Data inovasi Kabupaten Mimika

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Hak Pendidikan bagi seluruh warga negara.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan literasi dan karakter peserta didik.  Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai upaya peningkatan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. 2. PERMASALAHAN a. Makro Secara makro, tantangan literasi di Indonesia masih menjadi isu strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada aspek memahami informasi, berpikir kritis, dan mengomunikasikan hasil pemahaman. Kondisi tersebut semakin dirasakan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk sebagian wilayah Papua, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus globalisasi menyebabkan peserta didik lebih banyak terpapar pada informasi dan budaya global, sementara pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber belajar masih relatif rendah. Cerita rakyat, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media penguatan literasi dan pendidikan karakter. Selain itu, penguatan ekosistem literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, upaya peningkatan budaya membaca serta pelestarian budaya lokal belum memberikan dampak yang merata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya inovasi literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berkelanjutan. b. Mikro Secara mikro, rendahnya literasi di SD Negeri Sentra Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik, seperti keterbatasan akses bahan bacaan berbasis budaya lokal, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta belum terbentuknya ekosistem literasi sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga menyebabkan generasi muda semakin jauh dari budaya daerahnya sendiri. Cerita rakyat dan bahasa daerah mulai jarang dikenalkan kepada anak-anak sehingga identitas budaya lokal semakin memudar. Padahal budaya lokal memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran literasi yang menarik, kontekstual, dan bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri Sentra Pendidikan memandang perlu menghadirkan sebuah inovasi yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui pemanfaatan cerita rakyat dan Bahasa Kamoro. Dari kebutuhan inilah lahir inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) sebagai solusi terhadap permasalahan literasi yang dihadapi sekolah. 3. ISU STRATEGIS a. Global Rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik menjadi tantangan global dalam dunia pendidikan. Kemampuan literasi tidak lagi hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, sekolah dituntut menghadirkan pembelajaran literasi yang kontekstual, menarik, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, globalisasi menyebabkan banyak budaya lokal mulai terpinggirkan. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan literasi dengan pelestarian budaya lokal. b. Nasional Secara nasional, penguatan literasi dasar masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Tantangan tersebut semakin besar di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bahan bacaan dan sumber belajar yang relevan dengan kondisi lokal. Belum optimalnya pemanfaatan budaya daerah sebagai sumber belajar menyebabkan pembelajaran literasi kurang menarik dan belum sepenuhnya membangun karakter serta identitas budaya peserta didik. c. Lokal Di lingkungan SD Negeri Sentra Pendidikan, budaya membaca belum terbentuk secara kuat. Siswa masih kurang antusias dalam kegiatan membaca karena bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik dan lingkungan mereka. Bahasa Kamoro sebagai identitas budaya lokal juga mulai jarang digunakan dalam pembelajaran. Padahal cerita rakyat dan budaya Kamoro memiliki nilai edukatif yang tinggi untuk meningkatkan minat baca, karakter, serta pemahaman siswa terhadap budaya daerahnya sendiri. Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk menghadirkan inovasi literasi budaya melalui program BAUWA sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi sekaligus melestarikan budaya lokal Kamoro. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Sebelum inovasi BAUWA diterapkan, kegiatan literasi di SDN Sentra Pendidikan belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan membaca belum menjadi budaya sekolah sehingga sebagian besar siswa masih memiliki minat baca yang rendah. Bahan bacaan didominasi buku teks umum dan belum memanfaatkan cerita rakyat maupun kontekstual. Cerita rakyat daerah dan penggunaan Bahasa Daerah hampir tidak pernah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran literasi. Hasil pengukuran awal  melalui observasi, tes pemahaman bacaan, penilaian jurnal baca, tes kosakata Kamoro, dan lembar observasi aktivitas siswa menunjukkan kondisi sebagai berikut: Indikator Agustus2024 Minat baca siswa 42% Memahami isi bacaan 38% Menceritakan kembali isi cerita 30% Menulis jurnal baca lengkap 25% Menguasai   kosakata Kamoro 0% Keaktifan diskusi literasi 35% Rata-rata capaian seluruh indikator (Indeks Dampak Awal BAUWA) sebesar 28,33%, sehingga diperlukan pembaharuan metode literasi yang lebih kontekstual, menarik, dan berkelanjutan. b. Sesudah Penerapan Inovasi  Setelah diterapkannya inovasi BAUWA, terjadi perubahan yang signifikan terhadap budaya literasi siswa. Kegiatan membaca dilaksanakan secara rutin melalui pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran menggunakan buku cerita rakyat berbasis Bahasa Kamoro, dilanjutkan dengan diskusi, pengenalan kosakata Kamoro, penulisan jurnal baca, dan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan. Dampak inovasi tidak hanya terlihat pada meningkatnya minat baca, tetapi juga pada kemampuan memahami bacaan, keterampilan bercerita kembali, kemampuan menulis jurnal baca, penguasaan kosakata Kamoro, serta keaktifan siswa dalam diskusi literasi. Pengukuran dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali, yaitu: Agustus2024 sebagai data awal (pra inovasi),  Agustus2025 sebagai hasil implementasi tahun pertama,  Mei 2026 sebagai hasil implementasi berkelanjutan.  Peningkatan Dampak Kuantitatif Inovasi BAUWA (2024–2026)                   Ringkasan Hasil Indikator Sebelum Sesudah Target Keterangan Agustus2024 Agustus2025   Mei 2026 Minat baca siswa 42% 60% 82% 80% ✅ Melampaui target (+2%) Memahami isi bacaan 38% 69% 80% 80% ✅ Target tercapai Menceritakan kembali isi cerita 30% 66% 80% 80% ✅ Target tercapai Menulis jurnal baca lengkap 25% 74% 83% 80% ✅ Melampaui target (+3%) Menguasai kosakata Kamoro 0% 63% 80% 80% ✅ Target tercapai Keaktifan diskusi literasi 35% 72% 81% 80% ✅ Melampaui target (+1%) Hasil evaluasi menunjukkan seluruh indikator mengalami peningkatan secara konsisten hingga mencapai bahkan melampaui target keberhasilan sebesar 80%. 5. KEUNGGULAN Tersedianya waktu khusus selama 15 menit  Buku Cerita yang digunakan adalah buku 3-lingual dilengkapi dengan gambar, yang dikembangkan oleh tim internal Program menyasar 2 aspek sekaligus literasi bahasa dan literasi budaya  Pelaksanaan program bersifat sederhana dan mudah diterapkan 6. CARA KERJA BAUWA Setiap pagi, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru mengajak siswa membaca buku dongeng/cerita rakyat Kamoro atau menonton video cerita rakyat Kamoro.  · Guru menjelaskan tujuan kegiatan membaca.  · Siswa membaca atau menyimak cerita dengan saksama.  · Siswa mempelajari kosakata baru yang ditemukan dalam cerita.  · Guru memandu diskusi dan tanya jawab mengenai isi cerita.  · Siswa menceritakan kembali atau menulis kembali kisah yang didengarnya.  ·  Siswa mengisi Jurnal Baca sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi kegiatan literasi.

Tujuan inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa melalui pemanfaatan buku cerita rakyat serta literasi budaya berbasis Bahasa Kamoro yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui kegiatan membaca, mendongeng, diskusi, menulis kembali cerita, dan pembiasaan literasi di sekolah maupun di rumah, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Selain itu, BAUWA menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Kamoro, melestarikan Bahasa Kamoro sebagai identitas daerah, serta membangun budaya literasi yang aktif, menyenangkan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

1. Bagi Siswa Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang budaya Kamoro.  Tumbuhnya rasa percaya diri dalam membaca dan bercerita.  Menanamkan karakter cinta budaya daerah. 2. Bagi Guru Membantu guru menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual.  Meningkatnya kreativitas guru dalam pembelajaran literasi budaya. 3. Bagi Sekolah Terbentuknya budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.  Menjadi praktik baik inovasi literasi budaya di Kabupaten Mimika. 4. Bagi Pihak Eksternal Pemanfaatan media literasi Bauwa tersebut digunakan di empat sekolah Kabupaten Mimika. Salah satunya  sebagai bahan materi pokok cerita bagi peserta didik SD Inpres Koperapoka I atas nama ananda Leticia Erika Fitriani S. Wakum dalam mengikuti Lomba Dongeng Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenjang SD pada tahun 2025.

Hasil yang Dicapai 1. Peningkatan Minat Baca Siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan membaca dan mendongeng. 2. Peningkatan Kemampuan Literasi Kemampuan memahami bacaan, menemukan ide pokok, dan menyampaikan kembali isi cerita mengalami peningkatan. 3. Pelestarian Budaya Kamoro Siswa lebih mengenal cerita rakyat dan Bahasa Kamoro sebagai bagian dari identitas budaya daerah. 4. Pembelajaran Lebih Menyenangkan Kegiatan literasi menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan karena menggunakan cerita budaya lokal. 5. Terbentuknya Budaya Literasi Sekolah Membaca menjadi kebiasaan rutin siswa baik di sekolah maupun di rumah. 6. Dampak Kuantitatif Inovasi BAUWA Keberhasilan BAUWA diukur menggunakan enam indikator kuantitatif yang dinilai secara berkala melalui observasi, tes pemahaman bacaan, penilaian jurnal baca, tes kosakata Kamoro, dan lembar observasi aktivitas siswa. Hasil pengukuran menunjukkan: Minat baca meningkat dari 42% menjadi 82% (+40 poin persentase).  Kemampuan memahami isi bacaan meningkat dari 38% menjadi 80% (+42 poin persentase).  Kemampuan menceritakan kembali isi cerita meningkat dari 30% menjadi 80% (+50 poin persentase).  Kemampuan menulis jurnal baca lengkap meningkat dari 25% menjadi 83% (+58 poin persentase).  Penguasaan kosakata Kamoro meningkat dari 0% menjadi 80% (+80 poin persentase).  Keaktifan siswa dalam diskusi literasi meningkat dari 35% menjadi 81% (+46 poin persentase).  Rata-rata capaian seluruh indikator (Indeks Dampak BAUWA) meningkat dari 28,33% pada Agustus2024, menjadi 67,33% pada Agustus2025, dan mencapai 81% pada Mei 2026. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi BAUWA tidak hanya meningkatkan budaya membaca, tetapi juga memperkuat kemampuan literasi, komunikasi, serta pelestarian Bahasa Kamoro secara berkelanjutan. 

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

Menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran Memudahkan pendaftaran online melalui aplikasi secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Masalah Makro : Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Masalah Mikro : Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan) ISU NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit. ISU LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang. METODE PEMBAHARUAN Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Memudahkan proses input aset masuk Mengelola master inventory Mencatat input aset keluar Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan CARA KERJA INOVASI Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.

Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.

Manfaat : Manfaat Internal : Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan  Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang Untuk melakukan pengawasan barang inventaris Mempermudah maintenance Mempermudah proses penghapusan barang Manfaat Eksternal : Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.

Tersedianya SPO Kartu Inventaris Ruangan pada RSUD Kabupaten Mimika Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di semua ruangan pada RSUD Kabupaten mimika Terwujudnya Pengembangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berbasis aplikasi Terwujudnya Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SIASIK

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Banyaknya pasien yang berkunjung ke BLUD Puskesmas Karang Senang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga puskesmas menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. Masalah Makro Keterbatasan Kebijakan Nasional yang Spesifik Prioritas Anggaran yang Terbatas Ketimpangan Pembangunan Wilayah Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Masalah Mikro Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah 3. ISU STRATEGIS  Isu global mengenai tersedianya taman bermain, edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keramahan merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai fasilitas publik yang inklusif dan ramah anak serta keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang isu-isu tersebut dalam konteks global : 1. Taman Bermain yang Aman dan Inklusif Isu: Banyak kota di dunia kekurangan taman bermain yang aman dan ramah anak. Di beberapa tempat, fasilitasnya rusak, kurang perawatan, atau tidak ramah difabel. Dampak: Anak-anak kehilangan ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang secara fisik dan emosional. Upaya Global: UNICEF dan WHO mendorong pembangunan kota layak anak dengan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. 2. Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Isu: Kurangnya akses terhadap pendidikan informal, seperti perpustakaan umum atau ruang baca yang mudah diakses, khususnya di daerah tertinggal. Dampak: Kesenjangan literasi dan akses informasi yang semakin melebar. Upaya Global: Agenda SDGs poin 4 (Pendidikan Berkualitas) mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di semua level. 3. Pojok ASI dan Fasilitas Ramah Ibu Menyusui Isu: Minimnya fasilitas menyusui di ruang publik atau kantor, membuat ibu menyusui kesulitan dalam memberikan ASI. Dampak: Gangguan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kenyamanan ibu. Upaya Global: WHO dan UNICEF melalui inisiatif Baby-Friendly Hospital Initiative dan kampanye ruang publik ramah ibu menyusui. Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 4. Akses Informasi Kesehatan Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 5. Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan di Fasilitas Umum Isu: Desain kota dan fasilitas umum sering tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi anak, lansia, atau difabel. Dampak: Terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan publik. Upaya Global: Gerakan “Smart City” dan “Inclusive City” yang memperjuangkan kota yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. ISU Nasional :  Isu nasional terkait tersedianya taman bermain, fasilitas edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, serta aspek kenyamanan, keamanan, dan keramahan mencerminkan tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia. Berikut adalah pembahasan komprehensif terkait isu ini dalam konteks nasional: Ketersediaan Fasilitas Publik Ramah Anak dan Keluarga 1. Kurangnya Taman Bermain yang Layak dan Aman Kondisi Saat Ini:Banyak wilayah, terutama di daerah padat dan perkotaan, kekurangan taman bermain. Fasilitas sering tidak terawat, tidak aman, dan tidak inklusif (tidak ramah difabel). Dampak:Membatasi ruang eksplorasi anak. Menurunkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Kebijakan Terkait:Pemerintah telah mencanangkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), namun implementasinya masih belum merata. 2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Publik Kondisi Saat Ini:Ruang baca atau perpustakaan umum kurang tersebar, terutama di daerah terpencil. Kualitas bahan bacaan dan fasilitas penunjang belum optimal. Dampak:Kesenjangan literasi dan rendahnya minat baca anak-anak dan remaja. Kebijakan Terkait:Gerakan Literasi Nasional dan revitalisasi perpustakaan melalui Perpusnas, namun masih perlu dukungan anggaran dan SDM. 3. Minimnya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik Kondisi Saat Ini:Sebagian besar kantor, pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat umum lainnya belum memiliki ruang laktasi. Dampak:Hambatan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Kebijakan Terkait:Permenkes No. 15 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan ruang laktasi, tetapi implementasi masih lemah. 4. Kurangnya Akses terhadap Informasi Kesehatan yang Mudah Dipahami Kondisi Saat Ini:Sosialisasi informasi kesehatan masih kurang menjangkau masyarakat akar rumput. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dampak:Rendahnya kesadaran pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Kebijakan Terkait:Penguatan program Posyandu, namun butuh revitalisasi dan pelatihan kader. 5. Isu Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan Fasilitas Umum Kondisi Saat Ini:Banyak ruang publik belum ramah terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Dampak:Ketimpangan akses layanan dan keterbatasan partisipasi sosial kelompok rentan. Kebijakan Terkait:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi implementasi belum merata. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi, tantangan utamanya terletak pada: Implementasi di tingkat daerah. Minimnya anggaran dan prioritas politik lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak swasta. ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk berobat dan memerlukan waktu antri dan menunggu hasil pemeriksaan yang lama maka BLUD Puskesmas Karang Senang menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. 3. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi sebelum adanya Inovasi puskesmas bersinar  Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah   Kodisi setelah adanya Inovasi puskesmas bersinar Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat 4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah Manfaat Tersedianya Inovasi Bersinar : Meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan Pengunjung Mendukung Tumbuh Kembang Anak Mendukung Ibu Menyusui dengan Pojok ASI Meningkatkan Akses Edukasi Kesehatan Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Puskesmas Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Humanis Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Kesehatan 5. CARA KERJA INOVASI tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasiien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan Proses Pemanfaatan Inovasi Puskesmas bersinar Sosialisasi kepada Pengunjung Arah Penempatan dan Akses Fasilitas Pendampingan oleh Petugas/Kader Penggunaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Puskesmas Bersinar tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan

A. RANCANG BANGUN A. DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum. B. PERMASALAHAN  a. Makro Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan : Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketidaklengkapan: Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. Rendahnya Tingkat Sosialisasi: Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya Pemahaman Pengguna: Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. Aksesnya yang Terbatas: Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. b. Mikro Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur: Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan:Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data. B. ISU STRATEGIS Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.  Integrasi dan Standarisasi Data Hukum: Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH: Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi: Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH: Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH: Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi: Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.  Lokal Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan Masyarakat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya. C. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi: Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas:Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan: Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. Transparansi rendah: Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum: Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan: Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan: Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum: Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional: Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8, dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, dan tahun 2025 meraih penghargaan terbaik ke-2 secara nasional sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Pengembangan Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika Tahun 2025 Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika saat ini telah tersedia dalam versi Android yang dapat diakses langsung melalui Play Store atau dengan mengklik tautan pada website JDIH dan memilih menu “Unduh Android” di pojok kanan atas aplikasi. JDIH Kabupaten Mimika telah melakukan pembaruan tampilan website agar lebih menarik, nyaman digunakan, serta menghadirkan nuansa Papua yang khas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat penambahan fitur pada Aplikasi JDIH, yaitu fitur Informasi Hukum, yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan mengetahui perkembangan usulan OPD, baik berupa Perda, Perbup, SK, dan dokumen hukum lainnya, hingga tahapan proses di tingkat Sekda, Bupati, dan seterusnya. Pembangunan Pojok JDIH bertujuan untuk menyediakan berbagai koleksi buku dan dokumen yang berkaitan dengan produk-produk hukum sebagai sarana informasi dan referensi bagi masyarakat. Layanan Informasi Hukum berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi dan konsultasi terkait produk hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan pihak terkait. JDIH Kabupaten Mimika menyajikan produk hukum dalam bentuk kode batang (barcode) untuk mempermudah pengunjung dalam mengunduh produk hukum yang dibutuhkan Aplikasi JDIH menyediakan Nomor layanan pengelola guna menjamin terselenggaranya hubungan langsung antara pengunjung dan pengelola JDIH. Adanya lagu JDIH Kabupaten Mimika dengan judul “JDIH Mimika Tra Kosong” sebagai lambang atau identitas dan ciri khas tersendiri bagi penyelenggaraan JDIH di wilayah Kabupaten Mimika sekaligus menanamkan semangat, tekat dan kesungguhan segenap pengelola serta aparatur dalam menjaga kelengkapan, ketertiban dan ketersediaan seluruh sumber hukum yang ada. Saat ini Aplikasi JDIH telah terlampir hasil dari Indeks Informasi Hukum (IRH) dimana IRH berfungsi untuk Bidang Koordinasi dan Penyelarasan Peraturan, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penataan, Peninjauan, dan Penyempurnaan Peraturan, Penataan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengukuran dan Peningkatan Berkelanjutan.  Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. D. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH a. Sistem Terintegrasi Nasional: JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. b. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah: Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). c. Berbasis Digital dan Online: Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. d. Antarmuka Sederhana dan Fungsional: Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH a. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. b. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. c. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). d. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. e. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. f. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun Unduhan dokumen hukum dalam format PDF Link antar dokumen hukum yang saling terkait Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.  E. CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH: JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH: Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH: Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: Penerimaan dokumen hukum dilakukan oleh Bagian Hukum Identifikasi jenis & status hukum dilakukan oleh Pengelola JDIH Digitalisasi dilakukan oleh Operator JDIH Input metadata & unggah ke system dilakukan oleh Operator JDIH Verifikasi isi dan legalitas dilakukan oleh Koordinator JDIH/Hukum Publikasi dokumen ke situs JDIH dilakukan oleh Admin situs Backup dan sinkronisasi ke JDIHN dilakukan oleh Admin IT / Koordinator Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH dilakukan oleh Koordinator JDIH

Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) Keputusan dan Instruksi Bupati MOU & PKS Peraturan Kampung dll Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:Penyusunan program Penyusunan anggaran Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.mimikakab.go.id). Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam satu portal nasional. Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik Hasil JDIH mendukung: Transparansi pemerintahan Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Penegakan hukum yang lebih akurat Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti: JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan, tahun 2024 terbaik ke 6 dan tahun 2025 terbaik ke 2 secara Nasional di Indonesia. JDIH memperoleh peringkat pertama dalam lomba Inovasi di Tingkat Kabupaten Mimika kategori Tata Pengelola Pemerintahan JDIH inovatif JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 272 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mimika. 2. PERMASALAHAN        Layanan PELDA MANIS masih begantung pada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang melapor ke kantor Satpol sehingga menimbulkan masalah sebagai berikut: Respon yang lambat dari petugas Dokumentasi pelanggaran tidak ada (pelapor hanya megadukan secara lisan) Kesulitan melacak lokasi aduan Data laporan yang tidak lengkap, seperti lokasi kejadian atau kronologi yang kurang jelas. Waktu tindak lanjut laporan yang terkadang membutuhkan proses verifikasi lapangan terlebih dahulu. 3. ISU STRATEGIS Global 1. Transformasi digital pelayanan publik yang menuntut pemerintah di seluruh dunia menyediakan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi. 2. Smart City dan Smart Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. 3. Transparansi dan akuntabilitas publik, di mana masyarakat menginginkan proses pelayanan yang terbuka dan dapat dipantau. 4. Keamanan data dan privasi digital, karena sistem pelaporan online harus mampu melindungi identitas pelapor dan data masyarakat. 5. Partisipasi masyarakat berbasis teknologi, di mana warga semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui platform digital.   Nasional 1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dan Satpol PP. 3. Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang mendorong setiap OPD menciptakan layanan cepat, efisien, dan responsif. 4. Pemerataan akses digital di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. 5. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan aduan yang cepat ditindaklanjuti. Lokal 1. Luas wilayah dan sebaran penduduk yang memerlukan sistem pelaporan cepat tanpa harus datang ke kantor. 2. Kebutuhan penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat di wilayah perkotaan maupun distrik. 3. Kemudahan akses layanan masyarakat bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan transportasi. 4. Peningkatan citra pelayanan Satpol PP Kabupaten Mimika sebagai instansi yang modern, terbuka, dan responsif. 5. Mendorong partisipasi masyarakat Mimika dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan. 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum penerapan PELDA MANIS Go Digital, masyarakat melaporkan segala sesuatu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum datang kekantor dimana jarang lokasi dari pusat kota kurang lebih 20 Km . Sesudah penerapan inovasi Sesudah penerapan inovasi aplikasi PELDA MANIS Go Digital terbentuk, masyarakat tidak perlu datang kekantor untuk melakukan aduan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  ataupun Call Center 0811 483 1950. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN 1. Aksesibilitas dan Transparansi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda 24/7 melalui portal web dan aplikasi mobile Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Perda dengan tracking real-time Menghilangkan informasi asimetri antara Satpol PP dan masyarakat 2. Pendekatan Humanis yang Terukur Protokol 5S (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Sabar) terintegrasi dalam sistem digital Setiap interaksi terekam dan dapat dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan Memastikan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik 3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Masyarakat lebih memahami Perda maupun Perkada secara mendalam Format informasi yang interaktif dan mudah dipahami Edukasi legal yang berkelanjutan melalui berbagai channel digital 4. Pengurangan Persepsi Negatif Masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Interaksi yang lebih personal dan suportif melalui platform digital Membangun kepercayaan dan kepedulian sosial 6. CARA KERJA Inovasi Masukkan link pengaduan Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/ Mengisi formulir aduan (nama, lokasi, jenis pelanggaran) Menuliskan kronologi kejadian Mengunggah bukti (foto/video) jika ada, setelah itu laporan dikirim ke sistem.  

TUJUAN INOVASI Tujuan dari PELDA MANIS Go Digital ini agar permasalahan respon petugas yang lambat bisa dioptimalkan secara maksimal karena pemantauan perkembangan pelaporan bisa dilacak. Dokumentasi pelanggaran dibuatkan berita jadi masyarakat luas bisa melihat. Petugas tidak susah lagi melacak lokasi aduan. Data pelaporan bisa sangat jelas dan detail karena aplikasi sudah terprogam AI. Waktu tindak lanjut menjadi singkat dan verifikasi dilapangan juga termonitor.

Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda kapan saja dan di mana saja Mengurangi kebingungan dan ketidaktahuan tentang Perda Edukasi legal yang berkelanjutan Perlindungan Hak Masyarakat Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Mekanisme pelaporan yang mudah untuk kasus ketidakadilan Akses ke channel komunikasi langsung dengan Satpol PP Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Berkurangnya pelanggaran Perda yang berdampak negatif Lingkungan yang lebih aman dan tertib Kualitas hidup yang lebih baik

HASIL INOVASI Inovasi ini menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, percepatan respon penanganan, serta pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, tersedia data aduan yang terintegrasi untuk mendukung kinerja petugas dan pengambilan kebijakan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif.

A. RANCANG BANGUN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. 7. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. 8. Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan. 9.Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 10. Kebijakan Link and Match SMK dengan Dunia Kerja. 11.Kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2. Permasalahan Perkembangan dunia pendidikan vokasi saat ini dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja dan masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada kesiapan kerja, dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, serta memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keahlian yang dipelajari. a.Makro Permasalahan utama proses pembelajaran di SMK sering kali masih berfokus pada aspek teoritis dan praktik terbatas di lingkungan sekolah, sehingga belum sepenuhnya memberikan pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan oleh siswa. Di sisi lain, perkembangan sektor kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan layanan berbasis rumah (home care), terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. b. Mikro  Adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, inovasi Home Care Service menjadi sangat penting untuk diterapkan di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning), tetapi juga sebagai sarana penguatan kompetensi teknis dan soft skills siswa, seperti komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. 3. Isu Strategis a. Global,             Terjadi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula berpusat pada fasilitas kesehatan (hospital-based care) menuju pelayanan berbasis rumah (home-based care). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang lebih personal, humanis, dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan demografi, seperti meningkatnya jumlah lansia serta pasien dengan penyakit kronis, turut mendorong kebutuhan akan layanan kesehatan yang dapat diberikan di rumah.  b.Nasional      Pemerintah Indonesia terus mendorong revitalisasi pendidikan vokasi melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan link and match antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta implementasi pembelajaran berbasis praktik nyata. Sementara itu, sektor kesehatan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini membuka peluang bagi institusi pendidikan vokasi untuk berperan aktif melalui inovasi layanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Home Care Service. c. local  Pada tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mimika, kebutuhan terhadap layanan kesehatan masyarakat masih cukup tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Di sisi lain, SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika sebagai sekolah berbasis keahlian kesehatan memiliki potensi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat. 4. Metode Pembaharuan a.Sebelum  layanan praktik peserta didik di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika masih terbatas pada kegiatan simulasi di laboratorium sekolah. Pelayanan kepada masyarakat belum terintegrasi secara langsung, sehingga peserta didik hanya memperoleh pengalaman praktik dalam kondisi buatan. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga bagi sebagian warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi fisik, akses pelayanan masih kurang efektif. Sekolah juga belum memiliki media layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan secara cepat. b.Setelah  Home Care Service dikembangkan melalui pemanfaatan Whats App Business sebagai media pendaftaran dan komunikasi layanan. Masyarakat dapat menghubungi layanan melalui Whats App untuk menyampaikan kebutuhan pemeriksaan kesehatan atau pendampingan di rumah. Tim sekolah kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menyiapkan peserta didik dan guru pembimbing untuk memberikan layanan langsung ke rumah. Penerapan sistem ini membawa perubahan yang signifikan. Peserta didik tidak lagi hanya belajar melalui simulasi, tetapi memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat. Keterampilan teknis, komunikasi, empati, dan tanggung jawab profesional berkembang lebih optimal. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan kesehatan dasar secara lebih cepat, praktis, dan terjangkau tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Melalui inovasi ini, sekolah mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Home Care Service berbasis Whats App Business menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan sekolah dengan masyarakat serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat pendidikan vokasi yang inovatif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar di Kabupaten Mimika. 5. Keunggulan/Kebaharuan Salah satu keunggulan utama inovasi ini adalah siswa dilibatkan secara langsung dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga mereka memperoleh pengalaman praktik yang autentik (real experience). Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Selain itu, inovasi ini memiliki kebaruan dalam pendekatan pembelajaran yang berbasis experiential learning dan student-centered learning. Siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi berperan aktif sebagai pelaku layanan yang bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pelayanan yang diberikan. Dalam proses ini, siswa tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis, tetapi juga keterampilan non-teknis (soft skills), seperti komunikasi terapeutik, empati, etika profesi, kerja sama tim, serta kemampuan problem solving dalam situasi nyata. Penguatan aspek soft skills ini menjadi keunggulan penting yang sering kali belum optimal dalam pembelajaran konvensional. Keunggulan lainnya terletak pada aspek relevansi sosial, di mana inovasi Home Care Service tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, untuk memperoleh layanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan terjangkau. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 6. Cara Kerja Inovasi Inovasi Home Care Service di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika dirancang sebagai suatu sistem layanan kesehatan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan proses pembelajaran siswa. Mekanisme kerja inovasi ini tidak hanya menekankan pada aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui platform Whats App Business, sebagai media komunikasi dan akses layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Proses kerja inovasi diawali dengan penyediaan kanal layanan resmi berupa Whats App Business yang dikelola oleh pihak sekolah. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan Home Care Service dengan cara mengirimkan pesan, melakukan konsultasi awal, serta mengajukan permohonan layanan kesehatan di rumah. Pemanfaatan Whats App Business menjadi keunggulan tersendiri karena bersifat praktis, familiar bagi masyarakat, serta memungkinkan komunikasi yang cepat dan responsif. Setelah permintaan layanan diterima, tim pengelola yang terdiri dari guru pembimbing dan siswa melakukan proses verifikasi dan identifikasi kebutuhan pasien. Pada tahap ini dilakukan pengkajian awal terkait kondisi kesehatan, jenis layanan yang dibutuhkan, lokasi, serta waktu pelaksanaan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pelayanan yang sesuai dan aman bagi pasien. Selanjutnya, sekolah membentuk tim layanan yang terdiri dari siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan, di bawah supervisi langsung guru atau tenaga profesional. Sebelum pelaksanaan layanan, siswa diberikan pengarahan dan briefing terkait prosedur pelayanan, etika profesi, serta standar operasional yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Pelaksanaan layanan dilakukan dengan mengunjungi rumah pasien sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan tindakan pelayanan kesehatan dasar sesuai kewenangan dan kompetensinya, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, perawatan sederhana, edukasi kesehatan, serta pendampingan pasien. Seluruh proses pelayanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, empati, dan komunikasi terapeutik. Setelah layanan selesai, dilakukan tahap evaluasi dan tindak lanjut. Siswa bersama guru pembimbing melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga dilakukan sebagai bagian dari penilaian pembelajaran dan bahan evaluasi program. Komunikasi lanjutan dengan pasien tetap dilakukan melalui Whats App Business untuk memantau kondisi pasien serta memberikan edukasi kesehatan berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk menguatkan kompetensi teknis siswa sekaligus mengembangkan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, empati, dan profesionalisme sebagai bekal kesiapan kerja.serta menghadirkan layanan kesehatan dasar  yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat . 

Inovasi Home Care Service di SMK Negeri 3 Mimika memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi peserta didik, program ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang mampu meningkatkan kompetensi teknis, keterampilan komunikasi, empati, serta kesiapan kerja di bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Bagi masyarakat, layanan ini membantu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar secara langsung di rumah, sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.Bagi sekolah, inovasi ini memperkuat peran sebagai lembaga pendidikan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan serta meningkatkan citra dan kepercayaan publik.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Home Care Service mampu memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan vokasi yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan lulusan yang terampil, peduli, dan siap melayani. Program ini juga menjadi bentuk nyata pengabdian sekolah dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mimika.

RANCANG BANGUN INOVASI SD INPRES KOPERAPOKA 1   Nama Inovasi          : PAPEDA PROKSI (Perencanaan Pelaksanaan Day Noken Promosi Dan Refleksi) Tahapan                  : Penerapan Inisiator                   : Margarita Abraham,S.Pd., M.Pd Jenis Inovasi           : Digital Bentuk Inovasi       : Upaya Revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka I Urusan                    : Meningkatkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Waktu Uji Coba     : Januari 2024 s/d Desember 2024 Waktu Penerapan  : Januari 2025 s/d Desember 2025   DASAR HUKUM Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan pendidikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang pengesahan sistem Noken sebagai bentuk demokrasi berbasis budaya di Papua.   PERMASALAHAN Makro Kegiatan Kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Didalam implementasi 8 Dimensi Profil Lulusan di SD Inpres Koperapoka 1 tema yang diangkat adalah Kearifan Lokal dengan topik “Lestari Budayaku Noken Karyaku”. Salah satu kearifan lokal yang ada di Papua adalah Noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken merupakan warisan budaya Papua yang diakui UNESCO sejak 4 Desember 2012. Namun, budaya Noken Papua terancam punah karena beberapa faktor yang pertama menurunnya minat masyrakat Papua dalam merajut Noken, yang kedua minimnya generasi penerus Noken. Seiring berjalannya waktu, Noken mulai menuju kepunahan karna generasi muda tidak mau mengenal untuk mewarisinya dan juga ada kecenderungan masyarakat Papua sangat jarang membuat Noken dan akhirnya melupakan. Jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken sudah berkurang disebabkan karena persaingan dengan tas buatan pabrik yang modern serta menurunnya penggunaan Noken di kalangan masyarakat, khususunya di Kabupaten Mimika. Untuk mengatasi masalah tersebut, SD Inpres Koperapoka 1 melakukan upaya revitalisasi Noken melalui “PAPEDA PROKSI”.   Mikro Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut.     ISU STRATEGIS Global Meskipun Noken merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, pemanfaatannya dalam konteks pendidikan global belum optimal. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment), dimana Indonesia berada pada urutan ke-3 dari terakhir, terutama dalam aspek Literasi, Numerasi, dan Sains. Berikut isu – isu global diantaranya : Ancaman Punahnya Warisan Budaya Dunia UNESCO telah menetapkan Noken sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding (Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak). Artinya, dunia internasional memandang Noken terancam punah jika tidak dilestarikan secara aktif. Globalisasi Menggeser Identitas Budaya Pengaruh fashion modern, tas instan, dan budaya pop global menyebabkan minat terhadap produk kerajinan tradisional menurun. Generasi muda lebih memilih produk massal daripada kerajinan khas budaya leluhur. Hilangnya Keterampilan Tradisional Di banyak negara, keterampilan tradisional (craftsmanship) mulai berkurang. Noken menghadapi ancaman yang sama karena generasi muda jarang mempelajari teknik membuatnya. Kurangnya Pemasaran dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif Di tingkat global, banyak kerajinan tradisional redup karena tidak diintegrasikan dengan ekonomi kreatif atau industri pariwisata modern.   Nasional Menurunnya Minat Generasi Muda Papua Anak muda di Papua lebih memilih tas modern sehingga penggunaan Noken berkurang dalam keseharian. Keterampilan merajut tidak banyak dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Terbatasnya Program Pendidikan yang Mengintegrasikan Budaya Noken Implementasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah masih lemah dan belum merata. Sebagian guru belum memiliki kemampuan atau modul untuk mengajarkan Noken di sekolah. Kurangnya Regenerasi Pengrajin Banyak pengrajin Noken berusia lanjut, sementara anak muda kurang tertarik belajar. Hal ini membuat keterampilan Noken beresiko hilang secara Nasional. Minimnya Dukungan Ekonomi Kreatif Noken sebenarnya berpotensi menjadi produk unggulan Nasional (suvenir, fashion etnik). Namun pemanfaatannya dalam industri kreatif masih rendah. Terbatasnya Bahan Baku Alami Beberapa bahan tradisional seperti kulit kayu atau serat tumbuhan mulai sulit didapat karena perubahan lingkungan.   Lokal Kurangnya Pengetahuan Siswa tentang Makna dan Fungsi Noken Di sekolah-sekolah termasuk SD Inpres Koperapoka 1, banyak siswa tidak memahami sejarah atau filosofi Noken. Guru Belum Terampil Merajut Noken Hampir semua guru belum menguasai keterampilan membuat atau merajut Noken, sehingga proses pembelajaran budaya kurang maksimal. Minimnya Modul dan Bahan Pembelajaran Tidak tersedia modul rujukan atau Kokurikuler yang khusus mengangkat budaya Noken. Lemahnya Kolaborasi Sekolah – Orang Tua – Tokoh Adat Sebelum adanya program, kerja sama belum terstruktur, sehingga kegiatan budaya berjalan tidak konsisten. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Di Mimika, penggunaan Noken mulai jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak dan remaja. Kurangnya Event Budaya Noken di Sekolah Kegiatan seperti Day Noken, pameran budaya, atau pelatihan kerajinan belum rutin dilakukan. Ancaman Hilangnya Identitas Budaya Kamoro Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, Noken adalah bagian dari warisan budaya. Jika tidak direvitalisasi, generasi muda kehilangan identitas budaya lokalnya.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Masalah Ketersediaan Modul dan Panduan Pembelajaran Tidak ada modul rujukan pembelajaran Noken : Guru-guru di SD Inpres Koperapoka 1 tidak memiliki buku pegangan atau panduan resmi dalam melaksanakan Projek Profil Pelajar Pancasila bertema budaya lokal. Pembelajaran kurang terarah : Tanpa adanya modul yang terstruktur, kegiatan pengenalan Noken kepada siswa berjalan secara insidental dan tidak memberikan dampak kompetensi yang optimal. Terbatasnya Pemahaman Filosofi Noken Minimnya integrasi dalam pembelajaran : Noken belum terhubung secara bermakna dengan mata pelajaran atau kegiatan kokurikuler sekolah. Wawasan siswa yang dangkal : Pemahaman siswa SD Inpres Koperapoka 1 mengenai fungsi, sejarah, nilai budaya, serta makna mendalam (filosofi) di balik selembar Noken masih sangat terbatas. Kendala Keterampilan Merajut Noken Kemampuan guru yang terbatas : Hampir sebagian besar guru belum menguasai keterampilan teknis membuat atau merajut Noken. Ketergantungan pihak luar : Karena keterbatasan keterampilan guru, sekolah sangat bergantung pada bantuan orang tua siswa atau pengrajin lokal untuk mengajarkan praktik merajut. Pembelajaran berbasis kearifan lokal pun menjadi sulit diterapkan secara mandiri oleh sekolah. Rendahnya Minat Memakai Noken di Lingkungan Sekolah Belum menjadi kebiasaan : Minat dan kebanggaan siswa untuk memakai Noken dalam aktivitas sehari-hari di sekolah masih rendah karena belum adanya pembiasaan atau stimulus program yang menarik. Kegiatan tidak berkelanjutan : Aktivitas terkait Noken hanya muncul saat perayaan budaya tertentu saja, tanpa ada tindak lanjut, dokumentasi, refleksi, maupun evaluasi yang sistematis untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap warisan budaya ini. Belum Ada Pola Kolaborasi yang Jelas Kemitraan belum terstruktur : Hubungan kerja sama antara SD Inpres Koperapoka 1 dengan orang tua murid, Dinas Pendidikan, serta para tokoh adat/budaya suku Amungme dan Kamoro belum terlembaga dengan baik. Komunikasi insidental: Komunikasi dan pelibatan pihak luar masih bersifat kebetulan (sewaktu-waktu) dan belum didukung oleh program resmi sekolah. Minimnya integrasi Noken dalam pembelajaran Noken belum terhubung dengan mata pelajaran atau kegiatan Kokurikuler. Pemahaman siswa tentang fungsi, sejarah, dan makna Noken sangat terbatas. Kegiatan Budaya Noken Belum Berkelanjutan, Minim Refleksi, dan Kehilangan Potensi Promosi Ketiadaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Berbasis Refleksi : Aktivitas terkait Noken berhenti setelah perayaan budaya selesai; tidak ada proses dokumentasi, refleksi mendalam, maupun evaluasi sistematis untuk mengukur kedekatan emosional dan pemahaman siswa terhadap warisan lokal ini. Lemahnya Manajemen Dokumentasi untuk Promosi Budaya : Sekolah belum memanfaatkan hasil karya atau kegiatan Noken sebagai media promosi identitas budaya sekolah, baik ke lingkungan luar maupun digital, akibat tidak adanya pengarsipan yang terstruktur. Belum Terbangunnya Identitas Budaya Sekolah Minimnya Upaya Revitalisasi Budaya : SD Inpres Koperapoka 1 belum memiliki program yang jelas dan aktif dalam merevitalisasi budaya lokal, khususnya budaya Noken, di lingkungan sekolah. Rendahnya Kebanggaan Siswa : Siswa belum memiliki rasa bangga untuk menggunakan maupun mempromosikan Noken dalam aktivitas keseharian mereka di sekolah karena belum adanya pembiasaan atau wadah yang mendukung.   Kondisi setelah adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Tersedianya Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” dan Panduan Pembelajaran yang Jelas Adanya Modul Rujukan Pembelajaran Noken : Guru-guru di SD Inpres Koperapoka 1 kini telah memiliki buku pegangan dan panduan resmi yang komprehensif untuk melaksanakan Projek Profil Pelajar Pancasila bertema budaya lokal. Pembelajaran yang Terarah : Melalui modul yang terstruktur, kegiatan pengenalan Noken kepada siswa berjalan secara sistematis, terjadwal, dan memberikan dampak peningkatan kompetensi yang optimal. Meluasnya Pemahaman Filosofi Noken Integrasi Bermakna dalam Pembelajaran : Kebudayaan Noken telah terhubung secara mendalam dan kontekstual dengan mata pelajaran serta kegiatan kokurikuler sekolah. Wawasan Siswa yang Mendalam : Pemahaman siswa SD Inpres Koperapoka 1 mengenai fungsi, sejarah, nilai budaya, serta makna filosofis di balik selembar Noken sudah sangat luas dan kuat. Penguasaan Keterampilan Merajut Noken secara Mandiri Kemampuan Guru yang Meningkat : Sebagian besar guru telah berhasil menguasai keterampilan teknis membuat dan merajut Noken melalui pelatihan intensif. Kemandirian Pihak Sekolah : Sekolah kini mampu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal ini secara mandiri oleh guru, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak luar atau pengrajin lokal. Tingginya Minat Memakai Noken di Lingkungan Sekolah Menjadi Kebiasaan Positif: Minat dan rasa bangga siswa untuk memakai Noken dalam aktivitas sehari-hari di sekolah meningkat pesat berkat adanya pembiasaan dan stimulus program yang menarik. Kegiatan yang Berkelanjutan: Aktivitas terkait Noken berjalan secara kontinu dengan dukungan sistem dokumentasi, refleksi, serta evaluasi yang berkala untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap warisan budaya. Terbentuknya Pola Kolaborasi yang Jelas dan Kuat Kemitraan yang Terstruktur : Hubungan kerja sama antara SD Inpres Koperapoka 1 dengan orang tua murid, Dinas Pendidikan, serta para tokoh adat/budaya suku Amungme dan Kamoro telah terlembaga secara resmi dan baik. Komunikasi Terprogram : Komunikasi dan pelibatan pihak luar kini dilakukan secara berkala dan terencana di dalam agenda resmi sekolah, bukan lagi bersifat kebetulan. Optimalnya Integrasi Noken dalam Pembelajaran Koneksi Kuat dengan Kurikulum : Noken telah terintegrasi secara utuh dan konsisten ke dalam berbagai mata pelajaran serta agenda Kokurikuler. Penguasaan Materi oleh Siswa : Pemahaman siswa mengenai aspek fungsi, sejarah, dan makna filosofis Noken kini menjadi sangat komprehensif dan tidak lagi terbatas. Keberlanjutan Kegiatan Noken Berbasis Siklus Refleksi dan Penguatan Promosi Budaya Terlembaganya Tindak Lanjut Berbasis Refleksi (Siklus Pembelajaran Bermakna) : Kegiatan budaya Noken tidak lagi berhenti sebagai perayaan seremonial. Sekolah kini memiliki sistem dokumentasi, refleksi berkala, dan evaluasi yang terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka. Lewat sesi refleksi pasca-projek, siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter, gotong royong, dan daya juang (filosofi Noken) ke dalam kehidupan sehari-hari. Optimalisasi Dokumentasi sebagai Media Promosi Identitas Sekolah : Hasil karya rajutan Noken siswa dan proses pembelajarannya kini terdokumentasi dengan rapi dan profesional. Dokumentasi ini dimanfaatkan secara aktif sebagai alat promosi budaya—baik melalui pameran karya (panen hasil belajar), pengisian konten digital sekolah, maupun pengenalan identitas kearifan lokal Amungme dan Kamoro kepada masyarakat luas dan instansi terkait. Terbangunnya identitas budaya sekolah SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang aktif merevitalisasi budaya Noken. Siswa lebih bangga menggunakan dan mempromosikan Noken dalam keseharian.   Berikut adalah penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel referensi dan diagram batang teks (text-based bar chart) kondisi sebelum dan setelah adanya Program "PAPEDA PROKSI" No Indikator Dampak Program Sebelum PAPEDA PROKSI Setelah PAPEDA PROKSI Pertumbuhan (Gain) 1 Ketersediaan Modul & Panduan Pembelajaran0% 100% +100% 2 Pemahaman Filosofi Noken bagi Siswa20% 90% +70% 3 Penguasaan Keterampilan Merajut (Guru)15% 85% +70% 4 Penguasaan Keterampilan Merajut (Siswa)10% 80% +70% 5 Minat & Kebiasaan Memakai Noken10% 95% +85% 6 Pola Kolaborasi & Kemitraan Terstruktur25% 80% +55% 7 Optimalisasi Integrasi Kurikulum & Kokurikuler10% 95% +85% 8 Keberlanjutan Kegiatan, Refleksi, & Promosi5% 90% +85%     Diagram Batang : Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna.   CARA KERJA INOVASI Program “PAPEDA PROKSI” dapat diimplementasikan melalui tiga tahap utama : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Refleksi & Keberlanjutan. Setiap tahap dilengkapi Langkah – langkah operasional sebagai berikut : Tahap Perencanaan Modul Kokurikuler Analisis Kebutuhan Mengidentifikasi kendala terkait pemahaman budaya Noken di sekolah. Mengkaji kemampuan guru, kesiapan siswa, dan dukungan orang tua. Mengumpulkan informasi dari kepala suku Amungme dan Kamoro atau tokoh budaya. Penyusunan Modul Kokurikuler Menentukan tema projek : “Lestari Budayaku, Noken Karyaku”. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 8 Dimensi Profil Lulusan. Menyusun alur kegiatan projek mulai dari pengenalan budaya hingga pembuatan karya. Menetapkan indikator capaian, asesmen, dan rubrik penilaian.   Pembagian Peran Guru Menentukan fasilitator projek, pendamping kelompok, dan dokumentator. Memetakan guru yang bertanggung jawab pada setiap tahap kegiatan. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Mengundang orang tua dan pengrajin Noken sebagai mentor. Mengajukan dukungan dan informasi ke Dinas Pendidikan. Melibatkan tokoh adat Amungme dan Kamoro sebagai narasumber budaya. 2. Tahap Pelaksanaan Kokurikuler Kegiatan Pengenalan Budaya Noken Guru dan narasumber menjelaskan sejarah, makna, fungsi, dan filosofi Noken. Menampilkan video, contoh Noken asli, dan praktik langsung penggunaan. Demonstrasi Pembuatan Noken Pengrajin atau orang tua memperagakan cara merajut Noken dari tahap awal hingga akhir. Siswa diperkenalkan pada bahan baku lokal (kulit kayu, serat anggrek, tali alam). Workshop / Day Noken Bersama Siswa mencoba merajut atau membuat mini Noken sesuai kemampuan. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara orang tua menjadi mentor teknis. Kegiatan dilakukan secara kelompok untuk menumbuhkan gotong royong. Pameran Karya dan Perayaan Budaya Menampilkan hasil karya siswa (Noken mini, tas kecil, gantungan). Mengundang orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan. Mempromosikan budaya lokal dan menumbuhkan rasa bangga siswa. 3. Tahap Refleksi dan Keberlanjutan 3.2   Pengumpulan Respon dan Evaluasi Mengambil respon siswa melalui lembar refleksi atau diskusi kelas. Mengumpulkan saran dari orang tua, pengrajin, dan tokoh adat. Meminta masukan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai relevansi program. 3. 2. Refleksi Guru dan Kepala Sekolah Guru mendiskusikan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Menyusun laporan implementasi projek dan dokumentasi kegiatan. 3. 3. Perbaikan dan Pengembangan Program Memperbaiki modul Kokurikuler berdasarkan hasil refleksi. Mempersiapkan kegiatan lanjutan seperti Pelatihan lanjutan merajut bagi guru. Pembentukan Komunitas Peduli Noken di sekolah. Produksi Noken mini sebagai souvenir atau karya ekonomi kreatif siswa. 3. 4. Menjadikan Noken sebagai Budaya Sekolah Menerapkan Day Noken secara berkala (setiap hari senin). Menggunakan Noken sebagai simbol dalam acara sekolah. Menjadikan Noken bagian dari identitas SD Inpres Koperapoka 1. TUJUAN Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Menguatkan Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.   MANFAAT/DAMPAK Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan tentang Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Meningkatnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Tumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Terwujudnya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Terwujudnya Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatnya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Meningkatnya Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlestarinya Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Menguatnya Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Meningkatnya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) dapat menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.   Manfaat Jangka Panjang Terwujudnya Revitalisasi Budaya Noken secara Berkesinambungan. Terbentuknya generasi muda yang sadar budaya dan bangga identitas Papua. Terwujudnya Sekolah sebagai Model atau Praktik Baik bagi Sekolah Lain di Kabupaten Mimika. Terlestarinya Budaya dan Keterampilan Membuat Noken di Tengah Perkembangan Zaman.  

Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Membangun Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.

Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Berkembangnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Bertumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Tersedianya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Tersedianya Modul yang memberikan Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatknya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah SD Inpres Koperapoka 1 dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Terlibatnya Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlaksananya Pelestarian Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Terjadi Penguatan Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Terbukanya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) menjadi menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Revitalisasi budaya Noken berlangsung secara berkesinambungan. Terbentuk generasi muda yang sadar budaya dan bangga identitas Papua. Sekolah dapat menjadi model atau praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Budaya dan keterampilan membuat Noken tidak punah di tengah perkembangan zaman.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2025  Nomor 900.1.3/419/2025 Tanggal 30 Mei 2025; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara; Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PBB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik; Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat; E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik; Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara; Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik; 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan; E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat; Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama; Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik; Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi url e-pintas.mimikakab.go.id ; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas;  Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

Peningkatkan layanan penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

I. DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip; 7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Arsip; 8.Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.   II. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Arsip Merupakan bagian penting dari memori kolektif bangsa. Arsip mencerminkan proses Pembangunan, pemerintahan, Pendidikan dan kehidupan sosial Masyarakat, selain itu arsip ,merupakan sumber informasi penting dalam berbagai kegiatan administrasi, Sejarah, hukum dan penelitian. Namun seiring waktu, arsip dalam bentuk fisik (kertas, foto, rekaman) mengalami degradasi kualitas akibat faktor lingkungan, penggunaan dan usia bahan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya volume arsip konvensional maupun digital yang memerlukan pengelolaan khusus berbasis teknologi. Untuk mengelola arsip secara professional, dibutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, merawat, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip dengan standar tertentu. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya Arsip adalah salah satu faktor penghambat dalam mengelola Arsip.  Masalah makro Kearsipan yang dihadapi secara Global mencakup berbagai isu terkait pengelolaan, Penyimpanan dan akses Arsip, baik Arsip konvensional  maupun digital: 1.Kesulitan dalam penemuan Dokumen sulitnya menemukan dokumen yang dibutuhkan seringkali menjadi masalah utam dalam pengelolaan Arsip. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penyimpanan yang tidak terstruktur kurangnya pemahaman tentang sistem Kearsipan. 2.Resiko kehilangan dan kerusakan Arsip . Arsip baik fisik maupun digital, rentan terhadap kehilangan dan kerusakan , bencana alam, kesalahan manusia, gedung yang belum Reprentatif oleh Lembaga Pemerintah, atau peretasan data dapat menyebabkan hilangnya informasi berharga. 3.Auntentikasi dan Reliabilitas Arsip Elektronik menjaga autensitas dan rehabilitas Arsip. Elektronik merupakan tantangan besar. Arsip Elektronik mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kerusakan. 4.Kualitas Sumber Daya Manusia  Kurangnya tenaga ahli Kearsipan yang professional dan terlatih dapat menghambat pengelola yang efektif 5.Sarana dan Prasarana yang tidak memadai benyak Lembaga yang belum memiliki tempat penyimpanan Arsip yang memadai dan tidak sesuai standar Kearsipan. 6.Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Arsip Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber Informasi dapat menyebabkan pengelola Arsip yang kurang optimal 7.Keterbatasan Anggaran Kurangnya anggaran untuk pengelola Arsip dapat menghambat pengadaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan, pelatihan Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi Kearsipan. 8.Perkembangan Teknologi yang cepat Adaptasi terhadap perkembangan teknologi Kearsipan yang capai juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam pengelola Arsip Permasalahan Mikro Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan   III. ISU STRATEGI Isu Global Tantangan dan peluang terkait transformasi digital, literasi digital, dan kebutuhan akan pengelola Arsip yang efektif dan efisean, terutama dalam konteks pelaku public yang berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa isu strategi Kearsipan dalam konteks global: 1.Transformasi digital dan Arsip Digital tran global  Tren global, yang menuntut pengelola Arsip yang efektif dalam formal digital  2.Manajemen  Arsip yang berkelanjutan  Pentingnya Arsip  Arsip memeiliki peran visual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dan konteks Pemerintah bidnis ]dan penelitian 3.Peningkatan literasi dan literasi digital  Literasi digital yang memadai adalah kunci untuk mengelola dan memanfaatkan Arsip digital secara efektif 4.Akses dan pemanfaatan Arsip Pentingnya akses  Akses terhadap arasip yang relefan adalah kunci untuk mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi public. Isu Nasional Secara nasional pengelolaan Arsip saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip. Selain itu, dengan perkembangan zaman digital ini digitalisasi arsip belum merata dan rendahnya pemanfaatan arsip oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa isu strategis kearsipan yang perlu mendapat perhatian 1.Pengelola Arsip yang belum optimal -Masih banyak Instansi Pemerintahan yang belum menerapkan sistem Pengelola Arsip yang baik, baik secara konvensional maupun Digital -Proses Digitalisasi Arsip juga belum merata di seluruh Daerah dan Instansi -Penataan dan pemeliharaan Arsip yang belum optimal dapat menyebabkan kehilangan Informasi penting dan sulitnya akses Arsip dimasa depan 2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan : -Kualitras dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan masih belum memadai, terutama  di Daerah – daerah -Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Kearsipan menyebabkan rendahnya kompetensi Sumber Dya Manusia dalam mengelola Arsip -Kebutuhan akan Arsiparis professional yang memiliki pemahaman tentang teknologi Informasi yang semakin mendesak 3.Pemanfaatan Arsip  -Rendahnya pemanfaatan Arsip oleh masyarakat peneliti menyebabkan Arsip kurang optimal dalam mendukung penelitian, pengembalian keputusan dan pelestarian Sejarah  -Sosialisasi tentang pentingnya Arsip dan bagaimana mengaksesnya juga perlu ditingkatkan 4.Digitalisasi Arsip -Peningkatan digitalisasi Arsip menjadi kunci dalam pengelola Arsip Modern -Namun, digitalisasi yang belum merata dan belum didukung dengan sistem yang baik dapat menyimpulkan masalah baru , sepertri hilangnya Arsip digital dan kesulitan akses  5.Kesadaran Masyarakat  -Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip dan Kearsipan masih rendah -Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program Sosialisasi dan edukasi  Isu Lokal Permasalahan permasalahan yang dihadapi saat ini pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika Khusus dalam penanganan Arsip adalah sebagai berikut a.Kurangnya perhatian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah arti pentingnya Arsip b.Belum adanya Depo Arsip sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan Arsip c.Ketersediaan Sumber Daya Manusia Arsiparis yang memiliki Kompetensi Kearsipan masih sangat terbatas d.Masih kurangnya Saran dan Prasarana Aparatur e.Masih kureangnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolah Arsip secara baku f.Masih rendahnya kinerja Kearsipan IV. METODE KEBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi: -Tidak terkelolanya Arsip dengan baik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika. -Belum ada kesadaran dari unit Pencipta Arsip dalam mengelola Arsipnya -Kesulitan dalam menemukan Informasi dalam Arsip  Sehingga secara standar pengelolaan arsip yang baik, hanya 2 OPD yang     memenuhi standar. Kondisi setelah Inovasi: -Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, dalam waktu 3 bulan pelaksanaan terdapat 6 OPD lagi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya. VII. Cara Kerja Inovasi A. Alur aktivitas konservasi/restorasi 1. penerimaan arsip dari unit kerja 2. pemeriksaan kondisi fisik 3. identifikasi jenis kerusakan 4. penanganan teknis sesuai jenis kerusakan 5. dokumentasi proses dan hasil 6. pengembalian arsip/penyimpanan B. Alur aktivitas digitalisasi 1. persiapan alat 2. pemindahan arsip sesuai urutan 3. penyimpanan hasil scan dengan format standar (PDF) 4. pembuatan meta data 5. back up dan unggah ke server arsip digital

Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Menyediakan fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Mendukung riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

Tersedianya layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Tersedianya fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Terlaksananya riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

-Adanya pengembangan sistem manajemen arsip -Adanya peningkatan kualitas layanan kearsipan bagi publik dan institusi 

PERMASALAHAN Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama  

 TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan   

MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang  Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi   secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan  Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama 3. ISU STRATEGIS     a) GLOBAL     Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data 2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial 3. Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport. 4. Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.         b). NASIONAL        Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung. 2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time. 3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi. 4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya. 5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.        c). LOKAL        Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN            a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI               Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: 1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi 2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. 3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas,                     luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya 4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar 5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.           b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI             Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 6. CARA KERJA INOVASI          Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:           a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.           b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive           c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing   pembudidaya ikan.          d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke   aplikasi SICANTIK MIMIKA         e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat,  titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari              pembudidaya ikan.       

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN       Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: 1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan               Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan               akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan                         dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan                    ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. 2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.              Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih                  mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang                             merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan. 3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan 4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat               Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-                   menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih                     dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses                                  mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan. 5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan               Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga                         mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. 6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah               Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih  terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan                            ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.  

 Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

-

 Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

Pengembangan lebih lanjut untuk pendataan nelayan perikanan tangkap dan pengusaha perikanan

-

Tujuan 1. Untuk menyediakan akses Pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua murid,termasuk yang terdampak konflik. 2. Meningkatkan keterlibatan guru,murid,orang tua dan komunitas dalam kegiatan Pendidikan 3. Mendorong pembelajaran berbasis budaya local dan karakter anak,sehingga sekolah menjadi lingkungan yang ramah dan inklusif. 4. Menjadikan sekolah sebagai pusat akses belajar,sosial dan budaya bagi murid yang sebelumnya terhambat akibat kondisi konflik.

Adapun kegunaan dari SERASI ini antara lain: 1. Bagi kepala sekolah  Memudahkan membangun culture sekolah yang harmonis  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah  Memperkuat kepemimpinan berbasis budaya local. 2. Bagi guru  Membuat pembelajaran lebih menarik,kontekstual dan kreatif.  Mempermudah pendekatan pedagogic karena hubungan lebih hangat  Meningkatkan kompetensi mengajar berbasis budaya Papua. 3. Bagi Murid  Meningkatkan kenyamanan motivasi dan rasa memiliki sekolah  Membentuk karakter positif (tanggung jawab,sopan santun,gotong royong)  Menumbuhkan kebanggaan terhadap nilai dan budaya Papua 4. Bagi sekolah secara umum  Menjadi sekolah sebagai pusat pelestarian budaya local  Menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman,damai,aman dan berkualitas  Menguatkan partisipasi orang tua,tokoh adat dan masyarakat

Program SERASI adalah singkatan dari Sekolahku Rumahku Istanaku,yaitu sebuah inovasi sekolah yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman,nyaman,menyenangkan dan memperlakukan warga sekolah layaknya keluarga.Konsep ini menghadirkan kearifan local Papua sebagai dasar pembentukan karakter,suasana dan pembelajaran di sekolah.

-

-

-

-

-

-

Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik.

MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik.

  GAMBARAN UMUM INOVASI       Inovasi PELIHARA (Pelopor Lingkungan Hijau Dan Ramah Sampah) merupakan sebuah upaya sistematis yang dikembangkan oleh SD Negeri 4 Mimika dalam menjawab tantangan lingkungan di kawasan perkotaan. SD Negeri 4 Mimika merupakan sekolah yang relatif baru, memiliki bangunan sendiri dengan kondisi lingkungan yang masih gersang serta minim ruang terbuka hijau. Selain itu, lokasi sekolah berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan poros utama dengan aktivitas kendaraan yang padat, sehingga berpotensi menimbulkan polusi udara dan penurunan kualitas lingkungan sekolah.         Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas warga sekolah yang secara tidak langsung turut menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, yang sebelumnya belum dikelola secara optimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, SD Negeri 4 Mimika menggagas inovasi PELIHARA sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah.          Inovasi ini berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu penghijauan lingkungan sekolah dan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Melalui pendekatan tersebut, PELIHARA tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada peserta didik sejak dini melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan nyata.          Pelaksanaan inovasi PELIHARA menghasilkan berbagai produk dan sarana pendukung lingkungan sekolah, seperti gapura, taman bunga, ruang terbuka hijau, green house, serta berbagai produk kreatif hasil daur ulang sampah. Dengan demikian, PELIHARA menjadi inovasi yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga fungsional dan berkelanjutan. 1. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan inovasi PELIHARA antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permen No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Mimika tentang Pembentukan Tim PELIHARA. 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Secara umum, kawasan perkotaan menghadapi permasalahan meningkatnya polusi udara dan penumpukan sampah plastik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. b. Permasalahan yang Dihadapi SD Negeri 4 Mimika antara lain: Lingkungan sekolah masih gersang dan minim ruang hijau. Lokasi sekolah berada di tepi jalan lalu lintas padat yang menimbulkan polusi udara. Pengelolaan sampah sekolah belum terstruktur. Sampah belum dimanfaatkan menjadi barang bernilai guna. Kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. 3. ISU STRATEGIS          Isu strategis dalam inovasi PELIHARA disusun berdasarkan pemberitaan media massa dan laporan lembaga nasional maupun internasional sepanjang tahun 2025 terkait isu sampah plastik, dan pentingnya pendidikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. a. Global Dunia global semakin menguat sering meningkatnya krisis iklim dan polusi plastik. UNESCO dalam pernyataan resmi yang diberitakan pada 10 Juli 2025 menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap perlindungan ekosistem dan pengurangan polusi plastik. Sejalan dengan itu, laporan internasional mengenai peningkatan produksi sampah plastik global menunjukkan bahwa sampah plastik masih mencemari lingkungan setiap tahunnya, sehingga upaya pengurangan dan daur ulang harus dimulai dari perubahan perilaku melalui institusi pendidikan. b. Nasional Di Indonesia, persoalan sampah plastik masih menjadi perhatian serius. ANTARA News dalam pemberitaan tanggal 31 Mei 2025 melaporkan bahwa volume sampah nasional terus meningkat, sementara itu, Kompas.com pada 21 Juni 2025 memberitakan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai 51% pada tahun 2025, namun realisasi di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran aktif satuan pendidikan dalam membangun budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak dini. c. Lokal Pada konteks lokal, pemberitaan pemerintah daerah Mimika kerap menyorot permasalahan kebersihan kota, sampah plastik, dan keterbatasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Mimika. Kondisi tersebut relevan dengan situasi SD Negeri 4 Mimika yang berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan utama, sehingga rawan terkena dampak polusi udara serta keterbatasan area hijau. 4. METODE PELAKSANAAN a. Kondisi Sebelum Inovasi         Sebelum inovasi PELIHARA diterapkan, lingkungan sekolah terlihat gersang, sampah belum terkelola dengan baik, dan belum ada produk kreatif berbahan daur ulang. b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi        Setelah inovasi berjalan, sekolah menjadi lebih hijau dan asri, sampah dikelola dengan konsep 3R, serta tercipta berbagai produk kreatif dari bahan bekas. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Inovasi PELIHARA memiliki keunggulan dan unsur kebaharuan yang membedakannya dari kegiatan lingkungan sekolah pada umumnya. Pertama, inovasi ini mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dan keberlanjutan. Kedua, PELIHARA tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga praktik nyata sehari-hari peserta didik, bukan hanya melalui pembelajaran teoritis. Peserta didik terlibat langsung dalam proses penghijauan, perawatan tanaman, serta pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai guna. Ketiga, inovasi ini memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar sekolah, sehingga dapat dilaksanakan dengan biaya rendah namun berdampak nyata. Produk-produk hasil daur ulang memiliki nilai estetika yang tinggi, kreatif, dan fungsional. Keempat, inovasi ini menghadirkan kebaruan melalui pemanfaatan hasil daur ulang tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan, seperti gapura, taman, ruang terbuka hijau, dan green house yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi PELIHARA meliputi: Pengumpulan sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah berdasarkan jenis. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan eco enzim. Pengolahan sampah anorganik menjadi produk kreatif. Pemanfaatan hasil daur ulang untuk lingkungan sekolah. 7. TUJUAN INOVASI Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik. 8. MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik. 9. DAMPAK INOVASI Pelaksanaan inovasi PELIHARA tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Lingkungan sekolah menjadi lebih hijau, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, inovasi ini membentuk budaya peduli lingkungan pada peserta didik melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah secara kreatif. Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam mendukung program lingkungan berbasis partisipasi. Dalam jangka panjang, SD Negeri 4 Mimika diharapkan dapat menjadi rujukan atau contoh praktik baik (best practice) bagi sekolah lain dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi. 10. STRATEGI KEBERLANJUTAN INOVASI Beberapa strategi keberlanjutan yang telah direncanakan, sekolah menyiapkan beberapa strategi keberlanjutan sebagai berikut: Integrasi Program Kegiatan PELIHARA diintegrasikan ke dalam program rutin sekolah, seperti kegiatan Jumat Bersih, Projek Profil Pelajar Pancasila (P5), dan kegiatan ekstrakurikuler lingkungan. Penguatan Kelembagaan Pembentukan dan penguatan Tim PELIHARA melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan meskipun terjadi pergantian pendidik atau pimpinan sekolah. Kolaborasi Berkelanjutan Sekolah terus melibatkan orang tua, komite sekolah, dan mitra lingkungan dalam mendukung kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. Pemeliharaan dan Pengembangan Hasil inovasi seperti taman, green house, dan produk daur ulang dipelihara secara berkala serta dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah. Dokumentasi dan Publikasi Praktik baik PELIHARA didokumentasikan dan disosialisasikan agar dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika.  

-

-

-

-

-

PERMASALAHAN Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Masalah Ad At Istiadat Kepercayaan Terhadap Persalinan  ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.  Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.

Tujuan Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Pasien Bersalin( GERCEP ANJEILI BAHAGIA )bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi dengan mempercepat akses ke Layanan Kesehatan. Program ini sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kendala Ekonomi .Berikut tujuan utamanya: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Mempercepat penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan segera setelah persalinan. Menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatkan kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Memperkuat deteksi dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan. Mendorong perilaku hidup sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan kunjungan kesehatan. Mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Memiliki identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pertolongan Cepat, Aman, dan Tepat Waktu sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.

MANFAAT INOVASI  Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.  Penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau Pelayanan Kesehatan segera setelah persalinan Lebih Cepat Menurunya risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatnya kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.  Deteksi Dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan Lebih awal dan mudah di deteksi. Mendorongnya Perilaku Hidup Sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan Kunjungan Kesehatan.  Menurunnya angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) mudah di dapatkan karena bersalin di BLUD Puskesmas Mapurujaya

RANCANG BANGUN A.Dasar Hukum  Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) Memiliki Dasar Hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Ir. H Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir. B.Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah Penanggulangan Masalah Kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai Kendala Makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor Geografis, Ekonomi, Sosial, Budaya, Infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain: Kondisi Geografis yang Sulit Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan  daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.  Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.  Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.  Faktor Sosial dan Budaya Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.  Keterbatasan Ekonomi Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.  Akses Transportasi dan Komunikasi Minim Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.  Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.  Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.  Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2.Mikro Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Masalah Ad At Istiadat Kepercayaan Terhadap Persalinan  ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.  Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin. C.ISU STRATEGIS 1.Global Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.  Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.  Masalah Gizi pada Ibu Hamil Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.  Kehamilan Usia Dini Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.  Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.  Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.  Pengaruh Sosial Budaya dan Gender Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.  Dampak Konflik dan Bencana Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.  Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.  Upaya Global Penanggulangan Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.  Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.  Program persalinan aman.  Edukasi kesehatan reproduksi.  Peningkatan gizi ibu hamil.  Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.  Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 2.Nasional Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi diantaranya Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit Beberapa Kampung  memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.  Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.  Masih Tingginya Persalinan Tradisional Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.  Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.  Keterbatasan Ekonomi Keluarga Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.  Pengaruh Budaya dan Adat Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.  Keterlambatan Rujukan Pasien Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.  Kurangnya Edukasi dan Pendampingan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput  Bayi Lahir Ibu Bahagia” ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ). Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil  yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan, terutama Kampung Pomako, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko Cukup tinggi.Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain: Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.   Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh,  dan transportasi yang minim.  Faktor Ekonomi  Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah. Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.  Sistem Rujukan Lambat Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.  Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.  Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.  Kurangnya Dukungan Program Pemerintah Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan. b. Sesudah Penerapan Inovasi  Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) Yaitu Pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan Aman, Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Ambulans, Pelayanan bidan Kampung, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak.Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain: Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.  Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.  Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.  Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.  Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.  Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.  Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.  Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.  Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.  Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah, Khusunya di BLUD Puskesmas Mapurujaya. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. Keunggulannya yaitu Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat  Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir. Program Inovasi ini merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman. F.CARA KERJA INOVASI  Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) adalah program Pelayanan Kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju Fasilitas Kesehatan saat Pemeriksaan Kehamilan, Persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. Alur Cara Kerja Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA 1. Pendataan Ibu Hamil Tenaga Kesehatan, Bidan Kampung, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung, terutama Ibu Hamil berisiko tinggi. 2. Pemantauan Kehamilan Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat Keluarga,Kader Posyandu, atau aparat Kampung segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan. 3. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan           Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan Ambulans yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mimika 4. Penjemputan Pasien Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju: Puskesmas, Rumah Sakit, 5. Pemeriksaan dan Penanganan Medis Setelah tiba di Fasilitas Kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk: Proses Persalinan,  Observasi, atau Penanganan Komplikasi. 6. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi Jika Fasilitas Kesehatan Pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. MIMIKA dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat ( RSMM ). 7. Pendampingan Pasca Persalinan Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui: Kunjungan Rumah, ( Pengantaran Kembali dari fasilitas Kesehatan ke Rumah dan Pemantauan Rutin) Pemeriksaan Nifas,  Kegiatan Posyandu, dan edukasi kesehatan.  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.

Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. 

Keunggulannya yaitu Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat  Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir.

-

Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.

Pengembangan untuk menerima rujukan ibu Hamil dan melahirkan dari Distrik Pesisir

-

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim.  Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

-

-

-

-

-

Permasalahan Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis

Tujuan Inovasi   A. Tujuan Umum: Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita melalui penjangkauan aktif berbasis masyarakat guna memastikan seluruh balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara optimal.   B. Tujuan Khusus: Meningkatkan kehadiran balita di posyandu Menjangkau balita yang tidak hadir (drop out) melalui kunjungan rumah Mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi serta cakupan imunisasi pada balita Meningkatkan peran aktif kader dalam pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya kesehatan balita

Manfaat Inovasi   A. Bagi Masyarakat: Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata   B. Bagi Kader: Meningkatkan kapasitas dan peran kader dalam pelayanan kesehatan Menambah keterampilan komunikasi dan deteksi dini masalah kesehatan Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap wilayah binaan C. Bagi Puskesmas: Data sasaran balita dan imunisasi lebih akurat dan terupdate Meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak (KIA) Mempermudah pemantauan dan evaluasi program D. Bagi Pemerintah/Stakeholder: Mendukung pencapaian indikator bidang Kesehatan khususnya Kesehatan balita Berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting Menguatkan sistem pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat

RANCANG BANGUN I.  DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan II. PERMASALAHAN      A. Makro Masih rendahnya cakupan kunjungan balita ke posyandu Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita Adanya hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses pelayanan kesehatan Belum optimalnya peran kader dalam penjangkauan sasaran aktif     B. Mikro Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis III. ISU STRATEGIS      A. Global Target penurunan stunting sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Pentingnya intervensi dini pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Peningkatan kualitas kesehatan anak sebagai investasi sumber daya manusia      B. Nasional Program percepatan penurunan stunting di Indonesia Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (posyandu aktif) Transformasi layanan primer dengan pendekatan promotif dan preventif Optimalisasi peran kader kesehatan dalam sistem pelayanan     C. Lokal Tingginya permasalahan stunting dan gizi ballita, jumlah kasus masih sekitar 9-11 % pada tahun 2025 meski sudah menurun. Belum optimalnya cakupan pelayanan posyandu Masalah perilaku dan kesadaran Masyarakat Kualitas lingkungan dan sanitasi Optimalisasi peran kader posyandu IV. METODE PEMBAHARUAN       A. Sebelum Inovasi : Pelayanan posyandu bersifat pasif (menunggu sasaran datang) Kader belum melakukan penjangkauan aktif secara terstruktur Terjadwal secara rutin Sweping dilakukan secara terpisah oleh masing-masing program     B. Sesudah Inovasi :  Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah V. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi VI. CARA KERJA INOVASI Identifikasi Sasaran Kader mendata balita yang tidak hadir di posyandu Perencanaan Kunjungan Menyusun jadwal sweeping berdasarkan wilayah dan prioritas Pelaksanaan Kunjungan Rumah Kader dan tenaga Kesehatan lintas program melakukan kunjungan ke rumah balita Melakukan pemantauan sederhana (BB, TB, kondisi umum) dan riwayat Imunisasi balita Memberikan edukasi kepada orang tua Pencatatan dan Pelaporan Hasil kunjungan dicatat dalam format monitoring Tindak Lanjut Balita bermasalah dirujuk atau dipantau lebih lanjut oleh petugas kesehatan Evaluasi Berkala, Dilakukan evaluasi cakupan dan efektivitas kegiatan sweeping

Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah

Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi

-

Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata

Keberlanjutan inovasi berkaitan dengan integrasi dengan layanan inovasi Kelabu Cinta 2.

Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut.

Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Membangun Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.

Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Berkembangnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Bertumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Tersedianya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Tersedianya Modul yang memberikan Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatknya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah SD Inpres Koperapoka 1 dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Terlibatnya Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlaksananya Pelestarian Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Terjadi Penguatan Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Terbukanya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) menjadi menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

1. DASAR HUKUM Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan pendidikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang pengesahan sistem Noken sebagai bentuk demokrasi berbasis budaya di Papua. 2. PERMASALAHAN Makro Kegiatan Kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Didalam implementasi 8 Dimensi Profil Lulusan di SD Inpres Koperapoka 1 tema yang diangkat adalah Kearifan Lokal dengan topik “Lestari Budayaku Noken Karyaku”. Salah satu kearifan lokal yang ada di Papua adalah Noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken merupakan warisan budaya Papua yang diakui UNESCO sejak 4 Desember 2012. Namun, budaya Noken Papua terancam punah karena beberapa faktor yang pertama menurunnya minat masyrakat Papua dalam merajut Noken, yang kedua minimnya generasi penerus Noken. Seiring berjalannya waktu, Noken mulai menuju kepunahan karna generasi muda tidak mau mengenal untuk mewarisinya dan juga ada kecenderungan masyarakat Papua sangat jarang membuat Noken dan akhirnya melupakan. Jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken sudah berkurang disebabkan karena persaingan dengan tas buatan pabrik yang modern serta menurunnya penggunaan Noken di kalangan masyarakat, khususunya di Kabupaten Mimika. Untuk mengatasi masalah tersebut, SD Inpres Koperapoka 1 melakukan upaya revitalisasi Noken melalui “PAPEDA PROKSI”.   Mikro Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut. 3. ISU STRATEGIS Global Meskipun Noken merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, pemanfaatannya dalam konteks pendidikan global belum optimal. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment), dimana Indonesia berada pada urutan ke-3 dari terakhir, terutama dalam aspek Literasi, Numerasi, dan Sains. Berikut isu – isu global diantaranya : Ancaman Punahnya Warisan Budaya Dunia UNESCO telah menetapkan Noken sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding (Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak). Artinya, dunia internasional memandang Noken terancam punah jika tidak dilestarikan secara aktif. Globalisasi Menggeser Identitas Budaya Pengaruh fashion modern, tas instan, dan budaya pop global menyebabkan minat terhadap produk kerajinan tradisional menurun. Generasi muda lebih memilih produk massal daripada kerajinan khas budaya leluhur. Hilangnya Keterampilan Tradisional Di banyak negara, keterampilan tradisional (craftsmanship) mulai berkurang. Noken menghadapi ancaman yang sama karena generasi muda jarang mempelajari teknik membuatnya. Kurangnya Pemasaran dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif Di tingkat global, banyak kerajinan tradisional redup karena tidak diintegrasikan dengan ekonomi kreatif atau industri pariwisata modern.   Nasional Menurunnya Minat Generasi Muda Papua Anak muda di Papua lebih memilih tas modern sehingga penggunaan Noken berkurang dalam keseharian. Keterampilan merajut tidak banyak dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Terbatasnya Program Pendidikan yang Mengintegrasikan Budaya Noken Implementasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah masih lemah dan belum merata. Sebagian guru belum memiliki kemampuan atau modul untuk mengajarkan Noken di sekolah. Kurangnya Regenerasi Pengrajin Banyak pengrajin Noken berusia lanjut, sementara anak muda kurang tertarik belajar. Hal ini membuat keterampilan Noken beresiko hilang secara Nasional. Minimnya Dukungan Ekonomi Kreatif Noken sebenarnya berpotensi menjadi produk unggulan Nasional (suvenir, fashion etnik). Namun pemanfaatannya dalam industri kreatif masih rendah. Terbatasnya Bahan Baku Alami Beberapa bahan tradisional seperti kulit kayu atau serat tumbuhan mulai sulit didapat karena perubahan lingkungan.   Lokal Kurangnya Pengetahuan Siswa tentang Makna dan Fungsi Noken Di sekolah-sekolah termasuk SD Inpres Koperapoka 1, banyak siswa tidak memahami sejarah atau filosofi Noken. Guru Belum Terampil Merajut Noken Hampir semua guru belum menguasai keterampilan membuat atau merajut Noken, sehingga proses pembelajaran budaya kurang maksimal. Minimnya Modul dan Bahan Pembelajaran Tidak tersedia modul rujukan atau Kokurikuler yang khusus mengangkat budaya Noken. Lemahnya Kolaborasi Sekolah – Orang Tua – Tokoh Adat Sebelum adanya program, kerja sama belum terstruktur, sehingga kegiatan budaya berjalan tidak konsisten. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Di Mimika, penggunaan Noken mulai jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak dan remaja. Kurangnya Event Budaya Noken di Sekolah Kegiatan seperti Day Noken, pameran budaya, atau pelatihan kerajinan belum rutin dilakukan. Ancaman Hilangnya Identitas Budaya Kamoro Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, Noken adalah bagian dari warisan budaya. Jika tidak direvitalisasi, generasi muda kehilangan identitas budaya lokalnya. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Tidak ada modul rujukan pembelajaran Noken Guru tidak memiliki panduan dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan bertema budaya lokal. Kegiatan terkait Noken berjalan tidak terarah dan tidak berdampak optimal pada siswa. Kemampuan guru merajut Noken sangat terbatas Hampir semua guru tidak menguasai keterampilan membuat Noken. Pembelajaran berbasis budaya lokal sulit diterapkan secara mandiri oleh sekolah. Sekolah sangat bergantung pada bantuan orang tua atau pengrajin lokal. Minimnya integrasi Noken dalam pembelajaran Noken belum terhubung dengan mata pelajaran atau kegiatan Kokurikuler. Pemahaman siswa tentang fungsi, sejarah, dan makna Noken sangat terbatas. Belum ada pola kolaborasi yang jelas Kolaborasi dengan orang tua, Dinas Pendidikan, dan tokoh budaya Amungme dan Kamoro belum terstruktur. Komunikasi lintas pihak masih insidental dan tidak didukung program resmi. Kegiatan Noken tidak berkelanjutan Tidak ada tindak lanjut setelah kegiatan budaya dilaksanakan. Dokumentasi, refleksi, dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis.   Kondisi setelah adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Adanya Modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” Sekolah memiliki modul rujukan lengkap untuk perencanaan dan pelaksanaan projek berbasis budaya Noken. Guru memiliki pedoman langkah demi langkah untuk mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan konteks lokal. Guru mendapatkan peningkatan kompetensi budaya Guru belajar dasar merajut Noken melalui kolaborasi dengan orang tua dan pengrajin. Guru lebih percaya diri melaksanakan kegiatan berbasis kearifan lokal. Integrasi Noken dalam pembelajaran lebih terarah Pembelajaran Kokurikuler memasukkan unsur budaya, kreativitas, sejarah, dan keterampilan hidup melalui media Noken. Siswa memahami, menghargai, dan dapat mempraktikkan penggunaan Noken. Kolaborasi lintas pihak menjadi lebih kuat Terjalin kerja sama reguler antara sekolah, orang tua, Dinas Pendidikan, dan kepala suku Amungme dan Kamoro. Dukungan eksternal memberikan legitimasi dan memperkuat nilai budaya Noken bagi siswa. Kegiatan Noken menjadi program berkelanjutan Ada sesi refleksi setelah pelaksanaan projek, melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program tidak berhenti pada satu projek saja, tetapi menjadi budaya sekolah. Dokumentasi dan evaluasi dibuat setiap siklus untuk peningkatan kualitas. Terbangunnya identitas budaya sekolah SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang aktif merevitalisasi budaya Noken. Siswa lebih bangga menggunakan dan mempromosikan Noken dalam keseharian. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. 6. CARA KERJA INOVASI Program “PAPEDA PROKSI” dapat diimplementasikan melalui tiga tahap utama : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Refleksi & Keberlanjutan. Setiap tahap dilengkapi Langkah – langkah operasional sebagai berikut : 1. Tahap Perencanaan Modul Kokurikuler 1. Analisis Kebutuhan Mengidentifikasi kendala terkait pemahaman budaya Noken di sekolah. Mengkaji kemampuan guru, kesiapan siswa, dan dukungan orang tua. Mengumpulkan informasi dari kepala suku Amungme dan Kamoro atau tokoh budaya. 2. Penyusunan Modul Kokurikuler Menentukan tema projek : “Lestari Budayaku, Noken Karyaku”. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 8 Dimensi Profil Lulusan. Menyusun alur kegiatan projek mulai dari pengenalan budaya hingga pembuatan karya. Menetapkan indikator capaian, asesmen, dan rubrik penilaian. 3. Pembagian Peran Guru Menentukan fasilitator projek, pendamping kelompok, dan dokumentator. Memetakan guru yang bertanggung jawab pada setiap tahap kegiatan. 4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Mengundang orang tua dan pengrajin Noken sebagai mentor. Mengajukan dukungan dan informasi ke Dinas Pendidikan. Melibatkan tokoh adat Amungme dan Kamoro sebagai narasumber budaya. 2. Tahap Pelaksanaan Kokurikuler Kegiatan Pengenalan Budaya Noken Guru dan narasumber menjelaskan sejarah, makna, fungsi, dan filosofi Noken. Menampilkan video, contoh Noken asli, dan praktik langsung penggunaan. Demonstrasi Pembuatan Noken Pengrajin atau orang tua memperagakan cara merajut Noken dari tahap awal hingga akhir. Siswa diperkenalkan pada bahan baku lokal (kulit kayu, serat anggrek, tali alam). Workshop / Day Noken Bersama Siswa mencoba merajut atau membuat mini Noken sesuai kemampuan. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara orang tua menjadi mentor teknis. Kegiatan dilakukan secara kelompok untuk menumbuhkan gotong royong. Pameran Karya dan Perayaan Budaya Menampilkan hasil karya siswa (Noken mini, tas kecil, gantungan). Mengundang orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan. Mempromosikan budaya lokal dan menumbuhkan rasa bangga siswa. 3. Tahap Refleksi dan Keberlanjutan 3.2   Pengumpulan Respon dan Evaluasi Mengambil respon siswa melalui lembar refleksi atau diskusi kelas. Mengumpulkan saran dari orang tua, pengrajin, dan tokoh adat. Meminta masukan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai relevansi program. 3. 2. Refleksi Guru dan Kepala Sekolah Guru mendiskusikan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Menyusun laporan implementasi projek dan dokumentasi kegiatan. 3. 3. Perbaikan dan Pengembangan Program Memperbaiki modul Kokurikuler berdasarkan hasil refleksi. Mempersiapkan kegiatan lanjutan seperti Pelatihan lanjutan merajut bagi guru. Pembentukan Komunitas Peduli Noken di sekolah. Produksi Noken mini sebagai souvenir atau karya ekonomi kreatif siswa. 3. 4. Menjadikan Noken sebagai Budaya Sekolah Menerapkan Day Noken secara berkala (setiap hari senin). Menggunakan Noken sebagai simbol dalam acara sekolah. Menjadikan Noken bagian dari identitas SD Inpres Koperapoka 1.

Adanya Modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” Sekolah memiliki modul rujukan lengkap untuk perencanaan dan pelaksanaan projek berbasis budaya Noken. Guru memiliki pedoman langkah demi langkah untuk mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan konteks lokal.

Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.  

-

Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna.

Dapat direplikasi oleh semua satuan pendidikan di Tanah Papua

Peredaran produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Produk TIE belum melalui proses evaluasi BPOM sehingga keamanan, mutu, dan khasiat atau manfaatnya tidak dapat dipastikan. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta mengurangi perlindungan konsumen. Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika masih menunjukkan ditemukannya produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), yaitu sebanyak 132 item (1.245 pcs) pada tahun 2024 dan 229 item (1.669 pcs) pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk TIE masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis BPOM di Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan pengawasan di delapan kabupaten dengan karakteristik wilayah yang berjauhan dan sebagian besar hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan jumlah produk yang memiliki izin edar. Berdasarkan layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan, sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami alur registrasi, persyaratan, serta jenis perizinan yang sesuai dengan produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap proses registrasi masih perlu ditingkatkan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelum REGITA dikembangkan, informasi mengenai registrasi dan perizinan BPOM tersedia melalui berbagai kanal yang terpisah sehingga pelaku usaha harus mengakses beberapa media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain memerlukan waktu yang lebih lama, pelaku usaha juga belum dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar kanal resmi BPOM merupakan informasi yang benar dan mutakhir. Bagi pelaku usaha yang berada di luar Kabupaten Mimika, konsultasi secara langsung juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit karena keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap layanan registrasi belum optimal, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu menyediakan layanan informasi dan konsultasi registrasi secara mudah, cepat, terpadu, dan dapat diakses dari seluruh wilayah kerja.

Tujuan dari Inovasi REGITA adalah: Mempermudah proses registrasi dan perizinan Obat dan Makanan. Memberikan akses informasi dan layanan yang lebih cepat, jelas, dan transparan. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan BPOM. Mendukung lahirnya produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Mendorong pengembangan usaha dan inovasi produk di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah.

Dampak terbesar REGITA tidak terletak pada penggunaan platform digitalnya, melainkan pada perubahan paradigma pelayanan dari reactive service, yaitu pelayanan yang menunggu pelaku usaha datang untuk berkonsultasi, menjadi predictive and diagnosticservice, yaitu pelayanan yang secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha sejak awal, mendiagnosis karakteristik produk, memberikan rekomendasi jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga pelaku usaha siap mengajukan registrasi produk. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi mengenai proses perizinan, tetapi juga memperoleh pendampingan yang terarah sesuai Tingkat kesiapan usahanya. Dampaknya, pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, mampu memenuhipersyaratan keamanan dan mutu produk, serta memperoleh legalitas yang tepat sesuai karakteristik produknya. Dalam jangka Panjang, REGITA diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, yaitu dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yangmemiliki produk legal, aman, bermutu, lebih berdaya saing, serta mampu memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Peredaran produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Produk TIE belum melalui proses evaluasi BPOM sehingga keamanan, mutu, dan khasiat atau manfaatnya tidak dapat dipastikan. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta mengurangi perlindungan konsumen. Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika masih menunjukkan ditemukannya produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), yaitu sebanyak 132 item (1.245 pcs) pada tahun 2024 dan 229 item (1.669 pcs) pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk TIE masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis BPOM di Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan pengawasan di delapan kabupaten dengan karakteristik wilayah yang berjauhan dan sebagian besar hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan jumlah produk yang memiliki izin edar. Berdasarkan layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan, sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami alur registrasi, persyaratan, serta jenis perizinan yang sesuai dengan produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap proses registrasi masih perlu ditingkatkan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelum REGITA dikembangkan, informasi mengenai registrasi dan perizinan BPOM tersedia melalui berbagai kanal yang terpisah sehingga pelaku usaha harus mengakses beberapa media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain memerlukan waktu yang lebih lama, pelaku usaha juga belum dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar kanal resmi BPOM merupakan informasi yang benar dan mutakhir. Bagi pelaku usaha yang berada di luar Kabupaten Mimika, konsultasi secara langsung juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit karena keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap layanan registrasi belum optimal, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu menyediakan layanan informasi dan konsultasi registrasi secara mudah, cepat, terpadu, dan dapat diakses dari seluruh wilayah kerja. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Perlindungan masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan memerlukan penguatan upaya preventif melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi dan perizinan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak maupun kondisi geografis. Menjawab kebutuhan tersebut, Loka POM di Kabupaten Mimika mengembangkan REGITA (Registrasi Obat dan Makanan) sebagai inovasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan konsultasi registrasi dalam satu website resmi. REGITA menyediakan akses terhadap layanan registrasi komoditas yang menjadi kewenangan BPOM, meliputi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), izin edar pangan olahan, Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOABAB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Melalui satu pintu layanan, pelaku usaha memperoleh informasi yang valid, memahami tahapan registrasi secara lebih mudah, serta memperoleh konsultasi tanpa harus datang ke kantor Loka POM. REGITA merupakan strategi preventif yang memperkuat pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha sebelum produk beredar di masyarakat. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui layanan registrasi yang mudah diakses diharapkan dapat mempercepat pemenuhan legalitas produk, mengurangi potensi peredaran produk tanpa izin edar, serta memperkuat perlindungan masyarakat melalui tersedianya produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode Pembaharuan Program REGITA A. Kondisi Sebelum Inovasi Sebelum dikembangkan, REGITA hanya berfungsi sebagai layanan pendampingan pendaftaran izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dengan cakupan layanan masih terbatas, dengan karakteristik sebagai berikut: - Ruang lingkup yang sempit, hanya melayani UMKM yang membutuhkan izin edar PIRT, belum menjangkau produk yang memerlukan izin BPOM (MD). - Proses manual dan belum terstruktur, UMKM datang langsung tanpa ada tahap identifikasi kebutuhan, sehingga jenis pendampingan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha. - Belum ada sistem pemilahan (sorting) layanan, semua UMKM diperlakukan dengan alur yang sama, padahal kebutuhan pengurusan izin PIRT dan BPOM sangat berbeda (dari segi dokumen, sarana produksi, hingga jenis produk). - Keterbatasan pengetahuan UMKM, banyak pelaku usaha bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus (PIRT atau BPOM), sehingga sering salah alur pengurusan atau dokumen tidak lengkap. B. Upaya/Metode Pembaharuan yang Dilakukan Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dilakukan pengembangan REGITA menjadi platform digital terintegrasi dengan metode sebagai berikut: 1. Perluasan Cakupan Layanan Layanan REGITA diperluas tidak hanya untuk pendaftaran PIRT, tetapi juga mencakup pendampingan registrasi izin edar BPOM, meliputi: - Penyusunan/penyesuaian denah bangunan/sarana produksi - Pembuatan dan pendampingan desain label produk sesuai ketentuan - Pendampingan pendaftaran hingga terbit izin edar 2. Digitalisasi Tahap Identifikasi Kebutuhan (Google Form) Dibangun sistem identifikasi awal berbasis Google Form sebagai entry point layanan, di mana UMKM mengisi data terkait jenis produk, skala usaha, dan kondisi sarana produksi. 3. Sistem Pengarahan Otomatis (Smart Routing) Berdasarkan hasil identifikasi, UMKM secara otomatis diarahkan ke jalur pendampingan yang sesuai: apakah jalur PIRT atau jalur BPOM sehingga proses lebih tepat sasaran dan efisien. 4. Pendampingan Terintegrasi Bertahap Pendampingan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh: mulai dari penyiapan dokumen teknis (denah, label), hingga proses pendaftaran resmi ke sistem OSS/BPOM. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Keberhasilan implementasi REGITA (Registrasi Terpadu Pangan Olahan) tidak hanya ditentukan oleh inovasi internal Loka POM di Kabupaten Mimika, tetapi juga oleh terbentuknya ekosistem kolaboratif berbasis Pentahelix yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam satu rantai intervensi. Pendekatan ini dibangun karena permasalahan legalitas produk pangan di Papua Tengah bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha, melainkan adanya keterbatasan akses informasi, kesalahan dalam menentukan jalur perizinan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta terbatasnya kapasitas pendampingan pemerintah. 1. Pemerintah  Loka POM di Kabupaten Mimika berperan sebagai lead institution yang mengoordinasikan seluruh proses REGITA melalui pendekatan Regulatory Diagnostic System. Peran Loka POM tidak hanya memberikan konsultasi registrasi, tetapi melakukan pemetaan UMKM, mendiagnosis karakteristik produk, menentukan jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga memperoleh legalitas produk. Kolaborasi pemerintah diperkuat melalui: - DPMPTSP, yang mengintegrasikan informasi perizinan berusaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB); - Dinas Kesehatan, dalam pembinaan higiene sanitasi, keamanan pangan dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang merupakan bentuk legaslitas produk - dan BRIDA , dalam pengembangan inovasi daerah dan replikasi model REGITA; 2. Pelaku Usaha  Pelaku usaha bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi menjadi penyempurna inovasi. Melalui inovasi REGITA, setiap UMKM memperoleh rekomendasi legalitas berdasarkan karakteristik produknya, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh produk harus memperoleh izin edar BPOM. Pelaku usaha secara aktif: - menyediakan informasi mengenai produk dan proses produksi; - memenuhi rekomendasi perbaikan; - melengkapi dokumen administrasi; - mengikuti pendampingan teknis; - menyampaikan kendala yang menjadi dasar penyempurnaan mekanisme REGITA. Dengan demikian, inovasi menghasilkan perubahan status UMKM dari belum legal → terpetakan → terdiagnosis → terarah → memperoleh legalitas → UMKM siap naik kelas. 3. Komunitas UMKM dalam hal ini  Kader Keamanan Pangan Daerah yang telah dibentuk oleh Loka POM di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 yang berasal dari salah satu kelurahan di Kabupaten Mimika selama ini telah berfungsi sebagai penghubung antara Loka POM dan pelaku usaha. Melalui jejaring komunitas, proses identifikasi dan pemetaan UMKM dapat dilakukan lebih cepat, terutama pada wilayah yang memiliki hambatan geografis. Komunitas telah mengambil peran dalam: - mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki legalitas; -  memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha; - membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan; - memberikan umpan balik terhadap efektivitas pelayanan. Peran ini menjadikan REGITA lebih inklusif karena mampu menjangkau UMKM yang sebelumnya belum tersentuh layanan pemerintah 4. Akademisi Dalam pelaksanaan REGITA, akademisi berperan penting membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan UMKM yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya legalitas produk. Melalui pendampingan dan transfer pengetahuan, pelaku usaha menjadi lebih memahami persyaratan teknis dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, UMKM lebih siap mengurus legalitas produknya sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan. 5. Media  Media berfungsi memperluas jangkauan inovasi melalui strategi komunikasi publik. Selain mempublikasikan kegiatan, media dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas produk, menjelaskan perbedaan jalur perizinan, menyebarluaskan kisah sukses UMKM yang telah memperoleh legalitas, serta membangun citra positif terhadap pelayanan publik BPOM. Selain itu, pemanfaatan media sosial, media lokal, serta kanal informasi pemerintah menjadikan proses edukasi berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau pelaku usaha di wilayah yang sulit diakses secara langsung. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan/Kebaruan Inovasi REGITA 1. Perluasan Cakupan Layanan (One Stop Service) REGITA tidak lagi terbatas pada pendampingan izin PIRT, melainkan telah berkembang menjadi layanan satu pintu yang mencakup pendampingan izin edar BPOM secara menyeluruh, mulai dari penyusunan denah, pembuatan label, hingga proses pendaftaran. UMKM tidak perlu mencari layanan terpisah-pisah untuk setiap tahapan perizinan. 2. Sistem Identifikasi Kebutuhan Berbasis Digital Kebaruan utama terletak pada tahap identifikasi awal melalui Google Form sebagai pintu masuk layanan. Hal ini menjadi pembeda dari layanan pendampingan konvensional yang biasanya bersifat manual dan seragam untuk semua pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing. 3. Smart Routing - Pengarahan Layanan yang Presisi Berdasarkan hasil identifikasi, sistem secara otomatis mengarahkan UMKM ke jalur pendampingan yang sesuai (PIRT atau BPOM). Ini mengatasi permasalahan klasik UMKM yang bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus, sehingga mengurangi risiko salah alur, dokumen tidak lengkap, atau proses berulang. 4. Efisiensi Waktu dan Biaya Dengan alur yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sejak tahap awal, proses pendampingan menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan sistem sebelumnya yang tidak memiliki tahap penyaringan kebutuhan. 5. Aksesibilitas Tinggi Berbasis Teknologi Sederhana REGITA memanfaatkan platform yang mudah diakses (Google Form) sehingga inklusif bagi UMKM dari berbagai latar belakang, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus atau infrastruktur digital yang rumit. 6. Pendampingan Menyeluruh dan Berkelanjutan  Berbeda dari layanan sebelumnya yang hanya sebatas pendaftaran, REGITA kini mendampingi UMKM secara utuh dari hulu ke hilir, dari kesiapan teknis (denah, label) sampai izin edar terbit, sehingga UMKM benar-benar terbantu secara nyata, bukan sekadar diarahkan. 7. Replikatif dan Berkelanjutan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan ini bersifat sistematis dan dapat direplikasi ke jenis layanan perizinan lain di masa depan, menjadikan REGITA sebagai model layanan yang adaptif dan berkelanjutan (sustainable). g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Spesifikasi Produk Inovasi REGITA:  -Nama Produk: REGITA (registrasi obat dan pangan)  -Jenis Inovasi: layanan digital berbasis web atau formulir Google. -Sasaran pengguna: produsen UMKM obat dan makanan. -Fungsi Utama: Membantu bisnis menemukan kategori produk dan perizinan yang diperlukan sebelum mengajukan registrasi. -Output: Nomor izin edar PIRT, sertifikasi CDOB, sertifikasi CPOBAB, dan sertifikasi CPKB, sertifikasi CPPOB -Manfaat: Percepat proses konsultasi, mengurangi kesalahan dalam pengajuan izin, meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang regulasi, dan meningkatkan efisiensi pembinaan oleh Loka POM. Tahapan Kerja Inovasi REGITA: 1. Identifikasi Permasalahan UMKM  Loka POM Mimika mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi pelaku UMKM sejak April 2024. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan menentukan kategori produk dan jenis perizinan yang harus diurus karena regulasi obat dan makanan yang kompleks. 2. Penyusunan Konsep Inovasi Pokja Pelayanan Publik menyusun konsep REGITA sebagai media asesmen digital mandiri yang mampu mengidentifikasi kategori produk dengan serangkaian pertanyaan sederhana. Selain itu menggunakan tools sederhana yang dapat diakses semua kalangan. 3. Penyusunan Tim Basis Data dan Decision Tree  Menyusun logika klasifikasi berdasarkan ketentuan registrasi obat dan makanan yang berlaku, sehingga setiap jawaban pengguna menghasilkan rekomendasi kategori produk dan jenis perizinan yang tepat. 4. Pengembangan platform REGITA Platform digital REGITA dikembangkan untuk menjadi formulir digital yang ringan dan mudah digunakan di ponsel atau komputer sejak 2025. Platform dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pengetahuan teknis khusus. 5. Trial and Development Uji coba dan penyempurnaan sistem dilakukan pada internal Loka POM Mimika, dengan menjaring saran masukkan guna perbaikkan sistem, selanjutnya diuji cobakan pada sejumlah pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, ketepatan hasil klasifikasi, dan efektivitas alur pelayanan. Hasil uji coba ini digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan sistem. 6. Implementasi dan Sosialisasi  REGITA digunakan sebagai alat awal untuk konsultasi dengan pelaku usaha. Ini disosialisasikan melalui media sosial, kegiatan pembinaan UMKM, Mall Pelayanan Publik, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan oleh Loka POM. Selain itu REGITA juga menjadi tools yang dapat dipakai oleh Instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Kesehatan, serta dinas terkait yang memiliki UMKM binaan seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan. 7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan  Loka POM memantau penggunaan REGITA, menilai masukan pengguna, dan memperbarui basis data dan logika klasifikasi sesuai dengan perkembangan regita. Dari sebelumnya hanya menjaring UMKM Pangan Olahan, saat ini juga bisa menjadi platform untuk layanan BPOM lainnya seperti sertifikasi CDOB, sertifikasi CPOBAB, sertifikasi CPKB, sertifikasi CPPOB. Selain itu juga menambahkan contoh dokumen mutu seperti SOP, desain label, peraturan yang berlaku, klasifikasi KBLI h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Berikut rancangan Keberlanjutan Inovasi: Potensi Pengembangan dan Replikasi REGITA: Keberlanjutan Inovasi REGITA A. Potensi Pengembangan 1. Pengembangan Fitur Digital yang Lebih Terintegrasi Ke depan, sistem Google Form dapat ditingkatkan menjadi aplikasi/website mandiri dengan fitur dashboard pemantauan status pengajuan secara real-time, sehingga UMKM dapat memantau progres pendampingan tanpa harus bertanya manual kepada petugas. 2. Perluasan Jenis Layanan Perizinan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan pada REGITA berpotensi diperluas untuk mencakup jenis izin lain yang dibutuhkan UMKM, misalnya: Perizinan Obat Tradisional dan kosmetik 3. Pemanfaatan Teknologi AI/Chatbot Tahap identifikasi awal dapat dikembangkan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memandu UMKM secara interaktif dalam menentukan kebutuhan perizinan, sekaligus memberikan estimasi dokumen yang harus disiapkan. 4. Penguatan Kapasitas Pendamping Pengembangan berkelanjutan juga mencakup pelatihan dan sertifikasi pendamping REGITA agar kualitas layanan tetap konsisten meski cakupan layanan terus bertambah. 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Dibentuknya sistem evaluasi kepuasan pengguna (UMKM) secara berkala untuk terus menyempurnakan alur layanan berdasarkan masukan langsung dari lapangan. B. Potensi Replikasi (Replicability) 1. Replikasi Antar Wilayah Model REGITA yang sederhana, berbasis Google Form, dan tidak memerlukan biaya infrastruktur besar, sangat mudah direplikasi oleh daerah lain (kabupaten/kota lain) dengan karakteristik UMKM serupa. 2. Replikasi Antar Sektor/Instansi Konsep identifikasi hingga ke pendampingan terintegrasi bersifat umum dan dapat diadopsi oleh instansi lain di luar bidang pangan, misalnya untuk layanan perizinan usaha lain di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, atau layanan publik lainnya. 3. Kemudahan Adaptasi (Low-Cost Innovation) Karena menggunakan platform gratis dan familiar (Google Form), replikasi tidak memerlukan investasi teknologi tinggi, sehingga sangat memungkinkan diterapkan oleh daerah dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya IT. 4. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan Keberlanjutan inovasi diperkuat melalui potensi penetapan REGITA sebagai bagian dari kebijakan/SOP resmi pelayanan UMKM daerah, sehingga replikasi tidak bergantung pada individu/inisiator awal, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang permanen.

Keunggulan/Kebaruan Inovasi REGITA 1. Perluasan Cakupan Layanan (One Stop Service) REGITA tidak lagi terbatas pada pendampingan izin PIRT, melainkan telah berkembang menjadi layanan satu pintu yang mencakup pendampingan izin edar BPOM secara menyeluruh, mulai dari penyusunan denah, pembuatan label, hingga proses pendaftaran. UMKM tidak perlu mencari layanan terpisah-pisah untuk setiap tahapan perizinan. 2. Sistem Identifikasi Kebutuhan Berbasis Digital Kebaruan utama terletak pada tahap identifikasi awal melalui Google Form sebagai pintu masuk layanan. Hal ini menjadi pembeda dari layanan pendampingan konvensional yang biasanya bersifat manual dan seragam untuk semua pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing. 3. Smart Routing - Pengarahan Layanan yang Presisi Berdasarkan hasil identifikasi, sistem secara otomatis mengarahkan UMKM ke jalur pendampingan yang sesuai (PIRT atau BPOM). Ini mengatasi permasalahan klasik UMKM yang bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus, sehingga mengurangi risiko salah alur, dokumen tidak lengkap, atau proses berulang. 4. Efisiensi Waktu dan Biaya Dengan alur yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sejak tahap awal, proses pendampingan menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan sistem sebelumnya yang tidak memiliki tahap penyaringan kebutuhan. 5. Aksesibilitas Tinggi Berbasis Teknologi Sederhana REGITA memanfaatkan platform yang mudah diakses (Google Form) sehingga inklusif bagi UMKM dari berbagai latar belakang, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus atau infrastruktur digital yang rumit. 6. Pendampingan Menyeluruh dan Berkelanjutan  Berbeda dari layanan sebelumnya yang hanya sebatas pendaftaran, REGITA kini mendampingi UMKM secara utuh dari hulu ke hilir, dari kesiapan teknis (denah, label) sampai izin edar terbit, sehingga UMKM benar-benar terbantu secara nyata, bukan sekadar diarahkan. 7. Replikatif dan Berkelanjutan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan ini bersifat sistematis dan dapat direplikasi ke jenis layanan perizinan lain di masa depan, menjadikan REGITA sebagai model layanan yang adaptif dan berkelanjutan (sustainable).

Melalui implementasi REGITA, pelaku usaha memperoleh manfaat secara bertahap, yaitu : Akses informasi yang lebih mudah mengenai persyaratan, prosedur dan jalur legalitas produk sesuai karakteristik produk pangan olahan yang diproduksi. Akses pendampingan yang komprehensif, mulai dari identifikasi produk, diagnosis jalur legalitas, pemenuhan persyaratan teknis, hingga persiapan pengajuan registrasi produk. Akses terhadap dokumen dan perangkat pendukung, seperti contoh Standar Operasional Prosedur (SOP), format dokumen administrasi, panduan pelabelan, dan persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam proses legalisasi produk. Kesempatan berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan petugas Loka POM, sehingga setiap kendala yang dihadapi usaha dapat diselesaikan melalui pendampingan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan. Peningkatan kapasitas dan kesiapan sarana produksi, sehingga pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan legalitas sesuai regulasi BPOM. Memperoleh surat keterangan atau Sertifikat Pengakuan dari BPOM sebagai bentuk bahwa sarana atau pelaku usaha telah memenuhi hasil pendampingan dan dinyatakan siap untuk melanjutkan proses registrasi produk sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatnya status usaha (UMKM Naik Kelas), yang ditandai dengan diperolehnya legalitas produki, meningkatnya kepercayaan konsumen, terbukanya akses pasar yang lebih luas, serta meningkatnya daya saing khususnya produk lokal.  

-

Dampak terbesar REGITA tidak terletak pada penggunaan platform digitalnya, melainkan pada perubahan paradigma pelayanan dari reactive service, yaitu pelayanan yang menunggu pelaku usaha datang untuk berkonsultasi, menjadi predictive and diagnosticservice, yaitu pelayanan yang secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha sejak awal, mendiagnosis karakteristik produk, memberikan rekomendasi jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga pelaku usaha siap mengajukan registrasi produk. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi mengenai proses perizinan, tetapi juga memperoleh pendampingan yang terarah sesuai Tingkat kesiapan usahanya. Dampaknya, pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, mampu memenuhipersyaratan keamanan dan mutu produk, serta memperoleh legalitas yang tepat sesuai karakteristik produknya. Dalam jangka Panjang, REGITA diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, yaitu dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yangmemiliki produk legal, aman, bermutu, lebih berdaya saing, serta mampu memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Berikut rancangan Keberlanjutan Inovasi: Potensi Pengembangan dan Replikasi REGITA: Keberlanjutan Inovasi REGITA A. Potensi Pengembangan 1. Pengembangan Fitur Digital yang Lebih Terintegrasi Ke depan, sistem Google Form dapat ditingkatkan menjadi aplikasi/website mandiri dengan fitur dashboard pemantauan status pengajuan secara real-time, sehingga UMKM dapat memantau progres pendampingan tanpa harus bertanya manual kepada petugas. 2. Perluasan Jenis Layanan Perizinan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan pada REGITA berpotensi diperluas untuk mencakup jenis izin lain yang dibutuhkan UMKM, misalnya: Perizinan Obat Tradisional dan kosmetik 3. Pemanfaatan Teknologi AI/Chatbot Tahap identifikasi awal dapat dikembangkan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memandu UMKM secara interaktif dalam menentukan kebutuhan perizinan, sekaligus memberikan estimasi dokumen yang harus disiapkan. 4. Penguatan Kapasitas Pendamping Pengembangan berkelanjutan juga mencakup pelatihan dan sertifikasi pendamping REGITA agar kualitas layanan tetap konsisten meski cakupan layanan terus bertambah. 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Dibentuknya sistem evaluasi kepuasan pengguna (UMKM) secara berkala untuk terus menyempurnakan alur layanan berdasarkan masukan langsung dari lapangan. B. Potensi Replikasi (Replicability) 1. Replikasi Antar Wilayah Model REGITA yang sederhana, berbasis Google Form, dan tidak memerlukan biaya infrastruktur besar, sangat mudah direplikasi oleh daerah lain (kabupaten/kota lain) dengan karakteristik UMKM serupa. 2. Replikasi Antar Sektor/Instansi Konsep identifikasi hingga ke pendampingan terintegrasi bersifat umum dan dapat diadopsi oleh instansi lain di luar bidang pangan, misalnya untuk layanan perizinan usaha lain di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, atau layanan publik lainnya. 3. Kemudahan Adaptasi (Low-Cost Innovation) Karena menggunakan platform gratis dan familiar (Google Form), replikasi tidak memerlukan investasi teknologi tinggi, sehingga sangat memungkinkan diterapkan oleh daerah dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya IT. 4. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan Keberlanjutan inovasi diperkuat melalui potensi penetapan REGITA sebagai bagian dari kebijakan/SOP resmi pelayanan UMKM daerah, sehingga replikasi tidak bergantung pada individu/inisiator awal, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang permanen.

Pemerintah Kabupaten Mimika mengoperasikan banyak situs web dan aplikasi yang sebagian besar dikelola sendiri oleh masing-masing OPD, tanpa pemantauan terpusat: Situs web sering tidak dapat diakses (down) tanpa diketahui pengelola hingga dilaporkan masyarakat; Sertifikat SSL kedaluwarsa dan masa aktif domain habis tanpa peringatan, membuat layanan tiba-tiba tidak dapat diakses atau ditandai tidak aman; Banyak CMS dan plugin tidak diperbarui sehingga memiliki celah keamanan yang diketahui publik; Situs pemerintah pernah disusupi malware, diretas, bahkan berubah menampilkan konten judi daring (defacement) tanpa terdeteksi dini; Tidak ada inventaris aset digital: Diskominfo tidak memiliki daftar lengkap situs, subdomain, server, dan aplikasi yang harus dilindungi; Tidak ada dasbor pemantauan, sistem peringatan dini, maupun pemantauan cadangan data (backup); Pemantauan manual membuat laporan kondisi SPBE dan audit keamanan sulit, lambat, dan tidak menyeluruh. Akibatnya pelayanan publik terganggu, risiko kebocoran data meningkat, indeks SPBE dan keamanan informasi menurun, serta biaya pemeliharaan membengkak. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah): platform pemantauan seluruh aset digital pemerintah daerah dalam satu dasbor waktu nyata dengan peringatan dini dan kecerdasan artifisial.

Meningkatkan keamanan seluruh aset digital Pemerintah Kabupaten Mimika melalui pemantauan terpusat dan peringatan dini ancaman siber; Membangun inventaris aset digital pemerintah daerah (situs, aplikasi, API, server, domain, SSL, basis data, backup) yang lengkap dan selalu mutakhir; Menurunkan waktu henti (downtime) layanan digital dengan deteksi gangguan dalam hitungan menit, bukan setelah dilaporkan masyarakat; Mencegah insiden memalukan dan merugikan — sertifikat/domain kedaluwarsa, peretasan, malware, dan perubahan situs menjadi konten judi — melalui deteksi dini otomatis; Menyediakan skor keamanan dan kesehatan per aset dan per OPD sebagai dasar pembinaan serta prioritas perbaikan; Mempermudah audit keamanan dan pelaporan kondisi SPBE/indeks KAMI melalui laporan otomatis dan jejak audit; Menyediakan dasbor eksekutif bagi Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai dasar kebijakan tata kelola TI berbasis data.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Downtime layanan menurun — indikator: waktu rata-rata deteksi dan pemulihan gangguan; persentase uptime layanan publik digital; Insiden keamanan dicegah lebih dini — indikator: jumlah SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa; jumlah indikasi malware/defacement terdeteksi dan ditangani sebelum viral; Tata kelola terukur — indikator: skor keamanan/kesehatan per OPD dan trennya; jumlah OPD yang menindaklanjuti pembinaan; Audit dan SPBE lebih mudah — indikator: waktu penyusunan laporan kondisi TI (dari minggu menjadi seketika); kontribusi pada kenaikan indeks SPBE dan indeks KAMI; Efisiensi anggaran — indikator: penurunan biaya pemulihan insiden dan pemeliharaan reaktif; Kepercayaan publik meningkat — indikator: berkurangnya insiden situs pemerintah bermasalah yang menjadi sorotan publik. Manfaat dirasakan berlapis: masyarakat memperoleh layanan digital yang andal dan aman; admin OPD terbantu peringatan otomatis; Diskominfo memiliki alat pembinaan; pimpinan daerah memperoleh visibilitas penuh; Tim SPBE dan Inspektorat memperoleh data audit yang siap pakai.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Pemerintah Kabupaten Mimika mengoperasikan banyak situs web dan aplikasi yang sebagian besar dikelola sendiri oleh masing-masing OPD, tanpa pemantauan terpusat: Situs web sering tidak dapat diakses (down) tanpa diketahui pengelola hingga dilaporkan masyarakat; Sertifikat SSL kedaluwarsa dan masa aktif domain habis tanpa peringatan, membuat layanan tiba-tiba tidak dapat diakses atau ditandai tidak aman; Banyak CMS dan plugin tidak diperbarui sehingga memiliki celah keamanan yang diketahui publik; Situs pemerintah pernah disusupi malware, diretas, bahkan berubah menampilkan konten judi daring (defacement) tanpa terdeteksi dini; Tidak ada inventaris aset digital: Diskominfo tidak memiliki daftar lengkap situs, subdomain, server, dan aplikasi yang harus dilindungi; Tidak ada dasbor pemantauan, sistem peringatan dini, maupun pemantauan cadangan data (backup); Pemantauan manual membuat laporan kondisi SPBE dan audit keamanan sulit, lambat, dan tidak menyeluruh. Akibatnya pelayanan publik terganggu, risiko kebocoran data meningkat, indeks SPBE dan keamanan informasi menurun, serta biaya pemeliharaan membengkak. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah): platform pemantauan seluruh aset digital pemerintah daerah dalam satu dasbor waktu nyata dengan peringatan dini dan kecerdasan artifisial. b. Gagasan utama/ide inovasi SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah) adalah platform terpadu yang memantau kesehatan, keamanan, kinerja, dan kepatuhan seluruh aset digital Pemerintah Kabupaten Mimika — situs web, aplikasi, API, server/VM/cloud, basis data, domain, DNS, sertifikat SSL, email, subdomain, hingga status backup — dalam satu dasbor waktu nyata, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika. SIJAGA bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan inventaris: penemuan aset otomatis (asset discovery, termasuk pemetaan subdomain) membentuk inventaris aset digital yang selalu mutakhir beserta penanggung jawab tiap OPD — fondasi tata kelola yang selama ini tidak ada; Lapisan pemantauan & peringatan dini: pemeriksaan berkala tanpa agen (agentless) atas ketersediaan (uptime), kinerja, masa aktif SSL/domain, konfigurasi keamanan (security header), versi CMS/plugin, indikasi malware dan defacement (termasuk perubahan menjadi konten judi), serta status backup; setiap temuan kritis memicu peringatan otomatis ke Whats App/Telegram/email pengelola OPD dan operator Diskominfo; Lapisan kecerdasan: AI menilai skor keamanan dan kesehatan tiap aset, memprediksi potensi gangguan dan kebutuhan kapasitas, memprioritaskan kerentanan yang harus ditambal, merangkum kondisi dalam narasi eksekutif otomatis bagi pimpinan, dan menyusun laporan kepatuhan pendukung penilaian SPBE dan indeks KAMI — dengan tindak lanjut selalu diputuskan manusia (human in the loop). SIJAGA diposisikan sebagai cikal bakal Government Security Operation Center (SOC) daerah dan dirancang replikabel bagi pemerintah daerah lain. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Tidak ada inventaris aset digital; situs dan aplikasi tersebar tanpa daftar induk. Gangguan diketahui setelah dilaporkan masyarakat; SSL/domain kedaluwarsa tanpa peringatan. Peretasan, malware, dan defacement (termasuk konten judi) terdeteksi terlambat. Kondisi keamanan tiap OPD tidak terukur; laporan SPBE dan audit disusun manual. Sesudah adanya inovasi: Inventaris aset digital otomatis dan selalu mutakhir dengan penanggung jawab jelas per OPD. Seluruh aset dipantau waktu nyata dari satu dasbor; gangguan diketahui dalam hitungan menit. Peringatan dini otomatis (Whats App/Telegram/email) sebelum SSL/domain kedaluwarsa dan saat terdeteksi anomali, malware, atau defacement. Skor keamanan dan kesehatan per aset/per OPD menjadi dasar pembinaan dan prioritas penambalan. Laporan kondisi SPBE, keamanan, dan aset dihasilkan otomatis untuk pimpinan, Tim SPBE, dan Inspektorat. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Diskominfo sebagai pengelola platform dan pembina keamanan informasi; admin OPD sebagai penanggung jawab aset dan penindak lanjut peringatan; Bupati/Sekretaris Daerah sebagai pengguna dasbor eksekutif; Tim SPBE dan Inspektorat sebagai pengguna laporan kepatuhan dan audit; BSSN (Gov-CSIRT) sebagai mitra rujukan penanganan insiden dan intelijen ancaman. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra kajian keamanan, audit metodologi penilaian skor, dan penyiapan talenta keamanan siber lokal. Dunia Usaha/Swasta: penyedia hosting/cloud dan registrar domain sebagai sumber data melalui API; mitra teknologi keamanan sebagai pendukung pengembangan. Ormas/Masyarakat: penerima manfaat layanan digital yang andal; kanal pelaporan publik bila menemukan situs pemerintah bermasalah. Media Massa: mendorong transparansi kualitas layanan digital pemerintah dan edukasi keamanan informasi. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIJAGA terletak pada perubahan tata kelola aset digital dari reaktif-tersebar menjadi proaktif-terpusat: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIJAGA Inventaris aset digital Tidak ada daftar induk Asset discovery otomatis, inventaris selalu mutakhir + penanggung jawab per OPD Deteksi gangguan Setelah dilaporkan masyarakat Pemantauan waktu nyata, peringatan dalam hitungan menit SSL/domain kedaluwarsa Layanan mati mendadak Peringatan dini bertingkat jauh sebelum jatuh tempo Peretasan/defacement/judi Terdeteksi terlambat, viral lebih dulu Deteksi perubahan konten dan indikasi malware otomatis oleh AI Keamanan per OPD Tidak terukur Skor keamanan & kesehatan per aset/OPD sebagai dasar pembinaan Laporan SPBE/audit Manual, lambat, parsial Laporan kepatuhan otomatis pendukung penilaian SPBE/indeks KAMI Pimpinan daerah Tidak ada visibilitas Dasbor eksekutif + narasi otomatis AI yang mudah dipahami non-teknis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pemantauan aset digital terpadu dengan peringatan dini dan penilaian keamanan berbasis kecerdasan artifisial. Pembeda SIJAGA dari perangkat monitoring komersial: (1) dibangun untuk konteks tata kelola pemerintahan — terhubung ke struktur OPD, penilaian SPBE/indeks KAMI, dan alur pembinaan Diskominfo; (2) pemantauan tanpa agen sehingga OPD tidak perlu mengubah sistemnya; (3) seluruh temuan dikelola dengan prinsip human in the loop dan menjadi cikal bakal SOC pemerintah daerah. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Inventarisasi: penemuan aset otomatis (situs, subdomain, IP publik, server, aplikasi) dan registrasi penanggung jawab tiap OPD. Pemantauan berkala tanpa agen: ketersediaan dan waktu respons, masa aktif SSL/domain/DNS, security header, versi CMS/plugin, indikasi malware dan perubahan konten (defacement/judi), kesehatan server (CPU, memori, penyimpanan), API, basis data, dan status backup. Peringatan dini: temuan kritis memicu notifikasi otomatis bertingkat (Whats App, Telegram, email, dasbor) ke admin OPD dan operator Diskominfo sesuai eskalasi. Analisis AI: penilaian skor keamanan/kesehatan per aset dan per OPD, prioritas kerentanan, prediksi gangguan dan kapasitas, intelijen ancaman, serta narasi eksekutif otomatis. Tindak lanjut: operator memverifikasi temuan (human in the loop), berkoordinasi dengan OPD untuk perbaikan/penambalan, dan mencatat insiden hingga tuntas; insiden signifikan dirujuk ke Gov-CSIRT/BSSN. Pelaporan: laporan berkala kondisi aset, keamanan, dan kepatuhan SPBE untuk pimpinan, Tim SPBE, dan Inspektorat; jejak audit lengkap. Spesifikasi produk: platform web dengan dasbor operasional dan dasbor eksekutif; mesin pemeriksa terdistribusi (uptime, SSL, DNS, header, konten) tanpa agen; pemindai kerentanan dan deteksi perubahan konten; integrasi API penyedia cloud/registrar; notifikasi multi-kanal; peta GIS sebaran aset; modul AI penilaian skor, prediksi, dan peringkas naratif; kontrol akses berjenjang (Diskominfo, OPD, pimpinan, auditor); seluruhnya selaras arsitektur SPBE, standar keamanan informasi (SNI ISO/IEC 27001, indeks KAMI), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Diskominfo); efisiensi dari penurunan insiden, penghematan biaya pemulihan, dan perbaikan indeks SPBE menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tata kelola aset digital dan keamanan informasi — kewajiban registrasi aset OPD ke SIJAGA, standar minimal keamanan, dan prosedur tindak lanjut peringatan; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Diskominfo (embrio SOC daerah), pelatihan admin OPD, dan kemitraan perguruan tinggi untuk talenta keamanan siber; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur modular dengan pemeriksa terdistribusi; pembaruan tanda tangan ancaman dan pemeliharaan rutin; cadangan data platform terjadwal; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — inventaris aset, pemantauan situs/server/SSL/domain, peringatan dini; Tahun 2 — pemantauan API, basis data, cloud, dan backup; Tahun 3 — AI keamanan penuh (skor, prediksi, intelijen ancaman); Tahun 4 — Government Security Operation Center daerah; Tahun 5 — Regional Government Digital Intelligence Platform yang direplikasi pemerintah daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi deteksi berkala, audit metodologi skor, dan human in the loop pada seluruh tindak lanjut; Integrasi SPBE: keluaran laporan diselaraskan dengan instrumen penilaian SPBE dan indeks KAMI; koordinasi insiden dengan Gov-CSIRT/BSSN; Replikasi: desain multi-tenant dan standar terbuka memungkinkan adopsi kabupaten/kota lain dengan biaya rendah — menjawab masalah yang sama di hampir semua daerah.

Kebaruan SIJAGA terletak pada perubahan tata kelola aset digital dari reaktif-tersebar menjadi proaktif-terpusat: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIJAGA Inventaris aset digital Tidak ada daftar induk Asset discovery otomatis, inventaris selalu mutakhir + penanggung jawab per OPD Deteksi gangguan Setelah dilaporkan masyarakat Pemantauan waktu nyata, peringatan dalam hitungan menit SSL/domain kedaluwarsa Layanan mati mendadak Peringatan dini bertingkat jauh sebelum jatuh tempo Peretasan/defacement/judi Terdeteksi terlambat, viral lebih dulu Deteksi perubahan konten dan indikasi malware otomatis oleh AI Keamanan per OPD Tidak terukur Skor keamanan & kesehatan per aset/OPD sebagai dasar pembinaan Laporan SPBE/audit Manual, lambat, parsial Laporan kepatuhan otomatis pendukung penilaian SPBE/indeks KAMI Pimpinan daerah Tidak ada visibilitas Dasbor eksekutif + narasi otomatis AI yang mudah dipahami non-teknis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pemantauan aset digital terpadu dengan peringatan dini dan penilaian keamanan berbasis kecerdasan artifisial. Pembeda SIJAGA dari perangkat monitoring komersial: (1) dibangun untuk konteks tata kelola pemerintahan — terhubung ke struktur OPD, penilaian SPBE/indeks KAMI, dan alur pembinaan Diskominfo; (2) pemantauan tanpa agen sehingga OPD tidak perlu mengubah sistemnya; (3) seluruh temuan dikelola dengan prinsip human in the loop dan menjadi cikal bakal SOC pemerintah daerah.

SIJAGA saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: arsitektur, modul pemantauan, alur peringatan dini, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa inventaris aset dan pemantauan situs/SSL/domain merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa beroperasi memantau aset digital Pemkab Mimika pada dasbor tunggal; Jumlah aset digital terinventarisasi (situs, subdomain, server, aplikasi) beserta penanggung jawab OPD; Persentase situs pemerintah yang terpantau uptime, SSL, dan domainnya; Jumlah peringatan dini terkirim dan ditindaklanjuti (SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa, gangguan dipulihkan); Waktu rata-rata deteksi gangguan (dari hari menjadi menit). Kesiapterapan didukung oleh: pendekatan pemantauan tanpa agen sehingga tidak mengubah sistem OPD yang ada, teknologi pemantauan yang telah matang, kebutuhan infrastruktur ringan pada tahap awal, dan model rintisan bertahap per modul sesuai peta jalan.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Downtime layanan menurun — indikator: waktu rata-rata deteksi dan pemulihan gangguan; persentase uptime layanan publik digital; Insiden keamanan dicegah lebih dini — indikator: jumlah SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa; jumlah indikasi malware/defacement terdeteksi dan ditangani sebelum viral; Tata kelola terukur — indikator: skor keamanan/kesehatan per OPD dan trennya; jumlah OPD yang menindaklanjuti pembinaan; Audit dan SPBE lebih mudah — indikator: waktu penyusunan laporan kondisi TI (dari minggu menjadi seketika); kontribusi pada kenaikan indeks SPBE dan indeks KAMI; Efisiensi anggaran — indikator: penurunan biaya pemulihan insiden dan pemeliharaan reaktif; Kepercayaan publik meningkat — indikator: berkurangnya insiden situs pemerintah bermasalah yang menjadi sorotan publik. Manfaat dirasakan berlapis: masyarakat memperoleh layanan digital yang andal dan aman; admin OPD terbantu peringatan otomatis; Diskominfo memiliki alat pembinaan; pimpinan daerah memperoleh visibilitas penuh; Tim SPBE dan Inspektorat memperoleh data audit yang siap pakai.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Diskominfo); efisiensi dari penurunan insiden, penghematan biaya pemulihan, dan perbaikan indeks SPBE menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tata kelola aset digital dan keamanan informasi — kewajiban registrasi aset OPD ke SIJAGA, standar minimal keamanan, dan prosedur tindak lanjut peringatan; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Diskominfo (embrio SOC daerah), pelatihan admin OPD, dan kemitraan perguruan tinggi untuk talenta keamanan siber; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur modular dengan pemeriksa terdistribusi; pembaruan tanda tangan ancaman dan pemeliharaan rutin; cadangan data platform terjadwal; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — inventaris aset, pemantauan situs/server/SSL/domain, peringatan dini; Tahun 2 — pemantauan API, basis data, cloud, dan backup; Tahun 3 — AI keamanan penuh (skor, prediksi, intelijen ancaman); Tahun 4 — Government Security Operation Center daerah; Tahun 5 — Regional Government Digital Intelligence Platform yang direplikasi pemerintah daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi deteksi berkala, audit metodologi skor, dan human in the loop pada seluruh tindak lanjut; Integrasi SPBE: keluaran laporan diselaraskan dengan instrumen penilaian SPBE dan indeks KAMI; koordinasi insiden dengan Gov-CSIRT/BSSN; Replikasi: desain multi-tenant dan standar terbuka memungkinkan adopsi kabupaten/kota lain dengan biaya rendah — menjawab masalah yang sama di hampir semua daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika, namun pengelolaannya masih sepenuhnya manual sehingga potensi pendapatan tidak dapat dipastikan masuk ke kas daerah: Laporan setoran juru parkir masih manual dan berbasis kepercayaan; tidak ada pencatatan transaksi di titik layanan; Tidak ada pemantauan waktu nyata, sehingga kebocoran pendapatan sulit diketahui, apalagi dibuktikan; Parkir manual (juru parkir) dan parkir elektronik (gate/mesin) tidak terintegrasi dalam satu pencatatan; Kinerja tiap lokasi parkir dan tiap juru parkir tidak terukur; target setoran tidak berbasis data potensi; Dasbor bagi pimpinan belum tersedia; laporan direkap manual dan lambat, sehingga audit sulit dan mahal; Masyarakat tidak dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi, serta tidak mengetahui tarif resmi — membuka ruang pungutan liar; Pemerintah kehilangan dasar data untuk menetapkan kebijakan tarif, target PAD, dan penataan perparkiran. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi): platform pendapatan parkir terpadu berbasis kecerdasan artifisial yang mencatat seluruh transaksi dari semua kanal, memantau setoran secara waktu nyata, dan mendeteksi kebocoran.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir dengan memastikan seluruh transaksi tercatat dan seluruh setoran terverifikasi; Mengurangi kebocoran pendapatan melalui rekonsiliasi otomatis setoran terhadap transaksi tercatat dan deteksi anomali berbasis kecerdasan artifisial; Menyediakan pemantauan waktu nyata dan dasbor PAD parkir (target vs realisasi) bagi Bupati, Dinas Perhubungan, dan BPKAD; Mengintegrasikan parkir manual dan parkir elektronik (gate, mesin, QRIS, EDC, payment gateway) dalam satu pencatatan resmi; Mempermudah audit melalui jejak digital per transaksi dan laporan otomatis; Melindungi masyarakat dari pungutan liar melalui identitas juru parkir resmi ber-QR, tarif resmi yang transparan, dan kanal aduan; Menyediakan dasar data bagi kebijakan tarif, target, dan penataan perparkiran daerah.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): PAD parkir meningkat — indikator: pertumbuhan realisasi PAD parkir terhadap baseline; capaian target vs realisasi per lokasi; Kebocoran berkurang — indikator: persentase transaksi tercatat digital; nilai selisih setoran terdeteksi dan tertagih; penurunan temuan audit; Audit lebih mudah dan murah — indikator: waktu penyusunan laporan (dari hari menjadi seketika); ketersediaan jejak audit per transaksi; Transparansi meningkat — indikator: dasbor PAD dapat diakses pimpinan dan BPKAD setiap saat; publikasi capaian berkala; Masyarakat terlindungi — indikator: jumlah juru parkir resmi terverifikasi ber-QR; jumlah aduan pungutan liar yang tertangani; Kebijakan berbasis data — indikator: penetapan target dan penataan titik parkir tahun berikutnya memakai rekomendasi data SIPATRI. Bagi juru parkir, sistem juga memberi manfaat: identitas resmi, target yang adil berbasis potensi lokasi, dan bukti kinerja yang melindungi dari tuduhan tak berdasar.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika, namun pengelolaannya masih sepenuhnya manual sehingga potensi pendapatan tidak dapat dipastikan masuk ke kas daerah: Laporan setoran juru parkir masih manual dan berbasis kepercayaan; tidak ada pencatatan transaksi di titik layanan; Tidak ada pemantauan waktu nyata, sehingga kebocoran pendapatan sulit diketahui, apalagi dibuktikan; Parkir manual (juru parkir) dan parkir elektronik (gate/mesin) tidak terintegrasi dalam satu pencatatan; Kinerja tiap lokasi parkir dan tiap juru parkir tidak terukur; target setoran tidak berbasis data potensi; Dasbor bagi pimpinan belum tersedia; laporan direkap manual dan lambat, sehingga audit sulit dan mahal; Masyarakat tidak dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi, serta tidak mengetahui tarif resmi — membuka ruang pungutan liar; Pemerintah kehilangan dasar data untuk menetapkan kebijakan tarif, target PAD, dan penataan perparkiran. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi): platform pendapatan parkir terpadu berbasis kecerdasan artifisial yang mencatat seluruh transaksi dari semua kanal, memantau setoran secara waktu nyata, dan mendeteksi kebocoran. b. Gagasan utama/ide inovasi SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi) adalah platform pengelolaan pendapatan parkir daerah berbasis kecerdasan artifisial yang menyatukan seluruh kanal penerimaan — aplikasi Android juru parkir, gate parking (API), mesin parkir, QRIS, EDC, payment gateway, hingga entri manual — dalam satu pencatatan resmi, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. SIPATRI bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan transaksi: setiap kendaraan tercatat melalui e-karcis ber-QR dari aplikasi juru parkir atau tiket gate; pembayaran nontunai QRIS diutamakan; setoran juru parkir direkonsiliasi otomatis dengan transaksi tercatat; masyarakat dapat memindai kartu identitas QR juru parkir untuk memastikan petugas resmi, melihat tarif resmi, dan menyampaikan aduan; Lapisan pemantauan: dasbor waktu nyata PAD parkir (hari/bulan/tahun, target vs realisasi), peta dan heatmap lokasi, peringkat kinerja lokasi dan juru parkir, serta jejak audit setiap transaksi bagi auditor dan BPKAD; Lapisan kecerdasan: AI memprediksi PAD, mendeteksi anomali dan indikasi kebocoran (setoran tidak wajar terhadap potensi dan pola historis), merekomendasikan target per lokasi berbasis data potensi, serta menyusun rekomendasi penataan titik parkir — setiap temuan ditinjau petugas sebelum ditindaklanjuti (human in the loop). Mesin pencatatan penerimaan yang sama dirancang sebagai Government Revenue Intelligence Platform yang dapat diperluas ke retribusi daerah lain (pasar, terminal, kebersihan) dan direplikasi pemerintah daerah lain. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Pendapatan parkir dicatat manual berbasis kepercayaan; kebocoran tidak terlihat. Setoran diterima tanpa pembanding data transaksi; target tidak berbasis potensi. Parkir manual dan elektronik berjalan sendiri-sendiri; laporan direkap berhari-hari. Audit sulit karena tidak ada jejak transaksi; masyarakat rawan pungutan liar. Sesudah adanya inovasi: Setiap transaksi dari semua kanal tercatat digital secara waktu nyata dalam satu platform. Setoran juru parkir direkonsiliasi otomatis dengan transaksi tercatat; selisih terdeteksi hari itu juga. Dasbor PAD waktu nyata (target vs realisasi, peringkat lokasi/juru parkir) bagi Bupati, Dishub, dan BPKAD. AI mendeteksi anomali dan indikasi kebocoran serta memprediksi PAD, dengan tinjauan petugas. Masyarakat memverifikasi juru parkir resmi dan tarif melalui pemindaian QR; kanal aduan terbuka. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara perparkiran dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; BPKAD sebagai penerima rekonsiliasi penerimaan ke kas daerah; Inspektorat/auditor sebagai pengguna jejak audit. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra kajian potensi parkir dan audit algoritme deteksi kebocoran agar akuntabel. Dunia Usaha/Swasta: pengelola parkir swasta dan gate parking sebagai sumber data melalui API; penyedia QRIS/payment gateway dan EDC sebagai mitra pembayaran nontunai. Ormas/Masyarakat: juru parkir sebagai petugas resmi ber-identitas QR dengan kontrak kinerja yang adil berbasis data; masyarakat pengguna parkir sebagai pembayar retribusi sekaligus pengawas melalui verifikasi QR dan kanal aduan. Media Massa: publikasi transparansi capaian PAD parkir dan edukasi tarif resmi kepada publik. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIPATRI terletak pada transformasi tata kelola pendapatan parkir dari berbasis kepercayaan menjadi berbasis data: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPATRI Pencatatan transaksi Tidak ada; hanya setoran akhir Setiap kendaraan tercatat (e-karcis QR/gate/QRIS) waktu nyata Setoran juru parkir Manual, berbasis kepercayaan Rekonsiliasi otomatis setoran vs transaksi; selisih terdeteksi harian Integrasi kanal Manual dan elektronik terpisah Satu platform: aplikasi jukir, gate API, mesin, QRIS, EDC, payment gateway Pengawasan kebocoran Tidak dapat dibuktikan AI deteksi anomali dan indikasi kebocoran, ditinjau petugas Target dan kinerja Tanpa dasar potensi Target per lokasi berbasis data potensi; peringkat kinerja lokasi/jukir Audit Rekap manual, lambat Jejak audit digital per transaksi; laporan otomatis utk BPKAD/Inspektorat Pelindungan masyarakat Rawan pungli, tarif tidak jelas Verifikasi jukir resmi & tarif via pemindaian QR + kanal aduan Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pendapatan parkir terintegrasi lintas kanal dengan rekonsiliasi otomatis dan deteksi kebocoran berbasis kecerdasan artifisial. Nilai pembeda SIPATRI: (1) menyentuh dua sisi sekaligus — pengamanan PAD bagi pemerintah dan pelindungan masyarakat dari pungutan liar; (2) kontrak kinerja juru parkir menjadi adil karena berbasis data potensi, bukan tebakan; (3) dirancang sebagai platform penerimaan daerah yang dapat diperluas ke retribusi lain dan direplikasi secara nasional. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Pendataan master: lokasi parkir (termasuk koordinat GIS), juru parkir (identitas ber-QR), tarif resmi, dan target berbasis kajian potensi. Transaksi juru parkir: aplikasi Android mencatat kendaraan dan menerbitkan e-karcis ber-QR; pembayaran QRIS diutamakan, tunai tetap tercatat; mode luring menyimpan transaksi lokal dan tersinkronisasi saat jaringan tersedia. Transaksi elektronik: gate parking, mesin parkir, EDC, dan payment gateway terhubung melalui API ke pencatatan yang sama. Rekonsiliasi: setoran harian juru parkir/pengelola dibandingkan otomatis dengan transaksi tercatat; selisih memicu notifikasi kepada operator dan atasan. Pemantauan: dasbor waktu nyata (PAD hari/bulan/tahun, target vs realisasi, top/bottom lokasi dan jukir, jam sibuk, heatmap, peta parkir, perbandingan antar-tahun) untuk Bupati, Dishub, dan BPKAD. Analitik AI: prediksi PAD, deteksi anomali/indikasi kebocoran dan penurunan pendapatan, rekomendasi target dan penataan titik parkir — seluruh temuan ditinjau petugas (human in the loop). Pelaporan dan audit: laporan otomatis berkala, jejak audit per transaksi, dan ekspor rekonsiliasi ke BPKAD. Spesifikasi produk: aplikasi Android juru parkir (pencatatan cepat, e-karcis QR, mode luring); dasbor web responsif; API terbuka untuk gate/mesin parkir dan payment gateway; pembayaran QRIS/EDC; basis data terpusat dengan jejak audit; peta dan heatmap berbasis GIS; modul AI prediksi dan deteksi anomali; kartu identitas juru parkir ber-QR yang dapat diverifikasi publik; seluruhnya selaras arsitektur SPBE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perhubungan); peningkatan PAD dan berkurangnya kebocoran menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan — sistem membiayai dirinya sendiri; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan retribusi parkir elektronik, termasuk kewajiban e-karcis, pembayaran nontunai bertahap, dan kontrak kinerja juru parkir; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Dishub, pelatihan operator dan juru parkir, serta pendampingan adopsi aplikasi di lapangan; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel Android; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — integrasi juru parkir (aplikasi, e-karcis, rekonsiliasi); Tahun 2 — gate parking dan seluruh kanal elektronik; Tahun 3 — analitik AI penuh (prediksi, deteksi kebocoran, rekomendasi target); Tahun 4 — Smart Parking City (informasi ketersediaan parkir bagi publik, penataan titik); Tahun 5 — Regional Parking Intelligence Platform dan perluasan ke retribusi daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi prediksi dan deteksi secara berkala, audit algoritme tahunan, dan human in the loop pada setiap tindak lanjut temuan; Integrasi SPBE: rekonsiliasi dengan sistem keuangan daerah (BPKAD), kesiapan integrasi SIPD, dan standar API terbuka; Replikasi: desain modular berbasis standar terbuka — mesin pencatatan penerimaan yang sama dapat dipakai kabupaten/kota lain maupun diperluas ke retribusi pasar, terminal, dan kebersihan.

Kebaruan SIPATRI terletak pada transformasi tata kelola pendapatan parkir dari berbasis kepercayaan menjadi berbasis data: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPATRI Pencatatan transaksi Tidak ada; hanya setoran akhir Setiap kendaraan tercatat (e-karcis QR/gate/QRIS) waktu nyata Setoran juru parkir Manual, berbasis kepercayaan Rekonsiliasi otomatis setoran vs transaksi; selisih terdeteksi harian Integrasi kanal Manual dan elektronik terpisah Satu platform: aplikasi jukir, gate API, mesin, QRIS, EDC, payment gateway Pengawasan kebocoran Tidak dapat dibuktikan AI deteksi anomali dan indikasi kebocoran, ditinjau petugas Target dan kinerja Tanpa dasar potensi Target per lokasi berbasis data potensi; peringkat kinerja lokasi/jukir Audit Rekap manual, lambat Jejak audit digital per transaksi; laporan otomatis utk BPKAD/Inspektorat Pelindungan masyarakat Rawan pungli, tarif tidak jelas Verifikasi jukir resmi & tarif via pemindaian QR + kanal aduan Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pendapatan parkir terintegrasi lintas kanal dengan rekonsiliasi otomatis dan deteksi kebocoran berbasis kecerdasan artifisial. Nilai pembeda SIPATRI: (1) menyentuh dua sisi sekaligus — pengamanan PAD bagi pemerintah dan pelindungan masyarakat dari pungutan liar; (2) kontrak kinerja juru parkir menjadi adil karena berbasis data potensi, bukan tebakan; (3) dirancang sebagai platform penerimaan daerah yang dapat diperluas ke retribusi lain dan direplikasi secara nasional.

SIPATRI saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: proses bisnis, alur rekonsiliasi, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa aplikasi juru parkir dan dasbor merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa aplikasi juru parkir dan dasbor beroperasi pada lokasi percontohan; Jumlah lokasi parkir dan juru parkir resmi terdaftar dalam sistem; Persentase transaksi tercatat digital terhadap total transaksi; Nilai selisih setoran yang terdeteksi dan tertagih melalui rekonsiliasi otomatis; Pertumbuhan realisasi PAD parkir dibanding baseline tahun sebelumnya. Kesiapterapan didukung oleh: teknologi yang seluruhnya matang (aplikasi Android, QRIS, dasbor web, API), kebutuhan perangkat lapangan sederhana (ponsel Android juru parkir), model rintisan bertahap per kanal penerimaan, serta desain mode luring untuk titik parkir dengan jaringan terbatas.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): PAD parkir meningkat — indikator: pertumbuhan realisasi PAD parkir terhadap baseline; capaian target vs realisasi per lokasi; Kebocoran berkurang — indikator: persentase transaksi tercatat digital; nilai selisih setoran terdeteksi dan tertagih; penurunan temuan audit; Audit lebih mudah dan murah — indikator: waktu penyusunan laporan (dari hari menjadi seketika); ketersediaan jejak audit per transaksi; Transparansi meningkat — indikator: dasbor PAD dapat diakses pimpinan dan BPKAD setiap saat; publikasi capaian berkala; Masyarakat terlindungi — indikator: jumlah juru parkir resmi terverifikasi ber-QR; jumlah aduan pungutan liar yang tertangani; Kebijakan berbasis data — indikator: penetapan target dan penataan titik parkir tahun berikutnya memakai rekomendasi data SIPATRI. Bagi juru parkir, sistem juga memberi manfaat: identitas resmi, target yang adil berbasis potensi lokasi, dan bukti kinerja yang melindungi dari tuduhan tak berdasar.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perhubungan); peningkatan PAD dan berkurangnya kebocoran menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan — sistem membiayai dirinya sendiri; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan retribusi parkir elektronik, termasuk kewajiban e-karcis, pembayaran nontunai bertahap, dan kontrak kinerja juru parkir; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Dishub, pelatihan operator dan juru parkir, serta pendampingan adopsi aplikasi di lapangan; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel Android; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — integrasi juru parkir (aplikasi, e-karcis, rekonsiliasi); Tahun 2 — gate parking dan seluruh kanal elektronik; Tahun 3 — analitik AI penuh (prediksi, deteksi kebocoran, rekomendasi target); Tahun 4 — Smart Parking City (informasi ketersediaan parkir bagi publik, penataan titik); Tahun 5 — Regional Parking Intelligence Platform dan perluasan ke retribusi daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi prediksi dan deteksi secara berkala, audit algoritme tahunan, dan human in the loop pada setiap tindak lanjut temuan; Integrasi SPBE: rekonsiliasi dengan sistem keuangan daerah (BPKAD), kesiapan integrasi SIPD, dan standar API terbuka; Replikasi: desain modular berbasis standar terbuka — mesin pencatatan penerimaan yang sama dapat dipakai kabupaten/kota lain maupun diperluas ke retribusi pasar, terminal, dan kebersihan.