), dan pelatihan keterampilan hidup. Hak atas pelayanan kesehatan yang inklusif: Berbasis pada Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Integrasi dalam program nasional: Tidak dipisahkan dari pelayanan umum, tapi disesuaikan kebutuhannya.   ISU Nasional :  Isu pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mencapai layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Isu Nasional terkait pelayanan kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:​ Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Bayi, dan Balita Kelompok ibu hamil, bayi, dan balita merupakan prioritas utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Masalah seperti kurangnya infrastruktur kesehatan, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan tenaga medis di daerah-daerah tersebut menghambat upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Kesehatan Lansia Jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan, dari sekitar 21,7 juta pada saat ini menjadi 40,9 juta pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai program, seperti Puskesmas Ramah Lansia dan Klinik Geriatrik di rumah sakit. Namun, tantangan dalam distribusi tenaga medis dan penyediaan fasilitas yang memadai masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi lansia. Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan inklusif, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak fasilitas kesehatan yang belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toilet yang ramah disabilitas atau aksesibilitas yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan untuk anak penyandang disabilitas juga masih terbatas, dengan kurangnya terapi yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Keterbatasan dalam RUU Kesehatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang ada saat ini dianggap belum secara komprehensif mencakup semua kelompok rentan. Kelompok seperti penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, serta mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Redefinisi kelompok rentan yang lebih inklusif diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan non-diskriminatif ISU Lokal Tingginya kunjungan masyarakat untuk berobat ke BLUD Puskesmas Karang Senang, setiap harinya rata – rata 130 – 150 Orang, terdiri dari pasien kelompok umum maupun Prioritas, Ibu Hamil, Bayi, Balita, usia lanjut, disabilitas yang menggunakan antrian umum dan waktu tunggu lama karena antrian tunggu berobat bersama dengan pasien Umum. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Sebelum adanya inovasi ini, antrian pasien memakan waktu ≥20 menit.  Kondisi Setelah Adanya Inovasi Dengan adanya inovasi ini, bisa memangkas waktu yang sebelumnya ≥20 menit menjadi ≤5 menit. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Inovasi ini memberikan pelayanan prioritas kepada pasien dengan kategori sebagai berikut:  Ibu Hamil; Bayi,  Balita; Lansia; dan  Penyandang Disabilitas. Pasien yang masuk kriteria prioritas tersebut di atas tidak perlu mengikut alur antrian pasien, tetapi langsung diarahkan ke Poli terkait untuk segera menerima pelayanan. 6. CARA KERJA INOVASI Pasien datang mengambil stiker antrian loket prioritas Petugas loket prioritas melakukan pendaftaran pasien dengan rekam medis elektronik Apabila ada pasien atau pengunjung yang termasuk kriteria prioritas, maka akan diarahkan langsung ke poli terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien non-prioritas mengikuti alur antrian secara loket umum.  

Sistem Antrian dan Pelayanan telah memprioritaskan Kelompok rentan dengan loket prioritas Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas menjadi cepat

Terlayaninya pasien prioritas Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan cepat.

Pasien dengan layanan prioritas mendapat layanan yang cepat sehingga mengurangi faktor kerentanannya.