Data inovasi Kabupaten Mimika

1.DASAR HUKUM 1. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 3. Keputusan    Menteri    Kesehatan    Republik    Indonesia Nomor       HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan  Kedokteran Tata Laksana Stunting 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun    2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit 2.PERMASALAHAN a. Makro    Kekurangan gizi kronis pada anak-anak yang menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif serta memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup, produktifitas dan pembangunan suatu daerah. b. Mikro   Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita &Rendahnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki 3.ISU STRATEGIS a. Global      Stunting adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Sesuai dengan Tujuan 2.2 SGD's: yaitu “Mengakhiri segala bentuk malnutrisi”, dengan target tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.  Untuk itu penting isu strategis penanganan Stunting pada level global adalah: Menurunkan angka prevalensi stunting Mencegah terjadinya stunting baru pada bayi dan balita dengan intervensi sejak dini. Memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang Memberikan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini agar proses tumbuh kembang tidak terganggu. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat Memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya gizi, kebersihan, dan pola asuh dalam mencegah stunting. Memperbaiki sanitasi dan akses air bersih Karena lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi berulang yang berdampak pada pertumbuhan anak. Mengurangi kejadian penyakit yang menghambat pertumbuhan Seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan, yang bisa mengurangi penyerapan nutrisi. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Melalui pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Menjamin perlindungan sosial dan ekonomi keluarga Dukungan ekonomi seperti bantuan pangan atau program keluarga harapan (PKH) membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar anak. b. Nasional         Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, menjadi masalah yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. Program percepatan pencegahan dan penurunan Stunting harus dipastikan menjadi sebuah gerakan bersama dan aksi nyata seluruh komponen bangsa yang dilandasi semangat gotong royong untuk membebaskan Indonesia dari stunting. Indonesia di masa depan akan dikelola oleh generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan berdaya saing global.         Tantangan dan Pembelajaran Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut: 1.Komitmen politik pimpinan nasional dan daerah 2.Pelibatan Multi Stakeholders 3.Konvergensi/Keterpaduan Program 4.Penajaman dan Perluasan Cakupan Program 5.Penajaman Perencanaan dan Penganggaran 6.Pelibatan Lembaga Non Pemerintah 7.Desentralisasi 8.Perubahan Perilaku 9.Pemantauan dan Evaluasi Terintegrasi c. Lokal       Stunting di Papua Tengah merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Mimika merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang berhasil menurunkan angka stunting di daerah. Pada tahun 2008 angka stunting di Mimika di angka 26,94%, di 2009 turun menjadi 20,27% hingga di 2023 turun ke angka 6,4%.Di tingkat Kabupaten, angka stunting Distrik Kwamki Narama menyumbang 5,17% terhadap angka stunting Kabupaten. Hal ini disebabkan tingginya prevalensi stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wilayah kerja Puskemas Kwamki melayani 100% penduduk OAP dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang masih rendah. Hal ini turut mendukung minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 4. METODE PEMBAHARUAN a.Sebelum adanya Inovasi       Sebelum adanya inovasi GARDU CETING jumlah kasus Stunting di Triwulan I tahun 2024 didapati sebanyak 105 kasus (25,7%). Sebelum adanya inovasi Pemberian Makanan Tambahan hanya dilakukan 1 kali saat Posyandu di Puskemas. Tingkat kehadiran Ibu Hamil dan Balita yang menjadi kelompok sasaran stunting sangat rendah (kalau ada datanya ditambahkan), karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan pentingnya keseimbangan gizi. b.Setelah adanya Inovasi      Dengan adanya inovasi GARDU CETING menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan, & berat badan balita yang mendapatkan dukungan dari program ini. Di akhir TW IV Tahun 2024, terjadi penurunan kasus stunting, sehingga hanya 75 kasus yang ditemukan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya Pemberian Makan Tambahan lokal yang dilakukan setiap hari selama 90 hari dan menu makanannya langsung diantar petugas ke rumah sasaran dalam Kunjungan Rumah sambil melakukan edukasi dan pemeriksaan terhadap kemajuan kondisi sasaran. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN    Keunggulan Program inovasi GARDU CETING yaitu Penanganan Gizi Secara Langsung dan Tepat Sasaran melalui Program PMT menyasar langsung anak balita dengan status gizi kurang / ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), sehingga memberikan intervensi gizi secara langsung & terarah serta mudah diakses oleh masyarakat. 6.CARA KERJA INOVASI 1.Tim PMT menerima pagu PMT lokal 2. Membelanjakan kebutuhan PMT lokal 3. Memasak & menyiapkan menu 4. Mengatur tekstur, jumlah dan jadwal makan sesuai usia peserta yang disasar 5. Mendistribusikan PMT lokal kepada sasaran 6. Mengedukasi sasaran hadir ke Posyandu setiap bulan 7. melakukan kunjungan rumah, melakukan analisa & penanganan serta    memberikan rekomendasi.  

-  Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya    pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita - Memperluas akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan      Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

 - Meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya    pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita -  Meningkatnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan  Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

1.Penurunan kasus stunting    Implementasi GARDU CETING mendorong penurunan angka balita   stunting secara bertahap di wilayah kerja Puskesmas. Hal ini ditunjukkandengan adanya peningkatan lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan dan berat badan balita yang mendapat dukungan program ini. 2.Terbangunnya sinergi lintas sektor     Kegiatan GARDU CETING melibatkan berbagai pihak: Puskesmas,   pemerintah desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat, dan sektor lainnya, sehingga penanganan lebih komprehensif. 3.Peningkatan cakupan layanan gizi dan kesehatan     Pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan edukasi gizi menjadi lebih terstruktur dan rutin. 4.Kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat    Melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah (home visit), kelas ibu, dan kegiatan komunitas, masyarakat menjadi lebih aktif terlibat dalam pencegahan stunting. 5.Pemanfaatan data lebih tepat sasaran    GARDU CETING membantu Puskesmas memetakan wilayah dengan risiko tinggi stunting dan merancang intervensi berbasis data.

RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) Transformasi Sampah Plastik Menjadi Ecobricks Bangku Berbasis Partisipasi Peserta Didik di SD Negeri Inauga Sempan Barat Kabupaten Mimika A. Dasar Hukum Pelaksanaan inovasi SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) dilandasi oleh berbagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pelestarian lingkungan hidup, dan inovasi daerah. Landasan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pembelajaran yang bermakna. Dalam aspek pengelolaan lingkungan, inovasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaurulangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dari sisi pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Selain itu, pelaksanaan inovasi didukung oleh PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mendorong keterlibatan masyarakat dan satuan pendidikan dalam pengurangan timbulan sampah melalui pengelolaan yang berkelanjutan.   B. Permasalahan 1. Permasalahan Makro Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu lingkungan global yang berdampak terhadap pencemaran tanah, air, dan udara. Berdasarkan berbagai kajian, plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat praktik pembakaran terbuka. Di sektor pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang memiliki karakter peduli lingkungan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sampah di lingkungan sekolah masih sering berorientasi pada pembuangan, bukan pemanfaatan kembali. 2. Permasalahan Mikro Sebelum inovasi SA JAGA dilaksanakan, SD Negeri Inauga Sempan Barat menghasilkan sampah plastik setiap hari yang berasal dari botol air mineral, kemasan makanan ringan, dan plastik minuman peserta didik. Seluruh sampah tersebut dikumpulkan dalam satu tempat tanpa proses pemilahan sehingga sebagian besar berakhir dengan cara dibakar. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain meningkatnya pencemaran udara akibat asap pembakaran, rendahnya kesadaran peserta didik dalam memilah sampah, belum adanya budaya daur ulang di lingkungan sekolah, serta belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai media pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memiliki keterbatasan fasilitas bangku pada area taman sekolah dan pojok baca yang menyebabkan peserta didik belum memiliki ruang belajar luar kelas yang nyaman. Permasalahan tersebut mendorong sekolah mencari solusi inovatif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi warga sekolah.   C. Isu Strategis Isu Global Program SA JAGA mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pendidikan karakter, Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) melalui pengelolaan lingkungan sekolah, Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui pemanfaatan kembali sampah plastik, serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan mengurangi praktik pembakaran sampah plastik. Isu Nasional Secara nasional, inovasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan penguatan pendidikan karakter. Program ini juga mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang mendorong satuan pendidikan menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Isu Lokal Pada tingkat lokal, inovasi SA JAGA mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat budaya gotong royong masyarakat Papua melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah sekaligus menciptakan sarana belajar yang bermanfaat dari bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.   D. Metode Pembaharuan Sebelum inovasi diterapkan, pengelolaan sampah di sekolah masih bersifat konvensional, yaitu mengumpulkan seluruh jenis sampah tanpa pemilahan dan memusnahkannya melalui pembakaran. Metode tersebut tidak memberikan nilai tambah baik bagi lingkungan maupun proses pembelajaran peserta didik. Melalui inovasi SA JAGA, sekolah mengubah pola pengelolaan sampah menjadi sistem yang lebih edukatif dan berkelanjutan. Peserta didik dilibatkan secara aktif mulai dari memilah sampah, membersihkan botol plastik, mengeringkan, memadatkan sampah plastik ke dalam botol hingga memenuhi standar kepadatan Ecobrick, kemudian menyusun botol menjadi bangku yang dapat digunakan sebagai fasilitas sekolah. Perubahan mendasar dari inovasi ini bukan hanya terletak pada hasil akhirnya berupa bangku, tetapi pada perubahan perilaku warga sekolah dalam memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna.   E. Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan utama inovasi SA JAGA adalah penerapan model pembelajaran berbasis aksi nyata di mana seluruh proses pengolahan sampah dilakukan oleh peserta didik dengan pendampingan guru. Pendekatan ini mengintegrasikan pendidikan karakter, pelestarian lingkungan, kreativitas, dan pembelajaran kontekstual dalam satu kegiatan yang berkelanjutan. Berbeda dengan program kebersihan sekolah pada umumnya yang hanya berfokus pada kegiatan memungut sampah, SA JAGA mengubah sampah plastik menjadi produk fungsional berupa bangku yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Inovasi ini juga memiliki biaya pelaksanaan yang rendah, menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah, mudah direplikasi oleh sekolah lain, serta mampu memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya pengadaan fasilitas sekolah.   F. Cara Kerja Inovasi Pelaksanaan inovasi SA JAGA dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai pentingnya pemilahan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan botol plastik bekas dan sampah plastik yang berasal dari lingkungan sekolah. Botol kemudian dicuci dan dikeringkan sebelum digunakan sebagai wadah Ecobrick. Sampah plastik yang telah dibersihkan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan tongkat kayu hingga mencapai tingkat kepadatan tertentu agar memiliki kekuatan struktural. Botol-botol yang telah memenuhi standar tersebut disusun dan diikat menggunakan perekat serta rangka sederhana hingga membentuk bangku yang kokoh, aman, dan nyaman digunakan. Bangku yang telah selesai diproduksi ditempatkan di area taman sekolah, pojok baca, dan ruang terbuka sebagai sarana belajar. Seluruh proses dilakukan secara berkelanjutan melalui program SA JAGA sehingga tidak hanya menghasilkan produk fisik berupa bangku, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang peduli lingkungan, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah plastik berbasis partisipasi aktif peserta didik melalui pemanfaatan metode Ecobrick sehingga mampu menghasilkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, edukatif, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sampah, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini melalui pembelajaran yang kontekstual. Secara khusus tujuan inovasi ini adalah: Mengurangi volume sampah plastik yang dihasilkan di lingkungan SD Negeri Inauga Sempan Barat melalui kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) menggunakan metode Ecobrick. Menumbuhkan karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, serta memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bagian dari pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Mengubah paradigma warga sekolah bahwa sampah plastik bukan lagi limbah yang harus dibakar atau dibuang, melainkan sumber daya yang memiliki nilai guna apabila dikelola secara tepat. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam proses pembelajaran melalui praktik langsung sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam pengelolaan sampah. Menghasilkan sarana pembelajaran berupa bangku taman, pojok baca, atau fasilitas sekolah lainnya dari Ecobrick sebagai bentuk pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis dan fungsional. Mengurangi praktik pembakaran sampah plastik di lingkungan sekolah sehingga mampu menekan pencemaran udara dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Mendorong terbentuknya budaya sekolah yang berkelanjutan (green school) melalui keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menjadi model inovasi pengelolaan sampah sederhana, murah, mudah diterapkan, serta dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika maupun daerah lainnya.

  Pelaksanaan Program SA JAGA memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. A. Manfaat bagi Peserta Didik Meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Mengembangkan karakter disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kreativitas, dan kepedulian sosial. Memberikan pengalaman belajar berbasis proyek (Project Based Learning) yang menyenangkan. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang berguna. B. Manfaat bagi Sekolah Mengurangi volume sampah plastik yang sebelumnya dibakar atau dibuang. Menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Menambah fasilitas sekolah berupa bangku Ecobrick untuk taman, pojok baca, dan ruang terbuka tanpa biaya besar. Mengurangi kebutuhan pengadaan sarana melalui pemanfaatan limbah. Mendukung pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) serta sekolah ramah lingkungan. C. Manfaat bagi Lingkungan Mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah plastik. Mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Mendukung penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dari pembakaran sampah. D. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Mendukung program Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan sampah. Menjadi contoh praktik baik (best practice) inovasi daerah berbasis pendidikan. Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan 4, 11, 12, dan 13. Menjadi model pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan. E. Manfaat Sosial Meningkatkan budaya gotong royong di lingkungan sekolah. Mendorong keterlibatan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah karena dibuat bersama. Menjadi media edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Program SA JAGA menghasilkan perubahan yang nyata baik dari aspek lingkungan, pendidikan, sosial, maupun efisiensi penggunaan sumber daya sekolah. A. Hasil Fisik Sampah plastik yang sebelumnya dibakar kini dimanfaatkan sebagai bahan baku Ecobrick. Terbentuk bangku Ecobrick yang digunakan di taman sekolah, pojok baca, dan area belajar luar kelas. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman. Tersedianya fasilitas belajar tambahan hasil karya peserta didik. B. Hasil Perubahan Perilaku Peserta didik mulai terbiasa memilah sampah sesuai jenisnya. Meningkatnya kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berkurangnya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Terbentuk budaya sekolah yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. C. Hasil Pendidikan Peserta didik memperoleh pengalaman belajar melalui praktik langsung. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena dikaitkan dengan permasalahan nyata di lingkungan sekolah. Meningkatnya kemampuan bekerja sama, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong semakin berkembang. D. Hasil Lingkungan Volume sampah plastik yang dibakar mengalami penurunan. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat karena berkurangnya asap pembakaran sampah. Pengelolaan sampah menjadi lebih sistematis melalui proses pemilahan dan pemanfaatan. E. Hasil Ekonomi Sekolah dapat menghemat anggaran pengadaan bangku taman. Pemanfaatan limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Penggunaan bahan bekas mengurangi biaya pembelian material baru. F. Hasil Keberlanjutan Program SA JAGA menjadi kegiatan rutin sekolah. Terbentuk sistem pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Inovasi mudah direplikasi oleh sekolah lain karena menggunakan bahan sederhana, biaya rendah, dan teknologi yang mudah diterapkan.  

DASAR HUKUM Dasar Hukum Tingkat Pusat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2022 tantang Kelolahragaan; Dasar Hukum Tingkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Surat Menyurat; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang standard sarana dan prasarana bangunan gedung dan Olahraga Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik. PERMASALAHAN 1. Informasi dan Sewa Menyewa Venue yang Kurang Maksimal dan Sarana Olahraga Lainnya. 2. Penomoran Surat Menyurat Yang belum efektif. ISU STRATEGIS  Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Pemuda dan Olahraga (SIPPORA) mendukung inovasi dan administrasi publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan surat menyurat, sistem administrasi digital seperti ini juga membantu memastikan kelangsungan pelayanan publik dan memastikan semua pihak terkait mendapatkan informasi yang dibutuhkan tepat waktu. METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum - Informasi Mengenai Sewa Menyewa Venue dan sarana prasarana lainnya yang Belum  diketahui banyak klub dan masyarakat. -  Penomoran Surat Menyurat yang belum efektif. 2. Sesudah  - Masyarakat atau Klub lebih mudah  mendapatkan Informasi Terkait venue dan sarana lainnya - Penomoran Surat Menyurat Menjadi Lebih teratur. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pemberitahuan dan Pemakaian Venue dan sarana lainnya tidak Perlu harus ke Kantor Dispora. Penomoran Teratur CARA KERJA INOVASI

TUJUAN INOVASI: Meningkatkan Pelayanan dinas pemuda dan olahraga dalam era digitalisasi                                             menuju Mimika Smart City.

MANFAAT INOVASI : Menciptakan Solusi dalam mengatasi permasalahahan yang kurang Efektis  

DAMPAK INOVASI : - Informasi tentang Venue mudah di ketahui                                    - Penomoran yang teratur

https://drive.google.com/file/d/17vie AOI Vbr5LBi PCMu EBNNOO Rf Eg4Vca/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1V81_D6lm022Nk OEqz Gw3Cw R4Bv Vp8b Op/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/14RNM7Ypq Ij A6UYb PZWlw HMpx HRQd1p Zg/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Ats5Fu Pq Pyqg QJS6Kb Nxf Ven F0u8jgtp/view?usp=drive_link

Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Data Jenis dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dari Distributor kepada Agen, Pengecer, dan Masyarakat Melalui Layanan Aplikasi Group Whats App di Kabupaten Mimika Rancang bangun ini merupakan desain sistem penyampaian informasi harga, jenis, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara cepat, akurat, dan mudah diakses melalui Group Whats App resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. Sistem dirancang dengan melibatkan distributor sebagai penyedia data utama, agen dan pengecer sebagai penyampai informasi harga di tingkat pasar, serta masyarakat sebagai penerima manfaat informasi. Data yang dikumpulkan diverifikasi oleh petugas Dinas sebelum dipublikasikan ke dalam grup Whats App sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Alur sistem dimulai dari pengumpulan data oleh distributor dan pelaku usaha, dilanjutkan dengan proses validasi oleh admin Dinas, kemudian dipublikasikan kepada seluruh anggota grup secara berkala. Informasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan harga, pengendalian inflasi daerah, pengurangan disparitas harga antarwilayah, serta meningkatkan transparansi distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan memanfaatkan platform Whats App yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, rancang bangun ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, mempercepat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mimika.

Meningkatkan transparansi informasi mengenai jenis, stok, dan harga barang kebutuhan pokok secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.Mempermudah koordinasi dan komunikasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, distributor, agen, pengecer, koperasi, serta masyarakat melalui media digital berbasis Whats App.Mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menyediakan data harga yang terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.Mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah perkotaan, distrik, dan kampung melalui penyebaran informasi harga yang merata. Meningkatkan efisiensi proses pelaporan, verifikasi, dan publikasi data harga barang kebutuhan pokok sehingga informasi dapat disampaikan secara real time.Mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam menciptakan sistem informasi harga yang terbuka, akuntabel, dan terpercaya.Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana, mudah digunakan, dan berbiaya rendah.Menjadi sarana pendukung bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi ini memberikan manfaat berupa meningkatnya transparansi informasi harga, percepatan penyebaran data, kemudahan koordinasi antar pelaku distribusi, efisiensi pelayanan publik, pengendalian inflasi yang lebih efektif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.

hasil inovasi yang dicapai adalah terwujudnya sistem informasi harga barang kebutuhan pokok yang cepat, transparan, akurat, mudah diakses, mendukung pengendalian inflasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Mimika.

RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mimika Inovasi Daerah Tahun 2025 : MIMIKA LAPOR     RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Per Cepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada. Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Sistem Aplikasi Digital Laynanan Terpadu Mimika Center Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 440 Thaun 2025 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kanal Pelaporan Warga Mimika Center PERMASALAHAN  Makro Pelayanan Publik Antar OPD Belum Terintegrasi Setiap OPD masih menjalankan pelayanan dan pengaduan secara terpisah sehingga koordinasi, pertukaran data, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif.  Sistem Pengaduan Masyarakat Masih Manual Pengaduan disampaikan melalui berbagai media yang tidak terpusat sehingga laporan sulit didokumentasikan, dipantau, dan ditindaklanjuti secara cepat.  Transparansi dan Monitoring Pelayanan Masih Rendah Masyarakat belum dapat memantau status dan progres laporan secara jelas, sementara pemerintah daerah juga kesulitan mengawasi kinerja penanganan aduan setiap OPD.  Implementasi SPBE Belum Optimal Digitalisasi layanan pemerintahan masih berjalan parsial, aplikasi antar OPD belum terintegrasi, dan pemanfaatan data serta dashboard monitoring belum maksimal.  Monitoring dan Pengambilan Keputusan Pimpinan Belum Efektif Pimpinan daerah belum memiliki sistem monitoring real-time sehingga respon terhadap permasalahan publik dan evaluasi kinerja OPD masih berjalan lambat.  Tantangan Akses Pelayanan dan Tuntutan Smart Governance Kondisi geografis serta tuntutan reformasi birokrasi mendorong perlunya layanan digital yang cepat, transparan, mudah diakses, dan terintegrasi untuk seluruh masyarakat. Mikro  Belum Ada Kanal Pengaduan Terpusat Pengaduan masyarakat masih diterima melalui berbagai media yang berbeda sehingga laporan tidak terkelola dengan baik dan masyarakat bingung harus melapor ke mana.   Proses Pengelolaan Aduan Masih Manual Pendataan, disposisi, dan arsip pengaduan masih dilakukan secara manual sehingga laporan sering terlambat ditindaklanjuti dan sulit dipantau.   Tidak Tersedianya Sistem Tracking dan Monitoring Pengaduan belum memiliki nomor tiket dan monitoring progres yang jelas sehingga masyarakat maupun pimpinan sulit mengetahui status penanganan laporan.   Kurangnya Integrasi Sistem Antar OPD Sistem layanan yang digunakan masing-masing OPD belum saling terhubung sehingga terjadi duplikasi data dan koordinasi penanganan menjadi kurang efektif.   Minimnya Dashboard dan Analisis Data Belum tersedia dashboard terintegrasi untuk memantau jumlah aduan, tingkat penyelesaian, dan analisis data pengaduan sebagai dasar pengambilan kebijakan.   Pemanfaatan Teknologi dan SDM Digital Belum Optimal Pemanfaatan layanan mobile, dokumentasi digital, serta kesiapan SDM pengelola pengaduan masih terbatas sehingga pelayanan publik belum berjalan maksimal.   ISU STRATEGIS  A. Isu Strategis Global Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan Perkembangan teknologi mendorong pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses melalui sistem digital.  Meningkatnya Ekspektasi Masyarakat terhadap Layanan Digital Masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah yang responsif, dapat diakses secara online, serta memiliki kepastian dan monitoring layanan secara real-time.  Penguatan Smart City dan Smart Governance Pemerintah daerah dituntut memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik digital, integrasi sistem pemerintahan, dan pengelolaan data berbasis teknologi.  Pemanfaatan Data dan Monitoring Real-Time Pemerintahan modern membutuhkan sistem yang mampu menyediakan data dan informasi secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi pelayanan publik.  Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Tuntutan good governance mendorong pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terbuka melalui pelayanan publik berbasis digital.    B. Isu Strategis Nasional Percepatan Transformasi Digital dan Implementasi SPBE Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi layanan pemerintahan dan integrasi sistem elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.  Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Digital Pemerintah pusat menekankan pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan berbasis teknologi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.  Pengembangan Smart City dan Smart Governance Pemerintah daerah didorong membangun layanan publik terintegrasi, command center, dan monitoring pemerintahan berbasis teknologi dan data real-time.  Penguatan Tata Kelola Data Pemerintahan Pemerintah daerah dituntut memiliki sistem yang mampu mengintegrasikan data pelayanan, menyediakan dashboard monitoring, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.  Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik Masyarakat membutuhkan layanan pemerintah yang transparan, interaktif, partisipatif, dan mudah diakses melalui platform digital.    C. Isu Strategis Lokal Pelayanan dan Sistem Antar OPD Belum Terintegrasi Pelayanan dan pengelolaan data antar perangkat daerah masih berjalan terpisah sehingga koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi data belum optimal.  Kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan Digital Semakin Tinggi Masyarakat membutuhkan layanan pemerintah yang cepat, responsif, mudah diakses melalui perangkat mobile, dan memiliki kepastian tindak lanjut.  Tantangan Geografis dan Akses Pelayanan di Kabupaten Mimika Kondisi wilayah yang luas memerlukan layanan digital untuk memperluas jangkauan pelayanan dan mempermudah akses masyarakat.  Kebutuhan Monitoring Pemerintahan Secara Real-Time Pimpinan daerah membutuhkan sistem monitoring terintegrasi untuk memantau pelayanan publik, kondisi lapangan, dan performa perangkat daerah secara cepat dan akurat.  Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika perlu mempercepat implementasi SPBE, smart city, integrasi layanan, dan digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Kebutuhan Integrasi Data dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Pemerintah daerah memerlukan platform terintegrasi yang mampu menyatukan data pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.   METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Sebelum implementasi sistem “Mimika Lapor”, pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi dalam satu platform digital daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan berbagai permasalahan sebagai berikut: 1. Pelayanan dan Pengaduan Masih Manual Sebagian besar pelayanan masyarakat dan penyampaian laporan masih dilakukan melalui: kunjungan langsung ke kantor; surat manual; telepon; pesan Whats App; media sosial; komunikasi informal kepada pegawai pemerintah. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi tidak efisien dan sulit dikontrol secara menyeluruh. 2. Tidak Adanya Sistem Terintegrasi Antar OPD Setiap perangkat daerah menjalankan layanan dan pengelolaan informasi secara masing-masing tanpa integrasi data dan sistem. Akibatnya: koordinasi antar OPD berjalan lambat; pertukaran informasi tidak optimal; data pelayanan tersebar; monitoring pelayanan sulit dilakukan secara terpadu. 3. Sulitnya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pimpinan daerah belum memiliki dashboard monitoring real-time untuk memantau: kondisi pelayanan publik; progres tindak lanjut; performa perangkat daerah; statistik pelayanan masyarakat.   Monitoring masih dilakukan secara manual melalui laporan berjenjang sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu lama. 4. Rendahnya Efisiensi Pelayanan Publik Pelayanan publik masih menghadapi berbagai hambatan seperti:   waktu respon yang lambat; proses birokrasi panjang; pelayanan belum berbasis digital; keterbatasan akses layanan masyarakat.   Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya efektivitas pelayanan pemerintah daerah. 5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi   Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh.   Sebagian layanan: masih berbasis dokumen fisik; belum menggunakan sistem elektronik; belum memiliki basis data terintegrasi; belum mendukung pengelolaan data real-time. 6. Keterbatasan Akses Informasi dan Layanan Masyarakat Masyarakat mengalami keterbatasan dalam memperoleh: akses pelayanan; informasi pemerintah; kepastian proses layanan; komunikasi langsung dengan pemerintah daerah.   Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah Kabupaten Mimika yang luas dan menantang.   B. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Setelah implementasi sistem “Mimika Lapor”, Pemerintah Kabupaten Mimika mulai menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.   Perubahan yang dihasilkan melalui inovasi ini antara lain: 1. Tersedianya Platform Pelayanan Digital Terintegrasi “Mimika Lapor” menjadi platform digital terintegrasi yang menghubungkan layanan dan informasi dari berbagai perangkat daerah dalam satu sistem.   Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara lebih: mudah; cepat; efisien; terpusat; berbasis digital. 2. Peningkatan Efektivitas Koordinasi Antar OPD Melalui sistem terintegrasi: distribusi informasi menjadi lebih cepat; koordinasi pelayanan antar perangkat daerah lebih efektif; data pelayanan dapat diakses secara terintegrasi; proses disposisi layanan menjadi lebih terstruktur. Hal ini meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. 3. Tersedianya Dashboard Monitoring Real-Time Pimpinan daerah dapat memantau kondisi pelayanan dan aktivitas pemerintahan secara real-time melalui dashboard monitoring yang menyediakan: statistik pelayanan; data laporan masyarakat; progres tindak lanjut; performa perangkat daerah; informasi pelayanan daerah.   Dashboard tersebut mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih cepat dan akurat. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik   Implementasi sistem digital membantu meningkatkan kualitas pelayanan melalui: percepatan proses pelayanan; penyederhanaan birokrasi; kemudahan akses layanan; peningkatan transparansi pelayanan; pengurangan proses manual. Masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintah dengan lebih efektif dan efisien. 5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem “Mimika Lapor” mendorong penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan melalui: digitalisasi layanan; integrasi data daerah; pengelolaan informasi elektronik; penyimpanan data terpusat; monitoring berbasis sistem. Hal ini mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah. 6. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Masyarakat   Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara fleksibel melalui perangkat digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.   Inovasi ini membantu: memperluas jangkauan pelayanan; meningkatkan kemudahan akses masyarakat; mempercepat komunikasi pemerintah dengan masyarakat; mendukung pelayanan tanpa batas ruang dan waktu. 7. Mendukung Implementasi SPBE dan Smart Governance Pengembangan “Mimika Lapor” menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendukung: implementasi SPBE; smart city; smart governance; integrasi layanan pemerintahan; tata kelola pemerintahan berbasis teknologi KEUNGGULAN/KEBAHARUAN A. Keunggulan Inovasi Integrasi Layanan dalam Satu Platform “Mimika Lapor” mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pemerintah daerah dalam satu sistem sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.  Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan Sistem ini mendukung digitalisasi pelayanan, integrasi data pemerintahan, dan pengelolaan layanan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.  Pelayanan dan Koordinasi Lebih Cepat Proses pelayanan, penyampaian informasi, dan koordinasi antar OPD menjadi lebih cepat dan praktis melalui sistem digital terintegrasi.  Monitoring dan Dashboard Real-Time Pimpinan daerah dapat memantau pelayanan, statistik, dan performa perangkat daerah secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.  Mendukung Smart Governance dan Integrasi Data Sistem membantu modernisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi layanan, pengelolaan data terpusat, dan peningkatan koordinasi antar OPD.  Mempermudah Akses dan Pengembangan Layanan Masyarakat dapat mengakses layanan secara digital dari mana saja, serta platform dapat dikembangkan untuk mendukung smart city, command center, dan layanan mobile.    B. Keunikan Inovasi Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Kabupaten Mimika “Mimika Lapor” dirancang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pelayanan di Kabupaten Mimika sehingga lebih sesuai dengan kondisi daerah.  Menggabungkan Layanan, Informasi, dan Monitoring Pemerintahan Sistem tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga mendukung monitoring pemerintahan, dashboard pimpinan, dan koordinasi antar perangkat daerah.  Menjadi Fondasi Smart City Kabupaten Mimika Platform ini dirancang sebagai dasar pengembangan smart city, super app layanan daerah, dan command center pemerintah daerah.  Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Data pelayanan dapat digunakan untuk evaluasi layanan, monitoring kondisi daerah, dan perencanaan pembangunan secara lebih terukur.  Mengurangi Proses Manual dalam Pelayanan “Mimika Lapor” membantu pemerintah beralih dari pelayanan manual menuju pelayanan digital dan sistem pemerintahan berbasis teknologi.   CARA KERJA INOVASI 1. Tahap Penerimaan Laporan (Multichannel) Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, kritik, atau saran melalui berbagai saluran resmi yang terintegrasi dalam satu sistem tiket (ticketing system), yaitu: Aplikasi Web & Mobile: Warga membuat laporan dengan melampirkan bukti foto/dokumen dan menerima kode tiket untuk melacak status laporan.   Whats App Business API: Laporan dikirim via WA dan mendapatkan balasan otomatis dari sistem.   Hotline (Call Center): Operator akan menginput laporan yang masuk melalui telepon langsung ke dalam sistem. 2. Tahap Verifikasi dan Klasifikasi (Integrasi AI) Laporan yang masuk akan diproses dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (MENO AI) untuk: Memberikan tanggapan pertama secara otomatis (first response).   Melakukan klasifikasi kategori aduan (seperti Infrastruktur, Kesehatan, atau Pendidikan) secara otomatis.   Menentukan tingkat urgensi laporan (rendah, sedang, tinggi, atau darurat) berdasarkan analisis teks. 3. Tahap Penugasan dan Tindak Lanjut (Eskalasi) Penugasan: Sistem melalui operator akan meneruskan (assignment) laporan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan.   Tindak Lanjut: Petugas penghubung di setiap OPD wajib merespons dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan Batas Waktu Layanan (Service Level Agreement - SLA) yang telah ditetapkan.   Eskalasi: Jika laporan tidak segera ditangani, sistem memiliki alur eskalasi dari operator ke pimpinan OPD atau Pimpinan Daerah. 4. Tahap Pemantauan dan Penyelesaian Monitoring: Pimpinan dapat memantau jumlah aduan yang masuk, sedang diproses, atau sudah selesai melalui dashboard internal secara real-time.   Pelacakan: Warga sebagai pelapor dapat terus memantau perkembangan status laporannya menggunakan kode tiket yang dimiliki.   Penutupan: Setelah aduan selesai ditangani oleh OPD terkait, laporan akan diverifikasi dan dinyatakan ditutup (closing) dalam sistem.

“Inovasi Mimika Lapor” dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung transformasi digital Pemerintah Kabupaten Mimika melalui sistem pelayanan yang terintegrasi. Adapun tujuan inovasi ini yaitu: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.  Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan Mendorong digitalisasi layanan, integrasi sistem pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.  Mengintegrasikan Layanan Antar OPD Memperkuat koordinasi, distribusi informasi, monitoring pelayanan, dan efisiensi birokrasi melalui sistem terintegrasi.  Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Masyarakat Mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah kapan saja dan dari mana saja, termasuk wilayah dengan tantangan geografis.  Mendukung Monitoring dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Menyediakan data pelayanan secara real-time untuk monitoring, evaluasi kinerja, dan pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat.  Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Mendorong pelayanan yang lebih terbuka, terdokumentasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  Mendukung Implementasi SPBE dan Smart Governance Mendukung pengembangan SPBE, smart city, smart governance, dan integrasi layanan pemerintahan daerah.  Membangun Basis Data Pelayanan Daerah Menyediakan data pelayanan terintegrasi untuk mendukung evaluasi pelayanan, analisis kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi “Mimika Lapor” memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dan transformasi digital di Kabupaten Mimika. A. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  Mempermudah Koordinasi Antar OPD Sistem terintegrasi membantu distribusi informasi, monitoring pelayanan, dan pengelolaan data pemerintahan.  Mendukung Monitoring dan Pengambilan Keputusan Dashboard monitoring menyediakan data pelayanan secara real-time untuk evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.  Mendukung SPBE dan Smart Governance Sistem membantu percepatan transformasi digital, implementasi SPBE, smart city, dan integrasi layanan pemerintahan.  Meningkatkan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan Digitalisasi layanan mengurangi proses manual, penggunaan dokumen fisik, keterlambatan informasi, dan duplikasi data.    B. Manfaat Bagi Masyarakat Mempermudah Akses Pelayanan Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel tanpa harus datang langsung ke kantor.  Meningkatkan Kualitas dan Transparansi Pelayanan Pelayanan menjadi lebih responsif, transparan, terstruktur, dan mudah dipantau prosesnya.  Mempercepat Akses Informasi Pemerintah Informasi pemerintah daerah dapat diperoleh lebih cepat melalui platform digital terintegrasi.  Memperluas Jangkauan Pelayanan Layanan digital membantu masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses geografis tetap memperoleh pelayanan pemerintah.    C. Manfaat Strategis Daerah Mendukung Transformasi Digital Daerah “Mimika Lapor” menjadi bagian dari pengembangan pemerintahan digital yang modern dan terintegrasi.  Mendukung Pengembangan Smart City Sistem mendukung layanan digital, integrasi data daerah, dan monitoring pemerintahan berbasis teknologi.  Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Inovasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menghadirkan pemerintahan yang modern, inovatif, dan transparan.

Terwujudnya Platform Pelayanan Digital Terintegrasi “Mimika Lapor” menghadirkan layanan dan informasi pemerintah daerah dalam satu platform yang lebih mudah diakses masyarakat.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif melalui digitalisasi layanan dan pengurangan proses manual.  Meningkatnya Koordinasi Antar OPD Sistem terintegrasi membantu mempercepat distribusi informasi, mempermudah monitoring, dan meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.  Tersedianya Monitoring dan Dashboard Real-Time Pemerintah daerah dapat memantau pelayanan, statistik, dan kinerja perangkat daerah secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.  Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintahan Sistem mendukung digitalisasi pelayanan, integrasi data daerah, dan pengelolaan informasi pemerintahan secara elektronik.  Meningkatnya Aksesibilitas dan Transparansi Pelayanan Masyarakat dapat mengakses layanan secara digital dari mana saja, sementara proses pelayanan menjadi lebih terbuka, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.  Mendukung Implementasi SPBE dan Smart Governance “Mimika Lapor” mendukung pengembangan SPBE, smart city, integrasi layanan pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.  Tersedianya Basis Data Pelayanan Daerah Sistem membantu pemerintah daerah menyediakan data pelayanan yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan berbasis data.

1. DASAR HUKUM Pelaksanaan inovasi TONG PU ROKET dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis nasional, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Publik Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Roadmap Inovasi Nasional 2025-2045 (Kemenristek/BRIN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2023-2028 Peraturan Bupati Mimika tentang Pembentukan dan Tata Kelola BRIDA 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Pada tataran makro, ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan struktural yang signifikan: Fragmentasi Sistem Riset dan Inovasi: Data riset dan inovasi tersebar di berbagai institusi tanpa integrasi. Disjungsi Penelitian-Kebijakan: Hasil riset kurang terlihat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kurangnya Kolaborasi Multi-Sektor: Kolaborasi pentahelix masih terbatas dan tidak terstruktur. Rendahnya Output Riset: Publikasi ilmiah dan HKI masih jauh di bawah potensi daerah. Kesulitan Hilirisasi Inovasi: Inovasi yang dihasilkan sulit diakses dan diimplementasikan. Transformasi Digital Tertinggal: BRIDA dan OPD belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. b. Permasalahan Mikro Pada level operasional, permasalahan yang dihadapi oleh BRIDA Kabupaten Mimika mencakup: Tidak Adanya Portal Riset Terpadu: Peneliti dan OPD harus mengurus berbagai layanan ke tempat yang berbeda. Manajemen Data Manual: Pencatatan hasil penelitian masih manual dan tidak terstruktur. Kapasitas SDM Terbatas: Keterbatasan SDM BRIDA dalam mengelola sistem riset modern. Infrastruktur Teknologi Minimal: BRIDA belum memiliki infrastruktur IT yang memadai. Komunikasi Internal Lemah: Koordinasi antar unit BRIDA kurang efektif. Monitoring dan Evaluasi Lemah: Belum ada mekanisme sistematis untuk monitoring real-time. 3. ISU STRATEGIS a. Isu Global Transformasi Digital Global: Dunia mengalami akselerasi transformasi digital dalam semua sektor. Ekonomi Berbasis Pengetahuan: Pertumbuhan ekonomi semakin bergantung pada kapasitas inovasi. Sustainable Development Goals (SDGs): Agenda pembangunan berkelanjutan mendorong integrasi riset. Open Science & Collaborative Research: Tren mengarah pada kolaborasi penelitian terbuka dan multi-disiplin. b. Isu Nasional Visi Merdeka Belajar dan Riset: Kemenristek/BRIN menempatkan daerah sebagai pusat inovasi lokal. Indeks Inovasi Daerah (IID): Pemerintah menilai kinerja daerah melalui IID. Satu Data Indonesia: Mendorong integrasi data di seluruh lembaga pemerintah. Gerakan BBI (Bangga Buatan Indonesia): Program presidensial mendorong produk unggulan yang inovatif. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik): Transformasi digital pemerintahan menjadi mandatory. c. Isu Lokal Potensi Kekayaan Alam & Sumber Daya Lokal: Kabupaten Mimika dapat menjadi basis riset dan inovasi lokal. Kebutuhan Solusi Lokal: Permasalahan pembangunan memerlukan riset dan inovasi berbasis solusi lokal. Peluang Dana Otonomi Khusus: Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua untuk program inovatif. Urgensi Kemandirian Daerah: Mimika perlu membangun kapasitas riset lokal untuk pembangunan berkelanjutan. 4. METODE PEMBAHARUAN TONG PU ROKET menghadirkan transformasi fundamental dalam tata kelola ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Mimika, melampaui model konvensional.Yang sebelumnya bernama Sirida Kami, namun sekarang mengalami pengembangan. a. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Inovasi SEBELUM: Portal riset terpisah-pisah untuk setiap layanan SESUDAH: Portal riset digital terpadu (one-stop service) SEBELUM: Data riset manual, tidak terstruktur, tersebar di berbagai tempat SESUDAH: Bank data penelitian terpusat, terstruktur, mudah diakses dan dicari SEBELUM: Inovasi OPD tidak terdokumentasi dengan baik SESUDAH: Bank Inovasi Daerah dengan registry lengkap dan TRL assessment SEBELUM: Monitoring riset manual, tidak real-time SESUDAH: Dashboard riset real-time dengan visualisasi comprehensive SEBELUM: HKI diproses secara ad-hoc tanpa sistem terpadu SESUDAH: Dashboard HKI dengan tracking terintegrasi SEBELUM: Kolaborasi pentahelix tidak terstruktur dan sporadis SESUDAH: Platform kolaborasi pentahelix digital yang terfasilitasi sistematis SEBELUM: Pencatatan kemajuan penelitian tidak terjadwal dan tidak akurat SESUDAH: Sistem monitoring penelitian digital dengan early warning system SEBELUM: Hasil riset jarang dikonversi menjadi policy brief SESUDAH: Policy Brief Center untuk produksi rekomendasi kebijakan sistematis SEBELUM: Naskah akademik tidak terstandar SESUDAH: Platform naskah akademik digital dengan template dan guideline standar SEBELUM: Tidak ada peta jalan riset yang terekspos publik SESUDAH: Peta jalan riset daerah terintegrasi dengan SDGs dan program nasional SEBELUM: Pendampingan riset tidak sistematis SESUDAH: Platform pendampingan digital menghubungkan peneliti dengan mentor profesional SEBELUM: KPI BRIDA tidak terintegrasi dalam satu dashboard SESUDAH: Indikator kinerja terintegrasi dengan real-time dashboard dan automated reporting 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN TONG PU ROKET memiliki keunggulan dan aspek kebaharuan yang membedakannya dari sistem manajemen riset konvensional maupun inovasi sejenis di daerah lain: 1. Integrasi 12 Komponen Digital Kohesif: Inovasi pertama yang mengintegrasikan dua belas komponen digital yang saling terhubung dalam satu ekosistem riset dan inovasi yang kohesif. 2. One-Stop Service Digital: Memberikan single point of entry untuk semua layanan riset. 3. Dashboard Real-Time: Visualisasi data riset real-time yang comprehensive. 4. Platform Kolaborasi Pentahelix Digital: Menghubungkan lima pemangku kepentingan. 5. Policy Brief Center: Unit khusus mengkonversi hasil riset menjadi policy brief. 6. Sistem Monitoring Otomatis: Pelacakan real-time dengan early warning system. 7. Bank Data Penelitian Terpusat: Repository metadata penelitian yang terstruktur. 8. Bank Inovasi Daerah: Sistem database mendokumentasikan semua inovasi OPD. 9. Platform Pendampingan Digital: Menghubungkan peneliti dengan mentor profesional. 10. Alignment dengan SDGs: Peta jalan riset tervisualisasi dengan jelas. 11. Filosofi Gotong Royong: Nilai-nilai lokal dalam desain ekosistem digital. 12. Scalability & Interoperability: Arsitektur teknologi yang scalable dan interoperable. 6. CARA KERJA INOVASI TONG PU ROKET beroperasi melalui alur layanan end-to-end yang sistematis, meliputi sepuluh tahapan: TAHAP 1 - Registrasi & Identifikasi Kebutuhan: Peneliti atau OPD melakukan registrasi di portal. Sistem melakukan intake interview. Data diinput otomatis. TAHAP 2 - Penugasan Pendamping & Perencanaan: Sistem otomatis mencocokkan kebutuhan dengan kompetensi pendamping. TAHAP 3 - Konsultasi & Pendampingan: Konsultasi dilakukan secara daring melalui video conference dan chat. TAHAP 4 - Kolaborasi & Networking: Klien mengakses platform kolaborasi pentahelix. TAHAP 5 - Pelaksanaan Penelitian & Monitoring: Progress monitoring dilakukan real-time melalui dashboard. TAHAP 6 - Publikasi Ilmiah: Platform menyediakan template, guideline, dan tool. TAHAP 7 - Perlindungan HKI: Dashboard HKI membantu identifikasi dan tracking. TAHAP 8 - Rekomendasi Kebijakan: Policy Brief Center mengkonversi hasil riset. TAHAP 9 - Hilirisasi & Implementasi Inovasi: Inovasi diintegrasikan ke operasional OPD. TAHAP 10 - Monitoring, Evaluasi & Pembelajaran: Data dianalisis untuk pembelajaran organisasi.

TUJUAN 1: Transformasi Organisasi BRIDA Berbasis Nilai Gotong Royong Mengubah budaya kerja BRIDA menjadi organisasi yang kolaboratif, mendukung inovasi, dan berorientasi pada hasil. TUJUAN 2: Integrasi Semua Data Riset & Inovasi dalam Satu Ekosistem Digital Membangun infrastruktur teknologi informasi yang mengintegrasikan semua data riset dan inovasi dalam satu platform terpusat. TUJUAN 3: Perkuat Budaya Penelitian & Inovasi di Semua Level Organisasi Meningkatkan jumlah ASN, peneliti, dan inovator yang terlibat aktif dalam kegiatan riset dan inovasi. TUJUAN 4: Tingkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Memfasilitasi linkage antara penelitian dan pengambilan kebijakan sehingga kebijakan publik semakin berbasis bukti empiris. TUJUAN 5: Dorong Kolaborasi Pentahelix yang Efektif & Terukur Membangun ekosistem riset dan inovasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama dalam sinergi yang terukur. TUJUAN 6: Tingkatkan HKI, Publikasi Ilmiah & Inovasi Daerah Meningkatkan jumlah dan kualitas output penelitian: publikasi ilmiah, pendaftaran HKI, dan inovasi yang diakui dan diimplementasikan.

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kebijakan publik yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien berbasis bukti empiris Peningkatan Indeks Inovasi Daerah yang menjadi indikator daya saing regional Efisiensi alokasi anggaran riset melalui koordinasi dan eliminasi duplikasi Peningkatan reputasi dan kredibilitas pemerintah daerah 2. Manfaat bagi BRIDA Penguatan fungsi sebagai pusat koordinasi riset dan inovasi daerah yang kredibel Basis data riset dan inovasi yang komprehensif untuk analisis dan perencanaan strategis Peningkatan efektivitas program dan layanan BRIDA melalui monitoring real-time Kapabilitas organisasi yang lebih modern dan profesional 3. Manfaat bagi OPD Akses ke layanan riset dan inovasi profesional yang mudah dan terjangkau Peningkatan kapabilitas dalam penyusunan kajian dan kebijakan berbasis riset Solusi inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan operasional Recognition dan insentif untuk kontribusi inovasi 4. Manfaat bagi Perguruan Tinggi Peluang kolaborasi penelitian dengan pemerintah daerah yang terstruktur Publikasi bersama yang meningkatkan output dan impact penelitian Koneksi dengan sektor swasta untuk hilirisasi penelitian Peluang funding dan grant dari pemerintah daerah 5. Manfaat bagi Industri & Pelaku Usaha Akses ke hasil riset dan teknologi terbaru untuk inovasi produk Kolaborasi dengan peneliti untuk R&D dan problem solving Peluang hilirisasi dan commercialization teknologi Kontribusi pada inovasi daerah yang meningkatkan kompetitivitas 6. Manfaat bagi Masyarakat Akses ke layanan konsultasi dan pendampingan riset Pendampingan pengembangan inovasi dari ide hingga implementasi Perlindungan HKI untuk karya dan inovasi lokal Peningkatan kesejahteraan melalui akses hasil riset dan inovasi

Implementasi TONG PU ROKET diproyeksikan akan menghasilkan: Peningkatan signifikan dalam jumlah dan kualitas penelitian daerah Peningkatan publikasi ilmiah nasional dan internasional Peningkatan perolehan HKI dan perlindungan aset kekayaan intelektual Dokumentasi dan implementasi inovasi OPD yang lebih terukur Peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara signifikan Kebijakan daerah yang semakin berbasis bukti dan evidence Ekosistem riset dan inovasi yang lebih kuat melalui kolaborasi pentahelix

1. Dasar Hukum Rancang bangun Klinik Riset dan Inovasi Kabupaten Mimika berlandaskan pada: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai BRIDA Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang RPJMD Peraturan Bupati Mimika mengenai BRIDA Renstra BRIDA Kabupaten Mimika Roadmap Riset Daerah Kabupaten Mimika 2. Permasalahan a. Permasalahan Makro Budaya riset di daerah masih rendah Hasil penelitian belum dimanfaatkan dalam kebijakan Kolaborasi riset pemerintah–kampus masih terbatas Publikasi ilmiah Papua Tengah masih rendah HKI hasil penelitian masih minim Inovasi daerah belum terdokumentasi secara optimal b. Permasalahan Mikro ASN belum terbiasa menyusun proposal penelitian OPD kesulitan menyusun naskah akademik Mahasiswa kesulitan analisis data Peneliti belum memperoleh pendampingan publikasi Belum ada klinik riset terpadu di Kabupaten Mimika Pendampingan HKI masih terbatas 3. Isu Strategis a. Isu Global Sustainable Development Goals (SDGs) Evidence-Based Policy Open Science Digital Research Artificial Intelligence dalam penelitian b. Isu Nasional Penguatan BRIDA Transformasi Digital Asta Cita Pemerintah Prioritas Nasional IPTEK Hilirisasi Riset c. Isu Lokal Optimalisasi riset potensi Mimika Biodiversitas Pertambangan berkelanjutan Ketahanan pangan Ekonomi masyarakat adat Perubahan iklim Hilirisasi hasil riset daerah 4. Metode Pembaharuan Rancang bangun ini menerapkan model transformasi dari status quo menuju layanan terintegrasi: SEBELUM SESUDAH Konsultasi riset tidak terintegrasi Klinik riset satu pintu Proposal disusun sendiri Pendampingan oleh BRIDA Analisis data terbatas Pendampingan statistik dan kualitatif HKI belum difasilitasi Pendampingan HKI OPD menyusun naskah akademik sendiri Klinik Naskah Akademik Inovasi tidak terdokumentasi Database inovasi daerah 5. Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi Klinik Riset dan Inovasi Kabupaten Mimika menawarkan 10 layanan unggulan terintegrasi: Klinik Riset Terintegrasi – layanan one-stop untuk semua konsultasi riset Klinik Proposal – pendampingan penyusunan proposal penelitian Klinik Statistik – konsultasi analisis data kuantitatif Klinik Artikel Ilmiah – pendampingan penulisan dan publikasi artikel Klinik HKI – perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian Klinik Inovasi OPD – dokumentasi dan pengembangan inovasi di OPD Klinik Kebijakan – konsultasi untuk kebijakan berbasis bukti Klinik Hilirisasi – pendampingan implementasi hasil riset Klinik Kolaborasi Pentahelix – pembangunan ekosistem riset dan inovasi Klinik Digital – konsultasi daring untuk aksesibilitas maksimal 6. Cara Kerja Inovasi Alur Layanan Klinik Riset dan Inovasi: Registrasi → Identifikasi kebutuhan → Penugasan pendamping → Klinik konsultasi → Penyempurnaan dokumen → Review ahli → Finalisasi → Monitoring → Evaluasi → Publikasi/HKI

Klinik Riset dan Inovasi Kabupaten Mimika memiliki tujuan strategis sebagai berikut: Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian di tingkat daerah Meningkatkan inovasi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat Mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) Meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Memperkuat kolaborasi riset antara pemerintah, kampus, industri, dan masyarakat Mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal Meningkatkan daya saing dan competitiveness Kabupaten Mimika

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kebijakan publik menjadi lebih berkualitas dan berbasis data Efisiensi penggunaan anggaran riset dan inovasi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah di tingkat nasional 2. Manfaat bagi BRIDA Penguatan fungsi koordinasi riset dan inovasi di daerah Pembangunan basis data riset dan inovasi daerah yang komprehensif Pengembangan jejaring kolaborasi riset pentahelix 3. Manfaat bagi OPD Pendampingan profesional dalam penyusunan kajian dan penelitian Fasilitasi penyusunan naskah akademik yang berkualitas Penyelesaian masalah strategis berbasis riset dan bukti 4. Manfaat bagi Perguruan Tinggi Peluang kolaborasi penelitian dengan pemerintah daerah Publikasi bersama hasil penelitian Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Manfaat bagi Masyarakat Akses konsultasi dan pendampingan riset Pendampingan pengembangan inovasi di tingkat komunitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari karya masyarakat Hilirisasi dan implementasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat 6. Manfaat Jangka Panjang Terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang kuat di Kabupaten Mimika Peningkatan signifikan Indeks Inovasi Daerah Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi 1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kebijakan publik menjadi lebih berkualitas dan berbasis data Efisiensi penggunaan anggaran riset dan inovasi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah di tingkat nasional 2. Manfaat bagi BRIDA Penguatan fungsi koordinasi riset dan inovasi di daerah Pembangunan basis data riset dan inovasi daerah yang komprehensif Pengembangan jejaring kolaborasi riset pentahelix 3. Manfaat bagi OPD Pendampingan profesional dalam penyusunan kajian dan penelitian Fasilitasi penyusunan naskah akademik yang berkualitas Penyelesaian masalah strategis berbasis riset dan bukti 4. Manfaat bagi Perguruan Tinggi Peluang kolaborasi penelitian dengan pemerintah daerah Publikasi bersama hasil penelitian Pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 5. Manfaat bagi Masyarakat Akses konsultasi dan pendampingan riset Pendampingan pengembangan inovasi di tingkat komunitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari karya masyarakat Hilirisasi dan implementasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat 6. Manfaat Jangka Panjang Terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang kuat di Kabupaten Mimika Peningkatan signifikan Indeks Inovasi Daerah Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi

Target pencapaian Klinik Riset dan Inovasi diukur melalui indikator kinerja berikut: Jumlah proposal penelitian yang didampingi Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan Jumlah HKI yang didaftarkan Jumlah inovasi OPD yang terdokumentasi Jumlah naskah akademik yang dihasilkan Jumlah policy brief yang disusun Jumlah kerja sama penelitian antar institusi Tingkat kepuasan pengguna layanan klinik

1. DASAR HUKUM Pelaksanaan inovasi SMART BRIDA dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis nasional, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2023-2028 Peraturan Bupati Mimika tentang Pembentukan dan Tata Kelola BRIDA Peraturan Bupati Mimika tentang Sistem Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (SPP-TP) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Pada tataran makro, layanan BRIDA di Kabupaten Mimika menghadapi tantangan dalam aksesibilitas dan efisiensi layanan publik: Fragmentasi Layanan Publik: Masyarakat harus mengakses berbagai layanan pemerintah di tempat yang berbeda, mengurangi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Keterbatasan Akses Informasi: Peneliti, OPD, dan masyarakat kesulitan mengakses informasi lengkap tentang layanan BRIDA yang tersedia. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat umum masih kurang menyadari pentingnya riset dan inovasi dalam memecahkan masalah lokal. Inefisiensi Waktu Layanan: Proses layanan riset dan inovasi masih memerlukan waktu yang lama karena belum terintegrasi dalam sistem fast-track. Tarif Layanan Tidak Transparan: Belum adanya tarif layanan yang jelas dan transparan untuk setiap jenis layanan BRIDA. b. Permasalahan Mikro Pada level operasional, BRIDA menghadapi kendala dalam memberikan layanan melalui sistem loket MPP: Tidak Ada Integrasi Sistem: BRIDA belum terintegrasi dalam sistem informasi MPP/loket pelayanan terpadu yang sudah ada. Petugas Loket Tidak Terlatih: Petugas loket MPP belum dilatih untuk menangani layanan BRIDA secara komprehensif. Dokumentasi Layanan Tidak Standar: Belum ada SOP yang jelas untuk layanan BRIDA di loket MPP. Kurangnya Konten Promosi: Materi promosi dan edukasi tentang layanan BRIDA belum tersedia di loket MPP. Feedback Mechanism Lemah: Belum ada sistem yang jelas untuk menampung feedback dan keluhan pengguna layanan BRIDA di loket. 3. ISU STRATEGIS a. Isu Global Government 4.0 & Digital Service Delivery: Dunia mengalami transformasi dalam cara pemerintah memberikan layanan publik melalui sistem terintegrasi dan digital. One-Stop Service Model: Model loket terpadu menjadi standar global untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Citizen-Centric Government: Pemerintah modern berfokus pada kemudahan akses bagi warga dan transparansi layanan publik. b. Isu Nasional Reforma Birokrasi: Pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu: Pemerintah mengintegrasikan layanan publik di berbagai tingkatan melalui sistem loket terpadu. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): IKM menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik. Transformasi Digital Pelayanan Publik: E-government dan digitalisasi layanan publik menjadi prioritas nasional. c. Isu Lokal Komitmen Kabupaten Mimika: Kabupaten Mimika berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan integrasi sistem. Peningkatan Transparansi: Masyarakat Mimika menuntut transparansi dan kemudahan akses dalam pelayanan publik pemerintah daerah. Pemberdayaan Masyarakat dalam Riset dan Inovasi: Perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi lokal. 4. METODE PEMBAHARUAN SMART BRIDA menghadirkan transformasi fundamental dalam cara pemerintah memberikan layanan riset dan inovasi kepada masyarakat dengan menerapkan standar SMART (Service Excellence, Modern, Accessible, Responsive, Transparent). a. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Inovasi SMART BRIDA SEBELUM: Layanan tersebar di berbagai lokasi dengan akses yang sulit SESUDAH: SMART BRIDA mengintegrasikan layanan dalam loket MPP yang terpusat dan mudah diakses SEBELUM: Informasi layanan tersebar dan tidak lengkap SESUDAH: Informasi komprehensif tersedia di satu tempat dengan materi promosi yang menarik SEBELUM: Proses manual dan waktu layanan tidak terstandar SESUDAH: Proses digital dan otomatis dengan SLA (Service Level Agreement) yang jelas SEBELUM: Tarif tidak jelas dan tidak transparan SESUDAH: Tarif terstandar, transparan, dan dipublikasikan dengan jelas SEBELUM: Petugas tidak memahami layanan BRIDA SESUDAH: Petugas profesional terlatih dan tersertifikasi dalam memberikan layanan BRIDA SEBELUM: Kesadaran masyarakat tentang layanan BRIDA rendah SESUDAH: Program promosi dan edukasi berkelanjutan meningkatkan kesadaran masyarakat SEBELUM: Tidak ada data terstruktur tentang pengguna layanan SESUDAH: Data terintegrasi dalam sistem untuk analisis, monitoring, dan perencanaan yang lebih baik 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN SMART BRIDA memiliki keunggulan dan aspek kebaharuan yang membedakannya dari model layanan konvensional: 1. Aksesibilitas Terpadu Penuh: Semua layanan BRIDA dapat diakses dalam satu lokasi MPP tanpa perlu mengunjungi berbagai tempat. 2. Platform Digital Terintegrasi: Sistem informasi SMART BRIDA yang terintegrasi dengan loket MPP memudahkan pengelolaan data dan komunikasi. 3. Transparansi Penuh (Full Transparency): Tarif, waktu proses, dan syarat-syarat layanan dijelaskan dengan transparan dan dipublikasikan di loket. 4. Petugas Profesional Terlatih: Petugas loket MPP menerima pelatihan intensif tentang layanan BRIDA dan kompeten memberikan konsultasi awal. 5. Standar Layanan Terukur (SLA): Waktu respons dan penyelesaian layanan distandarkan dan dipublikasikan untuk menjamin kualitas. 6. Program Edukasi dan Promosi: Program sosialisasi dan edukasi tentang riset dan inovasi dilakukan secara rutin dan terencana. 7. Sistem Feedback dan Improvement Terstruktur: Mekanisme pengumpulan feedback dan penanganan keluhan terintegrasi dalam sistem. 8. Dashboard Monitoring Real-Time: Kepala BRIDA dapat memonitor kinerja layanan secara real-time melalui dashboard sistem. 9. Dokumentasi dan Pelaporan Lengkap: Semua transaksi tercatat untuk keperluan evaluasi, pelaporan, dan akuntabilitas publik. 10. Inovasi Pertama di Papua Tengah: SMART BRIDA adalah inovasi pertama mengintegrasikan layanan BRIDA dalam sistem loket pelayanan publik terpadu di wilayah Papua Tengah. 6. CARA KERJA INOVASI SMART BRIDA SMART BRIDA beroperasi melalui alur layanan terintegrasi yang sistematis dan terstandar, meliputi sepuluh tahapan berikut: TAHAP 1 - Smart Reception (Penerimaan Cerdas): Pengunjung tiba di loket MPP dan disambut oleh petugas profesional yang memberikan informasi lengkap tentang layanan SMART BRIDA. TAHAP 2 - Smart Registration (Registrasi Cerdas): Petugas loket menerima permohonan dan mengisinya dalam formulir digital standar dengan bantuan sistem otomatis. TAHAP 3 - Smart Verification (Verifikasi Cerdas): Sistem otomatis memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan informasi instant kepada pengguna tentang status kelengkapan. TAHAP 4 - Smart Recording (Pencatatan Cerdas): Data permohonan dicatat dalam sistem SMART BRIDA dengan nomor registrasi unik dan waktu jatuh tempo layanan otomatis terhitung. TAHAP 5 - Smart Routing (Pengarahan Cerdas): Sistem otomatis mengarahkan berkas ke divisi BRIDA yang bersangkutan berdasarkan jenis layanan yang diminta. TAHAP 6 - Smart Processing (Pemrosesan Cerdas): Tim BRIDA memproses permohonan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dalam sistem. TAHAP 7 - Smart Update (Pembaruan Cerdas): Status permohonan diupdate secara otomatis dalam sistem dan dapat diakses pengguna melalui portal atau SMS notifikasi. TAHAP 8 - Smart Delivery (Pengiriman Cerdas): Hasil layanan siap untuk diambil atau dikirim dengan notifikasi otomatis dikirim kepada pengguna. TAHAP 9 - Smart Feedback (Umpan Balik Cerdas): Pengguna diminta memberikan rating dan feedback tentang kualitas layanan melalui sistem digital yang mudah. TAHAP 10 - Smart Analytics (Analitik Cerdas): Data layanan dianalisis secara berkala menggunakan dashboard analytics untuk continuous improvement dan perencanaan strategis.

TUJUAN 1: Service Excellence – Memberikan Pelayanan Prima Riset dan Inovasi Meningkatkan standar kualitas layanan BRIDA melalui petugas profesional, proses terstandar, dan kepuasan pelanggan yang terukur secara berkelanjutan. TUJUAN 2: Modern & Digital – Transformasi Digital Pelayanan BRIDA Menerapkan teknologi digital terkini dalam setiap aspek layanan BRIDA, dari registrasi hingga pelaporan, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif. TUJUAN 3: Accessible – Meningkatkan Aksesibilitas Layanan BRIDA untuk Semua Membuat layanan BRIDA mudah diakses oleh peneliti, OPD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat umum melalui satu pintu loket MPP yang terpusat. TUJUAN 4: Responsive – Memberikan Respons Cepat dan Tanggap Terhadap Kebutuhan Menetapkan dan memenuhi standar waktu layanan yang terukur, merespons feedback dengan cepat, dan terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan pengguna. TUJUAN 5: Transparent – Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Penuh Memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang tarif, proses, dan hasil layanan, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik melalui laporan berkala.

1. Manfaat bagi Masyarakat Umum dan Komunitas Inovasi Kemudahan akses layanan BRIDA dalam satu lokasi tanpa perlu mengunjungi berbagai tempat Informasi layanan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami tersedia 24/7 Waktu tunggu dan proses layanan yang terstandar dan dapat diprediksi Program edukasi berkelanjutan tentang pentingnya riset dan inovasi dalam pemecahan masalah lokal 2. Manfaat bagi Peneliti dan Akademisi Akses mudah ke konsultasi riset dan pendampingan akademik profesional Informasi komprehensif tentang peluang riset, sumber daya, dan pendanaan yang tersedia Proses layanan yang efisien dan transparan dengan waktu respons yang terukur 3. Manfaat bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Akses mudah ke layanan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti Koordinasi yang lebih baik dengan BRIDA dalam mengidentifikasi solusi inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional Kemudahan dalam mengakses data dan analisis penelitian untuk pengambilan keputusan 4. Manfaat bagi Dunia Usaha dan Industri Akses ke hasil riset dan teknologi terbaru untuk inovasi produk dan layanan bisnis Peluang kolaborasi dengan peneliti dan akademisi untuk R&D dan pengembangan produk Informasi tentang peluang hilirisasi dan commercialization teknologi dari hasil penelitian 5. Manfaat bagi BRIDA dan Pemerintah Daerah Peningkatan visibilitas dan brand awareness layanan BRIDA di kalangan luas Peningkatan jumlah pengguna layanan BRIDA dengan jangkauan yang lebih luas dan efektif Efisiensi operasional BRIDA melalui otomasi proses dan integrasi sistem dalam loket MPP Data terstruktur dan feedback lengkap untuk continuous improvement dan perencanaan strategis Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui layanan publik yang terintegrasi dan berkualitas Pencapaian target reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah daerah

1. Integrasi Penuh Layanan BRIDA dalam Ekosistem Loket MPP Semua layanan BRIDA terintegrasi dalam sistem informasi loket MPP dengan database terpusat dan real-time synchronization Portal SMART BRIDA dapat diakses 24/7 dengan uptime 99.9% untuk informasi layanan dan status permohonan Petugas loket MPP dapat mengakses dan mengelola semua layanan BRIDA melalui interface yang user-friendly 2. Peningkatan Signifikan Aksesibilitas dan Kenyamanan Layanan Minimal 80% pengguna layanan BRIDA melaporkan peningkatan kemudahan mengakses layanan melalui SMART BRIDA Waktu tunggu informasi layanan berkurang dari rata-rata 30 menit menjadi

1. DASAR HUKUM Pelaksanaan inovasi SIRIDA KAMI#Reborn dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 mengatur tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2025  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah Peraturan Bupati Mimika Nomor 93 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Permasalahan makro merupakan persoalan strategis yang memengaruhi tata kelola riset dan inovasi daerah secara menyeluruh. Tata kelola riset dan inovasi daerah belum terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang berkelanjutan, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan inovasi masih berjalan secara parsial.  Belum optimalnya budaya inovasi pada perangkat daerah, distrik, BLUD, sekolah, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang berdampak pada rendahnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah.  Perpindahan kewenangan pengelolaan urusan riset dan inovasi dari Bappeda kepada BRIDA memerlukan transformasi tata kelola, reposisi kelembagaan, serta penguatan sistem informasi agar pelayanan inovasi tetap berjalan secara efektif.  Belum tersedianya data riset dan inovasi daerah yang akurat, terintegrasi, dan real-time sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).  Pengukuran, pembinaan, dan pelaporan inovasi daerah menuju Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Award (IGA) masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi data, dokumentasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah. BSKDN juga menekankan bahwa inovasi harus lahir dari permasalahan nyata daerah, memiliki dampak, serta memperkuat tata kelola inovasi secara berkelanjutan.   b. Permasalahan Mikro Permasalahan mikro merupakan persoalan operasional yang secara langsung melatarbelakangi pengembangan SIRIDA KAMI#Reborn. Pergantian pengelola SIRIDA KAMI dari BAPPEDA ke BRIDA memerluka pembaruan sistem, tata Kelola dan fitur layanan sesuai tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan Belum optimalnya pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI yang telah dibangun sebelumnya karena masih terbatas pada fungsi tertentu dan belum menjadi pusat layanan inovasi daerah.  Belum tersedia dashboard monitoring yang mampu menampilkan perkembangan inovasi setiap Perangkah Daerah secara real-time sebagai bahan evaluasi pimpinan daerah sekaligus mendukung proses pembinaan inovasi secara cepat, transparan, dan terdokumentasi. Belum optimalnya pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI sebagai bank data untuk Data inovasi, penelitian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kerja sama riset, dan hasil kajian masih tersebar pada berbagai media penyimpanan sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data dan kehilangan informasi.  Belum tersedianya fitur yang mengintegrasikan layanan Klinik Inovasi Daerah, konsultasi proposal, pendampingan inovator, serta pemantauan tindak lanjut inovasi dalam satu platform digital. 3. ISU STRATEGIS isu global, yaitu tuntutan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data;  isu nasional, yaitu penguatan BRIDA, reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan Indeks Inovasi Daerah; serta  isu lokal, yaitu kebutuhan Kabupaten Mimika akan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan riset dan inovasi dalam satu platform yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Menu Riset belum dikembangkan sehingga hasil-hasil kajian/penelitian dari Perangkat Daerah tersebar dan tidak terintegrasi dalam satu platform. Selain itu hasil penelitian ini hanya dikonsumsi kalangan terbatas dan tidak terpublikasikan secara luas Menu Inovasi yang sudah ada terbatas fiturnya pada pelaporan inovasi dari perangkat daerah, komunikasi hanya satu arah dan tidak tersedia dashboard monitoring dan perhitungan nilai indeks inovasi Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi kinerja. b. Setelah Penerapan Inovasi Menu Riset menghimpun dan mengintegrasikan hasil kajian beserta produk kebijakannya yang dapat diakses oleh publik Menu Inovasi menyediakan layanan pelaporan inovasi perangkat daerah, komunikasi dua arah melalui chat bot, pengukuran nilai indeks inovasi Perangkat Daerah dan dashboard pemantauan progress dan monitoring pelaporan inovasi daerah. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN SIRIDA KAMI#Reborn memiliki keunggulan dan aspek kebaharuan yang membedakannya dari sistem manajemen riset konvensional maupun inovasi sejenis di daerah lain: digitalisasi layanan inovasi secara end-to-end;  integrasi data penelitian, inovasi, HKI, dan kolaborasi;  penyediaan dashboard monitoring dan evaluasi; tersedianya perhitungan nilai Indeks Inovasi Perangkat Daerah; penguatan pembinaan inovasi melalui Klinik Inovasi digital. 6. CARA KERJA INOVASI Login pada akun SIRIDA KAMI admin OPD Pada Menu IGA: Klik Tambah Inovasi Isi Rancang Bangun sesuai format tersedia Lengkapi bukti dukung melalui 20 indikator yang ditentukan Kirim laporan inovasi untuk divalidasi Sekretariat Inovasi

Melakukan pembaruan sistem, tata Kelola dan fitur layanan sesuai tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan Mengoptimalkan pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI yang telah dibangun agar menjadi pusat layanan riset dan inovasi daerah.  Menyediakan dashboard monitoring yang mampu menampilkan perkembangan inovasi setiap Perangkah Daerah secara real-time sebagai bahan evaluasi pimpinan daerah sekaligus mendukung proses pembinaan inovasi secara cepat, transparan, dan terdokumentasi. Mengoptimalkan pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI sebagai bank data untuk Data inovasi, penelitian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kerja sama riset, dan hasil kajian.  Menyediakan fitur yang mengintegrasikan layanan Klinik Inovasi Daerah, konsultasi proposal, pendampingan inovator, serta pemantauan tindak lanjut inovasi dalam satu platform digital. 

Tersedianya platform baru yang memuat sistem, tata Kelola dan fitur layanan sesuai tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan Optimalnya pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI yang telah dibangun sehingga menjadi platform digital end-to-end layanan riset dan inovasi daerah Tersedianya dashboard monitoring yang mampu menampilkan perkembangan inovasi setiap Perangkah Daerah secara real-time sebagai bahan evaluasi pimpinan daerah sekaligus mendukung proses pembinaan inovasi secara cepat, transparan, dan terdokumentasi, sehingga mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika Optimalnya pemanfaatan Platform SIRIDA KAMI sebagai bank data untuk Data inovasi, penelitian, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kerja sama riset, dan hasil kajian sehingga menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan.  Tersedianya fitur yang mengintegrasikan layanan Klinik Inovasi Daerah, konsultasi proposal, pendampingan inovator, serta pemantauan tindak lanjut inovasi dalam satu platform digital. 

Terwujudnya tata kelola riset dan inovasi daerah Kabupaten Mimika yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.