Data inovasi Kabupaten Mimika

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah.  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Rendahnya Implementasi Kebijakan ·  Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah. ·  Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama. 3. ISU STRATEGIS ISU Global :  Pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari sistem kesehatan global karena kelompok-kelompok ini tergolong rentan dan memiliki kebutuhan khusus. Secara global, organisasi seperti WHO, UNICEF, dan negara-negara melalui sistem kesehatan nasional telah menetapkan program prioritas untuk mereka. Gambaran umum kebijakan dan layanan yang diutamakan secara global untuk masing-masing kelompok: Ibu Hamil Pelayanan Antenatal (ANC): Kunjungan rutin minimal 4 kali selama kehamilan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, USG, imunisasi tetanus, dan suplemen zat besi. Persalinan Aman: Akses ke fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih. Pencegahan dan penanganan komplikasi: Termasuk preeklampsia, anemia, dan perdarahan pasca melahirkan. Pendidikan kesehatan ibu: Informasi tentang gizi, kebersihan, dan perawatan bayi baru lahir. 2. Bayi dan Balita Imunisasi dasar lengkap: Vaksinasi untuk mencegah penyakit seperti polio, campak, difteri, dan hepatitis B. Pemantauan tumbuh kembang: Menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) atau sistem serupa. Gizi: Inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian MP-ASI bergizi. Pencegahan dan penanganan stunting: Program gizi dan sanitasi. 3. Lansia Pelayanan geriatri: Pemeriksaan kesehatan rutin dan manajemen penyakit kronis (hipertensi, diabetes, jantung). Pelayanan rehabilitasi: Fisioterapi, terapi okupasi, dan dukungan psikososial. Perawatan jangka panjang: Rumah jompo, layanan home care, atau panti werdha. Pencegahan kecacatan dan isolasi sosial: Program komunitas lansia aktif dan sehat. 4. Penyandang Disabilitas Aksesibilitas layanan kesehatan: Fasilitas ramah disabilitas dan pelatihan tenaga kesehatan dalam menangani disabilitas. Rehabilitasi medis dan sosial: Termasuk terapi fisik, alat bantu (kursi roda, alat dengar), dan pelatihan keterampilan hidup. Hak atas pelayanan kesehatan yang inklusif: Berbasis pada Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Integrasi dalam program nasional: Tidak dipisahkan dari pelayanan umum, tapi disesuaikan kebutuhannya.   ISU Nasional :  Isu pelayanan kesehatan prioritas bagi ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam mencapai layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Isu Nasional terkait pelayanan kelompok prioritas tersebut adalah sebagai berikut:​ Pelayanan Kesehatan untuk Ibu Hamil, Bayi, dan Balita Kelompok ibu hamil, bayi, dan balita merupakan prioritas utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Namun, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Masalah seperti kurangnya infrastruktur kesehatan, minimnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan tenaga medis di daerah-daerah tersebut menghambat upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Kesehatan Lansia Jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan, dari sekitar 21,7 juta pada saat ini menjadi 40,9 juta pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai program, seperti Puskesmas Ramah Lansia dan Klinik Geriatrik di rumah sakit. Namun, tantangan dalam distribusi tenaga medis dan penyediaan fasilitas yang memadai masih menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi lansia. Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan inklusif, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak fasilitas kesehatan yang belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toilet yang ramah disabilitas atau aksesibilitas yang memadai. Selain itu, layanan kesehatan untuk anak penyandang disabilitas juga masih terbatas, dengan kurangnya terapi yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Keterbatasan dalam RUU Kesehatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang ada saat ini dianggap belum secara komprehensif mencakup semua kelompok rentan. Kelompok seperti penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, serta mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Redefinisi kelompok rentan yang lebih inklusif diperlukan agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan non-diskriminatif ISU Lokal Tingginya kunjungan masyarakat untuk berobat ke BLUD Puskesmas Karang Senang, setiap harinya rata – rata 130 – 150 Orang, terdiri dari pasien kelompok umum maupun Prioritas, Ibu Hamil, Bayi, Balita, usia lanjut, disabilitas yang menggunakan antrian umum dan waktu tunggu lama karena antrian tunggu berobat bersama dengan pasien Umum. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Sebelum adanya inovasi ini, antrian pasien memakan waktu ≥20 menit.  Kondisi Setelah Adanya Inovasi Dengan adanya inovasi ini, bisa memangkas waktu yang sebelumnya ≥20 menit menjadi ≤5 menit. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Inovasi ini memberikan pelayanan prioritas kepada pasien dengan kategori sebagai berikut:  Ibu Hamil; Bayi,  Balita; Lansia; dan  Penyandang Disabilitas. Pasien yang masuk kriteria prioritas tersebut di atas tidak perlu mengikut alur antrian pasien, tetapi langsung diarahkan ke Poli terkait untuk segera menerima pelayanan. 6. CARA KERJA INOVASI Pasien datang mengambil stiker antrian loket prioritas Petugas loket prioritas melakukan pendaftaran pasien dengan rekam medis elektronik Apabila ada pasien atau pengunjung yang termasuk kriteria prioritas, maka akan diarahkan langsung ke poli terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Pasien non-prioritas mengikuti alur antrian secara loket umum.  

Sistem Antrian dan Pelayanan telah memprioritaskan Kelompok rentan dengan loket prioritas Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas menjadi cepat

Terlayaninya pasien prioritas Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan cepat.

Pasien dengan layanan prioritas mendapat layanan yang cepat sehingga mengurangi faktor kerentanannya.

RANCANG BANGUN Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan gizi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pokok Produk Lokal PERMASALAHAN Permasalahan Makro Permasalahan distribusi pangan meliputi sulit bersaingnya produk pangan lokal atas gempuran produk pangan yang masuk dari luar papua Meningkatnya harga sarana produksi pertanian (Saprodi Pertanian) menjadi keluhan utama, kebutuhan racun pembasmi penyakit/hama dan herbisida yang harganya terus melonjak, kelangkaan pupuk an organik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan petani dalam usaha taninya Kurangnya minat kaum muda milenial dalam menekuni usaha tani, menjadikan semakin banyaknya lahan baku pertanian menjadi lahan tidur yang tidak dapat memproduksi bahan pangan Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian pangan segar, lonjakan harga pangan menjadi tidak realistic yang mengakibatkan meningkatnya inflasi daerah. Permasalahan Mikro/Khusus meliputi : Masyarakat Orang Asli Papua, menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Permasalahan ini menghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi khususnya di Mimika : 1. Akses Pasar yang terbatas : Keterpencilan : Kampung-kampung di Mimika seringkali terletak didaerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga petani dan nelayan kesulitan mengangkut hasil panen mereka kepasar Kurangnya Infrastruktur : Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai di Mimika, terutama didaerah pegunungan, menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan memperlambat distribusi hasil panen Minimnya pasar Tradisional : di Mimika, pasar trandisional yang tersedia tidak memadai untuk menampung hasil panen yang melimpah dari masyarakat 2. Persaingan dengan Produk Impor dan Lokal : Produk Impor yang lebih murah : Produk impor, seperti beras, ayam dan daging, seringkali lebih murah dibandingkan produk lokal sehingga sulit bagi petani dan nelayan Mimika untuk bersaing Kurangnya branding dan promosi : Produk lokal Mimika seringkali tidak memiliki branding dan promosi yang baik, sehingga kurang dikenal oleh konsumen di Mimika dan daerah lainnya Kualitas produk yang tidak konsisten : Kualitas produk lokal Mimika, seperti sayur dan buah, seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen enggan untuk membelinya ISU STRATEGIS GLOBAL Melanesia, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang, menghadapi tantangan unik dalam sektor pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim Kenaikan permukaan laut : Ancaman terhadap lahan pertanian pesisir Perubahan pola curah hujan : mengganggu siklus tanam dan hasil panen Peningkatan suhu : mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama penyakit. 2. Keamanan Pangan Ketergantung pada impor : Banyak negara Melanesia mengimpor sebagian besar pangan, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global Malnutrisi : Tingkat malnutrisi masih tinggi dibeberapa negara, terutama pada anak-anak Pertumbuhan penduduk : Peningkatan populasi meningkatkan tekanan pada produksi pangan lokal 3. Deforestasi dan Degradasi Lahan Pengurangan lahan pertanian : Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan besar mengancam ketahanan pangan Erosi Tanah : Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. 4. Hama dan Penyakit Tanaman Penyebaran hama dan penyakit baru : Perubahan iklim dan globalisasi mempermudah penyebaran organisme pengganggu tanaman Kerugian ekonomi : Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani 5. Infrastruktur Pertanian Kurangnya infrastruktur : Jalan, Irigasi dan penyimpanan pasca panen yang buruk menghambat efisiensi pertanian Keterbatasan akses pasar : sulit bagi petani untuk membawa produk ke pasar yang lebih luas 6. Sumber Daya Manusia Keterampilan pertanian yang terbatas : Banyak petani memiliki pengetahuan pertanian tradisional yang terbatas Migrasi pemuda : Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja pertanian 7. Kebijakan Pertanian  Kebijakan yang tidak konsisten : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu sektor pertanian Dukungan pemerintah yang terbatas : Investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan pertanian seringkali tidak memadai 8. Globalisasi dan Perdagangan Persaingan dengan produk impor : Produk pertanian impor dapat menekan harga produk lokal Ketergantungan pada pasar global : Fluktuasi harga komodtas global dapat mempengaruhi pendapatan petani NASIONAL Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan agraris, sangat rentan terhadap isu-isu global ketahanan pangan. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim 2. Fluktuasi Harga Pangan Global 3. Hama dan Penyakit Tanaman 4. Persaingan Global 5. Ketahanan Energi 6. Pertumbuhan Penduduk 7. Ketimpangan Sosial Ekonomi LOKAL Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah )RPJMD) Kabupaten Mimika yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa isu utama dimana terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1. Stunting diatas rata-rata Nasional       Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi dan tugas Intervensi gizi sensitif melalui gerakan pertanian keluarga (Family Farming) yang dharapkan keluarga beresiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) secara Nasional Kabupaten Mimika termasuk baik dengan nilai 81,83  namun memiliki kampung rentan rawan pangan sebanyak 30% masih perlu diturunkan sesuai standar target nasional sebanyak 13% 3. Kabupaten Mimika masih tercatat inflasinya masih diatas rata-rata nasional, bahkan provinsi papua tengah secara nasional provinsi papua tengah sempat menjadi tertinggi secara nasional 4. Pencegahan Polio untuk Provinsi Papua Tengah, sesuai rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan masih cukup tinggi Dengan uraian diatas melalui peningkatan sistem manajemen ketersediaan dan distribusi pangan yang kuat akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. METODE PEMBAHARUAN Kondisi awal sebelum inovasi diterapkan : Sebelum adanya inovasi SIMACEMUDA, Masyarakat dalam hal ini masyarakat OAP memasarkan hasil produk pertanian mereka dengan menjual pada :  Pasar Sentral Jalan Hasanuddin  Pasar SP2 Jalan Cendrawasih  Median Jalan-Jalan Bhayangkara (Bahu Jalan)  Bundaran SP2 Jalan Cenderawasih (diatas trotoar) Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 400 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Kondisi setelah inovasi diterapkan : Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling  dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda. Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan dan keunikan inovasi manajemen pemasaran ini adalah layanan bagi petani, peternak, nelayan OAP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka adalah : Kecepatan Pelayanan karena Tim Toko Tani mempunyai pelayanan menjemput komoditas yang akan dipasarkan oleh petani langsung kekebun budidaya Mudah dan Murah, diharapkan petani merasa dimudahkan dan difasilitasi pemasaran hasil taninya sebagai ucapan syukur atas panen yang melimpah, Masyarakat Kota Timika sebagai Konsumen akan mencintai produk petani/peternak/nelayan Orang Asli Papua karena diinterfensi dengan harga subsidi berdasarkan Peraturan Bupati Aman, Konsumen dengan kita memberikan dan memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal akan meningkatkan pola konsumsi Masyarakat melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) CARA KERJA INOVASI Alur Kerja Inovasi SIMACEMUDA, yaitu : 1. Petani, Peternak, Nelayan yang mempunyai produk yang akan dijual menghubungi karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia 2. Karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia akan menjemput kelahan 3. Tim Pemasaran akan melakukan negosiasi harga dengan mempertimbangkan sesuai kualitas komoditas dan panel harga pangan harian dipasar 4. Tim Pemasaran menetapkan harga subsidi dan 5. Komoditas siap dipasarkan melalui Toko Tani Indonesia, Kios Pangan keliling, Penjualan lewat FB dan Menu Simacemuda pada Web. Sikepang

TUJUAN INOVASI Memudahkan petani/peternak/nelayan dalam pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya beli warga masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan waktu yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal

MANFAAT INOVASI Pendapatan Petani akan meningkat melalui hasil penjualan produk pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi dan resiko produk tidak laku terjual Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk berjualan dipasar  

DAMPAK INOVASI Petani akan lebih bersemangat dalam usaha pertanian yang memiliki pasaran yang lebih pasti dan tetap serta petani memiliki waktu yang lebih efisien, sehingga menurunnya angka kemiskinan ekstrim  

    DASAR HUKUM  -    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Standar Harga  Satuan 2. PERMASALAHAN   Makro : -    Ketersediaan dan Kualitas Data Inflasi  -    Integrasi Sistem  -    Aspek Legal dan Kelembagaan Mikro : -    Pemahaman Terbatas pada Level Operator, perator atau staf perencana di OPD tidak memahami cara input dan analisis data dalam aplikasi ASB elektronik -    Ketidaksesuaian Standar Output Kegiatan yang diusulkan oleh OPD tidak selalu memiliki kesesuaian dengan standar output yang tersedia dalam sistem ASB  -    masih terlambatnya proses penyusunan anggaran 3. ISU STRATEGIS  Isu global :  -    Dorongan Menuju Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) -    Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal Lembaga  internasional mendorong negara meningkatkan transparansi anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan  Isu nasional :  -    Ketidakefisienan dan Ketidakmerataan Belanja Pemerintah -    Kurangnya Pemanfaatan ASB dalam Penyusunan APBD/APBN -    Integrasi  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Isu lokal :  -    Temuan BPK atas Pengelolaan Keuangan di Papua Tengah -    Indikator dalam Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi -    Mendorong percepatan realisasi anggaran  penanganan inflasi 4. METODE PEMBAHARUAN  -    Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down -    Reviu Berkala dan Penyesuaian Inflasi.   -    Integrasi dengan Indikator Kinerja - 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  -    Efisiensi Waktu dan Biaya -    Data Terintegrasi dan Konsisten -    Transparansi dan Akuntabilitas. 6. CARA KERJA INOVASI  -    Cara kerja inovasi E-ASB yaitu dengan mempersingkat waktu pengajuan ASB dari OPD ke bagian Tim ASb -    Mengupload data dukung berupa hasil survey, data tersebut  di verifikasi oleh admin Tim Kabupaten  -     Survei data yang memenuhi  syarat akan langsung diterbitkan sebagai  Analisis Standar Belanja  Kabupaten. -    Aplikasi e-ASB  terhubung ke sistem perencanaan dan penganggaran lainnya seperti SIPD. -    Data dari e-ASB masuk ke RKA dan DPA untuk digunakan dalam APBD  

Standarisasi Belanja Pemerintah Meningkatkan Efisiensi Anggaran Mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja

Mencegah pemborosan anggaran Menstandarkan belanja antar OPD Menjamin akuntabilitas dan efisiensi anggaran

Peningkatan Kualitas Perencanaan Transparansi dan Akuntabilitas  Integrasi sistem

1. DASAR HUKUM  -    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah -    Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Standar Harga  Satuan 2. PERMASALAHAN   Makro : -    Inflasi dan Ketidaksesuaian Harga -    Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah -    Pertumbuhan Ekonomi terhambat Mikro : -    Harga satuan dalam SHS tidak mencerminkan harga riil di pasar lokal. -    Alokasi anggaran menjadi tidak efisien karena harga tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga menyebabkan terlambatnya proses penyusunan anggaran begitu juga Waktu dan sumber daya terbuang untuk melakukan revisi. Barang/jasa yang dibeli mungkin tidak sesuai kebutuhan sebenarnya 3. ISU STRATEGIS  Isu global :  -    Perkembangan Teknologi Global -    Terjadinya Inflasi Global Audit internasional serta  kerja sama luar negeri menuntut         sistem harga yang akurat dan terbuka -    Penyusunan SSH di daerah tak bisa dilepaskan dari dampak dinamika global, seperti harga dunia, kurs, inflasi global, perkembangan teknologi, dan tekanan tata kelola Isu nasional :  -    Ketidakefisienan dan Ketidakmerataan Belanja Pemerintah -    Kurangnya Pemanfaatan SHS dalam Penyusunan APBD/APBN -    Integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan  Isu lokal :  -    Masih Sering terlambatnya Proses penyusunan Anggaran di karenakan dalam pemeilihan Standar Harga masih di lakukan secara manual -    Hampir 60% ASN pengguna aplikasi 4. METODE PEMBAHARUAN  -    Reviu Berkala dan Penyesuaian Inflasi, -    Integrasi dengan Indikator Kinerja 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  -    Efisiensi Waktu dan Biaya -    Data Terintegrasi dan Konsisten -    Transparansi dan Akuntabilitas. 6. CARA KERJA INOVASI  -    Cara kerja inovasi E-SHS yaitu dengan mempersingkat waktu pengajuan SHS dari OPD ke bagian Tim SHS -    Sistem digitalisasi melalui Aplikasi e-SHS  OPD mengajukan pengusulan  melalui aplikasi e-SHS, -    Mengupload data dukung berupa hasil survey  kemudian data tersebut akan di verifikasi oleh admin dari Tim Kabupaten  -     Survei data yang memenuhi  syarat akan langsung diterbitkan sebagai  Analisis Standar Belanja  Kabupaten. -    e-SHS  terhubung ke sistem perencanaan dan penganggaran lainnya seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. -    Data dari e-SHS masuk ke RKA dan DPA untuk digunakan dalam APBD

Efektifitas dan Evisiensi penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD

Mempermudah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD melalui Akses website

Penyusunan APBD menjadi lebih cepat

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang            Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi                 Papua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi                   Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan                 Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah                                   Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                        Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                 Berusaha di Daerah 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan                 Berusaha 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi                  Administrasi Kependudukan 12. Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan                   Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian                                       Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan                  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat  proses perizinan dan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan  dalam satu pintu. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PTSP juga menghadapi berbagai permasalahan makro. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSP: Koordinasi Antar-Instansi yang Kurang Efektif PTSP melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Meskipun ada sistem elektronik seperti OSS (Online Single Submission), tidak semua instansi atau daerah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan kendala teknis yang menghambat proses perizinan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia PTSP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani berbagai aspek perizinan dan administrasi. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur, baik dari segi teknologi maupun fasilitas fisik, yang dapat menghambat efektivitas PTSP. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, akses ke teknologi dan internet mungkin masih terbatas. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pelaku usaha dan masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang prosedur dan persyaratan dalam PTSP. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala dalam Penerapan Teknologi Implementasi teknologi informasi dalam PTSP dapat mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pemeliharaan sistem, masalah keamanan data, dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Birokrasi yang Masih Kompleks Meskipun PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, birokrasi di beberapa daerah masih dapat menjadi kompleks dan tidak efisien. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama tetap bisa menjadi masalah. Perbedaan Standar Layanan Tingkat pelayanan dan standar yang diterapkan bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pelayanan 2. Permasalahan Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya melayani pemohon yang tersebar di 18 (Delapan belas) distrik se-Kabupaten Mimika, mulai dari distrik pesisir hingga ke pegunungan. Permasalahan mikro yang muncul dari situasi dan kondisi di Kabupaten mimika adalah sebagai berikut:          a. Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu untuk menjangkau area yang sangat luas          b. Terbatasnya akses pelaku usaha di distrik pedalaman untuk menjangkau kantor               DPMPTSP, maupun melakukan akses online karena terbatasnya infrastruktur                               telekomunikasi di pedalaman           c. Kurangnya sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik                pedalaman           d. Terbatasnya akses pelaku usaha kepada permodalan dan pengembangan usaha                karena terkendala izin usahanya 3. ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Isu strategis global mengenai izin usaha mencakup berbagai tantangan dan tren yang mempengaruhi cara negara- negara di seluruh dunia mengelola perizinan usaha.  Beberapa isu strategis global yang penting dalam konteks izin usaha meliputi: Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Sistem Elektronik dan E-Government: Banyak negara sedang mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi, seperti sistem e-government dan e-permitting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dan AI juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penipuan. Integrasi Sistem: Tantangan besar adalah memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem perizinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Kemudahan Berbisnis dan Persaingan Global  Indeks Kemudahan Berbisnis: Banyak negara berupaya untuk memperbaiki peringkat mereka dalam indeks kemudahan berbisnis (seperti Doing Business Index dari Bank Dunia) dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Persaingan global untuk menjadi destinasi investasi yang menarik memotivasi reformasi regulasi. Deregulasi dan Reformasi: Beberapa negara sedang menerapkan reformasi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing 3. Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi ·         Anti-Korupsi dan Transparansi: Ada dorongan global untuk meningkatkan transparansi          dalam proses perizinan dan mengurangi korupsi. Banyak negara yang berupaya untuk               membuat prosedur perizinan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. 4. Inklusi dan Akses Akses ke Perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mempermudah akses perizinan untuk UKM dan pengusaha baru merupakan fokus penting, dengan banyak negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan dan mengurangi hambatan bagi bisnis kecil. Keterlibatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses perizinan memenuhi kebutuhan lokal dan meminimalkan dampak negatif. 5. Globalisasi dan Ekonomi Digital Bisnis Digital: Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce, negara-negara harus menyesuaikan regulasi perizinan untuk mengakomodasi model bisnis baru, termasuk regulasi untuk platform digital dan transaksi online. Pajak dan Regulasi Digital: Isu terkait pajak digital dan regulasi untuk perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas batas juga menjadi perhatian global. 2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional mengenai izin usaha di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana perizinan usaha dikelola dan dilaksanakan di tingkat negara. Berikut adalah beberapa isu strategis nasional yang penting dalam konteks izin usaha di Indonesia: Reformasi Regulasi dan Birokrasi Penyederhanaan Proses: Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi untuk menyederhanakan proses perizinan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi Antar-Instansi: Masalah koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah masih sering terjadi, yang bisa menyebabkan duplikasi atau ketidakefisienan dalam pengeluaran izin. 2. Digitalisasi dan Sistem Perizinan Elektronik OSS (Online Single Submission): Implementasi OSS merupakan langkah besar dalam digitalisasi perizinan, namun tantangan terkait pemeliharaan sistem, integrasi antar instansi, dan aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keamanan dan Privasi Data: Pengelolaan data yang aman dan perlindungan privasi menjadi isu penting seiring dengan peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam perizinan. 3. Kemudahan Berbisnis dan Investasi Peringkat Kemudahan Berbisnis: Upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis global menjadi  fokus utama dengan tujuan menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif untuk Investasi: Penyediaan insentif bagi investor, terutama untuk sektor-sektor strategis, perlu diatur dengan jelas untuk meningkatkan daya tarik investasi. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Stakeholder: Peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. 5. Akses dan Keterjangkauan Aksesibilitas: Menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan perizinan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Dukungan untuk UMKM: Memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin usaha dan memenuhi regulasi. 3. Isu Strategis Lokal Isu lokal perizinan di Kabupaten Mimika, Papua, mencerminkan tantangan dan dinamika spesifik yang dihadapi di daerah tersebut. Isu-isu lokal yang mempengaruhi perizinan di Mimika termasuk: Infrastruktur dan Aksesibilitas Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk fasilitas perkantoran, jaringan internet, dan transportasi, dapat menghambat proses perizinan. Di daerah terpencil, akses ke kantor perizinan mungkin sulit, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan izin. Keterbatasan Teknologi: Koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat teknologi modern dapat menghambat implementasi sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission). 2. Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi yang Tidak Efektif: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menyebabkan proses perizinan yang tidak efisien dan duplikasi tugas. Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam mengurus izin mereka. 3. Masalah Administrasi dan Dokumentasi Dokumentasi yang Tidak Lengkap: Kesulitan dalam memperoleh atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dapat memperlambat proses. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang tidak memadai. Proses Pengajuan yang Rumit: Prosedur yang rumit atau tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menangani administrasi yang kompleks. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang proses perizinan dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat: Mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perizinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Mimika, adalah penting namun seringkali sulit dicapai. 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam            Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa izin usaha tidak hanya                                menguntungkan dari sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap                  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika mulai mengadopsi sistem OSS sejak bertahap sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Namun adaptasi sistem ke dalam tata Kelola perizinan di Kabupaten berjalan lambat, diantaranya karena permasalahan dan isu-isu yang dijabarkan pada poin-poin sebelumnya. 2. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER adalah sebuah tempat pelayaan perizinan yang dibentuk di setiap distrik dan difasilitasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Dalam pelaksanaannya, Pojok Nongkrong Si Pinter beroperasi selama 5 hari kerja di tahun 2022 dan 10 hari kerja di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut telah diterbitkan NIB bagi 342 pelaku usaha, yang mana berkontribusi sebanyak 8,6% dari total NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pojok Nongkrong Si Pinter mudah diakses Masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, karena berada di fasilitas umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan Ijin usaha (NIB) langsung dicetak di tempat Menghemat waktu dan biaya pelaku usaha 6. CARA KERJA INOVASI Pelaku Usaha mendatangi Pojok Nongkrong Si Pinter dengan membawa dokumen persyaratan Operator membuat akun OSS bagi pelaku usaha yang belum terdaftar Operator mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang diperlukan pelaku usaha melalui OSS Verifikasi pemenuhan persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha SIstem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha Operator mencetak Izin Usaha/NIB yang telah terbit dan menyerahkannya kepada  pelaku usaha  

Tujuan Inovasi Daerah 1. Meningkatkan jangkauan area pelayanan terpadu satu pintu ke distrik-distrik 2. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk      mendapat pelayanan Perizinan Berusaha 3. Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik      pedalaman 4. Dengan memiliki Ijin Usaha (NIB) yang resmi diharapkan akses pelaku usaha kepada                  permodalan dan pengembangan usaha dapat dilakukan

Manfaat Yang Diperoleh 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan OSS dan non-OSS 2. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di distrik-distrik

Hasil Inovasi Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pengurusan perizinan berusaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha di distrik yang memiliki NIB

A. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 10 Tahun 2020 tentang Perberdayaan Petani Kopi   B. PERMASALAHAN : Makro Petani di Papua masih banyak masalah kompleks yang menghambat kemajuan mereka dan berakibat pada kesejahteraan hidup mereka. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi petani di Papua, Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan Petani untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Petani di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan. Banyak petani tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penanaman tanaman kopi, pemeliharaan hingga penanganan panen dan pasca panen. Mikro: Petani kopi tradisional merupakan masyarakat asli Papua yang membutuhkan pendampingan, mulai dari persiapan benih, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Kelompok tani mempunyai akses yang terbatas ke pasar untuk menjual dan mendistribusikan produk kopi mereka. dalam hal ini melalui Produk Kopi Amuro dengan binaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan (Pertanian) ingin mempopulerkan kopi lokal Timika  bagi para pencinta dan penikmat kopi di indonesia. disisi lain juga hal ini dapat berdampak bagi program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal yang ada ditimika. agar sektor pertanian memiliki citra sebagai daerah yang memiliki potensi kopi terbaik.   C. ISU STRATEGIS Global 1. Akes Pasar : Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kampung membantu petani untuk terhubung dengan pasar lokal dan internasional sehingga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang strategi pemasaran dan akses pasar melalui platform digital. 2. Kapasitas kelembagaan : Kelembagaan yang kuat di sektor kopi sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemasaran kopi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk organisasi petani kopi, asosiasi perdagangan kopi, dan lembaga penelitian kopi. 3. Kualitas dan konsistensi Kualitas dan konsistensi kopi merupakan faktor penting dalam menarik pembeli dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun, banyak petani kopi di negara berkembang masih kesulitan untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi dan konsisten. 4. Keberlanjutan : Mendorong petani kopi untuk menerapkan praktik budidaya kopi yang berkelanjutan, seperti budidaya organik dan agroforestri. Mendukung pengembangan teknologi pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan dan efisien. 5. Promosi dan Branding Mendukung partisipasi dalam pameran kopi dan festival kopi. Mendorong pengembangan kampanye pemasaran digital untuk kopi dan membantu petani kopi dalam mengembangkan cerita merek yang menarik dan otentik. Nasional 1. Produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kopi lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya adopsi teknologi modern, praktik budidaya kopi yang belum optimal, dan hama penyakit tanaman kopi. 2. Akses terhadap modal dan infrastruktur, banyak petani kopi di Indonesia masih memiliki akses yang terbatas terhadap modal dan infrastruktur yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, serta menghambat akses mereka ke pasar. 3. Diversifikasi produk kopi mendorong pengembangan varietas kopi spesial dan kopi olahan seperti kopi bubuk, kopi kemasan, dan produk turunan kopi. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan kopi spesial dan pengembangan produk turunan kopi. Mendorong promosi kopi spesial dan produk turunan kopi di pasar domestik dan internasional. 4. Keterampilan dan pengetahuan, perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang budidaya kopi modern, pengolahan pasca panen, pemasaran kopi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Lokal 1. Memperkenalkan salah satu produk unggulan lokal bidang pertanian khususnya pada salah satu tanaman perkebunan yaitu kopi 2. Peningkatan kualiatas petani lokal khusunya petani kopil yang ada di daerah pengunungan dan pesisir sehingga tanaman kopi dikembangkan lagi 3. Membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda karena kopi menjadi industri yang sedang berkembang saat ini   D. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum Petani hanya menaman tanpa ada pengolahan hasil : 1. Tidak tersedianya pengolahan hasil kopi yang sesuai standar 2. Belum tersedianya distributor tetap 3. Tidak adanya pendampingan teknis dan masih kurang akses pasar untuk menjual hasil kopi 4. Kurangnya hasil panen karena ketidakpahaman tentang cara menanam,merawat,panen serta pasca panen   B. Kondisi setelah ada pendampingan dan pengolahan hasil dengan adanya amuro kopi sebagai berikut 1. Adanya pendampingan teknis kepada pengolahan hasil dan pemasaran pada 20 kelompok tani dari berbagai distrik dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Mimika 2. Pembelian biji kopi yang telah dihasilkan petani, langsung dibeli di kebunnya, sehingga dapat meringankan biaya transportasi bagi petani 3. Biji kopi yang telah dibeli kemudian diolah dan dikemas di UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk dikemas dalam bentuk pouch baik dalam bentuk easy drip maupun kopi bubuk. 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah membeli 800 kg biji kopi dari beberapa kelompok tani dan telah diolah dan dikemas dengan label Merk Kopi Amuro. Kopi Amuro telah dipasarkan sejak tahun 2023 dengan sekarang ini.   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?) RANTAI PASOK PRODUK YANG JELAS Sebagai hasil dari inovasi ini, telah terbentuk mata rantai produksi dan pemasaran kopi robusta dan kopi arabica, yang diberi nama Kopi Amuro. Kopi Amuro merupakan produk kelompok tani binaan, sehingga mendapat pendampingann mulai dari pembibitan, perawatan hingga panen dan pasca panen, demi mendapatkan biji kopi dengan kualitas yang baik. Pengolahan pasca panen sampai dengan pengemasan biji kopi robusta dan arabika dilakukan pada tempat pengolahan kopi di Balai Benih Unggul (BBU) sebagai tempat pertama pengolahan dan setelah melalui proses packing, produk kopi siap untuk  dipasarkan. KUALITAS DAN CITA RASA TERJAMIN  Kopi Amuro memiliki ciri khas kopi arabica rasa coklat lebih dominin dan kopi ribusta lebih rasa buah-buahan sekitarnya. Kopi Amuro ditanam dan diolah tanpa pupuk kimia dan bahan kimia lainnya, sehingga menghasilkan biji Kopi Organik. MEREK AMURO TELAH TERDAFTAR DI HAKI Kopi Amuro telah memiliki pengakuan HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. AMURO merupakan singkatan dari Amugme Kamoro, yaitu nama 2 suku besar di Mimika, sehingga Kopi AMURO menjadi produk lokal kebanggan Mimika, sekaligus kebanggaan para petani Kopi Mimika. AMURO SEBAGAI SALAH SATU PERINTIS RUMAH KOPI  Pada akhirnya Kopi Amuro yang telah diolah dan dikemas kemudian dipasarkan melalui Cafe Amuro, yang merupakan bagian dari UMKM produk lokal Mimika. Cafe Amuro dan kopinya merupakan salah satu kedai kopi modern pertama di Mimika. Dengan menjamurnya bisnis kedai kopi di Mimika, Kopi Amuro menjadi salah satu kopi pilihan.   F. CARA KERJA INOVASI MELAKUKAN UJI CITA RASA SETIAP BIJI KOPI DARI MASING DESA SETIAP DISTRIK DI KABUPATEN MIMIKA  Berikut prosedur pembelian kopi dari petani sampai pemasarannya kopi Amuro : 1. Pencarian dan seleksi petani kopi terhadap petani kopi secara langsung dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan biji kopi 2. Pembelian biji kopi dari petani berupa gabah dan green bean dengan harga gabah kopi robusta Rp 50.000 dan green beaan Rp 60.000,- sedangkan kopi arabica gabah Rp 100.000.- dan green beaan yang harga berkisar Rp 130.000 sampai dengan Rp 150.000 per kg 3. Pengolahan dan pasca panen : petani kopi melakukan pengolahan pasca panen termasuk sortasi, fermentasi, pencucian dan pengeringan untuk memastikan kualitas pengolahan pasca panen yang optimal 4. Pengeringan biji kopi yang diangkut dari kebun kopi ke gudang penyimpanan di BBU 5. Sortasi : biji kopi menjalai proses qualiti kontrol untuk memastikan keseragaman 6. Penyaringan biji kopi : biji kopi disangarai dengan profil roasting like to medium, medium to dark 7. Pengemasan dan Pendistribusian dikemas dengan kemasan yang aman dan menarik 8. Pemasaran dan penjualan kopi dilakukan di cafe amuro dengan produk minuman siap saji dan kopi kemasan.  

Tujuan yang dilaksananakan amuro kopi 1. Mempopulerkan kopi lokal bagi masyarakat di dalam dan di luar Kabupaten Mimika 2. Membangun produksi kopi asli Mimika, khususnya kopi robusta dan kopi arabica sehingga dapat dinikmati oleh pecinta kopi sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Mimika. 3. Meningkatkan produksi kopi robusta dan kopi arabica dengan cita rasa tertentu karena adanya perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi 4. Melaksanakan program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal 5. Meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan komunitas pencinta kopi     Tujuan ini menjawab masalah di Poin B. Jika ada 2 masalah mikro, maka ada 2 tujuan

Manfaat yang di dapat dari amuro kopi adalah 1. Meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian biji kopi dan memasarkannya kepada pasar yang lebih luas, mulai dari penikmat kopi Mimika sampai di luar Mimika 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal baik itu untuk petani kopi, pelayan dan barista 3. Melestarikan budaya minum kopi yang telah menjadi keseharian masyarakat di Papua 4. Mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor UMKK dan pendapatan petani 5. Meningkatkan citra daerah sebagai daerah penghasil kopi yang berkualitas   Tujuan ini menjawab masalah di Poin B. Jika ada 2 masalah mikro, maka ada 2 tujuan dan 2 manfaat.. bagusnya permasalahan mikro ditambah sesuai dengan 5 poin di tujuan dan manfaat ini.

Dampak yang dapat dirasakandengan amurokopi adalah : 1. Terciptanya produk unggulan dari sektor pertanian sebagai hak kekayaan inteluktual kabupaten Mimika 2. Terciptanya lapangan kerja baru bagi petani lokal dan komonitas pencinta kopi di Kabupaten Mimika 3. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan budidaya kopi yang masih secara organik

I. DASAR HUKUM Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Undang-Undang No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang PIS-PK Kepmenkes No. 279 Tahun 20016 tentang Perkesmas II. PERMASALAHAN 1. MAKRO Adapun permasalahan bidang kesehatan di kabupaten Mimika setelah kami identifikasi adalah sebagai berikut : a. Akses layanan kesehatan yang belum merata: 1) Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, dengan sebagian besar puskesmas dan rumah sakit terpusat di kota Timika, sedangkan di daerah pedalaman masih minim akses layanan kesehatan. 2) Kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan spesialis, di beberapa daerah. 3)Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau layanan kesehatan. b. Tingginya angka penyakit menular: 1)Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): ISPA masih menjadi salah satu penyakit terbanyak di Mimika, terutama pada anak-anak. 2)Tuberkulosis (TB): Angka kejadian TB di Mimika masih cukup tinggi, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama di daerah ini. 3)Malaria: Malaria masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah di Mimika, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. 4)HIV/ AIDS: Angka prevalensi HIV/AIDS di Mimika tergolong tinggi, dan menjadi salah satu fokus utama dalam penanggulangan penyakit menular di daerah ini. c. Masalah kesehatan terkait gizi: 1)Stunting: Prevalensi stunting di Mimika masih cukup tinggi, terutama pada anak balita di daerah pedalaman. 2)Kurang gizi: Kekurangan gizi pada anak-anak masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Mimika. d. Masalah kesehatan lingkungan: 1)Aksesair bersih dan sanitasi yang belum memadai: Hal ini menyebabkan tingginya angka penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, seperti diare dan penyakit cacingan. 2)Lingkunganyang tercemar: Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan dan kanker. 2. MIKRO Adapun permasalahan bidang kesehatan di Puskesmas Timika setelah kami identifikasi yang merupakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM Esensial) adalah sebagai berikut : a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan belum sesuai harapan (51.8%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum sesuai harapan (51.8%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB belum sesuai harapan (21.5%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat belum sesuai harapan (39.0%) e.Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular belum sesuai harapan (64.2%) III. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga dengan fokus pada “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada semua usia”. a. Mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. b. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. c. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta memerangi hepatitis, penyakit menular seksual, dan penyakit menular lainnya. d. Mengurangi dengan separuh jumlah kematian akibat penyakit tidak menular kronis pada tahun 2030, e. Memastikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, informasi dan edukasi, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman dan efektif. f.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses yang adil ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas, obat-obatan dan produk kesehatan yang aman, efektif, terjangkau, dan berkualitas, dan tenaga kesehatan yang terampil. 2. ISU NASIONAL a. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan: Masih ada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah terpencil kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. b. Akses Pelayanan Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan masih belum merata. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau dan minim fasilitas kesehatan. Masalah infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, turut mempengaruhi akses ini. c. Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan: Pembiayaan kesehatan yang terbatas menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Meskipun ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ada tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan dana. d. Penyakit Menular dan Tidak Menular: Penyakit menular seperti tuberculosis, malaria, dan HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan utama. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga meningkat dan memerlukan perhatian serius. e. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Masih ada keluhan terkait kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang ramah, dan ketersediaan obat yang terbatas. 3. ISU LOKAL : Kabupaten ini juga menghadapi masalah kesehatan spesifik, seperti malaria yang masih cukup tinggi, serta masalah kesehatan masyarakat lainnya seperti gizi kurang dan penyakit menular. IV. METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Adanya Inovasi Setelah diidentifikasi data capaian Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut; a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan belum sesuai harapan (86.1%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum sesuai harapan (108.1%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB belum sesuai harapan (60.1%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat belum sesuai harapan (63.5%) e. Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular belum sesuai harapan (70.6%) 2. Setelah Adanya Inovasi Setelah adanya inovasi dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagai berikut : a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan meningkat menjadi (97.91%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan meningkat menjadi (93.80%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB meningkat menjadi (68.26%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat meningkat menjadi (57.26%) e. Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular meningkat menjadi (72.40%) V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Program ini adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan akses layanan kesehatan kepada Masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Timika. VI. CARA KERJA INOVASI Alur inovasi ini dimulai dari pembentukan Tim Pendataan PIS-PK kemudian melakukan pertemuan lintas sektor untuk mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan pendataan PIS-PK, Capaian Kinerja Program dan jadwal kunjungan keluarga sehat. Setelah itu Tim melakukan pendataan keluarga sehat, jika ditemukan masalah saat melakukanpendataanintervensi awal kepada keluarga meliputi pendataan keluarga dan status kesehatan keluarga melalui 12 indikator PIS-PK, kemudian hasilnya diinputkan kedalam Aplikasi Keluarga Sehat, selanjutnya dilakukan analisis data untuk menentukan masalah Kesehatan, setelah itu ditentukan intervensi secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan pendekatan keluarga yang kemudian dipantau dalam aplikasi PIS-PK.

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat

Masyarakat menjadi mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga Menurunnya angka kesakitan di masyarakat

capaian IKS

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Masalah Makro Indonesia adalah salah satu dari 10 negara dengan beban Tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia, bersama India dan China. Estimasi WHO (2024): Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dalam jumlah kasus TB. Tingginya beban TB menunjukkan bahwa penularan masih berlangsung luas, terutama di lingkungan padat dan miskin. Kematian akibat TB sering terjadi karena diagnosis terlambat atau pengobatan tidak tuntas. TB banyak menyerang kelompok usia produktif (15–55 tahun), sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas kerja. Pasien TB sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, hingga kehilangan pekerjaan. TB memperburuk lingkaran kemiskinan: orang miskin lebih rentan terkena TB, dan TB memperburuk kemiskinan. Meningkatnya kasus TB resistan terhadap obat (MDR-TB) menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Penanganan TB yang Resisten Obat (TB RO) lebih rumit, lebih mahal, dan membutuhkan pengobatan yang lebih lama (hingga 18–24 bulan). Dan tidak semua Puskesmas memiliki kemampuan diagnosis atau terapi TB RO. Meskipun obat TB gratis, masih ada biaya tidak langsung yang tinggi (transportasi, makanan, kehilangan pendapatan). Banyak kasus TB yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan ("missing cases"). Beberapa pasien berobat ke fasilitas swasta atau alternatif, yang tidak melaporkan kasus ke sistem nasional (SITB). Pengetahuan masyarakat tentang TB, cara penularan, dan pentingnya pengobatan tuntas masih rendah. Stigma terhadap penderita TB membuat orang enggan memeriksakan diri atau mengungkap status kesehatannya.   Masalah Mikro Rendahnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Rendahnya kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya 3. Belum optimalnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat 3. ISU STRATEGIS Isu Global 1. Tingginya Beban TB Global 10,6 juta kasus TB baru terjadi di seluruh dunia pada tahun 2022 (WHO Global TB Report 2023). 1,3 juta kematian per tahun akibat TB, menjadikannya penyakit infeksi mematikan nomor satu hingga kini. TB paling banyak terjadi di 30 negara dengan beban tinggi, termasuk India, Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Pakistan. 2. Cakupan Deteksi dan Pengobatan Masih Rendah Hampir 4 juta orang dengan TB belum terdiagnosis atau tidak dilaporkan setiap tahunnya (missing cases). Banyak pasien TB di negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas atau terdiagnosis terlambat. 3. Keterbatasan Akses Terhadap Obat dan Vaksin Belum tersedia vaksin TB yang efektif untuk orang dewasa. Vaksin BCG hanya efektif pada anak-anak dan tidak mencegah TB paru pada orang dewasa. Penelitian dan pengembangan vaksin baru masih terbatas dan lambat karena kurangnya investasi. 4. Pendanaan Global Masih Kurang WHO memperkirakan kebutuhan dana global untuk eliminasi TB sekitar US$ 13 miliar per tahun, tapi yang tersedia hanya sekitar US$ 5,8 miliar (2022). Kesenjangan dana memperlambat implementasi program skrining, terapi, edukasi, dan inovasi. 5. Kesenjangan Layanan Kesehatan Antar Negara Akses ke layanan diagnosis dan pengobatan TB sangat tidak merata antara negara maju dan berkembang. Infrastruktur kesehatan yang lemah, terutama di wilayah konflik dan daerah terpencil, menjadi penghalang utama.   Isu Nasional 1.Mempercepat Penemuan Kasus TBC Meningkatkan deteksi dini melalui skrining aktif (active case finding). Mencapai kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. 2.Meningkatkan Cakupan dan Kepatuhan Pengobatan Menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan lengkap dan tuntas. Mengurangi angka putus berobat dan mencegah resistensi obat. 3.Menggunakan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat Memanfaatkan aplikasi pelaporan, alat diagnosis cepat dan sistem pemantauan digital. 4.Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong kerja sama antara Puskesmas, Rumah Sakit, komunitas, dan untuk Pendekatan terpadu. 5.Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian akibat TBC Melalui intervensi yang cepat dan tepat sasaran, beban penyakit dapat ditekan secara signifikan. 6.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kampanye komunikasi yang inovatif untuk mengurangi stigma dan mendorong masyarakat aktif memeriksakan diri.   Isu Lokal 1. Beban Kasus TB yang Tinggi dan Tertinggi Kedua Setelah Malaria TB menjadi penyakit menular nomor dua tertinggi di Mimika setelah malaria, dengan 2.137 kasus baru yang teridentifikasi antara Januari–September 2024—sementara target yang seharusnya dicapai mencapai 3.181 kasus Ini menunjukkan tantangan besar dalam mendeteksi dan memenuhi target penanganan TB. 2. Tantangan dalam Mencapai Kesembuhan Pasien Dinas Kesehatan Mimika menekankan bahwa penemuan kasus saja tidak cukup, tantangan utama adalah memastikan semua pasien TB diobati hingga sembuh agar bisa berfungsi normal kembali. Keberhasilan pengobatan di Mimika masih rendah, sekitar 75%, di bawah target nasional ≥ 85 – 90%. 3. Kurangnya Kesadaran dan Peran Layanan Primer Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi kendala signifikan, termasuk kurangnya inisiatif untuk memeriksakan diri meski tidak merasa sakit. Untuk mengatasinya, Dinkes Mimika mendorong peningkatan layanan kesehatan primer (Posyandu, Poskesdes) dengan pendekatan "Integrasi Layanan Primer (ILP)" agar pemeriksaan dapat diakses lebih mudah 4. Kolaborasi Multi-sektor dan Program Mitigasi TB PT Freeport Indonesia (PTFI) telah aktif terlibat melalui program TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) sejak 1996. Mereka mendirikan Klinik TB dan kini sudah diserahkan kepada Pemkab Mimika. Pada 2023, terdapat 7.184 kunjungan pasien ke klinik, serta 961 kunjungan VCT (TB). 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”, Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat maupun Yang telah diskrining menurun. Hal ini disebabkan menurut Pasien pergi ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat tidak nyaman, buang-buang biaya transportasi sehingga mereka memilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi agar uangnya dapat digunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga. Wilayah kerja Puskesmas masih kental dengan adat istiadat sehingga penyakit ini kerap dianggap sebagai hasil guna-guna (ilmu hitam) sehingga mereka cenderung berobat ke dukun atau tua-tua adat. Akibatnya deteksi dini pasien melalui skrining di Puskesmas menjadi rendah, yaitu pada awal tahun 2024 hanya 8 pasien yang diskrining dan dilaporkan ke SITB. Sesudah Penerapan Inovasi  Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”  Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan terapi minum obat program karena obat langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi dalam proses terapi. Pasien tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk berkunjung ke Puskesmas. Selain itu selama kunjungan rumah pasien dan keluarga juga diberikan edukasi sehingga dapat merubah pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengobatan Penyakit Tuberkolosis. Dengan inovasi GERCEP ini, pada akhir tahun 2024 jumlah skrining yang telah dilakukan meningkat menjadi 277 orang dan telah dilaporkan ke SITB untuk penanganan lebih lanjut. Hasil ini merupakan upaya bersama lintas sektor di BLUD Puskesmas Mapurujaya. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.   Keunggulan dari Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) antara lain: 1.Penemuan Kasus Lebih Dini   Dengan gerak cepat, penderita TB dapat ditemukan sejak awal sehingga penularannya ke orang lain bisa dicegah. 2.Mencegah Penularan Lebih Luas Semakin cepat TB ditemukan dan diobati, semakin kecil kemungkinan penyakit ini menyebar ke orang lain di lingkungan sekitar. 3.Meningkatkan Kesembuhan Pasien Penanganan dini memungkinkan pasien untuk segera mendapat pengobatan yang tepat, yang meningkatkan peluang sembuh total. 4.Mengurangi Angka Kematian Akibat TB Deteksi dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian akibat TB, terutama bagi pasien dengan kekebalan tubuh lemah. 5.Efisiensi Biaya Kesehatan Penanganan TB pada tahap awal cenderung lebih murah dan lebih singkat dibanding pengobatan pada stadium lanjut atau kasus TB resisten obat. 6.Mendukung Target Eliminasi TB Upaya Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) membantu pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional dan global sesuai rencana WHO. 7.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) sering disertai dengan edukasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan TB. 6. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan kegiatan Menskrining semua kunjungan baik dalam gedung dan luar gedung Mengunjungi Paien TB Yang telah terdiagnosa tb dan tercatat dalam data pasien TB BLUD Puskesmas Mapurujaya Mendeteksi  Kontak erat  dan kontak serumah  dengan pasien TB, Apabila ada yang bergejala TB, Maka dilakukan pengambilan dahak untuk pemeriksaan dahak TCM Kunjungan dilakukan minimal 1x selama peridode pengobatan untuk memastika anggota  keluarga  terskrinng  Mengawasi  dan memantau pasien positif TB minum obat dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu langsung mengantarkan obat ke pasien yang susah menjangkau layanan kesehatan seperti di daerah Pomako dengan sistem door to door dengan tujuan mendekatkan pelayanan agar tesentuh ke masyarakat  Berkerjasama dengan kader untuk memantau perkembangan tiap harinya serta sebagai penyambung informasi dan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien.  

Tujuan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung: meningkatkan cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan  kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan penggunaan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat  

Meningkatnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya kepatuhan pengobatan TB hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat  

Aspek Hasil/Aktivitas Deteksi & Rujukan Cepat Penemuan 38 Kasus ribu+ kasus kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik dan Jumlah Terskrining di Aplikasi SITB meningkat dari 8 yang terinput menjadi 277  Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kampung Siaga TBC di Distrik Mimika Timur; tahap diagnosis → pengobatan → lanjutan Edukasi & Teknologi“GERCEP MENETAS TB” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi via TCM,  Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor

A. DASAR HUKUM 1. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah wajib menyediakan sistem informasi yang menjamin keterpaduan data hasil pertanian. 2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pemerintah bertanggung jawab atas distribusi pangan yang merata dan berkeadilan. 3. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Mendorong integrasi data antar instansi untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan. 4. Permentan No. 47 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pertanian Mengatur sistem informasi pertanian yang memuat data produksi, distribusi, dan kebutuhan. 5. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Mewajibkan layanan publik berbasis digital, termasuk sektor pertanian.   B. PERMASALAHAN : 1. Makro    Secara makro sistem distribusi hasil pertanian di Indonesia masih belum merata dan transparan, dengan lemahnya integrasi data antar lembaga serta minimnya pemanfaatan data real-time dalam pengambilan kebijakan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi di wilayah Papua yang masih minim. jangkauan akses data secra terintegrasi perlu di kembangkan guna membantu data produksi, luas lahan dan luas panen pada Komoditi petani Hortikultura. 2. Mikro:        Pada tingkat mikro, petani menghadapi kesulitan dalam mencatat produksi secara digital, minimnya informasi tentang jalur distribusi, keterbatasan perangkat dan internet, serta rendahnya literasi digital yang menghambat partisipasi mereka dalam sistem informasi modern. selain itu Data produksi, luas lahan, dan luas panen sering kali tidak diperbarui secara berkala, hal ini membuat ketersediaanya data Produksi, luas lahan bahkan hasil panen terutama pada tanaman hortikultura seriing diabaikan. dalam hal ini Aplikasi SIMFONI hadir untuk membantu Petani Mimika dalam mengintegrasikan pendataan hasil Produksi, luas lahan, luas panen, serta produksi menjadi mudah dan terintegrasi secara digital.  Masalah mikro dijabarkan dalam poin-poin.. masalah mikro akan dijawab secara point-to-point di Tujuan dan Manfaat Inovasi Di kabupaten Mimika masalah yang dihadapi di tingkat petani dan dinas teknis adalah: Minimnya ketersediaan data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) Data yang tersedia saat ini masih dikumpulkan dan dicatat secara manual dan tidak tersentralisir   C. ISU STRATEGIS 1. Global       Dunia menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan pertumbuhan populasi yang pesat. Di saat yang sama, transformasi digital di sektor pertanian menjadi prioritas banyak negara untuk memastikan efisiensi produksi dan distribusi pangan, sekaligus menjawab kesenjangan akses pangan antarwilayah. 2. Nasional       Indonesia masih menghadapi persoalan ketidakseimbangan distribusi hasil pertanian antara daerah surplus dan defisit. Kurangnya sistem informasi yang terpadu membuat pengambilan kebijakan seringkali tidak berbasis data akurat. Selain itu, penguatan program-program pangan bergizi membutuhkan sistem monitoring yang transparan, sementara digitalisasi sektor pertanian masih terkendala oleh infrastruktur dan literasi digital yang belum merata. 3. Lokal        Belum adanya sistem pemantauan distribusi hasil panen, baik di tingkat petani, lembaga hingga ke Pemerintah Daerah. Ditambah lagi, rendahnya literasi digital petani serta kurangnya komunikasi dua arah dengan pemerintah daerah memperparah kesenjangan informasi dan koordinasi.   D. Metode Pembaharuan         Metode pembaharuan sebelum adanya aplikasi SIMFONI masih dilakukan secara manual, di mana pencatatan produksi hortikultura dilakukan dengan tulisan tangan atau menggunakan formulir kertas yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, koordinasi antar petani, penyuluh, dan dinas terkait juga berlangsung lambat karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Setelah diterapkannya aplikasi SIMFONI, seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan produksi menjadi lebih cepat dan efisien karena sudah berbasis digital. Data dapat diinput secara langsung melalui aplikasi, disimpan secara terpusat, serta diakses secara real-time oleh pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan transparansi data, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dalam pengelolaan produksi hortikultura. E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN          Aplikasi SIMFONI memiliki keunggulan utama dalam menyediakan sistem monitoring distribusi hasil pertanian secara real-time dan transparan, yang dapat diakses oleh petani maupun instansi terkait. Kebaruan yang ditawarkan SIMFONI terletak pada kemampuannya mengintegrasikan data produksi dan distribusi pertanian dalam satu platform digital yang utuh. Tidak hanya memantau hasil panen, SIMFONI juga mencatat penyaluran produk ke lembaga penerima dengan bukti digital yang dapat diverifikasi F. CARA KERJA INOVASI               Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor pertanian adalah pada tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura tersebut terdiri dari sayur-sayuran, buah- buahan, tanaman hias serta tanaman obat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, serta kemampuan petani dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa iklim, kesesuaian dan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar. Data mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan pelaporan program yang cepat dan akurat maupun pelayanan publik terkait penyiapan data dan informasi pertanian bagi berbagai pemangku kepentingan.

Aksi Perubahan ini difokuskan pada upaya penyediaan data dan informasi komoditas hortikultura sayuran dan buah-buahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan (DISTANBUN) Kabupaten Mimika, dengan tujuan sebagai berikut : 1. Terpasang dan teraksesnya aplikasi sistim informasi data produksi hortikultura dan sosialisasi internal. 2. Terinputnya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura Kampung Wonosarijaya Distrik Wania dan Kampung Mware Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika ke dalam aplikasi. 3. Tersedianya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditas sayuran dan buah-buahan dan pemasaran hasil produksi berbasis aplikasi. 4. Tersedia layanan berbasis digital untuk mengelolah data produksi, Luas Lahan dan Luas Panen komoditi tanaman Hortikultura 5. Menyiapkan Sistem encatatan dan pelaporan data dan informasi pada tanaman Hortikultura berbasis digital Terintegrasinya sistem informasi data komoditi pertanian pada aplikasi Simluhtan maupun aplikasi data lainya di Kabupaten Mimika.   Menyediakan data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) di kabupaten Mimika Menyiapkan suatu sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi komoditas hortikultura berbasis aplikasi yang dapat digunakan bersama secara online  

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya inovasi dan perubahan ini dalam Implementasi Sistim Informasi Data Hortikultura Berbasis Aplikasi ini dalam rangka menyediakan data yang akurat, mudah diakses, realtime adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja organisasi 2. Tercapainya target kinerja organisasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public 4. menyiapkan layanan berbasis digital 5. menyiapkan pelaporan data dan informasi secara berkala secara online   Tersedianya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) di kabupaten Mimika Tersedianya suatu sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi komoditas hortikultura berbasis aplikasi yang dapat digunakan bersama secara online

Hasil inovasi aplikasi SIMFONI adalah terciptanya sistem digital yang mampu mencatat dan memantau produksi hortikultura secara real-time, terpusat, dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, transparansi data, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DASAR HUKUM:UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG   PERPUSTAKAAN. PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR : 8  TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKATDAERAH DARI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA MENJADI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 463 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA 2024 2. PERMASALAHAN : A. Permasalahan Makro : Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan merupakan permasalahan makro yang dihadapi oleh perpustakaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini memiliki dampak negatif bagi perpustakaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dan edukasi. Berikut beberapa faktor makro yang berkontribusi terhadap rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan: a. Perubahan Kebiasaan Membaca: Di era digital, banyak orang lebih memilih untuk mengakses informasi melalui internet dan media sosial daripada membaca buku di perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan akses informasi melalui internet, serta banyaknya pilihan konten digital yang menarik dan interaktif. b. Persaingan dengan Sumber Informasi Lain: Perpustakaan menghadapi persaingan ketat dengan berbagai sumber informasi lain, seperti mesin pencari, situs web, dan media sosial. Sumber-sumber informasi ini sering kali menawarkan informasi yang lebih up-to-date dan mudah diakses daripada koleksi buku di perpustakaan. c.  Kurangnya Promosi dan Sosialisasi: Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. d. Kurangnya Fasilitas dan Layanan yang Menarik: Beberapa perpustakaan memiliki fasilitas dan layanan yang kurang menarik bagi pengunjung, seperti koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet. Hal ini membuat perpustakaan kurang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda. e. Kesibukan Masyarakat: Gaya hidup masyarakat modern yang semakin sibuk membuat mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengunjungi perpustakaan. Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas lain yang lebih menarik dan mudah diakses, seperti menonton film, bermain game, dan berbelanja online. B. Permasalahan mikro : Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah. Beberapa penyebab rendahnya kunjungan Masyarakat adalah : a. Koleksi perpustakaan yang tidak menarik karena kurangnya koleksi yang uptodate. b. Kurangnya fasilitas perpustakaan yang menarik. c. Perubahan kebiasaan membaca Dimana kehadiran internet menjadikan pencarian informasi menjadi lebih mudah sehingga malas datang ke perpustakaan, Rendahnya kunjungan ke perpustakaan dapat berdampak terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jika tingkat gemar membaca rendah maka ditakutkan kualitas masyarakat sebagai modal dasar pembangunan di daerah juga tidak cukup  untuk mendukung program-program kerja pemerintan. Dinas  Perpustakaan dan Arsip daerah Juga mengalami rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. maka harus dipikirkan cara seperti apa menarik pengunjung untuk datang ke perpiustakaan. dalam kegiatan perpustakaan keliling anak-anak sekolah bersemangat mengikuti kegiatan ekstensi seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendengarkan dongeng, dan menonton film edukatif bersama. semangat anakanak dalam mengikuti kegiatan perpustakaan keliling menginspirasi petugas perpustakaan untuk mengadopsi kegiatan perpustakaan keliling dapat diterapkan di pelayanan onsite Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Mimika. 3. ISU STRATEGIS : A. Isu Global : Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan merupakan fenomena global yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Di era digital ini, perpustakaan menghadapi berbagai tantangan yang berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung. Berikut analisis mendalam mengenai isu global rendahnya kunjungan ke perpustakaan: a. Pergeseran Kebiasaan Membaca: Kemunculan internet dan media digital telah mengubah cara orang mengakses informasi. Banyak orang beralih ke sumber online untuk membaca berita, artikel, dan buku elektronik, daripada mengunjungi perpustakaan tradisional. Konten digital menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan variasi format yang lebih menarik bagi banyak orang. b. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi: Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang terlayani oleh infrastruktur informasi. c. Keterbatasan Fasilitas dan Layanan: Banyak perpustakaan, terutama di negara berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan layanan. Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan menyediakan layanan yang lebih menarik dan inovatif, seperti akses e-book, ruang kerja bersama, dan program edukasi interaktif. d. Ketidakmerataan Akses Perpustakaan: Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh dunia. Di daerah pedesaan dan komunitas miskin, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas. Ketidakmerataan akses ini memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut. e. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di seluruh dunia. Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman. Isu Nasional :  Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia merupakan sebuah isu nasional yang kompleks dan memiliki dampak negatif bagi pengembangan literasi dan budaya bangsa. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, dan diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berikut beberapa isu nasional rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia: Kurangnya Minat Baca:       Budaya membaca di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata orang Indonesia hanya membaca 9 buku per tahun.        Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan masyarakat, kemudahan akses terhadap hiburan lain, dan kurangnya promosi budaya membaca. a. Keterbatasan Akses Perpustakaan:        Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh Indonesia.        Di daerah pedesaan dan komunitas terpencil, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas.        Ketidakmerataan akses ini dapat memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut.  b. Fasilitas dan Layanan Perpustakaan yang Kurang Memadai:     Banyak perpustakaan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki fasilitas dan layanan yang kurang memadai.        Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.        Perpustakaan perlu dimodernisasi dengan menyediakan koleksi buku yang terbaru, ruang baca yang nyaman, dan akses internet yang memadai. c. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi Perpustakaan:    Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.   Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. Upaya untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan perlu dilakukan secara gencar dan berkelanjutan. d. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di Indonesia. Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman. Isu Lokal : a.  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 69,42, Sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah skor IPLM sebesar 47, 02. Skor IPLM tersebut secara nasional merupakan peringkat kedua dari bawah atau peringkat 37 dari 38 Provinsi. Untuk Kabupaten Mimika IPLM Tahun 2023 adalah 42,02 yang berada di bawah Indeks Provinsi namun masih menduduki peringkat 2 di bawah Kabupaten Nabire. b.  Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 66,77 dan Provinsi Papua Tengah 59, 30. Indeks Tingkat Gemar membaca (TGM) Kabupaten Mimika Tahun 2023 adalah 59,30 dan nilai tersebut sama dengan Indeks tingkat provinsi dikarenakan Kabupaten Mimika adalah satu-satunya sampel yang diambil pada waktu dilaksanakannya survey gemar membaca nasional pada tahun 2023. Dengan melihat hasil Indeks tahun 2023 baik Indeks IPLM maupun TGM, diharapkan adanya suatu inovasi untuk untuk menaikkan IPLM dan Indeks TGM pada tahun-tahun yang akan datang. Agar tingkat kegemaran membaca masyarakat tinggi maka membaca harus dijadikan budaya dalam masyarakat. Apabila membaca sudah menjadi budaya maka dengan sendirinya masyarakat mempunyai kecintaan untuk selalu membaca guna meningkatkan kualitas diri pribadi dan masyarakat umum. Gemar membaca harus dimulai dari usia sedini mungkin, karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika berinisiatif untuk membuat program yang membuat anak selalu berkunjung ke perpustakaan. 4. Metode Kebaharuan Kondisi sebelum inovasi : ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD pada tahun 2022 sebanyak 520 anak. ·       Total kunjungan pemustaka Tahun 2022 sebanyak 2.664 Orang.             Kondisi setelah Inovasi ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD Tahun 2023 sebanyak 2.941 kunjungan. Jumlah kunjungan pemustaka anak ini mengalami kenaikan sebesar 555 %. ·       Jumlah Kunjungan Total pengunjung perpustakaan tahun 2023 sebanyak 4.752 orang. Dengan demikian untuk periode dari tahun 2022 s/d tahun 2023 terjadi kenaikan pengunjung sebanyak 1.811 Orang atau sebesar 56 %. 5. KEUNGGULAN KEBAHARUAN a. Dalam program kegiatan perpustakaan keliling yang dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendongeng, dll., anak-anak yang dikunjungi sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menjadi pemicu untuk mengadopsi program perpustakaan keliling untuk diterapkan di pelayanan onsite di bagian pelayanan anak di perpustakaan daerah Kabupaten Mimika. Mewarnai gambar dipilih untuk diterapkan di pelayanan onsite karena selain mudah diterapkan program tersebut juga menyenangkan bagi anak-anak. 2. Mewarnai gambar merupakan program yang murah karena cukup mencari sketsa gambar di internet dan dicetak oleh petugas perpustakaan untuk anak-anak. 3. Selain berfungsi sebagai Pendidikan, perpustakaan juga berfungsi sebagai rekreasi. Mewarnai gambar bisa menjadi sarana rekreasi atau healing bagi anak-anak. 4. Program mewarnai bagi pemustaka anak diberikan kepada anak hanya jika anak telah membaca buku di perpustakaan. Dengan demikian mau tidak mau anak-anak dengan sendirinya membaca buku sehingga menumbuhkan kecintaan atau budaya membaca buku. 6. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan inovasi mewarnai gambar sebagai berikut : a. Pemustaka anak datang ke perpustakaan dan mengisi buku pengunjung. b. Pemustaka anak memilih buku bacaan yang disukai dan membaca buku. c. Setelah selesai membaca mereka bisa minta kertas gambar yang tersedia dan mewarnai dengan pensil warna yang juga telah tersedia. d. Jika gambar telah selesai maka anak-anak dapat minta nilai atas hasil karyanya dan petugas perpustakaan memberi nilai atas hasil karya tersebut sekaligus memberikan masukan-masukan bagaimana mewarnai yang baik. e. Gambar yang dinilai bagus akan dipajang di ruang pelayanan atas seijin anak-anak dan biasanya petugas memberikan insentif kecil berupa permen atu snack. f. Setelah selesai anak-anak kembali ke rumah masing-masing.      

Meningkatkan angka kunjungan  ke Perpustakaan Daerah.

Meningkatkan minat baca anak-anak. Sebagai sarana pembudayaan gemar membaca bagi anak-anak

Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Mimika Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Mimika

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan sosial yang kuat. Di berbagai daerah, kopi hadir sebagai identitas lokal yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu potensi yang belum sepenuhnya tergali adalah kopi asli Mimika, Papua, yang memiliki cita rasa khas dan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika  melalui Amuro Kopi (Amugme - Kamoro) lahir dengan semangat untuk mengangkat kekayaan Intelektual lokal Timika melalui produk kopi yang berasal dari tanah Mimika. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menghadirkan minuman berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kopi Mimika ke pasar yang lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, antara lain: Kopi dari Mimika masih kalah populer dibandingkan kopi dari daerah lain seperti Gayo, Toraja, atau Flores. Akibatnya, brand lokal seperti Amuro Kopi harus berjuang lebih keras untuk memperkenalkan potensi kopi Timika. Kehadiran merek-merek kopi besar dengan strategi pemasaran masif membuat kopi lokal sulit menembus pasar yang lebih luas jika tidak memiliki diferensiasi yang kuat. Banyak masyarakat di Timika lebih memilih produk kopi dari luar karena kurangnya promosi tentang cita rasa khas kopi daerah sendiri. Petani kopi Mimika masih menghadapi kendala dalam hal teknik budidaya, pascapanen, serta akses distribusi, sehingga kualitas dan kuantitas kopi belum konsisten. Amuro Kopi berpotensi menjadi ikon kopi Timika, namun masih perlu strategi pemasaran yang mampu menekankan identitas lokal, sehingga masyarakat merasa bangga dengan produk daerahnya sendiri. Dengan melihat kondisi tersebut dan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika Amuro Kopi  hadir ditengah masyarakat mimika dan memiliki tantangan sekaligus peluang besar. Tantangan berupa rendahnya popularitas kopi Mimika dibandingkan daerah lain, sementara peluang terletak pada potensi besar untuk mengembangkan kopi sebagai identitas khas Timika. Jika dikelola dengan strategi tepat, Amuro Kopi tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan bisnis kopi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membawa nama kopi Mimika ke tingkat nasional bahkan internasional.

Tujuan yang dilaksananakan amuro kopi 1. Mempopulerkan kopi lokal bagi masyarakat di dalam dan di luar Kabupaten Mimika 2. Membangun produksi kopi asli Mimika, khususnya kopi robusta dan kopi arabica sehingga dapat dinikmati oleh pecinta kopi sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Mimika. 3. Meningkatkan produksi kopi robusta dan kopi arabica dengan cita rasa tertentu karena adanya perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi 4. Melaksanakan program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal 5. Meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan komunitas pencinta kopi

Manfaat yang di dapat dari amuro kopi adalah 1. Meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian biji kopi dan memasarkannya kepada pasar yang lebih luas, mulai dari penikmat kopi Mimika sampai di luar Mimika 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal baik itu untuk petani kopi, pelayan dan barista 3. Melestarikan budaya minum kopi yang telah menjadi keseharian masyarakat di Papua 4. Mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor UMKK dan pendapatan petani 5. Meningkatkan citra daerah sebagai daerah penghasil kopi yang berkualitas

A. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 10 Tahun 2020 tentang Perberdayaan Petani Kopi   B. PERMASALAHAN : Makro Petani di Papua masih banyak masalah kompleks yang menghambat kemajuan mereka dan berakibat pada kesejahteraan hidup mereka. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi petani di Papua, Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan Petani untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Petani di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan. Banyak petani tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penanaman tanaman kopi, pemeliharaan hingga penanganan panen dan pasca panen. Mikro: Petani kopi tradisional merupakan masyarakat asli Papua yang membutuhkan pendampingan, mulai dari persiapan benih, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Kelompok tani mempunyai akses yang terbatas ke pasar untuk menjual dan mendistribusikan produk kopi mereka. dalam hal ini melalui Produk Kopi Amuro dengan binaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan (Pertanian) ingin mempopulerkan kopi lokal Timika  bagi para pencinta dan penikmat kopi di indonesia. disisi lain juga hal ini dapat berdampak bagi program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal yang ada ditimika. agar sektor pertanian memiliki citra sebagai daerah yang memiliki potensi kopi terbaik.   C. ISU STRATEGIS Global 1. Akes Pasar : Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kampung membantu petani untuk terhubung dengan pasar lokal dan internasional sehingga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang strategi pemasaran dan akses pasar melalui platform digital. 2. Kapasitas kelembagaan : Kelembagaan yang kuat di sektor kopi sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemasaran kopi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk organisasi petani kopi, asosiasi perdagangan kopi, dan lembaga penelitian kopi. 3. Kualitas dan konsistensi Kualitas dan konsistensi kopi merupakan faktor penting dalam menarik pembeli dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun, banyak petani kopi di negara berkembang masih kesulitan untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi dan konsisten. 4. Keberlanjutan : Mendorong petani kopi untuk menerapkan praktik budidaya kopi yang berkelanjutan, seperti budidaya organik dan agroforestri. Mendukung pengembangan teknologi pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan dan efisien. 5. Promosi dan Branding Mendukung partisipasi dalam pameran kopi dan festival kopi. Mendorong pengembangan kampanye pemasaran digital untuk kopi dan membantu petani kopi dalam mengembangkan cerita merek yang menarik dan otentik. Nasional 1. Produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kopi lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya adopsi teknologi modern, praktik budidaya kopi yang belum optimal, dan hama penyakit tanaman kopi. 2. Akses terhadap modal dan infrastruktur, banyak petani kopi di Indonesia masih memiliki akses yang terbatas terhadap modal dan infrastruktur yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, serta menghambat akses mereka ke pasar. 3. Diversifikasi produk kopi mendorong pengembangan varietas kopi spesial dan kopi olahan seperti kopi bubuk, kopi kemasan, dan produk turunan kopi. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan kopi spesial dan pengembangan produk turunan kopi. Mendorong promosi kopi spesial dan produk turunan kopi di pasar domestik dan internasional. 4. Keterampilan dan pengetahuan, perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang budidaya kopi modern, pengolahan pasca panen, pemasaran kopi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Lokal 1. Memperkenalkan salah satu produk unggulan lokal bidang pertanian khususnya pada salah satu tanaman perkebunan yaitu kopi 2. Peningkatan kualiatas petani lokal khusunya petani kopil yang ada di daerah pengunungan dan pesisir sehingga tanaman kopi dikembangkan lagi 3. Membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda karena kopi menjadi industri yang sedang berkembang saat ini   D. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum Petani hanya menaman tanpa ada pengolahan hasil : 1. Tidak tersedianya pengolahan hasil kopi yang sesuai standar 2. Belum tersedianya distributor tetap 3. Tidak adanya pendampingan teknis dan masih kurang akses pasar untuk menjual hasil kopi 4. Kurangnya hasil panen karena ketidakpahaman tentang cara menanam,merawat,panen serta pasca panen   B. Kondisi setelah ada pendampingan dan pengolahan hasil dengan adanya amuro kopi sebagai berikut 1. Adanya pendampingan teknis kepada pengolahan hasil dan pemasaran pada 20 kelompok tani dari berbagai distrik dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Mimika 2. Pembelian biji kopi yang telah dihasilkan petani, langsung dibeli di kebunnya, sehingga dapat meringankan biaya transportasi bagi petani 3. Biji kopi yang telah dibeli kemudian diolah dan dikemas di UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk dikemas dalam bentuk pouch baik dalam bentuk easy drip maupun kopi bubuk. 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah membeli 800 kg biji kopi dari beberapa kelompok tani dan telah diolah dan dikemas dengan label Merk Kopi Amuro.    E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?) RANTAI PASOK PRODUK YANG JELAS Sebagai hasil dari inovasi ini, telah terbentuk mata rantai produksi dan pemasaran kopi robusta dan kopi arabica, yang diberi nama Kopi Amuro. Kopi Amuro merupakan produk kelompok tani binaan, sehingga mendapat pendampingann mulai dari pembibitan, perawatan hingga panen dan pasca panen, demi mendapatkan biji kopi dengan kualitas yang baik. Pengolahan pasca panen sampai dengan pengemasan biji kopi robusta dan arabika dilakukan pada tempat pengolahan kopi di Balai Benih Unggul (BBU) sebagai tempat pertama pengolahan dan setelah melalui proses packing, produk kopi siap untuk  dipasarkan. KUALITAS DAN CITA RASA TERJAMIN  Kopi Amuro memiliki ciri khas kopi arabica rasa coklat lebih dominin dan kopi ribusta lebih rasa buah-buahan sekitarnya. Kopi Amuro ditanam dan diolah tanpa pupuk kimia dan bahan kimia lainnya, sehingga menghasilkan biji Kopi Organik. MEREK AMURO TELAH TERDAFTAR DI HAKI Kopi Amuro telah memiliki pengakuan HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. AMURO merupakan singkatan dari Amugme Kamoro, yaitu nama 2 suku besar di Mimika, sehingga Kopi AMURO menjadi produk lokal kebanggan Mimika, sekaligus kebanggaan para petani Kopi Mimika. AMURO SEBAGAI SALAH SATU PERINTIS RUMAH KOPI  Pada akhirnya Kopi Amuro yang telah diolah dan dikemas kemudian dipasarkan melalui Cafe Amuro, yang merupakan bagian dari UMKM produk lokal Mimika. Cafe Amuro dan kopinya merupakan salah satu kedai kopi modern pertama di Mimika. Dengan menjamurnya bisnis kedai kopi di Mimika, Kopi Amuro menjadi salah satu kopi pilihan.   F. CARA KERJA INOVASI MELAKUKAN UJI CITA RASA SETIAP BIJI KOPI DARI MASING DESA SETIAP DISTRIK DI KABUPATEN MIMIKA  Berikut prosedur pembelian kopi dari petani sampai pemasarannya kopi Amuro : 1. Pencarian dan seleksi petani kopi terhadap petani kopi secara langsung dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan biji kopi 2. Pembelian biji kopi dari petani berupa gabah dan green bean dengan harga gabah kopi robusta Rp 50.000 dan green beaan Rp 60.000,- sedangkan kopi arabica gabah Rp 100.000.- dan green beaan yang harga berkisar Rp 130.000 sampai dengan Rp 150.000 per kg 3. Pengolahan dan pasca panen : petani kopi melakukan pengolahan pasca panen termasuk sortasi, fermentasi, pencucian dan pengeringan untuk memastikan kualitas pengolahan pasca panen yang optimal 4. Pengeringan biji kopi yang diangkut dari kebun kopi ke gudang penyimpanan di BBU 5. Sortasi : biji kopi menjalai proses qualiti kontrol untuk memastikan keseragaman 6. Penyaringan biji kopi : biji kopi disangarai dengan profil roasting like to medium, medium to dark 7. Pengemasan dan Pendistribusian dikemas dengan kemasan yang aman dan menarik 8. Pemasaran dan penjualan kopi dilakukan di cafe amuro dengan produk minuman siap saji dan kopi kemasan.  

Originalitas Berbasis kopi lokal Mimika Amuro Kopi menggunakan biji kopi asli yang ditanam di tanah Mimika, yang memiliki karakter rasa unik akibat kondisi geografis dan iklim khas Papua. Mengangkat identitas daerah Produk ini tidak sekadar menjual minuman kopi, tetapi membawa nilai budaya dan kebanggaan lokal, memperkenalkan kopi Mimika yang selama ini kurang terekspos. Dari petani lokal untuk masyarakat Proses produksi Amuro Kopi melibatkan petani lokal sehingga menciptakan rantai ekonomi yang langsung menguntungkan masyarakat Timika. Kebaharuan 1. Inovasi dalam branding kopi Mimika Amuro Kopi menghadirkan konsep baru dengan mengemas kopi asli Mimika menjadi brand modern yang bisa bersaing dengan franchise kopi besar. 2. Perpaduan lokal dan modern Tidak hanya menonjolkan cita rasa tradisional, tetapi juga menyesuaikan dengan tren gaya hidup anak muda seperti penyajian kopi susu kekinian, kemasan praktis, dan promosi digital. 3. Ikon ekonomi kreatif Timika Amuro Kopi menjadi pelopor yang menjadikan kopi Mimika sebagai produk unggulan daerah, sekaligus membangun narasi bahwa Papua, khususnya Timika, juga punya kopi berkualitas setara daerah lain di Indonesia.

Bagi Petani Lokal Meningkatkan nilai jual kopi Mimika melalui proses pengolahan dan branding yang lebih modern. Membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil panen petani. Bagi Perekonomian Daerah Menjadi produk unggulan khas Timika yang dapat meningkatkan daya tarik ekonomi kreatif. Membantu menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja baru di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran. Menambah kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui industri berbasis potensi lokal. Bagi Konsumen Memberikan pilihan kopi berkualitas yang asli dari Timika dengan rasa khas yang berbeda dari kopi daerah lain. Menumbuhkan kebanggaan masyarakat lokal untuk mengonsumsi produk daerah sendiri. Menyediakan variasi minuman yang sesuai dengan tren masa kini tanpa meninggalkan keaslian bahan baku. Bagi Identitas Budaya dan Promosi Daerah Mengangkat kopi Mimika sebagai simbol identitas lokal Papua, khususnya Timika. Menjadi media promosi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Menumbuhkan kesadaran masyarakat luas tentang potensi Timika sebagai daerah penghasil kopi berkualitas. Bagi Inovasi dan Keberlanjutan Memberikan contoh inovasi produk lokal yang memadukan tradisi dan modernitas. Mendorong munculnya inovasi lain berbasis kearifan lokal. Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat melalui potensi kopi Mimika.

-

Produk inovasi Amuro Kopi membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi petani lokal Mimika, keberadaan Amuro Kopi membuka peluang peningkatan nilai jual hasil panen, sekaligus memberikan kepastian pasar sehingga mendorong perbaikan kualitas budidaya kopi. Dari sisi perekonomian daerah, Amuro Kopi dapat menjadi ikon produk unggulan khas Timika yang memperkuat sektor ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan UMKM lokal. Bagi konsumen, Amuro Kopi menghadirkan pengalaman menikmati kopi asli Mimika dengan cita rasa khas yang berbeda dari kopi daerah lain, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Lebih jauh, Amuro Kopi juga berfungsi sebagai media promosi daerah yang memperkenalkan Timika di kancah nasional maupun internasional, sehingga memperkuat identitas budaya lokal. Dari perspektif inovasi, Amuro Kopi merupakan contoh nyata pemanfaatan kearifan lokal yang dikemas secara modern, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta mampu mendorong lahirnya inovasi produk lain berbasis potensi daerah.

Aspek Ekonomi Amuro Kopi mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dengan memberdayakan petani kopi Mimika sebagai pemasok utama bahan baku. Model bisnis ini menciptakan rantai nilai yang panjang, mulai dari produksi hingga distribusi, yang dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat UMKM daerah. Aspek Sosial Amuro Kopi meningkatkan kebanggaan masyarakat Timika terhadap produk lokal, sehingga memperkuat identitas daerah. Menumbuhkan budaya konsumsi kopi lokal yang mendukung keberlangsungan usaha di tingkat masyarakat. Aspek Inovasi & Keberlanjutan Jangka Panjang Amuro Kopi berupaya menjaga keberlanjutan produk dengan terus berinovasi, baik dalam cita rasa, kemasan, maupun strategi pemasaran.

Latar Belakang “Dokumen yang berjalan, warganya tetap di tempat.” Prinsip inilah yang menjadi kekuatan utama lahirnya inovasi KAWE NIA (Kanal Warga Elektronik Distrik Wania). Di tengah kondisi pelayanan publik yang masih didominasi birokrasi manual, masyarakat Distrik Wania sering menghadapi hambatan serius: proses administrasi yang panjang, informasi publik yang sulit diakses, hingga keterlambatan layanan pada saat darurat. Situasi ini tidak hanya membebani warga miskin dan sakit, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap kinerja aparatur. Inovasi KAWE NIA hadir sebagai terobosan digital yang memanfaatkan platform sederhana dan inklusif, yaitu Whats App dan email, untuk menyederhanakan pelayanan administrasi, menyampaikan informasi publik, serta membuka kanal aspirasi masyarakat. KAWE NIA membalik logika pelayanan: bukan lagi warga yang harus berpindah-pindah kantor, melainkan dokumen digital yang bergerak otomatis dari Distrik ke instansi terkait (Dinas Sosial, BPJS, hingga rumah sakit). Dengan sistem notifikasi berlapis, setiap proses dapat dipantau secara real-time oleh warga, aparatur kampung, maupun Kepala Distrik. Selain menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, KAWE NIA juga selaras dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta roadmap Smart City Kabupaten Mimika. Inovasi ini memperkuat transparansi, memangkas birokrasi, menjaga peran sosial RT sebagai pintu awal komunikasi, dan menghadirkan pelayanan yang cepat, akuntabel, serta inklusif. Dengan latar belakang tersebut, KAWE NIA diharapkan menjadi model Smart District pertama di Papua Tengah, mudah direplikasi, dan menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pelayanan publik bisa dimulai dari tingkat distrik dengan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tujuan Inovasi Inovasi KAWE NIA (Kanal Warga Elektronik Distrik Wania) bertujuan untuk: Memangkas birokrasi pelayanan publik dengan menghadirkan sistem digital yang sederhana, cepat, dan efisien, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani proses administrasi manual yang panjang. Meningkatkan aksesibilitas dan keadilan layanan, khususnya bagi masyarakat miskin, sakit, dan kelompok rentan, agar mereka dapat memperoleh dokumen dan hak pelayanan tanpa hambatan jarak maupun biaya. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem notifikasi dan monitoring real-time yang dapat dipantau langsung oleh warga, aparatur kampung, dan Kepala Distrik. Menguatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan kanal aspirasi, pengaduan, dan informasi publik yang mudah dijangkau, sehingga warga lebih terlibat dalam pembangunan. Mendukung implementasi SPBE dan Smart District, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan strategi Smart City Mimika, sekaligus menjadikan Distrik Wania model percontohan pelayanan publik digital di Papua Tengah.

Manfaat Inovasi Bagi Masyarakat Akses layanan publik lebih mudah, cukup melalui Whats App tanpa perlu berpindah-pindah kantor. Hemat waktu, biaya, dan tenaga karena dokumen diproses secara digital dan transparan. Memiliki kanal resmi untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, dan memantau tindak lanjut secara real-time. Meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan melalui forum digital dan informasi publik yang terbuka. Bagi Aparatur Pemerintahan Efisiensi kerja meningkat karena alur administrasi lebih singkat dan terdigitalisasi. Monitoring kinerja layanan di kampung dapat dilakukan secara real-time oleh Kepala Distrik. Akuntabilitas terjaga karena setiap proses tercatat dalam sistem digital, mengurangi peluang pungli. Data layanan terintegrasi menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan. Bagi Pemerintah Daerah Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui layanan yang cepat, transparan, dan inklusif. Menjadi model Smart District pertama di Papua Tengah yang dapat direplikasi ke wilayah lain. Memperkuat branding daerah sebagai pelopor inovasi pelayanan publik digital.

Rancang Bangun / Desain Inovasi Rancang bangun KAWE NIA didesain untuk menjawab permasalahan utama birokrasi manual yang panjang, akses informasi terbatas, dan rendahnya partisipasi warga. Prinsip yang diusung adalah “dokumen yang berjalan, warganya tetap di tempat”, dengan memanfaatkan teknologi digital sederhana yang sudah akrab bagi masyarakat, yaitu Whats App dan email. Arsitektur Layanan Warga mengajukan layanan (SKTM, surat domisili, pengaduan, dll.) melalui Whats App. Sistem KAWE NIA otomatis menampilkan pilihan layanan, menerima dokumen pendukung, dan menyimpannya dalam database aman. Aparatur Kampung/Distrik menerima notifikasi digital untuk memverifikasi dokumen. Kepala Distrik memberikan persetujuan akhir secara elektronik; dokumen resmi (PDF dengan QR Code/TTE) dikirim otomatis ke warga dan instansi terkait. Integrasi & Multi-Layanan Dokumen digital langsung terhubung lintas instansi (Distrik → Dinsos → BPJS → RS). Selain administrasi dasar, KAWE NIA dikembangkan bertahap untuk multilayanan: pengaduan banjir, pungli, informasi bank sampah, hingga forum partisipasi warga. Monitoring & Transparansi Notifikasi berlapis untuk pemohon, Kepala Kampung, dan Kepala Distrik. Dashboard analitik mendukung monitoring real-time dan perencanaan berbasis data. Keamanan & Keberlanjutan Data layanan terenkripsi dan terintegrasi dengan sistem pemerintah (Dukcapil, SIPD, dll.). Inovasi diperkuat melalui SK Kepala Distrik, masuk dalam dokumen perencanaan daerah, serta dialokasikan anggaran rutin agar berkelanjutan.

Kebaharuan / Keunikan Membalik Logika Pelayanan Publik Selama ini, warga harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus dokumen. KAWE NIA menghadirkan paradigma baru: dokumen yang berjalan digital, warganya tetap di tempat. Berbasis Whats App, Bukan Aplikasi Baru Inovasi ini tidak membebani masyarakat dengan aplikasi rumit. Justru memanfaatkan Whats App, platform yang sudah digunakan sehari-hari oleh hampir semua warga, sehingga inklusif bahkan bagi masyarakat dengan literasi digital rendah. Transparansi & Monitoring Real-Time Setiap permohonan tercatat otomatis, dapat dilacak oleh warga, Kepala Kampung, dan Kepala Distrik. Kepala Distrik memiliki kontrol langsung atas kecepatan layanan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada di tingkat distrik. Multi-Layanan dalam Satu Kanal Dimulai dari SKTM digital, KAWE NIA berkembang menjadi Kanal Warga Multilayanan: pengaduan banjir, pungli, informasi bank sampah, surat menyurat, hingga forum aspirasi digital. Tetap Menjaga Fungsi Sosial RT Meski digitalisasi dipercepat, surat pengantar RT tetap diwajibkan sebagai pintu awal. Hal ini menjaga gotong royong, komunikasi sosial, dan posisi RT sebagai pengikat sosial masyarakat. Data Terpadu untuk Smart District Setiap layanan tersimpan dalam database terpadu, menjadi dasar evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis data (data-driven government). Konsep Navigasi Administrasi KAWE NIA bukan sekadar kanal informasi, tetapi berperan sebagai “peta digital layanan pemerintahan” yang memandu warga langkah demi langkah hingga selesai.

Tingkat Kesiapterapan / Keunggulan Produk Inovasi KAWE NIA (Kanal Warga Elektronik Distrik Wania) memiliki tingkat kesiapterapan yang tinggi karena dibangun di atas platform digital sederhana yang sudah familiar bagi masyarakat, yakni Whats App dan email. Hal ini membuat penerapannya praktis, inklusif, dan langsung dapat digunakan tanpa memerlukan investasi besar maupun pelatihan yang rumit. Keunggulan utama KAWE NIA antara lain: Cepat & Efisien – Waktu pengurusan SKTM dipangkas dari 3–5 hari menjadi kurang dari 24 jam, bahkan hanya 15 menit pada kondisi tertentu. Inklusif – Tidak memerlukan aplikasi baru, cukup menggunakan Whats App yang sudah dikuasai hampir semua lapisan masyarakat. Transparan & Akuntabel – Setiap permohonan tercatat digital, dapat dipantau real-time, serta minim peluang pungli. Berbasis Data Terpadu – Semua layanan tersimpan dalam database yang dapat dipakai untuk evaluasi kinerja, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Replikasi Tinggi – Desain sistem sederhana memungkinkan KAWE NIA diterapkan di seluruh kampung, kelurahan, hingga distrik lain di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Berpayung Hukum – Diperkuat melalui SK Kepala Distrik Wania dan akan terintegrasi dalam kebijakan SPBE Kabupaten Mimika, sehingga keberlanjutan inovasi lebih terjamin.

Potensi Komersialisasi Meskipun dirancang sebagai inovasi pelayanan publik non-profit, KAWE NIA memiliki potensi komersialisasi yang kuat karena berbasis teknologi sederhana, inklusif, dan mudah direplikasi. Keunggulan ini membuka peluang pengembangan produk digital layanan publik dengan nilai ekonomi sekaligus sosial (social enterprise). Potensi komersialisasi KAWE NIA antara lain: Replikasi Antar-Distrik/Kabupaten Model KAWE NIA dapat diadopsi oleh distrik lain di Kabupaten Mimika, bahkan wilayah Papua Tengah, dengan lisensi penggunaan, paket pelatihan, dan pendampingan teknis. Layanan Teknologi & Pemeliharaan Sistem Pengembangan dashboard analitik, sistem keamanan data, serta integrasi dengan aplikasi pemerintah (Dukcapil, BPJS, SIPD) dapat menjadi layanan berbayar yang dikelola melalui kerjasama BUM Des, koperasi digital, atau pihak ketiga. Big Data & Analitik Pembangunan Data layanan yang terkumpul dapat dimanfaatkan (dengan regulasi perlindungan data yang ketat) untuk analisis tren sosial-ekonomi, mendukung perencanaan pembangunan, dan membuka peluang kemitraan dengan lembaga riset maupun donor internasional. Kanal Publikasi & Branding Daerah KAWE NIA dapat dikembangkan sebagai platform promosi lokal (produk UMKM, informasi desa, bank sampah digital) yang bernilai komersial sekaligus memperkuat citra daerah sebagai Smart District.

Kemanfaatan Produk Inovasi KAWE NIA membalik wajah pelayanan publik di tingkat distrik. Jika dulu warga miskin dan sakit harus berhari-hari menunggu dokumen sambil mengeluarkan biaya transportasi, kini cukup dengan satu chat Whats App, dokumen berjalan digital sampai ke Dinas Sosial, BPJS, hingga rumah sakit, sementara warganya tetap di tempat. Inilah manfaat terbesar: pelayanan publik yang cepat, adil, dan manusiawi. Bagi aparatur, KAWE NIA adalah jawaban atas birokrasi manual yang melelahkan. Sistem ini memangkas kerja administratif berulang, menghadirkan monitoring real-time, dan melindungi aparatur dari tuduhan pungli karena seluruh proses tercatat digital. Hasilnya adalah aparatur lebih fokus pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi pemerintah daerah, KAWE NIA bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi branding daerah sebagai pelopor Smart District pertama di Papua Tengah. Dengan data layanan terintegrasi, Mimika memiliki fondasi kuat untuk perencanaan berbasis bukti, meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi dan SPBE. Dengan kemanfaatan tersebut, KAWE NIA bukan hanya solusi lokal, tetapi juga model nasional tentang bagaimana teknologi sederhana dapat menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan siap direplikasi.

Tingkat Keberlanjutan KAWE NIA bukan inovasi sesaat, tetapi fondasi jangka panjang bagi transformasi pelayanan publik di Distrik Wania. Keberlanjutannya dijamin melalui tiga pilar utama: regulasi, anggaran, dan penguatan kapasitas. Regulasi yang Mengikat KAWE NIA telah diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Distrik Wania Nomor 001/SK.INOV/DW/IX/2025, serta diselaraskan dengan kebijakan SPBE Kabupaten Mimika. Hal ini memberi landasan hukum yang jelas agar inovasi tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Dukungan Anggaran Inovasi ini dirancang dengan biaya rendah karena memanfaatkan Whats App dan email yang sudah tersedia. Untuk keberlanjutan, KAWE NIA telah diusulkan masuk ke dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/Renja) sehingga mendapat alokasi anggaran rutin. Peningkatan Kapasitas Aparatur Aparatur kampung dan distrik didorong untuk menguasai literasi digital melalui pelatihan, SOP pelayanan elektronik, serta pendampingan teknis. Dengan demikian, KAWE NIA tidak hanya sistem, tetapi juga membangun budaya kerja digital di birokrasi.

Infrastruktur merupakan fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Mimika, Papua Tengah, pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis, sosial, dan budaya yang unik. Pembangunan konvensional yang bersifat top-down sering kali mengabaikan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat, sehingga proyek yang dihasilkan menjadi kurang berkelanjutan dan kadang juga tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di lapangan. Padahal, Mimika membutuhkan pendekatan bottom-up yang selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah yaitu "pembangunan dari kampung ke kota," di mana masyarakat pedesaan menjadi pusat pertumbuhan. Inovasi SAPA MIMIKA hadir untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi ini menggeser paradigma pembangunan dari yang tadinya terpusat menjadi berbasis partisipasi aktif masyarakat lokal. Dengan demikian, SAPA MIMIKA menjadi solusi untuk mewujudkan konektivitas fisik, sosial, dan ekonomi antara kampung dan kota di Mimika, sekaligus memberdayakan masyarakat secara mandiri dan memberikan ruang dalam sumbangsih aktif dalam menjadi SUARA PEMBANGUNAN MIMIKA. 1. Dasar Hukum Rancang bangun SAPA MIMIKA didasarkan pada beberapa regulasi dan kebijakan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun daerah, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi landasan untuk memastikan transparansi data dan informasi pembangunan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk dengan melibatkan partisipasi masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun …. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045; Peraturan Daerah Nomor ….. Tahun ….. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029;  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045; Peraturan Daerah Nomor …. Tahun ….. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025- 2029. 2. Permasalahan Inovasi SAPA MIMIKA bertujuan untuk mengatasi beberapa permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika, seperti: Rendahnya Partisipasi Masyarakat Proses perencanaan pembangunan seringkali bersifat top-down, sehingga aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput tidak tersampaikan secara efektif. Ketidaksesuaian Proyek Proyek infrastruktur yang dibangun terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap wilayah, menyebabkan pemanfaatan yang kurang optimal dan pemborosan anggaran. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Informasi mengenai alokasi anggaran, jadwal pelaksanaan, dan perkembangan proyek sulit diakses oleh masyarakat, memicu isu korupsi dan ketidakpercayaan. Proses Manual dan Terfragmentasi Pengumpulan data kebutuhan infrastruktur dilakukan secara manual dan terpisah-pisah, sehingga data tidak terintegrasi dan sulit dianalisis untuk pengambilan keputusan yang tepat. 3. Isu Strategis Inovasi SAPA MIMIKA dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dari berbagai tingkatan: Global Mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif. Nasional Mendukung agenda pembangunan nasional, terutama terkait pemerataan pembangunan dan penguatan partisipasi publik dalam era digitalisasi. Pada Prioritas ASTA CITA menjadi PRIORITAS NASIONAL sesuai RPJMN 2025-2029 Pada Prioritas Nasional 3, yaitu Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendukung Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Prioritas ini mencakup arah kebijakan dalam perencanaan infrastruktur dasar perkotaan serta pembangunan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis dan memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya, Prioritas Nasional 4, Meningkatkan Produktivitas untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, juga beririsan langsung dengan Urusan terkait Bina Konstruksi. RPJMN mendorong penguatan regulasi pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Peningkatan kompetensi tenaga kerja ini menjadi kunci dalam membangun ekosistem konstruksi yang tangguh dan berdaya saing, sejalan dengan tuntutan transformasi ekonomi nasional. Daerah Menguatkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten dengan menyediakan data aspirasi masyarakat yang valid dan terintegrasi secara digital. SAPA MIMIKA juga secara spesifik mendukung kebijakan pembangunan yang berfokus dari kampung ke kota, sesuai Visi Kepala Daerah Kabupaten Mimika: "Terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju :”GERBANG EMAS” (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera)". Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam mewujudkan visi tersebut, terutama melalui kontribusinya pada Misi ke-4 Kepala Daerah: "Mewujukan Mimika yang sehat dengan transformasi Pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatakan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok." Hal ini memastikan setiap inisiatif berakar dari kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah.

Inovasi SAPA MIMIKA bertujuan untuk: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Menyediakan data yang akurat, real-time, dan komprehensif untuk perencanaan infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Menguatkan Partisipasi Publik Menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh publik. Mewujudkan Pembangunan Inklusif Memastikan pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini sulit diakses. Mengoptimalkan Pembangunan dari Kampung ke Kota Memastikan bahwa inisiatif pembangunan dan alokasi anggaran berawal dari aspirasi dan data yang dikumpulkan langsung dari tingkat desa dan kampung, menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Manfaat yang diharapkan dari implementasi inovasi SAPA MIMIKA meliputi: Bagi Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagi Pemerintah Daerah Meningkatnya efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan berbasis data. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Meningkatnya citra pemerintahan yang modern dan responsif. Bagi Investor/Mitra Swasta Tersedianya data yang valid mengenai potensi dan kebutuhan pembangunan di Mimika. Meningkatnya peluang kolaborasi dalam proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bagi Pembangunan Berkelanjutan Tersedianya ekosistem pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berkesinambungan. Dengan menerapkan SAPA MIMIKA, Kabupaten Mimika dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar berasal dari suara akar rumput, mandiri, inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan.

Desain SAPA MIMIKA disusun secara holistik dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, dan teknologi. Rancang bangunnya terdiri dari beberapa komponen utama: Platform Digital (Web & Mobile App) Sebagai media utama penyampaian aspirasi secara online maupun offline. Formulir Online & Offline (SAPA Form) Dokumen kertas kerja pendataan yang memuat: Identitas SAPA Jenis Infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi/mck dan fasilitas umum) SAPA KOI (Kondisi Infrastruktur) SAPA KOI PU FOTO  Lokasi SAPA KASTAU (Saran dan Masukan) Tim Fasilitator Lapangan Petugas kampung, kader pembangunan, atau aparat distrik yang melakukan pendataan secara online maupun offline dan membantu menyebar luaskan formular pendataan serta melatihnya ke anggota lainnya. Dashboard Analitik SAPA Tempat pengolahan dan visualisasi data aspirasi untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan OPD. Penggunaan penginputan offline menjadi tulang punggung utama di wilayah blank spot atau dengan konektivitas rendah, memastikan inovasi tetap inklusif dan tidak bias teknologi.

Inovasi SAPA MIMIKA memiliki kebaharuan dan keunggulan yang membedakannya dari model pembangunan konvensional: Pendekatan Holistik Mengintegrasikan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu kerangka kerja yang adaptif. Teknologi sebagai Fasilitator Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan yang memudahkan partisipasi baik secara online maupun offline. Keberpihakan pada Akar Rumput Menempatkan suara dan keputusan komunitas lokal sebagai basis utama dalam pengambilan kebijakan. Struktur Desain yang Fleksibel Model ini dapat disesuaikan (adaptif) untuk berbagai jenis proyek infrastruktur, mulai dari skala kecil (jalan , jembatan, sarana air besih, sanitasi/mck) hingga skala yang lebih besar.

Inovasi SAPA MIMIKA memiliki beberapa keunggulan utama dalam mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur di Mimika, Papua, yaitu: 1. Partisipasi Aktif Masyarakat Berbeda dengan pendekatan top-down konvensional yang sering kali mengabaikan aspirasi lokal, SAPA MIMIKA mengadopsi model bottom-up. Inovasi ini secara aktif melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Keterlibatan ini memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kearifan lokal, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin. 2. Berlandaskan pada Kearifan Lokal SAPA MIMIKA tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat setempat. Proyek yang dikerjakan menggunakan pendekatan yang selaras dengan adat istiadat, sehingga meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan. 3. Peningkatan Konektivitas Fisik dan Ekonomi Melalui inovasi ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan atau jembatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan konektivitas yang utuh antara kampung dan kota. Hal ini membuka akses bagi masyarakat pedesaan untuk memasarkan produk pertanian atau hasil alam lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi disparitas antar wilayah. 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat SAPA MIMIKA menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan membekali mereka dengan keterampilan dan kapasitas dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek, inovasi ini mendorong kemandirian dan keberlanjutan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga agen perubahan yang mampu mengelola dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Dengan keunggulan-keunggulan ini, SAPA MIMIKA menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk pembangunan di Mimika, yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat database serta fondasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal.

-

Adapun kemanfaatan produk inovasi ini diantaranya : Peningkatan Efektivitas Anggaran Dengan perencanaan yang lebih tepat sasaran, alokasi dana pemerintah menjadi lebih efisien dan berdampak optimal. Percepatan Pembangunan Keterlibatan masyarakat secara aktif mempercepat proses implementasi proyek dan mengurangi hambatan birokratis dan tepat sasaran dengan membangun dari kampung ke kota. Penurunan Konflik Sosial Pembangunan yang inklusif dan kolaboratif meminimalisir potensi konflik akibat ketidakpuasan atau pengabaian kebutuhan lokal. Penguatan Kapasitas SDM Lokal Terbentuknya komunitas yang mandiri dan memiliki keterampilan teknis serta manajerial yang perlahan menyesuaikan dengan perkembangan jaman modernisasi.

Keberlanjutan SAPA MIMIKA akan dijamin melalui beberapa strategi: Sinkronisasi Program Mengintegrasikan model SAPA MIMIKA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD. Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Membentuk tim inti di tingkat komunitas yang bertanggung jawab untuk melanjutkan program pelatihan dan pengembangan SDM dalam meningkatkan peran aktif SAPA MIMIKA. Adopsi Teknologi Berkelanjutan Memastikan platform digital dapat terus diperbarui dan dikelola secara mandiri oleh tim internal. Jejaring dan Kemitraan Jangka Panjang Membangun kemitraan formal dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis dan pendanaan di masa depan.

PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.

TUJUAN Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dan modern. Mengurangi antrian pasien di loket pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di            masyarakat kabupaten mimika

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluwarsa dan harus di update berulang kali. Setelah adanya inovasi : Setelah adanya SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan aplikasi di google playstore.

KEUNGGULAN  Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan

-

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

Pengembangan aplikasi pendaftaran online dengan pengaktifan fitur layanan lainnya

-

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-                KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha               pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha      Terintegrasi secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan                  Pemerintahan Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang                    Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

-

-

-

-

-