Data inovasi Kabupaten Mimika

Pelayanan E-Retribusi Pasar Sentral timika “AMBISI” Aman, Bertransaksi dan Transparansi   Inovasi ini dirancang sebagai sistem digital berbasis aplikasi yang memungkinkan pedagang pasar melakukan pembayaran retribusi secara non-tunai menggunakan teknologi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Sistem ini menghubungkan pedagang pasar dengan UPTD Pasar melalui registrasi dan pemberian ID unik serta password untuk mengakses layanan. Pedagang kemudian melakukan transaksi pembayaran langsung dari aplikasi smartphone mereka, yang secara otomatis tercatat dalam sistem Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta rekening kas daerah (RKUD). Penerapan sistem ini memanfaatkan platform digital yang terintegrasi, dengan fitur utama seperti: Pembayaran retribusi melalui QR code, Akses informasi tarif dan riwayat pembayaran, Pelaporan dan monitoring transaksi secara real-time, Integrasi dengan Bank Papua untuk penampungan dana sebelum disalurkan ke kas daerah. Tujuan dari rancang bangun ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi potensi kebocoran dana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pasar. Pokok Perubahan yang Dilakukan Digitalisasi Proses Pembayaran: Sebelumnya, pembayaran dilakukan secara manual dan tunai, rentan terhadap pungli dan inefisiensi. Kini, pembayaran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi QRIS, mempersingkat waktu transaksi dari 5–10 menit menjadi hanya 2–4 menit. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem lama sulit untuk dilacak dan dimonitor. Sistem baru mencatat seluruh transaksi secara elektronik, mengurangi kemungkinan penyelewengan dana, dan memungkinkan pemantauan real-time. Efisiensi Operasional: Petugas tidak perlu lagi melakukan penagihan langsung ke pedagang. Pengurangan tenaga kerja lapangan menghemat sumber daya dan mempercepat proses kerja. Keamanan dan Kepercayaan: Dengan penerapan sistem pembayaran yang sah dan terpercaya, kekhawatiran terhadap kebocoran data maupun penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Hal ini juga membangun kepercayaan para pedagang terhadap sistem pemerintah.  Kontribusi terhadap PAD dan Mimika Smart City: Sistem ini telah terbukti meningkatkan realisasi PAD di tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan. Hal ini turut mendukung program Mimika Smart City dengan digitalisasi layanan publik yang berkelanjutan. Rancang bangun dan perubahan ini tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi, tetapi juga mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi, dari konvensional menjadi digital yang lebih modern, aman, dan transparan.

Tujuan Inovasi Pelayanan E-Retribusi Pasar Sentral Timika “AMBISI” (Aman, Bertransaksi, dan Transparansi) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika: Tujuan Jangka Pendek : Tersedianya SOP Pelayanan E-Retribusi: Membuat standar operasional prosedur yang menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan layanan E-Retribusi di Pasar Sentral Timika. Terlaksananya Pembayaran Menggunakan QR Static: Mengimplementasikan sistem pembayaran retribusi melalui QR static agar transaksi lebih cepat, mudah, dan aman. Integrasi Pembayaran ke RKUD: Menghubungkan sistem pembayaran ke rekening penampung dan kemudian otomatis diteruskan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Mimika, sehingga tercipta akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan Jangka Menengah: Penerapan Sistem QR Dynamic: Mengembangkan sistem QR code menjadi versi dinamis yang lebih fleksibel dan interaktif dalam mendukung transaksi digital. Pembangunan Database Pedagang: Menciptakan data base lengkap dan terkini dari para pedagang pasar, yang penting untuk analisis kebijakan dan pengambilan keputusan. Kerja Sama Strategis dengan Bank Papua: Menjalin kesepakatan (Mo U) dengan Bank Papua untuk menunjang sistem pembayaran non-tunai secara resmi dan aman. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembayaran: Menciptakan proses yang mempermudah pembayaran retribusi serta menghemat waktu dan tenaga, baik dari sisi pedagang maupun pemerintah. Tujuan Jangka Panjang: Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Retribusi: Menciptakan sistem administrasi yang rapi dan akurat dalam pelaksanaan pungutan retribusi secara elektronik. Meminimalisir Penyimpangan: Mengurangi peluang terjadinya pungli, penyelewengan, atau kebocoran anggaran dari penarikan retribusi pasar. Membudayakan Menabung bagi Pedagang: Mendorong pedagang untuk bertransaksi secara non-tunai sehingga terbiasa menyisihkan dana dan menabung melalui sistem keuangan formal. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan: Mengurangi kebutuhan SDM, waktu, dan biaya dalam proses pemungutan retribusi dengan memanfaatkan teknologi digital. Membangun Kesadaran Pedagang: Mendorong tanggung jawab pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi sebagai bagian dari kewarganegaraan yang baik.   Model Pembayaran untuk Layanan Lain:  Menjadikan E-Retribusi sebagai role model pembayaran digital untuk sektor pelayanan publik lainnya di Kabupaten Mimika. Mewujudkan “Mimika Smart City”: Menjadi fondasi dalam transformasi digital pelayanan publik untuk mendukung visi Mimika sebagai kota pintar (smart city).

MANFAAT INOVASI Bagi Organisasi Mempermudah para petugas  dalam penarikan retribusi serta meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerimaan retribusi. Bagi Pemerintah Daerah Bagi Stakeholder Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan penarikan retribusi Para Pedagang dapat mengetahui tentang transaksi pembayaran retribusi  non tunai melalui aplikasi E-Retribusi sebagai akibat dari peningkatan kualitas layanan public yang diberikan.   Adapun manfaat Pelaksanaan E-Retribusi adalah bahwa Pelayanan E-Retribusi merupakan system informasi yang dapat diakses secara online yang memuat transaksi pembayaran retribusi dari pedagang, dengan system ini akan meminimalisir penyimpangan penarikan retribusi pasar yang disetorkan pedagang sehingga mengakibatkan efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan membudayakan pedagang untuk menabung dan membangun kesadaran pedagang untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar retribusi. sehingga pelayanan E Retribusi yang dilakukan pemerintah Pemerintah  Kabupaten Mimika bertujuan untuk mewujudkan “Mimika Smart City” .

  Terwujudnya sistem pembayaran secara non tunai Terwujudnnya Integrasi data penerimaan retribusi melalui Aplikasi E-Retribusi melalui  Rekening Penampung ke RKUD Kabiupaten Mimika. Terwujudnya sistem pelayanan e-retribusi yang efektif dan efisien Tersedianya MOU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Bank Papua Cab. Timika tentang penggunaan transaksi pembayaran retribusi non tunai Proses pembayaran retribusi secara elektronik hanya memakan waktu kira-kira 2-4 menit per pedagang Penerimaan Asli Daerah untuk Retribusi selalu melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 Target Rp.5.340.000.000 Realisasi Rp.5.570.437.000

NAMA INOVASI : FISHERMAN 90 TAHAPAN                            : PENERAPAN INISIATOR                           : OPD JENIS INOVASI                   : NON DIGITAL BENTUK INOVASI             : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                              : PERIKANAN WKATU UJICOBA              : 05 JANUARI 2022 WAKTU PENERAPAN      : 05 JANUARI 2023   DASAR HUKUMUU NO 45 Tentang Perikanan Undang-undang No 7. Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya dan petambak garam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Peraturan Bupati Mimika No 29 tahun 2021 tentang penetapan harga patokan, tarif lelang tertutup, dan kuota ikan untuk kebutuhan daerah di TPI Kabupaten Mimika PERMASALAHAN Permasalahan Makro Secara umum nelayan di Papua menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan keberlanjutan industri perikanan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, komunitas nelayan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Program-program pelatihan, peningkatan infrastruktur, akses ke pendanaan, serta penegakan regulasi yang lebih baik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Papua. Beberapa masalah umum yang dihadapi nelayan di Papua antara lain: Kurangnya Akses Infrastruktur: Banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai. Hal ini menyulitkan nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar. Keterbatasan Teknologi: Nelayan di Papua sering kali masih menggunakan peralatan dan teknik tradisional yang kurang efisien. Mereka juga kurang akses terhadap teknologi modern yang dapat meningkatkan hasil tangkapan dan keberlanjutan. Pendanaan dan Modal: Banyak nelayan kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membeli peralatan yang lebih baik atau memperbaiki kapal mereka. Keterbatasan akses ke layanan perbankan dan kredit juga menjadi hambatan besar. Overfishing dan Degradasi Lingkungan: Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bom ikan atau bahan kimia, merusak ekosistem laut dan mengurangi stok ikan di perairan Papua. Kurangnya Edukasi dan Pelatihan: Banyak nelayan tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang cukup tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan hasil tangkapan nelayan. Masalah Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan yang rendah juga merupakan tantangan bagi banyak komunitas nelayan di Papua. Kendala Regulasi dan Hukum: Kurangnya penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal serta peraturan yang tidak mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.   Permasalahan Mikro Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu nelayan mengurangi biaya operasional mereka. Namun, nelayan di Papua sering menghadapi berbagai masalah terkait subsidi BBM ini. Berikut adalah beberapa masalah utama: Distribusi yang Tidak Merata: Karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, distribusi BBM bersubsidi ke daerah-daerah terpencil di Papua seringkali tidak merata. Banyak nelayan di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Penyalahgunaan dan Penyelewengan: Ada kasus-kasus di mana BBM bersubsidi tidak sampai ke tangan nelayan yang membutuhkan karena adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. BBM bersubsidi kadang-kadang dijual ke pihak lain dengan harga lebih tinggi. Keterbatasan Kuota: Kuota BBM bersubsidi yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh nelayan di Papua. Ini menyebabkan sebagian nelayan harus membeli BBM dengan harga pasar yang lebih tinggi. Prosedur Administratif yang Rumit: Prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan memerlukan dokumen-dokumen tertentu yang sulit diakses oleh nelayan, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang memiliki pendidikan formal. Ketergantungan pada BBM: Kebijakan subsidi BBM dapat menciptakan ketergantungan yang tinggi pada BBM, sehingga nelayan menjadi rentan terhadap fluktuasi harga BBM dan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi: Banyak nelayan yang kurang mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan subsidi BBM dan bagaimana cara mendapatkan akses ke subsidi tersebut.   ISU STRATEGIS  GLOBAL Perikanan laut merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian global dan ketahanan pangan. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai isu global yang kompleks dan memerlukan perhatian serta tindakan dari komunitas internasional. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi perikanan laut secara global: Overfishing (Penangkapan Ikan Berlebihan): Banyak stok ikan di lautan dunia yang telah dieksploitasi secara berlebihan, menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem laut. Overfishing juga mengancam keberlanjutan industri perikanan dan mata pencaharian nelayan di berbagai negara. Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing: Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur merupakan masalah besar yang merusak sumber daya laut dan menghambat upaya konservasi. IUU fishing seringkali dilakukan oleh kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional tanpa mematuhi peraturan atau kuota yang telah ditetapkan. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi suhu air laut, arus, dan pola migrasi ikan, yang berdampak pada ketersediaan dan distribusi ikan. Asidifikasi laut akibat peningkatan kadar CO2 juga berdampak negatif pada kehidupan laut, termasuk spesies yang menjadi sumber makanan bagi ikan komersial.   Destruksi Habitat: Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dengan metode destruktif (misalnya, penggunaan dinamit atau trawl) merusak habitat laut seperti terumbu karang dan dasar laut. Pembangunan pesisir dan polusi juga berkontribusi terhadap degradasi habitat laut. Plastik dan Polusi Laut: Limbah plastik di laut mengancam kehidupan laut dan dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui ikan yang tertelan plastik. Polusi dari bahan kimia dan limbah industri juga mencemari ekosistem laut, merusak habitat, dan membahayakan kesehatan manusia. Ketergantungan pada Stok Ikan Liar: Ketergantungan yang tinggi pada stok ikan liar membuat industri perikanan rentan terhadap fluktuasi populasi ikan yang disebabkan oleh overfishing, perubahan iklim, dan faktor lingkungan lainnya. Keamanan Pangan dan Mata Pencaharian: Jutaan orang di seluruh dunia bergantung pada ikan sebagai sumber protein utama dan mata pencaharian. Penurunan stok ikan dan perubahan dalam industri perikanan dapat berdampak serius pada keamanan pangan dan ekonomi komunitas pesisir. Kurangnya Pengelolaan Berkelanjutan: Pengelolaan perikanan yang tidak efektif atau kurang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut. Kurangnya kerjasama internasional dalam pengelolaan perikanan juga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. NASIONAL Nelayan di Indonesia menghadapi berbagai isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kesejahteraan mereka serta keberlanjutan sektor perikanan. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi oleh nelayan Indonesia: Ketergantungan pada Alat Tangkap Tradisional: Banyak nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang kurang efisien. Hal ini mempengaruhi hasil tangkapan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Akses Terbatas ke Pasar: Nelayan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang adil untuk hasil tangkapan mereka. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, memperburuk masalah ini. Subsidi BBM: Distribusi BBM bersubsidi tidak merata dan sering kali tidak mencapai nelayan di daerah terpencil. Selain itu, prosedur untuk mendapatkan BBM bersubsidi sering kali rumit dan birokratis. Penyalahgunaan dan Penyelewengan Subsidi: Penyelewengan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu membuat nelayan kecil sulit mendapatkan BBM yang mereka butuhkan untuk melaut. Degradasi Lingkungan dan Habitat Laut: Aktivitas penangkapan ikan yang destruktif, polusi laut, dan perubahan iklim menyebabkan degradasi habitat laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove, yang berdampak negatif pada populasi ikan. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan suhu air laut, yang dapat mempengaruhi migrasi ikan dan produktivitas perikanan. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang teknik perikanan yang berkelanjutan dan praktik bisnis yang baik. Overfishing dan IUU Fishing: Penangkapan ikan berlebihan dan aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) merusak stok ikan dan mengancam keberlanjutan perikanan. Ketidakpastian Hukum dan Regulasi: Kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang tidak jelas atau berubah-ubah membuat nelayan kesulitan dalam mematuhi peraturan dan menjalankan usaha mereka dengan aman. Masalah Sosial dan Ekonomi: Nelayan sering kali hidup dalam kemiskinan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya. Ketergantungan pada hasil tangkapan yang tidak menentu juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Konflik Ruang Laut: Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan industri atau kegiatan lain seperti pariwisata dan pertambangan laut sering terjadi, terutama terkait dengan penggunaan ruang   LOKAL Ketergantungan nelayan Papua terhadap BBM yang cukup tinggi membuat nelayan rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi. Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi nelayan. Beberapa solusi yang menjadi isu untuk persoalan tersebut adalah: Peningkatan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi di Papua untuk memastikan BBM bersubsidi dapat dijangkau oleh nelayan di daerah terpencil. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelewengan subsidi BBM untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan. Penyederhanaan Prosedur: Menyederhanakan prosedur administratif untuk mendapatkan BBM bersubsidi sehingga lebih mudah diakses oleh nelayan. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi yang intensif kepada nelayan mengenai kebijakan subsidi BBM dan cara mengaksesnya. Pihak berwenang dapat bekerjasama dengan organisasi lokal dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi ini. Diversifikasi Energi: Mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti energi surya atau biofuel, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.   METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Subsisdi BBM untuk nelayan kurang terarah dan rawan penyelahgunaan. Untuk mengujukan permohonan rekemendasi subsidi nelayan harus mendatangi kantor dinas perikanan  Nelayan harus mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu untuk mendapatkan pelayanan surat rekomendasi dengan jarak tempuh 50 KM dengan biaya transportasi.Rp 200.000 s/d 500. 000. KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi Fisherman 90 sadalah sebagai berikut: Subsisdi BBM untuk nelayan lebih terarah dan mampu menghindari penyalahgunaan subsidi. Nelayan tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Perikanan Mimika untuk mendapatkan surat rekomendasi untuk memperoleh subsi BBM bagi nelayan, sehingga dapat mengefktififkan waktu produktif untuk melaut Nelayan cukup menyampaikan permohonan dan bukti transaski di TPI melalui WA pada nomor. HP. 0812 1237 7690. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)  Keunggulan dan keunikan inovasi fisherman 90 ini adalah: Biaya murah dan tak perlu aplikasi yang konvensional Menggunakan platform media sosial Mudah untuk dipahami dan dilakukan (familiar) Cepat dan efisien dalam proses penerbitan surat Dilakukan ditengah berbagai keterbatasan geografis di papua   CARA KERJA INOVASI   Tahapan dan bisnis proses layanan fiosherman 90 adalah sebagai berikut: Nelayan mengisi form pengajuan subsidi setalah melakukan transaksi atau pelelangan di TPI Petugas TPI akan mengeluarkan bukti transaksi bahwa ybs telah melakukan pelelangan di TPI.  Nelayan menyampaikan melalui WA berupa form permohonan yang telah diisi dengan melampirkan bukti tamransaksi lelang di TPI yang menjelaskan bahwa benar nelayan atau pemohon berhak mendapat BBM bersubsidi Setelah petugas dinas perikanan melakukan verifikasi terhadap perijinannya dan hasil penjualan serta permohonan yang bersangkutan Penerbitan surat rekmendasi untuk mendaptkan subsidi BBM sebaui dengan PUU yang berlaku.    TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah: Membantu meratakan distribusi. Mengefektifkan pengawasan  distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran. Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan. Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif. MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut: Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud       DAMPAK INOVASI Dampak inovasi ini adalah: Termotivasinya nelayan untuk melaut Meningkatnya produksi sebagai akibat  tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simple Semakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi fishermen 90 ini adalah: Membantu meratakan distribusi. Mengefektifkan pengawasan  distribusi BBM bersubsidi nbagi nelayan agar tepat sasaran. Memenuhi kuota BBM subsidi dengan kejelasan penerima dan mengurangi penyalahagunaan. Menyederhanakan layanan rekmendasi subsidi BBM. Menyediakan layanan pemerintah terhadap distribusi subsidi BBM yang efektif efisien, murah dan responsif.

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Fisherman 90 adalah sebagai berikut: Berkurangnya penyalahgunaan subsidi BBM Dimudahkannya nelayan untuk mengurus subsidi BBM Tidak perlu biaya transportasi untuk pengurusan dimaksud

DAMPAK INOVASI Dampak inovasi ini adalah: Termotivasinya nelayan untuk melaut Meningkatnya produksi sebagai akibat  tersedianya waktu kerja menangkap ikan lebih banyak karna pengurusan BBM yang simple Semakin diraskannya program subsidi oleh orang yang tepat dan berhak menerimanya

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-                KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha               pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha      Terintegrasi secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan                  Pemerintahan Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang                    Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

-

I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penyakit Kusta 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kusta   II. PERMASALAHAN Masalah Makro Penyakit Kusta, juga dikenal sebagai lepra, adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan saluran pernapasan atas. Meskipun kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf dan jaringan tubuh lainnya jika tidak diobati, penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat.  Menurut WHO, kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yang terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Kusta dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, sehingga dapat menimbulkan kecacatan jika tidak ditangani dengan tepat. WHO mengklasifikasikan kusta menjadi dua tipe berdasarkan jumlah lesi kulit, yaitu pausibasiler (PB) dan multibasiler (MB) Penanggulangan penyakit kusta menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini, serta upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Kusta, meskipun bias diobati, masih menyebabkan stigma di masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup penderita.  Penanggulangan kusta melibatkan upaya medis, sosial, dan psikologis untuk mengurangi angka kejadian, mencegah cacat, dan mendukung penderita dalam menjalani hidup.    Masalah Mikro Wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu berada di Distrik Mimika Barat Jauh. Distrik Mimika Barat Jauh merupakan distrik terluar, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Mimika, Provinisi Papua Tengah, dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jaraknya dari ibukota Kabupaten, sekitar 250km, yang dapat diakses dengan penerbangan perintis maupun melalui perahu via laut.  Kondisi geografis ini menimbulkan berbagai keterbatasan dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Permasalahan terkait Penyakit Kusta di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu: lambatnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh meningkatnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kurangnya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh   III. ISU STRATEGIS Isu Global Kusta masih ditemukan di beberapa negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara dengan jumlah kasus tertinggi termasuk India, Indonesia, Brasil, dan beberapa negara Afrika. Kusta seringkali dikaitkan dengan stigma sosial dan diskriminasi, sehingga penderita merasa terisolasi dan enggan mencari pengobatan. Hal ini memperburuk penanganan dan kontrol penyakit. WHO menetapkan target eliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Program global yang fokus pada deteksi dini, pengobatan lengkap, dan pengurangan stigma. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG’s) 3.3 yaitu penurunan 90% jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap penyakit-penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria, dan penyakit tropis terabaikan yaitu Kusta dan Filariasis.    Isu Nasional 1. Pentingnya Pengetahuan: Penting untuk memahami bahwa kusta adalah penyakit yang bias diobati, tidak menular dengan mudah, dan tidak menyebabkan kecacatan yang parah jika diobati secara dini. 2. Upaya Medis: Pengobatan kusta melibatkan pemberian obat-obatan yang efektif untuk membunuh bakteri penyebab kusta (Mycobacterium leprae). Obat-obatan ini, yang dikenal sebagai multidrug therapy (MDT), telah berhasil mengurangi angka kejadian kusta secara signifikan. 3. Upaya Sosial dan Psikologis: Penyakit kusta sering kali menyebabkan  stigma di masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penderita. Upaya untuk mengatasi stigma ini, misalnya melalui kampanye edukasi dan dukungan emosional, sangat penting. 4. Upaya Pencegahan: Pencegahan kusta melibatkan upaya untuk menghindari kontak dekat jangka panjang dengan penderita kusta yang belum diobati, serta menjaga kebersihan lingkungan.    Target Eliminasi Kusta untuk tingkat provinsi yaitu pada tahun 2019, dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2024. IUntuk tahun 2024- 2030 dilakukan upaya untuk menurunkan angka prevalensi Kusta tingkat nasional sampai kurang dari 0,05 per 10.000 penduduk. Indikator pencapaian target Eliminasi Kusta berupa angka prevalensi

menemukan kasus kusta sedini mungkin di Distrik Mimika Barat Jauh menekan angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Dengan menemukan kasus kusta sedini mungkin dan mencegah komplikasi serta penyebaran penyakit, Deteksi Dini memungkinkan pengobatan yang lebih cepat dan efektif, mengurangi risiko kecacatan dan stigma sosial, serta memutus rantai penularan

terwujudnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh Berkurangnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh  Dengan mendeteksi kusta sejak dini, pengobatan dapat segera dimulai, yang dapat mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi lebih lanjut, seperti kerusakan saraf dan kecacatan fisik, mengurangi risiko kecacatan, mencegah penularan dan menghilangkan stigma di masyarakat.

Dengan inovasi DEDIPEKU, terjadi peningkatan deteksi dini gejala Kusta sebesar 150% sehingga dapat mengurangi angka kejadian baru, pencegahan cacat tingkat II, dan peningkatan kualitas hidup penderita kusta, serta meluruskan stigma social ditengah masyarakat.

DASAR HUKUMUNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 19 TAHUN 2016 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019  TENTANG SATU DATA INDONESIA; PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (LEMBARAN NEGARA TAHUN 2018 NOMOR 182); PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PER CEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA. TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28); PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5149) ; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENYELEGGARAAN STATISTIK (I.EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 1999 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3854) ; PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 4); PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MIMIKA   PERMASALAHAN Permasalahan Makro Sebelum adanya integrasi data, Kabupaten Mimika menghadapi sejumlah kendala besar dalam pengelolaan datanya. Kendala-kendala ini secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut: Kualitas Data: Data yang ada seringkali tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak up-to-date. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti duplikasi data, data usang, dan kurangnya standar dalam pengumpulan data. Aksesibilitas Data: Akses terhadap data sangat terbatas dan terfragmentasi. Data disimpan secara terpisah di berbagai departemen, sehingga sulit untuk diakses dan diintegrasikan. Teknologi dan Infrastruktur: Kabupaten Mimika belum memiliki teknologi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan data yang efektif. Sistem informasi yang ada seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga ahli di bidang manajemen data dan teknologi informasi menjadi kendala dalam pengelolaan dan integrasi data. Kebijakan dan Regulasi: Ketiadaan kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan data juga menjadi penghambat dalam proses integrasi data. Akibat dari permasalahan-permasalahan di atas, Kabupaten Mimika mengalami kesulitan dalam: Pengambilan Keputusan: Ketidakakuratan dan ketidaklengkapan data menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Pengembangan Infrastruktur: Keterbatasan data geospasial menghambat pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan Publik: Masyarakat kesulitan mengakses informasi dan layanan publik karena kurangnya data yang tersedia.   Permasalahan Mikro Integrasi satu data di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah ringkasan permasalahan mikro tersebut: Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Banyak pihak yang belum memahami manfaat dan pentingnya integrasi satu data. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang tata kelola data dan standar data yang berlaku, serta koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data juga menjadi permasalahan. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya: Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pengelolaan data, dan anggaran yang terbatas untuk mendukung kegiatan integrasi satu data menjadi penghambat integrasi satu data di Kabupaten Mimika. Ketidaksesuaian Data: Data yang dimiliki oleh instansi yang berbeda seringkali tidak konsisten, tidak kompatibel, dan memiliki kualitas yang buruk. Selain itu, standar data yang digunakan oleh instansi yang berbeda juga seringkali tidak seragam. Ketidakamanan Data: Keamanan data yang dimiliki oleh instansi yang berbeda seringkali tidak memadai, kontrol akses yang lemah, dan risiko kebocoran data yang tinggi menjadi permasalahan terkait keamanan data dalam integrasi satu data di Kabupaten Mimika. Budaya Berbagi Data yang Lemah: Budaya berbagi data antar instansi yang masih lemah, keengganan instansi untuk berbagi data karena khawatir akan persaingan atau kehilangan kontrol atas data, serta kurangnya mekanisme dan insentif untuk mendorong berbagi data menjadi tantangan tersendiri dalam integrasi satu data di Kabupaten Mimika.   ISU STRATEGIS  GLOBAL Secara keseluruhan, mencapai integrasi data global memerlukan pendekatan multi-faceted yang mengatasi tantangan teknis, hukum, dan politik. Kolaborasi, inovasi, dan komitmen terhadap tata kelola data yang bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan. Berikut beberapa poin penting tantangan isu global : Standarisasi: Menciptakan format data, definisi, dan metode pengumpulan universal di seluruh perbedaan geografis dan budaya yang luas merupakan rintangan utama. Kepemilikan dan Privasi Data: Menyeimbangkan kebutuhan untuk berbagi data terbuka dengan masalah keamanan nasional, hak kekayaan intelektual, dan privasi individu merupakan hal yang rumit. Kesenjangan Infrastruktur dan Teknologi: Kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang menciptakan tantangan dalam aksesibilitas data, penyimpanan, dan kemampuan pemrosesan. Tata Kelola dan Regulasi: Membangun kerangka kerja internasional untuk tata kelola data, termasuk protokol keamanan data dan kontrol akses, membutuhkan kerja sama global. Keberlanjutan: Mempertahankan komitmen jangka panjang terhadap upaya integrasi data dan memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pembaruan berkelanjutan   NASIONAL Integrasi satu data di Indonesia merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, upaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan signifikan: Ketidaksesuaian Data Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Ketidakamanan Data Budaya Berbagi Data yang Lemah   LOKAL Kabupaten Mimika, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, memiliki sejumlah tantangan unik dalam mewujudkan integrasi satu data. Tantangan-tantangan ini perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan keberhasilan program integrasi data. Berikut adalah ringkasan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Mimika: Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya:Akses Internet SDM Anggaran Ketidaksesuaian Data dan Standar:Data Tidak Konsisten. Standar Data Beragam Data Tidak Lengkap Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:Pemahaman Rendah Keterbatasan Pengetahuan Koordinasi Antar Instansi Lemah Ketidakamanan Data:Risiko Kebocoran Data Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Kesadaran Keamanan Siber Rendah Budaya Berbagi Data yang Lemah:Keengganan Berbagi Data Kurangnya Insentif Kepercayaan Rendah Antar Instansi Implikasi dari isu-isu di atas: Kualitas Data Rendah Efisiensi Rendah Transparansi Rendah Risiko Kebocoran Data METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Data pemerintah tersebar di berbagai instansi, sulit diakses dan tidak terintegrasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan. Informasi yang tersedia terbatas, sehingga transparansi pemerintah rendah. Pengumpulan dan pengelolaan data manual mengakibatkan inefisiensi dan redundansi. Pengambilan keputusan seringkali tidak didukung oleh data yang akurat dan terpercaya. Pengelolaan data manual memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk dokumentasi dan distribusi.       KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Data pemerintah dari berbagai instansi terintegrasi dalam satu platform, memudahkan akses dan pengelolaan. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan secara online. Informasi lebih terbuka dan transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Proses pengumpulan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien dengan sistem digital. Keputusan yang diambil oleh pemerintah lebih akurat karena didukung oleh data yang terpercaya. Pengelolaan data digital mengurangi biaya operasional yang sebelumnya tinggi akibat pengelolaan manual.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)                      Keunggulan dan keunikan inovasi Mimika Integrasi Satu data ( Maitua ) ini adalah: Kemudahan Akses Data Keterpaduan Informasi Efisiensi dan Transparansi Pengambilan Keputusan Berbasis Data Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dukungan terhadap Partisipasi Publik Pengurangan Biaya Operasional Peningkatan Akuntabilitas Adaptasi terhadap Teknologi Modern Pembangunan Berkelanjutan   CARA KERJA INOVASI   Tahapan dan bisnis proses layanan Maitua (Mimika Integrasi Satu data ) adalah sebagai berikut: Masyarakat mengujungi website https://satudata.mimikakab.go.id./ Masyarakat mengunakan fitur pencarian untuk menemukan data yang dibutuhkan berdasarkan sektor (kesehatan, pendidikan, dll). Data yang tersedia dapat diakses dan diunduh dalam format yang disediakan. Masyarakat dapat memberikan feedback dan saran melalui fitur yang tersedia di portal. Data digunakan untuk berbagai keperluan 

Tujuan dari inovasi Maitua (Mimika Integrasi Satu Data ) ini adalah: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang integrasi satu data melalui sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak. Memperkuat infrastruktur TIK dan meningkatkan kapasitas SDM untuk pengelolaan data. Membangun standar data yang seragam dan konsisten di seluruh instansi. Meningkatkan kualitas data dengan melakukan pembersihan dan pemadanan data. Memperkuat keamanan data dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat. Membangun budaya berbagi data melalui sosialisasi dan pemberian insentif. Mengembangkan sistem integrasi satu data yang terintegrasi dan mudah digunakan. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi satu data secara berkala. Dengan mengatasi permasalahan mikro ini, integrasi satu data di Kabupaten Mimika dapat mewujudkan berbagai manfaat, seperti: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Integrasi Satu Data merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan di Kabupaten Mimika. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, permasalahan mikro ini dapat diatasi dan integrasi satu data dapat diwujudkan dengan sukses.  

Beberapa manfaat dari penerapan inovasi Maitua adalah sebagai berikut: Akses Informasi yang Lebih Mudah dan Cepat Pengelolaan Data yang Terpadu Peningkatan Efisiensi Kerja Pemerintah Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat dan Berbasis Data Peningkatan Pelayanan Publik Dukungan terhadap Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Penghematan Biaya Operasional Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Digital

Dampak inovasi ini adalah: Peningkatan Transparansi Pemerintah: Memberikan akses terbuka terhadap data pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Efisiensi dalam Pengelolaan Data: Mengurangi redundansi dan inefisiensi dalam pengumpulan dan penyimpanan data. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang akurat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Peningkatan Partisipasi Publik: Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan melalui akses informasi yang lebih mudah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Data yang terintegrasi membantu pemerintah merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Penghematan Biaya Operasional: Mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan dan distribusi data secara manual. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah: Meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan data yang dapat diakses dan diaudit oleh publik. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Data yang lengkap dan terintegrasi membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap Teknologi Modern: Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menggunakan teknologi digital untuk pelayanan publik.  Kolaborasi Antar Instansi yang Lebih Baik: Memfasilitasi kerjasama antar berbagai instansi pemerintah melalui data yang terintegrasi.  

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika (akan disesuaikan dengan nomor Perda yang berlaku). Peraturan Bupati Mimika tentang Sistem Informasi Tata Ruang (akan disusun setelah inovasi ini berjalan). Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan sistem informasi dan penataan ruang. 2. PERMASALAHAN Aksesibilitas Data Tata Ruang yang Rendah: Data tata ruang tersebar di berbagai instansi, belum terintegrasi, dan sulit diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Ketidakakuratan Data: Data tata ruang yang ada seringkali tidak mutakhir atau tidak akurat, menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Proses Perizinan yang Lambat: Proses perizinan pemanfaatan ruang yang masih manual dan birokratis, menyebabkan waktu tunggu yang lama dan potensi pungutan liar. Kurangnya Partisipasi Publik: Masyarakat dan pemangku kepentingan kurang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan data geospasial dan sistem informasi tata ruang. Potensi Pelanggaran Tata Ruang: Kurangnya sistem pengawasan yang efektif menyebabkan potensi pelanggaran tata ruang yang sulit terdeteksi. 3. STRATEGI ISU a) Isu Global Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs): SIMTARU akan mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan yang berkaitan dengan kota dan permukiman berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam. Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Open Government Partnership (OGP): Mendorong keterbukaan data dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. b) Isu Nasional Kebijakan Satu Peta (One Map Policy): SIMTARU akan menjadi bagian integral dari implementasi Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah, memastikan data geospasial yang akurat dan terintegrasi. Reformasi Birokrasi: Mendorong birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Peningkatan Investasi: Kemudahan akses informasi tata ruang dan proses perizinan yang cepat akan menarik investasi ke Kabupaten Mimika. c) Isu Lokal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Memberikan kemudahan akses informasi dan layanan tata ruang bagi masyarakat dan investor di Mimika. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang: Memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW untuk pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Mimika. Pengurangan Konflik Pemanfaatan Ruang: Data yang jelas dan transparan dapat mengurangi potensi konflik antarpihak terkait pemanfaatan ruang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Efisiensi perizinan dan pengawasan dapat meningkatkan kepatuhan dan potensi PAD dari sektor pemanfaatan ruang. 4. METODE PEMBAHARUAN Pengembangan Platform Digital: Membangun platform berbasis web dan mobile untuk SIMTARU yang mudah diakses dan user-friendly. Integrasi Data Geospasial: Mengintegrasikan data tata ruang dari berbagai OPD terkait (pertanahan, perizinan, PUPR, lingkungan hidup, dll.) ke dalam satu basis data geospasial terpusat. Digitalisasi Proses Perizinan: Mengembangkan modul perizinan online yang terintegrasi dengan data tata ruang. Pemanfaatan Teknologi GIS (Geographic Information System): Menggunakan GIS untuk visualisasi, analisis, dan pengelolaan data tata ruang. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait penggunaan dan pengelolaan SIMTARU. Kolaborasi Multi-Pihak: Melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan SIMTARU. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Integrasi Data Komprehensif: Menggabungkan seluruh data tata ruang dalam satu sistem terpadu, mengurangi silo data. Aksesibilitas Real-time: Informasi tata ruang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses perizinan dan informasi tata ruang yang terbuka, mengurangi peluang praktik korupsi. Efisiensi Pelayanan: Mempersingkat waktu dan birokrasi dalam proses perizinan dan penyediaan informasi. Analisis Spasial Lanjut: Memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Partisipasi Publik yang Ditingkatkan: Fitur interaktif untuk masukan dan pengawasan dari masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI a) Cara Kerja Inovasi SIMTARU akan bekerja sebagai platform terintegrasi yang terdiri dari beberapa modul utama: Modul Basis Data Geospasial: Menyimpan seluruh data geospasial tata ruang (peta RTRW, zona, batas administrasi, infrastruktur, tutupan lahan, dll.) yang terstandarisasi dan terintegrasi. Modul Portal Informasi Publik: Menyediakan antarmuka web yang memungkinkan masyarakat dan investor untuk mengakses informasi tata ruang, melihat peta interaktif, dan mengunduh data yang relevan. Modul Perizinan Online: Memfasilitasi pengajuan, pemrosesan, dan penerbitan izin pemanfaatan ruang secara elektronik, terintegrasi dengan basis data tata ruang untuk validasi otomatis. Modul Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memungkinkan pelaporan pelanggaran tata ruang oleh masyarakat, serta memfasilitasi proses pengawasan dan penegakan hukum oleh OPD terkait. Modul Analisis dan Perencanaan: Menyediakan alat analisis geospasial untuk mendukung proses perencanaan tata ruang, simulasi dampak, dan evaluasi kebijakan. Modul Manajemen Pengguna dan Hak Akses: Mengelola hak akses pengguna (masyarakat, OPD, admin) sesuai dengan peran dan kewenangan.

Tujuan Jangka Pendek Terbangunnya basis data geospasial tata ruang yang terintegrasi. Beroperasinya portal informasi publik SIMTARU yang dapat diakses masyarakat. Dimulainya digitalisasi proses perizinan sederhana terkait tata ruang. Peningkatan kapasitas 30% ASN terkait pengelolaan dan pemanfaatan SIMTARU. Tujuan Jangka Menengah Terintegrasinya seluruh proses perizinan pemanfaatan ruang secara online melalui SIMTARU. Berfungsinya modul pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Pemanfaatan SIMTARU sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penataan ruang di Kabupaten Mimika. Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang melalui SIMTARU. Tujuan Jangka Panjang SIMTARU menjadi rujukan utama dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Mimika. Terwujudnya Kabupaten Mimika sebagai kota cerdas (Smart City) dengan tata ruang yang terencana, berkelanjutan, dan partisipatif. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Mimika melalui pengelolaan tata ruang yang optimal.

Manfaat bagi Organisasi (Pemerintah Kabupaten Mimika) Efisiensi dan Efektivitas Kerja Mempersingkat waktu dan biaya operasional dalam pengelolaan tata ruang dan perizinan. Pengambilan Keputusan Berbasis Data Menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung kebijakan yang tepat. Peningkatan Akuntabilitas Proses yang transparan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Peningkatan Citra Pemerintah Menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan pelayanan publik yang prima. Optimalisasi Sumber Daya Pemanfaatan teknologi mengurangi ketergantungan pada metode manual yang boros sumber daya. Manfaat bagi Pemerintah (Pusat dan Provinsi) Dukungan Kebijakan Nasional Mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta dan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Data Akurat untuk Perencanaan Makro Menyediakan data tata ruang yang akurat dari daerah untuk perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Replikasi Model Inovasi SIMTARU dapat menjadi model inovasi yang dapat direplikasi di daerah lain. Manfaat bagi Masyarakat Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tata ruang yang relevan dengan kepentingan mereka. Proses Perizinan yang Cepat dan Transparan Mengurangi birokrasi dan biaya dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang. Partisipasi Aktif Masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan pelanggaran tata ruang, meningkatkan rasa kepemilikan. Kepastian Hukum Informasi yang jelas dan transparan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Lingkungan yang Lebih Baik Pengelolaan tata ruang yang optimal akan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) berbasis web dan mobile yang fungsional. Basis data geospasial tata ruang Kabupaten Mimika yang terintegrasi dan mutakhir. Modul perizinan online yang telah terimplementasi. Modul pengawasan dan pelaporan pelanggaran tata ruang. Peta interaktif tata ruang Kabupaten Mimika yang dapat diakses publik. Dokumentasi sistem, panduan pengguna, dan SOP terkait SIMTARU. Laporan evaluasi dan dampak inovasi secara berkala.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara   Republic Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Peraturan Pemerintah  No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.  II.  PERMASALAHAN  MAKRO Permasalahan makro bagi masyarakatb Timika dalam mendapatkan dokumen pencatatan sipil: Kesadaran Hukum : Kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan  : Banyaknya npenduduk Timika yang tidak megetahui tentang hukum pernikahan dan persyaratan nuntuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil. Stigma sosial : Pernikahan adat masih nlebih dihargai di Timika disbanding dengan pencatatan sipil. Hal ini mebuat oaring enggan untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil. Masalah ini dapat menyebabkan berbagai konsukuensi negatif seperti : 1. Pernikahan tidak tercatat dikantor catatan sipil tidak memiliki keuatan hukum yang sah, sehingga pasangan yang m,enikah tidak memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama dengan pasangan yang menikah secara sipil. 2. Kesulitan dalam mengakses layanan publik : Dokumen pernikahan sipil diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik seperti Pendidikan, Kesehatan dan perbankan. 3. Pelanggaran hak asasi manusia : Kurangnya aksebilitas layanan pernikahan sipil dapat melanggar hak asasi amnusia penduduk timika   MIKRO Permasalahan mikro bagi masyarakat Timika dalam mendapatkan dokumen pencatatan sipil: Kurangnya informasi  : Kantor catatan sipil mungkin tidak menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang persyaratan dan prosedur untuk mrndapatkan dokumen pernikahan sipil , hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi bagi penduduk Timika.   Proses yang rumit : Proses pengurusan dokumen pernikahan sipil mungkin rumit dan memakan waktu . penduduk timika mungkin perlu mengisi banyak formulir , menyiapkan banyak dokumen dan mengikuti beberapa Langkah yang berbeda .   III. ISU STRATEGIS . ISU GLOBAL: Isu global kepemilikan dokumen pencatatn sipil mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu dan pemerintah dalam memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke dokumen identitas yang sah dan diakui secara hukum : Kesenjangan akses: Di banyak negara terutama didaerah terpencil dan miskin akses terhadap pelayayan pencatatan sipil wsangat terbatas . Ketidaksetaraan gender: Perempuan dan anak Perempuan seringkali menghadapi hambatan tambahan dalasm memperoleh dokumen pencatatan sipil , hal ini dapat disebabkan oleh norma budaya , diskriminasi gender, kurangnya kesadaran tentang pentingnya dokukumen tersebut. . Kurangnya edukasi dan kesadaran: banyak pasangan tidak menyadari pentingnya mencatatakan pernikahan mereka secara resmi atau tidak tahu cara melakukannya.  Birokrasi yang rumit : Prosedur yang Panjang,rumit, dan sering kali tidak jelas dapat menghalangi pasangan dari mencatatatkan pernikahan mereka.    . ISU NASIONAL: Isu nasional kepemilikan dokumen perkawinan sipil : Perbedaan sistim hukum dan adat: di indonesia pernikahan bisa dilakukan secara agama , adat atau sipilnamun tidak semua pernikahan adat atau agama otomatis tercatat secara sipil ,sehingga pasangan sering kali kesulitan mengurus dokumen perkawinan sipil setelash menikah secara adat atau agama. Akses dan jangkauan layanan: di daerah terpencil atau pedalaman akses ke kantor pencatatan sipil sangat terbatas ,penduduk sering kali harus menempuh perjalanan yang jauh dengan biaya yang tidak sedikit . Biaya dan punggutan liar: Meskipun pencatatan sipil seharusnyan gratis dalam prakteknya ada biaya tidak resmi yang dibebankan kepada pasangan.. Birokrasi yang rumit : Prosedur pencatatan perkawinan sipil yang berbelit belit dan memakan waktu sering kali menjadi kendala bagi pasangan.   . ISU LOKAL:  Isu lokal kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Timika : Kurangnya pemahaman masyarakat: Banyak Masyarakat Timika yang belum memahami betul pentingnya perkawinan sipil dan manfaatnya. Kurangnya akses terhadap informasi dan layanan : Kurangnya layanan konsultasi dan pendampingan dari pihakmyang berwenang juga menjadim kendala bagi Masyarakat dalam mengurus perkawinan sipil.     Budaya dan tradisi lokal:  Pernikahan adat masih lebih dihargai dan diakui secara sosial di banding dengan perkawinan sipil, hal ini beberapa orang enggan untuk nikah secara sipil karna takut dicap tidak mengikuti aturan adat. . IV. METODE PEMBAHARUAN (urai kondisi sebelum dengan data awal dan kondisi sesudah pelaks inovasi berikut data capaian dan kenaiakan persen nya) Masyarakat dengan mudah memperoleh dokumen pencatatan sipil  Memberikan kepastian hukum atas status perdata seseorang Melndungi hak asasi manusia  Mendorong ketertiban administrasi  Jumlah penerima manfaat di distrik pengunungan dan pesisir pada tahun 2022 dan tahun 2023 Tahun 2022 =  15.587   jiwa Tahun 2023 =  18.463  jiwa V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Langsung mendapatkan Dokumen Adminduk ( KK,akte pencatatan sipil suami dan istri KTP suami dan istri dengan status baru). Tidak dipungut biaya (Gratis). VI. CARA KERJA INOVASI Warga mendatangi dan melapor langsung ke petugas Dukcapil yang berada di kantor atau melalui no whatsapp dan website portalnya apa ?Dukcapil Mimikan nomor berapa ? jangan terlalu sumir penjelasannya, sistematiskan pointkan tahapannya samapi keluarnya produk layanan

Menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan dokumen pernikahan sipil dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lokal.informasi ini harus harus mudah diakses oleh penduduk Timika baik secara online maupoun secara offline. Mempermudah proses: proses pengurusan pernikahan sipil harus disederhanakan dan dibuat lebih efisien . hal ini dapat dilakukan dengan mengurangiu jumlah formulir yang perlu diisi , menyederhanakan prosedur  dan menggunakan tehnologi untuk mengotomatisasi bneberapa tugas. Meningkatkan pelayanan staf  : staf dikantor catatan sipil mimika harus dilatih untuk memberikan layanan yang rama dan propesional kepada semua penduduk Timika. 

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan  dokumen kependudukan sebagai pelengkap dalam segala pengurusan.

Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memiliki administrasi kependudukan.  Masyarakat  mendapatkan dokumen Administrasi kependudukan Urai lagi biar ngk sumir 85 % OK

I. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara   Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah  No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011  tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan   II.  PERMASALAHAN MASALAH MAKRO Terdapat dua tantangan pencatatan adminduk dalam pelayanan publik. Pertama, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) telah mengalami pergeseran dari pengolahan dokumen fisik menjadi dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Pergeseran tersebut muncul usai pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang mempengaruhi tata birokrasi pemerintahan. Kedua, data adminduk perlu diperbarui secara berkala untuk menjaga integrasi keutuhan data yang sudah tersedia. Dokumen adminduk yang dimaksud meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, dan dokumen lainnya yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Contohnya, data pada Kartu Keluarga (KK) yang membutuhkan pembaruan secara berkala. Apalagi KK kerap digunakan sebagai identitas bagi syarat administrasi sekolah, perbankan, hingga penerimaan program bantuan dari pemerintah. KK memuat data alamat tempat tinggal, pekerjaan, tahun kelahiran, hingga status pernikahan yang berpotensi berubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, data tersebut perlu diperbarui berdasarkan situasi saat ini—misalnya saat akan menerima bantuan, pemerintah memiliki data terbaru sehingga pemberian program bantuan menjadi tepat sasaran.    MASALAH MIKRO Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, yaitu: kurangnya akses internet yang stabil di kampung-kampung di Gunung dan Pesisir: inovasi bergantung hanya pada layanan internet Telkomsel  keterbatasan sumber daya waktu dan manusia untuk secara berkala dan kontinu turun ke Distrik gunung dan pesisir dalam rangka memberikan pelayanan berkala untuk keperluan pembaharuan/pemuktahiran data-data adminduk masyarakat Permasalahan di daerah ini rupanya juga menjadi tantangan yang dihadapi secara nasional, seperti yang dijelaskan pada Masalah Makro di atas. Untuk menjawab 2 masalah di atas, maka inovasi Paten Gunung Mesir telah dikembangkan untuk mendukung pengembangan teknologi dan internet serta menyiapkan layanan di Distrik yang dapat diakses setiap saat oleh warga Distrik.    III. ISU STRATEGIS .ISU GLOBAL: Isu global kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di wilayah pegunungan dan pesisir pantai mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan secara luas: Akses dan Infrastruktur: Wilayah pegunungan sering kali sulit diakses dengan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang rusak atau tidak ada sama sekali. Hal ini menyulitkan penduduk untuk mengakses kantor pemerintah atau lembaga yang menerbitkan dokumen kependudukan seperti KTP atau paspor. Keterbatasan Sosial dan Ekonomi: Penduduk di wilayah pegunungan sering kali hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan tingkat pendapatan rendah. Biaya administratif untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP bisa menjadi beban yang berat bagi mereka. Pendidikan dan Kesadaran: Tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya informasi tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan dapat menyulitkan penduduk dalam mengurus dokumen tersebut. Kultural dan Linguistik: Perbedaan bahasa atau budaya yang dominan di wilayah pegunungan juga dapat mempengaruhi pemahaman dan akses terhadap prosedur administratif untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pesisir Pantai: Risiko Bencana Alam: Wilayah pesisir pantai sering kali rentan terhadap bencana alam seperti banjir, badai tropis, atau tsunami. Bencana semacam ini dapat merusak infrastruktur fisik, termasuk dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk. Mobilitas dan Migrasi: Pesisir pantai sering menjadi tempat tinggal bagi komunitas dengan mobilitas tinggi, seperti nelayan atau pekerja musiman. Hal ini dapat menyulitkan pemeliharaan dokumen kependudukan yang valid dan terkini. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata: Meskipun di beberapa daerah pesisir infrastruktur mungkin lebih baik dibandingkan dengan pegunungan, masih ada daerah yang kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur, termasuk layanan administratif. Konteks Sosial dan Ekonomi: Ekonomi di wilayah pesisir sering kali tergantung pada sektor-sektor seperti perikanan atau pariwisata. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan penduduk untuk mengurus atau memperbaharui dokumen kependudukan mereka.   .ISU NASIONAL: Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan merupakan hak sebagai warga negara. Penduduk adalah salah satu variable yang harus ada dalam suatu unsur berdirinya suatu negara. Dalam hal ini tugas negara adalah : Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan adminduk. Output peran adminduk ada 24 layanan dokumen sejak seseorang itu lahir, beranjak umur tujuh belas tahun untuk mendapatkan KTP, akta perkawinan dan akta perceraikan apabila ada masalah dalam kehidupan rumah tangga hingga seseorang itu meninggal, akan mendapatkan akta kematian.   . ISU LOKAL:  Urusan adminduk atau dukcapil memang bukan urusan pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari semua pelayanan.  Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci validasi dalam semua program pelayanan publik bagi pengguna daerah. Pada Tahun 2024, sekitar 161.000 jiwa dari 315.995 penduduk Kabupaten Mimika sudah memiliki dokumen Adminduk. Jika dipresentasikan, baru di angka 72 persen.  Administrasi kependudukan di Mimika masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pendataan yang belum sepenuhnya terintegrasi, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait pentingnya dokumen kependudukan, dan aksesibilitas layanan di wilayah terpencil.    IV. METODE PEMBAHARUAN Untuk menjawab permasalahan di lapangan sebagaimana diuraikan dalam Masalah Mikro di atas, maka pengembangan yang dilakukan adalah: penggunaan layanan internet STARLINK yang memiliki akses jaringan lebih stabil sampai ke wilayah terpencil di gunung dan pesisir; membuka 2 Pos PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan): di 1 Distrik pesisir dan 1 Distrik gunung, dimana Disdukcapil menempatkan secara permanen petugas dan peralatan serta jaringan internet yang diperlukan untuk pelayanan di distrik tersebut. Sebelum adanya pengembangan inovasi PATEN GUNUNG MESIR kepemilikan dokumen adminduk masyarakat yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir Pantai adalah …… Dengan adanya pengembangan inovasi PATEN GUNUNG MESIR Pelayanan administrasi kependudukan  menjadi mudah sehingga  memberikan dampak positif bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Sesuai data kepemilikan KTP Elektronik, warga masyarakat di distrik terluar seperti di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika justru punya tingkat kepemilikan dokumen Adminduk yang lebih tinggi ketimbang warga kota, yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Jumlah penerima manfaat di distrik pegunungan dan pesisir pada tahun 2022 dan tahun 2023 Tahun 2022 =  15.587   jiwa Tahun 2023 =  18.463  jiwa   V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  penggunaan layanan internet STARLINK yang memiliki akses jaringan lebih stabil sampai ke wilayah terpencil di gunung dan pesisir; membuka Pos PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Distrik sehingga masyarakat Distrik tidak perlu menunggu petugas datang dari Kota untuk memuktahirkan data adminduknya.   VI. CARA KERJA INOVASI Pengembangan alat kerja pendukung Tim PATEN GUNUNG MESIR mengunjungi distrik dan kampung sasaran dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet Warga yang belum memiliki dokumen adminduk atau ingin memperbaharui datanya dapat mendatangi dan melapor langsung kepada Tim di lapangan  Warga menginformasikan dokumen kependudukan yang dibutuhkan  dan menyiapkan data yang diperlukan  Sesuai dengan SOP penerbitan dokumen adminduk yang diurus warga, petugas akan langsung mencetak dokumen dan menyerahkan dokumen tersebut kepada warga.  Pengembangan Pos PATEN Dinas Dukcapil membangun Pos PATEN di Distrik dan melengkapinya dengan peralatan kerja, jaringan internet dan tenaga operator  Warga yang belum memiliki dokumen adminduk atau ingin memperbaharui datanya dapat mendatangi dan melapor langsung ke petugas di Pos PATEN Warga menginformasikan dokumen kependudukan yang dibutuhkan  dan menyiapkan data yang diperlukan  Sesuai dengan SOP penerbitan dokumen adminduk yang diurus warga, petugas akan langsung mencetak dokumen dan menyerahkan dokumen tersebut kepada warga. 

menyediakan layanan akses internet yang stabil di kampung-kampung di Gunung dan Pesisir menyediakan layanan permanen di Distrik gunung dan pesisir melalui pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

tersedianya layanan akses internet yang stabil di kampung-kampung di Gunung dan Pesisir tersedianya layanan permanen di Distrik gunung dan pesisir melalui pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memiliki administrasi kependudukan.  Masyarakat gunung dan pesisir mendapatkan dokumen Administrasi kependudukan dengan persentase kepemilikan mencapai 90%.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara   Republic Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah  No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.  II.   PERMASALAHAN Kesulitan dan keterbatasan fisik , kesulitan berkomunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi dan keterbatasan mental   III. ISU STRATEGIS . ISU GLOBAL: Kesulitan dan Keterbatasan fisik, kesulitan komunikasi serta keterbatasan mental dan kurangnya kepercayaan diri dalam mendapatkan pelayanan   Administrasi Kependudukan . ISU NASIONAL : Prosentase penduduk yang memiliki KTP-el masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.  . ISU LOKAL: Belum tercapainya target SPM di Bidang Administarsi kependudukan, Belum optimalnya pencapaian target pelayanan,  IV. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi Dukcapil Siaga warga masyarakat wajib KTP yang berkebutuhan khusus , sakit  kesulitan dalam mendapat layanan administrasi kependudukan berupa  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) .  hal ini disebabkan minimnya fasilitas serta kemampuan finasial . Saat ini dengan adanya inovasi Dukcapil siaga   pelayanan admindstrasi kependudukan  menjadi lebih efektif dan efisien. Inovasi ini juga memberikan dampak positif bagi warga berkebutuhan khusus serta warga yang sakit yang membutuhkan akses pelayanan administrasi kependudukan . Jika umumnya warga berkebutuhan khusus, sakit mendatangi fasilitas pelayanan administrasi kependudukan  untuk mendapatkan dokumen kependudukan ,tetapi sebaliknya dengan inovasi ini, warga yang berkebutuhan khusus, sakit yang kesulitan mendatangi atau mengakses layanan administrasi kependudukan  akan didatangi oleh petugas dukcapil untuk diberikan layananan secara langsung ( door to door ). Selain itu program ini membutuhkan peran serta aktif masyarakat sehingga Gerakan indonesia sadar adminduk (GISA) dapat terwujud. Berapa jumlah penerima manfaat dari warga berkebutuhan khusus dan sakit yang menerima layanan Dukcapil Siaga di tahun 2022 dan 2023?? V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Program ini adalah layanan administrasi kependudukan oleh petugas kepada warga yang berkebutuhan khusus dan sakit  VI. CARA KERJA INOVASI Alur inovasi Dukcapil siaga adalah warga, Petugas Kesehatan menghibungi nomor kontak/HP dan mengirim data serta Alamat yang bersangkutan atau mendatangi dan melapor langsung ke petugas Dukcapil serta memberikan data dan Alamat yang bersangkutan, petugas memverifikasi dan memvalidasi data tersebut dilanjutkan tim dukcapil siaga mengunjungi Alamat dan melakukan pencarian biometric apabila belum melakukan perekaman KTP-El maka langsung dilakukan perekaman KTP-El dilanjutkan mencetak KTP-El yang bersangkutan. 

Memudahkan Masyarakat wajib KTP-El  terutama warga berkebutuhan khusus / sakit  untuk memiliki KTP-El. 

Masyarakat dapat mengakses pelayanan public serta memperoleh hak-haknya sesuai perundang-undangan  yang berlaku. 

Tidak ada lagi masyarakat wajib KTP-El yang berkebutuhan khusus ,sakit  yang tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan . Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan terkait warga wajib KTP-El yang berkebutuhan khusus sakit yang tidak terlayani.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara   Republic Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah  No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.  II.   PERMASALAHAN Keterbatasan waktu yang dimiliki Masyarakat serta tingginya aktivitas yang menyebabkan Masyarakat tdk mengurus adminduk . III. ISU STRATEGIS . ISU GLOBAL: Rendahnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan kepada pelajar dan mahasiswa . ISU NASIONAL : Prosentase kepemilikan dokumen adminduk  masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.  . ISU LOKAL: Belum tercapainya target pelayanan adminduk  IV. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi ORLANDO warga masyarakat  kesulitan dalam mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan hal ini disebabkan banyaknya warga yang mengantri untuk mendapatkan layanan adminduk, Saat ini dengan adanya inovasi ORLANDO Pelayanan administrasi kependudukan  menjadi mudah sehingga  memberikan dampak positif bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Jumlah penerima manfaat di tahun 2022 dan 2023?  V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Program ini adalah layanan administrasi kependudukan oleh petugas kepada warga yang dilakukan secara online/daring. Jika umumnya warga  harus mendatangi fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang berada di Kantor Disdukcapil yang berada di Kantor Pusat Pemerintahan di SP 3, yang berjarak ±10km dari titik 0 kota Timika. Dengan adanya inovasi ini, warga dapat mengurus dan mendapatkan dokumen adminduk dengan menggunakan aplikasi Whats App langsung dari genggaman tangannya, darimana pun warga tinggal. Pelayanan ini juga sangat membantu warga di distrik-distrik yang jauh dari kota. VI. CARA KERJA INOVASI Alur inovasi ORLANDO adalah warga menghibungi nomor kontak/HP dan mengirim dokumen secara daring , petugas memverifikasi data dan dokumen dan mencetak dokumen sesuai dengan permintaan warga, selanjutnya petugas mengkonfirmasi bahwa dokumen sdh dapat diambil di kantor atau ditempat-tempat pelayan yg terdekat.

Memudahkan masyarakat   dalam mendapatkan dokumen adminduk 

Masyarakat dengan mudah mendapatkan dokumen adminduk. 

Meningkatnyan kepemilikan adminduk