Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM Pelaksanaan inovasi OBAT PUSING TUJUH KELILING (Optimis Bergerak Akurat dan Tanggap Puskeswan Siap Menjangkau Hewan Ternak Kesayangan Melalui Pelayanan Keliling) dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan urusan peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan yang menjadi acuan teknis operasional Puskeswan di seluruh Indonesia. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Mimika tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika yang menetapkan peningkatan kesehatan dan produktivitas peternakan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

TUJUAN INOVASI Mewujudkan akses layanan kesehatan hewan yang merata, mudah dijangkau, cepat, dan terjangkau bagi seluruh peternak di wilayah Kabupaten Mimika, termasuk di daerah terpencil. Meningkatkan tingkat keselamatan hidup, produktivitas, dan kualitas ternak melalui program vaksinasi terstruktur, pengobatan dini, dan manajemen kesehatan yang baik. Berkontribusi pada peningkatan ketersediaan protein hewani lokal guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Kabupaten Mimika secara berkelanjutan. Meningkatkan kesejahteraan peternak melalui efisiensi biaya pengobatan hewan, berkurangnya angka kematian ternak, dan meningkatnya nilai produksi peternakan lokal. Membangun sistem deteksi dini dan penanggulangan wabah penyakit hewan yang responsif untuk melindungi populasi ternak dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis ke manusia. Membangun ekosistem data kesehatan hewan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi guna mendukung pengambilan kebijakan peternakan berbasis bukti (evidence-based policy). Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan peternak dalam manajemen kesehatan ternak, biosekuriti kandang, dan pencegahan penyakit melalui penyuluhan terpadu  

1. Manfaat bagi Peternak Kemudahan Akses: Peternak dapat mengakses layanan kesehatan hewan secara mudah dan cepat tanpa harus membawa hewan yang sakit ke kantor Puskeswan, menghemat biaya transportasi, waktu, dan meminimalisir stres hewan. Peningkatan Keselamatan Ternak: Penanganan medis yang cepat dan tepat di lokasi kandang meningkatkan angka keselamatan ternak dari penyakit dan menurunkan angka kematian hewan secara signifikan. Efisiensi Ekonomi: Berkurangnya kerugian ekonomi akibat kematian ternak dan biaya pengobatan yang tidak efisien berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Jaminan Vaksinasi Terjadwal: Peternak mendapatkan kepastian jadwal vaksinasi rutin yang terlaksana langsung di kandang mereka, tanpa perlu mengingat dan mengurus sendiri. Penguatan Kapasitas: Peternak mendapatkan edukasi, pendampingan, dan transfer pengetahuan dalam manajemen kesehatan ternak, biosekuriti, dan deteksi dini penyakit yang baik. 2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Data Kesehatan Hewan Akurat: Tersedianya database kesehatan ternak yang komprehensif dan akurat sebagai dasar perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, dan evaluasi program peternakan yang lebih tepat sasaran. Efisiensi Layanan Publik: Sistem layanan bergerak yang terintegrasi meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas layanan pemerintah di bidang kesehatan hewan. Peningkatan IKM/SKM: Kepuasan masyarakat terhadap layanan peternakan meningkat, berkontribusi pada perbaikan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mimika. Capaian Indikator Kinerja: Mendukung pencapaian target RPJMD di bidang peternakan, yaitu peningkatan populasi ternak sehat dan penurunan angka kematian hewan akibat penyakit. 3. Manfaat bagi Masyarakat Umum Ketersediaan Pangan Lokal: Meningkatnya populasi ternak yang sehat dan produktif menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan protein hewani di pasar lokal Mimika. Penguatan Budaya: Terjaganya kesehatan dan ketersediaan ternak mendukung keberlangsungan tradisi dan ritual adat masyarakat Papua yang memerlukan ternak berkualitas. Perlindungan Kesehatan Masyarakat: Berkurangnya penyakit hewan, khususnya zoonosis, turut melindungi kesehatan masyarakat umum dari ancaman penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Lingkungan Usaha Kondusif: Ekosistem peternakan yang lebih sehat dan produktif membuka peluang investasi dan pengembangan usaha agribisnis di Kabupaten Mimika. 4. Manfaat Jangka Panjang Kemandirian Pangan Daerah: Dalam jangka panjang, inovasi ini berkontribusi pada terwujudnya kemandirian pangan Kabupaten Mimika, mengurangi ketergantungan pada pasokan ternak dari luar daerah. Keberlanjutan Usaha Peternakan: Sistem kesehatan hewan yang kuat dan responsif memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha peternakan di Mimika dalam jangka panjang. Model Replikasi: Keberhasilan inovasi ini dapat menjadi model replikasi bagi kabupaten/kota lain di Papua dan Indonesia Timur dalam pengembangan sistem layanan Puskeswan bergerak yang efektif dan efisien.  

HASIL INOVASI 1.Capaian Peningkatan Kapasitas SDM Tersertifikasinya petugas medis veteriner dan paramedik hewan Dinas Peternakan Mimika melalui pelatihan teknis layanan bergerak, penanganan penyakit prioritas, dan penggunaan sistem informasi digital. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam deteksi dini penyakit, manajemen biosekuriti kandang, dan perawatan hewan sakit melalui program penyuluhan rutin terintegrasi dengan kunjungan keliling. Terbentuknya kader peternak inovatif yang menjadi agen perubahan dan duta kesehatan hewan di komunitasnya, mendukung keberlanjutan program di tingkat akar rumput. 2. Capaian Kelembagaan dan Sistem Informasi Beroperasinya sistem informasi manajemen kesehatan hewan berbasis digital yang mencakup modul pendaftaran peternak, penjadwalan kunjungan, pencatatan tindakan medis, pemantauan status hewan, dan pelaporan kinerja. Terbentuknya jaringan layanan Puskeswan bergerak yang menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Mimika dengan jadwal kunjungan yang terstruktur dan terstandar. Terjalinnya kerjasama formal dengan institusi perguruan tinggi, lembaga penelitian veteriner, dan organisasi profesi kedokteran hewan dalam pengembangan kapasitas dan evaluasi program.

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat. 3. ISU STRATEGIS Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan 4. METODE PEMBAHARUAN Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit. 5. KEUNGGULAN Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir 1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet. 2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan 3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk 4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan  

Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : Menyediakan layanan akses internet yang stabil di kampung-kampung di wilayah Pegunungan dan Pesisir Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik pegunungan dan pesisir melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan pesisir tersedianya layanan permanen di Distrik gunung dan pesisir melalui pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

  Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pegunungan dan pesisir berhasil meningkatkan kepemilikan dari 649 menjadi 1.575, mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi 15 menit, serta menghadirkan 2 Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak rata-rata 54 km ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dapat diakses langsung di distrik setempat. Inovasi ini terbukti meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau Itax Mobile Mimika: Belum tersedia media layanan digital yang mudah diakses melalui telepon genggam/HP. Kurangnya kemudahan akses layanan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal, yang berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informasi mengenai tagihan, tunggakan, dan status pembayaran pajak belum dapat diakses secara cepat dan mudah oleh Masyarakat. Jangkauan pelayanan perpajakan belum optimal, terutama bagi wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan. C. ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau Itax Mobile Mimika: Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Itax Mobile perlu terintegrasi dengan sistem informasi Bapenda, Bank Daerah, dan sistem pendukung lainnya agar data pelaporan, penetapan, dan pembayaran pajak dapat diproses secara real-time dan akurat.  Kualitas Pelayanan Digital Layanan harus mudah digunakan (user friendly), cepat diakses, dan mampu memberikan informasi perpajakan yang lengkap sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Keamanan dan Perlindungan Data Aplikasi harus menjamin keamanan informasi wajib pajak melalui sistem autentikasi, pengamanan data, dan pengelolaan akses pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Layanan harus mudah digunakan (user friendly), cepat diakses, dan mampu memberikan informasi perpajakan yang lengkap.  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemanfaatan Itax Mobile diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah, memperluas jangkauan pelayanan, dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) D. METODE KEBAHARUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau Itax Mobile Mimika ini mempermudah dan mempercepat proses pelaporan SPTPD, pengecekan dan pembayaran. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau Itax Mobile Mimika menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik. Penerapan Itax Mobile mendukung transformasi digital pelayanan perpajakan daerah melalui proses administrasi yang terdokumentasi secara elektronik, mudah ditelusuri, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau Itax Mobile Mimika bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi Itax Mobile dimulai dengan wajib pajak mengunduh aplikasi Itax Mobile dan melakukan registrasi atau login menggunakan email. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara elektronik melalui telepon seluler. Melalui halaman beranda, wajib pajak dapat memilih jenis layanan sesuai kebutuhannya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Lainnya, serta menu layanan lainnya.  Wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPTPD. Dengan demikian, i Tax Mobile mendukung digitalisasi pelayanan perpajakan daerah yang efektif, efisien, serta meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah melalui digitalisasi layanan berbasis Itax Mobile.

Memberikan kemudahan dan transparansi layanan perpajakan bagi masyarakat. 

Dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap PAD. 

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlu adanya kegiatan Gebyar Sadar Pajak dan Aplikasi undian gebyar sadar pajak : Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak daerah, Melalui kegiatan ini, mereka bisa lebih sadar bahwa pajak yang dibayar akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik Kurangnya motivasi atau insentif bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Tingkat kesadaran wajib pajak masih kurang dalam berkontribusi pada peningkatan PAD yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik. Rendahnya edukasi dan sosialisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).  C. ISU STRATEGIS Isu Strategis dalam Kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah adalah permasalahan atau tantangan utama yang perlu diperhatikan agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Berikut beberapa isu strategis yang umum muncul dalam pelaksanaan kegiatan ini: Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Minimnya Inovasi dan Digitalisasi Banyak masyarakat belum memahami pentingnya membayar pajak daerah bagi pembangunan dan pelayanan publik. Masih ada anggapan bahwa pajak hanya kewajiban tanpa manfaat langsung. Kegiatan sosialisasi masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan gebyar pajak belum banyak memanfaatkan media digital atau platform online. D. METODE KEBAHARUAN Berikut adalah beberapa metode pembaruan kegiatan "Gebyar Sadar Pajak Daerah" yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah: Digitalisasi Kegiatan Inovasi dalam Pemberian Doorpize Transparansi sosialisasi secara daring melalui Instagram,Facebook, Tik Tok dan melalui Website. Struk pembayaran dapat di input dalam aplikasi berbasis web yang bisa ditukar hadiah atau mengikuti undian elektronik. Transparan dalam pengundian pemenang Gebyar Sadar Pajak Daerah. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Keunggulan kegiatan Gebyar Sadar Pajak Daerah dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa keunggulan utamanya: Meningkatkan Kesadaran Pajak Masyarakat Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah Menumbuhkan Rasa Memiliki dan Partisipasi Inovasi dan Edukasi Berkelanjutan F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi dalam kegiatan gebyar sadar pajak daerah adalah pertama membuat aplikasi pengundian pemenang gebyar sadar pajak. Kedua sosialisasi menggunakan sosial media dan media lokal, yang melibatkan tokoh masyarakat, duta pajak daerah dan influencer. Ketiga setelah masyarakat menginputkan struk belanja di aplikasi gebyar sadar pajak, struk yang sudah terkumpul akan diundi di aplikasi secara otomatis. Keempat Bapenda akan melakukan pengundian secara umum melalui live streaming dan disaksikan langsung secara terbuka dengan menyelenggarakan panggung hiburan agar masyarakat yang dimana nanti pemenang undian gebyar sadar pajak daerah dapat mengambil hadiah.

Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah melalui edukasi, sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemberian reward atau apresiasi kepada wajib pajak yang taat, sehingga dapat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberian reward atau apresiasi kepada wajib pajak yang patuh diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan, membangun budaya sadar pajak, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dampak akhirnya adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Gebyar Pajak menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pemberian reward atau apresiasi, sehingga tercipta budaya sadar pajak, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan optimalnya penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlu adanya kegiatan Bayar Pajak di Mall : Masyarakat menginginkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Akses ke kantor pelayanan pajak terbatas bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada jam kerja. Lokasi kantor pelayanan belum menjangkau seluruh masyarakat secara optimal terlebih bagi masyarakat yang memiliki kesibukan pada jam kerja. Biasa terjadi antrean di kantor pelayanan pada periode jatuh tempo pembayaran. C. ISU STRATEGIS Isu Strategis dalam Kegiatan Bayar Pajak di Mall adalah Belum optimalnya akses layanan pembayaran pajak daerah yang mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat sehingga diperlukan inovasi pelayanan di pusat perbelanjaan (mall) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). D. METODE KEBAHARUAN Berikut adalah beberapa metode kebaharuan kegiatan Bayar Pajak di Mall yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah:  Membuka layanan jemput bola secara berkala pada hari kerja maupun akhir pekan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan menghadirkan petugas Bapenda langsung di lokasi yang ramai dikunjungi Masyarakat seperti pusat perbelanjaan (mall) sehingga masyarakat dapat membayar pajak sambil beraktivitas.  Memanfaatkan sistem pembayaran digital (QRIS, mobile banking, dan kanal pembayaran elektronik) agar proses pembayaran lebih cepat, mudah, dan aman. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Layanan Bayar Pajak di Mall memberikan kemudahan akses, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat pelayanan, dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). F. CARA KERJA INOVASI Bapenda bekerja sama dengan pihak pengelola mall untuk menyediakan lokasi layanan pembayaran pajak pada hari dan jam yang telah ditentukan kemudian Bapenda akan membuka stan sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui stan tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi perpajakan, informasi jenis pajak daerah, pengecekan tunggakan, validasi data objek pajak, penyampaian pengaduan, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Apabila terdapat kewajiban pajak yang harus dipenuhi, petugas akan membantu proses pembayaran melalui kanal yang tersedia, seperti QRIS, mobile banking, atau transfer bank. Setelah pembayaran selesai, data transaksi akan diperbarui secara otomatis dalam sistem dan wajib pajak menerima bukti pembayaran maupun dokumen terkait.

Mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui jemput bola dengan layanan terpadu di pusat perbelanjaan untuk meningkatkan kemudahan akses, kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi PAD.

Memberikan kemudahan seperti konsultasi pajak daerah, layanan administrasi, dan pembayaran pajak daerah dalam satu lokasi yang mudah dijangkau bagi Masyarakat. 

Terwujudnya layanan perpajakan terpadu di mall yang meningkatkan kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak daerah. 

Rancang bangun inovasi disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas proses kerja, serta kepuasan masyarakat melalui penerapan sistem yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan berbasis kebutuhan pengguna layanan. Inovasi ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan, seperti prosedur yang masih panjang, penyampaian informasi yang belum optimal, waktu penyelesaian layanan yang relatif lama, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan.Berdasarkan kondisi tersebut, dirancang sebuah inovasi yang mengintegrasikan penyederhanaan alur kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Tahapan pelaksanaan dimulai dari analisis kebutuhan, penyusunan standar operasional yang lebih efisien, pengembangan media atau aplikasi pendukung, sosialisasi kepada pengguna layanan, pelaksanaan uji coba, hingga evaluasi secara berkala. Seluruh tahapan tersebut melibatkan pemangku kepentingan terkait agar inovasi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun masyarakat sebagai penerima layanan.Pokok perubahan yang dilakukan melalui inovasi ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mengurangi tahapan yang tidak memberikan nilai tambah sehingga proses menjadi lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, digitalisasi proses pelayanan melalui penggunaan aplikasi atau media elektronik yang memungkinkan pengajuan, pemantauan, dan penyampaian informasi dilakukan secara daring sehingga mengurangi ketergantungan pada pelayanan tatap muka. Ketiga, peningkatan transparansi dengan menyediakan informasi mengenai persyaratan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja. Selain itu, inovasi juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan agar seluruh petugas mampu mengoperasikan sistem baru secara optimal. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan indikator yang terukur, seperti waktu penyelesaian layanan, jumlah layanan yang diselesaikan, tingkat kepuasan masyarakat, serta jumlah pengaduan yang diterima. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan sehingga inovasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Melalui penerapan inovasi ini diharapkan tercipta tata kelola pelayanan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Perubahan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan, tetapi juga meningkatkan produktivitas organisasi, memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Jika Anda membutuhkan versi yang disesuaikan dengan instansi tertentu (misalnya puskesmas, sekolah, kecamatan, rumah sakit, atau OPD pemerintah), saya dapat menyesuaikan isi rancang bangun dan pokok perubahannya agar lebih spesifik.

Tujuan Inovasi Daerah adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari inovasi antara lain: Meningkatkan efisiensi – Membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Meningkatkan kualitas – Menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan. Meningkatkan daya saing – Membuat individu atau perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing. Mendorong pertumbuhan ekonomi – Menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Memecahkan masalah – Menawarkan solusi baru terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Meningkatkan kepuasan pelanggan – Memberikan nilai tambah melalui produk atau layanan yang lebih inovatif. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi – Memacu lahirnya penemuan dan kemajuan di berbagai bidang. Secara umum, inovasi memberikan manfaat dengan menciptakan perubahan yang membuat kehidupan, pekerjaan, dan kegiatan usaha menjadi lebih baik dan lebih efektif.  

Hasil dari inovasi SIKEPO (Sistem Informasi Keuangan Partai Politik) antara lain: Mempermudah penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan partai politik. Meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik. Mempercepat proses pelaporan keuangan kepada instansi yang berwenang. Memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan audit laporan keuangan. Menyimpan data keuangan secara lebih rapi, aman, dan mudah diakses saat diperlukan. Secara keseluruhan, hasil inovasi SIKEPO adalah sistem pelaporan keuangan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung tata kelola keuangan partai politik yang lebih baik.  

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang                Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi                secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan                        Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja       Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama 3. ISU STRATEGIS     a) GLOBAL     Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data 2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial 3. Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport. 4. Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.         b). NASIONAL        Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung. 2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time. 3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi. 4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya. 5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.        c). LOKAL        Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN            a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI               Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: 1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi 2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. 3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas,                     luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya 4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar 5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.           b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI             Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN       Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: 1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan               Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan               akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan                         dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan                    ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. 2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.              Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih                  mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang                             merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan. 3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan 4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat               Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-                   menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih                     dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses                                  mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan. 5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan               Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan                     dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga                         mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama                     masyarakat dan pemerintah daerah. 6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah               Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih                         terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan                            ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan. 6. CARA KERJA INOVASI          Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:           a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.           b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive           c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing                                pembudidaya ikan.          d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke                         aplikasi SICANTIK MIMIKA         e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat,                 titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari              pembudidaya ikan.          TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan            MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

 TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan   

MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

. HASIL INOSVASI Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan   

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kelompok Masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Kelompok ini meliputi lansia, penyadang disabilitas, Orang Dengan ganguan Jiwa (ODGJ ), orang sakit menahun, masyarakat miskin, penduduk wilayah terpencil, penghuni panti sosial, korban bencana dan kelompok rentan lainnya yang ditandai dengan: Kesulitan dan keterbatasan  mobilitas penduduk retan Penduduk  rentan  yang  mempunyai  kesulitan  dan  keterbatasan  fisik, kesulitan berkomunikasi, dan keterbatasan mental tidak mampu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el atau pengurusan dokumen. Keterbatasan informasi dan pemahaman Masyarakat Belum optimalnya pendataan penduduk rentan Sebagian  Masyarakat  belum  memahami  prosedur,  syarat  dan  manfaat kepemilikan dokumen kependudukan. Data sasaran layanan jemput bola belum selalu lengkap atau terupdate. 3. ISU STRATEGIS Masih terdapat kelompok rentan di Kabupaten Mimika, seperti lansia, penyandang masyarakat kurang mampu, yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, serta belum optimalnya disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penghuni panti sosial, korban bencana, dan pendataan menyebabkan mereka sulit mengakses layanan administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan. 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi, pelayanan administrasi kependudukan masih bersifat pasif sehingga masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil dengan jangkauan layanan yang terbatas, mengakibatkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil belum terlayani secara optimal serta harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan; namun setelah inovasi diterapkan melalui sistem pelayanan proaktif jemput bola, layanan mampu menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung, menjadikan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain peningkatan jumlah penerima layanan dan dokumen yang diterbitkan, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan. Sebelum inovasi, proses pelayanan membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari, sedangkan setelah inovasi diterapkan waktu penyelesaian dapat dipercepat menjadi 1 hari. serta meningkatkan penerima layanan dokumen administrasi kependudukan dari Tahun 2024 hingga Tahun 2025 berjumlah 138 Jiwa. 5. KEUNGGULAN Pelayanan administrasi kependudukan dari sistem pelayanan pasif menjadi pelayanan produktif melalui mekanisme jemput bola yang sasarannya kelompok rentan administrasi kependudukan 6. CARA KERJA Alur pelayanan inovasi Dukcapil Siaga 1. Masyarakat menghubungi layanan online Dukcapil ( 0811-4980-0998 ) / Si Lincah     (0812-2229-9266 ) 2. Tim merespon panggilan 3. Tim menuju ke Lokasi atau tempat pelayanan 4. Tim memverifikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk 5. Dokumen di cetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat di Lokasi/tempat pelayanan.

Tujuan Inovasi Dukcapil Siaga Adalah untuk : Meningktkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan ganguan jiwa (ODGJ), orang sakit atau pederita sakit menahun. Mempermudah penduduk rentan dalam memperoleh dokumen adminduk melalui pelayanan jempul bola tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan melalui pendataan aktif serta pembaruan data penduduk rentan secara berkelanjutan. Mendukung terpenuhinya hak masyarakat terhadap berbagai layana publik, seperti pelayanan Kesehatan, pendididkan, bantuan sosial,dan pelayanan pemerintah lainnya melalui kepemilikan dokumen adminduk yang lengkap dan sah.  

Manfaat yang di dapat dari penerapan Inovasi Dukcapil Siaga adalah : Mempermudah penduduk rentan memperoleh dokumen adminduk melalui jemput bola yang menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, dan Lokasi bencana.  Mengurangi hambatan pelayanan akibat keterbatasan mobilitas, kondisi Kesehatan, faktor usia, disabilitas sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, dan cepat. Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen kependudukan serta mempercepat pemenuhan hak identitas hukum masyarakat sebagai syarat memperoleh berbagai layana publik. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat karena pelayanan diberikan langsung di lokasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan kualitas pelayanan punlik yang cepat, respondif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.  

Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola telah meningkatkan akses layanan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil. Jika sebelumnya pelayanan bersifat pasif dengan mengharuskan masyarakat datang ke kantor Dukcapil, kini layanan dilakukan secara proaktif dengan mendatangi rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung sehingga lebih mudah diakses serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan masyarakat. Inovasi ini juga meningkatkan efisiensi pelayanan, dengan waktu penyelesaian yang semula 1–3 hari menjadi 1 hari. Selain itu, jumlah penerima layanan dan dokumen administrasi kependudukan meningkat sebanyak 138 jiwa selama periode 2024–2025, menunjukkan bahwa inovasi berhasil memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran beserta ketentuan mengenai implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati (Perbup) Mimika Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. B. PERMASALAHAN Pembayaran pajak masih didominasi secara tunai.  Proses pembayaran dan pelaporan belum optimal.  Rekonsiliasi penerimaan membutuhkan waktu.  Belum tersedia layanan pembayaran digital yang mudah dan cepat.  C. ISU STRATEGIS Transformasi digital menuntut layanan pembayaran pajak yang mudah, cepat, aman, dan transparan. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). D. METODE KEBAHARUAN Pembayaran pajak menggunakan QRIS.  Terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.  Validasi transaksi secara real time.  Bukti pembayaran diterbitkan secara digital.  E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Pembayaran lebih mudah dan cepat.  Transaksi aman dan transparan.  Mengurangi kesalahan administrasi.  Mendukung peningkatan PAD.  F. CARA KERJA INOVASI Wajib pajak melakukan pembayaran dengan memindai kode QRIS melalui aplikasi perbankan atau dompet digital. Setelah transaksi berhasil, sistem secara otomatis memvalidasi pembayaran dan mencatatnya secara real time pada sistem pajak daerah.

Mewujudkan layanan pembayaran pajak daerah yang digital, cepat, aman, dan transparan guna meningkatkan pelayanan serta optimalisasi PAD.

Memudahkan pembayaran pajak kapan saja.  Mempercepat proses pembayaran.  Meningkatkan transparansi penerimaan.  Mendukung pelayanan berbasis digital. 

Digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS mempermudah wajib pajak dalam bertransaksi, mempercepat penerimaan dan pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RANCANG BANGUN I.    DASAR HUKUM  Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang -Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang Kesehatan, :Mengatur tentang hak Kesehatan ibu dan anak, termasuk hak atas gizi yang seimbang dan memadai. Undang -Undang  Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelengaraan pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan, dan masa sudah melahirkan , pelayanan kontrasepsi dan pelayanan Kesehatan seksual. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia. Gerakan Nasional Sadar Gizi (Ger Nas Gizi) Strategi nasional Percepatan Pencegahan Stunting SK Kepala Puskesmas Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kelas Ibu hamil No.444.5/  121  /2023 II.     LATAR BELAKANG                Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi tantangan dalam               pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil secara tatap muka belum mampu menjangkau          seluruh sasaran karena keterbatasan waktu, jarak, kesibukan ibu hamil, serta keterbatasan tenaga          kesehatan.            Inovasi KELABU CINTA Versi 1 memanfaatkan Whats App Business dan Whats App Group             sebagai     media edukasi. Inovasi ini berhasil meningkatkan akses informasi, namun masih         memiliki keterbatasan seperti pencatatan manual, sulit memantau keaktifan peserta, materi tidak         terdokumentasi secara sistematis, dan belum tersedia dashboard monitoring.                Oleh karena itu dikembangkan KELABU CINTA Versi 2, yaitu aplikasi berbasis web yang          terintegrasi dengan Whats App Group sehingga seluruh proses edukasi, pemantauan keaktifan          peserta, evaluasi dapat dilakukan secara digital, dan materi dapat terdokumentasi. II.     PERMASALAHAN        a. Permasalahan Makro  : Permasalahan umum pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di Indonesia dapat                  dikategorikan menjadi beberapa faktor, yaitu : Faktor Sistem, meliputi : Keterbatasan sumber daya, Kurangnya Koordinasi antar sektor, Data    dan informasi belum memadai. Faktor Fasilitas , meliputi : Jarak tempuh yang jauh, Kurangnya sarana dan prasarana. Faktor Masyarakat, meliputi : Kurangnya kesadaran Masyarakat, keterbatasan waktu dan biaya, norma dan budaya.         b. Permasalahan Mikro  :  Permasalahan khusus pelaksanaan KELABU CINTA Versi lama di                    BLUD Puskesmas Wania , yaitu : Edukasi hanya melalui Whatsapp bisnis sehingga materi sulit di telusuri kembali Kehadiran peserta tidak terdar terdokumentasi otomatis Evaluasi pengetahuan dan kepuasan peserta belum terintegrasi Tidak tersedia dashboard monitoring peserta III.      ISU STRATEGIS           a. Global :  Transformasi Digital kesehatan Kualitas layanan Kesehatan ibu hamil yang bervariasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam penurunan AKI dan AKB Pemanfaatan pelayanan Kesehatan berbasis teknologi          b. Nasional : Penguatan layanan Kesehatan primer dalam transformasi terhatap system Kesehatan Indonesia. Digitalisasi pelayanan Kesehatan. Perceepatan penurunan AKI dan AKB Peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak. IV.    METODE PEMBAHARUAN         a. Sebelum Inovasi : Menggunakan WA bisnis group yang kurang efektif saat dalam menyimpan materi yang di sampaikan. Absensi manual Evaluasi menggunakan google form yang di share ke group secara manual. Tidak ada monitoring aktivitas.      b. Sesudah Inovasi :  Menggunakan Website Aplikasi yang terintegrasi ke WA group. Materi pembelajaran digital dan tersimpan dalam website aplikasi. Absensi digital langsung dari aplikasi yang terintegrasi ke google form. Dashboard otomatis dalam monitoring aktivitas. V.    KEUNGGULAN / KEBAHARUAN ?                 Sebelumnya dilakukan melalui Grup Whatsapp Bisnis Dimana dalam WAG tersebut         menampilkan     informasi dan edukasi oleh ibu hamil namun materi tidak dapat tersimpan         sehingga aplikasi KELABU CINTA versi 2 ini memiliki kebaharuan berupa:       a.   Aplikasi berbasis Web yang terintegrasi dengan Whatsapp group.       b.   Terdapat dashboard bidan.       c.   Materi pembelajaran secara digital.       d.   Monitoring kehadiran secara real-time.       e.   Kalender kehamilan untuk menghitung HPL.       f.   Konsultasi secara online.        g.  Pengisian survey kepuasan melalui aplikasi langsung terintegrasi dengan google form.        h.  Daftar hadir otomatis dan statistik kunjungan peserta secara realtime         i.   Penerima Informasi seputar masalah Kesehatan Ibu dan Anak semakin luas, bukan hanya ibu                hamil, tetapi juga pasangan dan keluarga, atau dengan kata lain Kelabu Cinta Versi 2 ini dapat              diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja oleh yang membutuhkan. VI.    CARA KERJA INOVASI Tahap Persiapan  a. Membentuk Tim penanggung jawab/pengelola Akun KELABU CINT Versi 2 b. Memepersiapkan materi pembelajaran terkait Kesehatan Ibu Hamil dan Anak yang akan        dimasukan kedalam website. c. Menyiapkan Wa group untuk singkronasi data Web dengan Whatshap d. Membuat  Barcode dan Website Kelabu Cinta Versi 2. Tahap Pelaksanaan  a. Sosialisasi dan diseminasi Barcode dan Website Kelabu Cinta Versi 2 di setiap Posyandu dan       melalui Media Komunikasi  ( tayangan video promosi melalui televisi ) di ruang tunggu     Puskesmas  (sasaran : ibu hamil , pasangan dan keluarga) b. Ibu Hamil login ke aplikasi c. Mengikuti materi melalui web. d. Mengikuti diskusi di Whatsapp Group. e. Mengisi absensi/daftar hadir digital. e. Konsultasi dengan bidan. f. Mengisi survey kepuasan digital Tahap Monitoring dan Evaluasi a. Jumlah peserta kelas ibu hamil dapat dipantau langsung melalui Dashboard kehadiran yang      terintegrasi langsung melalui google form dan grafik peserta. b. Interaksi Peserta Kelabu Cinta Versi 2 dapat termonitoring langsung melalui statistik      pengunjung aplikasi. c. Efektifitas penggunaan aplikasi Kelabu Cinta Versi 2 ini dapat terekap melalui survey kepuasan     peserta yang langsung terintegrasi ke google form dan grafik.

TUJUAN INOVASI  Meningkatkan minat ibu hamil dalam  mengikuti  kelas ibu hamil (KIH) Meningkatkan Jumlah peserta Kelas Ibu Hamil (KIH) Memudahkan akses bagi ibu hamil dan keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak. Mempercepat monitoring ibu hamil serta mendukung transformasi digital pelaynan Kesehatan.

MANFAAT INOVASI Meningkatnya minat ibu hamil dalam pembelajaran dan menerima materi serta dapat di akses kapan saja dan dimana saja. Meningkatnya cakupan Kelas Ibu Hamil (KIH) Kemudahan akses edukasi dan konsultasi bagi ibu hamil serta keluarga dalam memperoleh informasi yang akurat tentang Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Kemudahan monitoring peserta kelas ibu hamil. 

DAMPAK INOVASI Cakupan pelayanan program KIA Puskesmas meningkat Pengetahuan dan dukungan dari suami / pasangan  dan keluarga terhadap ibu hamil meningkat. Meningkatnya kepatuhan kunjungan ANC  Mendukung percepatan penurunan AKI, AKB dan stunting