Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Masalah Makro : Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Masalah Mikro : Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan) ISU NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit. ISU LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang. METODE PEMBAHARUAN Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Memudahkan proses input aset masuk Mengelola master inventory Mencatat input aset keluar Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan CARA KERJA INOVASI Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.

Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.

Manfaat : Manfaat Internal : Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan  Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang Untuk melakukan pengawasan barang inventaris Mempermudah maintenance Mempermudah proses penghapusan barang Manfaat Eksternal : Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.

Tersedianya SPO Kartu Inventaris Ruangan pada RSUD Kabupaten Mimika Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di semua ruangan pada RSUD Kabuapten mimika Terwujudnya Pengembangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berbasis aplikasi Terwujudnya Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SIASIK

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2025, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 19.781 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.   Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2026 hingga 09 Mei diperkirakan sekitar 72 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria: 1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria. 2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia. Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat. Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi. Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan. Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817. Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk. 2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif. Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan. Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat. Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malaria Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan). Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll. Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentik Membersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik. 2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:Whats App grup lingkungan/RT. 3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala. Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis. Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Kasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

Penurunan Kasus DBD dan malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN      Permasalahan Makro Pentas Buhabalad Kebijakan nasional terkait pelayanan prioritas sudah ada, namun implementasinya belum konsisten di daerah. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas. Permasalah Mikro Pentas Buhabalad Sistem Antrian dan Pelayanan Tidak Prioritaskan Kelompok rentan Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas lama.         Pelayanan Tidak Ramah dan Tidak Inklusif Fasilitas belum ramah lansia dan penyandang disabilitas (tidak ada ramp, kursi roda, ruang tunggu khusus). Pelayanan tidak selalu memperhatikan kebutuhan khusus kelompok prioritas. Banyaknya pasien yang berkunjung ke Puskesmas dan mengikuti antrian secara umum sehingga memakan waktu yang cukup lama 3. ISU STRATEGIS  ISU Global :  Berikut adalah beberapa isu strategis global yang berkaitan dengan pelayanan prioritas untuk ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas : 1. Akses dan Ketersediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Permasalahan: Masih banyak kelompok rentan (terutama di negara berkembang) yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Upaya Global: Universal Health Coverage (UHC) Program WHO seperti Every Woman Every Child, Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health 2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Permasalahan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi mengakibatkan perbedaan kualitas pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Upaya Global: Sustainable Development Goals (SDG 3: Good Health and Well-being) Advokasi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dan peningkatan pendidikan 3. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Kesehatan Permasalahan: Kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan ibu hamil lebih mudah terdampak oleh bencana dan krisis iklim. Upaya Global: WHO’s Climate Change and Health Strategy Adaptasi sistem kesehatan terhadap risiko iklim 4. Peningkatan Angka Harapan Hidup dan Populasi Lansia Permasalahan: Lonjakan populasi lansia meningkatkan kebutuhan layanan geriatri dan perawatan jangka panjang. Upaya Global: UN Decade of Healthy Ageing (2021–2030) Pengembangan layanan home care dan komunitas ramah lansia 5. Disabilitas dan Inklusi Sosial Permasalahan: Penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas. Upaya Global: Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Strategi WHO untuk layanan rehabilitasi dan aksesibilitas 6. Gizi Buruk dan Stunting Permasalahan: Bayi dan balita sangat rentan terhadap stunting akibat kekurangan gizi kronis. Upaya Global: Scaling Up Nutrition (SUN) Movement Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 7. Krisis Kemanusiaan dan Konflik Permasalahan: Dalam situasi darurat (konflik, migrasi, bencana), kelompok rentan sering terabaikan. Upaya Global: Program Kesehatan WHO dan UNHCR di wilayah konflik dan kamp pengungsi Fokus pada layanan maternal dan neonatal dalam situasi bencana 8. Digitalisasi dan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Permasalahan: Kesenjangan digital membatasi kelompok tertentu untuk mengakses layanan berbasis teknologi. Upaya Global:WHO Digital Health Strategy Pengembangan aplikasi ramah pengguna untuk kelompok rentan ISU Nasional :  Berikut adalah isu strategis nasional (Indonesia) terkait pelayanan prioritas untuk ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas, sesuai dengan kebijakan kesehatan nasional, RPJMN, dan SDGs Indonesia: ISU STRATEGIS NASIONAL 1. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Permasalahan:Akses terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih di level primer. Rendahnya cakupan kunjungan ANC (Antenatal Care) dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Terkait Program: Rencana Aksi Nasional Penurunan AKI & AKB, Program Indonesia Sehat 2. Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk pada Balita Permasalahan:Masih tingginya stunting dan wasting akibat kurang gizi kronis. Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Terkait Program: Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting), Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif 3. Kualitas Layanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Belum Merata Permasalahan:Pelayanan Puskesmas dan rumah sakit masih belum optimal, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kurangnya integrasi data pasien dan sistem rujukan berbasis digital. Terkait Program: Transformasi Sistem Kesehatan (Pilar 1 dan 2), ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat untuk berobat ke BLUD Puskesmas Karang Senang, setiap harinya rata – rata 130 – 150 Orang, terdiri dari pasien kelompok umum maupun Prioritas, Ibu Hamil, Bayi, Balita, usia lanjut, disabilitas yang menggunakan antrian umum dan waktu tunggu lama karena antrian tunggu berobat bersama dengan pasien Umum 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum adanya inovasi ini, antrian pasien memakan waktu ≥20 menit. Dengan adanya inovasi ini, bisa memangkas waktu yang sebelumnya ≥20 menit menjadi ≤5 menit. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)  Memprioritaskan pelayanan untuk Ibu hamil, bayi, balita, lansia dan Penyandang disabilitas 6. CARA KERJA INOVASI 1. Pasien datang mengambil stiker antrian loket prioritas 2. Petugas loket prioritas melakukan pendaftaran pasien dengan rekam medis elektronik 3. Apabila ada pasien atau pengunjung yang termasuk kriteria prioritas, maka akan diarahkan langsung ke poli terkait untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Pasien non-prioritas mengikuti alur antrian secara loket umum.  

Sistem Antrian dan Pelayanan telah memprioritaskan Kelompok rentan dengan loket prioritas Waktu Tunggu antrian pendaftaran pasien prioritas menjadi cepat  

Terlayaninya pasien prioritas Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas dengan cepat.

Pasien dengan layanan prioritas mendapat layanan yang cepat sehingga mengurangi faktor kerentanannya.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Banyaknya pasien yang berkunjung ke BLUD Puskesmas Karang Senang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga puskesmas menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. Masalah Makro Keterbatasan Kebijakan Nasional yang Spesifik Prioritas Anggaran yang Terbatas Ketimpangan Pembangunan Wilayah Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Masalah Mikro Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah 3. ISU STRATEGIS  Isu global mengenai tersedianya taman bermain, edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keramahan merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai fasilitas publik yang inklusif dan ramah anak serta keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang isu-isu tersebut dalam konteks global : 1. Taman Bermain yang Aman dan Inklusif Isu: Banyak kota di dunia kekurangan taman bermain yang aman dan ramah anak. Di beberapa tempat, fasilitasnya rusak, kurang perawatan, atau tidak ramah difabel. Dampak: Anak-anak kehilangan ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang secara fisik dan emosional. Upaya Global: UNICEF dan WHO mendorong pembangunan kota layak anak dengan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. 2. Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Isu: Kurangnya akses terhadap pendidikan informal, seperti perpustakaan umum atau ruang baca yang mudah diakses, khususnya di daerah tertinggal. Dampak: Kesenjangan literasi dan akses informasi yang semakin melebar. Upaya Global: Agenda SDGs poin 4 (Pendidikan Berkualitas) mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di semua level. 3. Pojok ASI dan Fasilitas Ramah Ibu Menyusui Isu: Minimnya fasilitas menyusui di ruang publik atau kantor, membuat ibu menyusui kesulitan dalam memberikan ASI. Dampak: Gangguan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kenyamanan ibu. Upaya Global: WHO dan UNICEF melalui inisiatif Baby-Friendly Hospital Initiative dan kampanye ruang publik ramah ibu menyusui. Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 4. Akses Informasi Kesehatan Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 5. Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan di Fasilitas Umum Isu: Desain kota dan fasilitas umum sering tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi anak, lansia, atau difabel. Dampak: Terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan publik. Upaya Global: Gerakan “Smart City” dan “Inclusive City” yang memperjuangkan kota yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. ISU Nasional :  Isu nasional terkait tersedianya taman bermain, fasilitas edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, serta aspek kenyamanan, keamanan, dan keramahan mencerminkan tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia. Berikut adalah pembahasan komprehensif terkait isu ini dalam konteks nasional: Ketersediaan Fasilitas Publik Ramah Anak dan Keluarga 1. Kurangnya Taman Bermain yang Layak dan Aman Kondisi Saat Ini:Banyak wilayah, terutama di daerah padat dan perkotaan, kekurangan taman bermain. Fasilitas sering tidak terawat, tidak aman, dan tidak inklusif (tidak ramah difabel). Dampak:Membatasi ruang eksplorasi anak. Menurunkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Kebijakan Terkait:Pemerintah telah mencanangkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), namun implementasinya masih belum merata. 2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Publik Kondisi Saat Ini:Ruang baca atau perpustakaan umum kurang tersebar, terutama di daerah terpencil. Kualitas bahan bacaan dan fasilitas penunjang belum optimal. Dampak:Kesenjangan literasi dan rendahnya minat baca anak-anak dan remaja. Kebijakan Terkait:Gerakan Literasi Nasional dan revitalisasi perpustakaan melalui Perpusnas, namun masih perlu dukungan anggaran dan SDM. 3. Minimnya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik Kondisi Saat Ini:Sebagian besar kantor, pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat umum lainnya belum memiliki ruang laktasi. Dampak:Hambatan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Kebijakan Terkait:Permenkes No. 15 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan ruang laktasi, tetapi implementasi masih lemah. 4. Kurangnya Akses terhadap Informasi Kesehatan yang Mudah Dipahami Kondisi Saat Ini:Sosialisasi informasi kesehatan masih kurang menjangkau masyarakat akar rumput. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dampak:Rendahnya kesadaran pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Kebijakan Terkait:Penguatan program Posyandu, namun butuh revitalisasi dan pelatihan kader. 5. Isu Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan Fasilitas Umum Kondisi Saat Ini:Banyak ruang publik belum ramah terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Dampak:Ketimpangan akses layanan dan keterbatasan partisipasi sosial kelompok rentan. Kebijakan Terkait:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi implementasi belum merata. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi, tantangan utamanya terletak pada: Implementasi di tingkat daerah. Minimnya anggaran dan prioritas politik lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak swasta. ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk berobat dan memerlukan waktu antri dan menunggu hasil pemeriksaan yang lama maka BLUD Puskesmas Karang Senang menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. 3. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi sebelum adanya Inovasi puskesmas bersinar  Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah   Kodisi setelah adanya Inovasi puskesmas bersinar Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat 4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah Manfaat Tersedianya Inovasi Bersinar : Meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan Pengunjung Mendukung Tumbuh Kembang Anak Mendukung Ibu Menyusui dengan Pojok ASI Meningkatkan Akses Edukasi Kesehatan Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Puskesmas Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Humanis Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Kesehatan 5. CARA KERJA INOVASI tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasiien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan Proses Pemanfaatan Inovasi Puskesmas bersinar Sosialisasi kepada Pengunjung Arah Penempatan dan Akses Fasilitas Pendampingan oleh Petugas/Kader Penggunaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Puskesmas Bersinar tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan

A. RANCANG BANGUN A. DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum. B. PERMASALAHAN  a. Makro Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan : Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketidaklengkapan: Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. Rendahnya Tingkat Sosialisasi: Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya Pemahaman Pengguna: Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. Aksesnya yang Terbatas: Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. b. Mikro Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur: Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan:Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data. B. ISU STRATEGIS Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.  Integrasi dan Standarisasi Data Hukum: Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH: Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi: Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH: Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH: Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi: Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.  Lokal Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan Masyarakat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya. C. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi: Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas:Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan: Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. Transparansi rendah: Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum: Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan: Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan: Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum: Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional: Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8, dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, dan tahun 2025 meraih penghargaan terbaik ke-2 secara nasional sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Pengembangan Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika Tahun 2025 Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika saat ini telah tersedia dalam versi Android yang dapat diakses langsung melalui Play Store atau dengan mengklik tautan pada website JDIH dan memilih menu “Unduh Android” di pojok kanan atas aplikasi. JDIH Kabupaten Mimika telah melakukan pembaruan tampilan website agar lebih menarik, nyaman digunakan, serta menghadirkan nuansa Papua yang khas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat penambahan fitur pada Aplikasi JDIH, yaitu fitur Informasi Hukum, yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan mengetahui perkembangan usulan OPD, baik berupa Perda, Perbup, SK, dan dokumen hukum lainnya, hingga tahapan proses di tingkat Sekda, Bupati, dan seterusnya. Pembangunan Pojok JDIH bertujuan untuk menyediakan berbagai koleksi buku dan dokumen yang berkaitan dengan produk-produk hukum sebagai sarana informasi dan referensi bagi masyarakat. Layanan Informasi Hukum berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi dan konsultasi terkait produk hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan pihak terkait. JDIH Kabupaten Mimika menyajikan produk hukum dalam bentuk kode batang (barcode) untuk mempermudah pengunjung dalam mengunduh produk hukum yang dibutuhkan Aplikasi JDIH menyediakan Nomor layanan pengelola guna menjamin terselenggaranya hubungan langsung antara pengunjung dan pengelola JDIH. Adanya lagu JDIH Kabupaten Mimika dengan judul “JDIH Mimika Tra Kosong” sebagai lambang atau identitas dan ciri khas tersendiri bagi penyelenggaraan JDIH di wilayah Kabupaten Mimika sekaligus menanamkan semangat, tekat dan kesungguhan segenap pengelola serta aparatur dalam menjaga kelengkapan, ketertiban dan ketersediaan seluruh sumber hukum yang ada. Saat ini Aplikasi JDIH telah terlampir hasil dari Indeks Informasi Hukum (IRH) dimana IRH berfungsi untuk Bidang Koordinasi dan Penyelarasan Peraturan, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penataan, Peninjauan, dan Penyempurnaan Peraturan, Penataan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengukuran dan Peningkatan Berkelanjutan.  Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. D. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH a. Sistem Terintegrasi Nasional: JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. b. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah: Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). c. Berbasis Digital dan Online: Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. d. Antarmuka Sederhana dan Fungsional: Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH a. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. b. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. c. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). d. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. e. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. f. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun Unduhan dokumen hukum dalam format PDF Link antar dokumen hukum yang saling terkait Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.  E. CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH: JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH: Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH: Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: Penerimaan dokumen hukum dilakukan oleh Bagian Hukum Identifikasi jenis & status hukum dilakukan oleh Pengelola JDIH Digitalisasi dilakukan oleh Operator JDIH Input metadata & unggah ke system dilakukan oleh Operator JDIH Verifikasi isi dan legalitas dilakukan oleh Koordinator JDIH/Hukum Publikasi dokumen ke situs JDIH dilakukan oleh Admin situs Backup dan sinkronisasi ke JDIHN dilakukan oleh Admin IT / Koordinator Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH dilakukan oleh Koordinator JDIH

Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) Keputusan dan Instruksi Bupati MOU & PKS Peraturan Kampung dll Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:Penyusunan program Penyusunan anggaran Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.mimikakab.go.id). Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam satu portal nasional. Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik Hasil JDIH mendukung: Transparansi pemerintahan Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Penegakan hukum yang lebih akurat Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti: JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan, tahun 2024 terbaik ke 6 dan tahun 2025 terbaik ke 2 secara Nasional di Indonesia. JDIH memperoleh peringkat pertama dalam lomba Inovasi di Tingkat Kabupaten Mimika kategori Tata Pengelola Pemerintahan JDIH inovatif JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

Stunting pada balita dan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Papua, terlebih khusus di Kwamki Narama. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya asupan gizi seimbang, keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya kesadaran keluarga mengenai pola makan sehat, serta belum optimalnya deteksi dini dan tindak lanjut kasus di masyarakat. Program pemberian makanan tambahan (PMT) sebenarnya telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti distribusi yang kurang tepat sasaran, pemanfaatan PMT yang tidak sesuai anjuran, serta lemahnya sistem pemantauan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, lahirlah inovasi Gardu Ceting  dengan intervensi gizi spesifik berupa pemberian PMT bagi balita stunting dan bumil KEK. Melalui hotline, kader, dan tokoh masyarakat, inovasi ini tidak hanya mempercepat akses bantuan gizi, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan, sehingga lebih efektif dalam mencegah dan menurunkan prevalensi stunting

Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Memperluas akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

Meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Meningkatnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

1. DASAR HUKUM  UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit 2. PERMASALAHAN  a. Makro Kekurangan gizi kronis pada anak-anak yang menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif serta memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup, produktifitas dan pembangunan suatu daerah. b. Mikro Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Rendahnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki 3. ISU STRATEGIS  a. Global           Stunting adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Sesuai dengan Tujuan 2.2 SGD's: yaitu  “Mengakhiri segala bentuk malnutrisi”, dengan target tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Untuk itu penting isu strategis penanganan Stunting pada level global adalah: Menurunkan angka prevalensi stunting Mencegah terjadinya stunting baru pada bayi dan balita dengan intervensi sejak dini. Memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang Memberikan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini agar proses tumbuh kembang tidak terganggu. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat Memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya gizi, kebersihan, dan pola asuh dalam mencegah stunting. Memperbaiki sanitasi dan akses air bersih Karena lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi berulang yang berdampak pada pertumbuhan anak. Mengurangi kejadian penyakit yang menghambat pertumbuhan Seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan, yang bisa mengurangi penyerapan nutrisi. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Melalui pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Menjamin perlindungan sosial dan ekonomi keluarga Dukungan ekonomi seperti bantuan pangan atau program keluarga harapan (PKH) membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar anak.   b. Nasional         Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, menjadi masalah yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. Program percepatan pencegahan dan penurunan Stunting harus dipastikan menjadi sebuah gerakan bersama dan aksi nyata seluruh komponen bangsa yang dilandasi semangat gotong royong untuk membebaskan Indonesia dari stunting. Indonesia di masa depan akan dikelola oleh generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan berdaya saing global.            Tantangan dan Pembelajaran Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut: Komitmen politik pimpinan nasional dan daerah Pelibatan Multi Stakeholders Konvergensi/Keterpaduan Program Penajaman dan Perluasan Cakupan Program Penajaman Perencanaan dan Penganggaran Pelibatan Lembaga Non Pemerintah Desentralisasi Perubahan Perilaku Pemantauan dan Evaluasi Terintegrasi c. Lokal      Stunting di Papua Tengah merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Mimika merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang berhasil menurunkan angka stunting di daerah. Pada tahun 2008 angka stunting di Mimika di angka 26,94%, di 2009 turun menjadi 20,27% hingga di 2023 turun ke angka 6,4%.  Di tingkat Kabupaten, angka stunting Distrik Kwamki Narama menyumbang 5,17% terhadap angka stunting Kabupaten. Hal ini disebabkan tingginya prevalensi stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wilayah kerja Puskemas Kwamki melayani 100% penduduk OAP dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang masih rendah. Hal ini turut mendukung minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum adanya Inovasi       Sebelum adanya inovasi GARDU CETING jumlah kasus Stunting di Triwulan I tahun 2024 didapati sebanyak 105 kasus (25,7%). Sebelum adanya inovasi Pemberian Makanan Tambahan hanya dilakukan 1 kali saat Posyandu di Puskemas. Tingkat kehadiran Ibu Hamil dan Balita yang menjadi kelompok sasaran stunting sangat rendah (kalau ada datanya ditambahkan), karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan pentingnya keseimbangan gizi.   b. Setelah adanya Inovasi        Dengan adanya inovasi GARDU CETING menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan, & berat badan balita yang mendapatkan dukungan dari program ini. Di akhir TW IV Tahun 2024, terjadi penurunan kasus stunting, sehingga hanya 75 kasus yang ditemukan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya Pemberian Makan Tambahan lokal yang dilakukan setiap hari selama 90 hari dan menu makanannya langsung diantar petugas ke rumah sasaran dalam Kunjungan Rumah sambil melakukan edukasi dan pemeriksaan terhadap kemajuan kondisi sasaran. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN        Keunggulan Program inovasi GARDU CETING yaitu Penanganan Gizi Secara Langsung dan Tepat Sasaran melalui Program PMT menyasar langsung anak balita dengan status gizi kurang / ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), sehingga memberikan intervensi gizi secara langsung & terarah serta mudah diakses oleh masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI Tim PMT menerima pagu PMT lokal  Membelanjakan kebutuhan PMT lokal  Memasak & menyiapkan menu  Mengatur tekstur, jumlah dan jadwal makan sesuai usia peserta yang disasar Mendistribusikan PMT lokal kepada sasaran  Mengedukasi sasaran hadir ke Posyandu setiap bulan melakukan kunjungan rumah, melakukan analisa & penanganan serta memberikan rekomendasi.  

Inovasi Gardu Ceting  memiliki kebaharuan karena tidak hanya menyalurkan makanan tambahan, tetapi juga mengintegrasikan sistem pengaduan dan pemantauan masyarakat melalui hotline sehingga distribusi lebih tepat sasaran dan terukur. Keunikannya terletak pada penggunaan bahan pangan lokal bergizi yang sesuai dengan budaya setempat serta pelibatan kader, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam proses distribusi dan pengawasan konsumsi PMT. Sementara itu, keasliannya tampak dari inisiatif lokal yang memadukan program PMT dengan mekanisme Gardu Ceting, lengkap dengan edukasi gizi dan pendampingan keluarga, sehingga menjadikannya sebagai model intervensi gizi yang khas, partisipatif, dan berkelanjutan

Inovasi Gardu Ceting  memiliki tingkat kesiapterapan yang tinggi karena telah teruji di lapangan dengan sistem distribusi yang sederhana, berbasis kader, dan memanfaatkan hotline pengaduan untuk memastikan ketepatan sasaran. Keunggulan produk ini terletak pada integrasi PMT dengan sistem pemantauan masyarakat, pemanfaatan bahan pangan lokal yang lebih diterima dan berkelanjutan, serta adanya penyuluhan gizi yang menyertai pemberian PMT sehingga tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi. Selain itu, keterlibatan kader, tokoh masyarakat, dan keluarga penerima menjadikan inovasi ini partisipatif, terukur, dan mudah direplikasi di wilayah lain.

-

Inovasi Gardu Ceting memberikan manfaat besar karena mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan gizi sekaligus konsultasi kesehatan melalui sistem pengaduan yang cepat dan transparan. Bagi balita stunting dan ibu hamil KEK, program ini memastikan penerimaan PMT yang tepat sasaran, berbasis pangan lokal, dan disertai edukasi gizi sehingga mampu meningkatkan status gizi secara berkelanjutan. Bagi Puskesmas, inovasi ini menjadi sarana deteksi dini, penyedia data akurat, serta memperkuat peran kelembagaan dalam percepatan penurunan stunting. Sedangkan bagi pemerintah daerah, program ini mendukung pencapaian target nasional, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan dapat direplikasi di wilayah lain sebagai model intervensi gizi yang efektif.

Inovasi Gardu Ceting  memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi karena dirancang sederhana, berbasis kader dan tokoh masyarakat, serta menggunakan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh sehingga dapat diterapkan secara terus-menerus tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Keberlanjutan program ini juga diperkuat oleh dukungan kelembagaan Puskesmas melalui integrasi ke dalam program rutin, adanya potensi dukungan pendanaan dari BLUD maupun dana desa, serta komitmen lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dengan dukungan data pengaduan dan pemantauan yang dihasilkan Gardu Ceting, inovasi ini dapat terus dikembangkan, diperluas cakupannya, dan direplikasi di wilayah lain sebagai model intervensi gizi yang efektif dan partisipatif

Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan

Mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Memperbaiki Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP 

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

1. DASAR HUKUM  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Etika Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedangan Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan   3, ISU STRATEGIS Isu Global Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terdapat beberapa target Tujuan 16 ini yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan   Isu Nasional Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki “negara beresiko” (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indoensia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.   Isu Lokal Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurang harmonisnya hubungan antara Satpol dengan masyarakat Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Terganggunya proses pembangunan karena gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4. METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif 6. CARA KERJA INOVASI Dalam setiap kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada dilakukan dengan lebih mengedepankan sikap humanis, dengan Aturan "5S PELDA MANIS”, yaitu: Salam Sapa Sopan Senyum Sabar   Cara kerja Inovasi adalah: Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota yang akan menegakan perda/perkada sesuai dasar hukum yang berlaku Doa (sebelum turun ke lapangan) Memberi salam Memperkenalkan nama Memperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT)  Memberi penjelasan tentang dasar hukum tugas Satpol PP Memberikan penjelasan tentang perda/perkada yang dilanggar Meminta identitas warga yang “ditindak” (NIK, Nama, alamat dan nomor Handphone) Meminta penjelasan dari warga tersebut mengapa sehingga melanggar perda/perkada Diskusi untuk mencari solusi dari pelanggaran perda/perkada yang dilakukan Memberikan salam penutup Doa (setelah melakukan kegiatan lapangan).

KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir.

Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif

-

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

Menyusun Rancangan Peningkatan Teknologi Informasi yang akan di buat di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Mimika. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pegawai untuk masyarakat sehingga Pelayanan Publik berjalan baik.

Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.               Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Kasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria: 1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria. 2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia. Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat. Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi. Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan. Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817. Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk. 2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif. Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan. Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat. Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malaria Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan). Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll. Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentik Membersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik. 2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:Whats App grup lingkungan/RT. 3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala. Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis. Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala

Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.).

-

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi aktif terlibat dalam pencegahan penyakit. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga terhadap lingkungan sehat. 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria Dengan pemeriksaan rutin, sarang nyamuk dapat segera diberantas. Mengurangi jumlah jentik dan nyamuk dewasa di lingkungan sekitar. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan Pemantauan tidak hanya bergantung pada petugas puskesmas, tapi diperluas ke seluruh rumah tangga. Cakupan wilayah lebih luas dan berkelanjutan karena dilakukan oleh masyarakat sendiri. 4. Data Lebih Cepat dan Responsif Pelaporan dari masyarakat membantu deteksi dini wilayah rawan jentik. Memudahkan puskesmas atau dinas kesehatan dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat. 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Menjadi media edukasi berkelanjutan untuk semua kelompok umur, termasuk anak-anak. 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi Memperkuat kerja sama antara warga, RT/RW, kader kesehatan, dan pemerintah. Menciptakan lingkungan yang kompak, sehat, dan tangguh terhadap penyakit. 7. Meningkatkan Citra Wilayah Lingkungan yang bebas jentik dan aktif dalam PSN dapat menjadi contoh (role model) bagi wilayah lain. Menumbuhkan rasa bangga dan semangat menjaga kebersihan lingkungan

Penurunan Kasus DBD dan Malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

PERMASALAHAN  A. Makro 1. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 2. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. 3. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. 4. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. 6. Aksesnya yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. B. Mikro 1. Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. 2. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 3. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.  

TUJUAN INOVASI Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum •    Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti: o    Peraturan Daerah (Perda) o    Peraturan Bupati (Perbup) o    Keputusan dan Instruksi Bupati o    dll •    Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah •    Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. •    Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum •    Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. •    Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah •    Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam: o    Penyusunan program o    Penyusunan anggaran o    Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum •    Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah •    Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. •    Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional •    JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.  

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. 6. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. 7. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum. 2. PERMASALAHAN 1. Makro 1. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 2. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. 3. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. 4. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. 6. Aksesnya yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. 2. Mikro 1. Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. 2. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 3. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.   B. ISU STRATEGIS  a. Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: 1. Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 2. Integrasi dan Standarisasi Data Hukum Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. 4. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. b. Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. 1. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya. 2. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. 3. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi. c.  Lokal 1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia. 2. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat 3. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya.   C.   METODE PEMBAHARUAN  a.  Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: 1. Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. 2. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. 3. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. 4. ransparansi rendah Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. 5. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. 6. Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. 7. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. b. Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. D.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH 1. Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. 2. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). 3. Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. 4. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH 1. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. 2. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. 3. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). 4. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. 5. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. 6. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika •    Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun •    Unduhan dokumen hukum dalam format PDF •    Link antar dokumen hukum yang saling terkait •    Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.   E. CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: •    Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. •    Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). •    Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen •    Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. •    Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen •    Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi •    Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). •    Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. •    Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH •    Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. •    Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi •    Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. •   Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi • Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). •  Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data •   Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: 1. Penerimaan dokumen hukum dilakukan oleh Bagian Hukum 2. Identifikasi jenis & status hukum dilakukan oleh Pengelola JDIH 3. Digitalisasi dilakukan oleh Operator JDIH 4. Input metadata & unggah ke system dilakukan oleh Operator JDIH 5. Verifikasi isi dan legalitas dilakukan oleh Koordinator JDIH/Hukum 6. Publikasi dokumen ke situs JDIH dilakukan oleh Admin situs 7. Backup dan sinkronisasi ke JDIHN dilakukan oleh Admin IT / Koordinator 8. Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH dilakukan oleh Koordinator JDIH   F.    HASIL INOVASI Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu • Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. •  Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi • Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.setkab.go.id, jdih.jabarprov.go.id). •  Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) •  Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam     satu portal nasional. •    Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik •    Hasil JDIH mendukung: o Transparansi pemerintahan o Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat o Penegakan hukum yang lebih akurat o Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH • Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). •  Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH • Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti: o    JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. o JDIH inovatif o JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum  

A.    METODE PEMBAHARUAN  a.    Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: 1. Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. 2. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. 3. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. 4. Transparansi rendah Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. 5. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. 6. Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. 7. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. b.    Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat.  

A.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH 1. Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. 2. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). 3. Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. 4. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH 1. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. 2. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. 3. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). 4. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. 5. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. 6. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika •    Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun •    Unduhan dokumen hukum dalam format PDF •    Link antar dokumen hukum yang saling terkait •    Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.  

-

A.    MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum •    Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti: o    Peraturan Daerah (Perda) o    Peraturan Bupati (Perbup) o    Keputusan dan Instruksi Bupati o    dll •    Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah •    Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. •    Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum •    Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. •    Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah •    Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam: o    Penyusunan program o    Penyusunan anggaran o    Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum •    Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah •    Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. •    Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional •    JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.  

TINGKAT KEBERLANJUTAN INOVASI JDIH KABUPATEN MIMIKA Inovasi JDIH Kabupaten Mimika dirancang untuk dapat terus berlanjut dan berkembang melalui beberapa aspek keberlanjutan, yaitu: 1. Aspek Regulasi o Didukung dengan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Mimika tentang JDIH dan Surat Keputusan Bupati mengenai Tim Pengelola JDIH. o  Adanya regulasi internal yang memastikan pengelolaan JDIH menjadi bagian dari tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika. 2. Aspek Kelembagaan o SOP JDIH telah ditetapkan melalui SK Bupati. o Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyerahkan produk hukum dan data yang relevan untuk diunggah pada aplikasi JDIH. o Dukungan kelembagaan ditunjukkan melalui komitmen pimpinan daerah, koordinasi lintas-OPD, serta dukungan JDIHN Pusat. 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) o Pengelola JDIH secara rutin mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan studi banding guna meningkatkan kompetensi. o Kegiatan penguatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan agar tidak bergantung pada individu tertentu. 4. Aspek Anggaran o Telah dialokasikan anggaran rutin dalam APBD Kabupaten Mimika untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi JDIH. o Ke depan akan dilakukan optimalisasi kerja sama dengan OPD terkait untuk efisiensi pendanaan. 5. Aspek Teknologi dan Inovasi o Aplikasi JDIH Mimika dikelola secara berkesinambungan dengan dukungan server, domain, dan sistem keamanan data. o Dilakukan pemutakhiran aplikasi secara berkala, termasuk pengembangan integrasi dengan media sosial (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter) untuk memperluas jangkauan informasi hukum. 6. Pengembangan Website JDIH Dilakukan pengembangan website JDIH Kabupaten Mimika dengan pembaruan tampilan serta penambahan fitur “Peta Hukum”, yaitu fitur yang menampilkan posisi atau status minut usulan peraturan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), apakah masih berada pada tahap Sekretaris Daerah atau telah diteruskan kepada Bupati. 7. Produk Hukum Berbasis Barcode Mengeluarkan produk hukum berbasis barcode guna memudahkan autentikasi, akses, dan distribusi dokumen hukum secara cepat, akurat, dan efisien. 8. Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika (JDIH KARAKA) Membangun aplikasi JDIH Kabupaten Mimika yang dapat diakses melalui Playstore dengan nama “JDIH KARAKA”, yang memiliki makna khusus: • “KARAKA” merupakan singkatan dari Mimi KA Rum Ah Kit A, sekaligus jargon resmi Bupati Mimika, Johannes Rettob. •  “Karaka” juga merupakan nama salah satu pulau di Kabupaten Mimika yang dihuni oleh masyarakat asli Mimika. • Selain itu, dalam bahasa lokal “Karaka” berarti kepiting, yang merupakan salah satu komoditas unggulan daerah. 9. Lagu Mars JDIH Kabupaten Mimika Menciptakan Mars JDIH Kabupaten Mimika dengan judul “JDIH Mimika Traa Kosong” sebagai sarana sosialisasi, motivasi, dan penguatan identitas kelembagaan JDIH Kabupaten Mimika. 10. Aspek Partisipasi dan Pemanfaatan o Dilakukan sosialisasi rutin ke OPD, masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi agar JDIH digunakan sebagai sumber informasi hukum resmi. o Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan JDIH menjadi indikator penting keberlanjutan dapat dilihat dari jumlah pengunjung web. 11. Aspek Monitoring dan Evaluasi o Pengelola JDIH melakukan evaluasi rutin tahunan bersama JDIHN Pusat untuk mengukur kinerja, kendala, dan solusi perbaikan. o  Laporan kegiatan dan capaian JDIH dilaporkan secara berkala kepada Bupati Mimika. Kesimpulan Dengan dukungan regulasi, kelembagaan, SDM, anggaran, teknologi, serta partisipasi masyarakat, inovasi JDIH Kabupaten Mimika memiliki tingkat keberlanjutan yang kuat. Ke depan, inovasi ini diproyeksikan menjadi sarana utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Mimika.  

Sektor peternakan memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi peternak di Indonesia adalah tingginya biaya pakan.Selama ini sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada produk impor seperti jagung, bungkil kedelai, maupun premiks, sehingga harganya sangat fluktuatif dan rentan terhadap kondisi global. Ketergantungan terhadap pakan pabrikan atau impor menyebabkan para peternak kecil kesulitan untuk bersaing dan meningkatkan produktivitas. Kondisi ini semakin diperburuk ketika terjadi kenaikan harga bahan baku dunia, distribusi yang terganggu, atau melemahnya nilai tukar rupiah. Akibatnya, biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil ternak tidak selalu sebanding, sehingga menekan keuntungan peternak. Oleh karena itu, hadirnya inovasi pembuatan pakan lokal menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Inovasi ini tidak hanya bertujuan menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kemandirian peternak dengan tidak mengambil lagi pakan dari sisa-sisa sampah rumah tangga, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan tercipta pakan berkualitas, murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan, sehingga keberlanjutan usaha peternakan dapat lebih terjamin.

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg               dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE         GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier   Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Penimbangan 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Vitamin Pignox Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi 

Inovasi Spanggal Daging Kas Mimika Merupakan Inovasi  pembuatan pakan lokal yang di gagas langsung oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika dengan menggunakan bahan baku lokal dan campuran yang sudah teruji menghasilkan pakan bernutrisi tinggi untuk ternak babi serta lebih ekonomis dibanding pakan pabrik

Riset Dasar dan Formulasi Bahan baku lokal sudah diidentifikasi, kandungan nutrisi diteliti, dan formula pakan diuji di laboratorium maupun lapangan. Ekonomis Biaya produksi pakan lebih murah dibandingkan pakan pabrikan. Mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. Ketersediaan Bahan baku berasal dari potensi daerah (limbah pertanian, agroindustri, tanaman lokal), sehingga lebih mudah diperoleh sepanjang tahun. Nutrisi Terjaga Melalui pengolahan fermentasi atau pencampuran tepat, kandungan protein, serat, dan energi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Ramah Lingkungan Mengurangi limbah organik yang mencemari lingkungan dengan cara mengolahnya menjadi produk bermanfaat. Kemandirian Peternak Peternak tidak lagi terlalu bergantung pada harga pasar global, melainkan bisa memproduksi sendiri. Fleksibilitas & Adaptif Formula bisa disesuaikan dengan jenis ternak (unggas, ruminansia, ikan) dan kondisi bahan di lapangan. Pemberdayaan Lokal Membuka peluang usaha baru bagi UMKM desa dalam produksi pakan, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

-

Bagi Peternak Menekan biaya produksi karena pakan lebih murah. Mengurangi ketergantungan pada pakan impor/pabrikan. Memberi fleksibilitas dalam formulasi sesuai jenis ternak dan kondisi lapangan. Meningkatkan produktivitas ternak karena ketersediaan pakan lebih terjamin. Bagi Lingkungan Mengurangi limbah pertanian dan agroindustri dengan mengolahnya menjadi pakan bernilai guna. Mendukung konsep zero waste dan ekonomi sirkular. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah organik. Bagi Ekonomi Daerah Membuka peluang usaha baru di bidang produksi dan distribusi pakan lokal. Memberdayakan UMKM dan kelompok peternak Mengurangi ketergantungan pada bahan impor Bagi Ketahanan Pangan Nasional Menjamin ketersediaan protein hewani dengan mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Membantu menjaga stabilitas harga produk ternak di pasaran. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi potensi lokal.

Inovasi pakan saat ini telah masuk pada tahap penelitian SILAPATI ( Sistem Informasi Laboratorium Pakan Ternak Indonesia) yang apabila pakan sudah memenuhi standar dan teruji secara kualitas bahan dasarnya maka akan diterbitkan Sertifikat Pakan dan kemudian sudah bisa dipasarkan secara luas. Fungsi Sertifikat SILAPATI Jaminan mutu → memastikan pakan memenuhi standar gizi dan keamanan. Legalitas → bisa digunakan untuk kepentingan usaha, perdagangan, atau pengadaan pemerintah. Referensi formulasi → membantu peternak/produsen dalam menyusun komposisi pakan sesuai kebutuhan ternak. Pendukung kebijakan → menjadi data valid bagi pemerintah untuk memantau kualitas pakan di lapangan.

kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, menyerang saraf tepi, kulit, mata, dan saluran pernapasan. Kusta bersifat menular melalui droplet dari hidung atau mulut penderita, meskipun penularannya membutuhkan kontak langsung dan jangka panjang dengan penderita yang tidak diobati. Penyakit ini juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi karena stigma negatif yang melekat pada penderitanya, yang menyebabkan pengucilan dan diskriminasi. Penyebab dan Penularan Penyebab: Kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae Penularan: Penularan terjadi melalui percikan ludah atau droplet dari hidung atau mulut penderita yang tidak diobati, terutama saat batuk atau bersin Dampak dan Gejala Dampak Medis:  Kuman ini pertama kali menyerang saraf tepi, yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan kulit, mata, saluran pernapasan bagian atas, dan jaringan tubuh lainnya Dampak Sosial:  Kusta sering kali menyebabkan masalah sosial seperti stigma dan pengucilan terhadap penderitanya, yang dapat mengarah pada depresi dan isolasi sosia Gejala:  Penyakit ini dapat ditandai dengan munculnya lesi atau noda di kulit, rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki

menemukan kasus kusta sedini mungkin di Distrik Mimika Barat Jauh menekan angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Dengan menemukan kasus kusta sedini mungkin dan mencegah komplikasi serta penyebaran penyakit, Deteksi Dini memungkinkan pengobatan yang lebih cepat dan efektif, mengurangi risiko kecacatan dan stigma sosial, serta memutus rantai penularan

terwujudnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh Berkurangnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh  Dengan mendeteksi kusta sejak dini, pengobatan dapat segera dimulai, yang dapat mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi lebih lanjut, seperti kerusakan saraf dan kecacatan fisik, mengurangi risiko kecacatan, mencegah penularan dan menghilangkan stigma di masyarakat.

I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penyakit Kusta 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kusta II. PERMASALAHAN Masalah Makro Penyakit Kusta, juga dikenal sebagai lepra, adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan saluran pernapasan atas. Meskipun kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf dan jaringan tubuh lainnya jika tidak diobati, penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat.  Menurut WHO, kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yang terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Kusta dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, sehingga dapat menimbulkan kecacatan jika tidak ditangani dengan tepat. WHO mengklasifikasikan kusta menjadi dua tipe berdasarkan jumlah lesi kulit, yaitu pausibasiler (PB) dan multibasiler (MB) Penanggulangan penyakit kusta menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini, serta upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Kusta, meskipun bias diobati, masih menyebabkan stigma di masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup penderita.  Penanggulangan kusta melibatkan upaya medis, sosial, dan psikologis untuk mengurangi angka kejadian, mencegah cacat, dan mendukung penderita dalam menjalani hidup.  Masalah Mikro Wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu berada di Distrik Mimika Barat Jauh. Distrik Mimika Barat Jauh merupakan distrik terluar, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Mimika, Provinisi Papua Tengah, dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jaraknya dari ibukota Kabupaten, sekitar 250km, yang dapat diakses dengan penerbangan perintis maupun melalui perahu via laut.  Kondisi geografis ini menimbulkan berbagai keterbatasan dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Permasalahan terkait Penyakit Kusta di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu: lambatnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh meningkatnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kurangnya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh III. ISU STRATEGIS Isu Global Kusta masih ditemukan di beberapa negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara dengan jumlah kasus tertinggi termasuk India, Indonesia, Brasil, dan beberapa negara Afrika. Kusta seringkali dikaitkan dengan stigma sosial dan diskriminasi, sehingga penderita merasa terisolasi dan enggan mencari pengobatan. Hal ini memperburuk penanganan dan kontrol penyakit. WHO menetapkan target eliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Program global yang fokus pada deteksi dini, pengobatan lengkap, dan pengurangan stigma. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG’s) 3.3 yaitu penurunan 90% jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap penyakit-penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria, dan penyakit tropis terabaikan yaitu Kusta dan Filariasis.  Isu Nasional 1. Pentingnya Pengetahuan: Penting untuk memahami bahwa kusta adalah penyakit yang bias diobati, tidak menular dengan mudah, dan tidak menyebabkan kecacatan yang parah jika diobati secara dini. 2. Upaya Medis: Pengobatan kusta melibatkan pemberian obat-obatan yang efektif untuk membunuh bakteri penyebab kusta (Mycobacterium leprae). Obat-obatan ini, yang dikenal sebagai multidrug therapy (MDT), telah berhasil mengurangi angka kejadian kusta secara signifikan. 3. Upaya Sosial dan Psikologis: Penyakit kusta sering kali menyebabkan  stigma di masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penderita. Upaya untuk mengatasi stigma ini, misalnya melalui kampanye edukasi dan dukungan emosional, sangat penting. 4. Upaya Pencegahan: Pencegahan kusta melibatkan upaya untuk menghindari kontak dekat jangka panjang dengan penderita kusta yang belum diobati, serta menjaga kebersihan lingkungan.  Target Eliminasi Kusta untuk tingkat provinsi yaitu pada tahun 2019, dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2024. IUntuk tahun 2024- 2030 dilakukan upaya untuk menurunkan angka prevalensi Kusta tingkat nasional sampai kurang dari 0,05 per 10.000 penduduk. Indikator pencapaian target Eliminasi Kusta berupa angka prevalensi

metode jemput bola ke lokasi rumah penderita kusta untuk Deteksi Dini sebaran penyakit Kusta sesuai dengan kondisi geografis di wilayah pesisir Barat Mimika, dimana akses masyarakat ke layanan di Puskesmas terkendala terbatasnya sarana transportasi air dari kampung-kampung ke ibukota distrik (lokasi Puskesmas) pendekatan secara kekeluargaan meningkatkan dukungan emosional bagi masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat tradisional yang terbatas aksesnya kepada edukasi kesehatan dan sanitasi lingkungan

Peningkatan yang diupayakan dalam DEDIPEKU adalah Metode Di GITALISASI.   hal ini penting karena sangat mempermudah petugas dalam mengambil data responden dan pengawasan respon  agar pelayanan publik yang dilakukan dapat maksimal, serta memiliki rekam digitalyang baik.

-

Manfaat Inovasi DEDIPEKU ( Deteksi Dini dan Pecegahan Penyakit Kusta): Umum Sebagai Bahan Informasi atau edukasi ( Promotif) guna Pencegahan ( Preventif) Penyakit Kusta dan Percepatan Penyembuhan Penyakit Kusta( Kuratif) Khusus : Sebagai Motivasi Baru bagi Nakes dalam menjalankan kegiatan DEDIPEKU ( Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta)

Dedipeku merupakan inovasi yang tingkat kerberlanjutannya akan TERUS BERLANGSUNG, hingga masyarakat di daerah wilayah kerja BLUD  Puskesmas Potowaiburu di distrik mimika barat jauh terhindar dari penyakit kusta.

PERMASALAHAN 1. MAKRO Adapun permasalahan bidang kesehatan di kabupaten Mimika setelah kami identifikasi adalah sebagai berikut : a. Akses layanan kesehatan yang belum merata: 1) Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, dengan sebagian besar puskesmas dan rumah sakit terpusat di kota Timika, sedangkan di daerah pedalaman masih minim akses layanan kesehatan. 2) Kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan spesialis, di beberapa daerah. 3)Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau layanan kesehatan. b. Tingginya angka penyakit menular: 1)Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): ISPA masih menjadi salah satu penyakit terbanyak di Mimika, terutama pada anak-anak. 2)Tuberkulosis (TB): Angka kejadian TB di Mimika masih cukup tinggi, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama di daerah ini. 3)Malaria: Malaria masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah di Mimika, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. 4)HIV/ AIDS: Angka prevalensi HIV/AIDS di Mimika tergolong tinggi, dan menjadi salah satu fokus utama dalam penanggulangan penyakit menular di daerah ini. c. Masalah kesehatan terkait gizi: 1)Stunting: Prevalensi stunting di Mimika masih cukup tinggi, terutama pada anak balita di daerah pedalaman. 2)Kurang gizi: Kekurangan gizi pada anak-anak masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Mimika. d. Masalah kesehatan lingkungan: 1)Aksesair bersih dan sanitasi yang belum memadai: Hal ini menyebabkan tingginya angka penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, seperti diare dan penyakit cacingan. 2)Lingkunganyang tercemar: Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan dan kanker. 2. MIKRO Adapun permasalahan bidang kesehatan di Puskesmas Timika setelah kami identifikasi yang merupakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM Esensial) adalah sebagai berikut : a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan belum sesuai harapan (51.8%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum sesuai harapan (51.8%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB belum sesuai harapan (21.5%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat belum sesuai harapan (39.0%) e.Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular belum sesuai harapan (64.2%)   ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga dengan fokus pada “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada semua usia”. a. Mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. b. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. c. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta memerangi hepatitis, penyakit menular seksual, dan penyakit menular lainnya. d. Mengurangi dengan separuh jumlah kematian akibat penyakit tidak menular kronis pada tahun 2030, e. Memastikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, informasi dan edukasi, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman dan efektif. f.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses yang adil ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas, obat-obatan dan produk kesehatan yang aman, efektif, terjangkau, dan berkualitas, dan tenaga kesehatan yang terampil. 2. ISU NASIONAL a. Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan: Masih ada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah terpencil kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. b. Akses Pelayanan Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan masih belum merata. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau dan minim fasilitas kesehatan. Masalah infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, turut mempengaruhi akses ini. c. Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan: Pembiayaan kesehatan yang terbatas menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Meskipun ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ada tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan dana. d. Penyakit Menular dan Tidak Menular: Penyakit menular seperti tuberculosis, malaria, dan HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan utama. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga meningkat dan memerlukan perhatian serius. e. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Masih ada keluhan terkait kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang ramah, dan ketersediaan obat yang terbatas. 3. ISU LOKAL : Kabupaten ini juga menghadapi masalah kesehatan spesifik, seperti malaria yang masih cukup tinggi, serta masalah kesehatan masyarakat lainnya seperti gizi kurang dan penyakit menular.

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat

Masyarakat menjadi mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga Menurunnya angka kesakitan di masyarakat

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Undang-Undang No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes No. 39 Tahun 2016 Tentang PIS-PK Kepmenkes No. 279 Tahun 20016 tentang Perkesmas   METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Adanya Inovasi Setelah diidentifikasi data capaian Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut; a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan belum sesuai harapan (86.1%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan belum sesuai harapan (108.1%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB belum sesuai harapan (60.1%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat belum sesuai harapan (63.5%) e. Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular belum sesuai harapan (70.6%) 2. Setelah Adanya Inovasi Setelah adanya inovasi dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagai berikut : a. Capaian Pelayanan Promosi Kesehatan meningkat menjadi (97.91%) b. Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan meningkat menjadi (93.80%) c. Capaian Pelayanan KIA-KB meningkat menjadi (68.26%) d. Capaian Pelayanan Gizi Masyarakat meningkat menjadi (57.26%) e. Capaian Pelayanan Pengandalian dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular meningkat menjadi (72.40%)   CARA KERJA INOVASI Alur inovasi ini dimulai dari pembentukan Tim Pendataan PIS-PK kemudian melakukan pertemuan lintas sektor untuk mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan pendataan PIS-PK, Capaian Kinerja Program dan jadwal kunjungan keluarga sehat. Setelah itu Tim melakukan pendataan keluarga sehat, jika ditemukan masalah saat melakukanpendataanintervensi awal kepada keluarga meliputi pendataan keluarga dan status kesehatan keluarga melalui 12 indikator PIS-PK, kemudian hasilnya diinputkan kedalam Aplikasi Keluarga Sehat, selanjutnya dilakukan analisis data untuk menentukan masalah Kesehatan, setelah itu ditentukan intervensi secara berkelanjutan yang terintegrasi dengan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan pendekatan keluarga yang kemudian dipantau dalam aplikasi PIS-PK.

Merupakan layanan jemput bola dengan pendekatan keluarga ke rumah-rumah penerima manfaat.

Program ini mendekatkan dan meningkatkan akses layanan kesehatan kepada Masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Timika.

-

Inovasi LINDA memberikan manfaat bagi 203 warga layanan Puskesmas Timika dalam yang menerima pelayanan pada semua siklus kehidupan pada bayi/balita, ibu hamil, remaja, dewasa dan lansia di wilayah kerja BLUD Puskesmas Timika.

Inovasi LINDA dapat dikembangkan dengan melakukan integrasi pelayanan primer (ILP) yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup (bayi/balita, remaja, ibu hamil, lansia) sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat. Selain itu saat ini inovasi LINDA telah diintegrasikan dengan layanan LINDA digital yang tahun ini dalam pengembangan. Dengan pembaharuan ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan praktis.

 LATAR BELAKANG Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Menurut data Global Tuberculosis Report WHO, Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, bersama India dan China. Pada tahun-tahun terakhir, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai lebih dari 900.000 per tahun, namun hanya sekitar 70–75% kasus yang berhasil ditemukan dan diobati. Hal ini menunjukkan masih adanya missing cases yang cukup besar dan menjadi tantangan serius dalam upaya eliminasi TBC tahun 2030. Salah satu penyebab rendahnya angka penemuan kasus adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, stigma terhadap penderita TBC, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai gejala dan penularan penyakit ini. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan sistem pelaporan juga memperlambat respons terhadap penyebaran TBC, terutama di daerah terpencil dan padat penduduk. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan inovasi gerak cepat (rapid response) dalam menemukan dan memberantas TBC secara lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Inovasi ini meliputi pendekatan aktif seperti active case finding, penggunaan alat deteksi TBC berbasis digital, serta pemberdayaan masyarakat melalui kader TBC dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan ini juga mendorong pemanfaatan data real-time untuk pemetaan kasus dan intervensi dini. Dengan adanya inovasi gerak cepat ini, diharapkan angka penemuan kasus TBC dapat meningkat secara signifikan, pengobatan dapat dilakukan lebih dini, dan penularan di komunitas dapat ditekan. Upaya ini sejalan dengan target nasional dan global dalam rangka eliminasi TBC pada tahun 2030, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung: meningkatkan cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan  kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya meningkatkan penggunaan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat  

Meningkatnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya kepatuhan pengobatan TB hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat  

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Permenkes RI No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN Masalah Makro Indonesia adalah salah satu dari 10 negara dengan beban Tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia, bersama India dan China. Estimasi WHO (2024): Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dalam jumlah kasus TB. Tingginya beban TB menunjukkan bahwa penularan masih berlangsung luas, terutama di lingkungan padat dan miskin. Kematian akibat TB sering terjadi karena diagnosis terlambat atau pengobatan tidak tuntas. TB banyak menyerang kelompok usia produktif (15–55 tahun), sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas kerja. Pasien TB sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, hingga kehilangan pekerjaan. TB memperburuk lingkaran kemiskinan: orang miskin lebih rentan terkena TB, dan TB memperburuk kemiskinan. Meningkatnya kasus TB resistan terhadap obat (MDR-TB) menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Penanganan TB yang Resisten Obat (TB RO) lebih rumit, lebih mahal, dan membutuhkan pengobatan yang lebih lama (hingga 18–24 bulan). Dan tidak semua Puskesmas memiliki kemampuan diagnosis atau terapi TB RO. Meskipun obat TB gratis, masih ada biaya tidak langsung yang tinggi (transportasi, makanan, kehilangan pendapatan). Banyak kasus TB yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan ("missing cases"). Beberapa pasien berobat ke fasilitas swasta atau alternatif, yang tidak melaporkan kasus ke sistem nasional (SITB). Pengetahuan masyarakat tentang TB, cara penularan, dan pentingnya pengobatan tuntas masih rendah. Stigma terhadap penderita TB membuat orang enggan memeriksakan diri atau mengungkap status kesehatannya.   Masalah Mikro Rendahnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Rendahnya kepatuhan pengobatan TB  hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya 3. Belum optimalnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat 3. ISU STRATEGIS Isu Global 1. Tingginya Beban TB Global 10,6 juta kasus TB baru terjadi di seluruh dunia pada tahun 2022 (WHO Global TB Report 2023). 1,3 juta kematian per tahun akibat TB, menjadikannya penyakit infeksi mematikan nomor satu hingga kini. TB paling banyak terjadi di 30 negara dengan beban tinggi, termasuk India, Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Pakistan. 2. Cakupan Deteksi dan Pengobatan Masih Rendah Hampir 4 juta orang dengan TB belum terdiagnosis atau tidak dilaporkan setiap tahunnya (missing cases). Banyak pasien TB di negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas atau terdiagnosis terlambat. 3. Keterbatasan Akses Terhadap Obat dan Vaksin Belum tersedia vaksin TB yang efektif untuk orang dewasa. Vaksin BCG hanya efektif pada anak-anak dan tidak mencegah TB paru pada orang dewasa. Penelitian dan pengembangan vaksin baru masih terbatas dan lambat karena kurangnya investasi. 4. Pendanaan Global Masih Kurang WHO memperkirakan kebutuhan dana global untuk eliminasi TB sekitar US$ 13 miliar per tahun, tapi yang tersedia hanya sekitar US$ 5,8 miliar (2022). Kesenjangan dana memperlambat implementasi program skrining, terapi, edukasi, dan inovasi. 5. Kesenjangan Layanan Kesehatan Antar Negara Akses ke layanan diagnosis dan pengobatan TB sangat tidak merata antara negara maju dan berkembang. Infrastruktur kesehatan yang lemah, terutama di wilayah konflik dan daerah terpencil, menjadi penghalang utama.   Isu Nasional 1.Mempercepat Penemuan Kasus TBC Meningkatkan deteksi dini melalui skrining aktif (active case finding). Mencapai kelompok berisiko tinggi yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional. 2.Meningkatkan Cakupan dan Kepatuhan Pengobatan Menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan lengkap dan tuntas. Mengurangi angka putus berobat dan mencegah resistensi obat. 3.Menggunakan Teknologi dan Data untuk Respons Cepat Memanfaatkan aplikasi pelaporan, alat diagnosis cepat dan sistem pemantauan digital. 4.Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong kerja sama antara Puskesmas, Rumah Sakit, komunitas, dan untuk Pendekatan terpadu. 5.Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian akibat TBC Melalui intervensi yang cepat dan tepat sasaran, beban penyakit dapat ditekan secara signifikan. 6.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan kampanye komunikasi yang inovatif untuk mengurangi stigma dan mendorong masyarakat aktif memeriksakan diri.   Isu Lokal 1. Beban Kasus TB yang Tinggi dan Tertinggi Kedua Setelah Malaria TB menjadi penyakit menular nomor dua tertinggi di Mimika setelah malaria, dengan 2.137 kasus baru yang teridentifikasi antara Januari–September 2024—sementara target yang seharusnya dicapai mencapai 3.181 kasus Ini menunjukkan tantangan besar dalam mendeteksi dan memenuhi target penanganan TB. 2. Tantangan dalam Mencapai Kesembuhan Pasien Dinas Kesehatan Mimika menekankan bahwa penemuan kasus saja tidak cukup, tantangan utama adalah memastikan semua pasien TB diobati hingga sembuh agar bisa berfungsi normal kembali. Keberhasilan pengobatan di Mimika masih rendah, sekitar 75%, di bawah target nasional ≥ 85 – 90%. 3. Kurangnya Kesadaran dan Peran Layanan Primer Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi kendala signifikan, termasuk kurangnya inisiatif untuk memeriksakan diri meski tidak merasa sakit. Untuk mengatasinya, Dinkes Mimika mendorong peningkatan layanan kesehatan primer (Posyandu, Poskesdes) dengan pendekatan "Integrasi Layanan Primer (ILP)" agar pemeriksaan dapat diakses lebih mudah 4. Kolaborasi Multi-sektor dan Program Mitigasi TB PT Freeport Indonesia (PTFI) telah aktif terlibat melalui program TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) sejak 1996. Mereka mendirikan Klinik TB dan kini sudah diserahkan kepada Pemkab Mimika. Pada 2023, terdapat 7.184 kunjungan pasien ke klinik, serta 961 kunjungan VCT (TB). 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”, Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat maupun Yang telah diskrining menurun. Hal ini disebabkan menurut Pasien pergi ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat tidak nyaman, buang-buang biaya transportasi sehingga mereka memilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi agar uangnya dapat digunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga. Wilayah kerja Puskesmas masih kental dengan adat istiadat sehingga penyakit ini kerap dianggap sebagai hasil guna-guna (ilmu hitam) sehingga mereka cenderung berobat ke dukun atau tua-tua adat. Akibatnya deteksi dini pasien melalui skrining di Puskesmas menjadi rendah, yaitu pada awal tahun 2024 hanya 8 pasien yang diskrining dan dilaporkan ke SITB. Sesudah Penerapan Inovasi  Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”  Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan terapi minum obat program karena obat langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi dalam proses terapi. Pasien tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk berkunjung ke Puskesmas. Selain itu selama kunjungan rumah pasien dan keluarga juga diberikan edukasi sehingga dapat merubah pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengobatan Penyakit Tuberkolosis. Dengan inovasi GERCEP ini, pada akhir tahun 2024 jumlah skrining yang telah dilakukan meningkat menjadi 277 orang dan telah dilaporkan ke SITB untuk penanganan lebih lanjut. Hasil ini merupakan upaya bersama lintas sektor di BLUD Puskesmas Mapurujaya. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.   Keunggulan dari Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) antara lain: 1.Penemuan Kasus Lebih Dini   Dengan gerak cepat, penderita TB dapat ditemukan sejak awal sehingga penularannya ke orang lain bisa dicegah. 2.Mencegah Penularan Lebih Luas Semakin cepat TB ditemukan dan diobati, semakin kecil kemungkinan penyakit ini menyebar ke orang lain di lingkungan sekitar. 3.Meningkatkan Kesembuhan Pasien Penanganan dini memungkinkan pasien untuk segera mendapat pengobatan yang tepat, yang meningkatkan peluang sembuh total. 4.Mengurangi Angka Kematian Akibat TB Deteksi dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian akibat TB, terutama bagi pasien dengan kekebalan tubuh lemah. 5.Efisiensi Biaya Kesehatan Penanganan TB pada tahap awal cenderung lebih murah dan lebih singkat dibanding pengobatan pada stadium lanjut atau kasus TB resisten obat. 6.Mendukung Target Eliminasi TB Upaya Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) membantu pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional dan global sesuai rencana WHO. 7.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) sering disertai dengan edukasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan TB. 6. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan kegiatan Menskrining semua kunjungan baik dalam gedung dan luar gedung Mengunjungi Paien TB Yang telah terdiagnosa tb dan tercatat dalam data pasien TB BLUD Puskesmas Mapurujaya Mendeteksi  Kontak erat  dan kontak serumah  dengan pasien TB, Apabila ada yang bergejala TB, Maka dilakukan pengambilan dahak untuk pemeriksaan dahak TCM Kunjungan dilakukan minimal 1x selama peridode pengobatan untuk memastika anggota  keluarga  terskrinng  Mengawasi  dan memantau pasien positif TB minum obat dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu langsung mengantarkan obat ke pasien yang susah menjangkau layanan kesehatan seperti di daerah Pomako dengan sistem door to door dengan tujuan mendekatkan pelayanan agar tesentuh ke masyarakat  Berkerjasama dengan kader untuk memantau perkembangan tiap harinya serta sebagai penyambung informasi dan edukasi bagi pasien dan keluarga pasien.  

 KEBAHARUAN  Lebih cepat menemukan kasus, melalui skrining aktif di rumah, dan Puskesmas. Pengobatan lebih tertata, dengan pengawasan Minum obat Oleh Lintas Sektor. Partisipasi masyarakat lebih tinggi, lewat kampung dan edukasi komunitas. Efisiensi biaya & capaian kesehatan, melalui insentif berbasis hasil (BPJS) dan teknologi yang menekan biaya operasional.

Keunggulan dari Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) antara lain: 1.Penemuan Kasus Lebih Dini   Dengan gerak cepat, penderita TB dapat ditemukan sejak awal sehingga penularannya ke orang lain bisa dicegah. 2.Mencegah Penularan Lebih Luas Semakin cepat TB ditemukan dan diobati, semakin kecil kemungkinan penyakit ini menyebar ke orang lain di lingkungan sekitar. 3.Meningkatkan Kesembuhan Pasien Penanganan dini memungkinkan pasien untuk segera mendapat pengobatan yang tepat, yang meningkatkan peluang sembuh total. 4.Mengurangi Angka Kematian Akibat TB Deteksi dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius atau kematian akibat TB, terutama bagi pasien dengan kekebalan tubuh lemah. 5.Efisiensi Biaya Kesehatan Penanganan TB pada tahap awal cenderung lebih murah dan lebih singkat dibanding pengobatan pada stadium lanjut atau kasus TB resisten obat. 6.Mendukung Target Eliminasi TB Upaya Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) membantu pemerintah mencapai target eliminasi TB nasional dan global sesuai rencana WHO. 7.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkulosis (TB) sering disertai dengan edukasi, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan TB.  

-

Meningkatnya cakupan deteksi dini kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya kepatuhan pengobatan TB hingga tuntas di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya Meningkatnya penggunaan Teknologi dan Data untuk Respon Cepat

Tingkat Keberlajutan Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB )  BLUD Puskesmas Mapurujaya yaitu :  PROGARAM KEGIATAN OUTPUT TINDAKAN Tingkat Konseptual Identifikasi hambatan utama dalam penemuan dan pemberantasan TB (misalnya, keterlambatan diagnosis, dan stigma,)   Ide inovatif seperti skrining berbasis AI, tes cepat TB, pelacakan digital kasus TB, atau layanan TB mobile.   Brainstorming lintas sektor (dinas kesehatan, komunitas, teknologi, akademisi).   Tingkat Perencanaan Strategis Rencana Pengembangan inovasi berbasis data epidemiologi dan kebutuhan lokal.   Dokumen strategi inovasi TB (roadmap 1–5 tahun).Integrasi sistem pencatatan elektronik dengan aplikasi surveilans TB. Tingkat Pengembangan & Uji Coba (Pilot Project)Pengembangan prototipe inovasi dan uji coba terbatas di wilayah tertentu.   Laporan hasil pilot (efektivitas, efisiensi, penerimaan masyarakat).Tes TB cepat berbasis mobile unit di daerah padat penduduk. Tingkat Implementasi Luas Replikasi dan perluasan inovasi ke wilayah lain dengan penyesuaian lokal.Implementasi sistematis dengan dukungan regulasi dan pembiayaan.Penerapan aplikasi digital pelacakan pasien TB di seluruh Kampung kota   Tingkat Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Monitoring dan evaluasi hasil implementasi, termasuk dampak pada penurunan kasus TB.   Laporan evaluasi, rekomendasi peningkatan inovasi.Penyesuaian metode skrining berbasis hasil evaluasi dan feedback masyarakat. ( door to door)  

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan sosial yang kuat. Di berbagai daerah, kopi hadir sebagai identitas lokal yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satu potensi yang belum sepenuhnya tergali adalah kopi asli Mimika, Papua, yang memiliki cita rasa khas dan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika  melalui Amuro Kopi (Amugme - Kamoro) lahir dengan semangat untuk mengangkat kekayaan Intelektual lokal Timika melalui produk kopi yang berasal dari tanah Mimika. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menghadirkan minuman berkualitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kopi Mimika ke pasar yang lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi, antara lain: Kopi dari Mimika masih kalah populer dibandingkan kopi dari daerah lain seperti Gayo, Toraja, atau Flores. Akibatnya, brand lokal seperti Amuro Kopi harus berjuang lebih keras untuk memperkenalkan potensi kopi Timika. Kehadiran merek-merek kopi besar dengan strategi pemasaran masif membuat kopi lokal sulit menembus pasar yang lebih luas jika tidak memiliki diferensiasi yang kuat. Banyak masyarakat di Timika lebih memilih produk kopi dari luar karena kurangnya promosi tentang cita rasa khas kopi daerah sendiri. Petani kopi Mimika masih menghadapi kendala dalam hal teknik budidaya, pascapanen, serta akses distribusi, sehingga kualitas dan kuantitas kopi belum konsisten. Amuro Kopi berpotensi menjadi ikon kopi Timika, namun masih perlu strategi pemasaran yang mampu menekankan identitas lokal, sehingga masyarakat merasa bangga dengan produk daerahnya sendiri. Dengan melihat kondisi tersebut dan melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika Amuro Kopi  hadir ditengah masyarakat mimika dan memiliki tantangan sekaligus peluang besar. Tantangan berupa rendahnya popularitas kopi Mimika dibandingkan daerah lain, sementara peluang terletak pada potensi besar untuk mengembangkan kopi sebagai identitas khas Timika. Jika dikelola dengan strategi tepat, Amuro Kopi tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan bisnis kopi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membawa nama kopi Mimika ke tingkat nasional bahkan internasional.

Tujuan yang dilaksananakan amuro kopi 1. Mempopulerkan kopi lokal bagi masyarakat di dalam dan di luar Kabupaten Mimika 2. Membangun produksi kopi asli Mimika, khususnya kopi robusta dan kopi arabica sehingga dapat dinikmati oleh pecinta kopi sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Mimika. 3. Meningkatkan produksi kopi robusta dan kopi arabica dengan cita rasa tertentu karena adanya perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi 4. Melaksanakan program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal 5. Meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan komunitas pencinta kopi

Manfaat yang di dapat dari amuro kopi adalah 1. Meningkatkan pendapatan petani melalui pembelian biji kopi dan memasarkannya kepada pasar yang lebih luas, mulai dari penikmat kopi Mimika sampai di luar Mimika 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal baik itu untuk petani kopi, pelayan dan barista 3. Melestarikan budaya minum kopi yang telah menjadi keseharian masyarakat di Papua 4. Mendukung program pemerintah untuk pengembangan sektor UMKK dan pendapatan petani 5. Meningkatkan citra daerah sebagai daerah penghasil kopi yang berkualitas

A. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 10 Tahun 2020 tentang Perberdayaan Petani Kopi   B. PERMASALAHAN : Makro Petani di Papua masih banyak masalah kompleks yang menghambat kemajuan mereka dan berakibat pada kesejahteraan hidup mereka. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi petani di Papua, Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan Petani untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Petani di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan. Banyak petani tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penanaman tanaman kopi, pemeliharaan hingga penanganan panen dan pasca panen. Mikro: Petani kopi tradisional merupakan masyarakat asli Papua yang membutuhkan pendampingan, mulai dari persiapan benih, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen. Kelompok tani mempunyai akses yang terbatas ke pasar untuk menjual dan mendistribusikan produk kopi mereka. dalam hal ini melalui Produk Kopi Amuro dengan binaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan (Pertanian) ingin mempopulerkan kopi lokal Timika  bagi para pencinta dan penikmat kopi di indonesia. disisi lain juga hal ini dapat berdampak bagi program pembangunan pertanian dalam Mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal yang ada ditimika. agar sektor pertanian memiliki citra sebagai daerah yang memiliki potensi kopi terbaik.   C. ISU STRATEGIS Global 1. Akes Pasar : Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kampung membantu petani untuk terhubung dengan pasar lokal dan internasional sehingga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang strategi pemasaran dan akses pasar melalui platform digital. 2. Kapasitas kelembagaan : Kelembagaan yang kuat di sektor kopi sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian dan pemasaran kopi yang berkelanjutan. Hal ini termasuk organisasi petani kopi, asosiasi perdagangan kopi, dan lembaga penelitian kopi. 3. Kualitas dan konsistensi Kualitas dan konsistensi kopi merupakan faktor penting dalam menarik pembeli dan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun, banyak petani kopi di negara berkembang masih kesulitan untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi dan konsisten. 4. Keberlanjutan : Mendorong petani kopi untuk menerapkan praktik budidaya kopi yang berkelanjutan, seperti budidaya organik dan agroforestri. Mendukung pengembangan teknologi pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan dan efisien. 5. Promosi dan Branding Mendukung partisipasi dalam pameran kopi dan festival kopi. Mendorong pengembangan kampanye pemasaran digital untuk kopi dan membantu petani kopi dalam mengembangkan cerita merek yang menarik dan otentik. Nasional 1. Produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara penghasil kopi lain. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya adopsi teknologi modern, praktik budidaya kopi yang belum optimal, dan hama penyakit tanaman kopi. 2. Akses terhadap modal dan infrastruktur, banyak petani kopi di Indonesia masih memiliki akses yang terbatas terhadap modal dan infrastruktur yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, serta menghambat akses mereka ke pasar. 3. Diversifikasi produk kopi mendorong pengembangan varietas kopi spesial dan kopi olahan seperti kopi bubuk, kopi kemasan, dan produk turunan kopi. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengolahan kopi spesial dan pengembangan produk turunan kopi. Mendorong promosi kopi spesial dan produk turunan kopi di pasar domestik dan internasional. 4. Keterampilan dan pengetahuan, perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang budidaya kopi modern, pengolahan pasca panen, pemasaran kopi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Lokal 1. Memperkenalkan salah satu produk unggulan lokal bidang pertanian khususnya pada salah satu tanaman perkebunan yaitu kopi 2. Peningkatan kualiatas petani lokal khusunya petani kopil yang ada di daerah pengunungan dan pesisir sehingga tanaman kopi dikembangkan lagi 3. Membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda karena kopi menjadi industri yang sedang berkembang saat ini   D. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum Petani hanya menaman tanpa ada pengolahan hasil : 1. Tidak tersedianya pengolahan hasil kopi yang sesuai standar 2. Belum tersedianya distributor tetap 3. Tidak adanya pendampingan teknis dan masih kurang akses pasar untuk menjual hasil kopi 4. Kurangnya hasil panen karena ketidakpahaman tentang cara menanam,merawat,panen serta pasca panen   B. Kondisi setelah ada pendampingan dan pengolahan hasil dengan adanya amuro kopi sebagai berikut 1. Adanya pendampingan teknis kepada pengolahan hasil dan pemasaran pada 20 kelompok tani dari berbagai distrik dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Mimika 2. Pembelian biji kopi yang telah dihasilkan petani, langsung dibeli di kebunnya, sehingga dapat meringankan biaya transportasi bagi petani 3. Biji kopi yang telah dibeli kemudian diolah dan dikemas di UPH (Unit Pengolahan Hasil) untuk dikemas dalam bentuk pouch baik dalam bentuk easy drip maupun kopi bubuk. 4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah membeli 800 kg biji kopi dari beberapa kelompok tani dan telah diolah dan dikemas dengan label Merk Kopi Amuro.    E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?) RANTAI PASOK PRODUK YANG JELAS Sebagai hasil dari inovasi ini, telah terbentuk mata rantai produksi dan pemasaran kopi robusta dan kopi arabica, yang diberi nama Kopi Amuro. Kopi Amuro merupakan produk kelompok tani binaan, sehingga mendapat pendampingann mulai dari pembibitan, perawatan hingga panen dan pasca panen, demi mendapatkan biji kopi dengan kualitas yang baik. Pengolahan pasca panen sampai dengan pengemasan biji kopi robusta dan arabika dilakukan pada tempat pengolahan kopi di Balai Benih Unggul (BBU) sebagai tempat pertama pengolahan dan setelah melalui proses packing, produk kopi siap untuk  dipasarkan. KUALITAS DAN CITA RASA TERJAMIN  Kopi Amuro memiliki ciri khas kopi arabica rasa coklat lebih dominin dan kopi ribusta lebih rasa buah-buahan sekitarnya. Kopi Amuro ditanam dan diolah tanpa pupuk kimia dan bahan kimia lainnya, sehingga menghasilkan biji Kopi Organik. MEREK AMURO TELAH TERDAFTAR DI HAKI Kopi Amuro telah memiliki pengakuan HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI. AMURO merupakan singkatan dari Amugme Kamoro, yaitu nama 2 suku besar di Mimika, sehingga Kopi AMURO menjadi produk lokal kebanggan Mimika, sekaligus kebanggaan para petani Kopi Mimika. AMURO SEBAGAI SALAH SATU PERINTIS RUMAH KOPI  Pada akhirnya Kopi Amuro yang telah diolah dan dikemas kemudian dipasarkan melalui Cafe Amuro, yang merupakan bagian dari UMKM produk lokal Mimika. Cafe Amuro dan kopinya merupakan salah satu kedai kopi modern pertama di Mimika. Dengan menjamurnya bisnis kedai kopi di Mimika, Kopi Amuro menjadi salah satu kopi pilihan.   F. CARA KERJA INOVASI MELAKUKAN UJI CITA RASA SETIAP BIJI KOPI DARI MASING DESA SETIAP DISTRIK DI KABUPATEN MIMIKA  Berikut prosedur pembelian kopi dari petani sampai pemasarannya kopi Amuro : 1. Pencarian dan seleksi petani kopi terhadap petani kopi secara langsung dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan biji kopi 2. Pembelian biji kopi dari petani berupa gabah dan green bean dengan harga gabah kopi robusta Rp 50.000 dan green beaan Rp 60.000,- sedangkan kopi arabica gabah Rp 100.000.- dan green beaan yang harga berkisar Rp 130.000 sampai dengan Rp 150.000 per kg 3. Pengolahan dan pasca panen : petani kopi melakukan pengolahan pasca panen termasuk sortasi, fermentasi, pencucian dan pengeringan untuk memastikan kualitas pengolahan pasca panen yang optimal 4. Pengeringan biji kopi yang diangkut dari kebun kopi ke gudang penyimpanan di BBU 5. Sortasi : biji kopi menjalai proses qualiti kontrol untuk memastikan keseragaman 6. Penyaringan biji kopi : biji kopi disangarai dengan profil roasting like to medium, medium to dark 7. Pengemasan dan Pendistribusian dikemas dengan kemasan yang aman dan menarik 8. Pemasaran dan penjualan kopi dilakukan di cafe amuro dengan produk minuman siap saji dan kopi kemasan.  

Originalitas Berbasis kopi lokal Mimika Amuro Kopi menggunakan biji kopi asli yang ditanam di tanah Mimika, yang memiliki karakter rasa unik akibat kondisi geografis dan iklim khas Papua. Mengangkat identitas daerah Produk ini tidak sekadar menjual minuman kopi, tetapi membawa nilai budaya dan kebanggaan lokal, memperkenalkan kopi Mimika yang selama ini kurang terekspos. Dari petani lokal untuk masyarakat Proses produksi Amuro Kopi melibatkan petani lokal sehingga menciptakan rantai ekonomi yang langsung menguntungkan masyarakat Timika. Kebaharuan 1. Inovasi dalam branding kopi Mimika Amuro Kopi menghadirkan konsep baru dengan mengemas kopi asli Mimika menjadi brand modern yang bisa bersaing dengan franchise kopi besar. 2. Perpaduan lokal dan modern Tidak hanya menonjolkan cita rasa tradisional, tetapi juga menyesuaikan dengan tren gaya hidup anak muda seperti penyajian kopi susu kekinian, kemasan praktis, dan promosi digital. 3. Ikon ekonomi kreatif Timika Amuro Kopi menjadi pelopor yang menjadikan kopi Mimika sebagai produk unggulan daerah, sekaligus membangun narasi bahwa Papua, khususnya Timika, juga punya kopi berkualitas setara daerah lain di Indonesia.

Bagi Petani Lokal Meningkatkan nilai jual kopi Mimika melalui proses pengolahan dan branding yang lebih modern. Membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil panen petani. Bagi Perekonomian Daerah Menjadi produk unggulan khas Timika yang dapat meningkatkan daya tarik ekonomi kreatif. Membantu menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja baru di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran. Menambah kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui industri berbasis potensi lokal. Bagi Konsumen Memberikan pilihan kopi berkualitas yang asli dari Timika dengan rasa khas yang berbeda dari kopi daerah lain. Menumbuhkan kebanggaan masyarakat lokal untuk mengonsumsi produk daerah sendiri. Menyediakan variasi minuman yang sesuai dengan tren masa kini tanpa meninggalkan keaslian bahan baku. Bagi Identitas Budaya dan Promosi Daerah Mengangkat kopi Mimika sebagai simbol identitas lokal Papua, khususnya Timika. Menjadi media promosi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Menumbuhkan kesadaran masyarakat luas tentang potensi Timika sebagai daerah penghasil kopi berkualitas. Bagi Inovasi dan Keberlanjutan Memberikan contoh inovasi produk lokal yang memadukan tradisi dan modernitas. Mendorong munculnya inovasi lain berbasis kearifan lokal. Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat melalui potensi kopi Mimika.

-

Produk inovasi Amuro Kopi membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi petani lokal Mimika, keberadaan Amuro Kopi membuka peluang peningkatan nilai jual hasil panen, sekaligus memberikan kepastian pasar sehingga mendorong perbaikan kualitas budidaya kopi. Dari sisi perekonomian daerah, Amuro Kopi dapat menjadi ikon produk unggulan khas Timika yang memperkuat sektor ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pertumbuhan UMKM lokal. Bagi konsumen, Amuro Kopi menghadirkan pengalaman menikmati kopi asli Mimika dengan cita rasa khas yang berbeda dari kopi daerah lain, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Lebih jauh, Amuro Kopi juga berfungsi sebagai media promosi daerah yang memperkenalkan Timika di kancah nasional maupun internasional, sehingga memperkuat identitas budaya lokal. Dari perspektif inovasi, Amuro Kopi merupakan contoh nyata pemanfaatan kearifan lokal yang dikemas secara modern, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta mampu mendorong lahirnya inovasi produk lain berbasis potensi daerah.

Aspek Ekonomi Amuro Kopi mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dengan memberdayakan petani kopi Mimika sebagai pemasok utama bahan baku. Model bisnis ini menciptakan rantai nilai yang panjang, mulai dari produksi hingga distribusi, yang dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat UMKM daerah. Aspek Sosial Amuro Kopi meningkatkan kebanggaan masyarakat Timika terhadap produk lokal, sehingga memperkuat identitas daerah. Menumbuhkan budaya konsumsi kopi lokal yang mendukung keberlangsungan usaha di tingkat masyarakat. Aspek Inovasi & Keberlanjutan Jangka Panjang Amuro Kopi berupaya menjaga keberlanjutan produk dengan terus berinovasi, baik dalam cita rasa, kemasan, maupun strategi pemasaran.

PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.

TUJUAN Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dan modern. Mengurangi antrian pasien di loket pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di            masyarakat kabupaten mimika

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluwarsa dan harus di update berulang kali. Setelah adanya inovasi : Setelah adanya SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan aplikasi di google playstore.

KEUNGGULAN  Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan

-

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

Pengembangan aplikasi pendaftaran online dengan pengaktifan fitur layanan lainnya