Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang            Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi                 Papua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi                   Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan                 Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah                                   Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                        Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan                 Berusaha di Daerah 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan                 Berusaha 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi                  Administrasi Kependudukan 12. Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan                   Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian                                       Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan                  Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat  proses perizinan dan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan  dalam satu pintu. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PTSP juga menghadapi berbagai permasalahan makro. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSP: Koordinasi Antar-Instansi yang Kurang Efektif PTSP melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Meskipun ada sistem elektronik seperti OSS (Online Single Submission), tidak semua instansi atau daerah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan kendala teknis yang menghambat proses perizinan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia PTSP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani berbagai aspek perizinan dan administrasi. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur, baik dari segi teknologi maupun fasilitas fisik, yang dapat menghambat efektivitas PTSP. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, akses ke teknologi dan internet mungkin masih terbatas. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pelaku usaha dan masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang prosedur dan persyaratan dalam PTSP. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala dalam Penerapan Teknologi Implementasi teknologi informasi dalam PTSP dapat mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pemeliharaan sistem, masalah keamanan data, dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Birokrasi yang Masih Kompleks Meskipun PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, birokrasi di beberapa daerah masih dapat menjadi kompleks dan tidak efisien. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama tetap bisa menjadi masalah. Perbedaan Standar Layanan Tingkat pelayanan dan standar yang diterapkan bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pelayanan 2. Permasalahan Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya melayani pemohon yang tersebar di 18 (Delapan belas) distrik se-Kabupaten Mimika, mulai dari distrik pesisir hingga ke pegunungan. Permasalahan mikro yang muncul dari situasi dan kondisi di Kabupaten mimika adalah sebagai berikut:          a. Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu untuk menjangkau area yang sangat luas          b. Terbatasnya akses pelaku usaha di distrik pedalaman untuk menjangkau kantor               DPMPTSP, maupun melakukan akses online karena terbatasnya infrastruktur                               telekomunikasi di pedalaman           c. Kurangnya sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik                pedalaman           d. Terbatasnya akses pelaku usaha kepada permodalan dan pengembangan usaha                karena terkendala izin usahanya 3. ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Isu strategis global mengenai izin usaha mencakup berbagai tantangan dan tren yang mempengaruhi cara negara- negara di seluruh dunia mengelola perizinan usaha.  Beberapa isu strategis global yang penting dalam konteks izin usaha meliputi: Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Sistem Elektronik dan E-Government: Banyak negara sedang mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi, seperti sistem e-government dan e-permitting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dan AI juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penipuan. Integrasi Sistem: Tantangan besar adalah memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem perizinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Kemudahan Berbisnis dan Persaingan Global  Indeks Kemudahan Berbisnis: Banyak negara berupaya untuk memperbaiki peringkat mereka dalam indeks kemudahan berbisnis (seperti Doing Business Index dari Bank Dunia) dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Persaingan global untuk menjadi destinasi investasi yang menarik memotivasi reformasi regulasi. Deregulasi dan Reformasi: Beberapa negara sedang menerapkan reformasi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing 3. Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi ·         Anti-Korupsi dan Transparansi: Ada dorongan global untuk meningkatkan transparansi          dalam proses perizinan dan mengurangi korupsi. Banyak negara yang berupaya untuk               membuat prosedur perizinan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. 4. Inklusi dan Akses Akses ke Perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mempermudah akses perizinan untuk UKM dan pengusaha baru merupakan fokus penting, dengan banyak negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan dan mengurangi hambatan bagi bisnis kecil. Keterlibatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses perizinan memenuhi kebutuhan lokal dan meminimalkan dampak negatif. 5. Globalisasi dan Ekonomi Digital Bisnis Digital: Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce, negara-negara harus menyesuaikan regulasi perizinan untuk mengakomodasi model bisnis baru, termasuk regulasi untuk platform digital dan transaksi online. Pajak dan Regulasi Digital: Isu terkait pajak digital dan regulasi untuk perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas batas juga menjadi perhatian global. 2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional mengenai izin usaha di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana perizinan usaha dikelola dan dilaksanakan di tingkat negara. Berikut adalah beberapa isu strategis nasional yang penting dalam konteks izin usaha di Indonesia: Reformasi Regulasi dan Birokrasi Penyederhanaan Proses: Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi untuk menyederhanakan proses perizinan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi Antar-Instansi: Masalah koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah masih sering terjadi, yang bisa menyebabkan duplikasi atau ketidakefisienan dalam pengeluaran izin. 2. Digitalisasi dan Sistem Perizinan Elektronik OSS (Online Single Submission): Implementasi OSS merupakan langkah besar dalam digitalisasi perizinan, namun tantangan terkait pemeliharaan sistem, integrasi antar instansi, dan aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keamanan dan Privasi Data: Pengelolaan data yang aman dan perlindungan privasi menjadi isu penting seiring dengan peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam perizinan. 3. Kemudahan Berbisnis dan Investasi Peringkat Kemudahan Berbisnis: Upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis global menjadi  fokus utama dengan tujuan menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif untuk Investasi: Penyediaan insentif bagi investor, terutama untuk sektor-sektor strategis, perlu diatur dengan jelas untuk meningkatkan daya tarik investasi. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Stakeholder: Peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. 5. Akses dan Keterjangkauan Aksesibilitas: Menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan perizinan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Dukungan untuk UMKM: Memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin usaha dan memenuhi regulasi. 3. Isu Strategis Lokal Isu lokal perizinan di Kabupaten Mimika, Papua, mencerminkan tantangan dan dinamika spesifik yang dihadapi di daerah tersebut. Isu-isu lokal yang mempengaruhi perizinan di Mimika termasuk: Infrastruktur dan Aksesibilitas Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk fasilitas perkantoran, jaringan internet, dan transportasi, dapat menghambat proses perizinan. Di daerah terpencil, akses ke kantor perizinan mungkin sulit, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan izin. Keterbatasan Teknologi: Koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat teknologi modern dapat menghambat implementasi sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission). 2. Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi yang Tidak Efektif: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menyebabkan proses perizinan yang tidak efisien dan duplikasi tugas. Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam mengurus izin mereka. 3. Masalah Administrasi dan Dokumentasi Dokumentasi yang Tidak Lengkap: Kesulitan dalam memperoleh atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dapat memperlambat proses. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang tidak memadai. Proses Pengajuan yang Rumit: Prosedur yang rumit atau tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menangani administrasi yang kompleks. 4. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang proses perizinan dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat: Mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perizinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Mimika, adalah penting namun seringkali sulit dicapai. 5. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam            Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa izin usaha tidak hanya                                menguntungkan dari sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap                  pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika mulai mengadopsi sistem OSS sejak bertahap sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Namun adaptasi sistem ke dalam tata Kelola perizinan di Kabupaten berjalan lambat, diantaranya karena permasalahan dan isu-isu yang dijabarkan pada poin-poin sebelumnya. 2. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER adalah sebuah tempat pelayaan perizinan yang dibentuk di setiap distrik dan difasilitasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Dalam pelaksanaannya, Pojok Nongkrong Si Pinter beroperasi selama 5 hari kerja di tahun 2022 dan 10 hari kerja di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut telah diterbitkan NIB bagi 342 pelaku usaha, yang mana berkontribusi sebanyak 8,6% dari total NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pojok Nongkrong Si Pinter mudah diakses Masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, karena berada di fasilitas umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan Ijin usaha (NIB) langsung dicetak di tempat Menghemat waktu dan biaya pelaku usaha 6. CARA KERJA INOVASI Pelaku Usaha mendatangi Pojok Nongkrong Si Pinter dengan membawa dokumen persyaratan Operator membuat akun OSS bagi pelaku usaha yang belum terdaftar Operator mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang diperlukan pelaku usaha melalui OSS Verifikasi pemenuhan persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha SIstem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha Operator mencetak Izin Usaha/NIB yang telah terbit dan menyerahkannya kepada  pelaku usaha  

Tujuan Inovasi Daerah 1. Meningkatkan jangkauan area pelayanan terpadu satu pintu ke distrik-distrik 2. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk      mendapat pelayanan Perizinan Berusaha 3. Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik      pedalaman 4. Dengan memiliki Ijin Usaha (NIB) yang resmi diharapkan akses pelaku usaha kepada                  permodalan dan pengembangan usaha dapat dilakukan

Manfaat Yang Diperoleh 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan OSS dan non-OSS 2. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di distrik-distrik

Hasil Inovasi Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pengurusan perizinan berusaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha di distrik yang memiliki NIB

A. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 10 Tahun 2020 tentang Perberdayaan Petani Kopi   B. PERMASALAHAN : Makro Petani di Papua masih banyak masalah kompleks yang menghambat kemajuan mereka dan berakibat pada kesejahteraan hidup mereka. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi petani di Papua, Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan Petani untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Petani di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan. Banyak petani tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penanaman tanaman kopi, pemeliharaan hingga penanganan panen dan pasca panen. Mikro: Petani kopi tradisional merupakan masyarakat asli Papua yang membutuhkan pendampingan, mulai dari persiapan benih, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Kelompok tani mempunyai akses yang terbatas ke pasar untuk menjual dan mendistribusikan produk kopi mereka. dalam hal ini melalui Produk Kopi Amuro dengan binaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan (Pertanian) ingin mempopulerkan kopi lokal Timika  bagi para pencinta dan penikmat kopi di indonesia. disisi lain juga hal ini dapat berdampak bagi program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal yang ada ditimika. agar sektor pertanian memiliki citra sebagai daerah yang memiliki potensi kopi terbaik.   C. ISU STRATEGIS Global 1. Akes Pasar : Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kampung membantu petani untuk terhubung dengan pasar lokal dan internasional sehingga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang strategi pemasaran dan akses pasar melalui platform digital. 2. Kapasitas kelembagaan : Kelembagaan yang kuat di sektor kopi sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemasaran kopi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk organisasi petani kopi, asosiasi perdagangan kopi, dan lembaga penelitian kopi. 3. Kualitas dan konsistensi Kualitas dan konsistensi kopi merupakan faktor penting dalam menarik pembeli dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun, banyak petani kopi di negara berkembang masih kesulitan untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi dan konsisten. 4. Keberlanjutan : Mendorong petani kopi untuk menerapkan praktik budidaya kopi yang berkelanjutan, seperti budidaya organik dan agroforestri. Mendukung pengembangan teknologi pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan dan efisien. 5. Promosi dan Branding Mendukung partisipasi dalam pameran kopi dan festival kopi. Mendorong pengembangan kampanye pemasaran digital untuk kopi dan membantu petani kopi dalam mengembangkan cerita merek yang menarik dan otentik. Nasional 1. Produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kopi lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya adopsi teknologi modern, praktik budidaya kopi yang belum optimal, dan hama penyakit tanaman kopi. 2. Akses terhadap modal dan infrastruktur, banyak petani kopi di Indonesia masih memiliki akses yang terbatas terhadap modal dan infrastruktur yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, serta menghambat akses mereka ke pasar. 3. Diversifikasi produk kopi mendorong pengembangan varietas kopi spesial dan kopi olahan seperti kopi bubuk, kopi kemasan, dan produk turunan kopi. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan kopi spesial dan pengembangan produk turunan kopi. Mendorong promosi kopi spesial dan produk turunan kopi di pasar domestik dan internasional. 4. Keterampilan dan pengetahuan, perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang budidaya kopi modern, pengolahan pasca panen, pemasaran kopi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Lokal 1. Memperkenalkan salah satu produk unggulan lokal bidang pertanian khususnya pada salah satu tanaman perkebunan yaitu kopi 2. Peningkatan kualiatas petani lokal khusunya petani kopil yang ada di daerah pengunungan dan pesisir sehingga tanaman kopi dikembangkan lagi 3. Membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda karena kopi menjadi industri yang sedang berkembang saat ini   D. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum Petani hanya menaman tanpa ada pengolahan hasil : 1. Tidak tersedianya pengolahan hasil kopi yang sesuai standar 2. Belum tersedianya distributor tetap 3. Tidak adanya pendampingan teknis dan masih kurang akses pasar untuk menjual hasil kopi 4. Kurangnya hasil panen karena ketidakpahaman tentang cara menanam,merawat,panen serta pasca panen   B. Kondisi setelah ada pendampingan dan pengolahan hasil dengan adanya amuro kopi sebagai berikut 1. Adanya pendampingan teknis kepada pengolahan hasil dan pemasaran pada 20 kelompok tani dari berbagai distrik dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Mimika 2. Pembelian biji kopi yang telah dihasilkan petani, langsung dibeli di kebunnya, sehingga dapat meringankan biaya transportasi bagi petani 3. Biji kopi yang telah dibeli kemudian diolah dan dikemas di UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk dikemas dalam bentuk pouch baik dalam bentuk easy drip maupun kopi bubuk. 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah membeli 800 kg biji kopi dari beberapa kelompok tani dan telah diolah dan dikemas dengan label Merk Kopi Amuro. Kopi Amuro telah dipasarkan sejak tahun 2023 dengan sekarang ini.   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?) RANTAI PASOK PRODUK YANG JELAS Sebagai hasil dari inovasi ini, telah terbentuk mata rantai produksi dan pemasaran kopi robusta dan kopi arabica, yang diberi nama Kopi Amuro. Kopi Amuro merupakan produk kelompok tani binaan, sehingga mendapat pendampingann mulai dari pembibitan, perawatan hingga panen dan pasca panen, demi mendapatkan biji kopi dengan kualitas yang baik. Pengolahan pasca panen sampai dengan pengemasan biji kopi robusta dan arabika dilakukan pada tempat pengolahan kopi di Balai Benih Unggul (BBU) sebagai tempat pertama pengolahan dan setelah melalui proses packing, produk kopi siap untuk  dipasarkan. KUALITAS DAN CITA RASA TERJAMIN  Kopi Amuro memiliki ciri khas kopi arabica rasa coklat lebih dominin dan kopi ribusta lebih rasa buah-buahan sekitarnya. Kopi Amuro ditanam dan diolah tanpa pupuk kimia dan bahan kimia lainnya, sehingga menghasilkan biji Kopi Organik. MEREK AMURO TELAH TERDAFTAR DI HAKI Kopi Amuro telah memiliki pengakuan HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. AMURO merupakan singkatan dari Amugme Kamoro, yaitu nama 2 suku besar di Mimika, sehingga Kopi AMURO menjadi produk lokal kebanggan Mimika, sekaligus kebanggaan para petani Kopi Mimika. AMURO SEBAGAI SALAH SATU PERINTIS RUMAH KOPI  Pada akhirnya Kopi Amuro yang telah diolah dan dikemas kemudian dipasarkan melalui Cafe Amuro, yang merupakan bagian dari UMKM produk lokal Mimika. Cafe Amuro dan kopinya merupakan salah satu kedai kopi modern pertama di Mimika. Dengan menjamurnya bisnis kedai kopi di Mimika, Kopi Amuro menjadi salah satu kopi pilihan.   F. CARA KERJA INOVASI MELAKUKAN UJI CITA RASA SETIAP BIJI KOPI DARI MASING DESA SETIAP DISTRIK DI KABUPATEN MIMIKA  Berikut prosedur pembelian kopi dari petani sampai pemasarannya kopi Amuro : 1. Pencarian dan seleksi petani kopi terhadap petani kopi secara langsung dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan biji kopi 2. Pembelian biji kopi dari petani berupa gabah dan green bean dengan harga gabah kopi robusta Rp 50.000 dan green beaan Rp 60.000,- sedangkan kopi arabica gabah Rp 100.000.- dan green beaan yang harga berkisar Rp 130.000 sampai dengan Rp 150.000 per kg 3. Pengolahan dan pasca panen : petani kopi melakukan pengolahan pasca panen termasuk sortasi, fermentasi, pencucian dan pengeringan untuk memastikan kualitas pengolahan pasca panen yang optimal 4. Pengeringan biji kopi yang diangkut dari kebun kopi ke gudang penyimpanan di BBU 5. Sortasi : biji kopi menjalai proses qualiti kontrol untuk memastikan keseragaman 6. Penyaringan biji kopi : biji kopi disangarai dengan profil roasting like to medium, medium to dark 7. Pengemasan dan Pendistribusian dikemas dengan kemasan yang aman dan menarik 8. Pemasaran dan penjualan kopi dilakukan di cafe amuro dengan produk minuman siap saji dan kopi kemasan.  

Tujuan yang dilaksananakan amuro kopi 1. Mempopulerkan kopi lokal bagi masyarakat di dalam dan di luar Kabupaten Mimika 2. Membangun produksi kopi asli Mimika, khususnya kopi robusta dan kopi arabica sehingga dapat dinikmati oleh pecinta kopi sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Mimika. 3. Meningkatkan produksi kopi robusta dan kopi arabica dengan cita rasa tertentu karena adanya perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi 4. Melaksanakan program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal 5. Meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan komunitas pencinta kopi     Tujuan ini menjawab masalah di Poin B. Jika ada 2 masalah mikro, maka ada 2 tujuan

Manfaat yang di dapat dari amuro kopi adalah 1. Meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian biji kopi dan memasarkannya kepada pasar yang lebih luas, mulai dari penikmat kopi Mimika sampai di luar Mimika 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal baik itu untuk petani kopi, pelayan dan barista 3. Melestarikan budaya minum kopi yang telah menjadi keseharian masyarakat di Papua 4. Mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor UMKK dan pendapatan petani 5. Meningkatkan citra daerah sebagai daerah penghasil kopi yang berkualitas   Tujuan ini menjawab masalah di Poin B. Jika ada 2 masalah mikro, maka ada 2 tujuan dan 2 manfaat.. bagusnya permasalahan mikro ditambah sesuai dengan 5 poin di tujuan dan manfaat ini.

Dampak yang dapat dirasakandengan amurokopi adalah : 1. Terciptanya produk unggulan dari sektor pertanian sebagai hak kekayaan inteluktual kabupaten Mimika 2. Terciptanya lapangan kerja baru bagi petani lokal dan komonitas pencinta kopi di Kabupaten Mimika 3. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan budidaya kopi yang masih secara organik

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Masalah Makro Indonesia adalah salah satu dari 10 negara dengan beban Tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia, bersama India dan China. Estimasi WHO (2024): Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dalam jumlah kasus TB. Tingginya beban TB menunjukkan bahwa penularan masih berlangsung luas, terutama di lingkungan padat dan miskin. Kematian akibat TB sering terjadi karena diagnosis terlambat atau pengobatan tidak tuntas. TB banyak menyerang kelompok usia produktif (15–55 tahun), sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas kerja. Pasien TB sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, hingga kehilangan pekerjaan. TB memperburuk lingkaran kemiskinan: orang miskin lebih rentan terkena TB, dan TB memperburuk kemiskinan. Meningkatnya kasus TB resistan terhadap obat (MDR-TB) menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Penanganan TB yang Resisten Obat (TB RO) lebih rumit, lebih mahal, dan membutuhkan pengobatan yang lebih lama (hingga 18–24 bulan). Dan tidak semua Puskesmas memiliki kemampuan diagnosis atau terapi TB RO. Meskipun obat TB gratis, masih ada biaya tidak langsung yang tinggi (transportasi, makanan, kehilangan pendapatan). Banyak kasus TB yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan ("missing cases"). Beberapa pasien berobat ke fasilitas swasta atau alternatif, yang tidak melaporkan kasus ke sistem nasional (SITB). Pengetahuan masyarakat tentang TB, cara penularan, dan pentingnya pengobatan tuntas masih rendah. Stigma terhadap penderita TB membuat orang enggan memeriksakan diri atau mengungkap status kesehatannya.   Masalah Mikro Rendahnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Rendahnya kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya 3. Belum optimalnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat 3. ISU STRATEGIS Isu Global 1. Tingginya Beban TB Global 10,6 juta kasus TB baru terjadi di seluruh dunia pada tahun 2022 (WHO Global TB Report 2023). 1,3 juta kematian per tahun akibat TB, menjadikannya penyakit infeksi mematikan nomor satu hingga kini. TB paling banyak terjadi di 30 negara dengan beban tinggi, termasuk India, Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Pakistan. 2. Cakupan Deteksi dan Pengobatan Masih Rendah Hampir 4 juta orang dengan TB belum terdiagnosis atau tidak dilaporkan setiap tahunnya (missing cases). Banyak pasien TB di negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas atau terdiagnosis terlambat. 3. Keterbatasan Akses Terhadap Obat dan Vaksin Belum tersedia vaksin TB yang efektif untuk orang dewasa. Vaksin BCG hanya efektif pada anak-anak dan tidak mencegah TB paru pada orang dewasa. Penelitian dan pengembangan vaksin baru masih terbatas dan lambat karena kurangnya investasi. 4. Pendanaan Global Masih Kurang WHO memperkirakan kebutuhan dana global untuk eliminasi TB sekitar US$ 13 miliar per tahun, tapi yang tersedia hanya sekitar US$ 5,8 miliar (2022). Kesenjangan dana memperlambat implementasi program skrining, terapi, edukasi, dan inovasi. 5. Kesenjangan Layanan Kesehatan Antar Negara Akses ke layanan diagnosis dan pengobatan TB sangat tidak merata antara negara maju dan berkembang. Infrastruktur kesehatan yang lemah, terutama di wilayah konflik dan daerah terpencil, menjadi penghalang utama.   Isu Nasional 1.Mempercepat Penemuan Kasus TBC Meningkatkan deteksi dini melalui skrining aktif (active case finding). Mencapai kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. 2.Meningkatkan Cakupan dan Kepatuhan Pengobatan Menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan lengkap dan tuntas. Mengurangi angka putus berobat dan mencegah resistensi obat. 3.Menggunakan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat Memanfaatkan aplikasi pelaporan, alat diagnosis cepat dan sistem pemantauan digital. 4.Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong kerja sama antara Puskesmas, Rumah Sakit, komunitas, dan untuk Pendekatan terpadu. 5.Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian akibat TBC Melalui intervensi yang cepat dan tepat sasaran, beban penyakit dapat ditekan secara signifikan. 6.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kampanye komunikasi yang inovatif untuk mengurangi stigma dan mendorong masyarakat aktif memeriksakan diri.   Isu Lokal 1. Beban Kasus TB yang Tinggi dan Tertinggi Kedua Setelah Malaria TB menjadi penyakit menular nomor dua tertinggi di Mimika setelah malaria, dengan 2.137 kasus baru yang teridentifikasi antara Januari–September 2024—sementara target yang seharusnya dicapai mencapai 3.181 kasus Ini menunjukkan tantangan besar dalam mendeteksi dan memenuhi target penanganan TB. 2. Tantangan dalam Mencapai Kesembuhan Pasien Dinas Kesehatan Mimika menekankan bahwa penemuan kasus saja tidak cukup, tantangan utama adalah memastikan semua pasien TB diobati hingga sembuh agar bisa berfungsi normal kembali. Keberhasilan pengobatan di Mimika masih rendah, sekitar 75%, di bawah target nasional ≥ 85 – 90%. 3. Kurangnya Kesadaran dan Peran Layanan Primer Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi kendala signifikan, termasuk kurangnya inisiatif untuk memeriksakan diri meski tidak merasa sakit. Untuk mengatasinya, Dinkes Mimika mendorong peningkatan layanan kesehatan primer (Posyandu, Poskesdes) dengan pendekatan "Integrasi Layanan Primer (ILP)" agar pemeriksaan dapat diakses lebih mudah 4. Kolaborasi Multi-sektor dan Program Mitigasi TB PT Freeport Indonesia (PTFI) telah aktif terlibat melalui program TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) sejak 1996. Mereka mendirikan Klinik TB dan kini sudah diserahkan kepada Pemkab Mimika. Pada 2023, terdapat 7.184 kunjungan pasien ke klinik, serta 961 kunjungan VCT (TB). 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”, Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat maupun Yang telah diskrining menurun. Hal ini disebabkan menurut Pasien pergi ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat tidak nyaman, buang-buang biaya transportasi sehingga mereka memilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi agar uangnya dapat digunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga. Wilayah kerja Puskesmas masih kental dengan adat istiadat sehingga penyakit ini kerap dianggap sebagai hasil guna-guna (ilmu hitam) sehingga mereka cenderung berobat ke dukun atau tua-tua adat. Akibatnya deteksi dini pasien melalui skrining di Puskesmas menjadi rendah, yaitu pada awal tahun 2024 hanya 8 pasien yang diskrining dan dilaporkan ke SITB. Sesudah Penerapan Inovasi  Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”  Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan terapi minum obat program karena obat langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi dalam proses terapi. Pasien tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk berkunjung ke Puskesmas. Selain itu selama kunjungan rumah pasien dan keluarga juga diberikan edukasi sehingga dapat merubah pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengobatan Penyakit Tuberkolosis. Dengan inovasi GERCEP ini, pada akhir tahun 2024 jumlah skrining yang telah dilakukan meningkat menjadi 277 orang dan telah dilaporkan ke SITB untuk penanganan lebih lanjut. Hasil ini merupakan upaya bersama lintas sektor di BLUD Puskesmas Mapurujaya. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.   Keunggulan dari Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) antara lain: 1.Penemuan Kasus Lebih Dini   Dengan gerak cepat, penderita TB dapat ditemukan sejak awal sehingga penularannya ke orang lain bisa dicegah. 2.Mencegah Penularan Lebih Luas Semakin cepat TB ditemukan dan diobati, semakin kecil kemungkinan penyakit ini menyebar ke orang lain di lingkungan sekitar. 3.Meningkatkan Kesembuhan Pasien Penanganan dini memungkinkan pasien untuk segera mendapat pengobatan yang tepat, yang meningkatkan peluang sembuh total. 4.Mengurangi Angka Kematian Akibat TB Deteksi dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian akibat TB, terutama bagi pasien dengan kekebalan tubuh lemah. 5.Efisiensi Biaya Kesehatan Penanganan TB pada tahap awal cenderung lebih murah dan lebih singkat dibanding pengobatan pada stadium lanjut atau kasus TB resisten obat. 6.Mendukung Target Eliminasi TB Upaya Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) membantu pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional dan global sesuai rencana WHO. 7.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) sering disertai dengan edukasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan TB. 6. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan kegiatan Menskrining semua kunjungan baik dalam gedung dan luar gedung Mengunjungi Paien TB Yang telah terdiagnosa tb dan tercatat dalam data pasien TB BLUD Puskesmas Mapurujaya Mendeteksi  Kontak erat  dan kontak serumah  dengan pasien TB, Apabila ada yang bergejala TB, Maka dilakukan pengambilan dahak untuk pemeriksaan dahak TCM Kunjungan dilakukan minimal 1x selama peridode pengobatan untuk memastika anggota  keluarga  terskrinng  Mengawasi  dan memantau pasien positif TB minum obat dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu langsung mengantarkan obat ke pasien yang susah menjangkau layanan kesehatan seperti di daerah Pomako dengan sistem door to door dengan tujuan mendekatkan pelayanan agar tesentuh ke masyarakat  Berkerjasama dengan kader untuk memantau perkembangan tiap harinya serta sebagai penyambung informasi dan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien.  

Tujuan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung: meningkatkan cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan  kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan penggunaan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat  

Meningkatnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya kepatuhan pengobatan TB hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat  

Aspek Hasil/Aktivitas Deteksi & Rujukan Cepat Penemuan 38 Kasus ribu+ kasus kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik dan Jumlah Terskrining di Aplikasi SITB meningkat dari 8 yang terinput menjadi 277  Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kampung Siaga TBC di Distrik Mimika Timur; tahap diagnosis → pengobatan → lanjutan Edukasi & Teknologi“GERCEP MENETAS TB” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi via TCM,  Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor

A. DASAR HUKUM 1. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pemerintah wajib menyediakan sistem informasi yang menjamin keterpaduan data hasil pertanian. 2. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pemerintah bertanggung jawab atas distribusi pangan yang merata dan berkeadilan. 3. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Mendorong integrasi data antar instansi untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan. 4. Permentan No. 47 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pertanian Mengatur sistem informasi pertanian yang memuat data produksi, distribusi, dan kebutuhan. 5. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Mewajibkan layanan publik berbasis digital, termasuk sektor pertanian.   B. PERMASALAHAN : 1. Makro    Secara makro sistem distribusi hasil pertanian di Indonesia masih belum merata dan transparan, dengan lemahnya integrasi data antar lembaga serta minimnya pemanfaatan data real-time dalam pengambilan kebijakan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi di wilayah Papua yang masih minim. jangkauan akses data secra terintegrasi perlu di kembangkan guna membantu data produksi, luas lahan dan luas panen pada Komoditi petani Hortikultura. 2. Mikro:        Pada tingkat mikro, petani menghadapi kesulitan dalam mencatat produksi secara digital, minimnya informasi tentang jalur distribusi, keterbatasan perangkat dan internet, serta rendahnya literasi digital yang menghambat partisipasi mereka dalam sistem informasi modern. selain itu Data produksi, luas lahan, dan luas panen sering kali tidak diperbarui secara berkala, hal ini membuat ketersediaanya data Produksi, luas lahan bahkan hasil panen terutama pada tanaman hortikultura seriing diabaikan. dalam hal ini Aplikasi SIMFONI hadir untuk membantu Petani Mimika dalam mengintegrasikan pendataan hasil Produksi, luas lahan, luas panen, serta produksi menjadi mudah dan terintegrasi secara digital.  Masalah mikro dijabarkan dalam poin-poin.. masalah mikro akan dijawab secara point-to-point di Tujuan dan Manfaat Inovasi Di kabupaten Mimika masalah yang dihadapi di tingkat petani dan dinas teknis adalah: Minimnya ketersediaan data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) Data yang tersedia saat ini masih dikumpulkan dan dicatat secara manual dan tidak tersentralisir   C. ISU STRATEGIS 1. Global       Dunia menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan pertumbuhan populasi yang pesat. Di saat yang sama, transformasi digital di sektor pertanian menjadi prioritas banyak negara untuk memastikan efisiensi produksi dan distribusi pangan, sekaligus menjawab kesenjangan akses pangan antarwilayah. 2. Nasional       Indonesia masih menghadapi persoalan ketidakseimbangan distribusi hasil pertanian antara daerah surplus dan defisit. Kurangnya sistem informasi yang terpadu membuat pengambilan kebijakan seringkali tidak berbasis data akurat. Selain itu, penguatan program-program pangan bergizi membutuhkan sistem monitoring yang transparan, sementara digitalisasi sektor pertanian masih terkendala oleh infrastruktur dan literasi digital yang belum merata. 3. Lokal        Belum adanya sistem pemantauan distribusi hasil panen, baik di tingkat petani, lembaga hingga ke Pemerintah Daerah. Ditambah lagi, rendahnya literasi digital petani serta kurangnya komunikasi dua arah dengan pemerintah daerah memperparah kesenjangan informasi dan koordinasi.   D. Metode Pembaharuan         Metode pembaharuan sebelum adanya aplikasi SIMFONI masih dilakukan secara manual, di mana pencatatan produksi hortikultura dilakukan dengan tulisan tangan atau menggunakan formulir kertas yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, koordinasi antar petani, penyuluh, dan dinas terkait juga berlangsung lambat karena tidak adanya sistem yang terintegrasi. Setelah diterapkannya aplikasi SIMFONI, seluruh proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan produksi menjadi lebih cepat dan efisien karena sudah berbasis digital. Data dapat diinput secara langsung melalui aplikasi, disimpan secara terpusat, serta diakses secara real-time oleh pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan transparansi data, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dalam pengelolaan produksi hortikultura. E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN          Aplikasi SIMFONI memiliki keunggulan utama dalam menyediakan sistem monitoring distribusi hasil pertanian secara real-time dan transparan, yang dapat diakses oleh petani maupun instansi terkait. Kebaruan yang ditawarkan SIMFONI terletak pada kemampuannya mengintegrasikan data produksi dan distribusi pertanian dalam satu platform digital yang utuh. Tidak hanya memantau hasil panen, SIMFONI juga mencatat penyaluran produk ke lembaga penerima dengan bukti digital yang dapat diverifikasi F. CARA KERJA INOVASI               Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor pertanian adalah pada tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura tersebut terdiri dari sayur-sayuran, buah- buahan, tanaman hias serta tanaman obat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, serta kemampuan petani dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan komparatif berupa iklim, kesesuaian dan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar. Data mempunyai peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan dan pelaporan program yang cepat dan akurat maupun pelayanan publik terkait penyiapan data dan informasi pertanian bagi berbagai pemangku kepentingan.

Aksi Perubahan ini difokuskan pada upaya penyediaan data dan informasi komoditas hortikultura sayuran dan buah-buahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan (DISTANBUN) Kabupaten Mimika, dengan tujuan sebagai berikut : 1. Terpasang dan teraksesnya aplikasi sistim informasi data produksi hortikultura dan sosialisasi internal. 2. Terinputnya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura Kampung Wonosarijaya Distrik Wania dan Kampung Mware Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika ke dalam aplikasi. 3. Tersedianya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditas sayuran dan buah-buahan dan pemasaran hasil produksi berbasis aplikasi. 4. Tersedia layanan berbasis digital untuk mengelolah data produksi, Luas Lahan dan Luas Panen komoditi tanaman Hortikultura 5. Menyiapkan Sistem encatatan dan pelaporan data dan informasi pada tanaman Hortikultura berbasis digital Terintegrasinya sistem informasi data komoditi pertanian pada aplikasi Simluhtan maupun aplikasi data lainya di Kabupaten Mimika.   Menyediakan data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) di kabupaten Mimika Menyiapkan suatu sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi komoditas hortikultura berbasis aplikasi yang dapat digunakan bersama secara online  

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya inovasi dan perubahan ini dalam Implementasi Sistim Informasi Data Hortikultura Berbasis Aplikasi ini dalam rangka menyediakan data yang akurat, mudah diakses, realtime adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja organisasi 2. Tercapainya target kinerja organisasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public 4. menyiapkan layanan berbasis digital 5. menyiapkan pelaporan data dan informasi secara berkala secara online   Tersedianya data produksi, luas lahan, dan luas panen komoditi pertanian hortikultura (sayur dan buah-buahan) di kabupaten Mimika Tersedianya suatu sistem pencatatan dan pelaporan data dan informasi komoditas hortikultura berbasis aplikasi yang dapat digunakan bersama secara online

Hasil inovasi aplikasi SIMFONI adalah terciptanya sistem digital yang mampu mencatat dan memantau produksi hortikultura secara real-time, terpusat, dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, transparansi data, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

RANCANG BANGUN DASAR HUKUMUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386). Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9 Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1) Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23) PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH.Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1) Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).   PERMASALAHAN Masyarakat sering datang ke kantor mengurus suatu berkas atau keperluanya namun terkendala dengan biaya, waktu,dan syarat-syarat berkas yang mengakibatkan kepengurusanya bisa lama dan memakan biaya. ISU STRATEGIS Isu Global : Digitalisasi tegnologi menjadi konsumsi warga masyarakat yang telah mendunia termasuk warga pada Distrik Mimika Baru. Sehingga dengan menggunakan media ataupun tecnologi Digitalisasi sangat mempermudah pelayana publik. Isu Nasional : Digitalisasi tegnologi meminimalisir biaya secara efisien dan efektif. Isu Lokal : Mempercepat layanan publik. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi : Masyakat mengurus sesuatu ke kantor dalam kurung waktu yang tidak menentu.Kondisi setelah Inovasi : Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan secara cepat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)Masa Sebelum Inovasi : Awal sebelum adanya inovasi pelayanan publik ini, warga mengurus sesuatu secara manual dengan mendatangi kantor, namun segala urusan warga tidak dijamin selesai sehari karena selalu ada hal-hal teknis yang menghambat.Masa Setelah Inovasi : Warga lebih mudah mengakses berbagai kepengurusan dan syarat-syarat kelengkapan berkas sebelum mendatangi kantor. CARA KERJA INOVASI Memanfaatkan teknologi Digitalisasi Membuka play stor di HP Douwnload aplikasi ‘Tanya Pak Distri” Warga bisa lansung memilih opsen apa yang mau di urus.

TUJUAN INOVASI : Mengeifisiensi waktu penyelesaian pengurusan layana publik.Peningkatan Pelayanan Publik; Meminimalisir PUNGLI sehingga warga masyarakat merasa nyaman.

MANFAAT INOVASI :  90% Masyarakat telah menggunakan Andoid sehingga INOVASI bermanfaat dalam penerapan LAYANAN PUBLIK berbasis Aplikasi.Masyarakat lebih mudah mengakses berbagai pelayanan di kantor secara cepat, mudah, dan efektif

DAMPAK INOVASI :  Masyarakat merasa bahagia karena pelayanan tidak membebani perekonomianya.Peningkatan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat.Pembiayaan internal kantor seperti ATK yang dapat di kontrol. Masyarakat tidak antri berlama-lama saat mengurus sesuatu ke kantor.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) INOVASI DAERAH FISHERMAN 90 I.Pendahuluan Tata cara pemberian BBM bersubsidi adalah panduan yang mengatur prosedur dan kriteria yang harus dipatuhi d alam proses penyaluran bahan bakar minyak subsidi. Ini mencakup langkah-langkah seperti identifikasi penerima subsidi, pengendalian distribusi, pemantauan penggunaan, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM subsidi. II.Latar belakang Pemberian BBM bersubsidi dapat berkaitan dengan beberapa hal, antara lain: 1.Keterbatasan Sumber Daya: Negara memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk subsidi BBM, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas untuk efisiensi penggunaan dana tersebut. 2.Pemerataan Distribusi: Untuk memastikan bahwa subsidi BBM sampai kepada yang membutuhkan, diperlukan sistem yang mengidentifikasi dengan tepat penerima subsidi. 3.Pengendalian Penggunaan: Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. 4.Kebijakan Energi: Memastikan bahwa kebijakan energi nasional tercapai, seperti pengurangan ketergantungan pada impor BBM dan perlindungan lingkungan. 5.Keadilan Sosial: Subsidi BBM juga dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan memperhatikan latar belakang ini, kerangka acuan kerja pemberian BBM bersubsidi dapat dirancang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa subsidi tersebut memberikan dampak yang diharapkan secara efektif dan efisien. III.Tujuan  Pemberian BBM bersubsidi dapat mencakup beberapa hal berikut: 1.Mengidentifikasi Penerima Subsidi: Memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran dan sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, 2.Pengendalian Distribusi: Menyusun mekanisme yang memastikan distribusi BBM bersubsidi terkendali dan tidak disalahgunakan. 3.Pemantauan Penggunaan: Memantau penggunaan BBM bersubsidi untuk memastikan bahwa digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4.Efisiensi Anggaran: Menjamin penggunaan anggaran subsidi BBM secara efisien untuk mencapai tujuan kebijakan energi nasional. 5.Keadilan Sosial: Menggunakan subsidi BBM sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. 6.Perlindungan Lingkungan: Mendorong penggunaan BBM bersubsidi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini dalam kerangka acuan kerja, pemberian BBM bersubsidi dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur, sehingga manfaatnya dapat maksimal dan risiko penyelewengan dapat diminimalkan. IV.Kegiatan 1.Alur Proses Pengajuan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90 a.Pelaku usaha menghubungi WA Bisnis Fisherman 90 b.Pelaku Usaha mengisi data sesuai Form WA Bisnis Fisherman 90 dengan menyertakan berkas-berkas atministrasi yang dibutuhkan (Foto Copy KTP, SIUP Perikanan, Foto Kapal/Perahu dan Mesin Kapal/Perahu) 2.Alur Proses Penerbitan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90 a.Admin Fisherman 90 menerima pengajuan penerbitan Rekomendasi BBM dari pelaku usaha, b.ADmin meneruskan kelengkapan berkas administrasi ke Kepala Bidang untuk proses verifikasi c.Kepala Bidang mengeluarkan disposisi volume BBM yang disetujui d.Admin mengirimkan disposisi ke pelaku usaha e.Pelaku usaha melakukan pembayaran retribusi daerah ke … dan mengirimkan kembali bukti bayar melalui WA Bisnis f.Setelah mendapatkan berkas dinyatakan lengkap, maka operator/staf menyiapkan surat rekomendasi BBM Subsidi  g.Penandatangan surat rekomendasi oleh kepala dinas, h.Pengiriman surat rekomendasi kepada pemohon melalui WA Bisnis Fisherman90 V.Cara Pelaksanaan Seluruh proses pendaftaran sampai penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi melalui WA Bisnis Fisherman 90 nomor: xxxx VI.Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan Inovasi Fisherman 90 Kegiatan    Januari    Februari    Maret    April    Juni    Juli    Agustus    September    Oktober    November    Desember Tahap Persiapan                                             Tahap Sosialisasi                                             Tahap Pelaksanaan                                                                           

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, 

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y

1. DASAR HUKUM                :  Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 75 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 2. PERMASALAHAN a. Makro                       : Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi salah satu masalah kesehatan global yang semakin mendesak, baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia. Masalah makro terkait PTM mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi skala dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang dihadapi dalam pengendalian PTM: Beban Ekonomi yang Tinggi Peningkatan Biaya Kesehatan: Pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi penderita PTM seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya yang sangat besar, baik untuk individu, keluarga, maupun sistem kesehatan negara. Peningkatan angka prevalensi PTM berbanding lurus dengan meningkatnya biaya kesehatan. Produktivitas Menurun: PTM menyebabkan penurunan produktivitas kerja akibat ketidakhadiran pekerja, kecacatan, atau kematian dini. Hal ini menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan, karena sektor tenaga kerja yang produktif semakin berkurang. Faktor Risiko Utama yang Meluas Perubahan Gaya Hidup: Faktor risiko utama PTM seperti merokok, konsumsi alkohol, diet yng buruk (tinggi garam, lemak, dan gula), serta kurangnya aktivitas fisik semakin meluas di kalangan masyarakat. Urbanisasi dan globalisasi seringkali membawa pola hidup yang lebih tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji dan berkurangnya kegiatan fisik. Penurunan Kualitas Lingkungan: Pencemaran udara, lingkungan yang tidak mendukung aktivitas fisik (seperti kurangnya fasilitas olahraga), dan stres akibat lingkungan kerja yang tidak sehat juga memperburuk faktor risiko terhadap PTM. Kesenjangan Akses ke Layanan Kesehatan Ketimpangan Akses Kesehatan: Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membuat diagnosis dini, pencegahan, dan perawatan PTM menjadi lebih sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Keterbatasan Sistem Kesehatan: Sistem kesehatan di banyak negara, khususnya yang berkembang, masih terfokus pada penyakit menular dan belum sepenuhnya siap untuk menangani peningkatan kasus PTM. Sumber daya yang terbatas, kurangnya tenaga medis terlatih, serta fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan besar. Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular Penyakit Komorbid: Banyak penderita PTM yang juga memiliki kondisi penyakit menular atau penyakit terkait (komorbid), seperti tuberkulosis (TBC) atau HIV/AIDS, yang memperburuk kondisi kesehatan mereka. Hal ini memperumit upaya pengendalian keduanya secara bersamaan. Kekeliruan Prioritas Kesehatan: Sebagian besar kebijakan kesehatan sering kali lebih fokus pada penyakit menular, padahal PTM telah menjadi beban utama kesehatan di banyak negara. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan alokasi sumber daya dan perhatian untuk pencegahan dan pengobatan PTM. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan yang Rendah Kurangnya Edukasi Kesehatan: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencegahan PTM dan pola hidup sehat. Kurangnya pengetahuan tentang faktor risiko seperti obesitas, hipertensi, dan pola makan yang buruk sering kali menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan. Kurangnya Program Promosi Kesehatan yang Efektif: Di banyak negara, promosi gaya hidup sehat tidak cukup efektif dalam mencapai populasi yang lebih luas. Meskipun ada program untuk mengurangi merokok atau meningkatkan aktivitas fisik, pengaruhnya sering kali terbatas. Tantangan dalam Pengendalian dan Regulasi Industri yang Tidak Mendukung Kesehatan: Industri makanan cepat saji, rokok, dan alkohol seringkali berperan dalam memperburuk masalah PTM. Praktik pemasaran yang agresif, terutama terhadap anak-anak dan remaja, memperburuk kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Kurangnya Regulasi yang Ketat: Meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait pengendalian tembakau, alkohol, dan makanan tidak sehat, pengawasan dan penerapannya masih lemah. Banyak negara belum memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengendalikan faktor risiko yang berkaitan dengan PTM, seperti makanan tinggi lemak dan gula atau iklan rokok. Dampak Sosial dan Kesenjangan Sosial Ketidaksetaraan Sosial: PTM sering kali lebih tinggi di kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan, berpendapatan rendah, dan tinggal di daerah terpencil. Ketidaksetaraan sosial ini memperburuk dampak PTM karena akses ke perawatan dan pencegahan sangat terbatas. Stigma Sosial: Beberapa penyakit tidak menular, seperti kanker atau penyakit jantung, sering kali dikaitkan dengan gaya hidup yang buruk, yang bisa menimbulkan stigma sosial bagi penderita. Hal ini memperburuk kualitas hidup mereka dan mencegah mereka untuk mencari bantuan medis lebih awal. Pendekatan Pengendalian yang Fragmented Tidak Terintegrasinya Pendekatan: Masalah PTM sering kali ditangani secara terpisah oleh berbagai sektor-kesehatan, ekonomi, pendidikan-padahal pengendalian PTM memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi konsumsi makanan tidak sehat harus dikaitkan dengan kebijakan pendidikan kesehatan dan perubahan dalam urbanisasi. b. Mikro                        : Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) umumnya dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya jumlah tenaga medis yang terlatih: Banyak Puskesmas yang tidak memiliki cukup tenaga medis (dokter, perawat, ahli gizi) yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani PTM, seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang terbatas: Puskesmas sering kali kekurangan ruang untuk pemeriksaan, perawatan, dan konsultasi khusus untuk pasien PTM. Hal ini bisa menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal. Kurangnya Program Edukasi dan Penyuluhan Penyuluhan kesehatan yang kurang efektif: Program penyuluhan mengenai pencegahan dan pengelolaan PTM sering kali kurang dijalankan dengan maksimal. Masyarakat mungkin kurang sadar mengenai pentingnya deteksi dini atau perubahan gaya hidup untuk mencegah PTM. Tingkat Mobilisasi Msyarakat yang tinggi Masih Banyak masyarakat khususnya usia produktif yang berpindah tempat sehingga petugas kesulitan untuk memberikan pengobatan atau pemeriksaan rutin untuk PTM Kurangnya Data dan Monitoring Pengumpulan data yang belum optimal: Data terkait prevalensi PTM, pengobatan, dan keberhasilan terapi sering kali belum tercatat dengan baik di Puskesmas. Hal ini menyulitkan dalam pemantauan tren penyakit dan evaluasi efektivitas program. Tidak ada sistem pemantauan lanjutan: Pasien PTM yang sudah mendapatkan diagnosis sering kali tidak mendapatkan pemantauan berkelanjutan, yang penting untuk mencegah komplikasi. Kendala Sosial dan Budaya Stigma terhadap penyakit tertentu: Beberapa PTM seperti penyakit mental atau penyakit jantung kadang dianggap tabu atau memalukan untuk dibicarakan, sehingga pasien enggan mencari perawatan. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masyarakat sering kali menganggap PTM sebagai penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia, padahal PTM juga bisa menyerang kelompok usia muda jika pola hidupnya tidak sehat. 3. ISU STRATEGIS  Global                       : Penyakit Tidak Menular adalah masalah kegiatan global yang signifikan, merupakan penyebab utama kematian dan kecatatan di seluruh dunia dengan 71% semua kematian global disebabkan oleh PTM. PTM seperti kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes Bersama dengan cedera dan masalah Kesehatan mental, terus menjadi ancaman serius terutama di negara – negara berpendapatan menengah dan rendah. Nasional                   : Penyakit Tidak Menular merupakan Isu Nasional yang membutukan perhatian serius. Upaya pencegahan dan pengendalian PTM perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta. Perubahan gaya hidup sehat, deteksi dini dan penanganan yang tepat merupakan kunci untuk mencegah dan mengendalikan PTM, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Indonesia. Lokal                          : Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Mimika mencakup beberapa hal penting terutama terkait gaya hidup yang kurang sehat seperti kurangnya aktifitas fisik, merokok, dan penyalahgunaan Alkohol 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi : Rendahnya cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah Puskesmas Ayuka sesudah penerapan inovasi : Meningkatkan cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Ayuka 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN : Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan                                                                             Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi 6. CARA KERJA INOVASI : Berkoordinasi dengan lintas sektor, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda. dilakukan dari kampung ke kampung dimulai dari kampung Ayuka dan akan dilanjutkan ke kampung Amamapare, dengan sasaran usia Produktif >15 tahun. dan kalau memiliki faktor resiko akan dilakukan rujukan ke FKTP/Puskesmas.  

 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular Melindungi masyarakat dari resiko dan dampak PTM Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Masyarakat mendapatkan pemeriksaan penyakit Tidak menular di rumah sehingga masyarakat segera mengetahui status kesehatannya Mengingatkan masyarakat khususnya yang menderita penyakit tidak menular agar dating control kembali

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang PTM, Peningkatan Cakupan angka deteksi dini, penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1. DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif, Berdaya Saing. Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. 2. PERMASALAHAN      a. Makro          Permasalahan makro menggambarkan isu pada level sistem, kebijakan, dan kondisi wilayah yang lebih luas : Ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah Papua Kondisi geografis yang luas, terpencil, dan sulit dijangkau menyebabkan akses layanan kesehatan belum merata, terutama pada fase pasca-perawatan. Belum optimalnya implementasi jaminan akses kesehatan terjangkau Meskipun regulasi menjamin pembebasan atau keringanan biaya layanan kesehatan, aspek transportasi pasien belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembiayaan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan konektivitas, Jalan yang sulit dilalui, jarak antar wilayah yang jauh, serta keterbatasan moda transportasi menjadi hambatan utama mobilitas pasien. Kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat OAP Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga biaya non-medis (seperti transportasi) menjadi beban signifikan.       b. Mikro           Permasalahan mikro menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di tingkat fasilitas   layanan (RSUD Mimika) dan pasien: Tertundanya pemulangan pasien karena kendala transportasi Banyak pasien OAP tidak dapat segera pulang karena tidak memiliki biaya atau akses kendaraan. Risiko komplikasi akibat keterlambatan pulang Pasien yang seharusnya sudah pulang tetap berada di rumah sakit, berisiko mengalami infeksi nosokomial atau penurunan kondisi. Inefisiensi penggunaan tempat tidur (BOR) Keterlambatan discharge menyebabkan keterbatasan tempat tidur bagi pasien baru yang membutuhkan perawatan. Beban tambahan bagi keluarga pasien Keluarga harus mencari kendaraan dengan biaya tinggi atau menempuh jarak jauh untuk menjemput pasien. Tidak adanya layanan antar pulang yang terstruktur, Sebelum inovasi, mekanisme pemulangan pasien belum didukung sistem transportasi resmi yang aman dan terstandar. Ketergantungan pada solusi informal Pasien sering mengandalkan bantuan pribadi atau kendaraan tidak layak, yang berisiko terhadap keselamatan. 3. ISU STRATEGIS      a. Global Secara global, masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah, termasuk pada fase pasca-perawatan. Tren global menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya di fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup fase pemulangan dan pemulihan di rumah.      b. Nasional Perbedaan akses layanan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil (terutama Indonesia Timur) masih tinggi. Tantangan geografis dan infrastruktur, Wilayah kepulauan dan daerah dengan akses sulit menyebabkan hambatan dalam mobilitas pasien.       c. Lokal Kendala nyata transportasi pasien OAP saat pemulangan Biaya tinggi, jarak jauh, akses jalan sulit dan minim kendaraan menjadi hambatan utama pasien untuk kembali ke rumah. Risiko keterlambatan pemulangan pasien Pasien yang tertahan di rumah sakit berpotensi mengalami komplikasi serta mengganggu efisiensi pelayanan. Beban ekonomi masyarakat lokal Keterbatasan ekonomi membuat biaya transportasi menjadi beban signifikan bagi pasien dan keluarga. 4. METODE PEMBAHARUAN       a. Sebelum penerapan inovasi Ada pasien menunda pulang karena tidak memiliki biaya Risiko pasien tertahan di rumah sakit meskipun sudah sembuh       b. Sesudah penerapan inovasi Pemulangan pasien lebih terstruktur dan terencana Pasien tidak lagi menunda kepulangan karena kendala biaya Waktu tunggu pemulangan lebih singkat

TUJUAN INOVASI Menjamin semua pasien OAP dapat kembali ke rumah tanpa beban biaya transportasi Mengurangi risiko komplikasi akibat perjalanan yang tidak aman Mempercepat rotasi tempat tidur untuk efisiensi layanan Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga Memperkuat citra RSUD sebagai rumah sakit yang peduli keselamatan pasien hingga tahap akhir perawatan

MANFAAT INOVASI Program SA Antar KO memberikan manfaat komprehensif dengan menjamin pemulangan pasien Orang Asli Papua secara aman, mengurangi beban ekonomi, meningkatkan mutu layanan rumah sakit, serta mendukung pemerataan akses kesehatan di wilayah kabupaten mimika.

HASIL INOVASI Pasien Orang Asli Papua mendapatkan transportasi pulang tanpa biaya Berkurangnya resiko komplikasi penyakitnya karena pasien dapat kembali ke rumah dengan menggunakan tranportasi yang aman,nyaman dan sudah terstandarisasi dengan sistem pelacakan aplikasi Proses pulang pasien lebih cepat dan terjadwal sehingga rotasi tempat tidur lebih cepat Pasien dan keluarga merasa puas dengan program layanan “SA ANTAR KO” Rumah sakit mendapatkan citra yang positif, dipandang lebih peduli dan responsive terhadap kebutuhan pasien khususnya bagi orang asli papua yang tidak mampu.

Rancang bangun dalam kegiatan Updating dan Pengembangan Kapasitas SIM Web GIS Tata Ruang Kabupaten Mimika dilakukan untuk menciptakan sistem informasi geografis yang mampu mendukung proses perencanaan, pengendalian, serta pengawasan pemanfaatan ruang secara lebih efektif, transparan, dan berbasis data spasial yang akurat. Sistem ini dirancang dengan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi melalui pemanfaatan basis data spasial, server GIS, serta antarmuka berbasis web yang mudah diakses oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Dalam proses rancang bangun sistem, dilakukan penyusunan skenario alur informasi tata ruang yang mencakup inventarisasi dan updating Perda, Perbup, serta peta-peta tata ruang pada setiap OPD terkait. Selain itu, dilakukan pengembangan basis data untuk mendukung kebutuhan sistem sehingga data spasial maupun non-spasial dapat tersimpan secara terstruktur dan terintegrasi. Pengembangan aplikasi front-end berbasis website juga menjadi bagian penting dalam perancangan sistem, dengan fitur utama berupa tampilan informasi geografis tata ruang, layanan informasi tata ruang kepada masyarakat, penyediaan regulasi penataan ruang, serta penyajian berita dan informasi terkait penataan ruang. Pokok perubahan yang dilakukan dalam pengembangan SIM Web GIS ini meliputi pembaruan data spasial sesuai perkembangan wilayah Kabupaten Mimika, terutama terkait perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan permukiman, kawasan industri, dan jaringan infrastruktur transportasi. Pembaruan dilakukan agar sistem tetap relevan dengan kondisi aktual di lapangan serta sinkron dengan dokumen RTRW maupun RDTR terbaru. Selain pembaruan data, perubahan juga dilakukan pada aspek teknologi sistem. Sistem sebelumnya dikembangkan menjadi lebih modern dengan integrasi teknologi seperti Post GIS sebagai pengelola basis data spasial, Geo Server sebagai server publikasi data GIS, serta Map Store sebagai platform visualisasi Web GIS. Integrasi ketiga teknologi tersebut memungkinkan proses penyimpanan, pengolahan, publikasi, hingga visualisasi data spasial berjalan lebih cepat, stabil, dan efisien. Perubahan berikutnya terdapat pada peningkatan fitur sistem, seperti penambahan layanan pengajuan KKPR secara online, fitur monitoring, pelacakan permohonan, serta peningkatan antarmuka yang lebih responsif dan interaktif. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tata ruang secara digital. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis bagi operator dan pengelola sistem agar mampu melakukan updating data, troubleshooting, serta analisis spasial secara mandiri. Dengan adanya rancang bangun dan pokok perubahan tersebut, SIM Web GIS Tata Ruang Kabupaten Mimika diharapkan menjadi sistem informasi yang berkelanjutan, akurat, dan mampu mendukung pengambilan keputusan dalam penataan ruang secara lebih efektif dan terintegrasi.

Tujuan Inovasi Daerah dalam kegiatan Updating dan Pengembangan Kapasitas SIM Web GIS Tata Ruang Kabupaten Mimika adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas penataan ruang, serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang modern dan transparan. Inovasi ini hadir sebagai solusi terhadap kebutuhan akan sistem informasi tata ruang yang mampu menyediakan data spasial dan non-spasial secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pemerintah maupun masyarakat. Secara khusus, tujuan inovasi daerah ini adalah memutakhirkan data tata ruang sesuai perkembangan wilayah Kabupaten Mimika sehingga informasi yang tersedia selalu relevan dengan kondisi terkini. Selain itu, inovasi ini bertujuan mengembangkan kapasitas teknis sistem melalui penambahan fitur analisis spasial, peningkatan antarmuka yang lebih responsif, serta integrasi teknologi berbasis Web GIS agar proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Inovasi daerah ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi operator dan pengelola sistem sehingga mampu melakukan pemutakhiran data, pengelolaan sistem, troubleshooting, dan analisis spasial secara mandiri. Dengan SDM yang kompeten, sistem dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan pemanfaatan ruang. Tujuan lainnya adalah mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi layanan tata ruang, termasuk pengembangan fitur pengajuan KKPR secara online, pelacakan permohonan, serta penyediaan informasi regulasi tata ruang berbasis website. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tata ruang tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Dalam jangka panjang, inovasi daerah ini diharapkan mampu menciptakan sistem tata kelola penataan ruang yang berkelanjutan, terintegrasi antarinstansi, dan berbasis data yang akurat. Dengan demikian, pembangunan wilayah Kabupaten Mimika dapat berjalan lebih terarah, efektif, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Data tata ruang menjadi lebih akurat dan terbaru. Pelayanan informasi tata ruang menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Membantu pengambilan keputusan pembangunan secara tepat dan transparan. Meningkatkan koordinasi dan integrasi data antarinstansi. Mempermudah monitoring dan pengawasan pemanfaatan ruang secara real-time. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan sistem Web GIS. Mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Sistem Web GIS lebih modern dan terintegrasi Inovasi ini menghasilkan pengembangan SIM Web GIS Tata Ruang yang lebih modern dengan integrasi basis data spasial, server GIS, dan tampilan website yang lebih responsif sehingga mempermudah akses informasi tata ruang bagi pemerintah maupun masyarakat. Pembaruan data tata ruang Data spasial dan non-spasial berhasil diperbarui sesuai kondisi terbaru di Kabupaten Mimika, seperti perkembangan kawasan permukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan sehingga informasi menjadi lebih akurat dan relevan. Layanan informasi tata ruang berbasis digital Sistem menyediakan layanan informasi tata ruang berbasis website yang memungkinkan masyarakat mengakses peta, regulasi, dan informasi tata ruang secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Pelayanan lebih cepat dan transparan Dengan adanya sistem online, proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, termasuk dalam pengajuan dan monitoring permohonan tata ruang. Peningkatan kapasitas SDM Operator dan pengelola sistem mendapatkan pelatihan teknis sehingga kemampuan dalam pengelolaan data, updating sistem, dan analisis spasial meningkat. Pendukung pengambilan keputusan pembangunan Sistem Web GIS menjadi alat bantu pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang berbasis data spasial sehingga keputusan pembangunan dapat dilakukan lebih tepat dan terarah.

Rancang bangun  Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 228 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Mimika. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Permasalahan makro merupakan persoalan berskala luas yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, iklim investasi, serta pembangunan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Mimika. Permasalahan ini berkaitan dengan kondisi struktural, geografis, sosial, ekonomi, dan tata kelola pelayanan yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut : Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, rawa, aliran sungai, pegunungan, hingga distrik-distrik terpencil yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pemerataan akses layanan perizinan dan administrasi pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan jauhnya jarak antarwilayah mengakibatkan tingginya biaya pelayanan, rendahnya efisiensi distribusi layanan, serta belum optimalnya jangkauan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berada di distrik-distrik terpencil, yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perizinan usaha maupun layanan administrasi lainnya. Permasalahan ini menunjukkan perlunya inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah, sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, efektif, dan inklusif. Kesenjangan Akses Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika hingga saat ini masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat yang berada di distrik dan kampung menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses layanan pemerintahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor jarak, keterbatasan sarana transportasi, tingginya biaya perjalanan, serta minimnya akses informasi terkait prosedur dan mekanisme pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk memperoleh layanan administrasi maupun perizinan dibandingkan masyarakat yang berada di kawasan perkotaan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam kualitas dan akses pelayanan publik, sehingga prinsip pemerataan pelayanan belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung, guna menciptakan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya Formalisasi dan Legalitas Usaha Tingkat formalisasi dan legalitas usaha di Kabupaten Mimika masih relatif rendah, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha lokal, serta usaha yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa proses pengurusan legalitas usaha bersifat rumit dan memerlukan waktu yang panjang, minimnya pendampingan kepada pelaku usaha, serta keterbatasan akses terhadap layanan perizinan, terutama di wilayah distrik dan kampung. Keterbatasan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen perizinan lainnya. Padahal, legalitas usaha memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, memperluas akses terhadap pembiayaan, meningkatkan peluang pemasaran, serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Rendahnya tingkat legalitas usaha berdampak pada belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dan kurang akuratnya basis data usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas perencanaan kebijakan, pembinaan usaha, serta upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor ekonomi masyarakat. Transformasi Digital Belum Merata Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan. Namun demikian, pemanfaatan sistem digital tersebut di Kabupaten Mimika belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di sejumlah distrik dan kampung, serta masih terbatasnya pendampingan teknis kepada masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis digital. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem pelayanan digital secara mandiri. Permasalahan tersebut menyebabkan transformasi digital belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemudahan akses layanan publik sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan sistem digital, tetapi juga memperhatikan aspek pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemerataan akses teknologi hingga ke wilayah terpencil. Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Investasi Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah. Tuntutan tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu memberikan layanan secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah distrik dan kampung. Kehadiran inovasi pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mempercepat proses perizinan, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang inklusif dan berdaya saing. Permasalahan Mikro Permasalahan mikro merupakan persoalan teknis dan operasional yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP, meliputi mekanisme pelayanan, pemanfaatan teknologi, sumber daya, dan koordinasi layanan. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan Pelayanan Masih Bersifat Pasif Pola pelayanan yang sebelumnya diterapkan masih bersifat pasif, yaitu berorientasi pada kedatangan masyarakat ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan administrasi dan perizinan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas dan sarana transportasi. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik belum dapat terselenggara secara optimal dan merata, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh layanan secara cepat, mudah, dan efektif. Proses Perizinan Dianggap Rumit dan Berbelit Masyarakat masih memandang proses perizinan sebagai prosedur yang kompleks, berbelit, dan memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai tahapan administrasi. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan mudah oleh masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mengurus legalitas dan perizinan usaha secara formal. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha masih belum optimal dan berpotensi menghambat pengembangan usaha serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Kurangnya Integrasi Kanal Layanan Integrasi antara layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan masih berlangsung secara terpisah dan belum terhubung dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Akibatnya, masyarakat kerap mengalami pengulangan proses administrasi, perpindahan antar kanal layanan, serta ketidakefisienan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi sistem pelayanan guna menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Rendahnya Pendampingan kepada Pelaku Usaha Pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP), masih menghadapi kendala dalam memahami sistem Online Single Submission (OSS), menentukan jenis perizinan yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman dan pendampingan tersebut menyebabkan masih banyak kegiatan usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas formal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat formalisasi usaha, terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum, serta belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keterbatasan Data Perizinan Berbasis Wilayah Data pelayanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pemetaan potensi usaha, identifikasi wilayah prioritas, serta pengambilan kebijakan di bidang investasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan pelayanan dan strategi promosi investasi belum berjalan secara maksimal dan berbasis data.  Optimalisasi pemanfaatan data pelayanan menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat pengembangan investasi dan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sintesis Permasalahan Berbagai permasalahan makro dan mikro tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan dalam aspek aksesibilitas, integrasi layanan, efektivitas pelayanan, serta pemerataan jangkauan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, berbasis digital, dan adaptif terhadap karakteristik geografis Papua yang luas dan kompleks. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi “MPP MANTAP” (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang proaktif dan inklusif. Inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik terpencil, mempercepat proses perizinan, meningkatkan akses legalitas usaha, serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. ISU STRATEGIS  Global Isu Strategis Global Transformasi Digital Pelayanan Publik Secara global, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk melakukan transformasi pelayanan publik berbasis digital guna mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem birokrasi konvensional yang bersifat manual menuju pelayanan digital yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), sekaligus memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di era digital. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP memiliki relevansi yang kuat sebagai bentuk implementasi pelayanan publik modern yang mengintegrasikan layanan fisik, layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile yang menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan dan administrasi secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Inclusive Public Service (Pelayanan Inklusif) Isu global dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menekankan pentingnya penerapan prinsip inklusivitas, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Paradigma pelayanan publik modern tidak lagi berorientasi semata pada aspek administratif, tetapi juga pada pemerataan akses dan keadilan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam merespons tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan melalui pendekatan pelayanan proaktif dengan menghadirkan layanan jemput bola, pelayanan mobile ke distrik dan kampung, serta pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus mengurangi hambatan geografis, administratif, dan sosial yang selama ini menjadi kendala dalam akses pelayanan. Melalui implementasi inovasi tersebut, pelayanan publik diharapkan dapat terselenggara secara lebih merata, mudah diakses, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil secara efektif dan berkelanjutan. Ease of Doing Business dan Daya Saing Investasi Tuntutan global mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan efisien. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir sebagai instrumen strategis dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan dan peningkatan akses legalitas usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, optimalisasi pelayanan melalui MPP MANTAP diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing daerah melalui terciptanya iklim usaha yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemudahan pelayanan publik. Nasional Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, adaptif, transparan, dan berbasis digital. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi layanan pemerintahan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP merupakan bentuk implementasi nyata reformasi birokrasi di daerah melalui integrasi layanan dalam satu pintu pelayanan, pemanfaatan sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS), serta penerapan pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  Melalui pendekatan tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses perizinan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi OSS Berbasis Risiko Pemerintah pusat telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempercepat investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menyederhanakan proses perizinan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan daerah, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta belum meratanya akses infrastruktur internet di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital secara mandiri. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan OSS, tetapi juga sebagai sarana pendampingan langsung dan edukasi kepada pelaku usaha terkait proses perizinan dan pemanfaatan layanan digital. Melalui pendekatan tersebut, implementasi sistem OSS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan informasi. Pemerataan Pelayanan dan Pembangunan Daerah 3T  Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Papua menjadi wilayah strategis yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Mimika sebagai bagian dari wilayah Papua memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan hambatan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memerlukan model pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi daerah. Menjawab tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dirancang sebagai pendekatan pelayanan yang mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke distrik dan kampung, sekaligus mendukung pemerataan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Melalui inovasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efektif, inklusif, dan merata, sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika. Lokal Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau Kabupaten Mimika memiliki wilayah sangat luas,akses darat terbatas,beberapa wilayah   hanya dapat dijangkau melalui sungai atau udara sehingga berdampak pada Pelayanan publik yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh seluruh masyarakat. Dengan hadirnya inovasi MPP MANTAP yang dapat menjangkau dengan Layanan transportasi mencakup berbagai moda yang dirancang untuk memudahkan jangkauan, baik melalui darat, air, maupun udara . Memudahkan jangkauan ke masyarakat merupakan kunci pelayanan publik yang efektif dan inklusif, pendekatan ini mencakup berbagai strategi modern dan konvensional untuk memastikan layanan dan informasidapat diakses oleh seluruh lapisan warga, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, ini sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada konsep "Membangun dari Kampung ke Kota” menuju  ’’Gerbang Emas" yang merupakan akronim dari Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera. Rendahnya Legalitas Usaha Rendahnya tingkat legalitas usaha merupakan tantangan struktural yang berdampak langsung terhadap optimalisasi perekonomian daerah. Kondisi ini menimbulkan efek domino yang tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga membatasi kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama agar usaha mikro dapat berkembang dan “naik kelas”. Melalui legalisasi usaha, khususnya dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap permodalan, serta kemudahan dalam pemasaran dan pengembangan usaha. Pada akhirnya, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, MPP MANTAP hadir sebagai inovasi taktis dan digital yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Inovasi ini mempermudah proses legalisasi usaha melalui pelayanan yang cepat, pendampingan langsung, serta pendekatan jemput bola kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan serius dalam percepatan digitalisasi pelayanan publik. Meskipun pemerintah terus mendorong transformasi digital, sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di distrik terluar serta kelompok rentan, masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dalam memanfaatkan layanan digital. Kesulitan dalam menggunakan layanan daring, memahami sistem OSS, serta memenuhi persyaratan administrasi berbasis digital menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir dengan menyediakan layanan pendampingan langsung, konsultasi tatap muka, serta edukasi terkait penggunaan layanan digital. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan publik secara efektif, mandiri, dan inklusif. Tuntutan Pelayanan Cepat dan Transparan “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif, dan Berdaya Saing” merupakan visi Bupati Mimika yang menjadi arah, motivasi, sekaligus pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, objektif, dan efisien menjadi realitas utama yang mendorong reformasi birokrasi serta transformasi digital di sektor publik. Masyarakat kini semakin sadar akan hak mereka untuk memperoleh layanan yang mudah diakses dan berkualitas. Sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan sebagai sistem perizinan dan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu portal. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan Strategis Berbagai isu strategis pada tingkat global, nasional, dan lokal menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik modern dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang digital, inklusif, cepat, proaktif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Transformasi pelayanan publik tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi MPP MANTAP (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan geografis, mempercepat proses perizinan dan investasi, memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi dan inklusif, MPP MANTAP diharapkan mampu mendukung penguatan ekonomi daerah, meningkatkan legalitas usaha masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, pelayanan perizinan masih dilaksanakan secara konvensional dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai keterbatasan, baik dari aspek aksesibilitas, sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, maupun jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut : Pelayanan perizinan masih terpusat di kantor DPMPTSP/MPP, sehingga masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil harus datang langsung ke pusat layanan untuk memperoleh pelayanan administrasi dan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi serta menempuh waktu perjalanan yang panjang akibat belum meratanya jangkauan pelayanan hingga ke seluruh distrik. Pelayanan Bersifat Pasif Penyelenggaraan pelayanan perizinan masih bersifat pasif, di mana DPMPTSP/MPP hanya menunggu masyarakat datang secara langsung untuk mengurus perizinan dan administrasi usaha. Pola pelayanan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha, khususnya di wilayah distrik dan kampung, belum terjangkau layanan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada tingginya jumlah usaha informal serta rendahnya tingkat legalitas usaha masyarakat, karena sebagian pelaku usaha belum memperoleh akses, informasi, dan pendampingan yang memadai dalam proses pengurusan perizinan usaha. Proses Perizinan Dianggap Rumit Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami jenis perizinan yang sesuai, menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), serta melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efektif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengurusan perizinan dan legalitas usaha, karena sebagian masyarakat dan pelaku usaha menjadi enggan untuk mengurus izin secara formal. Belum Ada Integrasi Layanan Multi-Kanal Penyelenggaraan pelayanan fisik, layanan digital, dan pelayanan lapangan masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan sinkronisasi data dan proses pelayanan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang efisien, proses administrasi sering mengalami pengulangan, serta masyarakat harus melalui tahapan pelayanan yang berulang untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Pemanfaatan Teknologi Belum Optimal Pelaksanaan digitalisasi layanan belum diimbangi dengan pendampingan masyarakat, integrasi data, serta pengembangan layanan berbasis wilayah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum berjalan secara optimal, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital. Akibatnya, tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah, sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan berbasis digital secara mandiri dan efektif. Sesudah penerapan inovasi Setelah diterapkannya inovasi MPP MANTAP, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika mengalami transformasi yang lebih cepat, inklusif, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil. Inovasi ini memberikan berbagai manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain sebagai berikut : Pelayanan Menjadi Terintegrasi Pelayanan publik diintegrasikan melalui layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, serta mampu meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan Menjadi Proaktif (Jemput Bola) Melalui inovasi MPP MANTAP, pola pelayanan publik berubah dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi proaktif melalui pendekatan jemput bola. DPMPTSP tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke pusat layanan, tetapi secara langsung menghadirkan pelayanan ke distrik dan kampung dengan memanfaatkan sarana transportasi darat, perahu, maupun pesawat/helikopter sesuai kondisi geografis wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat dengan keterbatasan akses transportasi. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan perizinan dan administrasi menjadi meningkat, serta pemerataan pelayanan publik dapat terlaksana secara lebih optimal dan inklusif. Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Melalui integrasi sistem pelayanan dan pendampingan dalam penggunaan Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penerapan sistem tersebut turut meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi hambatan dalam pengurusan perizinan usaha. Sehingga waktu pelayanan menjadi lebih cepat, kepastian layanan semakin meningkat, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan perizinan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan Aktif kepada Pelaku Usaha Inovasi MPP MANTAP menghadirkan pendampingan aktif kepada pelaku usaha melalui edukasi penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), konsultasi usaha, serta bantuan langsung dalam proses pengurusan perizinan dan legalitas usaha. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan perizinan berbasis digital. Melalui pendampingan tersebut, tingkat legalitas usaha, khususnya pada sektor UMKM dan usaha milik Orang Asli Papua (OAP), mengalami peningkatan. Selain itu, inovasi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga akses terhadap layanan publik berbasis teknologi menjadi lebih inklusif dan efektif. Pemanfaatan Data Berbasis Wilayah Data pelayanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan kebutuhan layanan masyarakat, penentuan wilayah prioritas pelayanan, serta perencanaan dan pengembangan investasi daerah. Pemanfaatan data berbasis wilayah tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap distrik dan kampung. Melalui pendekatan berbasis data, proses perumusan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur, serta pengambilan keputusan di bidang pelayanan dan investasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Penegasan Pembaharuan  Inovasi MPP MANTAP yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dari sistem pelayanan yang sebelumnya bersifat pasif, terpusat, dan terbatas menjadi pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital. Pembaharuan tersebut dirancang secara adaptif terhadap karakteristik geografis Papua, sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik dan wilayah terpencil di Kabupaten Mimika. Melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile yang terpadu, inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan atau kebaharuan inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika terletak pada kemampuan inovasi ini dalam menghadirkan model pelayanan publik yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada percepatan pelayanan perizinan, tetapi juga memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Selain itu, inovasi MPP MANTAP mengedepankan prinsip inklusivitas melalui pendampingan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM dan Orang Asli Papua (OAP), sehingga pelayanan publik dapat terselenggara secara lebih mudah, cepat, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut : Integrasi Layanan Fisik, Digital, dan Mobile dalam Satu Sistem Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan model pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile melalui pendekatan jemput bola ke dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keunggulan : Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, masyarakat dapat memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Pendekatan ini menjadikan pelayanan lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu mempercepat proses pelayanan, sehingga kualitas dan efektivitas pelayanan publik dapat meningkat secara optimal. Layanan Mobile Multi Moda Pertama Berbasis Kondisi Geografis Mimika Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan inovasi pelayanan mobile multi moda yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Kabupaten Mimika. Pelayanan tidak hanya dilaksanakan melalui transportasi darat, tetapi juga memanfaatkan moda transportasi laut dan udara untuk menjangkau wilayah dengan aksesibilitas terbatas. Keunggulan: Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau distrik terpencil dan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa sungai, pesisir, rawa, maupun pegunungan. Dengan demikian, pelayanan dapat hadir hingga ke titik terjauh Kabupaten Mimika secara lebih efektif dan inklusif. Model pelayanan ini menjadi pembeda yang kuat dibandingkan inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah lain, karena dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan geografis wilayah Papua yang kompleks dan sulit dijangkau. Perubahan Pola Layanan Pasif Menjadi Proaktif Kebaharuan: Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP, masyarakat harus datang secara langsung ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan perizinan dan administrasi. Melalui inovasi ini, pola pelayanan mengalami perubahan menjadi lebih proaktif, di mana pelayanan dihadirkan langsung kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola hingga ke distrik dan kampung. Keunggulan: Pendekatan pelayanan proaktif tersebut mampu memperluas pemerataan akses layanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan dengan keterbatasan akses transportasi. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, inovasi ini juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan yang lebih responsif, dekat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendampingan OSS Secara Langsung dan Inklusif Kebaharuan: Digitalisasi layanan dalam MPP MANTAP tidak hanya berfokus pada penyediaan sistem berbasis Online Single Submission (OSS), tetapi juga disertai dengan edukasi, konsultasi, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan. Pendekatan ini menjadikan transformasi digital lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Keunggulan: Pendampingan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, inovasi ini membantu masyarakat dalam mengurus perizinan secara lebih mandiri, sehingga mempercepat proses formalisasi usaha dan meningkatkan kepemilikan legalitas usaha di Kabupaten Mimika. Pelayanan Berbasis Peta Distrik dan Karakter Wilayah Kebaharuan: MPP MANTAP mengembangkan pendekatan perencanaan pelayanan berbasis pemetaan distrik yang mempertimbangkan kondisi aksesibilitas wilayah serta kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing daerah. Pendekatan ini menjadikan perencanaan layanan lebih kontekstual dan berbasis karakteristik wilayah. Keunggulan: Melalui pemetaan tersebut, pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, dengan penentuan prioritas wilayah yang lebih efektif. Selain itu, inovasi ini mendorong terwujudnya distribusi layanan yang lebih merata serta peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Integrasi Pelayanan dan Data Investasi Kebaharuan : MPP MANTAP mengintegrasikan data perizinan tidak hanya sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai basis analisis potensi usaha, perencanaan investasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini menjadikan data pelayanan sebagai sumber informasi strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik. Keunggulan: Integrasi tersebut mendukung terwujudnya kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy), memperkuat iklim investasi daerah, serta meningkatkan efektivitas promosi potensi investasi Kabupaten Mimika. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Adaptif terhadap Kondisi Papua Kebaharuan : MPP MANTAP dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis yang kompleks, keterbatasan akses infrastruktur, serta sebaran penduduk yang tidak merata. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian model pelayanan publik terhadap kondisi riil wilayah setempat. Keunggulan: Inovasi ini bersifat kontekstual, realistis, dan adaptif sehingga lebih mudah diimplementasikan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan demikian, MPP MANTAP dapat menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan relevan bagi wilayah Papua, khususnya dalam menjawab tantangan geografis dan pemerataan pelayanan publik. Menghadirkan “No Wrong Door Service” Kebaharuan: MPP MANTAP menerapkan konsep No Wrong Door Service, yaitu masyarakat dapat mengakses layanan melalui kanal apa pun—baik fisik, digital, maupun mobile—dan tetap memperoleh pelayanan yang sama serta terintegrasi dalam satu sistem pelayanan. Pendekatan ini memastikan tidak adanya perbedaan kualitas layanan antar kanal yang digunakan. Keunggulan: Konsep ini mampu mengurangi kebingungan masyarakat dalam mengakses layanan publik, menyederhanakan alur proses pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sintesis Keunggulan Utama MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan pelayanan yang proaktif, inklusif, mobile, serta berbasis karakteristik geografis Papua. Inovasi ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil. Keunggulan utama MPP MANTAP terletak pada kemampuannya mengintegrasikan layanan fisik, digital, dan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu dan adaptif terhadap kondisi geografis wilayah. Melalui pendekatan ini, pelayanan tidak lagi bersifat pasif atau menunggu kedatangan masyarakat, melainkan hadir langsung ke masyarakat hingga ke distrik dan kampung terpencil dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi darat, sungai, dan udara. Dengan demikian, MPP MANTAP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan akses layanan serta menjadi model inovasi pelayanan publik yang kontekstual dan adaptif di wilayah Papua. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bekerja melalui sistem pelayanan terintegrasi yang menghubungkan layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile (jemput bola) dalam satu kesatuan proses pelayanan perizinan. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, mudah, terkoordinasi, serta mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk distrik dan kampung terpencil. Adapun mekanisme cara kerja inovasi ini adalah sebagai berikut: Masyarakat Mengakses Layanan Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses pelayanan melalui salah satu dari tiga kanal layanan yang tersedia sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing, yaitu: Kanal Fisik Masyarakat datang langsung ke gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)/DPMPTSP untuk melakukan konsultasi, pengurusan perizinan, verifikasi dokumen, serta mendapatkan pendampingan layanan secara langsung. Kanal Digital Masyarakat mengakses layanan melalui website atau aplikasi serta sistem Online Single Submission (OSS). Kanal ini digunakan untuk proses pendaftaran izin, unggah dokumen, pemantauan (tracking) proses layanan, hingga penerbitan izin secara elektronik. Kanal Mobile (Jemput Bola) Tim MPP MANTAP secara aktif mendatangi distrik, kampung, pusat usaha, dan wilayah terpencil dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut, dan udara untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sulit menjangkau pusat layanan.Masyarakat/pelaku usaha dapat memilih salah satu kanal layanan  Verifikasi , Pendampingan dan Pengawasan  Pada tahap ini, petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan, identifikasi jenis usaha, serta pemetaan tingkat risiko usaha sesuai ketentuan perizinan berusaha. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Apabila masyarakat mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital, petugas memberikan bantuan secara langsung dalam proses penginputan data dan pengisian dokumen, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integrasi Sistem Pelayanan Seluruh data layanan yang berasal dari kanal fisik, digital, maupun mobile diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan terpadu DPMPTSP. Integrasi ini berfungsi untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data dalam setiap proses pelayanan. Selain itu, sistem terintegrasi tersebut bertujuan untuk mencegah duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, mempermudah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan Proses Perizinan Permohonan perizinan diproses berdasarkan jenis usaha, tingkat risiko, serta ketentuan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang berlaku. Setiap permohonan dianalisis sesuai klasifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sesuai, proses perizinan dilanjutkan hingga penerbitan izin dilakukan secara cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan Izin Izin diterbitkan dalam bentuk dokumen digital maupun cetak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penerbitan selesai, masyarakat menerima informasi pemberitahuan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti Whats App, SMS, email, atau secara langsung pada saat pelayanan mobile dilaksanakan di lapangan. Pendekatan ini memastikan informasi layanan tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Pendampingan Pasca Layanan Setelah izin diterbitkan, masyarakat tetap memperoleh layanan lanjutan berupa konsultasi usaha, edukasi terkait legalitas, serta pembinaan dan pengawasan usaha secara berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan usaha yang telah memperoleh legalitas. Tujuan dari layanan pasca penerbitan izin tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, memperkuat legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemanfaatan Data dan Monitoring Data layanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah pelayanan, identifikasi usaha yang belum memiliki izin, evaluasi kinerja pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengawasan perizinan, serta penyusunan kebijakan investasi daerah. Pemanfaatan data tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Secara keseluruhan, cara kerja inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merepresentasikan perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem yang terpusat dan pasif menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, serta mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil melalui pendekatan multi kanal, yaitu layanan fisik, digital, dan mobile.

TUJUAN INOVASI Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bertujuan untuk mentransformasi pelayanan publik dan perizinan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Adapun tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut : Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik Mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, sederhana, terkoordinasi, dan berbasis digital. Memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil Menghadirkan pelayanan publik yang mampu menjangkau distrik dan kampung dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Mendorong transformasi digital pelayanan publik Mengoptimalkan penerapan sistem OSS dan digitalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika. Meningkatkan legalitas dan formalitas usaha masyarakat Mendorong pelaku UMKM dan Orang Asli Papua (OAP) untuk memiliki legalitas usaha melalui pendampingan dan pelayanan jemput bola. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan proaktif Mengubah pola pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah Menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih kondusif melalui percepatan pelayanan perizinan. Memperkuat tata kelola pelayanan berbasis data Mengintegrasikan data pelayanan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan investasi daerah.

MANFAAT INOVASI Pelaksanaan inovasi MPP MANTAP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah. Adapun manfaat inovasi ini meliputi : Masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dan cepat Pelayanan dapat diakses melalui kanal fisik, digital, maupun mobile tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Akses pelayanan menjadi lebih merata Masyarakat di distrik dan wilayah terpencil dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih dekat dan terjangkau. Pelaku usaha lebih mudah memperoleh legalitas usaha UMKM dan OAP mendapatkan pendampingan langsung dalam pengurusan NIB dan perizinan usaha. Waktu dan biaya pelayanan menjadi lebih efisien Masyarakat dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan dalam mengurus perizinan. Literasi digital masyarakat meningkat Pendampingan penggunaan OSS membantu masyarakat memahami pelayanan berbasis digital. Data pelayanan lebih tertata dan terintegrasi Pemerintah daerah memiliki data pelayanan dan investasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Iklim investasi daerah menjadi lebih kondusif Pelayanan yang cepat dan transparan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan investasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat Pelayanan yang proaktif, transparan, dan responsif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.  

Implementasi inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika memberikan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan perizinan dan investasi. Hasil inovasi ini tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan publik hingga ke wilayah terpencil. Adapun hasil inovasi yang dicapai antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan Akses Pelayanan Publik Melalui layanan fisik, digital, dan mobile, masyarakat di distrik dan kampung yang sebelumnya sulit menjangkau pelayanan kini dapat memperoleh layanan secara lebih mudah, cepat, dan merata. Pelayanan jemput bola mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah terpencil di Kabupaten Mimika. 2. Peningkatan Legalitas Usaha Pendampingan langsung dalam pengurusan perizinan dan penggunaan sistem OSS mendorong peningkatan kepemilikan legalitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM dan Orang Asli Papua (OAP). Hal ini memperkuat formalitas usaha dan membuka akses masyarakat terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha. 3. Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan Integrasi layanan dalam satu sistem pelayanan terpadu menjadikan proses perizinan lebih sederhana, cepat, efektif, dan transparan. Masyarakat tidak lagi mengalami proses pelayanan yang berulang maupun birokrasi yang berbelit. 4. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui edukasi dan pendampingan OSS secara langsung, masyarakat menjadi lebih memahami penggunaan layanan digital dan proses perizinan berbasis elektronik. Kondisi ini mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Mimika. 5. Pemerataan Pelayanan Publik Inovasi MPP MANTAP mampu mengurangi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan distrik terpencil melalui pendekatan pelayanan mobile berbasis kondisi geografis Papua. 6. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Integrasi data layanan mendukung proses pengawasan, monitoring, evaluasi pelayanan, serta pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Hal ini meningkatkan efektivitas tata kelola pelayanan publik dan perencanaan investasi daerah. 7. Peningkatan Iklim Investasi Daerah Kemudahan pelayanan perizinan dan meningkatnya legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap iklim investasi daerah, memperkuat kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kesimpulan Hasil Inovasi Secara keseluruhan, inovasi MPP MANTAP berhasil mentransformasi pelayanan publik di Kabupaten Mimika dari sistem yang pasif, terpusat, dan terbatas menjadi pelayanan yang proaktif, terintegrasi, berbasis digital, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Inovasi ini juga memperkuat pemerataan pelayanan, peningkatan legalitas usaha, serta mendukung penguatan ekonomi dan investasi daerah.  

PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.

TUJUAN Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dan modern. Mengurangi antrian pasien di loket pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di            masyarakat kabupaten mimika

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluwarsa dan harus di update berulang kali. Setelah adanya inovasi : Setelah adanya SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan aplikasi di google playstore.

KEUNGGULAN  Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan

-

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

Pengembangan aplikasi pendaftaran online dengan pengaktifan fitur layanan lainnya

-

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-                KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha               pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha      Terintegrasi secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan                  Pemerintahan Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang                    Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

-

-

-

-

-