Data inovasi Kabupaten Mimika

1.DASAR HUKUM         :  a.Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Nifas c.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 2.PERMASALAHAN  a.Makro        :  SMART BUNDA (Sistem Monitoring dan Pendampingan Terpadu Ibu Hamil dan Balita) adalah sebuah inovasi program kesehatan berbasis pendampingan langsung dan pemanfaatan sistem monitoring untuk mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Program ini berfokus pada intervensi di periode penting yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan masa krusial dalam menentukan tumbuh kembang anak. Permasalahan makro adalah gambaran besar kondisi yang menjadi latar belakang     munculnya inovasi SMART BUNDA, khususnya terkait stunting di Indonesia. 1)Tingginya Prevalensi Stunting Nasional Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang ada belum sepenuhnya efektif dan merata. Masalah ini menjadi prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting  Menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan inovatif  2)Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Wilayah terpencil dan kepulauan (seperti Papua) masih menghadapi : Keterbatasan fasilitas kesehatan  Kurangnya tenaga kesehatan  Jangkauan layanan yang tidak merata  Akibatnya, pemantauan ibu hamil dan balita tidak optimal 3)Faktor Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kemiskinan  Akses pangan bergizi terbatas  Sanitasi dan air bersih belum memadai  Faktor ini memperparah risiko stunting. b.Mikro        : Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan SMART BUNDA ( umumnya menggambarkan kondisi spesifik di tingkat keluarga, dan layanan dasar yang berkontribusi terhadap risiko stunting. 1)Rendahnya Kepatuhan Ibu Hamil terhadap Konsumsi Gizi Di tingkat individu sering ditemukan: Ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah  Pola makan tidak memenuhi kebutuhan gizi  Kurangnya variasi makanan bergizi  Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan janin. 2)Kehadiran ke Posyandu Tidak Rutin Permasalahan yang sering terjadi: Ibu tidak datang setiap bulan ke posyandu  Tidak melakukan penimbangan rutin  Tidak memantau tumbuh kembang anak secara berkala  Akibatnya, risiko stunting tidak terdeteksi sejak dini. 3)Pola Asuh dan Kebiasaan Keluarga Pemberian makanan tidak bergizi  Kebiasaan hidup kurang sehat  Kurangnya dukungan dari keluarga (suami/anggota lain)  Padahal keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga 4)Keterbatasan Akses Pangan Bergizi Di beberapa wilayah : Harga bahan makanan bergizi relatif mahal  Ketergantungan pada makanan instan  Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal  5)Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih Akses air bersih terbatas  Kebiasaan cuci tangan masih rendah  Lingkungan kurang sehat  Hal ini meningkatkan risiko infeksi yang memperburuk status gizi anak. 3.ISU STRATEGIS  a.Global : Di banyak negara, termasuk di Indonesia masih terjadi ibu hamil dengan kekurangan gizi, akses layanan kesehatan ibu dan anak yang tidak merata dan rendahnya cakupan intervensi pada 1000 HPK . Padahal periode 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan masa paling kritis dalam pencegahan stunting. b.Nasional    : Stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja masa depan dan daya saing bangsa. Indonesia masih berupaya mencapai target penurunan stunting melalui kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting c.Lokal : Stunting Masih Menjadi Masalah Kesehatan Daerah. Di Kabupaten Mimika masih menghadapi kasus stunting yang cukup signifikan. Data menunjukkan prevalensi stunting berada di kisaran ±9–11% jumlah kasus masih lebih dari 1.000 balita meskipun menurun, tetap menjadi masalah serius daerah. Wilayah Mimika memiliki karakter geografis yang luas dan beragam, sehingga akses ke fasilitas kesehatan tidak merata. beberapa distrik sulit dijangkau, layanan posyandu belum optimal di semua wilayah. Hal ini membuat pemantauan ibu hamil dan balita tidak konsisten.kemudian Faktor Sosial dan Lingkungan Di Mimika, faktor yang menjadi pendukung stunting juga dipengaruhi oleh keterbatasan air bersih di beberapa wilayah, sanitasi belum optimal dan kondisi ekonomi keluarga yang beragam 4.METODE PEMBAHARUAN a)Sebelum penerapan inovasi : Sebelum SMART BUNDA Ibu hamil dan balita di pulau sulit menjangkau Puskesmas induk, Pemeriksaan hanya dilakukan saat tenaga kesehatan datang sesekali kunjungan rumah atau saat Posyandu membuat Risiko kehamilan dan gizi buruk tidak tertangani cepat dan Rujukan lambat karena keterbatasan transportasi pribadi ke puskesmas induk. Akibatnya, banyak kasus stunting dan komplikasi terlambat ditangani. b)Sesudah penerapan inovasi : SMART BUNDA mengubah pola pelayanan dari: “menunggu pasien datang” → menjadi “menjemput pasien           berisiko” Dampak Perubahan yang Diharapkan setelah penerapan inovasi yaitu Penanganan ibu hamil risiko tinggi lebih cepat, Penurunan keterlambatan rujukan, Berkurangnya kasus stunting akibat keterlambatan layanan dan Akses kesehatan lebih merata hingga pustu. 5.KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN : SMART BUNDA tidak menunggu pasien datang, tetapi melakukan skrining langsung di lapangan, menjemput ibu hamil dan balita berisiko dari pulau ke Puskesmas induk dan mempercepat penanganan kasus risiko tinggi 6.CARA KERJA INOVASI : ALUR SINGKAT SMART BUNDA Pendataan → Skrining → Pelaporan → Intervensi → Penjemputan (jika perlu) →     Pelayanan Puskesmas → Pendampingan → Monitoring → Evaluasi

mencegah dan menurunkan stunting meningkatkan resiko dini deteksi kesehatan pada ibu hamil dan balita meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil

bagi ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan secara rutin dan mengetahui resiko kehamilan yang dapat dideteksi lebih awal bagi balita pertumbuhan lebih terpantau, resiko stunting dapat terdeteksi sejak awal

hasil inovasi smart bunda menggambarkan perubahan yang terjadi setelah sistem deteksi dini, pendampingan dan penjemputan pasien diterapkan secara terintegrasi.

Kabupaten Mimika memiliki ekosistem mangrove yang luas dan kaya akan potensi hayati. Tanaman mangrove, khususnya bagian daun dan buah dari jenis tertentu (misalnya Rhizophora dan Avicennia), memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan berpotensi diolah menjadi produk herbal seperti teh. Namun, pemanfaatan mangrove selama ini masih terbatas, sehingga diperlukan inovasi produk bernilai tambah yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

1. Tujuan Umum Mengembangkan produk minuman herbal berbasis sumber daya lokal mangrove di Mimika yang bernilai ekonomi, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. 2. Tujuan Khusus Meningkatkan nilai tambah mangrove Mengolah daun mangrove menjadi produk teh yang memiliki nilai jual tinggi dibandingkan bahan mentah. Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir Memberikan peluang usaha dan keterampilan bagi masyarakat dalam pengolahan produk mangrove. Mengembangkan inovasi produk lokal Menciptakan produk khas Mimika yang unik dan berdaya saing di pasar. Mendukung pelestarian lingkungan mangrove Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove melalui pemanfaatan berkelanjutan. Meningkatkan pendapatan UMKM Membuka peluang ekonomi baru melalui produksi dan pemasaran teh mangrove. Memenuhi kebutuhan minuman herbal alami Menyediakan alternatif minuman sehat dengan kandungan antioksidan alami. Mengembangkan potensi wisata daerah Menjadikan teh mangrove sebagai produk khas atau oleh-oleh dari Mimika.

1. Manfaat Ekonomi Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengolahan produk mangrove. Membuka peluang usaha baru berbasis UMKM. Menciptakan lapangan kerja (produksi, pengemasan, pemasaran). Menjadi produk unggulan dan oleh-oleh khas daerah Mimika. 2. Manfaat Sosial Meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil alam. Memberdayakan kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga dan pemuda. Mendorong terbentuknya kelompok usaha/koperasi lokal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3. Manfaat Lingkungan Mendorong pelestarian ekosistem mangrove. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mangrove. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. 4. Manfaat Kesehatan Menyediakan minuman herbal alami. Mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Berpotensi membantu meningkatkan daya tahan tubuh. 5. Manfaat Inovasi & Daerah Menjadi produk inovatif berbasis potensi lokal Mimika. Meningkatkan citra daerah sebagai penghasil produk ramah lingkungan. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

1. Hasil Produk Terbentuknya produk Teh Mangrove Mimika dalam bentuk:Teh celup Teh kering kemasan Tersedianya beberapa varian rasa (original, jahe, serai, dll). Produk memiliki kemasan menarik dan ramah lingkungan. 2. Hasil Ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dari pengolahan mangrove. Terbentuknya usaha kecil/UMKM berbasis mangrove. Terciptanya peluang kerja baru di bidang produksi dan pemasaran. 3. Hasil Sosial Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan produk herbal. Terbentuknya kelompok usaha atau koperasi lokal. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. 4. Hasil Lingkungan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian mangrove. Berkurangnya aktivitas eksploitasi mangrove yang merusak. Pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan. 5. Hasil Kesehatan Tersedianya alternatif minuman herbal alami bagi masyarakat. Meningkatnya konsumsi minuman sehat berbasis bahan alami. 6. Hasil Inovasi & Pengembangan Terciptanya produk unggulan khas daerah Mimika. Produk memiliki potensi untuk dipasarkan secara lokal hingga nasional. Munculnya inovasi lanjutan (produk turunan seperti sirup mangrove, snack, dll).

a. Kondisi Awal (Manual) Pendataan koperasi dilakukan secara tertulis (buku/arsip fisik). Proses pengecekan status koperasi lambat dan tidak real-time. Validasi data dilakukan secara manual oleh petugas. Risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan cukup tinggi. Akses informasi terbatas (harus datang langsung ke kantor). b. Desain Sistem Baru (Online/Digital) Sistem dibangun berbasis teknologi informasi dengan komponen utama: Database Terpusat Menyimpan seluruh data koperasi (legalitas, anggota, laporan, status aktif/nonaktif). Aplikasi Berbasis Web / Mobile Digunakan oleh masyarakat, pengurus koperasi, dan pemerintah daerah. Dashboard Admin Untuk pengelolaan data, verifikasi, monitoring, dan pelaporan. Sistem Validasi Otomatis Cek legalitas koperasi secara cepat dan akurat. Integrasi Data Terhubung dengan instansi terkait (misalnya Dinas Koperasi). Fitur Utama Pencarian koperasi Status aktif/nonaktif Laporan keuangan sederhana Pengaduan masyarakat Monitoring kinerja koperasi 2. Pokok Perubahan (Transformasi Manual ke Online) a. Digitalisasi Data Dari arsip fisik → menjadi data digital terstruktur. Data lebih aman, mudah dicari, dan tidak mudah hilang. b. Efisiensi Waktu dan Biaya Proses yang sebelumnya memakan waktu lama → menjadi cepat dan real-time. Mengurangi biaya operasional (kertas, transportasi, dll). c. Transparansi dan Akuntabilitas Masyarakat dapat mengecek status koperasi secara langsung. Mengurangi potensi koperasi ilegal atau tidak aktif. d. Aksesibilitas Dari harus datang ke kantor → bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Mendukung pelayanan publik berbasis digital. e. Monitoring dan Evaluasi Pemerintah dapat memantau kinerja koperasi secara berkala. Data analitik membantu pengambilan kebijakan. f. Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan modern. 3. Dampak Perubahan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Mendorong koperasi lebih tertib administrasi. Mendukung program transformasi digital pemerintah daerah. Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.

Tujuan Utama Inovasi “Cek Koperasi” Adalah: Memperbaiki  Data Dan Pengawasan Koperasi Meningkatkan Transparansi Dan Pembinaan Mendorong Koperasi Menjadi Sehat, Aktif, Dan Berdaya Saing

Manfaat Utama Inovasi “Cek Koperasi” Adalah: Meningkatkan Efisiensi Dan Akurasi Pengelolaan Koperasi Memperkuat Transparansi Dan Kepercayaan Mendorong Koperasi Menjadi Lebih Sehat, Aktif, Dan Produktif

Berikut Adalah Hasil Kerja (Output & Outcome) Inovasi “Cek Koperasi” Di Kabupaten Mimika  Tersedianya Database Koperasi Yang Akurat Data Koperasi Tersusun Rapi, Lengkap, Dan Terpusat  Status Koperasi (Aktif/Tidak Aktif) Dapat Diketahui Dengan Jelas  Koperasi Melaporkan Kegiatan Dan Keuangan Secara Rutin  Informasi Lebih Terbuka Dan Dapat Dipantau  Monitoring Koperasi Dapat Dilakukan Secara Real-Time  Tidak Hanya Bergantung Pada Kunjungan Lapangan  Mengurangi Kebutuhan Kunjungan Fisik  Proses Administrasi Lebih Cepat  Anggota Lebih Aktif Karena Sistem Lebih Transparan  Informasi Koperasi Mudah Diakses  Adanya Sinergi Dengan Pemerintah, Akademisi, Dan Swasta  Dukungan Program Pemberdayaan Dari Pihak Seperti Pt Freeport Indonesia  Koperasi Mulai Berbenah Dalam Manajemen Dan Usaha  Adopsi Teknologi Meningkat 

Pembuatan aplikasi berbasis web/cloud Survei data langsung ke Kampung Penginputan data oleh admin (Distrik, Sekolah, Puskesmas)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengatasi permasalahan data yang tidak akurat Mendorong partisipasi Masyarakat Mengoptimalkan penggunaan teknologi Mendukung Pembangunan berkelanjutan

Skala lokal : Distrik, Kampung, Sekolah, Puskesmas, dan Masyarakat Skala Kabupaten : Pemkab Mimika, Masyarakat Mimika Skala Nasional : Lemabaga, Instansi, Masyarakat Indonesia

Inovasi pertama tentang satu data Distrik Mimika Barat Jauh Data real – time dan sesuai lapangan Bisa digunakan untuk bansos, Kesehatan, Pendidikan, dll Data wilayah dan potensi dapat diakses secara digital

A. RANCANG BANGUN   DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH    Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386).   Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat (7)).   Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat (9)).    Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak     dapat dipidana (Pasal 389). 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH                Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1).                Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah (Pasal 22).                Penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah dilakukan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23). 3. PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH                 Penilaian inovasi daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah (Pasal 1).                 Indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu                        (Pasal 1). 4. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL                Transformasi digital adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai                      sektor pembangunan (Pasal 1).                 Keterpaduan layanan digital nasional adalah integrasi layanan digital pemerintah yang saling terhubung dan terkoordinasi untuk memberikan layanan                        yang mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan kepada masyarakat (Pasal 1).  PERMASALAHAN a. Makro:      Belum optimalnya penerapan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, sehingga pelayanan belum efisien dan transparan.  b. Mikro:      Pelayanan masih manual, pencatatan menggunakan buku besar, proses lama, dan belum ada layanan mandiri serta sistem data terpusat.  ISU STRATEGIS  a. Global:  Digitalisasi teknologi mendorong peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik.  b. Nasional:  Penerapan digitalisasi dalam pemerintahan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik.  c. Lokal:  Diperlukan sistem untuk mempercepat layanan dan meningkatkan kualitas administrasi distrik.  METODE PEMBAHARUAN  a. Sebelum:  Pelayanan manual, masyarakat datang langsung, pencatatan buku besar, arsip fisik.  b. Sesudah:  Pelayanan digital, pengajuan online, verifikasi sistem, arsip digital terpusat.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Inovasi ini memiliki keunggulan berupa integrasi layanan mandiri dan operator dalam satu sistem, penyediaan pelacakan status layanan, penerbitan nomor surat otomatis untuk mengurangi kesalahan, serta pengelolaan arsip digital yang terpusat.  CARA KERJA INOVASI  Sistem bekerja melalui dua mekanisme, yaitu layanan mandiri dan layanan operator. Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online, kemudian operator melakukan verifikasi melalui sistem. Selanjutnya sistem menghasilkan nomor surat secara otomatis dan menyimpan arsip secara digital. Masyarakat dapat memantau status permohonan hingga selesai, atau operator dapat memproses langsung permohonan bagi masyarakat yang datang ke kantor.

TUJUAN INOVASI  Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan publik melalui sistem digital

MANFAAT INOVASI  Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur distrik, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung pengelolaan data yang lebih akurat dan terintegrasi.

HASIL INOVASI  Meningkatnya kecepatan pelayanan administrasi, tersedianya layanan mandiri bagi masyarakat, pengelolaan data yang lebih tertib dan terpusat, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat distrik

Profil Inovasi Daerah Latar Belakang Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menghadirkan inovasi yang mendukung Potensi daerah terutama pada bidang Pertanian. Melalui Program inovasi Manajemen/Mekanisme Topang Petani Daerah (MATOA) dinas terkait melihat peluang guna mendukung Visi-Misi Presiden terhadap Asta Cita Presiden yang pertama yakni Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),  Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika melalui program Manajemen Topang Petani Daerah (MATOA) Hadir sebagai bentuk dukungan kepada Petani Lokal dalam pengelolaan pertanian daerah yang masih Tradisional yang dalam hal ini masih sangat membutuhkan bantuan serta arahan guna meningkatkan ekonomi dan standar hidup petani. Peningkatan Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain Pola Tradisional, keterbatasan akses pasar, distribusi hasil pertanian yang belum optimal, serta fluktuasi harga yang sering merugikan petani.  Di sisi lain, kebutuhan akan penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat terus meningkat, seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan dalam hal penyediaan bahan pangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan terjangkau. Selama ini, rantai distribusi pangan cenderung panjang dan belum sepenuhnya melibatkan petani lokal secara optimal, sehingga peluang peningkatan ekonomi petani belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu mengintegrasikan sektor produksi pertanian dengan kebutuhan konsumsi pangan bergizi secara langsung dan berkelanjutan. Program Matoa hadir sebagai solusi dengan menghubungkan petani sebagai produsen dengan Koperasi guna menunjang program MBG sebagai konsumen, melalui sistem distribusi yang lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Melalui Program Matoa, diharapkan tercipta ekosistem yang saling menguntungkan antara petani ke koperasi dan dapur MBG sebagai penerima manfaat penerima manfaat. Petani memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih stabil, sementara program MBG mendapatkan pasokan bahan pangan yang segar, berkualitas, dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mendorong penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan produktivitas, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Dengan demikian, Program Matoa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi pangan, tetapi juga sebagai bentuk inovasi daerah dalam menciptakan sistem pangan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada petani.   Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sebagai dasar dalam upaya peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan perlindungan petani. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pertanian dan ketahanan pangan. Peraturan Presiden terkait Program Peningkatan Gizi Masyarakat, yang menjadi landasan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Peraturan Menteri Pertanian terkait Pengembangan Sektor Pertanian, yang mengatur peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian.

1. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian. 2. Mengoptimalkan potensi pertanian daerah sebagai penopang ketahanan pangan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan akses pasar bagi petani lokal sehingga tercipta stabilitas hasil pertanian. 4. Mendukung penyediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat melalui pemanfaatan hasil pertanian lokal. 

Meningkatkan kesejahteraan petani Memperjelas pendataan petani Mempermudah penyaluran bantuan Meningkatkan hasil produksi Memperluas akses pasar & kemitraan Mendukung ketahanan pangan

1. Terbentuk database petani yang akurat & terintegrasi 2. Petani memiliki identitas resmi (kartu/aplikasi) 3. Penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran 4. Terjadi peningkatan produksi dan pendapatan petani 5. Terbangun jaringan kemitraan & pasar yang jelas 6. Sistem monitoring pertanian menjadi lebih transparan & real-time

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan pendataan petani yang belum terintegrasi dan belum adanya identitas resmi yang dimiliki oleh setiap petani. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya dalam pengembangan komoditas tanaman yang menjadi fokus daerah. Selain itu, ketiadaan identitas resmi petani juga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pertanian, baik dalam hal pembinaan, pengawasan, maupun penyaluran bantuan. Petani sering kali belum terdata secara jelas berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, luas lahan, serta lokasi usaha tani. Akibatnya, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mimika belum sepenuhnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu menjawab permasalahan dasar, yaitu melalui penguatan sistem pendataan petani yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, dirancanglah program TANIKU sebagai identitas resmi petani di Kabupaten Mimika. TANIKU hadir sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas, tetapi juga sebagai basis data yang memuat informasi penting terkait petani, seperti komoditas yang diusahakan, lokasi, serta profil usaha tani. Dengan adanya TANIKU, Dinas Pertanian Kabupaten Mimika dapat lebih mudah dalam melakukan pemetaan potensi pertanian, menentukan fokus pengembangan komoditas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, apabila terjadi suatu kondisi tertentu, seperti kebutuhan bantuan, program intervensi, maupun keadaan darurat, data petani dapat diakses dengan cepat dan akurat. Melalui rancang bangun ini, diharapkan seluruh petani memiliki identitas resmi yang diakui oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta sistem pertanian yang lebih tertata, terarah, dan berbasis data. TANIKU menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pertanian yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal 4. Peraturan Menteri Pertanian terkait pendataan dan pengembangan komoditas pertanian 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika terkait penyelenggaraan urusan pertanian

Memberikan Identitas Resmi bagi Petani Mengelompokan komoditi petani  Pendataan Petani berbasis online 

1. Mewujudkan identitas resmi petani di Kabupaten Mimika 2. Meningkatkan akurasi dan integrasi data petani Mempermudah pemetaan komoditas pertanian sesuai potensi daerah 3. Mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran 4. Mempermudah monitoring, evaluasi, dan penyaluran program pertanian 5. Menyediakan data yang cepat dan akurat dalam kondisi tertentu

1. Terbentuk identitas resmi petani (TANIKU) di Kabupaten Mimika 2. Tersedianya database petani yang akurat dan terintegrasi 3. Terpetakannya komoditas pertanian sesuai potensi wilayah 4. Meningkatnya ketepatan program dan kebijakan pertanian 5. Memudahkan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pertanian 6. Mempercepat penanganan jika terjadi kondisi tertentu (bantuan/intervensi)

  RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH  APLIKASI ELEKTRONIK PELAPORAN INFORMASI TRANSPORTASI ANGKUTAN PERINTIS (E-PINTAS MIMIKA) 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan   Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpabg dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpabg dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE); Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan pembiayaan E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan), dan masyarakat Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi; 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika; 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan; 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah; 2. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika; 3. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui aplikasi; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi. B. HASIL INOVASI Tersedianya aplikasi E-PINTAS sebagai sistem pelaporan digital  di url e-pintas.mimikakab.go.id; Tersedianya akun media sosial E-PINTAS di IG E-PINTAS MIMIKA; Tersedianya Nomor Contact WA 0813 4310 8707; Meningkatnya kecepatan dan akurasi pelaporan;  Tersedianya data real-time untuk monitoring;  Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip; Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data; Terbangunnya fondasi sistem digital yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi pada sektor transportasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika secara khusus dan kabupaten dan provinsi lain secara umum. C. TUJUAN INOVASI Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins. D. MANFAAT INOVASI 1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara;  Mendukung konektivitas wilayah terpencil.   

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara;  Mendukung konektivitas wilayah terpencil. 

Tersedianya aplikasi E-PINTAS sebagai sistem pelaporan digital dan informasi laporan seacara realtime untuk pengguna jasa subsidi angkutan perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mimika Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara  teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Tepung Jagung 60% = 30 Kg Konsentrat (NP 51) 28 % =14 Kg Dedak Padi 11% = 5,5 Kg Premix 1 % 0,5 Kg Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi .

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

Hasil Inovasi Peternak mendapatkan keuntungan yang meningkat Kesehatan ternak babi yang lebih baik Produk daging yang berkualitas Lingkungan yang menjadi lebih bersih Biaya Pakan yang turun Pertumbuhan Babi yang lebih cepat

asdasdsadasdsaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd asdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

asdadasd

asdasd

asdasdas

asdasdsadasdsaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd asdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

asdadasd

asdasd

asdasdas