Data inovasi Kabupaten Mimika

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Hak Pendidikan bagi seluruh warga negara.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan literasi dan karakter peserta didik.  Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai upaya peningkatan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. 2. PERMASALAHAN a. Makro Secara makro, tantangan literasi di Indonesia masih menjadi isu strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada aspek memahami informasi, berpikir kritis, dan mengomunikasikan hasil pemahaman. Kondisi tersebut semakin dirasakan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk sebagian wilayah Papua, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus globalisasi menyebabkan peserta didik lebih banyak terpapar pada informasi dan budaya global, sementara pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber belajar masih relatif rendah. Cerita rakyat, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media penguatan literasi dan pendidikan karakter. Selain itu, penguatan ekosistem literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, upaya peningkatan budaya membaca serta pelestarian budaya lokal belum memberikan dampak yang merata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya inovasi literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berkelanjutan. b. Mikro Secara mikro, rendahnya literasi di SD Negeri Sentra Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik, seperti keterbatasan akses bahan bacaan berbasis budaya lokal, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta belum terbentuknya ekosistem literasi sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga menyebabkan generasi muda semakin jauh dari budaya daerahnya sendiri. Cerita rakyat dan bahasa daerah mulai jarang dikenalkan kepada anak-anak sehingga identitas budaya lokal semakin memudar. Padahal budaya lokal memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran literasi yang menarik, kontekstual, dan bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri Sentra Pendidikan memandang perlu menghadirkan sebuah inovasi yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui pemanfaatan cerita rakyat dan Bahasa Kamoro. Dari kebutuhan inilah lahir inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) sebagai solusi terhadap permasalahan literasi yang dihadapi sekolah. 3. ISU STRATEGIS a. Global Rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik menjadi tantangan global dalam dunia pendidikan. Kemampuan literasi tidak lagi hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, sekolah dituntut menghadirkan pembelajaran literasi yang kontekstual, menarik, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, globalisasi menyebabkan banyak budaya lokal mulai terpinggirkan. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan literasi dengan pelestarian budaya lokal. b. Nasional Secara nasional, penguatan literasi dasar masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Tantangan tersebut semakin besar di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bahan bacaan dan sumber belajar yang relevan dengan kondisi lokal. Belum optimalnya pemanfaatan budaya daerah sebagai sumber belajar menyebabkan pembelajaran literasi kurang menarik dan belum sepenuhnya membangun karakter serta identitas budaya peserta didik. c. Lokal Di lingkungan SD Negeri Sentra Pendidikan, budaya membaca belum terbentuk secara kuat. Siswa masih kurang antusias dalam kegiatan membaca karena bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik dan lingkungan mereka. Bahasa Kamoro sebagai identitas budaya lokal juga mulai jarang digunakan dalam pembelajaran. Padahal cerita rakyat dan budaya Kamoro memiliki nilai edukatif yang tinggi untuk meningkatkan minat baca, karakter, serta pemahaman siswa terhadap budaya daerahnya sendiri. Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk menghadirkan inovasi literasi budaya melalui program BAUWA sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi sekaligus melestarikan budaya lokal Kamoro. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Sebelum inovasi BAUWA diterapkan, kegiatan literasi di SDN Sentra Pendidikan belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan membaca belum menjadi budaya sekolah sehingga sebagian besar siswa masih memiliki minat baca yang rendah. Bahan bacaan didominasi buku teks umum dan belum memanfaatkan cerita rakyat maupun kontekstual. Cerita rakyat daerah dan penggunaan Bahasa Daerah hampir tidak pernah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran literasi. Hasil pengukuran awal  melalui observasi, tes pemahaman bacaan, penilaian jurnal baca, tes kosakata Kamoro, dan lembar observasi aktivitas siswa menunjukkan kondisi sebagai berikut: Indikator Agustus2024 Minat baca siswa 42% Memahami isi bacaan 38% Menceritakan kembali isi cerita 30% Menulis jurnal baca lengkap 25% Menguasai   kosakata Kamoro 0% Keaktifan diskusi literasi 35% Rata-rata capaian seluruh indikator (Indeks Dampak Awal BAUWA) sebesar 28,33%, sehingga diperlukan pembaharuan metode literasi yang lebih kontekstual, menarik, dan berkelanjutan. b. Sesudah Penerapan Inovasi  Setelah diterapkannya inovasi BAUWA, terjadi perubahan yang signifikan terhadap budaya literasi siswa. Kegiatan membaca dilaksanakan secara rutin melalui pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran menggunakan buku cerita rakyat berbasis Bahasa Kamoro, dilanjutkan dengan diskusi, pengenalan kosakata Kamoro, penulisan jurnal baca, dan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan. Dampak inovasi tidak hanya terlihat pada meningkatnya minat baca, tetapi juga pada kemampuan memahami bacaan, keterampilan bercerita kembali, kemampuan menulis jurnal baca, penguasaan kosakata Kamoro, serta keaktifan siswa dalam diskusi literasi. Pengukuran dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali, yaitu: Agustus2024 sebagai data awal (pra inovasi),  Agustus2025 sebagai hasil implementasi tahun pertama,  Mei 2026 sebagai hasil implementasi berkelanjutan.  Peningkatan Dampak Kuantitatif Inovasi BAUWA (2024–2026)                   Ringkasan Hasil Indikator Sebelum Sesudah Target Keterangan Agustus2024 Agustus2025   Mei 2026 Minat baca siswa 42% 60% 82% 80% ✅ Melampaui target (+2%) Memahami isi bacaan 38% 69% 80% 80% ✅ Target tercapai Menceritakan kembali isi cerita 30% 66% 80% 80% ✅ Target tercapai Menulis jurnal baca lengkap 25% 74% 83% 80% ✅ Melampaui target (+3%) Menguasai kosakata Kamoro 0% 63% 80% 80% ✅ Target tercapai Keaktifan diskusi literasi 35% 72% 81% 80% ✅ Melampaui target (+1%) Hasil evaluasi menunjukkan seluruh indikator mengalami peningkatan secara konsisten hingga mencapai bahkan melampaui target keberhasilan sebesar 80%. 5. KEUNGGULAN Tersedianya waktu khusus selama 15 menit  Buku Cerita yang digunakan adalah buku 3-lingual dilengkapi dengan gambar, yang dikembangkan oleh tim internal Program menyasar 2 aspek sekaligus literasi bahasa dan literasi budaya  Pelaksanaan program bersifat sederhana dan mudah diterapkan 6. CARA KERJA BAUWA Setiap pagi, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru mengajak siswa membaca buku dongeng/cerita rakyat Kamoro atau menonton video cerita rakyat Kamoro.  · Guru menjelaskan tujuan kegiatan membaca.  · Siswa membaca atau menyimak cerita dengan saksama.  · Siswa mempelajari kosakata baru yang ditemukan dalam cerita.  · Guru memandu diskusi dan tanya jawab mengenai isi cerita.  · Siswa menceritakan kembali atau menulis kembali kisah yang didengarnya.  ·  Siswa mengisi Jurnal Baca sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi kegiatan literasi.

Tujuan inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa melalui pemanfaatan buku cerita rakyat serta literasi budaya berbasis Bahasa Kamoro yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui kegiatan membaca, mendongeng, diskusi, menulis kembali cerita, dan pembiasaan literasi di sekolah maupun di rumah, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Selain itu, BAUWA menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Kamoro, melestarikan Bahasa Kamoro sebagai identitas daerah, serta membangun budaya literasi yang aktif, menyenangkan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

1. Bagi Siswa Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang budaya Kamoro.  Tumbuhnya rasa percaya diri dalam membaca dan bercerita.  Menanamkan karakter cinta budaya daerah. 2. Bagi Guru Membantu guru menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual.  Meningkatnya kreativitas guru dalam pembelajaran literasi budaya. 3. Bagi Sekolah Terbentuknya budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.  Menjadi praktik baik inovasi literasi budaya di Kabupaten Mimika. 4. Bagi Pihak Eksternal Pemanfaatan media literasi Bauwa tersebut digunakan di empat sekolah Kabupaten Mimika. Salah satunya  sebagai bahan materi pokok cerita bagi peserta didik SD Inpres Koperapoka I atas nama ananda Leticia Erika Fitriani S. Wakum dalam mengikuti Lomba Dongeng Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenjang SD pada tahun 2025.

Hasil yang Dicapai 1. Peningkatan Minat Baca Siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan membaca dan mendongeng. 2. Peningkatan Kemampuan Literasi Kemampuan memahami bacaan, menemukan ide pokok, dan menyampaikan kembali isi cerita mengalami peningkatan. 3. Pelestarian Budaya Kamoro Siswa lebih mengenal cerita rakyat dan Bahasa Kamoro sebagai bagian dari identitas budaya daerah. 4. Pembelajaran Lebih Menyenangkan Kegiatan literasi menjadi lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan karena menggunakan cerita budaya lokal. 5. Terbentuknya Budaya Literasi Sekolah Membaca menjadi kebiasaan rutin siswa baik di sekolah maupun di rumah. 6. Dampak Kuantitatif Inovasi BAUWA Keberhasilan BAUWA diukur menggunakan enam indikator kuantitatif yang dinilai secara berkala melalui observasi, tes pemahaman bacaan, penilaian jurnal baca, tes kosakata Kamoro, dan lembar observasi aktivitas siswa. Hasil pengukuran menunjukkan: Minat baca meningkat dari 42% menjadi 82% (+40 poin persentase).  Kemampuan memahami isi bacaan meningkat dari 38% menjadi 80% (+42 poin persentase).  Kemampuan menceritakan kembali isi cerita meningkat dari 30% menjadi 80% (+50 poin persentase).  Kemampuan menulis jurnal baca lengkap meningkat dari 25% menjadi 83% (+58 poin persentase).  Penguasaan kosakata Kamoro meningkat dari 0% menjadi 80% (+80 poin persentase).  Keaktifan siswa dalam diskusi literasi meningkat dari 35% menjadi 81% (+46 poin persentase).  Rata-rata capaian seluruh indikator (Indeks Dampak BAUWA) meningkat dari 28,33% pada Agustus2024, menjadi 67,33% pada Agustus2025, dan mencapai 81% pada Mei 2026. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi BAUWA tidak hanya meningkatkan budaya membaca, tetapi juga memperkuat kemampuan literasi, komunikasi, serta pelestarian Bahasa Kamoro secara berkelanjutan. 

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

Menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran Memudahkan pendaftaran online melalui aplikasi secara menyeluruh di masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Masalah Makro : Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Masalah Mikro : Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan) ISU NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit. ISU LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang. METODE PEMBAHARUAN Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Memudahkan proses input aset masuk Mengelola master inventory Mencatat input aset keluar Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan CARA KERJA INOVASI Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.

Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.

Manfaat : Manfaat Internal : Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan  Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang Untuk melakukan pengawasan barang inventaris Mempermudah maintenance Mempermudah proses penghapusan barang Manfaat Eksternal : Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.

Tersedianya SPO Kartu Inventaris Ruangan pada RSUD Kabupaten Mimika Tersedianya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di semua ruangan pada RSUD Kabupaten mimika Terwujudnya Pengembangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berbasis aplikasi Terwujudnya Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi SIASIK

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Banyaknya pasien yang berkunjung ke BLUD Puskesmas Karang Senang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga puskesmas menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. Masalah Makro Keterbatasan Kebijakan Nasional yang Spesifik Prioritas Anggaran yang Terbatas Ketimpangan Pembangunan Wilayah Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Masalah Mikro Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah 3. ISU STRATEGIS  Isu global mengenai tersedianya taman bermain, edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keramahan merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai fasilitas publik yang inklusif dan ramah anak serta keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang isu-isu tersebut dalam konteks global : 1. Taman Bermain yang Aman dan Inklusif Isu: Banyak kota di dunia kekurangan taman bermain yang aman dan ramah anak. Di beberapa tempat, fasilitasnya rusak, kurang perawatan, atau tidak ramah difabel. Dampak: Anak-anak kehilangan ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang secara fisik dan emosional. Upaya Global: UNICEF dan WHO mendorong pembangunan kota layak anak dengan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. 2. Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Isu: Kurangnya akses terhadap pendidikan informal, seperti perpustakaan umum atau ruang baca yang mudah diakses, khususnya di daerah tertinggal. Dampak: Kesenjangan literasi dan akses informasi yang semakin melebar. Upaya Global: Agenda SDGs poin 4 (Pendidikan Berkualitas) mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di semua level. 3. Pojok ASI dan Fasilitas Ramah Ibu Menyusui Isu: Minimnya fasilitas menyusui di ruang publik atau kantor, membuat ibu menyusui kesulitan dalam memberikan ASI. Dampak: Gangguan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kenyamanan ibu. Upaya Global: WHO dan UNICEF melalui inisiatif Baby-Friendly Hospital Initiative dan kampanye ruang publik ramah ibu menyusui. Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 4. Akses Informasi Kesehatan Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 5. Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan di Fasilitas Umum Isu: Desain kota dan fasilitas umum sering tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi anak, lansia, atau difabel. Dampak: Terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan publik. Upaya Global: Gerakan “Smart City” dan “Inclusive City” yang memperjuangkan kota yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. ISU Nasional :  Isu nasional terkait tersedianya taman bermain, fasilitas edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, serta aspek kenyamanan, keamanan, dan keramahan mencerminkan tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia. Berikut adalah pembahasan komprehensif terkait isu ini dalam konteks nasional: Ketersediaan Fasilitas Publik Ramah Anak dan Keluarga 1. Kurangnya Taman Bermain yang Layak dan Aman Kondisi Saat Ini:Banyak wilayah, terutama di daerah padat dan perkotaan, kekurangan taman bermain. Fasilitas sering tidak terawat, tidak aman, dan tidak inklusif (tidak ramah difabel). Dampak:Membatasi ruang eksplorasi anak. Menurunkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Kebijakan Terkait:Pemerintah telah mencanangkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), namun implementasinya masih belum merata. 2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Publik Kondisi Saat Ini:Ruang baca atau perpustakaan umum kurang tersebar, terutama di daerah terpencil. Kualitas bahan bacaan dan fasilitas penunjang belum optimal. Dampak:Kesenjangan literasi dan rendahnya minat baca anak-anak dan remaja. Kebijakan Terkait:Gerakan Literasi Nasional dan revitalisasi perpustakaan melalui Perpusnas, namun masih perlu dukungan anggaran dan SDM. 3. Minimnya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik Kondisi Saat Ini:Sebagian besar kantor, pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat umum lainnya belum memiliki ruang laktasi. Dampak:Hambatan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Kebijakan Terkait:Permenkes No. 15 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan ruang laktasi, tetapi implementasi masih lemah. 4. Kurangnya Akses terhadap Informasi Kesehatan yang Mudah Dipahami Kondisi Saat Ini:Sosialisasi informasi kesehatan masih kurang menjangkau masyarakat akar rumput. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dampak:Rendahnya kesadaran pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Kebijakan Terkait:Penguatan program Posyandu, namun butuh revitalisasi dan pelatihan kader. 5. Isu Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan Fasilitas Umum Kondisi Saat Ini:Banyak ruang publik belum ramah terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Dampak:Ketimpangan akses layanan dan keterbatasan partisipasi sosial kelompok rentan. Kebijakan Terkait:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi implementasi belum merata. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi, tantangan utamanya terletak pada: Implementasi di tingkat daerah. Minimnya anggaran dan prioritas politik lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak swasta. ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk berobat dan memerlukan waktu antri dan menunggu hasil pemeriksaan yang lama maka BLUD Puskesmas Karang Senang menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. 3. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi sebelum adanya Inovasi puskesmas bersinar  Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah   Kodisi setelah adanya Inovasi puskesmas bersinar Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat 4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah Manfaat Tersedianya Inovasi Bersinar : Meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan Pengunjung Mendukung Tumbuh Kembang Anak Mendukung Ibu Menyusui dengan Pojok ASI Meningkatkan Akses Edukasi Kesehatan Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Puskesmas Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Humanis Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Kesehatan 5. CARA KERJA INOVASI tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasiien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan Proses Pemanfaatan Inovasi Puskesmas bersinar Sosialisasi kepada Pengunjung Arah Penempatan dan Akses Fasilitas Pendampingan oleh Petugas/Kader Penggunaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Puskesmas Bersinar tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan

A. RANCANG BANGUN A. DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum. B. PERMASALAHAN  a. Makro Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan : Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketidaklengkapan: Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. Rendahnya Tingkat Sosialisasi: Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya Pemahaman Pengguna: Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. Aksesnya yang Terbatas: Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. b. Mikro Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur: Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan:Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data. B. ISU STRATEGIS Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.  Integrasi dan Standarisasi Data Hukum: Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH: Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi: Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH: Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH: Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi: Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.  Lokal Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan Masyarakat. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya. C. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi: Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas:Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan: Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. Transparansi rendah: Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum: Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan: Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan: Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum: Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional: Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8, dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, dan tahun 2025 meraih penghargaan terbaik ke-2 secara nasional sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Pengembangan Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika Tahun 2025 Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika saat ini telah tersedia dalam versi Android yang dapat diakses langsung melalui Play Store atau dengan mengklik tautan pada website JDIH dan memilih menu “Unduh Android” di pojok kanan atas aplikasi. JDIH Kabupaten Mimika telah melakukan pembaruan tampilan website agar lebih menarik, nyaman digunakan, serta menghadirkan nuansa Papua yang khas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat penambahan fitur pada Aplikasi JDIH, yaitu fitur Informasi Hukum, yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan mengetahui perkembangan usulan OPD, baik berupa Perda, Perbup, SK, dan dokumen hukum lainnya, hingga tahapan proses di tingkat Sekda, Bupati, dan seterusnya. Pembangunan Pojok JDIH bertujuan untuk menyediakan berbagai koleksi buku dan dokumen yang berkaitan dengan produk-produk hukum sebagai sarana informasi dan referensi bagi masyarakat. Layanan Informasi Hukum berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi dan konsultasi terkait produk hukum serta peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan pihak terkait. JDIH Kabupaten Mimika menyajikan produk hukum dalam bentuk kode batang (barcode) untuk mempermudah pengunjung dalam mengunduh produk hukum yang dibutuhkan Aplikasi JDIH menyediakan Nomor layanan pengelola guna menjamin terselenggaranya hubungan langsung antara pengunjung dan pengelola JDIH. Adanya lagu JDIH Kabupaten Mimika dengan judul “JDIH Mimika Tra Kosong” sebagai lambang atau identitas dan ciri khas tersendiri bagi penyelenggaraan JDIH di wilayah Kabupaten Mimika sekaligus menanamkan semangat, tekat dan kesungguhan segenap pengelola serta aparatur dalam menjaga kelengkapan, ketertiban dan ketersediaan seluruh sumber hukum yang ada. Saat ini Aplikasi JDIH telah terlampir hasil dari Indeks Informasi Hukum (IRH) dimana IRH berfungsi untuk Bidang Koordinasi dan Penyelarasan Peraturan, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penataan, Peninjauan, dan Penyempurnaan Peraturan, Penataan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengukuran dan Peningkatan Berkelanjutan.  Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. D. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH a. Sistem Terintegrasi Nasional: JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. b. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah: Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). c. Berbasis Digital dan Online: Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. d. Antarmuka Sederhana dan Fungsional: Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH a. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. b. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. c. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). d. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. e. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. f. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun Unduhan dokumen hukum dalam format PDF Link antar dokumen hukum yang saling terkait Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.  E. CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH: JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH: Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH: Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: Penerimaan dokumen hukum dilakukan oleh Bagian Hukum Identifikasi jenis & status hukum dilakukan oleh Pengelola JDIH Digitalisasi dilakukan oleh Operator JDIH Input metadata & unggah ke system dilakukan oleh Operator JDIH Verifikasi isi dan legalitas dilakukan oleh Koordinator JDIH/Hukum Publikasi dokumen ke situs JDIH dilakukan oleh Admin situs Backup dan sinkronisasi ke JDIHN dilakukan oleh Admin IT / Koordinator Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH dilakukan oleh Koordinator JDIH

Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) Keputusan dan Instruksi Bupati MOU & PKS Peraturan Kampung dll Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:Penyusunan program Penyusunan anggaran Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.mimikakab.go.id). Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam satu portal nasional. Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik Hasil JDIH mendukung: Transparansi pemerintahan Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Penegakan hukum yang lebih akurat Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti: JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan, tahun 2024 terbaik ke 6 dan tahun 2025 terbaik ke 2 secara Nasional di Indonesia. JDIH memperoleh peringkat pertama dalam lomba Inovasi di Tingkat Kabupaten Mimika kategori Tata Pengelola Pemerintahan JDIH inovatif JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 272 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mimika. 2. PERMASALAHAN        Layanan PELDA MANIS masih begantung pada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang melapor ke kantor Satpol sehingga menimbulkan masalah sebagai berikut: Respon yang lambat dari petugas Dokumentasi pelanggaran tidak ada (pelapor hanya megadukan secara lisan) Kesulitan melacak lokasi aduan Data laporan yang tidak lengkap, seperti lokasi kejadian atau kronologi yang kurang jelas. Waktu tindak lanjut laporan yang terkadang membutuhkan proses verifikasi lapangan terlebih dahulu. 3. ISU STRATEGIS Global 1. Transformasi digital pelayanan publik yang menuntut pemerintah di seluruh dunia menyediakan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi. 2. Smart City dan Smart Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. 3. Transparansi dan akuntabilitas publik, di mana masyarakat menginginkan proses pelayanan yang terbuka dan dapat dipantau. 4. Keamanan data dan privasi digital, karena sistem pelaporan online harus mampu melindungi identitas pelapor dan data masyarakat. 5. Partisipasi masyarakat berbasis teknologi, di mana warga semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui platform digital.   Nasional 1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dan Satpol PP. 3. Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang mendorong setiap OPD menciptakan layanan cepat, efisien, dan responsif. 4. Pemerataan akses digital di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. 5. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan aduan yang cepat ditindaklanjuti. Lokal 1. Luas wilayah dan sebaran penduduk yang memerlukan sistem pelaporan cepat tanpa harus datang ke kantor. 2. Kebutuhan penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat di wilayah perkotaan maupun distrik. 3. Kemudahan akses layanan masyarakat bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan transportasi. 4. Peningkatan citra pelayanan Satpol PP Kabupaten Mimika sebagai instansi yang modern, terbuka, dan responsif. 5. Mendorong partisipasi masyarakat Mimika dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan. 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum penerapan PELDA MANIS Go Digital, masyarakat melaporkan segala sesuatu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum datang kekantor dimana jarang lokasi dari pusat kota kurang lebih 20 Km . Sesudah penerapan inovasi Sesudah penerapan inovasi aplikasi PELDA MANIS Go Digital terbentuk, masyarakat tidak perlu datang kekantor untuk melakukan aduan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  ataupun Call Center 0811 483 1950. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN 1. Aksesibilitas dan Transparansi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda 24/7 melalui portal web dan aplikasi mobile Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Perda dengan tracking real-time Menghilangkan informasi asimetri antara Satpol PP dan masyarakat 2. Pendekatan Humanis yang Terukur Protokol 5S (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Sabar) terintegrasi dalam sistem digital Setiap interaksi terekam dan dapat dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan Memastikan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik 3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Masyarakat lebih memahami Perda maupun Perkada secara mendalam Format informasi yang interaktif dan mudah dipahami Edukasi legal yang berkelanjutan melalui berbagai channel digital 4. Pengurangan Persepsi Negatif Masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Interaksi yang lebih personal dan suportif melalui platform digital Membangun kepercayaan dan kepedulian sosial 6. CARA KERJA Inovasi Masukkan link pengaduan Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/ Mengisi formulir aduan (nama, lokasi, jenis pelanggaran) Menuliskan kronologi kejadian Mengunggah bukti (foto/video) jika ada, setelah itu laporan dikirim ke sistem.  

TUJUAN INOVASI Tujuan dari PELDA MANIS Go Digital ini agar permasalahan respon petugas yang lambat bisa dioptimalkan secara maksimal karena pemantauan perkembangan pelaporan bisa dilacak. Dokumentasi pelanggaran dibuatkan berita jadi masyarakat luas bisa melihat. Petugas tidak susah lagi melacak lokasi aduan. Data pelaporan bisa sangat jelas dan detail karena aplikasi sudah terprogam AI. Waktu tindak lanjut menjadi singkat dan verifikasi dilapangan juga termonitor.

Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda kapan saja dan di mana saja Mengurangi kebingungan dan ketidaktahuan tentang Perda Edukasi legal yang berkelanjutan Perlindungan Hak Masyarakat Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Mekanisme pelaporan yang mudah untuk kasus ketidakadilan Akses ke channel komunikasi langsung dengan Satpol PP Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Berkurangnya pelanggaran Perda yang berdampak negatif Lingkungan yang lebih aman dan tertib Kualitas hidup yang lebih baik

HASIL INOVASI Inovasi ini menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, percepatan respon penanganan, serta pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, tersedia data aduan yang terintegrasi untuk mendukung kinerja petugas dan pengambilan kebijakan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan kondusif.

A. RANCANG BANGUN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi. 7. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. 8. Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan. 9.Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 10. Kebijakan Link and Match SMK dengan Dunia Kerja. 11.Kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2. Permasalahan Perkembangan dunia pendidikan vokasi saat ini dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja dan masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada kesiapan kerja, dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, serta memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan bidang keahlian yang dipelajari. a.Makro Permasalahan utama proses pembelajaran di SMK sering kali masih berfokus pada aspek teoritis dan praktik terbatas di lingkungan sekolah, sehingga belum sepenuhnya memberikan pengalaman kerja nyata yang dibutuhkan oleh siswa. Di sisi lain, perkembangan sektor kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan layanan berbasis rumah (home care), terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. b. Mikro  Adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, inovasi Home Care Service menjadi sangat penting untuk diterapkan di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning), tetapi juga sebagai sarana penguatan kompetensi teknis dan soft skills siswa, seperti komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. 3. Isu Strategis a. Global,             Terjadi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula berpusat pada fasilitas kesehatan (hospital-based care) menuju pelayanan berbasis rumah (home-based care). Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang lebih personal, humanis, dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan demografi, seperti meningkatnya jumlah lansia serta pasien dengan penyakit kronis, turut mendorong kebutuhan akan layanan kesehatan yang dapat diberikan di rumah.  b.Nasional      Pemerintah Indonesia terus mendorong revitalisasi pendidikan vokasi melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan link and match antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta implementasi pembelajaran berbasis praktik nyata. Sementara itu, sektor kesehatan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini membuka peluang bagi institusi pendidikan vokasi untuk berperan aktif melalui inovasi layanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti Home Care Service. c. local  Pada tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mimika, kebutuhan terhadap layanan kesehatan masyarakat masih cukup tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Di sisi lain, SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika sebagai sekolah berbasis keahlian kesehatan memiliki potensi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat. 4. Metode Pembaharuan a.Sebelum  layanan praktik peserta didik di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika masih terbatas pada kegiatan simulasi di laboratorium sekolah. Pelayanan kepada masyarakat belum terintegrasi secara langsung, sehingga peserta didik hanya memperoleh pengalaman praktik dalam kondisi buatan. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dasar harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga bagi sebagian warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi fisik, akses pelayanan masih kurang efektif. Sekolah juga belum memiliki media layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan secara cepat. b.Setelah  Home Care Service dikembangkan melalui pemanfaatan Whats App Business sebagai media pendaftaran dan komunikasi layanan. Masyarakat dapat menghubungi layanan melalui Whats App untuk menyampaikan kebutuhan pemeriksaan kesehatan atau pendampingan di rumah. Tim sekolah kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menyiapkan peserta didik dan guru pembimbing untuk memberikan layanan langsung ke rumah. Penerapan sistem ini membawa perubahan yang signifikan. Peserta didik tidak lagi hanya belajar melalui simulasi, tetapi memperoleh pengalaman nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat. Keterampilan teknis, komunikasi, empati, dan tanggung jawab profesional berkembang lebih optimal. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan akses layanan kesehatan dasar secara lebih cepat, praktis, dan terjangkau tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Melalui inovasi ini, sekolah mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Home Care Service berbasis Whats App Business menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan sekolah dengan masyarakat serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat pendidikan vokasi yang inovatif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar di Kabupaten Mimika. 5. Keunggulan/Kebaharuan Salah satu keunggulan utama inovasi ini adalah siswa dilibatkan secara langsung dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga mereka memperoleh pengalaman praktik yang autentik (real experience). Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan. Selain itu, inovasi ini memiliki kebaruan dalam pendekatan pembelajaran yang berbasis experiential learning dan student-centered learning. Siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi berperan aktif sebagai pelaku layanan yang bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pelayanan yang diberikan. Dalam proses ini, siswa tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis, tetapi juga keterampilan non-teknis (soft skills), seperti komunikasi terapeutik, empati, etika profesi, kerja sama tim, serta kemampuan problem solving dalam situasi nyata. Penguatan aspek soft skills ini menjadi keunggulan penting yang sering kali belum optimal dalam pembelajaran konvensional. Keunggulan lainnya terletak pada aspek relevansi sosial, di mana inovasi Home Care Service tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, untuk memperoleh layanan kesehatan dasar secara lebih mudah dan terjangkau. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 6. Cara Kerja Inovasi Inovasi Home Care Service di SMK Negeri 3 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Mimika dirancang sebagai suatu sistem layanan kesehatan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan proses pembelajaran siswa. Mekanisme kerja inovasi ini tidak hanya menekankan pada aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui platform Whats App Business, sebagai media komunikasi dan akses layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Proses kerja inovasi diawali dengan penyediaan kanal layanan resmi berupa Whats App Business yang dikelola oleh pihak sekolah. Melalui platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan Home Care Service dengan cara mengirimkan pesan, melakukan konsultasi awal, serta mengajukan permohonan layanan kesehatan di rumah. Pemanfaatan Whats App Business menjadi keunggulan tersendiri karena bersifat praktis, familiar bagi masyarakat, serta memungkinkan komunikasi yang cepat dan responsif. Setelah permintaan layanan diterima, tim pengelola yang terdiri dari guru pembimbing dan siswa melakukan proses verifikasi dan identifikasi kebutuhan pasien. Pada tahap ini dilakukan pengkajian awal terkait kondisi kesehatan, jenis layanan yang dibutuhkan, lokasi, serta waktu pelaksanaan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pelayanan yang sesuai dan aman bagi pasien. Selanjutnya, sekolah membentuk tim layanan yang terdiri dari siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan, di bawah supervisi langsung guru atau tenaga profesional. Sebelum pelaksanaan layanan, siswa diberikan pengarahan dan briefing terkait prosedur pelayanan, etika profesi, serta standar operasional yang harus dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Pelaksanaan layanan dilakukan dengan mengunjungi rumah pasien sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan tindakan pelayanan kesehatan dasar sesuai kewenangan dan kompetensinya, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, perawatan sederhana, edukasi kesehatan, serta pendampingan pasien. Seluruh proses pelayanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, empati, dan komunikasi terapeutik. Setelah layanan selesai, dilakukan tahap evaluasi dan tindak lanjut. Siswa bersama guru pembimbing melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga dilakukan sebagai bagian dari penilaian pembelajaran dan bahan evaluasi program. Komunikasi lanjutan dengan pasien tetap dilakukan melalui Whats App Business untuk memantau kondisi pasien serta memberikan edukasi kesehatan berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk menguatkan kompetensi teknis siswa sekaligus mengembangkan keterampilan non-teknis seperti komunikasi, empati, dan profesionalisme sebagai bekal kesiapan kerja.serta menghadirkan layanan kesehatan dasar  yang nyaman, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat . 

Inovasi Home Care Service di SMK Negeri 3 Mimika memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi peserta didik, program ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang mampu meningkatkan kompetensi teknis, keterampilan komunikasi, empati, serta kesiapan kerja di bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Bagi masyarakat, layanan ini membantu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar secara langsung di rumah, sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.Bagi sekolah, inovasi ini memperkuat peran sebagai lembaga pendidikan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan serta meningkatkan citra dan kepercayaan publik.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Home Care Service mampu memperkuat citra sekolah sebagai lembaga pendidikan vokasi yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan lulusan yang terampil, peduli, dan siap melayani. Program ini juga menjadi bentuk nyata pengabdian sekolah dalam mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Mimika.

RANCANG BANGUN INOVASI SD INPRES KOPERAPOKA 1   Nama Inovasi          : PAPEDA PROKSI (Perencanaan Pelaksanaan Day Noken Promosi Dan Refleksi) Tahapan                  : Penerapan Inisiator                   : Margarita Abraham,S.Pd., M.Pd Jenis Inovasi           : Digital Bentuk Inovasi       : Upaya Revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka I Urusan                    : Meningkatkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Waktu Uji Coba     : Januari 2024 s/d Desember 2024 Waktu Penerapan  : Januari 2025 s/d Desember 2025   DASAR HUKUM Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan pendidikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang pengesahan sistem Noken sebagai bentuk demokrasi berbasis budaya di Papua.   PERMASALAHAN Makro Kegiatan Kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Didalam implementasi 8 Dimensi Profil Lulusan di SD Inpres Koperapoka 1 tema yang diangkat adalah Kearifan Lokal dengan topik “Lestari Budayaku Noken Karyaku”. Salah satu kearifan lokal yang ada di Papua adalah Noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken merupakan warisan budaya Papua yang diakui UNESCO sejak 4 Desember 2012. Namun, budaya Noken Papua terancam punah karena beberapa faktor yang pertama menurunnya minat masyrakat Papua dalam merajut Noken, yang kedua minimnya generasi penerus Noken. Seiring berjalannya waktu, Noken mulai menuju kepunahan karna generasi muda tidak mau mengenal untuk mewarisinya dan juga ada kecenderungan masyarakat Papua sangat jarang membuat Noken dan akhirnya melupakan. Jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken sudah berkurang disebabkan karena persaingan dengan tas buatan pabrik yang modern serta menurunnya penggunaan Noken di kalangan masyarakat, khususunya di Kabupaten Mimika. Untuk mengatasi masalah tersebut, SD Inpres Koperapoka 1 melakukan upaya revitalisasi Noken melalui “PAPEDA PROKSI”.   Mikro Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut.     ISU STRATEGIS Global Meskipun Noken merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, pemanfaatannya dalam konteks pendidikan global belum optimal. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment), dimana Indonesia berada pada urutan ke-3 dari terakhir, terutama dalam aspek Literasi, Numerasi, dan Sains. Berikut isu – isu global diantaranya : Ancaman Punahnya Warisan Budaya Dunia UNESCO telah menetapkan Noken sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding (Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak). Artinya, dunia internasional memandang Noken terancam punah jika tidak dilestarikan secara aktif. Globalisasi Menggeser Identitas Budaya Pengaruh fashion modern, tas instan, dan budaya pop global menyebabkan minat terhadap produk kerajinan tradisional menurun. Generasi muda lebih memilih produk massal daripada kerajinan khas budaya leluhur. Hilangnya Keterampilan Tradisional Di banyak negara, keterampilan tradisional (craftsmanship) mulai berkurang. Noken menghadapi ancaman yang sama karena generasi muda jarang mempelajari teknik membuatnya. Kurangnya Pemasaran dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif Di tingkat global, banyak kerajinan tradisional redup karena tidak diintegrasikan dengan ekonomi kreatif atau industri pariwisata modern.   Nasional Menurunnya Minat Generasi Muda Papua Anak muda di Papua lebih memilih tas modern sehingga penggunaan Noken berkurang dalam keseharian. Keterampilan merajut tidak banyak dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Terbatasnya Program Pendidikan yang Mengintegrasikan Budaya Noken Implementasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah masih lemah dan belum merata. Sebagian guru belum memiliki kemampuan atau modul untuk mengajarkan Noken di sekolah. Kurangnya Regenerasi Pengrajin Banyak pengrajin Noken berusia lanjut, sementara anak muda kurang tertarik belajar. Hal ini membuat keterampilan Noken beresiko hilang secara Nasional. Minimnya Dukungan Ekonomi Kreatif Noken sebenarnya berpotensi menjadi produk unggulan Nasional (suvenir, fashion etnik). Namun pemanfaatannya dalam industri kreatif masih rendah. Terbatasnya Bahan Baku Alami Beberapa bahan tradisional seperti kulit kayu atau serat tumbuhan mulai sulit didapat karena perubahan lingkungan.   Lokal Kurangnya Pengetahuan Siswa tentang Makna dan Fungsi Noken Di sekolah-sekolah termasuk SD Inpres Koperapoka 1, banyak siswa tidak memahami sejarah atau filosofi Noken. Guru Belum Terampil Merajut Noken Hampir semua guru belum menguasai keterampilan membuat atau merajut Noken, sehingga proses pembelajaran budaya kurang maksimal. Minimnya Modul dan Bahan Pembelajaran Tidak tersedia modul rujukan atau Kokurikuler yang khusus mengangkat budaya Noken. Lemahnya Kolaborasi Sekolah – Orang Tua – Tokoh Adat Sebelum adanya program, kerja sama belum terstruktur, sehingga kegiatan budaya berjalan tidak konsisten. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Di Mimika, penggunaan Noken mulai jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak dan remaja. Kurangnya Event Budaya Noken di Sekolah Kegiatan seperti Day Noken, pameran budaya, atau pelatihan kerajinan belum rutin dilakukan. Ancaman Hilangnya Identitas Budaya Kamoro Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, Noken adalah bagian dari warisan budaya. Jika tidak direvitalisasi, generasi muda kehilangan identitas budaya lokalnya.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Masalah Ketersediaan Modul dan Panduan Pembelajaran Tidak ada modul rujukan pembelajaran Noken : Guru-guru di SD Inpres Koperapoka 1 tidak memiliki buku pegangan atau panduan resmi dalam melaksanakan Projek Profil Pelajar Pancasila bertema budaya lokal. Pembelajaran kurang terarah : Tanpa adanya modul yang terstruktur, kegiatan pengenalan Noken kepada siswa berjalan secara insidental dan tidak memberikan dampak kompetensi yang optimal. Terbatasnya Pemahaman Filosofi Noken Minimnya integrasi dalam pembelajaran : Noken belum terhubung secara bermakna dengan mata pelajaran atau kegiatan kokurikuler sekolah. Wawasan siswa yang dangkal : Pemahaman siswa SD Inpres Koperapoka 1 mengenai fungsi, sejarah, nilai budaya, serta makna mendalam (filosofi) di balik selembar Noken masih sangat terbatas. Kendala Keterampilan Merajut Noken Kemampuan guru yang terbatas : Hampir sebagian besar guru belum menguasai keterampilan teknis membuat atau merajut Noken. Ketergantungan pihak luar : Karena keterbatasan keterampilan guru, sekolah sangat bergantung pada bantuan orang tua siswa atau pengrajin lokal untuk mengajarkan praktik merajut. Pembelajaran berbasis kearifan lokal pun menjadi sulit diterapkan secara mandiri oleh sekolah. Rendahnya Minat Memakai Noken di Lingkungan Sekolah Belum menjadi kebiasaan : Minat dan kebanggaan siswa untuk memakai Noken dalam aktivitas sehari-hari di sekolah masih rendah karena belum adanya pembiasaan atau stimulus program yang menarik. Kegiatan tidak berkelanjutan : Aktivitas terkait Noken hanya muncul saat perayaan budaya tertentu saja, tanpa ada tindak lanjut, dokumentasi, refleksi, maupun evaluasi yang sistematis untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap warisan budaya ini. Belum Ada Pola Kolaborasi yang Jelas Kemitraan belum terstruktur : Hubungan kerja sama antara SD Inpres Koperapoka 1 dengan orang tua murid, Dinas Pendidikan, serta para tokoh adat/budaya suku Amungme dan Kamoro belum terlembaga dengan baik. Komunikasi insidental: Komunikasi dan pelibatan pihak luar masih bersifat kebetulan (sewaktu-waktu) dan belum didukung oleh program resmi sekolah. Minimnya integrasi Noken dalam pembelajaran Noken belum terhubung dengan mata pelajaran atau kegiatan Kokurikuler. Pemahaman siswa tentang fungsi, sejarah, dan makna Noken sangat terbatas. Kegiatan Budaya Noken Belum Berkelanjutan, Minim Refleksi, dan Kehilangan Potensi Promosi Ketiadaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Berbasis Refleksi : Aktivitas terkait Noken berhenti setelah perayaan budaya selesai; tidak ada proses dokumentasi, refleksi mendalam, maupun evaluasi sistematis untuk mengukur kedekatan emosional dan pemahaman siswa terhadap warisan lokal ini. Lemahnya Manajemen Dokumentasi untuk Promosi Budaya : Sekolah belum memanfaatkan hasil karya atau kegiatan Noken sebagai media promosi identitas budaya sekolah, baik ke lingkungan luar maupun digital, akibat tidak adanya pengarsipan yang terstruktur. Belum Terbangunnya Identitas Budaya Sekolah Minimnya Upaya Revitalisasi Budaya : SD Inpres Koperapoka 1 belum memiliki program yang jelas dan aktif dalam merevitalisasi budaya lokal, khususnya budaya Noken, di lingkungan sekolah. Rendahnya Kebanggaan Siswa : Siswa belum memiliki rasa bangga untuk menggunakan maupun mempromosikan Noken dalam aktivitas keseharian mereka di sekolah karena belum adanya pembiasaan atau wadah yang mendukung.   Kondisi setelah adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Tersedianya Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” dan Panduan Pembelajaran yang Jelas Adanya Modul Rujukan Pembelajaran Noken : Guru-guru di SD Inpres Koperapoka 1 kini telah memiliki buku pegangan dan panduan resmi yang komprehensif untuk melaksanakan Projek Profil Pelajar Pancasila bertema budaya lokal. Pembelajaran yang Terarah : Melalui modul yang terstruktur, kegiatan pengenalan Noken kepada siswa berjalan secara sistematis, terjadwal, dan memberikan dampak peningkatan kompetensi yang optimal. Meluasnya Pemahaman Filosofi Noken Integrasi Bermakna dalam Pembelajaran : Kebudayaan Noken telah terhubung secara mendalam dan kontekstual dengan mata pelajaran serta kegiatan kokurikuler sekolah. Wawasan Siswa yang Mendalam : Pemahaman siswa SD Inpres Koperapoka 1 mengenai fungsi, sejarah, nilai budaya, serta makna filosofis di balik selembar Noken sudah sangat luas dan kuat. Penguasaan Keterampilan Merajut Noken secara Mandiri Kemampuan Guru yang Meningkat : Sebagian besar guru telah berhasil menguasai keterampilan teknis membuat dan merajut Noken melalui pelatihan intensif. Kemandirian Pihak Sekolah : Sekolah kini mampu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal ini secara mandiri oleh guru, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak luar atau pengrajin lokal. Tingginya Minat Memakai Noken di Lingkungan Sekolah Menjadi Kebiasaan Positif: Minat dan rasa bangga siswa untuk memakai Noken dalam aktivitas sehari-hari di sekolah meningkat pesat berkat adanya pembiasaan dan stimulus program yang menarik. Kegiatan yang Berkelanjutan: Aktivitas terkait Noken berjalan secara kontinu dengan dukungan sistem dokumentasi, refleksi, serta evaluasi yang berkala untuk menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap warisan budaya. Terbentuknya Pola Kolaborasi yang Jelas dan Kuat Kemitraan yang Terstruktur : Hubungan kerja sama antara SD Inpres Koperapoka 1 dengan orang tua murid, Dinas Pendidikan, serta para tokoh adat/budaya suku Amungme dan Kamoro telah terlembaga secara resmi dan baik. Komunikasi Terprogram : Komunikasi dan pelibatan pihak luar kini dilakukan secara berkala dan terencana di dalam agenda resmi sekolah, bukan lagi bersifat kebetulan. Optimalnya Integrasi Noken dalam Pembelajaran Koneksi Kuat dengan Kurikulum : Noken telah terintegrasi secara utuh dan konsisten ke dalam berbagai mata pelajaran serta agenda Kokurikuler. Penguasaan Materi oleh Siswa : Pemahaman siswa mengenai aspek fungsi, sejarah, dan makna filosofis Noken kini menjadi sangat komprehensif dan tidak lagi terbatas. Keberlanjutan Kegiatan Noken Berbasis Siklus Refleksi dan Penguatan Promosi Budaya Terlembaganya Tindak Lanjut Berbasis Refleksi (Siklus Pembelajaran Bermakna) : Kegiatan budaya Noken tidak lagi berhenti sebagai perayaan seremonial. Sekolah kini memiliki sistem dokumentasi, refleksi berkala, dan evaluasi yang terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka. Lewat sesi refleksi pasca-projek, siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai karakter, gotong royong, dan daya juang (filosofi Noken) ke dalam kehidupan sehari-hari. Optimalisasi Dokumentasi sebagai Media Promosi Identitas Sekolah : Hasil karya rajutan Noken siswa dan proses pembelajarannya kini terdokumentasi dengan rapi dan profesional. Dokumentasi ini dimanfaatkan secara aktif sebagai alat promosi budaya—baik melalui pameran karya (panen hasil belajar), pengisian konten digital sekolah, maupun pengenalan identitas kearifan lokal Amungme dan Kamoro kepada masyarakat luas dan instansi terkait. Terbangunnya identitas budaya sekolah SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang aktif merevitalisasi budaya Noken. Siswa lebih bangga menggunakan dan mempromosikan Noken dalam keseharian.   Berikut adalah penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel referensi dan diagram batang teks (text-based bar chart) kondisi sebelum dan setelah adanya Program "PAPEDA PROKSI" No Indikator Dampak Program Sebelum PAPEDA PROKSI Setelah PAPEDA PROKSI Pertumbuhan (Gain) 1 Ketersediaan Modul & Panduan Pembelajaran0% 100% +100% 2 Pemahaman Filosofi Noken bagi Siswa20% 90% +70% 3 Penguasaan Keterampilan Merajut (Guru)15% 85% +70% 4 Penguasaan Keterampilan Merajut (Siswa)10% 80% +70% 5 Minat & Kebiasaan Memakai Noken10% 95% +85% 6 Pola Kolaborasi & Kemitraan Terstruktur25% 80% +55% 7 Optimalisasi Integrasi Kurikulum & Kokurikuler10% 95% +85% 8 Keberlanjutan Kegiatan, Refleksi, & Promosi5% 90% +85%     Diagram Batang : Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna.   CARA KERJA INOVASI Program “PAPEDA PROKSI” dapat diimplementasikan melalui tiga tahap utama : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Refleksi & Keberlanjutan. Setiap tahap dilengkapi Langkah – langkah operasional sebagai berikut : Tahap Perencanaan Modul Kokurikuler Analisis Kebutuhan Mengidentifikasi kendala terkait pemahaman budaya Noken di sekolah. Mengkaji kemampuan guru, kesiapan siswa, dan dukungan orang tua. Mengumpulkan informasi dari kepala suku Amungme dan Kamoro atau tokoh budaya. Penyusunan Modul Kokurikuler Menentukan tema projek : “Lestari Budayaku, Noken Karyaku”. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 8 Dimensi Profil Lulusan. Menyusun alur kegiatan projek mulai dari pengenalan budaya hingga pembuatan karya. Menetapkan indikator capaian, asesmen, dan rubrik penilaian.   Pembagian Peran Guru Menentukan fasilitator projek, pendamping kelompok, dan dokumentator. Memetakan guru yang bertanggung jawab pada setiap tahap kegiatan. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Mengundang orang tua dan pengrajin Noken sebagai mentor. Mengajukan dukungan dan informasi ke Dinas Pendidikan. Melibatkan tokoh adat Amungme dan Kamoro sebagai narasumber budaya. 2. Tahap Pelaksanaan Kokurikuler Kegiatan Pengenalan Budaya Noken Guru dan narasumber menjelaskan sejarah, makna, fungsi, dan filosofi Noken. Menampilkan video, contoh Noken asli, dan praktik langsung penggunaan. Demonstrasi Pembuatan Noken Pengrajin atau orang tua memperagakan cara merajut Noken dari tahap awal hingga akhir. Siswa diperkenalkan pada bahan baku lokal (kulit kayu, serat anggrek, tali alam). Workshop / Day Noken Bersama Siswa mencoba merajut atau membuat mini Noken sesuai kemampuan. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara orang tua menjadi mentor teknis. Kegiatan dilakukan secara kelompok untuk menumbuhkan gotong royong. Pameran Karya dan Perayaan Budaya Menampilkan hasil karya siswa (Noken mini, tas kecil, gantungan). Mengundang orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan. Mempromosikan budaya lokal dan menumbuhkan rasa bangga siswa. 3. Tahap Refleksi dan Keberlanjutan 3.2   Pengumpulan Respon dan Evaluasi Mengambil respon siswa melalui lembar refleksi atau diskusi kelas. Mengumpulkan saran dari orang tua, pengrajin, dan tokoh adat. Meminta masukan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai relevansi program. 3. 2. Refleksi Guru dan Kepala Sekolah Guru mendiskusikan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Menyusun laporan implementasi projek dan dokumentasi kegiatan. 3. 3. Perbaikan dan Pengembangan Program Memperbaiki modul Kokurikuler berdasarkan hasil refleksi. Mempersiapkan kegiatan lanjutan seperti Pelatihan lanjutan merajut bagi guru. Pembentukan Komunitas Peduli Noken di sekolah. Produksi Noken mini sebagai souvenir atau karya ekonomi kreatif siswa. 3. 4. Menjadikan Noken sebagai Budaya Sekolah Menerapkan Day Noken secara berkala (setiap hari senin). Menggunakan Noken sebagai simbol dalam acara sekolah. Menjadikan Noken bagian dari identitas SD Inpres Koperapoka 1. TUJUAN Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Menguatkan Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.   MANFAAT/DAMPAK Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan tentang Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Meningkatnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Tumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Terwujudnya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Terwujudnya Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatnya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Meningkatnya Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlestarinya Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Menguatnya Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Meningkatnya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) dapat menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.   Manfaat Jangka Panjang Terwujudnya Revitalisasi Budaya Noken secara Berkesinambungan. Terbentuknya generasi muda yang sadar budaya dan bangga identitas Papua. Terwujudnya Sekolah sebagai Model atau Praktik Baik bagi Sekolah Lain di Kabupaten Mimika. Terlestarinya Budaya dan Keterampilan Membuat Noken di Tengah Perkembangan Zaman.  

Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Membangun Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.

Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Berkembangnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Bertumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Tersedianya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Tersedianya Modul yang memberikan Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatknya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah SD Inpres Koperapoka 1 dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Terlibatnya Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlaksananya Pelestarian Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Terjadi Penguatan Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Terbukanya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) menjadi menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Revitalisasi budaya Noken berlangsung secara berkesinambungan. Terbentuk generasi muda yang sadar budaya dan bangga identitas Papua. Sekolah dapat menjadi model atau praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Budaya dan keterampilan membuat Noken tidak punah di tengah perkembangan zaman.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2025  Nomor 900.1.3/419/2025 Tanggal 30 Mei 2025; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara; Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PBB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik; Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat; E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik; Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara; Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik; 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan; E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat; Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama; Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik; Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi url e-pintas.mimikakab.go.id ; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas;  Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

Peningkatkan layanan penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

I. DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip; 7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Arsip; 8.Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.   II. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Arsip Merupakan bagian penting dari memori kolektif bangsa. Arsip mencerminkan proses Pembangunan, pemerintahan, Pendidikan dan kehidupan sosial Masyarakat, selain itu arsip ,merupakan sumber informasi penting dalam berbagai kegiatan administrasi, Sejarah, hukum dan penelitian. Namun seiring waktu, arsip dalam bentuk fisik (kertas, foto, rekaman) mengalami degradasi kualitas akibat faktor lingkungan, penggunaan dan usia bahan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya volume arsip konvensional maupun digital yang memerlukan pengelolaan khusus berbasis teknologi. Untuk mengelola arsip secara professional, dibutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, merawat, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip dengan standar tertentu. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya Arsip adalah salah satu faktor penghambat dalam mengelola Arsip.  Masalah makro Kearsipan yang dihadapi secara Global mencakup berbagai isu terkait pengelolaan, Penyimpanan dan akses Arsip, baik Arsip konvensional  maupun digital: 1.Kesulitan dalam penemuan Dokumen sulitnya menemukan dokumen yang dibutuhkan seringkali menjadi masalah utam dalam pengelolaan Arsip. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penyimpanan yang tidak terstruktur kurangnya pemahaman tentang sistem Kearsipan. 2.Resiko kehilangan dan kerusakan Arsip . Arsip baik fisik maupun digital, rentan terhadap kehilangan dan kerusakan , bencana alam, kesalahan manusia, gedung yang belum Reprentatif oleh Lembaga Pemerintah, atau peretasan data dapat menyebabkan hilangnya informasi berharga. 3.Auntentikasi dan Reliabilitas Arsip Elektronik menjaga autensitas dan rehabilitas Arsip. Elektronik merupakan tantangan besar. Arsip Elektronik mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kerusakan. 4.Kualitas Sumber Daya Manusia  Kurangnya tenaga ahli Kearsipan yang professional dan terlatih dapat menghambat pengelola yang efektif 5.Sarana dan Prasarana yang tidak memadai benyak Lembaga yang belum memiliki tempat penyimpanan Arsip yang memadai dan tidak sesuai standar Kearsipan. 6.Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Arsip Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber Informasi dapat menyebabkan pengelola Arsip yang kurang optimal 7.Keterbatasan Anggaran Kurangnya anggaran untuk pengelola Arsip dapat menghambat pengadaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan, pelatihan Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi Kearsipan. 8.Perkembangan Teknologi yang cepat Adaptasi terhadap perkembangan teknologi Kearsipan yang capai juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam pengelola Arsip Permasalahan Mikro Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan   III. ISU STRATEGI Isu Global Tantangan dan peluang terkait transformasi digital, literasi digital, dan kebutuhan akan pengelola Arsip yang efektif dan efisean, terutama dalam konteks pelaku public yang berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa isu strategi Kearsipan dalam konteks global: 1.Transformasi digital dan Arsip Digital tran global  Tren global, yang menuntut pengelola Arsip yang efektif dalam formal digital  2.Manajemen  Arsip yang berkelanjutan  Pentingnya Arsip  Arsip memeiliki peran visual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dan konteks Pemerintah bidnis ]dan penelitian 3.Peningkatan literasi dan literasi digital  Literasi digital yang memadai adalah kunci untuk mengelola dan memanfaatkan Arsip digital secara efektif 4.Akses dan pemanfaatan Arsip Pentingnya akses  Akses terhadap arasip yang relefan adalah kunci untuk mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi public. Isu Nasional Secara nasional pengelolaan Arsip saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip. Selain itu, dengan perkembangan zaman digital ini digitalisasi arsip belum merata dan rendahnya pemanfaatan arsip oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa isu strategis kearsipan yang perlu mendapat perhatian 1.Pengelola Arsip yang belum optimal -Masih banyak Instansi Pemerintahan yang belum menerapkan sistem Pengelola Arsip yang baik, baik secara konvensional maupun Digital -Proses Digitalisasi Arsip juga belum merata di seluruh Daerah dan Instansi -Penataan dan pemeliharaan Arsip yang belum optimal dapat menyebabkan kehilangan Informasi penting dan sulitnya akses Arsip dimasa depan 2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan : -Kualitras dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan masih belum memadai, terutama  di Daerah – daerah -Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Kearsipan menyebabkan rendahnya kompetensi Sumber Dya Manusia dalam mengelola Arsip -Kebutuhan akan Arsiparis professional yang memiliki pemahaman tentang teknologi Informasi yang semakin mendesak 3.Pemanfaatan Arsip  -Rendahnya pemanfaatan Arsip oleh masyarakat peneliti menyebabkan Arsip kurang optimal dalam mendukung penelitian, pengembalian keputusan dan pelestarian Sejarah  -Sosialisasi tentang pentingnya Arsip dan bagaimana mengaksesnya juga perlu ditingkatkan 4.Digitalisasi Arsip -Peningkatan digitalisasi Arsip menjadi kunci dalam pengelola Arsip Modern -Namun, digitalisasi yang belum merata dan belum didukung dengan sistem yang baik dapat menyimpulkan masalah baru , sepertri hilangnya Arsip digital dan kesulitan akses  5.Kesadaran Masyarakat  -Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip dan Kearsipan masih rendah -Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program Sosialisasi dan edukasi  Isu Lokal Permasalahan permasalahan yang dihadapi saat ini pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika Khusus dalam penanganan Arsip adalah sebagai berikut a.Kurangnya perhatian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah arti pentingnya Arsip b.Belum adanya Depo Arsip sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan Arsip c.Ketersediaan Sumber Daya Manusia Arsiparis yang memiliki Kompetensi Kearsipan masih sangat terbatas d.Masih kurangnya Saran dan Prasarana Aparatur e.Masih kureangnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolah Arsip secara baku f.Masih rendahnya kinerja Kearsipan IV. METODE KEBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi: -Tidak terkelolanya Arsip dengan baik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika. -Belum ada kesadaran dari unit Pencipta Arsip dalam mengelola Arsipnya -Kesulitan dalam menemukan Informasi dalam Arsip  Sehingga secara standar pengelolaan arsip yang baik, hanya 2 OPD yang     memenuhi standar. Kondisi setelah Inovasi: -Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, dalam waktu 3 bulan pelaksanaan terdapat 6 OPD lagi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya. VII. Cara Kerja Inovasi A. Alur aktivitas konservasi/restorasi 1. penerimaan arsip dari unit kerja 2. pemeriksaan kondisi fisik 3. identifikasi jenis kerusakan 4. penanganan teknis sesuai jenis kerusakan 5. dokumentasi proses dan hasil 6. pengembalian arsip/penyimpanan B. Alur aktivitas digitalisasi 1. persiapan alat 2. pemindahan arsip sesuai urutan 3. penyimpanan hasil scan dengan format standar (PDF) 4. pembuatan meta data 5. back up dan unggah ke server arsip digital

Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Menyediakan fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Mendukung riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

Tersedianya layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Tersedianya fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Terlaksananya riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

-Adanya pengembangan sistem manajemen arsip -Adanya peningkatan kualitas layanan kearsipan bagi publik dan institusi 

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melaksanakan Gerakan Pasar Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menyerap anggaran subsidi yang besar, namun pelaksanaannya di lapangan masih sepenuhnya manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan: Peserta yang datang sebagian berasal dari luar wilayah sasaran, sementara warga yang menjadi prioritas justru tidak memperoleh kuota; Terjadi pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain karena petugas tidak memiliki alat verifikasi; Antrean panjang dan waktu pelayanan lama karena pencatatan penerima dilakukan secara manual; Petugas tidak dapat mengetahui secara cepat apakah seseorang sudah membeli, apakah berasal dari distrik sasaran, apakah KTP valid, dan apakah kuota masih tersedia; Laporan kegiatan disusun manual sehingga pemerintah tidak dapat memantau distribusi secara waktu nyata dan sulit menilai ketepatan sasaran subsidi. Akibat kondisi tersebut, subsidi berisiko tidak tepat sasaran, timbul kecemburuan sosial antarwarga, distribusi tidak merata, dan terjadi kerugian anggaran pemerintah. Permasalahan yang sama berulang pada setiap penyaluran bantuan pemerintah lainnya (operasi pasar, bantuan sosial, bantuan bencana), karena akarnya sama: tidak adanya sistem verifikasi identitas dan pencatatan distribusi yang digital, cepat, dan dapat diaudit. Gagasan SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) lahir untuk menjawab persoalan tersebut: satu platform distribusi bantuan berbasis identitas digital (NIK, QR, OCR KTP) dengan validasi berlapis secara waktu nyata, kecerdasan artifisial untuk deteksi penyalahgunaan, serta dasbor pemantauan bagi pengambil kebijakan.

Memastikan bantuan dan komoditas bersubsidi diterima tepat sasaran oleh warga wilayah prioritas yang telah ditetapkan; Mencegah pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain melalui verifikasi identitas digital dan pencatatan status penerimaan secara waktu nyata; Mempermudah dan mempercepat verifikasi oleh petugas lapangan, dari pemeriksaan manual menjadi pemindaian dalam hitungan detik; Menghilangkan antrean panjang melalui undangan digital dengan penjadwalan slot waktu layanan; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi subsidi melalui jejak audit digital dan laporan otomatis; Menyediakan dasbor waktu nyata bagi Bupati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kepala distrik/kampung; Membangun basis data distribusi bantuan daerah sebagai dasar kebijakan berbasis data dan perencanaan kuota yang lebih adil.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Distribusi tepat sasaran — indikator: persentase penerima dari wilayah prioritas; jumlah warga prioritas yang terlayani dibanding kuota; Pembelian ganda hilang — indikator: jumlah upaya transaksi ganda yang ditolak sistem; nol temuan ganda pada audit; Antrean dan waktu layanan turun — indikator: waktu layanan rata-rata per warga; distribusi kedatangan per slot; Efisiensi anggaran — indikator: nilai subsidi yang terselamatkan dari kebocoran; biaya administrasi kegiatan; Transparansi dan kepercayaan — indikator: laporan kegiatan terpublikasi otomatis; penurunan keluhan/kecemburuan sosial di wilayah sasaran; Kebijakan berbasis data — indikator: rekomendasi kuota dan prediksi komoditas yang dipakai pada perencanaan kegiatan berikutnya. Kemanfaatan bersifat inklusif: warga tanpa ponsel tetap terlayani melalui undangan cetak yang disalurkan kepala kampung dan verifikasi e-KTP di lokasi; mode luring menjamin wilayah tanpa jaringan tetap memperoleh layanan yang sama.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melaksanakan Gerakan Pasar Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menyerap anggaran subsidi yang besar, namun pelaksanaannya di lapangan masih sepenuhnya manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan: Peserta yang datang sebagian berasal dari luar wilayah sasaran, sementara warga yang menjadi prioritas justru tidak memperoleh kuota; Terjadi pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain karena petugas tidak memiliki alat verifikasi; Antrean panjang dan waktu pelayanan lama karena pencatatan penerima dilakukan secara manual; Petugas tidak dapat mengetahui secara cepat apakah seseorang sudah membeli, apakah berasal dari distrik sasaran, apakah KTP valid, dan apakah kuota masih tersedia; Laporan kegiatan disusun manual sehingga pemerintah tidak dapat memantau distribusi secara waktu nyata dan sulit menilai ketepatan sasaran subsidi. Akibat kondisi tersebut, subsidi berisiko tidak tepat sasaran, timbul kecemburuan sosial antarwarga, distribusi tidak merata, dan terjadi kerugian anggaran pemerintah. Permasalahan yang sama berulang pada setiap penyaluran bantuan pemerintah lainnya (operasi pasar, bantuan sosial, bantuan bencana), karena akarnya sama: tidak adanya sistem verifikasi identitas dan pencatatan distribusi yang digital, cepat, dan dapat diaudit. Gagasan SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) lahir untuk menjawab persoalan tersebut: satu platform distribusi bantuan berbasis identitas digital (NIK, QR, OCR KTP) dengan validasi berlapis secara waktu nyata, kecerdasan artifisial untuk deteksi penyalahgunaan, serta dasbor pemantauan bagi pengambil kebijakan. b. Gagasan utama/ide inovasi SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) adalah platform distribusi bantuan pemerintah yang memastikan subsidi tepat sasaran melalui identitas digital, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. SIPAMANIS bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan penargetan: penerima ditetapkan lebih dulu dari data wilayah sasaran dan usulan kepala distrik/kampung, lalu diundang secara digital dengan QR dan slot waktu layanan (melalui Whats App, atau undangan cetak via kepala kampung bagi warga tanpa ponsel); Lapisan validasi: di lokasi, satu pemindaian QR undangan atau OCR e-KTP menjalankan validasi berlapis sekaligus — keabsahan NIK (rujukan Dukcapil), kesesuaian wilayah sasaran, ketersediaan kuota, dan riwayat pembelian (anti-ganda); status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi; mode luring dengan QR bertanda tangan kriptografis menjamin layanan di distrik tanpa jaringan; Lapisan analitik: dasbor waktu nyata (penerima, kuota, stok, transaksi per distrik/kampung, heatmap) serta kecerdasan artifisial untuk deteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, prediksi kebutuhan komoditas, dan rekomendasi kuota — setiap temuan ditinjau petugas (human in the loop). Mesin distribusi yang sama dirancang sebagai Government Digital Platform yang dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Distribusi terbuka “siapa cepat dia dapat”; warga prioritas sering tidak kebagian kuota. Verifikasi identitas mengandalkan mata petugas; pembelian ganda dan identitas pinjaman tidak terdeteksi. Antrean berjam-jam tanpa kepastian layanan. Pencatatan penerima dan laporan kegiatan manual, selesai berhari-hari kemudian. Pemerintah tidak dapat memastikan ketepatan sasaran subsidi. Sesudah adanya inovasi: Distribusi tertarget: undangan digital ber-QR dengan slot waktu diterbitkan dari data sasaran. Validasi berlapis (NIK/Dukcapil, wilayah, kuota, riwayat) selesai dalam hitungan detik per warga. Status SUDAH MENERIMA terkunci waktu nyata lintas lokasi — pembelian ganda tertolak otomatis. Dasbor, heatmap, dan laporan terbentuk otomatis seketika kegiatan berlangsung. AI mengawasi anomali dan memberi rekomendasi kuota untuk kegiatan berikutnya, dengan tinjauan petugas. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penyelenggara kegiatan dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; Dukcapil sebagai rujukan validasi NIK; kepala distrik dan kepala kampung sebagai simpul wilayah, pengusul warga prioritas, dan penyalur undangan cetak. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra evaluasi ketepatan sasaran dan audit algoritme deteksi anomali agar akuntabel. Dunia Usaha/Swasta: distributor dan pemasok komoditas sebagai mitra pasokan; pelaku usaha sebagai mitra CSR dan penyedia teknologi. Ormas/Masyarakat: warga penerima manfaat; tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan membantu sosialisasi serta memastikan warga rentan terdaftar. Media Massa: publikasi jadwal kegiatan dan transparansi hasil distribusi kepada publik. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIPAMANIS terletak pada perubahan paradigma distribusi bantuan dari “siapa datang dia dapat” menjadi distribusi tertarget berbasis identitas digital: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPAMANIS Penentuan penerima Terbuka, siapa cepat dia dapat Ditarget dari data wilayah/usulan kampung; undangan digital ber-QR Verifikasi identitas Pemeriksaan KTP manual oleh mata petugas Pindai QR/OCR e-KTP + rujukan NIK Dukcapil dalam hitungan detik Pencegahan pembelian ganda Tidak ada; mengandalkan ingatan petugas Status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi secara waktu nyata Antrean Berjam-jam tanpa kepastian Slot waktu layanan pada undangan Wilayah sasaran Tidak dapat dipastikan Validasi wilayah otomatis (geo-validation) Laporan Rekap manual berhari-hari Dasbor waktu nyata + laporan otomatis + heatmap Pengawasan penyalahgunaan Tidak ada AI mendeteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, ditinjau petugas Lokasi tanpa internet Sistem digital lain tidak berfungsi Mode luring dengan QR kriptografis, sinkron otomatis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah daerah di Tanah Papua yang mengoperasikan platform distribusi pasar murah/bantuan dengan validasi identitas digital berlapis, mode luring untuk wilayah tanpa jaringan, dan analitik kecerdasan artifisial dalam satu sistem. Nilai kebaruan diperkuat oleh desain sebagai Government Digital Platform: mesin distribusi yang sama dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana — bukan aplikasi sekali pakai untuk satu program. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Registrasi kegiatan: operator menetapkan distrik/kampung sasaran, kuota, komoditas, harga, lokasi, dan jadwal. Penargetan & undangan: sistem menarik calon penerima dari data sasaran dan usulan kepala wilayah, lalu menerbitkan undangan digital ber-QR dengan slot waktu (Whats App/cetak). Kedatangan & pemindaian: petugas memindai QR undangan, atau OCR e-KTP bila undangan tidak dibawa; verifikasi wajah opsional untuk kasus meragukan. Validasi berlapis satu langkah: keabsahan NIK (Dukcapil), wilayah sasaran, sisa kuota, dan riwayat pembelian (anti-ganda). Transaksi: QR transaksi terbit, warga membayar dan menerima barang; status SUDAH MENERIMA terkunci dan struk digital terkirim via Whats App. Mode luring: di lokasi tanpa internet validasi berjalan lokal dengan QR bertanda tangan kriptografis, tersinkronisasi otomatis saat jaringan tersedia. Analitik: seluruh transaksi mengalir ke dasbor waktu nyata; AI menganalisis anomali, menyusun heatmap sebaran, memprediksi kebutuhan komoditas, dan merekomendasikan kuota kegiatan berikutnya. Spesifikasi produk: aplikasi petugas berbasis perangkat bergerak (pemindaian QR, OCR KTP pada perangkat, NFC e-KTP opsional) dan dasbor web; basis data terpusat dengan sinkronisasi luring-daring; QR bertanda tangan kriptografis; notifikasi Whats App API; heatmap berbasis peta; modul AI deteksi anomali dan prediksi; seluruhnya selaras arsitektur SPBE, ketentuan Administrasi Kependudukan untuk pemanfaatan NIK, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dengan efisiensi yang dihasilkan dari berkurangnya kebocoran subsidi sebagai justifikasi anggaran; peluang dukungan dana Otonomi Khusus dan kemitraan CSR; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan distribusi bantuan berbasis identitas digital sebagai payung seluruh program bantuan daerah; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Disperindag, pelatihan operator dan petugas lapangan, serta pelibatan kepala distrik/kampung sebagai simpul wilayah; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel pintar; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — Gerakan Pasar Murah; Tahun 2 — Operasi Pasar; Tahun 3 — Bantuan Sosial; Tahun 4 — Bantuan Bencana; Tahun 5 — Platform Distribusi Bantuan Daerah yang direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi OCR dan deteksi anomali secara berkala, audit tahunan, dan prinsip human in the loop — keputusan penolakan warga selalu melalui petugas; Pelindungan data dan SPBE: pembatasan akses data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pemanfaatan NIK sesuai ketentuan Administrasi Kependudukan, serta interoperabilitas dengan sistem Dukcapil dan data kesejahteraan sosial dalam kerangka SPBE; Replikasi: desain modular sebagai Government Digital Platform — mesin penargetan, validasi identitas, dan pencatatan distribusi yang sama dapat dipakai pemerintah daerah mana pun untuk jenis bantuan apa pun.

Kebaruan SIPAMANIS terletak pada perubahan paradigma distribusi bantuan dari “siapa datang dia dapat” menjadi distribusi tertarget berbasis identitas digital: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPAMANIS Penentuan penerima Terbuka, siapa cepat dia dapat Ditarget dari data wilayah/usulan kampung; undangan digital ber-QR Verifikasi identitas Pemeriksaan KTP manual oleh mata petugas Pindai QR/OCR e-KTP + rujukan NIK Dukcapil dalam hitungan detik Pencegahan pembelian ganda Tidak ada; mengandalkan ingatan petugas Status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi secara waktu nyata Antrean Berjam-jam tanpa kepastian Slot waktu layanan pada undangan Wilayah sasaran Tidak dapat dipastikan Validasi wilayah otomatis (geo-validation) Laporan Rekap manual berhari-hari Dasbor waktu nyata + laporan otomatis + heatmap Pengawasan penyalahgunaan Tidak ada AI mendeteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, ditinjau petugas Lokasi tanpa internet Sistem digital lain tidak berfungsi Mode luring dengan QR kriptografis, sinkron otomatis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah daerah di Tanah Papua yang mengoperasikan platform distribusi pasar murah/bantuan dengan validasi identitas digital berlapis, mode luring untuk wilayah tanpa jaringan, dan analitik kecerdasan artifisial dalam satu sistem. Nilai kebaruan diperkuat oleh desain sebagai Government Digital Platform: mesin distribusi yang sama dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana — bukan aplikasi sekali pakai untuk satu program.

SIPAMANIS saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: proses bisnis, alur validasi berlapis, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa untuk satu kegiatan Gerakan Pasar Murah merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa beroperasi pada kegiatan Gerakan Pasar Murah percontohan; Jumlah warga penerima terverifikasi digital dan jumlah undangan tersalurkan; Waktu layanan rata-rata per warga (target: dari menit menjadi detik); Jumlah upaya pembelian ganda yang tertolak sistem; Persentase penerima yang berasal dari wilayah sasaran (target: mendekati 100%). Kesiapterapan didukung oleh: teknologi yang seluruhnya telah matang (pemindaian QR, OCR pada perangkat bergerak, dasbor web, Whats App API), kebutuhan perangkat lapangan yang sederhana (ponsel pintar petugas), model rintisan bertahap per jenis kegiatan, serta desain mode luring yang menyesuaikan kondisi jaringan di distrik-distrik Mimika.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Distribusi tepat sasaran — indikator: persentase penerima dari wilayah prioritas; jumlah warga prioritas yang terlayani dibanding kuota; Pembelian ganda hilang — indikator: jumlah upaya transaksi ganda yang ditolak sistem; nol temuan ganda pada audit; Antrean dan waktu layanan turun — indikator: waktu layanan rata-rata per warga; distribusi kedatangan per slot; Efisiensi anggaran — indikator: nilai subsidi yang terselamatkan dari kebocoran; biaya administrasi kegiatan; Transparansi dan kepercayaan — indikator: laporan kegiatan terpublikasi otomatis; penurunan keluhan/kecemburuan sosial di wilayah sasaran; Kebijakan berbasis data — indikator: rekomendasi kuota dan prediksi komoditas yang dipakai pada perencanaan kegiatan berikutnya. Kemanfaatan bersifat inklusif: warga tanpa ponsel tetap terlayani melalui undangan cetak yang disalurkan kepala kampung dan verifikasi e-KTP di lokasi; mode luring menjamin wilayah tanpa jaringan tetap memperoleh layanan yang sama.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dengan efisiensi yang dihasilkan dari berkurangnya kebocoran subsidi sebagai justifikasi anggaran; peluang dukungan dana Otonomi Khusus dan kemitraan CSR; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan distribusi bantuan berbasis identitas digital sebagai payung seluruh program bantuan daerah; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Disperindag, pelatihan operator dan petugas lapangan, serta pelibatan kepala distrik/kampung sebagai simpul wilayah; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel pintar; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — Gerakan Pasar Murah; Tahun 2 — Operasi Pasar; Tahun 3 — Bantuan Sosial; Tahun 4 — Bantuan Bencana; Tahun 5 — Platform Distribusi Bantuan Daerah yang direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi OCR dan deteksi anomali secara berkala, audit tahunan, dan prinsip human in the loop — keputusan penolakan warga selalu melalui petugas; Pelindungan data dan SPBE: pembatasan akses data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pemanfaatan NIK sesuai ketentuan Administrasi Kependudukan, serta interoperabilitas dengan sistem Dukcapil dan data kesejahteraan sosial dalam kerangka SPBE; Replikasi: desain modular sebagai Government Digital Platform — mesin penargetan, validasi identitas, dan pencatatan distribusi yang sama dapat dipakai pemerintah daerah mana pun untuk jenis bantuan apa pun.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri terbesar di Indonesia. Keberadaan industri pertambangan beserta rantai pasoknya — kontraktor, subkontraktor, BUMN, BUMD, hingga UMKM — menciptakan ribuan kebutuhan tenaga kerja baru setiap tahun. Namun demikian, kapasitas ekonomi yang besar tersebut belum diimbangi oleh tata kelola pasar kerja yang terintegrasi, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada proses ketenagakerjaan saat ini adalah sebagai berikut: Informasi lowongan kerja tersebar di banyak kanal (papan pengumuman, media sosial, perantara) sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan; Pelamar harus mengirim berkas lamaran fisik berulang kali ke banyak perusahaan, termasuk fotokopi dokumen yang sama secara berulang, yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak perlu; Belum tersedia Curriculum Vitae (CV) digital maupun basis data tenaga kerja daerah, sehingga profil dan kompetensi pencari kerja tidak terdokumentasi; Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai kebutuhan karena tidak ada kanal pencarian kandidat yang terstruktur; Dinas Tenaga Kerja belum memiliki dasbor pemantauan pasar kerja secara waktu nyata (realtime); data statistik ketenagakerjaan masih diolah secara manual; Tidak tersedia peta kompetensi masyarakat sehingga kebutuhan pelatihan sulit diidentifikasi dan program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran; Belum ada pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara objektif dan cepat; Akibat keseluruhan hal tersebut, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data sulit dilakukan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan MEIS (Mimika Employment Intelligence System): platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, BUMN/BUMD, kontraktor, UMKM, pencari kerja, satuan pendidikan, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan lembaga sertifikasi dalam satu sistem digital terpadu.

Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal Kabupaten Mimika, dengan perhatian khusus pada afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua sesuai semangat Otonomi Khusus; Mempercepat proses rekrutmen melalui digitalisasi alur lamaran, seleksi, dan penjadwalan wawancara dari hitungan minggu menjadi hitungan hari; Mengurangi biaya administrasi rekrutmen bagi masyarakat (fotokopi, transportasi, pengiriman berkas) maupun bagi perusahaan; Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan, termasuk penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) secara digital; Membantu perusahaan memperoleh kandidat terbaik melalui pencocokan kompetensi berbasis kecerdasan artifisial (AI job matching); Menyediakan basis data tenaga kerja daerah (talent pool) dan peta kompetensi masyarakat yang mutakhir; Menyediakan dasbor waktu nyata bagi Bupati dan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data (data driven policy).

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat — indikator: jumlah penempatan melalui platform per tahun, proporsi tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua yang terserap; Waktu rekrutmen menurun — indikator: rata-rata hari dari lamaran hingga penempatan, dibandingkan baseline proses manual; Biaya administrasi turun — indikator: estimasi penghematan biaya fotokopi, transportasi, dan pengiriman berkas per pelamar; penghematan biaya iklan dan penyaringan bagi perusahaan; Transparansi meningkat — indikator: seluruh lowongan resmi terpublikasi terbuka; jejak audit proses seleksi; Kebijakan tepat sasaran — indikator: jumlah program pelatihan BLK/LPK yang dirancang berbasis analisis kesenjangan kompetensi MEIS. Kemanfaatan bersifat inklusif: kanal layanan luring di kantor distrik disiapkan bagi warga di wilayah tanpa akses internet, sehingga transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri terbesar di Indonesia. Keberadaan industri pertambangan beserta rantai pasoknya — kontraktor, subkontraktor, BUMN, BUMD, hingga UMKM — menciptakan ribuan kebutuhan tenaga kerja baru setiap tahun. Namun demikian, kapasitas ekonomi yang besar tersebut belum diimbangi oleh tata kelola pasar kerja yang terintegrasi, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada proses ketenagakerjaan saat ini adalah sebagai berikut: Informasi lowongan kerja tersebar di banyak kanal (papan pengumuman, media sosial, perantara) sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan; Pelamar harus mengirim berkas lamaran fisik berulang kali ke banyak perusahaan, termasuk fotokopi dokumen yang sama secara berulang, yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak perlu; Belum tersedia Curriculum Vitae (CV) digital maupun basis data tenaga kerja daerah, sehingga profil dan kompetensi pencari kerja tidak terdokumentasi; Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai kebutuhan karena tidak ada kanal pencarian kandidat yang terstruktur; Dinas Tenaga Kerja belum memiliki dasbor pemantauan pasar kerja secara waktu nyata (realtime); data statistik ketenagakerjaan masih diolah secara manual; Tidak tersedia peta kompetensi masyarakat sehingga kebutuhan pelatihan sulit diidentifikasi dan program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran; Belum ada pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara objektif dan cepat; Akibat keseluruhan hal tersebut, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data sulit dilakukan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan MEIS (Mimika Employment Intelligence System): platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, BUMN/BUMD, kontraktor, UMKM, pencari kerja, satuan pendidikan, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan lembaga sertifikasi dalam satu sistem digital terpadu. b. Gagasan utama/ide inovasi MEIS (Mimika Employment Intelligence System) adalah platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan seluruh aktor pasar kerja Kabupaten Mimika — pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan (BUMN, BUMD, kontraktor, UMKM), pencari kerja, sekolah, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, dan lembaga sertifikasi — dalam satu sistem digital terpadu. MEIS bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan layanan: portal lowongan resmi, satu CV digital seumur hidup, Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) digital ber-QR, lamaran daring, penjadwalan wawancara dengan check-in QR, job fair digital, dan notifikasi otomatis Whats App; Lapisan kecerdasan: AI menganalisis CV (skill extraction), menghitung skor kecocokan kandidat–lowongan (job matching), memberi rekomendasi dua arah, memetakan kompetensi masyarakat, menganalisis kesenjangan keterampilan (skill gap), dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja — dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop); Lapisan kebijakan: talent pool daerah serta dasbor waktu nyata bagi Bupati dan Dinas Tenaga Kerja, termasuk indikator penyerapan tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua, sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Informasi lowongan tersebar dan tidak merata; peluang kerja rawan dikuasai perantara. Lamaran fisik dan fotokopi berkas berulang ke setiap perusahaan. Penyaringan kandidat manual, lambat, dan subjektif. Kartu AK.1 harus diurus dengan datang dan mengantre. Data ketenagakerjaan direkap manual; kebutuhan pelatihan tidak terpetakan. Sesudah adanya inovasi: Satu portal lowongan resmi dengan notifikasi Whats App yang menjangkau semua warga secara setara. Satu CV digital berlaku untuk seluruh lamaran; AK.1 diterbitkan digital ber-QR dari rumah. Pencocokan kandidat–lowongan oleh AI secara objektif berbasis kompetensi, ditinjau manusia. Talent pool dan dasbor waktu nyata menggantikan rekapitulasi manual. Program pelatihan BLK/LPK dirancang dari analisis kesenjangan kompetensi yang faktual. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Tenaga Kerja sebagai penyelenggara layanan dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; Dukcapil sebagai rujukan verifikasi NIK; BLK sebagai penyelenggara pelatihan berbasis data kesenjangan kompetensi. Akademisi: perguruan tinggi dan sekolah sebagai penyalur lulusan serta mitra penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri; lembaga sertifikasi sebagai validator kompetensi pada CV digital. Dunia Usaha/Swasta: perusahaan, BUMN, BUMD, kontraktor, dan UMKM sebagai pemasang lowongan, perekrut melalui talent pool, pelapor WLKP, serta mitra CSR pengembangan sistem. Ormas/Masyarakat: pencari kerja sebagai pemilik CV digital dan penerima manfaat utama; LPK dan komunitas sebagai penyedia pelatihan keterampilan. Media Massa: diseminasi informasi lowongan dan program, serta kontrol sosial transparansi pasar kerja. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan MEIS terletak pada transformasi menyeluruh proses bisnis ketenagakerjaan daerah, bukan sekadar penggunaan teknologi: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan MEIS Informasi lowongan Tersebar, tidak merata, rawan perantara Satu portal resmi, notifikasi otomatis, setara untuk semua warga Berkas lamaran Fotokopi fisik berulang per perusahaan Satu CV digital dipakai seumur hidup untuk semua lamaran Kartu pencari kerja (AK.1)Datang, antre, cetak kertas Diterbitkan digital ber-QR dari rumah Pencocokan kandidat Manual, subjektif, lambat AI job matching objektif berbasis kompetensi, dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop) Data ketenagakerjaan Rekap manual, terfragmentasi Talent pool tunggal, dasbor waktu nyata, prediksi kebutuhan tenaga kerja Perencanaan pelatihan Tanpa peta kompetensi Analisis kesenjangan keterampilan otomatis sebagai dasar program BLK/LPK Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan ekosistem ketenagakerjaan terpadu berbasis AI dengan pemantauan afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua secara waktu nyata. Nilai tambah pembeda MEIS dibanding portal kerja komersial adalah: (1) integrasi layanan publik resmi (AK.1 digital, WLKP); (2) keberpihakan pada tenaga kerja lokal; (3) data dimiliki pemerintah daerah sebagai aset kebijakan; (4) tata kelola AI yang akuntabel — audit bias berkala dan pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Pendaftaran: pencari kerja mendaftar dengan verifikasi NIK dan OTP, membuat satu CV digital; sistem menerbitkan Kartu AK.1 digital ber-QR. Pemasangan lowongan: perusahaan terverifikasi memasang lowongan dengan persyaratan kompetensi terstruktur. Analisis AI: ekstraksi keterampilan dari CV, penghitungan skor kecocokan kandidat–lowongan, dan rekomendasi dua arah dengan notifikasi Whats App. Seleksi: perusahaan menyeleksi kandidat, menjadwalkan wawancara (termasuk job fair digital), check-in wawancara memakai QR, dan mencatat hasil. Penempatan: status penempatan tercatat otomatis ke talent pool dan statistik ketenagakerjaan. Analitik kebijakan: AI memetakan kesenjangan kompetensi, merekomendasikan pelatihan ke BLK/LPK, dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja; seluruh agregat tampil pada dasbor Bupati dan Dinas Tenaga Kerja secara waktu nyata. Spesifikasi produk: aplikasi web responsif (frontend Next.js, backend Laravel REST API); basis data Postgre SQL; penyimpanan objek Cloudflare R2; autentikasi NIK + OTP; modul AI (large language model untuk analisis CV/chatbot dan model pembelajaran mesin untuk pencocokan); peta Open Street Map; notifikasi Whats App API; dirancang interoperabel dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker dan Dukcapil sesuai arsitektur SPBE serta patuh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD Kabupaten Mimika (Dinas Tenaga Kerja) dengan peluang dukungan dana Otonomi Khusus serta kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri di Mimika; biaya operasional ditekan melalui teknologi sumber terbuka; Regulasi: diusulkan payung hukum Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan digital, termasuk kewajiban perusahaan memublikasikan lowongan melalui platform; Sumber daya manusia: pembentukan tim pengelola pada Dinas Tenaga Kerja, alih pengetahuan dari pengembang, dan pelatihan admin berkala; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal, pemantauan ketersediaan, serta siklus pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — portal lowongan, CV digital, AK.1 digital; Tahun 2 — AI matching dan talent pool; Tahun 3 — pemetaan kompetensi dan integrasi BLK/LPK; Tahun 4 — analitik prediktif kebutuhan tenaga kerja; Tahun 5 — Regional Employment Intelligence Platform yang dapat direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi pencocokan secara berkala, audit bias tahunan, dan penerapan prinsip human in the loop pada setiap keputusan rekrutmen; Integrasi SPBE: interoperabilitas dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker, verifikasi NIK Dukcapil, dan kesiapan integrasi dengan portal layanan publik daerah; Replikasi: desain modular dan berbasis standar terbuka memungkinkan adopsi oleh kabupaten/kota lain, khususnya daerah berbasis industri ekstraktif dengan tantangan serupa.

Kebaruan MEIS terletak pada transformasi menyeluruh proses bisnis ketenagakerjaan daerah, bukan sekadar penggunaan teknologi: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan MEIS Informasi lowongan Tersebar, tidak merata, rawan perantara Satu portal resmi, notifikasi otomatis, setara untuk semua warga Berkas lamaran Fotokopi fisik berulang per perusahaan Satu CV digital dipakai seumur hidup untuk semua lamaran Kartu pencari kerja (AK.1)Datang, antre, cetak kertas Diterbitkan digital ber-QR dari rumah Pencocokan kandidat Manual, subjektif, lambat AI job matching objektif berbasis kompetensi, dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop) Data ketenagakerjaan Rekap manual, terfragmentasi Talent pool tunggal, dasbor waktu nyata, prediksi kebutuhan tenaga kerja Perencanaan pelatihan Tanpa peta kompetensi Analisis kesenjangan keterampilan otomatis sebagai dasar program BLK/LPK Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan ekosistem ketenagakerjaan terpadu berbasis AI dengan pemantauan afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua secara waktu nyata. Nilai tambah pembeda MEIS dibanding portal kerja komersial adalah: (1) integrasi layanan publik resmi (AK.1 digital, WLKP); (2) keberpihakan pada tenaga kerja lokal; (3) data dimiliki pemerintah daerah sebagai aset kebijakan; (4) tata kelola AI yang akuntabel — audit bias berkala dan pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

MEIS saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: arsitektur sistem, proses bisnis, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa portal lowongan dan CV digital merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa portal lowongan dan CV digital beroperasi; Jumlah pencari kerja terdaftar dengan CV digital; Jumlah perusahaan terverifikasi yang memasang lowongan; Jumlah Kartu AK.1 digital diterbitkan; Waktu rata-rata proses lamaran hingga panggilan wawancara. Kesiapterapan didukung oleh: ketersediaan teknologi yang seluruhnya sudah matang di pasar (Next.js, Laravel, Postgre SQL, layanan AI komersial), model rintisan bertahap per modul sehingga tidak memerlukan investasi besar sekaligus, serta kesesuaian dengan arsitektur SPBE sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintah yang telah ada.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat — indikator: jumlah penempatan melalui platform per tahun, proporsi tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua yang terserap; Waktu rekrutmen menurun — indikator: rata-rata hari dari lamaran hingga penempatan, dibandingkan baseline proses manual; Biaya administrasi turun — indikator: estimasi penghematan biaya fotokopi, transportasi, dan pengiriman berkas per pelamar; penghematan biaya iklan dan penyaringan bagi perusahaan; Transparansi meningkat — indikator: seluruh lowongan resmi terpublikasi terbuka; jejak audit proses seleksi; Kebijakan tepat sasaran — indikator: jumlah program pelatihan BLK/LPK yang dirancang berbasis analisis kesenjangan kompetensi MEIS. Kemanfaatan bersifat inklusif: kanal layanan luring di kantor distrik disiapkan bagi warga di wilayah tanpa akses internet, sehingga transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD Kabupaten Mimika (Dinas Tenaga Kerja) dengan peluang dukungan dana Otonomi Khusus serta kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri di Mimika; biaya operasional ditekan melalui teknologi sumber terbuka; Regulasi: diusulkan payung hukum Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan digital, termasuk kewajiban perusahaan memublikasikan lowongan melalui platform; Sumber daya manusia: pembentukan tim pengelola pada Dinas Tenaga Kerja, alih pengetahuan dari pengembang, dan pelatihan admin berkala; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal, pemantauan ketersediaan, serta siklus pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — portal lowongan, CV digital, AK.1 digital; Tahun 2 — AI matching dan talent pool; Tahun 3 — pemetaan kompetensi dan integrasi BLK/LPK; Tahun 4 — analitik prediktif kebutuhan tenaga kerja; Tahun 5 — Regional Employment Intelligence Platform yang dapat direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi pencocokan secara berkala, audit bias tahunan, dan penerapan prinsip human in the loop pada setiap keputusan rekrutmen; Integrasi SPBE: interoperabilitas dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker, verifikasi NIK Dukcapil, dan kesiapan integrasi dengan portal layanan publik daerah; Replikasi: desain modular dan berbasis standar terbuka memungkinkan adopsi oleh kabupaten/kota lain, khususnya daerah berbasis industri ekstraktif dengan tantangan serupa.

-

TUJUAN INOVASI Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bertujuan untuk mentransformasi pelayanan publik dan perizinan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Adapun tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut : Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik Mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, sederhana, terkoordinasi, dan berbasis digital. Memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil Menghadirkan pelayanan publik yang mampu menjangkau distrik dan kampung dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Mendorong transformasi digital pelayanan publik Mengoptimalkan penerapan sistem OSS dan digitalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika. Meningkatkan legalitas dan formalitas usaha masyarakat Mendorong pelaku UMKM dan Orang Asli Papua (OAP) untuk memiliki legalitas usaha melalui pendampingan dan pelayanan jemput bola. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan proaktif Mengubah pola pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah Menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih kondusif melalui percepatan pelayanan perizinan. Memperkuat tata kelola pelayanan berbasis data Mengintegrasikan data pelayanan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan investasi daerah.

MANFAAT INOVASI Pelaksanaan inovasi MPP MANTAP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah. Adapun manfaat inovasi ini meliputi : Masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dan cepat Pelayanan dapat diakses melalui kanal fisik, digital, maupun mobile tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Akses pelayanan menjadi lebih merata Masyarakat di distrik dan wilayah terpencil dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih dekat dan terjangkau. Pelaku usaha lebih mudah memperoleh legalitas usaha UMKM dan OAP mendapatkan pendampingan langsung dalam pengurusan NIB dan perizinan usaha. Waktu dan biaya pelayanan menjadi lebih efisien Masyarakat dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan dalam mengurus perizinan. Literasi digital masyarakat meningkat Pendampingan penggunaan OSS membantu masyarakat memahami pelayanan berbasis digital. Data pelayanan lebih tertata dan terintegrasi Pemerintah daerah memiliki data pelayanan dan investasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Iklim investasi daerah menjadi lebih kondusif Pelayanan yang cepat dan transparan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan investasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat Pelayanan yang proaktif, transparan, dan responsif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.  

Rancang bangun  Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 228 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Mimika. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Permasalahan makro merupakan persoalan berskala luas yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, iklim investasi, serta pembangunan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Mimika. Permasalahan ini berkaitan dengan kondisi struktural, geografis, sosial, ekonomi, dan tata kelola pelayanan yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut : Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, rawa, aliran sungai, pegunungan, hingga distrik-distrik terpencil yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pemerataan akses layanan perizinan dan administrasi pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan jauhnya jarak antarwilayah mengakibatkan tingginya biaya pelayanan, rendahnya efisiensi distribusi layanan, serta belum optimalnya jangkauan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berada di distrik-distrik terpencil, yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perizinan usaha maupun layanan administrasi lainnya. Permasalahan ini menunjukkan perlunya inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah, sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, efektif, dan inklusif. Kesenjangan Akses Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika hingga saat ini masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat yang berada di distrik dan kampung menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses layanan pemerintahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor jarak, keterbatasan sarana transportasi, tingginya biaya perjalanan, serta minimnya akses informasi terkait prosedur dan mekanisme pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk memperoleh layanan administrasi maupun perizinan dibandingkan masyarakat yang berada di kawasan perkotaan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam kualitas dan akses pelayanan publik, sehingga prinsip pemerataan pelayanan belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung, guna menciptakan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya Formalisasi dan Legalitas Usaha Tingkat formalisasi dan legalitas usaha di Kabupaten Mimika masih relatif rendah, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha lokal, serta usaha yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa proses pengurusan legalitas usaha bersifat rumit dan memerlukan waktu yang panjang, minimnya pendampingan kepada pelaku usaha, serta keterbatasan akses terhadap layanan perizinan, terutama di wilayah distrik dan kampung. Keterbatasan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen perizinan lainnya. Padahal, legalitas usaha memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, memperluas akses terhadap pembiayaan, meningkatkan peluang pemasaran, serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Rendahnya tingkat legalitas usaha berdampak pada belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dan kurang akuratnya basis data usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas perencanaan kebijakan, pembinaan usaha, serta upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor ekonomi masyarakat. Transformasi Digital Belum Merata Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan. Namun demikian, pemanfaatan sistem digital tersebut di Kabupaten Mimika belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di sejumlah distrik dan kampung, serta masih terbatasnya pendampingan teknis kepada masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis digital. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem pelayanan digital secara mandiri. Permasalahan tersebut menyebabkan transformasi digital belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemudahan akses layanan publik sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan sistem digital, tetapi juga memperhatikan aspek pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemerataan akses teknologi hingga ke wilayah terpencil. Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Investasi Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah. Tuntutan tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu memberikan layanan secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah distrik dan kampung. Kehadiran inovasi pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mempercepat proses perizinan, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang inklusif dan berdaya saing. Permasalahan Mikro Permasalahan mikro merupakan persoalan teknis dan operasional yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP, meliputi mekanisme pelayanan, pemanfaatan teknologi, sumber daya, dan koordinasi layanan. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan Pelayanan Masih Bersifat Pasif Pola pelayanan yang sebelumnya diterapkan masih bersifat pasif, yaitu berorientasi pada kedatangan masyarakat ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan administrasi dan perizinan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas dan sarana transportasi. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik belum dapat terselenggara secara optimal dan merata, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh layanan secara cepat, mudah, dan efektif. Proses Perizinan Dianggap Rumit dan Berbelit Masyarakat masih memandang proses perizinan sebagai prosedur yang kompleks, berbelit, dan memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai tahapan administrasi. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan mudah oleh masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mengurus legalitas dan perizinan usaha secara formal. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha masih belum optimal dan berpotensi menghambat pengembangan usaha serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Kurangnya Integrasi Kanal Layanan Integrasi antara layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan masih berlangsung secara terpisah dan belum terhubung dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Akibatnya, masyarakat kerap mengalami pengulangan proses administrasi, perpindahan antar kanal layanan, serta ketidakefisienan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi sistem pelayanan guna menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Rendahnya Pendampingan kepada Pelaku Usaha Pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP), masih menghadapi kendala dalam memahami sistem Online Single Submission (OSS), menentukan jenis perizinan yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman dan pendampingan tersebut menyebabkan masih banyak kegiatan usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas formal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat formalisasi usaha, terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum, serta belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keterbatasan Data Perizinan Berbasis Wilayah Data pelayanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pemetaan potensi usaha, identifikasi wilayah prioritas, serta pengambilan kebijakan di bidang investasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan pelayanan dan strategi promosi investasi belum berjalan secara maksimal dan berbasis data.  Optimalisasi pemanfaatan data pelayanan menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat pengembangan investasi dan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sintesis Permasalahan Berbagai permasalahan makro dan mikro tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan dalam aspek aksesibilitas, integrasi layanan, efektivitas pelayanan, serta pemerataan jangkauan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, berbasis digital, dan adaptif terhadap karakteristik geografis Papua yang luas dan kompleks. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi “MPP MANTAP” (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang proaktif dan inklusif. Inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik terpencil, mempercepat proses perizinan, meningkatkan akses legalitas usaha, serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. ISU STRATEGIS  Global Isu Strategis Global Transformasi Digital Pelayanan Publik Secara global, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk melakukan transformasi pelayanan publik berbasis digital guna mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem birokrasi konvensional yang bersifat manual menuju pelayanan digital yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), sekaligus memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di era digital. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP memiliki relevansi yang kuat sebagai bentuk implementasi pelayanan publik modern yang mengintegrasikan layanan fisik, layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile yang menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan dan administrasi secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Inclusive Public Service (Pelayanan Inklusif) Isu global dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menekankan pentingnya penerapan prinsip inklusivitas, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Paradigma pelayanan publik modern tidak lagi berorientasi semata pada aspek administratif, tetapi juga pada pemerataan akses dan keadilan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam merespons tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan melalui pendekatan pelayanan proaktif dengan menghadirkan layanan jemput bola, pelayanan mobile ke distrik dan kampung, serta pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus mengurangi hambatan geografis, administratif, dan sosial yang selama ini menjadi kendala dalam akses pelayanan. Melalui implementasi inovasi tersebut, pelayanan publik diharapkan dapat terselenggara secara lebih merata, mudah diakses, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil secara efektif dan berkelanjutan. Ease of Doing Business dan Daya Saing Investasi Tuntutan global mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan efisien. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir sebagai instrumen strategis dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan dan peningkatan akses legalitas usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, optimalisasi pelayanan melalui MPP MANTAP diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing daerah melalui terciptanya iklim usaha yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemudahan pelayanan publik. Nasional Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, adaptif, transparan, dan berbasis digital. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi layanan pemerintahan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP merupakan bentuk implementasi nyata reformasi birokrasi di daerah melalui integrasi layanan dalam satu pintu pelayanan, pemanfaatan sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS), serta penerapan pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  Melalui pendekatan tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses perizinan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi OSS Berbasis Risiko Pemerintah pusat telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempercepat investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menyederhanakan proses perizinan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan daerah, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta belum meratanya akses infrastruktur internet di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital secara mandiri. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan OSS, tetapi juga sebagai sarana pendampingan langsung dan edukasi kepada pelaku usaha terkait proses perizinan dan pemanfaatan layanan digital. Melalui pendekatan tersebut, implementasi sistem OSS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan informasi. Pemerataan Pelayanan dan Pembangunan Daerah 3T  Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Papua menjadi wilayah strategis yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Mimika sebagai bagian dari wilayah Papua memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan hambatan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memerlukan model pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi daerah. Menjawab tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dirancang sebagai pendekatan pelayanan yang mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke distrik dan kampung, sekaligus mendukung pemerataan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Melalui inovasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efektif, inklusif, dan merata, sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika. Lokal Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau Kabupaten Mimika memiliki wilayah sangat luas,akses darat terbatas,beberapa wilayah   hanya dapat dijangkau melalui sungai atau udara sehingga berdampak pada Pelayanan publik yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh seluruh masyarakat. Dengan hadirnya inovasi MPP MANTAP yang dapat menjangkau dengan Layanan transportasi mencakup berbagai moda yang dirancang untuk memudahkan jangkauan, baik melalui darat, air, maupun udara . Memudahkan jangkauan ke masyarakat merupakan kunci pelayanan publik yang efektif dan inklusif, pendekatan ini mencakup berbagai strategi modern dan konvensional untuk memastikan layanan dan informasidapat diakses oleh seluruh lapisan warga, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, ini sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada konsep "Membangun dari Kampung ke Kota” menuju  ’’Gerbang Emas" yang merupakan akronim dari Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera. Rendahnya Legalitas Usaha Rendahnya tingkat legalitas usaha merupakan tantangan struktural yang berdampak langsung terhadap optimalisasi perekonomian daerah. Kondisi ini menimbulkan efek domino yang tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga membatasi kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama agar usaha mikro dapat berkembang dan “naik kelas”. Melalui legalisasi usaha, khususnya dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap permodalan, serta kemudahan dalam pemasaran dan pengembangan usaha. Pada akhirnya, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, MPP MANTAP hadir sebagai inovasi taktis dan digital yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Inovasi ini mempermudah proses legalisasi usaha melalui pelayanan yang cepat, pendampingan langsung, serta pendekatan jemput bola kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan serius dalam percepatan digitalisasi pelayanan publik. Meskipun pemerintah terus mendorong transformasi digital, sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di distrik terluar serta kelompok rentan, masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dalam memanfaatkan layanan digital. Kesulitan dalam menggunakan layanan daring, memahami sistem OSS, serta memenuhi persyaratan administrasi berbasis digital menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir dengan menyediakan layanan pendampingan langsung, konsultasi tatap muka, serta edukasi terkait penggunaan layanan digital. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan publik secara efektif, mandiri, dan inklusif. Tuntutan Pelayanan Cepat dan Transparan “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif, dan Berdaya Saing” merupakan visi Bupati Mimika yang menjadi arah, motivasi, sekaligus pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, objektif, dan efisien menjadi realitas utama yang mendorong reformasi birokrasi serta transformasi digital di sektor publik. Masyarakat kini semakin sadar akan hak mereka untuk memperoleh layanan yang mudah diakses dan berkualitas. Sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan sebagai sistem perizinan dan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu portal. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan Strategis Berbagai isu strategis pada tingkat global, nasional, dan lokal menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik modern dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang digital, inklusif, cepat, proaktif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Transformasi pelayanan publik tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi MPP MANTAP (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan geografis, mempercepat proses perizinan dan investasi, memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi dan inklusif, MPP MANTAP diharapkan mampu mendukung penguatan ekonomi daerah, meningkatkan legalitas usaha masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, pelayanan perizinan masih dilaksanakan secara konvensional dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai keterbatasan, baik dari aspek aksesibilitas, sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, maupun jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut : Pelayanan perizinan masih terpusat di kantor DPMPTSP/MPP, sehingga masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil harus datang langsung ke pusat layanan untuk memperoleh pelayanan administrasi dan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi serta menempuh waktu perjalanan yang panjang akibat belum meratanya jangkauan pelayanan hingga ke seluruh distrik. Pelayanan Bersifat Pasif Penyelenggaraan pelayanan perizinan masih bersifat pasif, di mana DPMPTSP/MPP hanya menunggu masyarakat datang secara langsung untuk mengurus perizinan dan administrasi usaha. Pola pelayanan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha, khususnya di wilayah distrik dan kampung, belum terjangkau layanan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada tingginya jumlah usaha informal serta rendahnya tingkat legalitas usaha masyarakat, karena sebagian pelaku usaha belum memperoleh akses, informasi, dan pendampingan yang memadai dalam proses pengurusan perizinan usaha. Proses Perizinan Dianggap Rumit Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami jenis perizinan yang sesuai, menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), serta melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efektif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengurusan perizinan dan legalitas usaha, karena sebagian masyarakat dan pelaku usaha menjadi enggan untuk mengurus izin secara formal. Belum Ada Integrasi Layanan Multi-Kanal Penyelenggaraan pelayanan fisik, layanan digital, dan pelayanan lapangan masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan sinkronisasi data dan proses pelayanan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang efisien, proses administrasi sering mengalami pengulangan, serta masyarakat harus melalui tahapan pelayanan yang berulang untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Pemanfaatan Teknologi Belum Optimal Pelaksanaan digitalisasi layanan belum diimbangi dengan pendampingan masyarakat, integrasi data, serta pengembangan layanan berbasis wilayah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum berjalan secara optimal, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital. Akibatnya, tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah, sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan berbasis digital secara mandiri dan efektif. Sesudah penerapan inovasi Setelah diterapkannya inovasi MPP MANTAP, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika mengalami transformasi yang lebih cepat, inklusif, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil. Inovasi ini memberikan berbagai manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain sebagai berikut : Pelayanan Menjadi Terintegrasi Pelayanan publik diintegrasikan melalui layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, serta mampu meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan Menjadi Proaktif (Jemput Bola) Melalui inovasi MPP MANTAP, pola pelayanan publik berubah dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi proaktif melalui pendekatan jemput bola. DPMPTSP tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke pusat layanan, tetapi secara langsung menghadirkan pelayanan ke distrik dan kampung dengan memanfaatkan sarana transportasi darat, perahu, maupun pesawat/helikopter sesuai kondisi geografis wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat dengan keterbatasan akses transportasi. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan perizinan dan administrasi menjadi meningkat, serta pemerataan pelayanan publik dapat terlaksana secara lebih optimal dan inklusif. Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Melalui integrasi sistem pelayanan dan pendampingan dalam penggunaan Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penerapan sistem tersebut turut meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi hambatan dalam pengurusan perizinan usaha. Sehingga waktu pelayanan menjadi lebih cepat, kepastian layanan semakin meningkat, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan perizinan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan Aktif kepada Pelaku Usaha Inovasi MPP MANTAP menghadirkan pendampingan aktif kepada pelaku usaha melalui edukasi penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), konsultasi usaha, serta bantuan langsung dalam proses pengurusan perizinan dan legalitas usaha. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan perizinan berbasis digital. Melalui pendampingan tersebut, tingkat legalitas usaha, khususnya pada sektor UMKM dan usaha milik Orang Asli Papua (OAP), mengalami peningkatan. Selain itu, inovasi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga akses terhadap layanan publik berbasis teknologi menjadi lebih inklusif dan efektif. Pemanfaatan Data Berbasis Wilayah Data pelayanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan kebutuhan layanan masyarakat, penentuan wilayah prioritas pelayanan, serta perencanaan dan pengembangan investasi daerah. Pemanfaatan data berbasis wilayah tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap distrik dan kampung. Melalui pendekatan berbasis data, proses perumusan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur, serta pengambilan keputusan di bidang pelayanan dan investasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Penegasan Pembaharuan  Inovasi MPP MANTAP yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dari sistem pelayanan yang sebelumnya bersifat pasif, terpusat, dan terbatas menjadi pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital. Pembaharuan tersebut dirancang secara adaptif terhadap karakteristik geografis Papua, sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik dan wilayah terpencil di Kabupaten Mimika. Melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile yang terpadu, inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan atau kebaharuan inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika terletak pada kemampuan inovasi ini dalam menghadirkan model pelayanan publik yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada percepatan pelayanan perizinan, tetapi juga memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Selain itu, inovasi MPP MANTAP mengedepankan prinsip inklusivitas melalui pendampingan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM dan Orang Asli Papua (OAP), sehingga pelayanan publik dapat terselenggara secara lebih mudah, cepat, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut : Integrasi Layanan Fisik, Digital, dan Mobile dalam Satu Sistem Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan model pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile melalui pendekatan jemput bola ke dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keunggulan : Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, masyarakat dapat memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Pendekatan ini menjadikan pelayanan lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu mempercepat proses pelayanan, sehingga kualitas dan efektivitas pelayanan publik dapat meningkat secara optimal. Layanan Mobile Multi Moda Pertama Berbasis Kondisi Geografis Mimika Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan inovasi pelayanan mobile multi moda yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Kabupaten Mimika. Pelayanan tidak hanya dilaksanakan melalui transportasi darat, tetapi juga memanfaatkan moda transportasi laut dan udara untuk menjangkau wilayah dengan aksesibilitas terbatas. Keunggulan: Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau distrik terpencil dan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa sungai, pesisir, rawa, maupun pegunungan. Dengan demikian, pelayanan dapat hadir hingga ke titik terjauh Kabupaten Mimika secara lebih efektif dan inklusif. Model pelayanan ini menjadi pembeda yang kuat dibandingkan inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah lain, karena dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan geografis wilayah Papua yang kompleks dan sulit dijangkau. Perubahan Pola Layanan Pasif Menjadi Proaktif Kebaharuan: Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP, masyarakat harus datang secara langsung ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan perizinan dan administrasi. Melalui inovasi ini, pola pelayanan mengalami perubahan menjadi lebih proaktif, di mana pelayanan dihadirkan langsung kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola hingga ke distrik dan kampung. Keunggulan: Pendekatan pelayanan proaktif tersebut mampu memperluas pemerataan akses layanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan dengan keterbatasan akses transportasi. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, inovasi ini juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan yang lebih responsif, dekat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendampingan OSS Secara Langsung dan Inklusif Kebaharuan: Digitalisasi layanan dalam MPP MANTAP tidak hanya berfokus pada penyediaan sistem berbasis Online Single Submission (OSS), tetapi juga disertai dengan edukasi, konsultasi, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan. Pendekatan ini menjadikan transformasi digital lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Keunggulan: Pendampingan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, inovasi ini membantu masyarakat dalam mengurus perizinan secara lebih mandiri, sehingga mempercepat proses formalisasi usaha dan meningkatkan kepemilikan legalitas usaha di Kabupaten Mimika. Pelayanan Berbasis Peta Distrik dan Karakter Wilayah Kebaharuan: MPP MANTAP mengembangkan pendekatan perencanaan pelayanan berbasis pemetaan distrik yang mempertimbangkan kondisi aksesibilitas wilayah serta kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing daerah. Pendekatan ini menjadikan perencanaan layanan lebih kontekstual dan berbasis karakteristik wilayah. Keunggulan: Melalui pemetaan tersebut, pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, dengan penentuan prioritas wilayah yang lebih efektif. Selain itu, inovasi ini mendorong terwujudnya distribusi layanan yang lebih merata serta peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Integrasi Pelayanan dan Data Investasi Kebaharuan : MPP MANTAP mengintegrasikan data perizinan tidak hanya sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai basis analisis potensi usaha, perencanaan investasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini menjadikan data pelayanan sebagai sumber informasi strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik. Keunggulan: Integrasi tersebut mendukung terwujudnya kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy), memperkuat iklim investasi daerah, serta meningkatkan efektivitas promosi potensi investasi Kabupaten Mimika. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Adaptif terhadap Kondisi Papua Kebaharuan : MPP MANTAP dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis yang kompleks, keterbatasan akses infrastruktur, serta sebaran penduduk yang tidak merata. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian model pelayanan publik terhadap kondisi riil wilayah setempat. Keunggulan: Inovasi ini bersifat kontekstual, realistis, dan adaptif sehingga lebih mudah diimplementasikan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan demikian, MPP MANTAP dapat menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan relevan bagi wilayah Papua, khususnya dalam menjawab tantangan geografis dan pemerataan pelayanan publik. Menghadirkan “No Wrong Door Service” Kebaharuan: MPP MANTAP menerapkan konsep No Wrong Door Service, yaitu masyarakat dapat mengakses layanan melalui kanal apa pun—baik fisik, digital, maupun mobile—dan tetap memperoleh pelayanan yang sama serta terintegrasi dalam satu sistem pelayanan. Pendekatan ini memastikan tidak adanya perbedaan kualitas layanan antar kanal yang digunakan. Keunggulan: Konsep ini mampu mengurangi kebingungan masyarakat dalam mengakses layanan publik, menyederhanakan alur proses pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sintesis Keunggulan Utama MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan pelayanan yang proaktif, inklusif, mobile, serta berbasis karakteristik geografis Papua. Inovasi ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil. Keunggulan utama MPP MANTAP terletak pada kemampuannya mengintegrasikan layanan fisik, digital, dan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu dan adaptif terhadap kondisi geografis wilayah. Melalui pendekatan ini, pelayanan tidak lagi bersifat pasif atau menunggu kedatangan masyarakat, melainkan hadir langsung ke masyarakat hingga ke distrik dan kampung terpencil dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi darat, sungai, dan udara. Dengan demikian, MPP MANTAP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan akses layanan serta menjadi model inovasi pelayanan publik yang kontekstual dan adaptif di wilayah Papua. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bekerja melalui sistem pelayanan terintegrasi yang menghubungkan layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile (jemput bola) dalam satu kesatuan proses pelayanan perizinan. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, mudah, terkoordinasi, serta mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk distrik dan kampung terpencil. Adapun mekanisme cara kerja inovasi ini adalah sebagai berikut: Masyarakat Mengakses Layanan Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses pelayanan melalui salah satu dari tiga kanal layanan yang tersedia sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing, yaitu: Kanal Fisik Masyarakat datang langsung ke gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)/DPMPTSP untuk melakukan konsultasi, pengurusan perizinan, verifikasi dokumen, serta mendapatkan pendampingan layanan secara langsung. Kanal Digital Masyarakat mengakses layanan melalui website atau aplikasi serta sistem Online Single Submission (OSS). Kanal ini digunakan untuk proses pendaftaran izin, unggah dokumen, pemantauan (tracking) proses layanan, hingga penerbitan izin secara elektronik. Kanal Mobile (Jemput Bola) Tim MPP MANTAP secara aktif mendatangi distrik, kampung, pusat usaha, dan wilayah terpencil dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut, dan udara untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sulit menjangkau pusat layanan.Masyarakat/pelaku usaha dapat memilih salah satu kanal layanan  Verifikasi , Pendampingan dan Pengawasan  Pada tahap ini, petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan, identifikasi jenis usaha, serta pemetaan tingkat risiko usaha sesuai ketentuan perizinan berusaha. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Apabila masyarakat mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital, petugas memberikan bantuan secara langsung dalam proses penginputan data dan pengisian dokumen, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integrasi Sistem Pelayanan Seluruh data layanan yang berasal dari kanal fisik, digital, maupun mobile diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan terpadu DPMPTSP. Integrasi ini berfungsi untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data dalam setiap proses pelayanan. Selain itu, sistem terintegrasi tersebut bertujuan untuk mencegah duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, mempermudah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan Proses Perizinan Permohonan perizinan diproses berdasarkan jenis usaha, tingkat risiko, serta ketentuan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang berlaku. Setiap permohonan dianalisis sesuai klasifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sesuai, proses perizinan dilanjutkan hingga penerbitan izin dilakukan secara cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan Izin Izin diterbitkan dalam bentuk dokumen digital maupun cetak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penerbitan selesai, masyarakat menerima informasi pemberitahuan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti Whats App, SMS, email, atau secara langsung pada saat pelayanan mobile dilaksanakan di lapangan. Pendekatan ini memastikan informasi layanan tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Pendampingan Pasca Layanan Setelah izin diterbitkan, masyarakat tetap memperoleh layanan lanjutan berupa konsultasi usaha, edukasi terkait legalitas, serta pembinaan dan pengawasan usaha secara berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan usaha yang telah memperoleh legalitas. Tujuan dari layanan pasca penerbitan izin tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, memperkuat legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemanfaatan Data dan Monitoring Data layanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah pelayanan, identifikasi usaha yang belum memiliki izin, evaluasi kinerja pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengawasan perizinan, serta penyusunan kebijakan investasi daerah. Pemanfaatan data tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Secara keseluruhan, cara kerja inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merepresentasikan perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem yang terpusat dan pasif menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, serta mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil melalui pendekatan multi kanal, yaitu layanan fisik, digital, dan mobile.

-

-

-

-

-

-

TUJUAN INOVASI Meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap laporan/pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum di Kabupaten Mimika; Memperluas dan memeratakan cakupan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Mimika secara terjadwal dan berbasis zonasi kerawanan; Membangun sistem pelaporan dan komunikasi yang terintegrasi antara masyarakat, Satpol PP, dan instansi terkait; Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas personel Satpol PP dalam penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat; Mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan kualitas pelayanan publik Kabupaten Mimika melalui inovasi yang berkelanjutan.

MANFAAT INOVASI Manfaat Penerapan Inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) Satpol PP Kabupaten Mimika 1. Bagi Pemerintah Daerah Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, responsif, dan terukur. Menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Meningkatnya efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah melalui respons yang cepat terhadap setiap pelanggaran. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait dalam penanganan permasalahan ketertiban umum. Tersedianya data pengaduan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. 2. Bagi Masyarakat Meningkatnya kemudahan dalam menyampaikan pengaduan melalui layanan Call Center PRC. Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Meningkatnya rasa aman, nyaman, dan tertib dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menguatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum melalui pelaporan yang mudah dan cepat. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP yang cepat, responsif, tegas, dan humanis. Terlindunginya hak masyarakat atas penggunaan fasilitas umum sesuai peruntukannya, seperti trotoar, taman, dan ruang publik lainnya. Terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, aman, dan kondusif sebagai hasil dari penanganan pelanggaran secara cepat. 3. Bagi Aparatur Satpol PP Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya kompetensi personel melalui penerapan sistem kerja berbasis Patroli Reaksi Cepat (PRC). Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Menguatnya koordinasi dan kerja sama tim dalam pelaksanaan patroli serta penanganan gangguan ketertiban umum. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja melalui pembagian tugas, respons cepat, dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui dokumentasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap setiap penanganan pengaduan. Terwujudnya budaya kerja yang responsif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP secara berkelanjutan.  

RANCANG BANGUN  DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 2. PERMASALAHAN        Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Mimika menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang melatarbelakangi diperlukannya inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC), antara lain: Waktu respons Satuan Polisi Pamong Praja terhadap laporan gangguan ketertiban umum masih relatif membutuhkan waktu untuk pelaporan datang kekantor  karena mekanisme pelaporan dan penugasan masih bersifat manual dan berjenjang; Koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait (Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran) dalam penanganan gangguan ketertiban masih bersifat insidental dan belum terstandar; Kondisi geografis Kabupaten Mimika yang luas, terdiri atas wilayah pesisir, perkotaan, dan pedalaman, menyulitkan pengawasan dan respons cepat apabila tidak didukung sistem kerja yang terstruktur; Tingkat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi, khususnya di kawasan pertambangan dan perdagangan, meningkatkan potensi pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban umum dari waktu ke waktu. 3. ISU STRATEGIS      Berdasarkan permasalahan tersebut, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pengembangan inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) yaitu: Perlunya percepatan waktu tanggap (response time) penanganan gangguan ketertiban umum sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan publik bidang Trantibum; Perlunya penguatan sistem patroli berbasis zonasi wilayah rawan agar pengawasan lebih terarah dan proporsional; Perlunya integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan sistem kerja lapangan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan transparan; Perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketertiban umum yang bersifat multidimensi; Perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel Satpol PP dalam menghadapi dinamika sosial Kabupaten Mimika yang terus berkembang; Perlunya dukungan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mimika. 4. METODE PEMBAHARUAN         Inovasi PRC memiliki sejumlah keunggulan dan unsur kebaharuan dibandingkan pola penanganan ketertiban umum yang dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Aspek Sebelum Inovasi (Konvensional) Setelah Inovasi (PRC) Waktu respons Lambat, menunggu laporan diteruskan secara berjenjang/manual, > 30 menit Cepat, langsung diteruskan ke tim PRC melalui command center, target ≤ 10–15 menit Pola patroli Tidak terjadwal tetap, cakupan wilayah terbatas Terjadwal dalam sistem shift 24 jam, berbasis zonasi wilayah rawan Kanal pelaporan Manual/datang langsung ke kantor Hotline/call center, media sosial resmi, dan/atau aplikasi pengaduan Koordinasi lintas sektor Bersifat insidental dan tidak terstruktur Terintegrasi dengan Polri, TNI, Dishub, Damkar melalui protokol baku Pendokumentasian Pencatatan manual, sulit dievaluasi Terdata secara digital, dapat dipantau dan dievaluasi berkala      Unsur kebaharuan utama dari inovasi ini terletak pada penggabungan tiga aspek secara simultan, yaitu kesiagaan personel dalam sistem shift 24 jam, zonasi wilayah berbasis tingkat kerawanan, serta integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan command center, yang sebelumnya belum diterapkan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN     Keunggulan Inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika yaitu : 1. Respon Cepat terhadap Pengaduan Masyarakat PRC mampu merespons setiap laporan masyarakat dalam waktu yang lebih singkat melalui sistem Call Center 08118431950, sehingga permasalahan ketertiban umum dapat segera ditangani. 2. Pelayanan Publik yang Responsif Masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses melalui telepon, Whats App, maupun media Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  tanpa harus datang langsung ke kantor Satpol PP. 3. Penanganan Tepat Sasaran Setiap laporan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi sehingga penanganan menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat PRC berperan aktif dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pedagang yang berjualan di atas trotoar, parkir liar, bangunan tanpa izin, gangguan ketertiban umum, dan pelanggaran lainnya. 5. Patroli Bersifat Preventif dan Persuasif Selain melakukan penindakan, petugas mengedepankan pendekatan humanis melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat sehingga tercipta kepatuhan secara sukarela. 6. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kecepatan dan kepastian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Satpol PP. 7. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Setiap laporan dan hasil penanganan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan penyusunan kebijakan. 8. Efisiensi Operasional Dengan adanya tim khusus PRC, pengerahan personel menjadi lebih terarah, menghemat waktu, biaya operasional, dan penggunaan sumber daya. 9. Meningkatkan Sinergi Antarinstansi PRC memudahkan koordinasi dengan TNI, Polri, OPD terkait, Damkar, BPBD, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya dalam menangani permasalahan yang memerlukan penanganan terpadu. 10. Mendorong Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah PRC merupakan inovasi pelayanan publik yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) dilaksanakan melalui alur sebagai berikut: Masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan terkait gangguan ketertiban umum melalui hotline/call center 08114831950, media sosial resmi, aplikasi pengaduan LAPOR PAK SATPOL https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/, atau secara langsung kepada petugas patroli yang sedang bertugas; Operator command center menerima, mencatat, dan memverifikasi laporan, kemudian menentukan tim PRC yang bertugas pada zona dan shift terkait; Tim PRC yang ditugaskan segera bergerak menuju lokasi kejadian dengan target waktu tanggap yang telah ditetapkan dalam SOP; Tim PRC melakukan penanganan awal di lokasi, termasuk peneguran, pengamanan, mediasi, atau penindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP dan Peraturan Daerah yang berlaku; Apabila permasalahan memerlukan penanganan lintas sektor (misalnya kecelakaan, kebakaran, atau gangguan keamanan), tim PRC segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, Dinas Perhubungan, atau Pemadam Kebakaran; Setiap penanganan didokumentasikan oleh petugas di lapangan dan dilaporkan kepada command center serta pimpinan Satpol PP sebagai bahan administrasi dan evaluasi kinerja; Hasil pelaksanaan PRC dievaluasi secara berkala (harian, mingguan, bulanan) untuk perbaikan rute patroli, jadwal piket, dan penyempurnaan SOP.

-

-

-

-

-

Permasalahan Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas;  Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2025  Nomor 900.1.3/419/2025 Tanggal 30 Mei 2025; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara; Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik; Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat; E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik; Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara; Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik; 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan; E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat; Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama; Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik; Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi url e-pintas.mimikakab.go.id ; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.

Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi.

E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone.

-

Peningkatkan layanan penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

Peningkatan konektivitas antar daerah/bandara perintis sampai dengan layanan pembelian tiket peswat perintis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan

Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Menyediakan fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Mendukung riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

Tersedianya layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Tersedianya fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Terlaksananya riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

I. DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip; 7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Arsip; 8.Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.   II. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Arsip Merupakan bagian penting dari memori kolektif bangsa. Arsip mencerminkan proses Pembangunan, pemerintahan, Pendidikan dan kehidupan sosial Masyarakat, selain itu arsip ,merupakan sumber informasi penting dalam berbagai kegiatan administrasi, Sejarah, hukum dan penelitian. Namun seiring waktu, arsip dalam bentuk fisik (kertas, foto, rekaman) mengalami degradasi kualitas akibat faktor lingkungan, penggunaan dan usia bahan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya volume arsip konvensional maupun digital yang memerlukan pengelolaan khusus berbasis teknologi. Untuk mengelola arsip secara professional, dibutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, merawat, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip dengan standar tertentu. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya Arsip adalah salah satu faktor penghambat dalam mengelola Arsip.  Masalah makro Kearsipan yang dihadapi secara Global mencakup berbagai isu terkait pengelolaan, Penyimpanan dan akses Arsip, baik Arsip konvensional  maupun digital: 1.Kesulitan dalam penemuan Dokumen sulitnya menemukan dokumen yang dibutuhkan seringkali menjadi masalah utam dalam pengelolaan Arsip. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penyimpanan yang tidak terstruktur kurangnya pemahaman tentang sistem Kearsipan. 2.Resiko kehilangan dan kerusakan Arsip . Arsip baik fisik maupun digital, rentan terhadap kehilangan dan kerusakan , bencana alam, kesalahan manusia, gedung yang belum Reprentatif oleh Lembaga Pemerintah, atau peretasan data dapat menyebabkan hilangnya informasi berharga. 3.Auntentikasi dan Reliabilitas Arsip Elektronik menjaga autensitas dan rehabilitas Arsip. Elektronik merupakan tantangan besar. Arsip Elektronik mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kerusakan. 4.Kualitas Sumber Daya Manusia  Kurangnya tenaga ahli Kearsipan yang professional dan terlatih dapat menghambat pengelola yang efektif 5.Sarana dan Prasarana yang tidak memadai benyak Lembaga yang belum memiliki tempat penyimpanan Arsip yang memadai dan tidak sesuai standar Kearsipan. 6.Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Arsip Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber Informasi dapat menyebabkan pengelola Arsip yang kurang optimal 7.Keterbatasan Anggaran Kurangnya anggaran untuk pengelola Arsip dapat menghambat pengadaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan, pelatihan Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi Kearsipan. 8.Perkembangan Teknologi yang cepat Adaptasi terhadap perkembangan teknologi Kearsipan yang capai juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam pengelola Arsip Permasalahan Mikro Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan   III. ISU STRATEGI Isu Global Tantangan dan peluang terkait transformasi digital, literasi digital, dan kebutuhan akan pengelola Arsip yang efektif dan efisean, terutama dalam konteks pelaku public yang berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa isu strategi Kearsipan dalam konteks global: 1.Transformasi digital dan Arsip Digital tran global  Tren global, yang menuntut pengelola Arsip yang efektif dalam formal digital  2.Manajemen  Arsip yang berkelanjutan  Pentingnya Arsip  Arsip memeiliki peran visual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dan konteks Pemerintah bidnis ]dan penelitian 3.Peningkatan literasi dan literasi digital  Literasi digital yang memadai adalah kunci untuk mengelola dan memanfaatkan Arsip digital secara efektif 4.Akses dan pemanfaatan Arsip Pentingnya akses  Akses terhadap arasip yang relefan adalah kunci untuk mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi public. Isu Nasional Secara nasional pengelolaan Arsip saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip. Selain itu, dengan perkembangan zaman digital ini digitalisasi arsip belum merata dan rendahnya pemanfaatan arsip oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa isu strategis kearsipan yang perlu mendapat perhatian 1.Pengelola Arsip yang belum optimal -Masih banyak Instansi Pemerintahan yang belum menerapkan sistem Pengelola Arsip yang baik, baik secara konvensional maupun Digital -Proses Digitalisasi Arsip juga belum merata di seluruh Daerah dan Instansi -Penataan dan pemeliharaan Arsip yang belum optimal dapat menyebabkan kehilangan Informasi penting dan sulitnya akses Arsip dimasa depan 2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan : -Kualitras dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan masih belum memadai, terutama  di Daerah – daerah -Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Kearsipan menyebabkan rendahnya kompetensi Sumber Dya Manusia dalam mengelola Arsip -Kebutuhan akan Arsiparis professional yang memiliki pemahaman tentang teknologi Informasi yang semakin mendesak 3.Pemanfaatan Arsip  -Rendahnya pemanfaatan Arsip oleh masyarakat peneliti menyebabkan Arsip kurang optimal dalam mendukung penelitian, pengembalian keputusan dan pelestarian Sejarah  -Sosialisasi tentang pentingnya Arsip dan bagaimana mengaksesnya juga perlu ditingkatkan 4.Digitalisasi Arsip -Peningkatan digitalisasi Arsip menjadi kunci dalam pengelola Arsip Modern -Namun, digitalisasi yang belum merata dan belum didukung dengan sistem yang baik dapat menyimpulkan masalah baru , sepertri hilangnya Arsip digital dan kesulitan akses  5.Kesadaran Masyarakat  -Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip dan Kearsipan masih rendah -Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program Sosialisasi dan edukasi  Isu Lokal Permasalahan permasalahan yang dihadapi saat ini pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika Khusus dalam penanganan Arsip adalah sebagai berikut a.Kurangnya perhatian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah arti pentingnya Arsip b.Belum adanya Depo Arsip sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan Arsip c.Ketersediaan Sumber Daya Manusia Arsiparis yang memiliki Kompetensi Kearsipan masih sangat terbatas d.Masih kurangnya Saran dan Prasarana Aparatur e.Masih kureangnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolah Arsip secara baku f.Masih rendahnya kinerja Kearsipan IV. METODE KEBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi: -Tidak terkelolanya Arsip dengan baik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika. -Belum ada kesadaran dari unit Pencipta Arsip dalam mengelola Arsipnya -Kesulitan dalam menemukan Informasi dalam Arsip  Sehingga secara standar pengelolaan arsip yang baik, hanya 2 OPD yang     memenuhi standar. Kondisi setelah Inovasi: -Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya. VII. Cara Kerja Inovasi A. Alur aktivitas konservasi/restorasi 1. penerimaan arsip dari unit kerja 2. pemeriksaan kondisi fisik 3. identifikasi jenis kerusakan 4. penanganan teknis sesuai jenis kerusakan 5. dokumentasi proses dan hasil 6. pengembalian arsip/penyimpanan B. Alur aktivitas digitalisasi 1. persiapan alat 2. pemindahan arsip sesuai urutan 3. penyimpanan hasil scan dengan format standar (PDF) 4. pembuatan meta data 5. back up dan unggah ke server arsip digital

Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya.

Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya.

-

Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik

Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik

-

Tujuan inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa melalui pemanfaatan buku cerita rakyat serta literasi budaya berbasis Bahasa Kamoro yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui kegiatan membaca, mendongeng, diskusi, menulis kembali cerita, dan pembiasaan literasi di sekolah maupun di rumah, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, serta mendorong peningkatan mutu sekolah pada bidang literasi. Selain itu, BAUWA menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Kamoro, melestarikan Bahasa Kamoro sebagai identitas daerah, serta membangun budaya literasi yang aktif, menyenangkan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

1. Bagi Siswa Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang budaya Kamoro.  Tumbuhnya rasa percaya diri dalam membaca dan bercerita.  Menanamkan karakter cinta budaya daerah. 2. Bagi Guru Membantu guru menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual.  Meningkatnya kreativitas guru dalam pembelajaran literasi budaya. 3. Bagi Sekolah Meningkatnya mutu pendidikan sekolah pada bidang literasi.  Membentuk budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.  Menjadi praktik baik inovasi literasi budaya di Kabupaten Mimika. 4. Bagi Pihak Eksternal Pemanfaatan media literasi Bauwa tersebut digunakan sebagai bahan materi pokok cerita bagi peserta didik SD Inpres Koperapoka I atas nama ananda Leticia Erika Fitriani S. Wakum dalam mengikuti Lomba Dongeng Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenjang SD pada tahun 2025.

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Hak Pendidikan bagi seluruh warga negara.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan literasi dan karakter peserta didik.  Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai upaya peningkatan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. 2. PERMASALAHAN a. Makro Secara makro, tantangan literasi di Indonesia masih menjadi isu strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada aspek memahami informasi, berpikir kritis, dan mengomunikasikan hasil pemahaman. Kondisi tersebut semakin dirasakan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk sebagian wilayah Papua, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus globalisasi menyebabkan peserta didik lebih banyak terpapar pada informasi dan budaya global, sementara pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber belajar masih relatif rendah. Cerita rakyat, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media penguatan literasi dan pendidikan karakter. Selain itu, penguatan ekosistem literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, upaya peningkatan budaya membaca serta pelestarian budaya lokal belum memberikan dampak yang merata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya inovasi literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berkelanjutan. b. Mikro Secara makro, rendahnya literasi di SD Negeri Sentra Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik, seperti keterbatasan akses bahan bacaan berbasis budaya lokal, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta belum terbentuknya ekosistem literasi sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga menyebabkan generasi muda semakin jauh dari budaya daerahnya sendiri. Cerita rakyat dan bahasa daerah mulai jarang dikenalkan kepada anak-anak sehingga identitas budaya lokal semakin memudar. Padahal budaya lokal memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran literasi yang menarik, kontekstual, dan bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri Sentra Pendidikan memandang perlu menghadirkan sebuah inovasi yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui pemanfaatan cerita rakyat dan Bahasa Kamoro. Dari kebutuhan inilah lahir inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) sebagai solusi terhadap permasalahan literasi yang dihadapi sekolah. 3. ISU STRATEGIS a. Global Rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik menjadi tantangan global dalam dunia pendidikan. Kemampuan literasi tidak lagi hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, sekolah dituntut menghadirkan pembelajaran literasi yang kontekstual, menarik, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, globalisasi menyebabkan banyak budaya lokal mulai terpinggirkan. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan literasi dengan pelestarian budaya lokal. b. Nasional Secara nasional, penguatan literasi dasar masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Tantangan tersebut semakin besar di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bahan bacaan dan sumber belajar yang relevan dengan kondisi lokal. Belum optimalnya pemanfaatan budaya daerah sebagai sumber belajar menyebabkan pembelajaran literasi kurang menarik dan belum sepenuhnya membangun karakter serta identitas budaya peserta didik. c. Lokal Di lingkungan SD Negeri Sentra Pendidikan, budaya membaca belum terbentuk secara kuat. Siswa masih kurang antusias dalam kegiatan membaca karena bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik dan lingkungan mereka. Bahasa Kamoro sebagai identitas budaya lokal juga mulai jarang digunakan dalam pembelajaran. Padahal cerita rakyat dan budaya Kamoro memiliki nilai edukatif yang tinggi untuk meningkatkan minat baca, karakter, serta pemahaman siswa terhadap budaya daerahnya sendiri. Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk menghadirkan inovasi literasi budaya melalui program BAUWA sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi sekaligus melestarikan budaya lokal Kamoro. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Sebelum inovasi diterapkan, kegiatan literasi di sekolah masih belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Kegiatan membaca belum menjadi kebiasaan harian siswa. Bahan bacaan yang digunakan sebagian besar berupa buku teks umum yang kurang menarik bagi siswa. Cerita rakyat daerah dan penggunaan Bahasa Daerah hampir tidak pernah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran literasi. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran dan kurang percaya diri untuk membaca, bercerita, maupun menyampaikan pendapat. Minat baca rendah berdampak pada rendahnya kemampuan memahami bacaan serta hasil belajar siswa. Data mutu sekolah pada aspek literasi tahun 2023 menunjukkan capaian literasi sebesar 30,77%, yang menunjukkan perlunya upaya pembaharuan secara menyeluruh. b. Sesudah Penerapan Inovasi Setelah diterapkannya inovasi BAUWA, terjadi perubahan signifikan pada budaya literasi sekolah. Kegiatan membaca menjadi lebih menarik karena menggunakan buku cerita rakyat dan budaya lokal Kamoro yang dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran literasi dilakukan secara rutin melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mendongeng, membaca bersama, diskusi cerita rakyat, menulis kembali isi cerita, dan siswa dari suku sahabat bisa mengenal Bahasa Kamoro. Siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan percaya diri dalam membaca maupun menyampaikan pendapat. Penggunaan cerita rakyat Kamoro mampu meningkatkan ketertarikan siswa terhadap kegiatan literasi karena materi literasi lebih kontekstual. Hasil penerapan inovasi menunjukkan peningkatan mutu sekolah pada bidang literasi dari 30,77% tahun 2023 menjadi 100% tahun 2024 dan 86,67% tahun 2025. c. Keunggulan Inovasi: Tersedianya waktu khusus selama 15 menit  Buku Cerita yang digunakan adalah buku 3-lingual dilengkapi dengan gambar, yang dikembangkan oleh tim internal Program menyasar 2 aspek sekaligus literasi bahasa dan literasi budaya Pelaksanaan program bersifat sederhana dan mudah diterapkan d. Cara kerja Inovasi BAUWA: Setiap pagi, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru mengajak siswa membaca buku dongeng/cerita rakyat Kamoro atau menonton video cerita rakyat Kamoro.  · Guru menjelaskan tujuan kegiatan membaca.  · Siswa membaca atau menyimak cerita dengan saksama.  · Siswa mempelajari kosakata baru yang ditemukan dalam cerita.  · Guru memandu diskusi dan tanya jawab mengenai isi cerita.  · Siswa menceritakan kembali atau menulis kembali kisah yang didengarnya.  ·  Siswa mengisi Jurnal Baca sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi kegiatan literasi.

-

-

-

-

-

Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) umumnya dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program.

 Memfasilitasi pelayanan masyarakat di rumah, sehingga pasien yang tidak sempat ke Puskemas bisa di layani Menyadarkan Masyarakat bahwa penyakit tidak menular bukan hanya menyerang usia Lansia, namun usia dini pun bisa Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Masyarakat mendapatkan pemeriksaan penyakit Tidak menular di rumah sehingga masyarakat segera mengetahui status kesehatannya Meningkatnya cakupan Screening PTM Mengingatkan kesadaran masyarakat untuk datang control kembali penyakit tidak menular.

1. DASAR HUKUM                :  Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 75 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Innovasi Daerah 2. PERMASALAHAN a. Makro                       : Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi salah satu masalah kesehatan global yang semakin mendesak, baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia. Masalah makro terkait PTM mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi skala dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang dihadapi dalam pengendalian PTM: Beban Ekonomi yang Tinggi Peningkatan Biaya Kesehatan: Pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi penderita PTM seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya yang sangat besar, baik untuk individu, keluarga, maupun sistem kesehatan negara. Peningkatan angka prevalensi PTM berbanding lurus dengan meningkatnya biaya kesehatan. Produktivitas Menurun: PTM menyebabkan penurunan produktivitas kerja akibat ketidakhadiran pekerja, kecacatan, atau kematian dini. Hal ini menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan, karena sektor tenaga kerja yang produktif semakin berkurang. Faktor Risiko Utama yang Meluas Perubahan Gaya Hidup: Faktor risiko utama PTM seperti merokok, konsumsi alkohol, diet yng buruk (tinggi garam, lemak, dan gula), serta kurangnya aktivitas fisik semakin meluas di kalangan masyarakat. Urbanisasi dan globalisasi seringkali membawa pola hidup yang lebih tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji dan berkurangnya kegiatan fisik. Penurunan Kualitas Lingkungan: Pencemaran udara, lingkungan yang tidak mendukung aktivitas fisik (seperti kurangnya fasilitas olahraga), dan stres akibat lingkungan kerja yang tidak sehat juga memperburuk faktor risiko terhadap PTM. Kesenjangan Akses ke Layanan Kesehatan Ketimpangan Akses Kesehatan: Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membuat diagnosis dini, pencegahan, dan perawatan PTM menjadi lebih sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Keterbatasan Sistem Kesehatan: Sistem kesehatan di banyak negara, khususnya yang berkembang, masih terfokus pada penyakit menular dan belum sepenuhnya siap untuk menangani peningkatan kasus PTM. Sumber daya yang terbatas, kurangnya tenaga medis terlatih, serta fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan besar. Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular Penyakit Komorbid: Banyak penderita PTM yang juga memiliki kondisi penyakit menular atau penyakit terkait (komorbid), seperti tuberkulosis (TBC) atau HIV/AIDS, yang memperburuk kondisi kesehatan mereka. Hal ini memperumit upaya pengendalian keduanya secara bersamaan. Kekeliruan Prioritas Kesehatan: Sebagian besar kebijakan kesehatan sering kali lebih fokus pada penyakit menular, padahal PTM telah menjadi beban utama kesehatan di banyak negara. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan alokasi sumber daya dan perhatian untuk pencegahan dan pengobatan PTM. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan yang Rendah Kurangnya Edukasi Kesehatan: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencegahan PTM dan pola hidup sehat. Kurangnya pengetahuan tentang faktor risiko seperti obesitas, hipertensi, dan pola makan yang buruk sering kali menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan. Kurangnya Program Promosi Kesehatan yang Efektif: Di banyak negara, promosi gaya hidup sehat tidak cukup efektif dalam mencapai populasi yang lebih luas. Meskipun ada program untuk mengurangi merokok atau meningkatkan aktivitas fisik, pengaruhnya sering kali terbatas. Tantangan dalam Pengendalian dan Regulasi Industri yang Tidak Mendukung Kesehatan: Industri makanan cepat saji, rokok, dan alkohol seringkali berperan dalam memperburuk masalah PTM. Praktik pemasaran yang agresif, terutama terhadap anak-anak dan remaja, memperburuk kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Kurangnya Regulasi yang Ketat: Meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait pengendalian tembakau, alkohol, dan makanan tidak sehat, pengawasan dan penerapannya masih lemah. Banyak negara belum memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengendalikan faktor risiko yang berkaitan dengan PTM, seperti makanan tinggi lemak dan gula atau iklan rokok. Dampak Sosial dan Kesenjangan Sosial Ketidaksetaraan Sosial: PTM sering kali lebih tinggi di kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan, berpendapatan rendah, dan tinggal di daerah terpencil. Ketidaksetaraan sosial ini memperburuk dampak PTM karena akses ke perawatan dan pencegahan sangat terbatas. Stigma Sosial: Beberapa penyakit tidak menular, seperti kanker atau penyakit jantung, sering kali dikaitkan dengan gaya hidup yang buruk, yang bisa menimbulkan stigma sosial bagi penderita. Hal ini memperburuk kualitas hidup mereka dan mencegah mereka untuk mencari bantuan medis lebih awal. Pendekatan Pengendalian yang Fragmented Tidak Terintegrasinya Pendekatan: Masalah PTM sering kali ditangani secara terpisah oleh berbagai sektor-kesehatan, ekonomi, pendidikan-padahal pengendalian PTM memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi konsumsi makanan tidak sehat harus dikaitkan dengan kebijakan pendidikan kesehatan dan perubahan dalam urbanisasi. b. Mikro                        : Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) umumnya dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang terbatas: Puskesmas sering kali kekurangan ruang untuk pemeriksaan, perawatan, dan konsultasi khusus untuk pasien PTM. Hal ini bisa menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal. Kurangnya Program Edukasi dan Penyuluhan Penyuluhan kesehatan yang kurang efektif: Program penyuluhan mengenai pencegahan dan pengelolaan PTM sering kali kurang dijalankan dengan maksimal. Masyarakat mungkin kurang sadar mengenai pentingnya deteksi dini atau perubahan gaya hidup untuk mencegah PTM. Tingkat Mobilisasi Masyarakat yang tinggi Masih Banyak masyarakat khususnya usia produktif yang berpindah tempat sehingga petugas kesulitan untuk memberikan pengobatan atau pemeriksaan rutin untuk PTM. Kendala Sosial dan Budaya Stigma terhadap penyakit tertentu: Beberapa PTM seperti penyakit mental atau penyakit jantung kadang dianggap tabu atau memalukan untuk dibicarakan, sehingga pasien enggan mencari perawatan. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masyarakat sering kali menganggap PTM sebagai penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia, padahal PTM juga bisa menyerang kelompok usia muda jika pola hidupnya tidak sehat. 3. ISU STRATEGIS  Global                       : Penyakit Tidak Menular adalah masalah kegiatan global yang signifikan, merupakan penyebab utama kematian dan kecatatan di seluruh dunia dengan 71% semua kematian global disebabkan oleh PTM. PTM seperti kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes Bersama dengan cedera dan masalah Kesehatan mental, terus menjadi ancaman serius terutama di negara – negara berpendapatan menengah dan rendah. Nasional                   : Penyakit Tidak Menular merupakan Isu Nasional yang membutukan perhatian serius. Upaya pencegahan dan pengendalian PTM perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta. Perubahan gaya hidup sehat, deteksi dini dan penanganan yang tepat merupakan kunci untuk mencegah dan mengendalikan PTM, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Indonesia. Lokal                          : Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Mimika mencakup beberapa hal penting terutama terkait gaya hidup yang kurang sehat seperti kurangnya aktifitas fisik, merokok, dan penyalahgunaan Alkohol 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi : Rendahnya cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah Puskesmas Ayuka karena menunggu pasien yang ke Puskesmas. Sesudah penerapan inovasi : Meningkatkan cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Ayuka, karena di lakukan penjemputan bola dari rumah ke rumah 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN : Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi 6. CARA KERJA INOVASI :  Berkoordinasi dengan lintas sektor, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda.  Dilakukan dari kampung ke kampung dimulai dari kampung Ayuka dan akan dilanjutkan ke kampung Amamapare, dengan sasaran usia Produktif >15 tahun. dan kalau memiliki faktor resiko akan dilakukan rujukan ke FKTP/Puskesmas.

Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi

Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi

-

 Meningkatkan cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Ayuka, karena di lakukan penjemputan bola dari rumah ke rumah

Dilakukan dari kampung ke kampung dimulai dari kampung Ayuka dan akan dilanjutkan ke kampung Amamapare, dengan sasaran usia Produktif >15 tahun. dan kalau memiliki faktor resiko akan dilakukan rujukan ke FKTP/Puskesmas.

-

TUJUAN INOVASI Tujuan dari PELDA MANIS Go Digital ini agar permasalahan respon petugas yang lambat bisa dioptimalkan secara maksimal karena pemantauan perkembangan pelaporan bisa dilacak. Dokumentasi pelanggaran dibuatkan berita jadi masyarakat luas bisa melihat. Petugas tidak susah lagi melacak lokasi aduan. Data pelaporan bisa sangat jelas dan detail karena aplikasi sudah terprogam AI. Waktu tindak lanjut menjadi singkat dan verifikasi dilapangan juga termonitor.

Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda kapan saja dan di mana saja Mengurangi kebingungan dan ketidaktahuan tentang Perda Edukasi legal yang berkelanjutan Perlindungan Hak Masyarakat Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Mekanisme pelaporan yang mudah untuk kasus ketidakadilan Akses ke channel komunikasi langsung dengan Satpol PP Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Berkurangnya pelanggaran Perda yang berdampak negatif Lingkungan yang lebih aman dan tertib Kualitas hidup yang lebih baik

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 272 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mimika. 2. PERMASALAHAN        Layanan PELDA MANIS masih begantung pada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang melapor ke kantor Satpol sehingga menimbulkan masalah sebagai berikut: Respon yang lambat dari petugas Dokumentasi pelanggaran tidak ada (pelapor hanya megadukan secara lisan) Kesulitan melacak lokasi aduan Data laporan yang tidak lengkap, seperti lokasi kejadian atau kronologi yang kurang jelas. Waktu tindak lanjut laporan yang terkadang membutuhkan proses verifikasi lapangan terlebih dahulu. 3. ISU STRATEGIS Global 1. Transformasi digital pelayanan publik yang menuntut pemerintah di seluruh dunia menyediakan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi. 2. Smart City dan Smart Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. 3. Transparansi dan akuntabilitas publik, di mana masyarakat menginginkan proses pelayanan yang terbuka dan dapat dipantau. 4. Keamanan data dan privasi digital, karena sistem pelaporan online harus mampu melindungi identitas pelapor dan data masyarakat. 5. Partisipasi masyarakat berbasis teknologi, di mana warga semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui platform digital.   Nasional 1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dan Satpol PP. 3. Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang mendorong setiap OPD menciptakan layanan cepat, efisien, dan responsif. 4. Pemerataan akses digital di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. 5. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan aduan yang cepat ditindaklanjuti. Lokal 1. Luas wilayah dan sebaran penduduk yang memerlukan sistem pelaporan cepat tanpa harus datang ke kantor. 2. Kebutuhan penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat di wilayah perkotaan maupun distrik. 3. Kemudahan akses layanan masyarakat bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan transportasi. 4. Peningkatan citra pelayanan Satpol PP Kabupaten Mimika sebagai instansi yang modern, terbuka, dan responsif. 5. Mendorong partisipasi masyarakat Mimika dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan. 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum penerapan PELDA MANIS Go Digital, masyarakat melaporkan segala sesuatu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum datang kekantor dimana jarang lokasi dari pusat kota kurang lebih 20 Km . Sesudah penerapan inovasi Sesudah penerapan inovasi aplikasi PELDA MANIS Go Digital terbentuk, masyarakat tidak perlu datang kekantor untuk melakukan aduan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  ataupun Call Center 0811 483 1950. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN 1. Aksesibilitas dan Transparansi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda 24/7 melalui portal web dan aplikasi mobile Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Perda dengan tracking real-time Menghilangkan informasi asimetri antara Satpol PP dan masyarakat 2. Pendekatan Humanis yang Terukur Protokol 5S (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Sabar) terintegrasi dalam sistem digital Setiap interaksi terekam dan dapat dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan Memastikan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik 3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Masyarakat lebih memahami Perda maupun Perkada secara mendalam Format informasi yang interaktif dan mudah dipahami Edukasi legal yang berkelanjutan melalui berbagai channel digital 4. Pengurangan Persepsi Negatif Masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Interaksi yang lebih personal dan suportif melalui platform digital Membangun kepercayaan dan kepedulian sosial 6. CARA KERJA Inovasi Masukkan link pengaduan Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/ Mengisi formulir aduan (nama, lokasi, jenis pelanggaran) Menuliskan kronologi kejadian Mengunggah bukti (foto/video) jika ada, setelah itu laporan dikirim ke sistem.  

-

-

-

-

-

-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat -Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel -Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal

1. Target Sasaran Pemohon  WNA dalam Kondisi Medis Darurat: Warga Negara Asing yang sedang menjalani perawatan medis (rawat inap) di rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun dalam masa pemulihan di tempat tinggal/mess. WNA dengan Keterbatasan Mobilitas Fisik: WNA lansia, penyandang disabilitas, atau yang mengalami cedera fisik sehingga tidak memungkinkan untuk bermobilisasi secara mandiri menuju kantor imigrasi. Sponsor / Perusahaan / Penjamin WNA: Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA), instansi/lembaga penjamin, atau keluarga yang membutuhkan kepastian dan efisiensi waktu dalam pengurusan perpanjangan izin tinggal tanpa mengganggu produktivitas operasional. Pemohon Status Keimigrasian Mendesak: WNA yang membutuhkan penyelesaian administrasi keimigrasian secara cepat untuk kebutuhan evakuasi medis (medical evacuation) atau kepulangan darurat. 2. Target Kinerja & Operasional Kecepatan Respon Layanan: Terselenggaranya tindakan awal (verifikasi berkas dan penjadwalan on-site) dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam setelah permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung (seperti surat permohonan penjamin dan surat keterangan medis) diterima oleh petugas. Cakupan Wilayah Pelayanan: Pemerataan jangkauan pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di seluruh fasilitas kesehatan, tempat perawatan, dan lokasi penjamin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Pencegahan Pelanggaran Administrasi: Terhindarnya WNA dari status keterlambatan izin tinggal (overstay) yang disebabkan oleh kendala fisik, sakit berat, atau keterbatasan mobilitas selama masa perawatan. Tingkat Transparansi & Integrasi Sistem: Terwujudnya alur pendaftaran digital yang terintegrasi melalui pendaftaran e-visa dan saluran komunikasi resmi (Whats App) guna mempermudah penjamin dalam memantau status permohonan on-site. Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder (IKM): Mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penjamin dengan predikat "Sangat Baik" (IKM > 90/100) untuk indikator kecepatan respon, kemudahan akses, fleksibilitas layanan, serta sikap empati petugas di lapangan.

1. Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian  Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan: WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya. Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi: Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (overstay) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia. 2. Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah  Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin: Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi. Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing: Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus. 3. Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis  Percepatan Penanganan Medical Evacuation: Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian. 4. Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM): Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;   Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (beserta perubahannya); Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat -Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel -Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Belum adanya pelayanan fleksibel perpanjangan izin tinggal dengan cara petugas yang datang ke lokasi WNA d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode Pembaharuan (Upaya Sebelum & Sesudah Inovasi PACE WNA) 1. Kondisi Sebelum Inovasi Diterapkan Mekanisme Pelayanan yang Kaku & Sentralistik: Pelayanan perpanjangan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sepenuhnya bersifat statis di dalam gedung kantor. Alur birokrasi mengharuskan WNA dan penjamin hadir secara fisik tanpa memandangkan situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi pemohon. Ketiadaan Prosedur Layanan On-Site : Belum adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) bagi petugas untuk melakukan pelayanan jemput bola (on-site) yang lebih adaptif dan modern guna mengakomodasi pemohon yang berada dalam kondisi khusus atau darurat di luar kantor. Beban Hambatan pada Kondisi-Kondisi Tertentu: Permasalahan muncul setiap kali siklus perpanjangan izin tinggal memasuki tahap pengambilan data biometrik dan wawancara pada kondisi-kondisi spesifik, seperti:Kondisi Medis Darurat/Sakit Berat: WNA yang sedang menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan atau memulihkan diri di kediaman/mess. Keterbatasan Mobilitas Fisik: WNA lansia, penyandang disabilitas, atau mengalami cidera fisik yang tidak memungkinkan untuk dimobilisasi. Risiko Overstay dan Ketidakefisienan Layanan: Akibat sistem yang kaku dan mengharuskan kehadiran di kantor dalam keadaan apa pun, WNA dan penjamin harus mengorbankan keselamatan, waktu, dan tenaga ekstra. Apabila WNA benar-benar tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya, hal ini berisiko memicu keterlambatan izin tinggal (overstay) yang merugikan pemohon dan penjamin. 2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Penerapan Layanan Fleksibel Berbasis Kondisi Tertentu: Tersedianya mekanisme layanan jemput bola (PACE WNA) di mana petugas Imigrasi Mimika hadir dan datang langsung ke lokasi WNA/penjamin berdasarkan pengajuan kondisi tertentu (seperti kamar rawat inap rumah sakit, kediaman/mess pemulihan, atau lokasi penjamin) untuk pengambilan data biometrik dan wawancara. Prosedur Layanan yang Modern & Berkelanjutan: Terciptanya opsi Prosedur Operasional Standar (SOP) on-site yang memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi petugas dalam memberikan pelayanan prima di luar gedung kantor secara akuntabel. Perlindungan Kemanusiaan & Kemudahan Bagi Pemohon: Mengeliminasi beban logistik, risiko perburukan kesehatan, serta waktu dan tenaga ekstra dari WNA maupun penjamin, sehingga proses birokrasi perpanjangan izin tinggal menjadi jauh lebih cepat, humanis, dan efisien. Mitigasi Risiko Overstay & Kepastian Hukum: WNA yang berada dalam kondisi medis darurat atau keterbatasan mobilitas tetap dapat menyelesaikan kewajiban administrasi keimigrasiannya secara tepat waktu tanpa mengorbankan kondisi fisik atau keselamatan kesehatannya. 3. Upaya Transisi / Langkah Pembaharuan yang Dilakukan Kanim Mimika Penyusunan & Penetapan SOP Pelayanan On-Site Berdasarkan Kondisi Tertentu: Merumuskan SOP khusus yang mengatur kriteria kondisi tertentu yang berhak menerima layanan on-site (seperti melampirkan surat keterangan medis/rawat inap dari rumah sakit atau surat permohonan resmi penjamin), tata cara verifikasi berkas, serta mekanisme penugasan petugas. Penyediaan Sarana Mobile Biometric Kit & Jaringan Portabel: Mengintegrasikan perangkat Mobile Biometric Kit yang dilengkapi jaringan internet aman terenkripsi agar pengambilan foto,, dan input data MOLINA dapat dilakukan secara real-time langsung di lokasi WNA berada. Pembentukan Tim PACE WNA: Membentuk tim khusus dari Seksi Izin Tinggal yang dibekali standar pelayanan inklusif/kemanusiaan dan siap ditugaskan secara fleksibel untuk melakukan pelayanan on-site. Sinergi Lintas Sektor & Sosialisasi Layanan: Melakukan sosialisasi proaktif serta membangun jalur komunikasi cepat dengan pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan, perusahaan/sponsor pengguna TKA, dan penjamin WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengenai skema pemanfaatan layanan PACE WNA. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi PT. FREEPORT INDONESIA f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA) Inovasi PACE WNA menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (office-centric) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (humanitarian & citizen-centric governance). Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi PACE WNA dibanding solusi sebelumnya: 1. Fleksibilitas Lokasi Layanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan opsi pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin. 2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis Pendekatan Sebelumnya: WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon. Kebaharuan Inovasi: Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA. 3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko Overstay  Pendekatan Sebelumnya: Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi overstay akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor. Kebaharuan Inovasi: Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya overstay akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (fast-track). 4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif  Pendekatan Sebelumnya: Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas pada jam dan tempat layanan statis. Kebaharuan Inovasi: Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan on-site berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat Mobile Biometric Kit terenkripsi aman. 5. Respon Cepat Birokrasi Modern  Pendekatan Sebelumnya: Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis). Kebaharuan Inovasi: Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (agile), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Alur Pelaksanaan Inovasi PACE-WNA Pendaftaran Layanan: Pemohon/penjamin melakukan pendaftaran secara online melalui situs web resmi [https://evisa.imigrasi.go.id/](https://evisa.imigrasi.go.id/). Setelah permohonan diterima oleh petugas, penjamin membuat dan mengajukan surat permohonan layanan PACE-WNA. Verifikasi Pembayaran: Petugas melakukan verifikasi pembayaran biaya keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melampirkan Dokumen Pendukung: Penjamin melampirkan surat keterangan sakit melalui aplikasi Whats App (apabila WNA dalam keadaan sakit/perawatan medis). Pengecekan Berkas: Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang telah diajukan. Konfirmasi & Koordinasi: Petugas mengonfirmasi kepada penjamin jika terdapat berkas yang belum lengkap. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas berkoordinasi dengan penjamin terkait penentuan waktu dan tempat pelaksanaan layanan PACE-WNA. Persiapan Pelaksanaan: Petugas menyiapkan perangkat kerja, sarana mobile, dan dokumen pendukung untuk melakukan pelayanan PACE-WNA ke lokasi. Pengambilan Biometrik & Wawancara On-Site: Petugas mendatangi lokasi WNA berada untuk melakukan proses pengambilan foto biometrik dan wawancara. Persetujuan Izin Tinggal: Proses persetujuan (approval) atau penolakan permohonan izin tinggal keimigrasian oleh pejabat berwenang. Penerbitan Izin Tinggal: Penerbitan dokumen izin tinggal keimigrasian WNA yang bersangkutan. Penyerahan Dokumen: Penyerahan dokumen izin tinggal keimigrasian secara online melalui akun e-visa milik penjamin. h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat mobile biometric. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk. Pelaksanaan Kegiatan Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu. Monitoring dan Evaluasi Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA) Inovasi PACE WNA menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (office-centric) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (humanitarian & citizen-centric governance). Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi PACE WNA dibanding solusi sebelumnya: 1. Fleksibilitas Lokasi Layanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan opsi pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin. 2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis Pendekatan Sebelumnya: WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon. Kebaharuan Inovasi: Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA. 3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko Overstay  Pendekatan Sebelumnya: Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi overstay akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor. Kebaharuan Inovasi: Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya overstay akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (fast-track). 4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif  Pendekatan Sebelumnya: Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas pada jam dan tempat layanan statis. Kebaharuan Inovasi: Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan on-site berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat Mobile Biometric Kit terenkripsi aman. 5. Respon Cepat Birokrasi Modern  Pendekatan Sebelumnya: Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis). Kebaharuan Inovasi: Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (agile), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika.

1. Output Langsung Penerbitan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian WNA: Terbitnya perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), maupun pendaftaran dokumen keimigrasian lainnya bagi WNA yang mengajukan permohonan melalui skema on-site. Terekamnya Data Biometrik di Luar Kantor: Terekamnya data biometrik serta hasil wawancara WNA secara digital di lokasi WNA berada (seperti ruang rawat inap rumah sakit, tempat perawatan, atau lokasi penjamin) menggunakan perangkat Mobile Biometric Kit. Dokumen Digital Izin Tinggal via Akun E-Visa: Tersedianya dan terkirimnya surat/dokumen persetujuan izin tinggal keimigrasian secara online yang dapat diakses langsung melalui akun e-visa milik sponsor/penjamin WNA. Tersedianya Kanal Konsultasi & Verifikasi Cepat: Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan berkas fisik serta konsultasi persyaratan keimigrasian secara online (melalui Whats App/situs web resmi) sebelum penugasan tim on-site dilakukan. 2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan Pelayanan Berperspektif Kemanusiaan: Terwujudnya kemudahan akses layanan keimigrasian bagi WNA yang berada dalam kondisi khusus/darurat medis tanpa mengganggu proses pemulihan kesehatan atau membahayakan kondisi fisik pemohon. Efisiensi Waktu dan Beban Logistik Penjamin: Terpangkasnya alokasi waktu, biaya, dan koordinasi logistik yang rumit dari pihak sponsor, perusahaan pengguna TKA, maupun penjamin dalam menghadirkan WNA ke kantor imigrasi. Mitigasi Risiko Pelanggaran Administrasi Keimigrasian: Terhindarnya WNA dari status keterlambatan perpanjangan izin tinggal (overstay) yang disebabkan oleh keterbatasan mobilitas atau kondisi kahar/darurat medis. Kepastian Hukum dan Peningkatan Kepercayaan Sponsor/Investor: Meningkatnya kepastian hukum keimigrasian serta kepercayaan para sponsor, perusahaan pertambangan/kontraktor, dan investor asing terhadap responsivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Mimika.

-

1. Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian  Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan: WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya. Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi: Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (overstay) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia. 2. Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah  Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin: Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi. Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing: Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus. 3. Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis  Percepatan Penanganan Medical Evacuation: Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian. 4. Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM): Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat mobile biometric. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk. Pelaksanaan Kegiatan Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu. Monitoring dan Evaluasi Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.