Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356); PERMASALAHAN  Masih tingginya kasus atau masalah di dalam Pembangunan Keluarga ( Stunting, kesehatan Reproduksi, Kekerasan terhadap ibu dan anak) . Secara umum status Pembangunan Keluarga di Kabupaten Mimika masih mengalami tren negatif. Dan di kawasan perkotaan, cenderung lebih baik di bandingkan tingkat social ekonomi rendah di kawasan pedesaan, dengan Pengertian bahwa Informasi Pembangunan Keluarga masih rendah dan faktor financial dan juga faktor masalah sosial lainnya. ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL: Salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) sampai tahun 2030 Adalah Keluarga yang bebas stunting serta Peningkatan Kualitas Keluarga. ISU NASIONAL: Masih tingginya kasus Stunting  serta Pemahaman tentang pembangunan keluarga masih rendah ISU LOKAL: Masih tingginya kasus Stunting  serta Pemahaman tentang pembangunan keluarga masih rendah di Kab. Mimika Prov. Papua Tengah  METODE PEMBAHARUAN  Sebelum adanya inovasi jemput bola Calon Pengantin warga Gereja atau masjid masih mendapatkan Bimbingan atau Pengembalaan dari Pihak Gereja atau Masjid dan Hanya satu gereja saja yang baru menyadari bahwa betapa pentingnya Pengembalaan dari Pemerintah dalam Hal ini Dina Pemberdayaan Perempuab dan KB untuk masalah Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi serta Stunting. Saat ini dengan adanya inovasi jemput bola Calon Pengantin dapat memperendah Masalah-masalah dalam siklus Pembangunan Keluarga. Inovasi ini juga memberikan dampak positif bagi warga miskin sakit yang membutuhkan akses Tentang informasi untuk Pembangunan Keluarga. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? Program ini adalah layanan Sosialisasi  oleh petugas kepada warga yang mau membangun sebuah keluarga untuk meminimalisir masalah Pembangunan Keluarga Sejak Dini. Pelayanan ini Melibatkan semua Gereja dan Masjid supaya lebih efektif dalam mencegah atau mengurangi masalah-masalah di dalam Proses Pembangunan Keluarga. CARA KERJA INOVASI Alur inovasi jemput bola Calon Pengantin adalah menentukkan Gereja atau masjid mana yang akan dikunjungi dengan Dasar undangan dari Gereja atau masjid yang mau melakukan Pengembalaan atau bimbingan kepada calon pengantin, tetapi karena tahun ini baru awal jadi kami akan melakukan sosialisi dulu kepada gereja atau masjid.

Supaya masayarakat atau Calon Pengantin mendapakan Pengetahuan tentang Pembangunan Keluarga serta mengurangi Masalah-masalah yang di timbulkan dalam Pembangunan Keluarga antara Lain : Stunting, Keehatan Reproduksi, Perlindungan Kepada Ibu dan Anak.

Masyarakat Kab. Mimika atau warga Gereja dan Masjid Mendapkan Pengetahuan dan bekal dalam Membangun Keluarga 

Masyarakat Kab. Mimika atau warga Gereja dan Masjid Mendapkan Pengetahuan dan bekal dalam Membangun Keluarga 

I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penyakit Kusta 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kusta   II. PERMASALAHAN Masalah Makro Penyakit Kusta, juga dikenal sebagai lepra, adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan saluran pernapasan atas. Meskipun kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf dan jaringan tubuh lainnya jika tidak diobati, penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat.  Menurut WHO, kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yang terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Kusta dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, sehingga dapat menimbulkan kecacatan jika tidak ditangani dengan tepat. WHO mengklasifikasikan kusta menjadi dua tipe berdasarkan jumlah lesi kulit, yaitu pausibasiler (PB) dan multibasiler (MB) Penanggulangan penyakit kusta menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini, serta upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Kusta, meskipun bias diobati, masih menyebabkan stigma di masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup penderita.  Penanggulangan kusta melibatkan upaya medis, sosial, dan psikologis untuk mengurangi angka kejadian, mencegah cacat, dan mendukung penderita dalam menjalani hidup.    Masalah Mikro Wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu berada di Distrik Mimika Barat Jauh. Distrik Mimika Barat Jauh merupakan distrik terluar, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Mimika, Provinisi Papua Tengah, dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jaraknya dari ibukota Kabupaten, sekitar 250km, yang dapat diakses dengan penerbangan perintis maupun melalui perahu via laut.  Kondisi geografis ini menimbulkan berbagai keterbatasan dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Permasalahan terkait Penyakit Kusta di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu: lambatnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh meningkatnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kurangnya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh   III. ISU STRATEGIS Isu Global Kusta masih ditemukan di beberapa negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara dengan jumlah kasus tertinggi termasuk India, Indonesia, Brasil, dan beberapa negara Afrika. Kusta seringkali dikaitkan dengan stigma sosial dan diskriminasi, sehingga penderita merasa terisolasi dan enggan mencari pengobatan. Hal ini memperburuk penanganan dan kontrol penyakit. WHO menetapkan target eliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Program global yang fokus pada deteksi dini, pengobatan lengkap, dan pengurangan stigma. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG’s) 3.3 yaitu penurunan 90% jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap penyakit-penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria, dan penyakit tropis terabaikan yaitu Kusta dan Filariasis.    Isu Nasional 1. Pentingnya Pengetahuan: Penting untuk memahami bahwa kusta adalah penyakit yang bias diobati, tidak menular dengan mudah, dan tidak menyebabkan kecacatan yang parah jika diobati secara dini. 2. Upaya Medis: Pengobatan kusta melibatkan pemberian obat-obatan yang efektif untuk membunuh bakteri penyebab kusta (Mycobacterium leprae). Obat-obatan ini, yang dikenal sebagai multidrug therapy (MDT), telah berhasil mengurangi angka kejadian kusta secara signifikan. 3. Upaya Sosial dan Psikologis: Penyakit kusta sering kali menyebabkan  stigma di masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penderita. Upaya untuk mengatasi stigma ini, misalnya melalui kampanye edukasi dan dukungan emosional, sangat penting. 4. Upaya Pencegahan: Pencegahan kusta melibatkan upaya untuk menghindari kontak dekat jangka panjang dengan penderita kusta yang belum diobati, serta menjaga kebersihan lingkungan.    Target Eliminasi Kusta untuk tingkat provinsi yaitu pada tahun 2019, dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2024. IUntuk tahun 2024- 2030 dilakukan upaya untuk menurunkan angka prevalensi Kusta tingkat nasional sampai kurang dari 0,05 per 10.000 penduduk. Indikator pencapaian target Eliminasi Kusta berupa angka prevalensi

menemukan kasus kusta sedini mungkin di Distrik Mimika Barat Jauh menekan angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Dengan menemukan kasus kusta sedini mungkin dan mencegah komplikasi serta penyebaran penyakit, Deteksi Dini memungkinkan pengobatan yang lebih cepat dan efektif, mengurangi risiko kecacatan dan stigma sosial, serta memutus rantai penularan

terwujudnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh Berkurangnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh  Dengan mendeteksi kusta sejak dini, pengobatan dapat segera dimulai, yang dapat mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi lebih lanjut, seperti kerusakan saraf dan kecacatan fisik, mengurangi risiko kecacatan, mencegah penularan dan menghilangkan stigma di masyarakat.

Dengan inovasi DEDIPEKU, terjadi peningkatan deteksi dini gejala Kusta sebesar 150% sehingga dapat mengurangi angka kejadian baru, pencegahan cacat tingkat II, dan peningkatan kualitas hidup penderita kusta, serta meluruskan stigma social ditengah masyarakat.

Ungang - Ungang Nomor 36      Tahun 2026 tentang Kesehatan          Peraturan Menteri Kesehatan   (Permenkes) Nomor 75 tahun 2014 tentang      Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes)  Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang undang No MOR 38 Tahun Keperawatan

Pemanfaatan Akses Layanan Kesehatan di daerah jauh                                             Meninggkatan kemandirian pasien dan Keluarga                                            Meningatan Kepercayaan Masyarakat                                    Menjaga Kondisi Kesehatan                          Mendekatkan  Pelayanan Kesehatan individu dan Keluarga                     

Identifikasi dan analisis data mengenai gizi,terutama balita untuk mengetahui masalah gizi Edukasi Kesehatan jadi lebih mudah karena di sampaikan lansung ke keluarga Perawatan dan Pengobatan ke rumah membangun kepercayaan masyarakat kepada petugas kesehatan Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tampa harus menempuh jarak jauh Petugas kesehatan dapat menyesuaikan kodisi geografis, budaya dan kebutuhan masyarakat setempat  

Peningatan kepuasan pasien Hemat biaya Meningatkan kolaborasi tenaga kesehatan dengan masyarakat Pendidikan kesehatan ke  masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat Pengurangan angka rujukan

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Dalam penanganan gawat darurat dibutuhkan respon time dan penanganan medis yang cepat dan tepat. Untuk meningkatkan hal tersebut, Tim EMAS PSC 119 melakukan pengembangan inovasi dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas, Pemadam Kebakaran dan Badan SAR Nasional dalam respon penanganan medis. 1. SEBELUM ADANYA PENGEMBANGAN Korban kegawatdaruratan yang ditemukan oleh masyarakat ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas tidak dilakukan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba karena tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan korban Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, Petugas Pemadam Kebakaran tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila ditemukan ada korban di lokasi kebakaran yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila korban telah ditemukan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban 2. SESUDAH ADANYA PENGEMBANGAN Korban kegawatdruratan yang ditemukan oleh masyarakat yang terlatih ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas mendapatkan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba yang meningkatkan keselamataan hidup Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, petugas Pemadam Kebakaran langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi kebakaran dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi kebakaran. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tlangsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat.

HASIL INOVASI: Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah. Tingkat keselamatan hidup pada pasien gawat darurat yang ditangani oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika pada tahun 2024 sebesar 95,04 % dan pada tahun 2025 sebesar…….. Sehingga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di kabupaten mimika.

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim.  Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

HASIL INOVASI: Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah.

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Undang-Undang No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Peraturan Bupati Mimika No. 49 tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah   PERMASALAHAN MAKRO :  Adapun permasalahan bidang kesehatan di kabupaten Mimika setelah kami identifikasi adalah sebagai berikut : Akses layanan kesehatan yang belum merata: Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, dengan sebagian besar puskesmas dan rumah sakit terpusat di kota Timika, sedangkan di daerah pedalaman masih minim akses layanan kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan spesialis, di beberapa daerah. Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau layanan kesehatan. Tingginya angka penyakit menular:   Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): ISPA masih menjadi salah satu penyakit terbanyak di Mimika, terutama pada anak-anak. Tuberkulosis (TB): Angka kejadian TB di Mimika masih cukup tinggi, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama di daerah ini. Malaria: Malaria masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah di Mimika, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. HIV/ AIDS: Angka prevalensi HIV/AIDS di Mimika tergolong tinggi, dan menjadi salah satu fokus utama dalam penanggulangan penyakit menular di daerah ini.   Masalah kesehatan terkait gizi: Stunting: Prevalensi stunting di Mimika masih cukup tinggi, terutama pada anak balita di daerah pedalaman. Kurang gizi: Kekurangan gizi pada anak-anak masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Mimika.   Masalah kesehatan lingkungan: Akses air bersih dan sanitasi yang belum memadai: Hal ini menyebabkan tingginya angka penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, seperti diare dan penyakit cacingan. Lingkungan yang tercemar: Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan dan kanker. MIKRO : Adapun permasalahan bidang kesehatan di Puskesmas Timika setelah kami identifikasi yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 adalah sebagai berikut :  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (22%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (15%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (16%) Pelayanan Kesehatan Balita (24%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (96%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (36%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (21%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (18%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (18%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (71%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (87%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (22%)   ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL:  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga dengan fokus pada "Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada semua usia". Mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta memerangi hepatitis, penyakit menular seksual, dan penyakit menular lainnya. Mengurangi dengan separuh jumlah kematian akibat penyakit tidak menular kronis pada tahun 2030. Memastikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, informasi dan edukasi, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman dan efektif. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses yang adil ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas, obat-obatan dan produk kesehatan yang aman, efektif, terjangkau, dan berkualitas, dan tenaga kesehatan yang terampil.   ISU NASIONAL :  Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan: Masih ada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah terpencil kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Akses Pelayanan Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan masih belum merata. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau dan minim fasilitas kesehatan. Masalah infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, turut mempengaruhi akses ini. Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan: Pembiayaan kesehatan yang terbatas menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Meskipun ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ada tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan dana. Penyakit Menular dan Tidak Menular: Penyakit menular seperti tuberculosis, malaria, dan HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan utama. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga meningkat dan memerlukan perhatian serius. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Masih ada keluhan terkait kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang ramah, dan ketersediaan obat yang terbatas.   ISU LOKAL :  Kabupaten ini juga menghadapi masalah kesehatan spesifik, seperti malaria yang masih cukup tinggi, serta masalah kesehatan masyarakat lainnya seperti gizi kurang dan penyakit menular.       METODE PEMBAHARUAN  Sebelum Adanya Inovasi Setelah diidentifikasi data capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2024 sebagai berikut : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (22%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (15%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (16%) Pelayanan Kesehatan Balita (24%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (96%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (36%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (21%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (18%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (18%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (71%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (87%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (22%)   Setelah Adanya Inovasi Setelah adanya inovasi dapat dilihat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2025  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (25%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (32%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (31%) Pelayanan Kesehatan Balita (69%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (262%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (50%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (27%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (92%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (69%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (100%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (90%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (30%)   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)  LINDA.2 adalah wujud nyata komitmen BLUD Puskesmas Timika dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memadukan teknologi chatbot via whatsapp yang sederhana namun kaya fungsi seperti adanya layanan jadwal posyandu, edukasi kesehatan, keluhan/saran, hingga layanan home care. LINDA.2 sukses bertransformasi menajdi sahabat digital keluarga yang andal demi mewujudkan masyarakat Timika yang lebih sehat dan mandiri.   CARA KERJA INOVASI Melalui mekanisme yang sangat praktis yaitu dengan memindai kode respons cepat (QR Code) atau menyimpan nomor whatsapp resmi dari brosur/flayer yang tersebar di media sosial. Masyarakat di wilayah kerja BLUD Puskesmas Timika dapat langsung mengakses Layanan Informasi dan Dampingan Keluarga (LINDA). Inovasi berbasis chatbot ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memlilih layanan secara insntan, mulai dari layanan jadwal posyandu, edukasi kesehatan, keluhan/saran, hingga pengajuan kunjungan rumah (home care), sehingga pelayanan kesehatan yang responsif ini dapat terwujud dalam satu genggaman.

Memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan (lansia dengan dengan keterbatasan mobilitas, pasien dengan penyakit kronis dan pasien ODGJ) untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, Serta keluarga lainnya yang membutuhkan informasi dan dampingan layanan kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat    

1. Mudahnya masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga 4. Menurunnya angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat

Sebelum Adanya Inovasi Setelah diidentifikasi data capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2024 sebagai berikut : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (22%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (15%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (16%) Pelayanan Kesehatan Balita (24%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (96%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (36%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (21%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (18%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (18%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (71%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (87%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (22%)   Setelah Adanya Inovasi Setelah adanya inovasi dapat dilihat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2025  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (25%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (32%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (31%) Pelayanan Kesehatan Balita (69%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (262%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (50%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (27%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (92%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (69%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (100%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (90%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (30%)

  Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi: ibu hamil,  ibu bersalin,  ibu nifas,  dan bayi baru lahir,   Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah Penanggulangan masalah kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai kendala makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor geografis, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain: Kondisi Geografis yang Sulit Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan  daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.  Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.  Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.  Faktor Sosial dan Budaya Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.  Keterbatasan Ekonomi Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.  Akses Transportasi dan Komunikasi Minim Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.  Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.  Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.  Kesimpulan Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.   Mikro Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di puskesmas atau rumah sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Kesimpulan Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.   ISU STRATEGIS   Global       Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.  Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.  Masalah Gizi pada Ibu Hamil Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.  Kehamilan Usia Dini Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.  Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.  Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.  Pengaruh Sosial Budaya dan Gender Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.  Dampak Konflik dan Bencana Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.  Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.  Upaya Global Penanggulangan Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.  Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.  Program persalinan aman.  Edukasi kesehatan reproduksi.  Peningkatan gizi ibu hamil.  Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.  Kesimpulan Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nasional Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi di BLUD Puskesmas Mapurujaya: Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit Banyak daerah terpencil memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.  Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.  Masih Tingginya Persalinan Tradisional Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.  Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.  Keterbatasan Ekonomi Keluarga Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.  Pengaruh Budaya dan Adat Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.  Keterlambatan Rujukan Pasien Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.  Kurangnya Edukasi dan Pendampingan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Upaya Penanggulangan Untuk mengatasi isu lokal tersebut, diperlukan: Peningkatan fasilitas kesehatan daerah.  Penambahan tenaga medis dan bidan.  Penyuluhan kesehatan ibu dan anak.  Program persalinan aman.  Dukungan transportasi dan ambulans desa.  Kerja sama pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat.  Kesimpulan Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput  Bayi Lahir Ibu Bahagia”. Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil  yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan  Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan di banyak daerah, terutama wilayah terpencil, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain: Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi Banyak kasus kematian terjadi akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan keterlambatan penanganan medis saat persalinan.  Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh,  dan transportasi yang minim.  Faktor Ekonomi  Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah. Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.  Sistem Rujukan Lambat Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.  Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.  Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.  Kurangnya Dukungan Program Pemerintah Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Kesimpulan Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan.   Sesudah Penerapan Inovasi  Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Persalinan Setelah penerapan berbagai inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan aman, peningkatan fasilitas kesehatan, penggunaan ambulans desa, rumah tunggu kelahiran, pelayanan bidan desa, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak. Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain: Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.  Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.  Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.  Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.  Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.  Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.  Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.  Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.  Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.  Kesimpulan Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah. Dapatkan respons yang lebih pintar, unggah file dan gambar, dan lainnya. Top of Form   Bottom of Form   KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat, aman, dan tepat waktu. Keunggulan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke fasilitas kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di daerah terpencil yang mengalami kesulitan transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Kebaharuan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat desa, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit.  Kesimpulan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman.   CARA KERJA INOVASI  Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien Inovasi persalinan antar jemput pasien adalah program pelayanan kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju fasilitas kesehatan saat pemeriksaan kehamilan, persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. Alur Cara Kerja Program 1. Pendataan Ibu Hamil Tenaga kesehatan, bidan desa, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung/desa, terutama ibu hamil berisiko tinggi. 2. Pemantauan Kehamilan Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. 3. Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat: keluarga, kader kesehatan,  atau aparat desa  segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan. 4. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan seperti: ambulans, mobil desa,  kendaraan puskesmas,  atau transportasi lokal lainnya. 5. Penjemputan Pasien Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju: puskesmas, klinik, rumah sakit,  atau rumah tunggu kelahiran. 6. Pemeriksaan dan Penanganan Medis Setelah tiba di fasilitas kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk: proses persalinan,  observasi, atau penanganan komplikasi. 7. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi Jika fasilitas kesehatan pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. 8. Pendampingan Pasca Persalinan Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui: kunjungan rumah,  pemeriksaan nifas,  imunisasi, dan edukasi kesehatan.  Unsur Pendukung Program Beberapa pihak yang terlibat dalam inovasi ini: tenaga kesehatan,  bidan desa,  kader posyandu,  pemerintah desa,  keluarga pasien,  dan masyarakat.  Kesimpulan Inovasi persalinan antar jemput pasien bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah pedalaman dan terpencil.   HASIL INOVASI 1. Kampung Mware  –  Pomako Wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya Gerak Cepat Penjemputan Pasien Bersalin  Sejak Januari 2025, BLUD Puskesmas Mapurujaya memperkuat pendekatan menyeluruh: deteksi dini, pengobatan cepat, dan pemantauan agar pasien benar-benar sembuh. Fokusnya mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, hingga  Pembentukan Kampung Tanggap Cepat  TBC di 33 RT untuk memperkuat pengendalian dari tingkat paling dasar yaitu RT sampai Kecamatan Data BLUD Puskesmas Mapurujaya mencatat 38 kasus TBC Aktif pada 2025, dan Menargetkan Mimika Timur Bebas TBC .   TUJUAN INOVASI Tujuan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung Mempercepat Penemuan Kasus TBC Meningkatkan deteksi dini melalui skrining aktif (active case finding). Mencapai kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. Meningkatkan Cakupan dan Kepatuhan Pengobatan Menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan lengkap dan tuntas. Mengurangi angka putus berobat dan mencegah resistensi obat. Menggunakan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat Memanfaatkan aplikasi pelaporan, alat diagnosis cepat dan sistem pemantauan digital. Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong kerja sama antara Puskesmas, Rumah Sakit, komunitas, dan untuk Pendekatan terpadu. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian akibat TBC Melalui intervensi yang cepat dan tepat sasaran, beban penyakit dapat ditekan secara signifikan. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kampanye komunikasi yang inovatif untuk mengurangi stigma dan mendorong masyarakat aktif memeriksakan diri.   MANFAAT INOVASI    Mempercepat pelayanan persalinan.  Mengurangi keterlambatan penanganan darurat.  Mempermudah akses ibu hamil di daerah terpencil.  Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.  Meningkatkan persalinan aman di fasilitas kesehatan.      DAMPAK INOVASI   Aspek Hasil/Aktivitas Deteksi & Rujukan Cepat Persalinan di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 42 Kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kader Posyandu  di Distrik Mimika Timur; tahap deteksi dini persalinan → pelaporan → penadampingan → penjemputan ke Rumah → Puskesmas Edukasi & Teknologi“GERCEP Anjeili Bahagia” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi   Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH BLUD PUSKESMAS MAPURUJAYA DATA UMUM   Nama Inovasi               : “GERCEP ANJEILI BAHAGIA”                                      ( Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia) Tahapan                       : Inisiatif  Inisiator                       : OPD  ( BLUD Puskesmas Mapurujaya ) Jenis Inovasi                :Non Digital Bentuk Inovasi             : Inovasi Pelayanan Publik Urusan                         : Pelayanan Kesehatan Ibu  Waktu Uji Coba            : Jan  – Feb 2024 Waktu Penerapan          : Maret 2024   RANCANG BANGUN Dasar Hukum  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi: ibu hamil,  ibu bersalin,  ibu nifas,  dan bayi baru lahir,   Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah Penanggulangan masalah kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai kendala makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor geografis, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain: Kondisi Geografis yang Sulit Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan  daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.  Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.  Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.  Faktor Sosial dan Budaya Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.  Keterbatasan Ekonomi Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.  Akses Transportasi dan Komunikasi Minim Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.  Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.  Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.  Kesimpulan Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.   Mikro Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di puskesmas atau rumah sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Kesimpulan Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.   ISU STRATEGIS   Global       Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.  Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.  Masalah Gizi pada Ibu Hamil Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.  Kehamilan Usia Dini Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.  Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.  Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.  Pengaruh Sosial Budaya dan Gender Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.  Dampak Konflik dan Bencana Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.  Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.  Upaya Global Penanggulangan Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.  Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.  Program persalinan aman.  Edukasi kesehatan reproduksi.  Peningkatan gizi ibu hamil.  Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.  Kesimpulan Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nasional Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi di BLUD Puskesmas Mapurujaya: Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit Banyak daerah terpencil memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.  Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.  Masih Tingginya Persalinan Tradisional Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.  Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.  Keterbatasan Ekonomi Keluarga Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.  Pengaruh Budaya dan Adat Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.  Keterlambatan Rujukan Pasien Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.  Kurangnya Edukasi dan Pendampingan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Upaya Penanggulangan Untuk mengatasi isu lokal tersebut, diperlukan: Peningkatan fasilitas kesehatan daerah.  Penambahan tenaga medis dan bidan.  Penyuluhan kesehatan ibu dan anak.  Program persalinan aman.  Dukungan transportasi dan ambulans desa.  Kerja sama pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat.  Kesimpulan Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput  Bayi Lahir Ibu Bahagia”. Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil  yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan  Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan di banyak daerah, terutama wilayah terpencil, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain: Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi Banyak kasus kematian terjadi akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan keterlambatan penanganan medis saat persalinan.  Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh,  dan transportasi yang minim.  Faktor Ekonomi  Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah. Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.  Sistem Rujukan Lambat Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.  Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.  Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.  Kurangnya Dukungan Program Pemerintah Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Kesimpulan Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan.   Sesudah Penerapan Inovasi  Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Persalinan Setelah penerapan berbagai inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan aman, peningkatan fasilitas kesehatan, penggunaan ambulans desa, rumah tunggu kelahiran, pelayanan bidan desa, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak. Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain: Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.  Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.  Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.  Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.  Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.  Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.  Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.  Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.  Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.  Kesimpulan Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah. Dapatkan respons yang lebih pintar, unggah file dan gambar, dan lainnya. Top of Form   Bottom of Form   KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat, aman, dan tepat waktu. Keunggulan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke fasilitas kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di daerah terpencil yang mengalami kesulitan transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Kebaharuan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat desa, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit.  Kesimpulan Program Gercep Antar Jemput Ibu Hamil merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman.   CARA KERJA INOVASI  Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien Inovasi persalinan antar jemput pasien adalah program pelayanan kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju fasilitas kesehatan saat pemeriksaan kehamilan, persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. Alur Cara Kerja Program 1. Pendataan Ibu Hamil Tenaga kesehatan, bidan desa, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung/desa, terutama ibu hamil berisiko tinggi. 2. Pemantauan Kehamilan Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. 3. Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat: keluarga, kader kesehatan,  atau aparat desa  segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan. 4. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan seperti: ambulans, mobil desa,  kendaraan puskesmas,  atau transportasi lokal lainnya. 5. Penjemputan Pasien Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju: puskesmas, klinik, rumah sakit,  atau rumah tunggu kelahiran. 6. Pemeriksaan dan Penanganan Medis Setelah tiba di fasilitas kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk: proses persalinan,  observasi, atau penanganan komplikasi. 7. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi Jika fasilitas kesehatan pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. 8. Pendampingan Pasca Persalinan Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui: kunjungan rumah,  pemeriksaan nifas,  imunisasi, dan edukasi kesehatan.  Unsur Pendukung Program Beberapa pihak yang terlibat dalam inovasi ini: tenaga kesehatan,  bidan desa,  kader posyandu,  pemerintah desa,  keluarga pasien,  dan masyarakat.  Kesimpulan Inovasi persalinan antar jemput pasien bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah pedalaman dan terpencil.                                                

Tujuan Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA Inovasi persalinan antar jemput pasien Bersalin bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi dengan mempercepat akses ke layanan kesehatan. Program ini sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Berikut tujuan utamanya: Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Dengan penanganan cepat dan tepat di fasilitas kesehatan, risiko kematian akibat komplikasi persalinan dapat dikurangi.  Mempercepat Akses Pelayanan Kesehatan Ibu hamil dapat segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit tanpa harus mencari transportasi sendiri.  Mengurangi Keterlambatan Penanganan (Delay) Program ini mencegah keterlambatan dalam: mengambil keputusan,  mencapai fasilitas kesehatan,  mendapatkan pertolongan medis.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Mendorong ibu hamil untuk melahirkan di tempat yang aman dengan tenaga kesehatan terlatih.  Meningkatkan Deteksi dan Penanganan Komplikasi Ibu hamil yang berisiko dapat segera ditangani sebelum kondisi menjadi lebih parah.  Meningkatkan Pemerataan Layanan Kesehatan Membantu masyarakat di daerah terpencil agar tetap mendapatkan layanan persalinan yang layak.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mendorong keluarga dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan ibu hamil.  Kesimpulan Tujuan utama inovasi persalinan antar jemput pasien ibu bersalin adalah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pertolongan cepat, aman, dan tepat waktu sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.

MANFAAT INOVASI  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, RS, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.

HASIL INOVASI 1. Kampung Mware  –  Pomako Wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya Gerak Cepat Penjemputan Pasien Bersalin  Sejak Januari 2025, BLUD Puskesmas Mapurujaya memperkuat pendekatan menyeluruh: deteksi dini, penjemputan cepat, dan pemantauan agar pasien bersalin benar-benar . Fokusnya mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, hingga  Data BLUD Puskesmas Mapurujaya mencatat 42 Persalinandi fasilitas Kesehatan . DAMPAK INOVASI Aspek Hasil/Aktivitas Deteksi & Rujukan Cepat Persalinan di fasilitas Kesehatan meningkat menjadi 42 Kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kader Posyandu  di Distrik Mimika Timur; tahap deteksi dini persalinan → pelaporan → penadampingan → penjemputan ke Rumah → Puskesmas Edukasi & Teknologi“GERCEP Anjeili Bahagia” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi   Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor

Dasar Hukum  UU NO.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 152 dan 153 menyebutkan kewajiban pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian penyakit menular termasuk TBC Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkolosis   Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Penyakit TBC ( Tuberkolosis) di Papua Tengan Memiliki Kendala- kendala Sebagai Berikut : Akses Layanan Belum Merata Daerah Terpencil, tertinggal dan kepulauan Masih Menghadapi Kesulitan dalam Akses Diagnosis dan Pengobatan TBC, terutama untuk TBC resistan obat ( TB RO )   Stigma Sosial dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Banyak Penderita TBC enggan memeriksakan diri atau minum obat karena takut dikucilkan, sehinnga penularan akan terus terjadi   Ketidakpatuhan Minum Obat ( Drop out ) Pengobatan TBC membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Banyak Pasien berhenti sebelum sembuhtotal, yang beresiko menimbulkan TBC RO           ( resistan Obat )   Pembiayaan dan Pendanaan Yang Terbatas  Meskipun ada dukungan dari pemerintah dan donor global seperti GF           (Global Fund), Masih ada gap pendanaan untuk menjangkau seluruh populasi rawan   Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal Penanggulangan TBC membutuhkan Kerjasama lintas sektor ( Kesehatan, Pendidikan,sosial,dll), namun sinerginya belum maksimal.         Mikro Masalah makro tuberkulosis (TBC) di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan penyakit menular ini. dapat diidentifikasi beberapa isu makro yang relevan:   Keterlambatan Penemuan Kasus dan Kepatuhan Pengobatan   Penemuan kasus TBC sering kali dilakukan secara pasif, yaitu hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini menyebabkan penularan yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan juga menjadi masalah, karena pengawasan menelan obat (PMO) sering kali tidak optimal .    Keterbatasan Akses ke  Fasilitas kesehatan   Blud Puskesmas Mapurujaya menghadapi masalah dalam hal aksesibilitas seperti keterbatasan Pasien untuk mengakses Fasilitas di akibatkan ekonomi dan Jarak Tempuh    Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan TBC menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan promosi kesehatan dan pengawasan pengobatan juga menjadi tantangan besar .   ISU STRATEGIS   Global Isu global strategis terkait tuberkulosis (TB) merupakan tantangan kesehatan masyarakat dunia yang terus menjadi perhatian karena tingkat penyebaran, angka kematian, dan dampaknya terhadap sistem kesehatan. Berikut beberapa isu strategis global terkait tuberkulosis: Beban TB yang Masih Tinggi Data WHO 2024 menunjukkan TB masih menjadi penyakit infeksi paling mematikan di dunia setelah COVID- 19. Sekitar 10,6 juta orang jatuh sakit karena TB setiap tahunnya, dan 1,3 juta meninggal (terutama di negara berkembang). Negara-negara dengan beban TB tinggi: India, Indonesia, China, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Resistensi Obat (MDR-TB & XDR-TB)   MDR-TB (Multi-Drug Resistant TB) dan XDR-TB (Extensively Drug Resistant TB) semakin meningkat. Pengobatannya lebih lama, mahal, dan memiliki efek samping berat. Pengendalian resistensi memerlukan diagnosis dini, kepatuhan pasien, serta dukungan sistem kesehatan.   Akses terhadap Diagnosis dan Pengobatan Masih banyak penderita TB tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan primer, terutama di daerah terpencil  Integrasi TB dengan Layanan Kesehatan Lain Tingginya ko-infeksi TB dan HIV/AIDS menjadi tantangan besar, khususnya di Afrika Sub-Sahara. Perlu integrasi program TB dengan penanganan HIV/AIDS, gizi buruk, dan diabetes. 5. Pendanaan Global yang Belum Mencukupi WHO memperkirakan ada kesenjangan pendanaan tahunan sekitar USD 1,5–2 miliar untuk program TB. Ketergantungan pada donatur besar (Global Fund, USAID, dll.) membuat banyak negara rawan ketidakberlanjutan program. Kebutuhan Inovasi Teknologi TB masih menggunakan metode diagnosis dan pengobatan yang relatif kuno dibanding penyakit lain. Dibutuhkan vaksin baru, tes diagnostik cepat, dan obat dengan durasi lebih singkat. WHO mendorong pengembangan vaksin seperti M72/AS01E sebagai harapan baru. Komitmen Global dalam Kerangka SDGs Target global: eliminasi TB sebagai masalah kesehatan masyarakat pada 2030 (Sustainable Development Goals). WHO memiliki strategi End TB Strategy (2015–2035) dengan target: Penurunan insiden TB sebesar 90%. Penurunan angka kematian TB sebesar 95%. Tantangan: keterlambatan dalam pencapaian target akibat pandemi COVID- 19. Nasional Isu lokal strategis dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) di tingkat wilayah seperti Puskesmas atau kabupaten/kota mencerminkan tantangan spesifik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kapasitas layanan kesehatan setempat. Berikut adalah isu lokal strategis tuberkulosis yang umum ditemukan di tingkat puskesmas (termasuk yang bisa relevan di tempat seperti Puskesmas Mapurujaya): Penemuan Kasus yang Masih Rendah (Case Detection Rate) Masyarakat tidak menyadari gejala TB atau tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Petugas kesehatan belum optimal melakukan investigasi kontak dan kunjungan rumah. Masih dominan pendekatan pasif, bukan aktif (penemuan kasus hanya jika pasien datang sendiri). Akses Geografis dan Transportasi Wilayah kerja puskesmas mencakup desa-desa atau kampung yang sulit dijangkau (medan berat, jauh dari jalan utama). Hal ini menyulitkan kegiatan penyuluhan, pengawasan pengobatan, dan pengiriman sputum untuk pemeriksaan. Kualitas dan Ketersediaan Layanan TB Tidak semua puskesmas memiliki alat pemeriksaan TB (seperti mikroskop atau tes cepat molekuler/TCM). Laboratorium rujukan bisa jauh dan memerlukan waktu lama untuk hasil, sehingga menunda diagnosis dan pengobatan. Keterbatasan petugas program TB (PMO) atau penyuluh kesehatan. Kepatuhan Pengobatan dan Peran PMO Banyak pasien yang putus obat di tengah jalan karena efek samping, lama pengobatan (6–9 bulan), atau faktor ekonomi. Tidak semua pasien memiliki pengawas minum obat (PMO) yang aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. PMO kadang hanya formalitas, tidak melakukan kunjungan atau pemantauan langsung.     Stigma dan Kurangnya Edukasi Masyarakat TB masih dianggap sebagai penyakit memalukan atau dikaitkan dengan mitos (misal karena kutukan atau penyakit kotor). Akibatnya pasien sering menyembunyikan penyakit, tidak berobat, atau berhenti minum obat karena takut diketahui orang lain. Distribusi dan Stok Obat yang Tidak Stabil Di beberapa puskesmas, obat anti-TB bisa mengalami keterlambatan distribusi atau kekosongan sementara. Hal ini menyebabkan gangguan pengobatan dan risiko resistensi obat.   Lokal Penemuan Kasus yang Masih Rendah (Case Detection Rate) Masyarakat tidak menyadari gejala TB atau tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Petugas kesehatan belum optimal melakukan investigasi kontak dan kunjungan rumah. Masih dominan pendekatan pasif, bukan aktif (penemuan kasus hanya jika pasien datang sendiri).   Akses Geografis dan Transportasi Wilayah kerja puskesmas mencakup desa-desa atau kampung yang sulit dijangkau . Hal ini menyulitkan kegiatan penyuluhan, pengawasan pengobatan, dan Akses untuk mengambil obat Program Lanjutan. Kualitas dan Ketersediaan Layanan TB Tidak semua Puskesmas memiliki alat pemeriksaan TB (seperti mikroskop atau tes cepat molekuler/TCM). Laboratorium rujukan bisa jauh dan memerlukan waktu lama untuk hasil, sehingga menunda diagnosis dan pengobatan. Keterbatasan Petugas Program TB (PMO) . Kepatuhan Pengobatan dan Peran PMO Banyak pasien yang putus obat di tengah jalan karena efek samping, lama pengobatan (6–9 bulan), atau faktor ekonomi. Tidak semua pasien memiliki pengawas minum obat (PMO) yang aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pengawas Minum Obat (PMO) kadang hanya formalitas, tidak melakukan kunjungan atau pemantauan langsung.   Stigma dan Kurangnya Edukasi Masyarakat TB masih dianggap sebagai penyakit memalukan atau dikaitkan dengan mitos (misal karena kutukan atau Guna-guna). Akibatnya pasien sering menyembunyikan penyakit, tidak berobat, atau berhenti minum obat karena takut diketahui orang lain. Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Belum maksimalnya kerja sama dengan tokoh masyarakat, RT/RW, Sekolah, atau lembaga keagamaan dalam sosialisasi dan penemuan kasus. Peran kader kesehatan belum dioptimalkan untuk menjangkau komunitas.   METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”. Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat bahkan Yang dilakukan Skrining Menurun. Karena Pasien keluhakan Akses ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat memprihatinkan dan memeilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi tetapi uangnya di gunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga,    Sesudah Penerapan Inovasi  Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”  Masyarakat lebih mudah mendapakan akses untuk pemeriksaan dan terapi minum obat program karena langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi pasien dalam proses terapi.   KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Keunggulan dari Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) antara lain:   Penemuan Kasus Lebih Dini  Dengan gerak cepat, penderita TB dapat ditemukan sejak awal sehingga penularannya ke orang lain bisa dicegah.   Mencegah Penularan Lebih Luas Semakin cepat TB ditemukan dan diobati, semakin kecil kemungkinan penyakit ini menyebar ke orang lain di lingkungan sekitar.   Meningkatkan Kesembuhan Pasien Penanganan dini memungkinkan pasien untuk segera mendapat pengobatan yang tepat, yang meningkatkan peluang sembuh total.       Mengurangi Angka Kematian Akibat TB Deteksi dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian akibat TB, terutama bagi pasien dengan kekebalan tubuh lemah.   Efisiensi Biaya Kesehatan Penanganan TB pada tahap awal cenderung lebih murah dan lebih singkat dibanding pengobatan pada stadium lanjut atau kasus TB resisten obat.     Mendukung Target Eliminasi TB Upaya Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) membantu pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional dan global sesuai rencana WHO.     Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) sering disertai dengan edukasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan TB.   CARA KERJA INOVASI   Cara kerja inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) melibatkan pendekatan aktif, sistematis, dan kolaboratif. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam cara kerjanya:   Skrining Aktif & Deteksi Dini   Melakukan skrining massal di masyarakat, terutama di daerah padat penduduk,  Posyandu dan wilayah berisiko tinggi. Menggunakan alat deteksi cepat seperti Tes Cepat Molekuler (TCM).   Pelacakan Kontak (Contact Tracing)   Melacak dan memeriksa orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif, terutama keluarga serumah. Menyediakan skrining dan pengobatan pencegahan bagi mereka yang berisiko tinggi (misalnya anak-anak, lansia, penderita HIV dan Diabetes Militus).   Pemanfaatan Teknologi Digital   Menggunakan aplikasi mobile, sistem informasi TB nasional (SITB)    Pelibatan Lintas Sektor   Melibatkan Puskesmas, Rumah Sakit, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat, hingga sektor swasta dalam menemukan dan mengobati pasien TB. Adanya sistem rujukan yang cepat dan responsif.   Penyediaan Obat dan Dukungan Menjamin ketersediaan obat anti-TB gratis dan lengkap di fasilitas kesehatan. Memberikan dukungan psikososial dan nutrisi bagi pasien, agar tidak putus berobat.   Edukasi dan Sosialisasi Massal Kampanye aktif melalui Media Sosial, Sekolah, Tempat Kerja, dan Tempat Ibadah untuk: Mengenali gejala TB Menghilangkan stigma terhadap pasien Mendorong masyarakat untuk periksa dan berobat tepat waktu   Monitoring & Evaluasi Berkala Tim TB melakukan monitoring ketat terhadap capaian penemuan kasus, kesembuhan, dan pengobatan. Analisis data secara rutin untuk memetakan wilayah dengan kasus tinggi dan melakukan intervensi cepat.

Tujuan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung Mempercepat Penemuan Kasus TBC Meningkatkan deteksi dini melalui skrining aktif (active case finding). Mencapai kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. Meningkatkan Cakupan dan Kepatuhan Pengobatan Menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan lengkap dan tuntas. Mengurangi angka putus berobat dan mencegah resistensi obat. Menggunakan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat Memanfaatkan aplikasi pelaporan, alat diagnosis cepat dan sistem pemantauan digital. Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong kerja sama antara Puskesmas, Rumah Sakit, komunitas, dan untuk Pendekatan terpadu. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian akibat TBC Melalui intervensi yang cepat dan tepat sasaran, beban penyakit dapat ditekan secara signifikan. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kampanye komunikasi yang inovatif untuk mengurangi stigma dan mendorong masyarakat aktif memeriksakan diri.

MANFAAT INOVASI  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, RS, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.  

HASIL INOVASI 1. Kampung Mware  –  Pomako Wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya Gerak Cepat Penjemputan Pasien Bersalin  Sejak Januari 2025, BLUD Puskesmas Mapurujaya memperkuat pendekatan menyeluruh: deteksi dini, pengobatan cepat, dan pemantauan agar pasien benar-benar sembuh. Fokusnya mencakup tindakan preventif, promotif, kuratif, hingga  Pembentukan Kampung Tanggap Cepat  TBC di 33 RT untuk memperkuat pengendalian dari tingkat paling dasar yaitu RT sampai Kecamatan Data BLUD Puskesmas Mapurujaya mencatat 38 kasus TBC Aktif pada 2025, dan Menargetkan Mimika Timur Bebas TBC .

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria: 1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria. 2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia. Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat. Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi. Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan. Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817. Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk. 2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif. Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan. Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat. Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malaria Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan). Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll. Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentik Membersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik. 2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:Whats App grup lingkungan/RT. 3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala. Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis. Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Kasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

Penurunan Kasus DBD dan malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH. ATCS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MIMIKA 1. DASAR HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO RPM 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 20219 TENTANG PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: Pasal 1 ayat 27: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ( APILL) adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi bunyi, untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan, dipersimpangan atau pada ruas jalan. 2. PERMASALAHAN ATCS SECARA MAKRO : Infrastruktur dan Konektivitas: Masalah utama sering kali berupa kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jaringan kabel fiber optik atau koneksi internet yang stabil di seluruh titik persimpangan. Pemeliharaan Teknologi: Ketergantungan pada perangkat teknologi tinggi (CCTV, sensor, server) membutuhkan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tinggi. Seringkali terjadi kerusakan perangkat yang memperlambat optimalisasi lalu lintas. Perilaku Pengguna Jalan: Pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi oleh pengendara, seperti menerobos lampu merah atau berhenti melebihi garis stop, mengurangi efektivitas kinerja sistem ATCS dalam mengatur lalu lintas secara maksimal. Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya integrasi data dan koordinasi antara dinas perhubungan, kepolisian, dan  pihak lain yang relevan dapat menghambat efektivitas sistem manajemen lalu lintas. Integrasi Data Real-Time: Kendala dalam mengolah data lalu lintas secara real-time yang akurat dan cepat untuk penyesuaian siklus lampu lalu lintas yang dinamis, terutama saat terjadi lonjakan volume kendaraan yang tidak terduga. Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM yang kompeten dalam mengoperasikan, menganalisis, dan memelihara sistem ATCS secara teknis. 3. ISU STRATEGIS ATCS  Global Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning: Implementasi AI memungkinkan ATCS untuk menganalisis data lalu lintas secara real-time dan menyesuaikan lampu lalu lintas secara dinamis, melampaui sistem berbasis waktu konvensional. Konektivitas V2X (Vehicle-to Everything): Menghubungkan ATCS dengan kendaraan pintar untuk pertukaran data secara langsung, guna mengoptimalkan arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Pengelolaan Mobilitas Berkelanjutan: ATCS diintegrasikan untuk memprioritaskan moda transportasi publik (bus, trem) dan kendaraan ramah lingkungan, guna mengurangi emisi karbon di pusat kota. Keamanan Siber (Cybersecurity): Mengingat ATCS berbasis teknologi informasi dan terhubung ke jaringan, perlindungan terhadap potensi serangan siber yang dapat melumpuhkan lalu lintas kota menjadi prioritas utama. Pengembangan Smart City: ATCS menjadi tulang punggung dalam ekosistem smart city, di mana data dari sistem lalu lintas digunakan untuk perencanaan kota yang lebih baik. 2. Nasional Peningkatan Efisiensi Lalu Lintas Perkotaan: ATCS bertujuan mengoptimalkan kinerja jaringan jalan dengan mengatur durasi lampu lalu lintas secara real-time berdasarkan kepadatan kendaraan. Optimalisasi Command Center Terintegrasi: Kebutuhan untuk mengintegrasikan CCTV ATCS ke dalam Command Center yang terpadu guna mempercepat respons terhadap insiden lalu lintas. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Implementasi teknologi berbasis internet pada persimpangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Smart City. Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat: Penggunaan ATCS untuk memantau pelanggaran lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Adaptasi terhadap Peningkatan Volume Kendaraan: Penyesuaian sistem manajemen lalu lintas terhadap  pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan truk di wilayah perkotaan. Pemeliharaan dan SDM: Keterbatasan teknisi lokal dalam pemeliharaan perangkat keras dan lunak ATCS:                - memerlukan SDM yang kompeten untuk mengoperasikan control room.                - memerlukan pengembangan SDM yang berkelanjutan. 3. Lokal Terintegrasi dan Interkoneksi Sistem: Tantangan utama adalah menyatukan berbagai sistem ATCS yang   terfragmentasi di berbagai kota/daerah agar dapat terhubung ke dalam satu pusat kendali nasional atau provinsi. Optimalisasi Kinerja Simpang: Penggunaan ATCS difokuskan untuk mengatasi kemacetan dengan menyesuaikan waktu sinyal lampu lalu lintas secara real-time berdasarkan derajat kejenuhan dan panjang antrean, mengacu pada standar Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Pengembangan Transportasi Perkotaan: ATCS menjadi bagian integral dari strategi penanganan kemacetan di area perkotaan yang padat, yang merupakan fokus strategis nasional periode 2025- 2029. Peningkatan Keselamatan dan Kamseltibcarlantas: Pemanfaatan ATCS untuk pengawasan lalu lintas, penindakan pelanggaran, dan mendukung budaya tertib lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di persimpangan. Adaptasi Teknologi: Kebutuhan untuk memperbarui teknologi kamera, sensor, dan perangkat lunak agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan lalu lintas modern dan situasi pasca-pandemi. 4. METODE PEMBAHARUAN SEBELUM PENERAPAN INOVASI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) Pengecekan Kondisi Lapangan Manual: Petugas harus melihat kondisi langsung di lapangan, yaitu di setiap persimpangan, untuk memantau situasi. Pergerakan Kendaraan Kurang Terdata: Data pergerakan kendaraan tidak terekam dengan baik, sehingga analisis lalulintas menjadi kurang akurat.  Rekayasa Lalu Lintas Kurang Antisipatif: Karena kurangnya data dan pemantauan real-time, rekayasa lalu lintas sering kali kurang dapat diantisipasi dengan baik. Pengaturan Lampu Lalu Lintas Belum Terkoordinasi: Lampu lalu lintas bekerja secara independen (tidak terkoordinasi), yang menyebabkan kinerja jaringan jalan kurang optimal dibandingkan sesudah penerapan ATCS. Waktu Tundaan Tinggi: Kondisi eksisting sebelum ATCS umumnya menghasilkan waktu tundaan yang lebih lama bagi pengguna jalan. Kurangnya Bukti Visual Berbasis Teknologi: Belum adanya sistem pengawasan CCTV yang terintegrasi (berbasis teknologi informasi) untuk memantau lalu lintas secara real-time. 2. SESUDAH PENERAPAN INOVASI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) Peningkatan Kepatuhan Berlalu Lintas: Pengendara menjadi lebih patuh karena adanya pengawasan CCTV, yang sering kali dilengkapi dengan fitur suara teguran. Pengurangan Kemacetan dan Waktu Tunda: ATCS terbukti mengurangi tundaan di simpangan, membuat pergerakan kendaraan lebih efisien, dan mempersingkat waktu tempuh. Optimalisasi Arus Lalu Lintas: Pengaturan lampu lalu lintas yang terkoordinasi secara terpusat dan real-time memudahkan petugas untuk melakukan rekayasa lalu lintas, terutama saat terjadi lonjakan arus. Pemantauan Real Time: Dinas Perhubungan dapat memantau kondisi jalan secara langsung, yang memungkinkan penanganan cepat jika terjadi kecelakaan atau kemacetan. Peningkatan Keamanan: Penggunaan CCTV membantu mendokumentasikan pelanggaran dan potensi kecelakaan, sehingga meningkatkan keamanan berkendara. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Optimalisasi Jaringan Jalan: Mengatur lampu lalu lintas secara terkoordinasi dan responsif berdasarkan kepadatan lalu lintas sesungguhnya (tidak sekadar timer). Mengurai Kemacetan: Mampu mengurangi antrean kendaraan di persimpangan secara signifikan, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, dan memperlancar arus lalu lintas. Prioritas Kendaraan Darurat: Memberikan waktu hijau khusus bagi kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan konvoi VVIP untuk melintas cepat. Peningkatan Keamanan & Keselamatan: CCTV memantau pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, menyediakan data rekaman, serta membantu memantau situasi keamanan di area persimpangan. Efisiensi Pengaturan: Mengurangi beban kerja petugas lapangan karena operasional dilakukan secara terpusat dari ruang control. Informasi Lalu Lintas: Menyampaikan kondisi lalu lintas terkini dan alternatif rute kepada pengguna jalan. 6. CARA KERJA INOVASI        A. CARA KERJA ATCS SECARA DETAIL Analisis Data di Pusat Kontrol: Data dari sensor dan CCTV dikirim ke pusat kendali (ruang ATCS). Komputer dan operator menganalisis kepadatan lalu lintas secara real-time. Penyesuaian Lampu Lalu Lintas (Adaptif): Berdasarkan analisis, sistem secara otomatis (atau diatur oleh operator) akan menyesuaikan waktu sinyal lampu lalu lintas. Sisi dengan antrean kendaraan lebih panjang akan mendapat lampu hijau lebih lama. Koordinasi Antar Persimpangan: ATCS tidak hanya mengatur satu titik, tetapi menghubungkan berbagai persimpangan untuk menciptakan "gelombang hijau, sehingga kendaraan dapat melaju lebih lancar di jaringan jalan tersebut. Prioritas Kendaraan Darurat: ATCS dapat memprioritaskan ambulans atau pemadam kebakaran yang terdeteksi, dengan memberikan lampu hijau lebih cepat.       B. TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Jalan: Mengurangi kemacetan melalui pengaturan waktu lampu lalu lintas yang adaptif (sesuai volume kendaraan). Mengurangi Waktu Tunggu: Pengendara tidak menunggu terlalu lama di persimpangan. Koordinasi Persimpangan: Mencegah penumpukan kendaraan dari satu persimpangan ke persimpangan berikutnya. Pengurangan Emisi Gas Buang: Lalu lintas yang lancar mengurangi kendaraan berhenti lama yang menghasilkan CO2 Respons Cepat Kecelakaan: Petugas Dishub dapat langsung mengetahui kecelakaan atau gangguan lalu lintas melalui layar monitoring. Pengawasan Real Time dan Pencegahan Pelanggaran: dengan adanya CCTV, petugas dapat memantau dan menegur pelanggar aturan lalu lintas secara langsung, yang membantu meningkatkan disiplin pengguna jalan.       C. MANFAAT INOVASI  Mengurangi beban dan jumlah petugas lalu lintas yang harus berjaga secara fisik di lapangan. Mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih aman dan teratur. Informasi Lalu Lintas: Menyampaikan informasi kondisi jalan dan rute alternatif kepada pengendara. Penindakan Pelanggaran: Mendukung penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, seperti melawan arus atau menerobos lampu merah.       D. DAMPAK POSITIF INOVASI ATCS: Pengurangan Angka Kriminalitas: CCTV bekerja 24 jam memantau aksi kejahatan di area traffic light. Peningkatan Disiplin Pengendara: Mengurangi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan mabuk saat berkendara. Audio announcer (Pengumum Suara): Petugas dapat menegur langsung pelanggar melalui speaker di simpang jalan.  

Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Jalan: Mengurangi kemacetan melalui pengaturan waktu lampu lalu lintas yang adaptif (sesuai volume kendaraan). Mengurangi Waktu Tunggu: Pengendara tidak menunggu terlalu lama di persimpangan. Koordinasi Persimpangan: Mencegah penumpukan kendaraan dari satu persimpangan ke persimpangan berikutnya. Pengurangan Emisi Gas Buang: Lalu lintas yang lancar mengurangi kendaraan berhenti lama yang menghasilkan CO2 Respons Cepat Kecelakaan: Petugas Dishub dapat langsung mengetahui kecelakaan atau gangguan lalu lintas melalui layar monitoring. Pengawasan Real Time dan Pencegahan Pelanggaran: dengan adanya CCTV, petugas dapat memantau dan menegur pelanggar aturan lalu lintas secara langsung, yang membantu meningkatkan disiplin pengguna jalan.

Mengurangi beban dan jumlah petugas lalu lintas yang harus berjaga secara fisik di lapangan. Mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih aman dan teratur. Informasi Lalu Lintas: Menyampaikan informasi kondisi jalan dan rute alternatif kepada pengendara. Penindakan Pelanggaran: Mendukung penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, seperti melawan arus atau menerobos lampu merah.

Pengurangan Angka Kriminalitas: CCTV bekerja 24 jam memantau aksi kejahatan di area traffic light. Peningkatan Disiplin Pengendara: Mengurangi pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan mabuk saat berkendara. Audio announcer (Pengumum Suara): Petugas dapat menegur langsung pelanggar melalui speaker di simpang jalan.

asdasdsadasdsaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd asdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

asdadasd

asdasd

asdasdas

asdasdsadasdsaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd asdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

asdadasd

asdasd

asdasdas