Data inovasi Kabupaten Mimika

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggunalangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Mo U Kerja Sama Pelayanan Psikiatri antara Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan Dokter Spesialis Jiwa RS Khusus Jiwa Abepura      PERMASALAHAN  Makro Tingginya angka ODGJ yang tidak tertangani: Lebih dari 75% kasus gangguan jiwa di negara berkembang tidak mendapat penanganan memadai (WHO, 2020). Distribusi dokter spesialis jiwa sangat tidak merata; mayoritas terkonsentrasi di kota besar dan Pulau Jawa; Kesenjangan akses layanan jiwa di Indonesia Timur: wilayah Papua termasuk wilayah dengan akses layanan kesehatan jiwa terendah di seluruh Indonesia Masih ada kasus pemasungan: Kabupaten-kabupaten terpencil tanpa fasilitas jiwa masih mencatat kasus pemasungan. Mayoritas  kabupaten baru di wilayah Papua belum memiliki dokter spesialis jiwa maupun fasilitas rawat inap jiwa. Mikro Sebuah keluarga di Timika pernah terpaksa mengurung salah satu anggota keluarganya dalam teralis besi yang ditempatkan di bekas kandang ayam selama bertahun-tahun, bukan karena kejam, tetapi karena tidak tersedianya akses layanan kesehatan jiwa, minimnya pendampingan, serta ketidaktahuan keluarga mengenai tempat memperoleh pertolongan yang tepat; Penanganan ODGJ yang dilaporkan oleh masyarakat umumnya hanya direspon melalui kunjungan ke lokasi dan pengamanan pasien, namun belum diikuti dengan asesmen, pengobatan, pemantauan, maupun rehabilitasi yang berkelanjutan; Kabup Aten Mimika sebagai lokasi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia (Grasberg-PT Freeport Indonesia) membawa kompleksitas sosial (urbanisasi cepat, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan risiko gelombang phk) yang justru meningkatkan risiko gangguan jiwa di masyarakat; Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan; Mayarakat yang membutuhkan layanan jiwa harus pergi secara mandiri ke RSJ Abepura di Jayapura atau ke kota lainnya, dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal (estimasi 5-10 juta per kunjungan), sehingga sebagian besar keluarga tidak mampu mengakses layanan tersebut; Belum ada mekanisme koordinasi lintas OPD dalam penanganan ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis; Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi dan dukungan, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan, bahkan dipasung; ISU STRATEGIS Isu Global : WHO menetapkan kesehatan jiwa sebagai prioritas dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 3 yang menargetkan pengurangan angka kematian akibat penyakit tidak menular serta peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat; Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan kesehatan jiwa,  artinya terdapat 1 dari 8 orang (atau sekitar 970 juta orang) hidup dengan gangguan jiwa, sementara kecemasan (anxiety), depresi serta gangguan penyalahgunaan zat menjadi gangguan paling umum dialami masyarakat (WHO, 2022); Depresi dan kecemasan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar USD 1 triliun setiap tahunnya akibat penurunan kinerja dan absennya pekerja dari kantor (WHO & ILO, 2022). Berdasarkan laporan berkala WHO, satu orang meninggal akibat bunuh diri setiap 43 detik di seluruh dunia. Secara global, rata-rata pemerintah di suatu negara hanya mengalokasikan dana sebanyak 2% dari total anggaran kesehatan mereka untuk kesehatan jiwa. Kelangkaan psikiatri, Menurut laporan WHO menunjukkan bahwa hampir setengah populasi dunia tinggal di negara dengan rasio kurang dari 1 psikiater per 100.000 penduduk, menyebabkan antrean panjang dan deteksi dini yang sangat minim. Di negara-negara berpenghasilan rendah, kurang dari 10% penderita gangguan jiwa mendapatkan akses perawatan yang layak. Isu Nasional :  Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat pengidap gangguan jiwa berat di Indonesia diperkirakan mencapai 2,6 juta orang. Rasionya setara dengan 3 hingga 4 dari setiap 1.000 rumah tangga memiliki anggota keluarga dengan diagnosis psikosis/skizofrenia; Riset National Adolecent Mental Health Survei (I-NAMHS) 2022 menyatakan bahwa 2,45 juta remaja usia 10-17 tahun di Indonesia terdiagnosis sebagai ODGJ; Temuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025 bahwa data dari skrining kesehatan jiwa menemukan indikasi gejala kecemasan pada 4,4% pelajar (sekitar 338.000 anak) dan gejala depresi klinis pada 4,8 % pelajar (sekitar 363.000 anak) akibat tekanan akademik, masalah keluarga, hingga kasus perundungan (bullying); Gangguan jiwa menjadi penyebab ke-2 Years Lived with Disability (YLDs) di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan jiwa memberikan dampak disabilitas yang sangat besar terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia dan memerlukan penguatan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses hingga ke daerah terpencil Global Burden of Disease, IHME 2021); Indonesia menghadapi defisit dan distribusi psikiater yang tidak merata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, rasio psikiater terhadap penduduk Indonesia hanya 1 berbanding 200.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO sebesar 1 berbanding 30.000 penduduk. Distribusinya pun sangat tidak merata, menumpuk di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung; Sebanyak 10.250 puskesmas (98,4%) di Indonesia belum memiliki psikolog klinis dan hanya 21 dari 38 provinsi memiliki psikolog klinis di puskesmas (Kemenkes R!, 2025); Pada tingkat primer, hanya sekitar 50% dari total puskesmas di Indonesia yang dinilai mampu melakukan skrining kesehatan mental dasar akibat kurangnya pelatihan klinis kejiwaan bagi dokter umum dan perawat; Proporsi orang dengan gangguan jiwa yang mencari pengobatan masih kecil, yakni 1,9/1000 penduduk (Data sampel BPJS 2015-2022); Kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 90%, artinya kurang dari 10% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan terapi oleh petugas kesehatan. Banyak diantaranya mencari pengobatan alternatif atau ke tenaga non-medis seperti dukun; Masih terdapat praktik pemasungan ODGJ di Indonesia, terutama di daerah yang jauh dari fasilitas layanan jiwa; Isu Lokal :  Banyak pasien lama mengalami gejala yang memburuk akibat kurangnya dukungan keluarga yang memicu fenomena putus obat; Berdasarkan pendataan aktif bagian P2 PTM, jumlah ODGJ yang terdata meningkat dari 157 kasus (2024) menjadi 210 kasus (2025); Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan Belum ada koordinasi lintas sektor untuk penanganan ODGJ terlantar maupun dalam kondisi krisis di Kabupaten Mimika; Tantangan geografis dan demografis sebagai tantangan dalam pelayanan kesehatan jiwa METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Keberadaan dokter spesialis jiwa yang tidak menetap, sehingga ODGJ tidak dapat memperoleh diagnosis dan pengobatan yang tepat, serta layananan konsultasi yang terbatas;    Layanan jiwa di puskesmas sangat terbatas. Dari 26 puskesmas hanya 1 puskesmas yang memiliki program jiwa, itupun belum di dukung tenaga terlatih dan sistem skrining yang memadai; Tidak ada sistem skrining kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas, sehingga gangguan jiwa sering tidak terdeteksi, terlambat terdiagnosis, atau salah diidentifikasi sebagai masalah fisik semata. Ketersediaan obat jiwa sangat minim Tidak ada mekanisme rujukan terstruktur untuk kasus jiwa berat. Keluarga menghadapi birokrasi, jarak, dan biaya rujukan yang besar tanpa pendampingan dari pihak manapun. Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi maupun dukungan dalam merawat dan mendampingi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan. Tidak ada forum atau sistem koordinasi antar OPD dalam menangani kasus ODGJ terlantar atau dalam krisis di lapangan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa harus pergi secara mandiri ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura di Jayapura dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal, sehingga sebagian besar keluarga ODGJ tidak mampu mengakses layanan tersebut. Ditemukan 7 kasus odgj yang dipasung.   Kondisi Sesudah Pasien di Timika bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura tanpa harus menunggu kunjungan fisik. Mempermudah skrining awal gangguan kecemasan atau depresi sebelum gejalanya memburuk menjadi gangguan jiwa berat Sejak diterapkan, PAPEDA JIWA telah mengintegrasikan tiga jalur layanan sehingga menjangkau total 210 ODGJ dan 287 ODMK, dengan rincian: (1) konsultasi telemedicine untuk kasus berat yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan; (2) pelayanan tatap muka langsung saat kunjungan dokter spesialis jiwa ke Timika sebanyak 4 kali per tahun; dan (3) skrining awal oleh petugas puskesmas yang telah terlatih. Seluruh jalur ini terintegrasi dalam satu ekosistem pencatatan dan tindak lanjut yang sama.".  Menjamin kontinuitas obat. Dokter dapat memperbarui resep secara berkala lewat aplikasi sehingga menurunkan risiko putus obat yang sering memicu kekambuhan pasien; Rujukan Terdampingi: Untuk ODGJ berat yang memerlukan rawat inap, tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarga dalam seluruh proses rujukan ke RSJ Abepura Jayapura, mulai dari administrasi, transportasi, hingga pengurusan di tempat tujuan. Sebanyak 20 pasien telah berhasil dirujuk dengan pendampingan penuh sepanjang tahun 2024 sampai 2025; Telemedicine / Konsultasi Digital, konsultasi kesehatan jiwa melalui Whats App dan video call langsung dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura, memungkinkan respons cepat untuk kasus yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan luring. Layanan ini tersedia sepanjang waktu tanpa hambatan jarak geografis; Terbentuk Grup Whats App Tim Terpadu Penanggulangan ODGJ yang merupakan Grup koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, Lembaga Anti Narkoba (LAN), Babinsa dan Polisi. Sistem ini memungkinkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif terhadap kasus ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis di lapangan; Memangkas biaya perjalanan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi besar untuk pergi ke rumah sakit jiwa di Jayapura atau Makassar. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunikan PAPEDA JIWA bukan terletak pada penggunaan Whats App sebagai media konsultasi, melainkan pada integrasi layanan kesehatan jiwa dari deteksi dini, konsultasi spesialis, pengobatan, pendampingan keluarga, hingga rujukan rehabilitasi dalam satu ekosistem layanan yang dapat berjalan meskipun daerah tidak memiliki dokter spesialis jiwa; Di antara kabupaten-kabupaten tanpa dokter spesialis jiwa tetap di wilayah Papua, PAPEDA JIWA merupakan program pertama yang mengintegrasikan telemedicine psikiatri berbasis aplikasi pesan instan dengan sistem koordinasi lintas sektor dalam satu alur layanan yang terdokumentasi; Program telemedicine nasional (SATUSEHAT, Riliv, Halodoc) dirancang untuk pengguna mandiri yang melek digital. PAPEDA JIWA menggunakan model yang berbeda secara fundamental yakni petugas puskesmas bertindak sebagai perantara antara psikiater dan ODGJ berat yang tidak mampu mengakses layanan sendiri.  Program digital kesehatan jiwa yang ada (SATUSEHAT, Riliv) hanya menjangkau ODMK ringan yang mampu menggunakan smartphone secara mandiri. PAPEDA JIWA secara khusus dirancang untuk ODGJ berat (skizofrenia, psikosis) yang justru merupakan kelompok paling rentan dan paling tidak terlayani di daerah terpencil. Mengatasi hambatan geografis, konsultasi dengan spesialis jiwa di Jayapura dapat dilakukan real time tanpa perjalanan jauh; Dampaknya terukur, sepanjang tahun 2024 sampai 2025 sebanyak 210 ODGJ dan 287 ODMK terlayani, 20 pasien berat berhasil di rujuk ke RS Khusus Jiwa Abepura di Jayapura, tidak ada lagi kasus pemasungan ditemukan serta 54 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum dan petugas jiwa di puskesmas terlatih dalam melakukan skrining kesehatan jiwa; CARA KERJA INOVASI Inovasi PAPEDA JIWA (Pelayanan Pendampingan ODGJ dan ODMK) dilaksanakan melalui alur pelayanan yang terintegrasi mulai dari skrining, konsultasi spesialis, pendampingan, hingga pemantauan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), khususnya di wilayah Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa. Tahapan pertama adalah skrining awal yang dilakukan oleh Petugas Jiwa Puskesmas menggunakan instrumen terstandar, yaitu Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) untuk masyarakat umum dan Patient Health Questionnaire (PHQ-4) untuk skrining cepat kecemasan dan depresi. Hasil skrining digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pasien yang terindikasi mengalami ODMK berat maupun ODGJ selanjutnya diteruskan ke tahap konsultasi. Pada tahap konsultasi telemedicine, petugas berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa melalui media komunikasi yang telah disepakati, seperti Whats App (chat, foto, voice note, maupun video call) sesuai dengan Nota Kesepahaman (Mo U) yang berlaku. Dokter spesialis melakukan asesmen berdasarkan informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi diagnosis serta terapi yang diperlukan sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat tanpa harus menunggu jadwal kunjungan langsung. Sebagai pelengkap layanan telemedicine, dilakukan kunjungan spesialis langsung ke Kabupaten Mimika oleh dokter spesialis jiwa minimal empat kali dalam satu tahun. Kunjungan ini bertujuan memberikan pelayanan tatap muka kepada pasien, melakukan evaluasi klinis secara langsung, menangani kasus yang lebih kompleks, sekaligus meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di daerah melalui pendampingan dan konsultasi. Selanjutnya, Petugas Jiwa Puskesmas menindaklanjuti rekomendasi dokter spesialis dengan memberikan obat sesuai terapi, melakukan monitoring kondisi pasien secara rutin, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta memastikan proses rujukan apabila diperlukan. Ketersediaan obat-obatan kesehatan jiwa dijamin melalui sistem pengadaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sehingga kesinambungan pengobatan dapat terjaga. Untuk memastikan keberhasilan terapi, dilakukan pemantauan berkala oleh dokter spesialis bersama petugas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien, memantau kepatuhan minum obat, mengidentifikasi faktor risiko kekambuhan, serta memberikan penyesuaian terapi apabila diperlukan. Apabila pasien memerlukan pelayanan rawat inap di rumah sakit rujukan, maka dilaksanakan rujukan terampingi. Tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarganya mulai dari proses administrasi, pengaturan transportasi, hingga pendampingan selama proses penerimaan di rumah sakit rujukan, sehingga pasien memperoleh akses pelayanan yang aman, cepat, dan berkesinambungan. Seluruh tahapan pelayanan didukung oleh koordinasi Tim Terpadu yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, aparat keamanan, serta lintas sektor lainnya melalui grup komunikasi resmi. Koordinasi ini memastikan setiap kasus mendapatkan respon yang cepat, penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta terdokumentasi dengan baik. Seluruh proses konsultasi telemedicine dalam inovasi PAPEDA JIWA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pasien hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  

Tujuan jangka pendek  Tersedianya layanan konsultasi dokter spesialis jiwa yang dapat diakses oleh ODGJ dan keluarga di Kabupaten Mimika Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif menangani laporan ODGJ di lapangan Tertanganinya ODGJ yang selama ini terlantar di ruang publik tanpa penanganan medis   Tujuan jangka menengah  Meningkatnya jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara berkelanjutan di Kabupaten Mimika Terfasilitasinya pasien ODGJ yang memerlukan rehabilitasi untuk dirujuk ke RSJ  Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam deteksi dini  dan penanganan dasar gangguan jiwa   Tujuan jangka panjang  Tersedianya RS atau Klinik Khusus untuk pasien jiwa Terwujudnya sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dan berkesinambungan di Kabupaten Mimika Berkurangnya angka ODGJ terlantar di ruang publik Meningkatkan kualitas hidup pasien ODGJ bersama keluarganya melalui pengobatan yang patuh dan dukungan sosial yang kuat

Melalui skrining keluarga, PAPEDA JIWA menemukan bahwa dalam satu rumah tangga tidak hanya terdapat satu ODGJ, tetapi beberapa anggota keluarga lain juga mengalami masalah kesehatan mental yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi; PAPEDA JIWA tidak hanya menangani pasien, tetapi juga membangun kapasitas keluarga sebagai pendamping utama dalam proses pemulihan. Melalui edukasi dan konsultasi rutin, keluarga memperoleh pemahaman mengenai pengobatan, tanda kekambuhan, dan cara mendukung pasien. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan pengobatan serta menurunkan stigma terhadap ODGJ di lingkungan keluarga. Pasien dan keluarga mendapatkan akses konsultasi dokter spesialis jiwa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Jayapura Keluarga memiliki wadah resmi untuk berkonsultasi dan mendapat panduan dalam merawat ODGJ Tersedianya proses rujukan ke RSJ Jayapura sehingga tidak lagi menjadi beban finansial dan logistik keluarga Tersedianya jalur komunikasi resmi dengan dokter spesialis jiwa untuk konsultasi kasus di lapangan Terjalinnya koordinasi antar petugas lintas sektor Grup Whats App Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis Tersedianya data ODGJ yang terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah Meningkatnya cakupan layanan kesehatan jiwa tanpa harus menunggu penempatan dokter spesialis tetap Berkurangnya permasalahan sosial akibat ODGJ yang terlantar di ruang publik Berkurangnya stigma terhadap ODGJ melalui edukasi keluarga yang konsisten

Dampak terhadap Isu Strategis Lokal: Papeda Jiwa secara langsung mendukung pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan khususnya pada layanan kesehatan ODGJ berat yang merupakan layanan wajib pemerintah daerah. 210 ODGJ dan 287 ODMK di Kabupaten Mimika telah mendapatkan layanan kesehatan jiwa sejak inovasi diterapkan tahun 2024 ±20 pasien ODGJ berhasil difasilitasi untuk menjalani rehabilitasi di RSJ Jayapura Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif berkoordinasi sehingga respons terhadap ODGJ di lapangan menjadi lebih cepat Semua kasus (7) pemasungan sudah tertangani dan tidak lagi ada pemasungan   Dampak terhadap Kualitas Layanan Publik: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kini memiliki sistem layanan kesehatan jiwa yang terstruktur dan terdokumentasi Layanan konsultasi dokter spesialis jiwa tersedia tanpa batas waktu dan jarak melalui telemedicine Kapasitas petugas puskesmas meningkat melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis;  Tersedia data ODGJ terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah. Beban finansial berkurang signifikan dengan adanya rujukan terdampingi, penghematan estimasi 5-10 juta per kunjungan Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan keluarga ODGJ terhadap layanan kesehatan pemerintah daerah  

A. LATAR BELAKANG Distrik Mimika Baru sebagai pusat kawasan perkotaan Kabupaten Mimika menghadapi dinamika perkotaan yang berkembang sangat cepat, terutama berkaitan dengan persoalan lingkungan, genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, kerusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban kawasan, hingga potensi konflik sosial akibat keterlambatan penanganan masalah di lapangan. Dalam kondisi tertentu, persoalan kecil seperti saluran air tersumbat dapat berkembang menjadi: genangan luas, pemalangan jalan, kemacetan, gangguan aktivitas masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan belakang Kantor Pos dan Jalan Makarena, Distrik Mimika Baru, dimana genangan air menyebabkan masyarakat melakukan pemalangan jalan karena merasa respons penanganan belum berjalan cepat sementara kondisi tersebut belum masuk kategori bencana formal. https://fajarpapua.com/2026/05/07/warga-apresiasi-respons-cepat-kadistrik-mimika-baru-dan-tim-pupr-mimika-tangani-banjir/ Di sisi lain, sistem penanganan pemerintah sering menghadapi berbagai keterbatasan: belum maksimalnya kanal pelaporan terpadu pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor yang belum cepat; keterbatasan personel lapangan; keterbatasan respons awal sebelum status bencana; serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kawasan. Kondisi tersebut menciptakan ruang kosong respons terhadap gangguan kawasan berskala mikro yang sebenarnya membutuhkan penanganan cepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Berangkat dari kondisi tersebut, Distrik Mimika Baru membangun inovasi: “LAPOR KAKA MIRU” sebagai layanan partisipatif dan respons cepat kawasan berbasis masyarakat untuk memperkuat deteksi dini, koordinasi kewilayahan, dan penanganan cepat gangguan lingkungan dan sosial di Distrik Mimika Baru.

  I. Tujuan Umum Membangun sistem layanan partisipatif dan respons cepat kawasan berbasis masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan lingkungan dan sosial di Distrik Mimika Baru. II. Tujuan Khusus Mempercepat penerimaan dan penanganan laporan masyarakat. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam respons kawasan. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan lingkungan. Mengurangi potensi eskalasi masalah lingkungan dan sosial. Meningkatkan transparansi penanganan laporan masyarakat. Meningkatkan stabilitas dan ketertiban kawasan perkotaan.

A. MANFAAT BAGI MASYARAKAT 1. Mempermudah Masyarakat Menyampaikan Laporan Masyarakat memiliki satu kanal pelaporan yang lebih mudah, cepat, dan dekat untuk menyampaikan berbagai persoalan kawasan seperti: genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, fasilitas umum rusak, gangguan ketertiban, dan persoalan lingkungan lainnya. 2. Mempercepat Penanganan Masalah di Lingkungan Warga Masyarakat tidak perlu menunggu masalah berkembang menjadi lebih besar karena sistem memungkinkan adanya respons awal secara cepat di tingkat kewilayahan. 3. Meningkatkan Rasa Aman dan Kepedulian Warga Masyarakat merasa lebih diperhatikan karena pemerintah hadir lebih cepat di lapangan serta membuka ruang partisipasi aktif warga dalam menjaga kawasan. 4. Meningkatkan Partisipasi dan Gotong Royong Inovasi mendorong masyarakat, RT/RW, pemuda, dan komunitas untuk ikut: mengawasi kawasan, melaporkan gangguan, menjaga kebersihan, dan terlibat dalam penanganan awal lingkungan. 5. Mengurangi Potensi Konflik Sosial Penanganan yang lebih cepat terhadap gangguan kawasan membantu mengurangi: keluhan masyarakat, pemalangan jalan, ketegangan sosial, dan konflik akibat keterlambatan respons pemerintah. B. MANFAAT BAGI PEMERINTAH 1. Mempercepat Deteksi Dini Permasalahan Kawasan Pemerintah dapat mengetahui lebih cepat berbagai persoalan di lapangan sebelum berkembang menjadi kondisi darurat atau bencana. 2. Memperkuat Koordinasi Lintas OPD Inovasi membantu mempercepat koordinasi antara distrik dengan: DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, PLN, Dinsos, dan OPD terkait lainnya. 3. Meningkatkan Efektivitas Respons Lapangan Melalui sistem respons cepat kewilayahan, penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan: Pasukan Hijau, RT/RW, kelurahan, dan tim lapangan distrik. 4. Meningkatkan Transparansi dan Monitoring Pemerintah memiliki data dan dokumentasi yang lebih baik terkait: laporan masyarakat, progres penanganan, lokasi gangguan, dan tindak lanjut lapangan. 5. Meningkatkan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Respons yang lebih cepat dan partisipatif membantu meningkatkan citra pemerintah sebagai institusi yang hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. C. MANFAAT BAGI LINGKUNGAN DAN KAWASAN 1. Mengurangi Genangan dan Penyumbatan Drainase Melalui deteksi dini dan respons cepat terhadap saluran tersumbat dan sampah liar. 2. Mengurangi TPS Liar Melalui pengawasan partisipatif masyarakat dan respons kawasan yang lebih cepat. 3. Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Kawasan Inovasi membantu menciptakan budaya menjaga kawasan secara bersama-sama. 4. Meningkatkan Ketahanan Kawasan Perkotaan Kawasan menjadi lebih siap menghadapi gangguan lingkungan melalui sistem respons awal berbasis partisipasi masyarakat. D. MANFAAT BAGI TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1. Mendorong Transformasi Tata Kelola Kewilayahan Distrik tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi: koordinator lapangan, penghubung masyarakat, dan penggerak respons kawasan. 2. Membangun Tata Kelola Partisipatif Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima layanan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan dan penjagaan kawasan. 3. Meningkatkan Efisiensi Penanganan Permasalahan Mikro Masalah kecil dapat ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi: bencana, konflik sosial, atau gangguan kawasan yang lebih besar. 4. Menjadi Model Respons Cepat Kawasan Berbasis Partisipasi Warga Inovasi dapat menjadi contoh tata kelola kewilayahan yang: murah, adaptif, cepat, dan mudah direplikasi di wilayah lain.  

  A. HASIL YANG TELAH DICAPAI 1. Terbentuknya Kanal Pelaporan Kawasan Berbasis Partisipasi Warga Melalui LAPOR KAKA MIRU, masyarakat Distrik Mimika Baru mulai memiliki kanal komunikasi yang lebih cepat dan mudah untuk menyampaikan berbagai persoalan kawasan seperti: genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, fasilitas umum, dan gangguan lingkungan lainnya. 2. Meningkatnya Respons Awal Pemerintah di Tingkat Kewilayahan Sebelum inovasi berjalan, berbagai persoalan lingkungan sering menunggu penanganan lebih lama karena belum masuk kategori bencana atau belum menjadi prioritas teknis tertentu. Melalui inovasi ini, Distrik Mimika Baru mulai membangun mekanisme: deteksi dini, respons awal, dan mobilisasi cepat lapangan, melalui koordinasi kewilayahan dan partisipasi masyarakat. 3. Terbangunnya Kolaborasi Respons Kawasan Inovasi LAPOR KAKA MIRU mendorong kolaborasi antara: distrik, kelurahan, RT/RW, Pasukan Hijau, masyarakat, serta OPD terkait, dalam menangani persoalan kawasan secara lebih cepat dan partisipatif. 4. Penanganan Awal Genangan dan Drainase Tersumbat Melalui laporan masyarakat dan respons lapangan cepat, beberapa titik genangan mulai ditangani lebih awal melalui: pembukaan jalur air, pembersihan sampah, mobilisasi RT/RW, dan kerja lapangan bersama. Pendekatan ini membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. 5. Meningkatnya Partisipasi dan Kepedulian Warga Masyarakat mulai terlibat aktif dalam: pelaporan kawasan, pengawasan lingkungan, dokumentasi lapangan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. https://fajarpapua.com/2026/05/07/warga-apresiasi-respons-cepat-kadistrik-mimika-baru-dan-tim-pupr-mimika-tangani-banjir/ Partisipasi warga menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan kawasan berbasis masyarakat. 6. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor LAPOR KAKA MIRU membantu mempercepat komunikasi dan koordinasi awal dengan: DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, PLN, dan unsur terkait lainnya, dalam penanganan gangguan kawasan https://antarpapua.com/banjir-rendam-belakang-kantor-pos-warga-mimika-baru-blokade-jalan-makarena/ 7. Meningkatnya Kehadiran Pemerintah di Tengah Masyarakat Inovasi membantu memperkuat kehadiran pemerintah yaitu distrik Mimika Baru di tengah masyarakat melalui: respons lapangan https://torangbisa.com/bupati-mimika-tinjau-banjir-di-jalan-baru-koperapoka-hingga-wowor-sampah-dan-drainase-tersumbat-jadi-penyebab/ komunikasi aktif, monitoring kawasan, dan tindak lanjut laporan warga. B. HASIL PERUBAHAN TATA KELOLA Sebelum Inovasi laporan masyarakat tersebar, tidak ada kanal respons kawasan terpadu, respons awal belum terkoordinasi, masyarakat sering bergerak sendiri, penanganan menunggu kondisi membesar. Setelah Inovasi tersedia kanal pelaporan kawasan, respons awal lebih cepat, koordinasi kewilayahan lebih aktif, RT/RW mulai dilibatkan, masyarakat ikut mengawasi kawasan, monitoring lapangan lebih terbuka. C. HASIL DAMPAK SOSIAL Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat. Meningkatnya kesadaran menjaga kawasan bersama. Meningkatnya semangat gotong royong warga. Menurunnya potensi konflik akibat keterlambatan respons. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah distrik. D. HASIL DAMPAK LINGKUNGAN Percepatan pembukaan saluran air tersumbat. Percepatan penanganan genangan awal. Pengurangan sampah pada beberapa titik gangguan kawasan. Meningkatnya pengawasan kawasan rawan TPS liar. E. HASIL DAMPAK PEMERINTAHAN Respons kewilayahan menjadi lebih adaptif. Koordinasi lintas sektor menjadi lebih cepat. Pemerintah distrik lebih aktif dalam deteksi dini kawasan. Terbangunnya model respons kawasan berbasis partisipasi warga. F. HASIL INOVASI YANG DIHARAPKAN KE DEPAN Terintegrasinya dashboard monitoring kawasan. Penguatan sistem transparansi laporan publik. Penguatan tim respons cepat kewilayahan. Peningkatan jumlah RT/RW partisipatif. Pengembangan sistem deteksi dini kawasan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Menjadikan LAPOR KAKA MIRU sebagai model layanan partisipatif dan respons cepat kawasan di Kabupaten Mimika.

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Undang-Undang No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Peraturan Bupati Mimika No. 49 tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah   PERMASALAHAN MAKRO :  Adapun permasalahan bidang kesehatan di kabupaten Mimika setelah kami identifikasi adalah sebagai berikut : Akses layanan kesehatan yang belum merata: Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, dengan sebagian besar puskesmas dan rumah sakit terpusat di kota Timika, sedangkan di daerah pedalaman masih minim akses layanan kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan spesialis, di beberapa daerah. Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah terpencil untuk menjangkau layanan kesehatan. Tingginya angka penyakit menular:   Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): ISPA masih menjadi salah satu penyakit terbanyak di Mimika, terutama pada anak-anak. Tuberkulosis (TB): Angka kejadian TB di Mimika masih cukup tinggi, dan menjadi salah satu penyebab kematian utama di daerah ini. Malaria: Malaria masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah di Mimika, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. HIV/ AIDS: Angka prevalensi HIV/AIDS di Mimika tergolong tinggi, dan menjadi salah satu fokus utama dalam penanggulangan penyakit menular di daerah ini.   Masalah kesehatan terkait gizi: Stunting: Prevalensi stunting di Mimika masih cukup tinggi, terutama pada anak balita di daerah pedalaman. Kurang gizi: Kekurangan gizi pada anak-anak masih menjadi masalah di beberapa wilayah di Mimika.   Masalah kesehatan lingkungan: Akses air bersih dan sanitasi yang belum memadai: Hal ini menyebabkan tingginya angka penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk, seperti diare dan penyakit cacingan. Lingkungan yang tercemar: Pencemaran lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan dan kanker. MIKRO : Adapun permasalahan bidang kesehatan di Puskesmas Timika setelah kami identifikasi yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 adalah sebagai berikut :  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (22%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (15%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (16%) Pelayanan Kesehatan Balita (24%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (96%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (36%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (21%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (18%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (18%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (71%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (87%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (22%)   ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL:  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ketiga dengan fokus pada "Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada semua usia". Mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan lainnya, serta memerangi hepatitis, penyakit menular seksual, dan penyakit menular lainnya. Mengurangi dengan separuh jumlah kematian akibat penyakit tidak menular kronis pada tahun 2030. Memastikan akses universal ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, informasi dan edukasi, dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman dan efektif. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk akses yang adil ke layanan kesehatan esensial yang berkualitas, obat-obatan dan produk kesehatan yang aman, efektif, terjangkau, dan berkualitas, dan tenaga kesehatan yang terampil.   ISU NASIONAL :  Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan: Masih ada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah terpencil kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun bidan. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Akses Pelayanan Kesehatan: Akses terhadap layanan kesehatan masih belum merata. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau dan minim fasilitas kesehatan. Masalah infrastruktur, seperti transportasi dan komunikasi, turut mempengaruhi akses ini. Pendanaan dan Pembiayaan Kesehatan: Pembiayaan kesehatan yang terbatas menjadi kendala dalam penyediaan layanan yang berkualitas. Meskipun ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ada tantangan dalam hal pengelolaan dan keberlanjutan dana. Penyakit Menular dan Tidak Menular: Penyakit menular seperti tuberculosis, malaria, dan HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan utama. Selain itu, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung juga meningkat dan memerlukan perhatian serius. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Masih ada keluhan terkait kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk waktu tunggu yang lama, pelayanan yang kurang ramah, dan ketersediaan obat yang terbatas.   ISU LOKAL :  Kabupaten ini juga menghadapi masalah kesehatan spesifik, seperti malaria yang masih cukup tinggi, serta masalah kesehatan masyarakat lainnya seperti gizi kurang dan penyakit menular.   METODE PEMBAHARUAN  Pada awalnya, inovasi ini lahir dari sebuah komitmen sederhana: memastikan bahwa tidak ada satu pun keluarga yang luput dari akses pelayanan kesehatan dasar. Di masa-masa awal, gerakan pelayanan terintegrasi dengan pendekatan keluarga ini berjalan sepenuhnya melalui sistem manual yang mengandalkan dedikasi fisik para petugas lapangan. Proses panjang dan melelahkan harus dilalui sebelum tim kesehatan bisa turun ke masyarakat. Petugas harus duduk melingkar di Puskesmas, menyisir tumpukan berkas cetak untuk melakukan pendataan awal, memetakan wilayah secara konvensional, dan mencatat target kunjungan di atas lembaran-lembaran kertas. Setelah data awal siap, barulah kunjungan rumah (home care) dilakukan. Petugas menyusuri jalan, mengetuk pintu warga satu per satu, melakukan intervensi kesehatan, dan kembali mencatat hasilnya secara manual. Meski penuh dengan kehangatan tatap muka, sistem manual ini memiliki keterbatasan ruang dan waktu.  Menyadari bahwa pelayanan kesehatan masyarakat harus bergerak lebih cepat, responsif, dan tanpa sekat, sistem ini mengambil langkah berani untuk bermigrasi ke ruang digital. Langkah kaki petugas di lapangan kini diperkuat oleh sistem otomatisasi yang andal. Melalui pembaruan visi dan teknologi, lahirlah LINDA.2, yang kini bertransformasi menjadi Layanan Informasi dan Dampingan Keluarga. Kata "Dampingan" pada nama baru ini menegaskan komitmen Puskesmas untuk tidak hanya hadir saat kunjungan fisik, melainkan mendampingi kesehatan keluarga setiap saat. Jembatan transformasi ini ditemukan pada teknologi yang paling dekat dengan keseharian masyarakat: Whats App Chatbot. Transformasi ini mengubah paradigma lama—jika dulu masyarakat yang harus mencari informasi atau petugas yang harus selalu mengetuk pintu, kini seluruh pusat informasi dan pendampingan Puskesmas telah berpindah ke dalam ruang obrolan di genggaman tangan masyarakat. Melalui nomor Whats App resmi LINDA.2, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan kesehatan esensial dan pendampingan selama 24 jam dengan sangat mudah, instan, dan interaktif: Informasi Jadwal Posyandu yang Aktual: Para ibu tidak perlu lagi khawatir terlewat jadwal imunisasi atau penimbangan balita. Cukup dengan memilih menu pada chatbot Whats App, jadwal Posyandu berkala di wilayah sekitar akan langsung tertera secara real-time. Edukasi Kesehatan Digital: Kebutuhan akan informasi kesehatan, mulai dari tips gizi seimbang, pencegahan penyakit menular, hingga pola hidup bersih dan sehat, kini tersaji dalam bentuk pesan teks yang ringkas, valid, dan mudah dipahami. Integrasi Layanan Home Care (Dampingan Nyata): Inilah perwujudan sejati dari fungsi dampingan pada LINDA. 2. Bagi pasien yang memiliki keterbatasan fisik, kaum lansia, atau pasien kronis yang kesulitan untuk datang langsung ke Puskesmas, mereka tidak lagi merasa terisolasi. Melalui fitur Home Care di chatbot Whats App, pasien atau keluarganya dapat langsung mengajukan permohonan kunjungan. Sistem ini terhubung langsung dengan Puskesmas, sehingga tim medis dapat segera menjadwalkan kunjungan rumah secara terukur dan tepat sasaran. Kotak Saran dan Keluhan Digital: Transparansi dan evaluasi kini menjadi lebih mudah. Masyarakat diberikan ruang khusus di dalam chatbot untuk mengirimkan keluhan, kritik, maupun saran terkait pelayanan di Puskesmas. Setiap masukan langsung terekam ke sistem manajemen sebagai bahan perbaikan kualitas layanan yang berkelanjutan. Melalui transformasi menuju LINDA.2 (Layanan Informasi dan Dampingan Keluarga) berbasis Whats App, Puskesmas telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak menghapus esensi dari pendekatan keluarga, melainkan justru memperluas dan memperkuat jangkauannya. Dari lembaran kertas pendaftaran yang menumpuk hingga ketukan jari di layar Whats App, LINDA.2 terus melangkah maju. Sebuah inovasi yang membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan yang selalu ada, mudah dijangkau, dan siap mendampingi setiap keluarga menuju kehidupan yang lebih sehat.   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?)  LINDA.2 adalah wujud nyata komitmen BLUD Puskesmas Timika dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memadukan teknologi chatbot via whatsapp yang sederhana namun kaya fungsi seperti adanya layanan jadwal posyandu, edukasi kesehatan, keluhan/saran, hingga layanan home care. LINDA.2 sukses bertransformasi menajdi sahabat digital keluarga yang andal demi mewujudkan masyarakat Timika yang lebih sehat dan mandiri.   CARA KERJA INOVASI Melalui mekanisme yang sangat praktis yaitu dengan memindai kode respons cepat (QR Code) atau menyimpan nomor whatsapp resmi dari brosur/flayer yang tersebar di media sosial. Masyarakat di wilayah kerja BLUD Puskesmas Timika dapat langsung mengakses Layanan Informasi dan Dampingan Keluarga (LINDA). Inovasi berbasis chatbot ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memlilih layanan secara insntan, mulai dari layanan jadwal posyandu, edukasi kesehatan, keluhan/saran, hingga pengajuan kunjungan rumah (home care), sehingga pelayanan kesehatan yang responsif ini dapat terwujud dalam satu genggaman.

Memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan (lansia dengan dengan keterbatasan mobilitas, pasien dengan penyakit kronis dan pasien ODGJ) untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, Serta keluarga lainnya yang membutuhkan informasi dan dampingan layanan kesehatan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat.

1. Mudahnya masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga 4. Menurunnya angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di masyarakat

Sebelum Adanya Inovasi Setelah diidentifikasi data capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2024 sebagai berikut : Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (22%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (15%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (16%) Pelayanan Kesehatan Balita (24%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (96%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (36%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (21%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (18%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (18%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (71%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (87%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (22%)   Setelah Adanya Inovasi Setelah adanya inovasi dapat dilihat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2025  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (25%) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (32%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (31%) Pelayanan Kesehatan Balita (69%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (262%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (50%) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia (27%) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (92%) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (69%) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (100%) Pelayanan Kesehatan orang dengan TB (90%) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (30%)

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Dalam penanganan gawat darurat dibutuhkan respon time dan penanganan medis yang cepat dan tepat. Untuk meningkatkan hal tersebut, Tim EMAS PSC 119 melakukan pengembangan inovasi dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas, Pemadam Kebakaran dan Badan SAR Nasional dalam respon penanganan medis. 1. SEBELUM ADANYA PENGEMBANGAN Korban kegawatdaruratan yang ditemukan oleh masyarakat ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas tidak dilakukan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba karena tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan korban Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, Petugas Pemadam Kebakaran tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila ditemukan ada korban di lokasi kebakaran yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila korban telah ditemukan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban 2. SESUDAH ADANYA PENGEMBANGAN Korban kegawatdruratan yang ditemukan oleh masyarakat yang terlatih ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas mendapatkan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba yang meningkatkan keselamataan hidup Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, petugas Pemadam Kebakaran langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi kebakaran dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi kebakaran. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tlangsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat.

HASIL INOVASI: Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah. Tingkat keselamatan hidup pada pasien gawat darurat yang ditangani oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika pada tahun 2024 sebesar 95,04 % dan pada tahun 2025 sebesar 96% Sehingga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di kabupaten mimika.

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim.  Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

HASIL INOVASI: Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah.

  GAMBARAN UMUM INOVASI       Inovasi PELIHARA (Pelopor Lingkungan Hijau Dan Ramah Sampah) merupakan sebuah upaya sistematis yang dikembangkan oleh SD Negeri 4 Mimika dalam menjawab tantangan lingkungan di kawasan perkotaan. SD Negeri 4 Mimika merupakan sekolah yang relatif baru, memiliki bangunan sendiri dengan kondisi lingkungan yang masih gersang serta minim ruang terbuka hijau. Selain itu, lokasi sekolah berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan poros utama dengan aktivitas kendaraan yang padat, sehingga berpotensi menimbulkan polusi udara dan penurunan kualitas lingkungan sekolah.         Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas warga sekolah yang secara tidak langsung turut menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, yang sebelumnya belum dikelola secara optimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, SD Negeri 4 Mimika menggagas inovasi PELIHARA sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah.          Inovasi ini berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu penghijauan lingkungan sekolah dan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Melalui pendekatan tersebut, PELIHARA tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada peserta didik sejak dini melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan nyata.          Pelaksanaan inovasi PELIHARA menghasilkan berbagai produk dan sarana pendukung lingkungan sekolah, seperti gapura, taman bunga, ruang terbuka hijau, green house, serta berbagai produk kreatif hasil daur ulang sampah. Dengan demikian, PELIHARA menjadi inovasi yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga fungsional dan berkelanjutan. 1. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan inovasi PELIHARA antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permen No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Mimika tentang Pembentukan Tim PELIHARA. 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Secara umum, kawasan perkotaan menghadapi permasalahan meningkatnya polusi udara dan penumpukan sampah plastik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. b. Permasalahan yang Dihadapi SD Negeri 4 Mimika antara lain: Lingkungan sekolah masih gersang dan minim ruang hijau. Lokasi sekolah berada di tepi jalan lalu lintas padat yang menimbulkan polusi udara. Pengelolaan sampah sekolah belum terstruktur. Sampah belum dimanfaatkan menjadi barang bernilai guna. Kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. 3. ISU STRATEGIS          Isu strategis dalam inovasi PELIHARA disusun berdasarkan pemberitaan media massa dan laporan lembaga nasional maupun internasional sepanjang tahun 2025 terkait isu sampah plastik, dan pentingnya pendidikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. a. Global Dunia global semakin menguat sering meningkatnya krisis iklim dan polusi plastik. UNESCO dalam pernyataan resmi yang diberitakan pada 10 Juli 2025 menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap perlindungan ekosistem dan pengurangan polusi plastik. Sejalan dengan itu, laporan internasional mengenai peningkatan produksi sampah plastik global menunjukkan bahwa sampah plastik masih mencemari lingkungan setiap tahunnya, sehingga upaya pengurangan dan daur ulang harus dimulai dari perubahan perilaku melalui institusi pendidikan. b. Nasional Di Indonesia, persoalan sampah plastik masih menjadi perhatian serius. ANTARA News dalam pemberitaan tanggal 31 Mei 2025 melaporkan bahwa volume sampah nasional terus meningkat, sementara itu, Kompas.com pada 21 Juni 2025 memberitakan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai 51% pada tahun 2025, namun realisasi di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran aktif satuan pendidikan dalam membangun budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak dini. c. Lokal Pada konteks lokal, pemberitaan pemerintah daerah Mimika kerap menyorot permasalahan kebersihan kota, sampah plastik, dan keterbatasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Mimika. Kondisi tersebut relevan dengan situasi SD Negeri 4 Mimika yang berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan utama, sehingga rawan terkena dampak polusi udara serta keterbatasan area hijau. 4. METODE PELAKSANAAN a. Kondisi Sebelum Inovasi         Sebelum inovasi PELIHARA diterapkan, lingkungan sekolah terlihat gersang, sampah belum terkelola dengan baik, dan belum ada produk kreatif berbahan daur ulang. b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi        Setelah inovasi berjalan, sekolah menjadi lebih hijau dan asri, sampah dikelola dengan konsep 3R, serta tercipta berbagai produk kreatif dari bahan bekas. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Inovasi PELIHARA memiliki keunggulan dan unsur kebaharuan yang membedakannya dari kegiatan lingkungan sekolah pada umumnya. Pertama, inovasi ini mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dan keberlanjutan. Kedua, PELIHARA tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga praktik nyata sehari-hari peserta didik, bukan hanya melalui pembelajaran teoritis. Peserta didik terlibat langsung dalam proses penghijauan, perawatan tanaman, serta pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai guna. Ketiga, inovasi ini memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar sekolah, sehingga dapat dilaksanakan dengan biaya rendah namun berdampak nyata. Produk-produk hasil daur ulang memiliki nilai estetika yang tinggi, kreatif, dan fungsional. Keempat, inovasi ini menghadirkan kebaruan melalui pemanfaatan hasil daur ulang tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan, seperti gapura, taman, ruang terbuka hijau, dan green house yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi PELIHARA meliputi: Pengumpulan sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah berdasarkan jenis. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan eco enzim. Pengolahan sampah anorganik menjadi produk kreatif. Pemanfaatan hasil daur ulang untuk lingkungan sekolah. 7. TUJUAN INOVASI Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik. 8. MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik. 9. DAMPAK INOVASI Pelaksanaan inovasi PELIHARA tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Lingkungan sekolah menjadi lebih hijau, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, inovasi ini membentuk budaya peduli lingkungan pada peserta didik melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah secara kreatif. Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam mendukung program lingkungan berbasis partisipasi. Dalam jangka panjang, SD Negeri 4 Mimika diharapkan dapat menjadi rujukan atau contoh praktik baik (best practice) bagi sekolah lain dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi. 10. STRATEGI KEBERLANJUTAN INOVASI Beberapa strategi keberlanjutan yang telah direncanakan, sekolah menyiapkan beberapa strategi keberlanjutan sebagai berikut: Integrasi Program Kegiatan PELIHARA diintegrasikan ke dalam program rutin sekolah, seperti kegiatan Jumat Bersih, Projek Profil Pelajar Pancasila (P5), dan kegiatan ekstrakurikuler lingkungan. Penguatan Kelembagaan Pembentukan dan penguatan Tim PELIHARA melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan meskipun terjadi pergantian pendidik atau pimpinan sekolah. Kolaborasi Berkelanjutan Sekolah terus melibatkan orang tua, komite sekolah, dan mitra lingkungan dalam mendukung kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. Pemeliharaan dan Pengembangan Hasil inovasi seperti taman, green house, dan produk daur ulang dipelihara secara berkala serta dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah. Dokumentasi dan Publikasi Praktik baik PELIHARA didokumentasikan dan disosialisasikan agar dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika.  

Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik.

MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik.

HASIL INOVASI PELIHARA Pelaksanaan inovasi PELIHARA (Pelopor Lingkungan Hijau dan Ramah Sampah) di SD Negeri 4 Mimika telah memberikan berbagai hasil nyata yang terlihat pada perubahan lingkungan sekolah maupun perilaku warga sekolah. 1. Terwujudnya Lingkungan Sekolah yang Lebih Hijau dan Bersih Lingkungan sekolah yang sebelumnya gersang kini menjadi lebih asri melalui kegiatan penghijauan dan penataan taman sekolah. Berbagai tanaman hias, tanaman bunga, dan ruang terbuka hijau mulai tertata dengan baik sehingga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. 2. Terciptanya Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Sekolah mulai menerapkan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sampah organik dan anorganik dipilah sesuai jenisnya sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih teratur dan ramah lingkungan. 3. Terbentuknya Produk Kreatif Hasil Daur Ulang Melalui kegiatan inovasi, peserta didik dan guru berhasil menghasilkan berbagai produk kreatif dari barang bekas, antara lain: Pot bunga dari botol plastik bekas Hiasan taman dari ban bekas Tempat sampah kreatif Gapura lingkungan Eco enzim dan kompos organik Green house sederhana 4. Meningkatnya Kesadaran dan Karakter Peduli Lingkungan Peserta didik mulai terbiasa menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, serta ikut merawat tanaman di lingkungan sekolah. Sikap peduli lingkungan tumbuh melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan PELIHARA. 5. Meningkatnya Partisipasi Warga Sekolah Guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar mulai terlibat aktif dalam kegiatan kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan sampah sekolah secara bersama-sama. 6. Berkurangnya Volume Sampah Sekolah Pemanfaatan kembali sampah anorganik menjadi produk kreatif serta pengolahan sampah organik menjadi kompos membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan. 7. Terciptanya Sarana Edukasi Lingkungan Berbagai fasilitas hasil inovasi seperti taman sekolah, green house, pojok hijau, dan media daur ulang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran kontekstual bagi peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. 8. Menjadi Contoh Praktik Baik Lingkungan Sekolah Inovasi PELIHARA mulai dikenal sebagai praktik baik (best practice) pengelolaan lingkungan sekolah yang dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Indikator Hasil yang Terlihat Lingkungan sekolah tampak lebih bersih dan rapi. Jumlah tanaman dan area hijau bertambah. Tersedia tempat sampah terpilah. Peserta didik aktif dalam kegiatan Jumat Bersih. Tercipta berbagai karya daur ulang. Budaya peduli lingkungan mulai terbentuk di sekolah.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bank Sampah  PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Secara umum permasalahan sampah adalah masalah yang sangat serius dan telah menjadi salah satu masalah krusial dan mendesak yang dihadapi oleh hampir seluruh wilayah, baik di tingkat nasional maupun global. Seiring dengan peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus bertambah secara signifikan. Tanpa pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, timbunan sampah ini menimbulkan dampak negatif. dengan demikian kami menghadirkan "GERAKAN KARAKA INTIM II, INOVASI   TONGPAS ORGANIK - ANORGANIK" Gerakan ini adalah gerakan Inovasi pengolaan sampah baik sampah organik maupun anorganik yang diolah dengan cara menghancurkan sampah organik dan anorganik menggunakan TONGPAS (tong penghancur sampah) yang kemudian di olah menjadi pupuk kompos. b. Permasalahan Mikro Sesuai dengan hasil indentifikasi dapat dijelaskan bahwa Siswa belum terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Selain itu Kurangnya fasilitas tempat sampah terpilah di sekolah sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dan juga belum ada inovasi sekolah yang menangani pengolaan sampah di sekolah.  ISU STRATEGIS a. Global Meningkatnya jumlah sampah dunia, terutama sampah plastik (anorganik) yang sulit terurai.  Dampak sampah terhadap perubahan iklim, seperti gas metana dari sampah organik.  Pencemaran laut akibat limbah plastik yang mengancam ekosistem dan makhluk hidup.  Gerakan internasional seperti zero waste dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.  Kurangnya kesadaran global dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.  b. Nasional (Indonesia) Tingginya produksi sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik.  Masih rendahnya budaya memilah sampah di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan sampah yang masih berfokus pada pembuangan (TPA), bukan pengolahan.  Program pemerintah tentang 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum maksimal diterapkan.  Kurangnya edukasi lingkungan, terutama di kalangan siswa dan sekolah.  c. Lokal (Sekolah/Lingkungan Sekitar) Siswa belum terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya (organik & anorganik).  Fasilitas tempat sampah terpilah masih terbatas atau belum dimanfaatkan dengan baik.   Sampah sering menumpuk di lingkungan sekolah.  Kurangnya program inovatif seperti komposter atau bank sampah sekolah.  Rendahnya kesadaran warga sekolah (guru, siswa, dan staf) terhadap kebersihan lingkungan. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Sampah tidak dipilah antara organik dan anorganik.  Siswa masih sering membuang sampah sembarangan.  Tempat sampah belum tersedia secara terpisah atau belum diberi label yang jelas.  Sampah langsung dibuang tanpa proses pengolahan.  Lingkungan sekolah terlihat kurang bersih dan kurang sehat.  Belum ada kegiatan edukasi atau program khusus terkait pengelolaan sampah.  b. Sesudah Penerapan Inovasi Sampah sudah dipilah menjadi organik dan anorganik sejak dari sumbernya (kelas).  Tersedia tempat sampah terpilah dengan warna dan label yang jelas.  Siswa terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya.  Sampah organik diolah menjadi kompos melalui komposter sederhana.  Sampah anorganik dimanfaatkan melalui: Daur ulang (kerajinan)  Bank sampah sekolah  Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman.        

Inovasi Karaka bertujuan untuk mendukung program sekolah untuk mengurangi dan mengolah sampah yang di hasilkan di lingkungan sekolah.

Manfaat inovasi Karaka bagi sekolah adalah lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman untuk belajar dan menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Sedangkan manfaat bagi murid adalah menanamkan karakter peduli lingkungan sekolah sejak dini, memberikan pengalaman belajar nyata dengan melatih murid memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya. 

hasil dari Inovasi Karaka adalah menghasilkan produk berupa pupuk kompos. 

RANCANG BANGUN I.  DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan II. PERMASALAHAN      A. Makro Masih rendahnya cakupan kunjungan balita ke posyandu Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita Adanya hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses pelayanan kesehatan Belum optimalnya peran kader dalam penjangkauan sasaran aktif     B. Mikro Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis III. ISU STRATEGIS      A. Global Target penurunan stunting sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Pentingnya intervensi dini pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Peningkatan kualitas kesehatan anak sebagai investasi sumber daya manusia      B. Nasional Program percepatan penurunan stunting di Indonesia Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (posyandu aktif) Transformasi layanan primer dengan pendekatan promotif dan preventif Optimalisasi peran kader kesehatan dalam sistem pelayanan     C. Lokal Tingginya permasalahan stunting dan gizi ballita, jumlah kasus masih sekitar 9-11 % pada tahun 2025 meski sudah menurun. Belum optimalnya cakupan pelayanan posyandu Masalah perilaku dan kesadaran Masyarakat Kualitas lingkungan dan sanitasi Optimalisasi peran kader posyandu IV. METODE PEMBAHARUAN       A. Sebelum Inovasi : Pelayanan posyandu bersifat pasif (menunggu sasaran datang) Kader belum melakukan penjangkauan aktif secara terstruktur Terjadwal secara rutin Sweping dilakukan secara terpisah oleh masing-masing program     B. Sesudah Inovasi :  Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah V. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi VI. CARA KERJA INOVASI Identifikasi Sasaran Kader mendata balita yang tidak hadir di posyandu Perencanaan Kunjungan Menyusun jadwal sweeping berdasarkan wilayah dan prioritas Pelaksanaan Kunjungan Rumah Kader dan tenaga Kesehatan lintas program melakukan kunjungan ke rumah balita Melakukan pemantauan sederhana (BB, TB, kondisi umum) dan riwayat Imunisasi balita Memberikan edukasi kepada orang tua Pencatatan dan Pelaporan Hasil kunjungan dicatat dalam format monitoring Tindak Lanjut Balita bermasalah dirujuk atau dipantau lebih lanjut oleh petugas kesehatan Evaluasi Berkala, Dilakukan evaluasi cakupan dan efektivitas kegiatan sweeping

Tujuan Inovasi   A. Tujuan Umum: Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita melalui penjangkauan aktif berbasis masyarakat guna memastikan seluruh balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara optimal.   B. Tujuan Khusus: Meningkatkan kehadiran balita di posyandu Menjangkau balita yang tidak hadir (drop out) melalui kunjungan rumah Mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi serta cakupan imunisasi pada balita Meningkatkan peran aktif kader dalam pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya kesehatan balita

Manfaat Inovasi   A. Bagi Masyarakat: Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata   B. Bagi Kader: Meningkatkan kapasitas dan peran kader dalam pelayanan kesehatan Menambah keterampilan komunikasi dan deteksi dini masalah kesehatan Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap wilayah binaan C. Bagi Puskesmas: Data sasaran balita dan imunisasi lebih akurat dan terupdate Meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak (KIA) Mempermudah pemantauan dan evaluasi program D. Bagi Pemerintah/Stakeholder: Mendukung pencapaian indikator bidang Kesehatan khususnya Kesehatan balita Berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting Menguatkan sistem pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat

Dampak Inovasi    A. Dampak Jangka Pendek: Meningkatnya cakupan kunjungan balita dan cakupan imunisasi (baik di posyandu maupun kunjungan rumah) Ditemukannya balita dengan masalah gizi atau kesehatan secara lebih cepat Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan kesehatan anak    B. Dampak Jangka Menengah: Penurunan jumlah balita yang tidak terpantau (lost follow-up) Perbaikan status gizi balita di wilayah kerja Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu    C. Dampak Jangka Panjang: Penurunan angka stunting dan masalah gizi lainnya Terbentuknya masyarakat yang lebih mandiri dalam menjaga kesehatan anak Peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas   dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN   Permasalahan Makro Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pintu. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PTSP juga menghadapi berbagai permasalahan makro. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSP : Koordinasi Antar-Instansi yang Kurang Efektif PTSP melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Meskipun ada sistem elektronik seperti OSS (Online Single Submission), tidak semua instansi atau daerah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan kendala teknis yang menghambat proses perizinan.   Keterbatasan Sumber Daya Manusia PTSP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani berbagai aspek perizinan dan administrasi. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur, baik dari segi teknologi maupun fasilitas fisik, yang dapat menghambat efektivitas PTSP. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, akses ke teknologi dan internet mungkin masih terbatas. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pelaku usaha dan masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang prosedur dan persyaratan dalam PTSP. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan ketidaktahuan                                                                             dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala dalam Penerapan Teknologi Implementasi teknologi informasi dalam PTSP dapat mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pemeliharaan sistem, masalah keamanan data, dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Birokrasi yang Masih Kompleks Meskipun PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, birokrasi di beberapa daerah masih dapat menjadi kompleks dan tidak efisien. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama tetap bisa menjadi masalah Perbedaan Standar Layanan Tingkat pelayanan dan standar yang diterapkan bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pelayanan Permasalahan Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya melayani pemohon yang tersebar di 18 (Delapan belas) distrik se-Kabupaten Mimika, mulai dari distrik pesisir hingga ke pegunungan. Permasalahan mikro yang muncul dari situasi dan kondisi di Kabupaten mimika adalah sebagai berikut : Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu untuk menjangkau area yang sangat luas Terbatasnya akses pelaku usaha di distrik pedalaman untuk menjangkau kantor DPMPTSP, maupun melakukan akses online karena terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di pedalaman Kurangnya sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik pedalaman Terbatasnya akses pelaku usaha kepada permodalan dan pengembangan usaha karena terkendala izin usahanya 3. ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Isu strategis global mengenai izin usaha mencakup berbagai tantangan dan tren yang mempengaruhi cara negara- negara di seluruh dunia mengelola perizinan usaha. Beberapa isu strategis global yang penting dalam konteks izin usaha meliputi :  Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Sistem Elektronik dan EGovernment: Banyak negara sedang mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi, seperti sistem e-government dan e-permitting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dan AI juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penipuan.egrasi Sistem: Tantangan besar adalah memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem perizinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudahan Berbisnis dan Persaingan Global Indeks Kemudahan Berbisnis: Banyak negara berupaya untuk memperbaiki peringkat mereka dalam indeks kemudahan berbisnis (seperti Doing Business Index dari Bank Dunia) dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Persaingan global untuk menjadi destinasi investasi yang menarik memotivasi reformasi regulasi. Deregulasi dan Reformasi: Beberapa negara sedang menerapkan reformasi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing 2  Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi ·           Anti-Korupsi dan Transparansi: Ada dorongan global untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mengurangi korupsi. Banyak negara yang berupaya untuk            membuat prosedur perizinan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Inklusi dan Akses Akses ke Perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mempermudah akses perizinan untuk UKM dan pengusaha baru merupakan fokus penting, dengan banyak negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan dan mengurangi hambatan bagi bisnis kecil. Keterlibatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses perizinan memenuhi kebutuhan lokal dan meminimalkan dampak negatif. Globalisasi dan Ekonomi Digital Bisnis Digital: Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce, negara-negara harus menyesuaikan regulasi perizinan untuk mengakomodasi model bisnis baru, termasuk regulasi untuk platform digital dan transaksi online. Pajak dan Regulasi Digital: Isu terkait pajak digital dan regulasi untuk perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas batas juga menjadi perhatian global. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional mengenai izin usaha di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana perizinan usaha dikelola dan dilaksanakan di tingkat negara. Berikut adalah beberapa isu strategis nasional yang penting dalam konteks izin usaha di Indonesia: Reformasi Regulasi dan Birokrasi Penyederhanaan     Proses:     Pemerintah                                 Indonesia terus                                 melakukan                                 reformasi untuk menyederhanakan proses perizinan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi Antar-Instansi: Masalah koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah masih sering terjadi, yang bisa menyebabkan duplikasi atau ketidakefisienan dalam pengeluaran izin. Digitalisasi dan Sistem Perizinan Elektronik OSS (Online Single Submission): Implementasi OSS merupakan langkah besar dalam digitalisasi perizinan, namun tantangan terkait pemeliharaan sistem, integrasi antar instansi, dan aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keamanan dan Privasi Data : Pengelolaan data yang aman dan perlindungan privasi menjadi isu penting                                                                seiring                                                               dengan peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam perizinan. Kemudahan Berbisnis dan Investasi Peringkat Kemudahan Berbisnis: Upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis global menjadi                                                                  fokus utama dengan tujuan menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif untuk Investasi: Penyediaan insentif bagi investor, terutama untuk sektor-sektor strategis, perlu diatur dengan jelas untuk meningkatkan daya tarik investasi. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Stakeholder: Peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Akses dan Keterjangkauan Aksesibilitas: Menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan perizinan di daerah- daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Dukungan untuk UMKM: Memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin usaha dan memenuhi regulasi. Isu Strategis Lokal Isu lokal perizinan di Kabupaten Mimika, Papua, mencerminkan tantangan dan dinamika spesifik yang dihadapi daerah tersebut. Isu-isu lokal yang mempengaruhi perizinan di Mimika termasuk: Infrastruktur dan Aksesibilitas Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk fasilitas perkantoran, jaringan internet, dan transportasi, dapat menghambat proses perizinan. Di daerah terpencil, akses ke kantor perizinan mungkin sulit, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan izin. Keterbatasan Teknologi : Koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat teknologi modern dapat menghambat implementasi sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission). Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi yang Tidak Efektif: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menyebabkan proses perizinan yang tidak efisien dan duplikasi tugas. Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam mengurus izin mereka. Masalah Administrasi dan Dokumentasi Dokumentasi yang Tidak Lengkap: Kesulitan dalam memperoleh atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dapat memperlambat proses. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang tidak memadai. Proses Pengajuan yang Rumit: Prosedur yang rumit atau tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menangani administrasi yang kompleks. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang proses perizinan dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat : Mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perizinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Mimika, adalah penting namun seringkali sulit dicapai. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa izin usaha tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika mulai mengadopsi sistem OSS sejak bertahap sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Namun adaptasi sistem ke dalam tata Kelola perizinan di Kabupaten berjalan lambat, diantaranya karena permasalahan dan isu-isu yang dijabarkan pada poin-poin sebelumnya. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER adalah sebuah tempat pelayaan perizinan yang dibentuk di setiap distrik dan difasilitasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Dalam pelaksanaannya, Pojok Nongkrong Si Pinter beroperasi selama 5 hari kerja di tahun 2022 dan 10 hari kerja di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut telah diterbitkan NIB bagi 342 pelaku usaha, yang mana berkontribusi sebanyak 8,6% dari total NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pojok Nongkrong Si Pinter mudah diakses Masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, karena berada di fasilitas umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan Ijin usaha (NIB) langsung dicetak di tempat Menghemat waktu dan biaya pelaku usaha CARA KERJA INOVASI   Pelaku Usaha mendatangi Pojok Nongkrong Si Pinter dengan membawa dokumen persyaratan Operator membuat akun OSS bagi pelaku usaha yang belum terdaftar Operator mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang diperlukan pelaku usaha melalui OSS Verifikasi pemenuhan persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha SIstem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha Operator mencetak Izin Usaha/NIB yang telah terbit dan menyerahkannya kepada pelaku usaha    

Tujuan Inovasi Daerah 1. Meningkatkan jangkauan area pelayanan terpadu satu pintu ke distrik-distrik 2. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk      mendapat pelayanan Perizinan Berusaha 3. Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik      pedalaman 4. Dengan memiliki Ijin Usaha (NIB) yang resmi diharapkan akses pelaku usaha kepada                  permodalan dan pengembangan usaha dapat dilakukan

Manfaat Yang Diperoleh 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan OSS dan non-OSS 2. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di distrik-distrik

Hasil Inovasi Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pengurusan perizinan berusaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha di distrik yang memiliki NIB

bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik. Peraturan yang mengatur Kurikulum Merdeka (Contoh: Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024).Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kegiatan kokurikuler diwujudkan secara eksplisit melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Secara umum, UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk kewajiban untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Komunitas Belajar adalah salah satu wadah yang diakui dan didorong untuk melaksanakan PKB tersebut. PERMASALAHAN Makro Program “EKKO“ ( Ekstrakurikuler, Komunitas Belajar dan Ko-kurikuler ) merupakan program yang memiliki tingkat kolaborasi yang sangat spesifik melalui pengembangan minat dan bakat murid, berbagi pengalaman belajar dan keterampilan di kalangan guru serta pengembangan karakter. Tujuan dasar utama dari program ini adalah menjadikan wadah kolaborasi untuk membangun budaya interaksi dalam pengembangan minat dan bakat serta karakter yang ada di lingkungan sekolah. Namun yang menjadi permasalahan umum adalah sarana, prasarana, dan anggaran yang dialokasikan sering tidak seimbang dengan kebutuhan kegiatan. Hal ini menghambat pengembangan potensi maksimal siswa, Jadwal ekskul sering bertabrakan dengan kepentingan siswa lain (seperti bimbingan belajar, kursus bahasa/musik, atau kegiatan keagamaan) terkadang memaksa siswa memilih antara ekskul dan aktivitas penting lainnya, kurangnya ketertarikan siswa pada ekskul yang ada, pembina yang ditugaskan (baik guru maupun pelatih luar) mungkin memiliki semangat yang tinggi, namun kurang memiliki sertifikasi, kompetensi teknis yang mutakhir, atau metodologi pengajaran yang kurang menarik dan terstruktur. Sedangkan untuk kegiatan ko-kurikuler yang melibatkan kunjungan luar atau praktik lapangan seringkali membutuhkan biaya tambahan, yang menimbulkan diskriminasi atau ketidaksetaraan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi, Ko-kurikuler dilakukan hanya sebagai refreshing atau selingan tanpa memiliki keterkaitan yang jelas dan terstruktur dengan Capaian Pembelajaran (CP) atau materi yang sedang diajarkan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di luar kelas (meminta izin, mengurus transportasi, mengawasi siswa) menambah beban kerja administrasi dan psikologis yang besar pada guru, apalagi jika terjadi insiden di lapangan, hasil dari kegiatan ko-kurikuler (misalnya, laporan observasi, produk proyek) seringkali tidak memiliki rubrik penilaian yang baku dan untuk komunitas belajar seringkali pertemuan cenderung bersifat monolog (hanya mendengarkan presentasi kepala sekolah/narasumber) dan kurang memberikan ruang aman bagi guru untuk berbagi real problem di kelas, merefleksikan kegagalan, dan mencari solusi kolaboratif, kegiatan hanya berjalan jika ada perintah dari atasan atau pengawas (top-down) tidak ada inisiatif dari guru sendiri (bottom-up) untuk bertemu, membuat agenda, atau menindaklanjuti rencana aksi dan agenda komunitas belajar tidak fokus pada core business peningkatan pembelajaran siswa (seperti mendiskusikan hasil asesmen formatif atau strategi diferensiasi), tetapi justru membahas hal-hal administratif atau non-kurikuler. Mikro Tantangan yang di hadapi SD INPRES SEMPAN BARAT dalam menerapkan program “ EKKO “ adalah : Kurangnya minat murid pada ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler. ISU STRATEGIS Global Pengembangan ekstrakurikuler, komunitas belajar dan ko-kurikuler merupakan kegiatan yang terprogram untuk memperluas cakupan pembelajaran dari intrakurikuler. Dalam dunia Pendidikan kegiatan tersebut pastinya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sekolah. Namun di samping itu tentunya ada berbagai isu global yang mempengaruhi kegiatan tersebut diantaranya : Akses dan Kesetaraan Seringkali kegiatan ekstrakurikuler (terutama yang mahal seperti robotika atau olahraga tertentu) hanya dapat diakses oleh siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan akademik. Keseimbangan Beban Siswa Ada tekanan global untuk berprestasi, yang mendorong siswa mengambil terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ini menyebabkan kelelahan (burnout), kurang tidur, dan mengurangi waktu untuk keluarga/sosialisasi non-terstruktur. Integrasi dalam Budaya Sekolah Komunitas belajar sering dianggap sebagai "tambahan" daripada bagian integral dari pekerjaan guru. Sekolah kesulitan mengubah budaya dari pengajaran yang terisolasi menjadi kolaborasi normatif. Keterbatasan Kurikulum Inti Kurikulum inti global seringkali padat dan terfokus pada ujian standar. Ini menyisakan sedikit ruang fleksibel bagi guru untuk mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek atau kunjungan lapangan yang mendalam. Nasional Kesenjangan Sarana & Prasarana Sekolah di daerah 3T sering tidak memiliki fasilitas dasar (lapangan olahraga, laboratorium, alat musik, studio seni) untuk menyelenggarakan ekskul berkualitas. Akibatnya, pilihan ekskul sangat terbatas pada kegiatan non-fasilitas seperti Pramuka (yang wajib disediakan), Palang Merah Remaja (PMR), atau karya ilmiah sederhana. Kualitas dan Kompetensi Pembimbing Tidak semua guru memiliki kompetensi atau minat untuk menjadi pembimbing ekskul. Seringkali, sekolah merekrut pihak luar dengan pelatihan pedagogis yang minim, atau guru hanya ditunjuk berdasarkan paksaan (mandat) tanpa ada pelatihan spesifik. Fokus pada Administrasi vs Pembelajaran Kombel di banyak sekolah masih terjebak dalam membahas hal-hal administratif, persiapan akreditasi, atau penyelesaian perangkat ajar (Modul Ajar) daripada berfokus pada tiga ide besar yaitu 1) Fokus pada hasil belajar murid, 2) Budaya kolaborasi, dan 3) Berorientasi pada data hasil murid. Waktu dan Beban Kerja Guru Guru di Indonesia memiliki beban jam mengajar dan tugas administrasi yang tinggi. Menemukan waktu efektif untuk mengadakan Kombel yang bermakna (minimal 1 jam per minggu) tanpa memberatkan guru di luar jam kerja merupakan masalah struktural. Ketidakjelasan Batasan (Ekskul vs. Ko-kurikuler) Di lapangan, banyak sekolah yang kesulitan membedakan mana kegiatan ko-kurikuler dan mana ekstrakurikuler. Hal ini menyebabkan ko-kurikuler hanya dilihat sebagai "kegiatan tambahan" tanpa integrasi mendalam ke dalam mata pelajaran. Dukungan Mitra Komunitas dan Industri Ko-kurikuler yang ideal melibatkan pengalaman dunia nyata. Sekolah di Indonesia masih kesulitan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan keluarga, masyarakat, dan industri lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna bagi siswa. Lokal Kurangnya ketertarikan siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler Siswa merasa bahwa kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan menghabiskan waktu serta kegiatannya yang monoton Rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendampingan anak Di sekolah tertentu, komunikasi tentang manfaat ekskul gagal menjangkau orang tua karena tingkat literasi yang rendah atau ketidakmampuan menggunakan media komunikasi digital. Orang tua menganggap ekskul membuang waktu dan biaya. Fokus Hanya pada Kelas Serumpun Kombel hanya efektif di antara guru-guru kelas yang mengajarkan mata pelajaran yang sama (misalnya, guru Matematika) dan gagal membangun kolaborasi antar-mata pelajaran yang penting untuk implementasi dan pembelajaran terintegrasi. Dominasi Guru Dalam Kombel, ide-ide inovatif guru muda sering terhambat atau diabaikan karena dominasi pandangan dan praktik yang sudah lama diterapkan oleh guru senior. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk berbagi masalah. Kurangnya Relevansi Kurikulum Lokal Pihak sekolah kesulitan mengintegrasikan isu lokal yang spesifik dan sensitif (misalnya, masalah sampah, konflik lahan, atau politik desa) ke dalam proyek ko-kurikuler karena takut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat atau pemerintah daerah. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Di sekolah siswa hanya menerima pelajaran intrakurikuler Perkembangan minat dan bakat siswa tidak tersalurkan dengan baik Di sekolah para guru hanya bisa melihat kemampuan siswa dari pengetahuannya Komunitas Belajar Sikap cuek terhadap permasalahan yang ada Kurangnya kolaborasi dan komunikasi antar guru Kurangnya berbagi pengalaman belajar antar guru Ko-Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Siswa belum teratur dalam bangun pagi Belum membiasakan diri melaksanakan doa Bermalas-malasan dalam berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi Siswa belum membiasakan diri dalam bermasyarkat dan tidur cepat Masih kurangnya motivasi dalam belajar Kondisi setelah adanya Program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Perkembangan minat dan bakat siswa semakin terarah Siswa mampu mengikuti kegiatan dan lomba – lomba di luar sekolah Guru mampu melihat kemampuan siswa dari segi keterampilan Komunitas Belajar Kolaborasi dan komunikasi semakin baik Saling berbagi pengalaman belajar Guru mampu mengimplemtasi pengalaman belajar yang terintegrasi Ko – Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Keterlamabatan siswa datang ke sekolah mulai berkurang Selalu berdoa bersama saat apel pagi Mulai mengkonsumsi makanan bergizi melalui bekal dari rumah Melaksanakan Olahraga 2 x seminggu ( Rabu dan Jumat ) Peningkatan prestasi belajar siswa mulai meningkat dilihat dari hasil belajar siswa dan keaktifan dalam kelas. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Program “ EKKO “ sangat membawa perubahan positif di lingkungan sekolah baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa keunggulan yang ada yaitu : Siswa mampu membawa nama baik sekolah di kanca Nasional dan Provinsi melalui lomba seperti : Karate, OSN Sains, Mendongeng Kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa dan berbagai organisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler Memberikan wadah terstruktur untuk siswa yang memiliki passion di bidang tertentu Mengajarkan siswa untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kegiatan non-akademik, sehingga membangun keterampilan manajemen waktu yang efektif dan menjadi sarana stress release. Nilai-nilai seperti sportivitas (dalam ekskul olahraga), ketekunan, dan daya juang terbentuk melalui proses latihan dan kompetisi yang intensif. Guru secara rutin berbagi praktik baik, mengkaji kurikulum, dan mencari solusi atas tantangan pembelajaran (misalnya, KBM yang fokus pada penggunaan teknologi dalam kelas). Menyediakan forum di mana guru dapat menganalisis data hasil belajar siswa dan merancang intervensi yang disesuaikan untuk meningkatkan capaian spesifik Guru yang telah mahir dapat memimpin sesi atau menjadi mentor bagi rekan-rekannya, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepemimpinan kolektif terhadap kualitas sekolah. Guru mampu melakukan praktik baik di berbagai sekolah lainnya Siswa mulai bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain.Mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi. Bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai sendiri. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat CARA KERJA INOVASI Pada program “ EKKO “ penerapan kerja inovasi dilakukan melalui Strategi, Tantangan, Aksi dan Refleksi ( STAR ) : Ekstrakurikuler Strategi Mengidentifikasi ekstrakurikuler yang relevan dengan potensi daerah dalam minat dan bakat murid serta melibatkan mentor/ pelatih yang kompeten dan mengatur jadwal yang flesibel Tantangan Kurangnya minat murid terhadap ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur Aksi Membuat program kerja Melibatkan siswa dalam perencanaan Meningkatkan kapasitas pembina Memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Refleksi Mengevaluasi keaktifan dan perkembangan peserta didik serta menyesuaikan jenis kegiatan di tahun berikutnya Komunitas Belajar Strategi Membentuk kelompok belajar dengan tujuan berbagi pengalaman belajar melalui metode dan media pembelajaran. Tantangan Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang Aksi Mendorong berbagai anggota dalam berbagi keterampilan serta pengalaman belajar, memanfaatkan aplikasi sebagai bahan referensi pembelajaran dan menentapkan jadwal yang konsisten Refleksi Mengevaluasi pencapaian pembelajaran, efektivitas metode kolaboratif, dan keterlibatan anggota untuk meningkatkan kualitas komunitas. Ko-Kurikuler Strategi Tantangan Aksi Mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler melalui lintas mapel serta 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam tujuan kurikulum Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler. Membuat jurnal sebagai laporan perkembangan murid sebagai bukti partisipasi Menyusun program ko-kurikuler yang relevan dalam pembelajaran Memberikan pengarahan dan bimbingan Refleksi Memantau kontribusi kegiatan terhadap pengembangan karakter dan keterampilan serta motivasi belajar siswa dalam melakukan perbaikan program untuk tahun selanjutnya TUJUAN Tujuan dasar dari program “ EKKO “ adalah : Meningkatkan kemampuan akademik siswa baik di bidang olahraga, seni maupun pengetahuan Menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa Meningkatkan keterampilan bersosialisasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan disiplin diri. Memberikan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat sebagai penyeimbang dari beban akademik.Guru secara kolektif mengidentifikasi masalah, berbagi praktik terbaik, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Membangun budaya berbagi, saling mendukung, dan belajar berkelanjutan di antara staf pengajar. Memastikan bahwa strategi pengajaran yang digunakan berdampak positif dan signifikan pada hasil belajar siswa. Memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan praktik baik di luar sekolah Memberi siswa pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas Menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan dan etika melalui penugasan proyek yang terstruktur. Membantu siswa melihat relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata dan masa depan mereka. MANFAAT / DAMPAK Dampak dari program “ EKKO “ adalah : Bagi Siswa Peningkatan keterampilan non-akademik dan bakat, peningkatan kepercayaan diri, kesehatan mental yang lebih baik, dan keterampilan sosial.Mendapat kualitas pengajaran yang lebih baik, umpan balik yang relevan, metode pembelajaran inovatif, dan lingkungan kelas yang adaptif. Kemampuan aplikasi teori, pemahaman kontekstual materi, pengembangan pemecahan masalah dunia nyata, dan peningkatan keterampilan proyek.Bagi Guru Meningkatan hubungan emosional dengan siswa, penemuan potensi siswa dari sudut pandang yang berbeda, dan pengembangan keterampilan memfasilitasi di luar materi pelajaran inti.Peningkatan kompetensi profesional, berbagi praktik terbaik, mengurangi rasa terisolasi, dan solusi inovatif terhadap tantangan pengajaran. Memperluas pemahaman tentang relevansi materi yang diajarkan, meningkatkan integrasi kurikulum, dan mendapatkan kepuasan profesional dari keberhasilan proyek siswa Bagi Orang Tua Kebanggaan terhadap prestasi non-akademik anak, meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah (misalnya saat pertunjukan/pertandingan), dan menjadi saluran kontribusi keahlian masyarakat.Peningkatan mutu pendidikan sekolah secara keseluruhan, jaminan bahwa anak mereka diajar oleh guru yang terus berkembang, dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi sekolah. Anak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat/industri, peningkatan citra sekolah sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan yang siap kerja/bermasyar

Menyeimbangkan kegiatan akademik dan non akademik Mendidik siswa dan guru mencari win-win solusi dan bertanggung jawab  Guru mahir menjadi Mentor internal Menjadikan orang tua Masyarakat berperan dalam komunitas ekosistim sekolah

siswa, soft skil kesehatan mental, umpan balik adaptif, pemecahan masalah dunia nyata guru, Ikatan emosional yang kuat, kompetensi emosional, pencapaian kepuasan emosional Ortu/masyarakat, Kebanggaan keterlibatan aktif di kegiatan sekolah, peningkatan kepercayaan institusional, lulusan memiliki ketrampilan praktis

Juara , ekosistim terbentuk

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melaksanakan Gerakan Pasar Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menyerap anggaran subsidi yang besar, namun pelaksanaannya di lapangan masih sepenuhnya manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan: Peserta yang datang sebagian berasal dari luar wilayah sasaran, sementara warga yang menjadi prioritas justru tidak memperoleh kuota; Terjadi pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain karena petugas tidak memiliki alat verifikasi; Antrean panjang dan waktu pelayanan lama karena pencatatan penerima dilakukan secara manual; Petugas tidak dapat mengetahui secara cepat apakah seseorang sudah membeli, apakah berasal dari distrik sasaran, apakah KTP valid, dan apakah kuota masih tersedia; Laporan kegiatan disusun manual sehingga pemerintah tidak dapat memantau distribusi secara waktu nyata dan sulit menilai ketepatan sasaran subsidi. Akibat kondisi tersebut, subsidi berisiko tidak tepat sasaran, timbul kecemburuan sosial antarwarga, distribusi tidak merata, dan terjadi kerugian anggaran pemerintah. Permasalahan yang sama berulang pada setiap penyaluran bantuan pemerintah lainnya (operasi pasar, bantuan sosial, bantuan bencana), karena akarnya sama: tidak adanya sistem verifikasi identitas dan pencatatan distribusi yang digital, cepat, dan dapat diaudit. Gagasan SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) lahir untuk menjawab persoalan tersebut: satu platform distribusi bantuan berbasis identitas digital (NIK, QR, OCR KTP) dengan validasi berlapis secara waktu nyata, kecerdasan artifisial untuk deteksi penyalahgunaan, serta dasbor pemantauan bagi pengambil kebijakan.

Memastikan bantuan dan komoditas bersubsidi diterima tepat sasaran oleh warga wilayah prioritas yang telah ditetapkan; Mencegah pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain melalui verifikasi identitas digital dan pencatatan status penerimaan secara waktu nyata; Mempermudah dan mempercepat verifikasi oleh petugas lapangan, dari pemeriksaan manual menjadi pemindaian dalam hitungan detik; Menghilangkan antrean panjang melalui undangan digital dengan penjadwalan slot waktu layanan; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi subsidi melalui jejak audit digital dan laporan otomatis; Menyediakan dasbor waktu nyata bagi Bupati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kepala distrik/kampung; Membangun basis data distribusi bantuan daerah sebagai dasar kebijakan berbasis data dan perencanaan kuota yang lebih adil.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Distribusi tepat sasaran — indikator: persentase penerima dari wilayah prioritas; jumlah warga prioritas yang terlayani dibanding kuota; Pembelian ganda hilang — indikator: jumlah upaya transaksi ganda yang ditolak sistem; nol temuan ganda pada audit; Antrean dan waktu layanan turun — indikator: waktu layanan rata-rata per warga; distribusi kedatangan per slot; Efisiensi anggaran — indikator: nilai subsidi yang terselamatkan dari kebocoran; biaya administrasi kegiatan; Transparansi dan kepercayaan — indikator: laporan kegiatan terpublikasi otomatis; penurunan keluhan/kecemburuan sosial di wilayah sasaran; Kebijakan berbasis data — indikator: rekomendasi kuota dan prediksi komoditas yang dipakai pada perencanaan kegiatan berikutnya. Kemanfaatan bersifat inklusif: warga tanpa ponsel tetap terlayani melalui undangan cetak yang disalurkan kepala kampung dan verifikasi e-KTP di lokasi; mode luring menjamin wilayah tanpa jaringan tetap memperoleh layanan yang sama.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin melaksanakan Gerakan Pasar Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menyerap anggaran subsidi yang besar, namun pelaksanaannya di lapangan masih sepenuhnya manual sehingga menimbulkan berbagai permasalahan: Peserta yang datang sebagian berasal dari luar wilayah sasaran, sementara warga yang menjadi prioritas justru tidak memperoleh kuota; Terjadi pembelian ganda dan penggunaan identitas orang lain karena petugas tidak memiliki alat verifikasi; Antrean panjang dan waktu pelayanan lama karena pencatatan penerima dilakukan secara manual; Petugas tidak dapat mengetahui secara cepat apakah seseorang sudah membeli, apakah berasal dari distrik sasaran, apakah KTP valid, dan apakah kuota masih tersedia; Laporan kegiatan disusun manual sehingga pemerintah tidak dapat memantau distribusi secara waktu nyata dan sulit menilai ketepatan sasaran subsidi. Akibat kondisi tersebut, subsidi berisiko tidak tepat sasaran, timbul kecemburuan sosial antarwarga, distribusi tidak merata, dan terjadi kerugian anggaran pemerintah. Permasalahan yang sama berulang pada setiap penyaluran bantuan pemerintah lainnya (operasi pasar, bantuan sosial, bantuan bencana), karena akarnya sama: tidak adanya sistem verifikasi identitas dan pencatatan distribusi yang digital, cepat, dan dapat diaudit. Gagasan SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) lahir untuk menjawab persoalan tersebut: satu platform distribusi bantuan berbasis identitas digital (NIK, QR, OCR KTP) dengan validasi berlapis secara waktu nyata, kecerdasan artifisial untuk deteksi penyalahgunaan, serta dasbor pemantauan bagi pengambil kebijakan. b. Gagasan utama/ide inovasi SIPAMANIS (Sistem Pintar Manajemen Distribusi Bantuan dan Pasar Murah Berbasis Identitas Digital) adalah platform distribusi bantuan pemerintah yang memastikan subsidi tepat sasaran melalui identitas digital, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika. SIPAMANIS bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan penargetan: penerima ditetapkan lebih dulu dari data wilayah sasaran dan usulan kepala distrik/kampung, lalu diundang secara digital dengan QR dan slot waktu layanan (melalui Whats App, atau undangan cetak via kepala kampung bagi warga tanpa ponsel); Lapisan validasi: di lokasi, satu pemindaian QR undangan atau OCR e-KTP menjalankan validasi berlapis sekaligus — keabsahan NIK (rujukan Dukcapil), kesesuaian wilayah sasaran, ketersediaan kuota, dan riwayat pembelian (anti-ganda); status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi; mode luring dengan QR bertanda tangan kriptografis menjamin layanan di distrik tanpa jaringan; Lapisan analitik: dasbor waktu nyata (penerima, kuota, stok, transaksi per distrik/kampung, heatmap) serta kecerdasan artifisial untuk deteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, prediksi kebutuhan komoditas, dan rekomendasi kuota — setiap temuan ditinjau petugas (human in the loop). Mesin distribusi yang sama dirancang sebagai Government Digital Platform yang dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Distribusi terbuka “siapa cepat dia dapat”; warga prioritas sering tidak kebagian kuota. Verifikasi identitas mengandalkan mata petugas; pembelian ganda dan identitas pinjaman tidak terdeteksi. Antrean berjam-jam tanpa kepastian layanan. Pencatatan penerima dan laporan kegiatan manual, selesai berhari-hari kemudian. Pemerintah tidak dapat memastikan ketepatan sasaran subsidi. Sesudah adanya inovasi: Distribusi tertarget: undangan digital ber-QR dengan slot waktu diterbitkan dari data sasaran. Validasi berlapis (NIK/Dukcapil, wilayah, kuota, riwayat) selesai dalam hitungan detik per warga. Status SUDAH MENERIMA terkunci waktu nyata lintas lokasi — pembelian ganda tertolak otomatis. Dasbor, heatmap, dan laporan terbentuk otomatis seketika kegiatan berlangsung. AI mengawasi anomali dan memberi rekomendasi kuota untuk kegiatan berikutnya, dengan tinjauan petugas. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penyelenggara kegiatan dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; Dukcapil sebagai rujukan validasi NIK; kepala distrik dan kepala kampung sebagai simpul wilayah, pengusul warga prioritas, dan penyalur undangan cetak. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra evaluasi ketepatan sasaran dan audit algoritme deteksi anomali agar akuntabel. Dunia Usaha/Swasta: distributor dan pemasok komoditas sebagai mitra pasokan; pelaku usaha sebagai mitra CSR dan penyedia teknologi. Ormas/Masyarakat: warga penerima manfaat; tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan membantu sosialisasi serta memastikan warga rentan terdaftar. Media Massa: publikasi jadwal kegiatan dan transparansi hasil distribusi kepada publik. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIPAMANIS terletak pada perubahan paradigma distribusi bantuan dari “siapa datang dia dapat” menjadi distribusi tertarget berbasis identitas digital: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPAMANIS Penentuan penerima Terbuka, siapa cepat dia dapat Ditarget dari data wilayah/usulan kampung; undangan digital ber-QR Verifikasi identitas Pemeriksaan KTP manual oleh mata petugas Pindai QR/OCR e-KTP + rujukan NIK Dukcapil dalam hitungan detik Pencegahan pembelian ganda Tidak ada; mengandalkan ingatan petugas Status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi secara waktu nyata Antrean Berjam-jam tanpa kepastian Slot waktu layanan pada undangan Wilayah sasaran Tidak dapat dipastikan Validasi wilayah otomatis (geo-validation) Laporan Rekap manual berhari-hari Dasbor waktu nyata + laporan otomatis + heatmap Pengawasan penyalahgunaan Tidak ada AI mendeteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, ditinjau petugas Lokasi tanpa internet Sistem digital lain tidak berfungsi Mode luring dengan QR kriptografis, sinkron otomatis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah daerah di Tanah Papua yang mengoperasikan platform distribusi pasar murah/bantuan dengan validasi identitas digital berlapis, mode luring untuk wilayah tanpa jaringan, dan analitik kecerdasan artifisial dalam satu sistem. Nilai kebaruan diperkuat oleh desain sebagai Government Digital Platform: mesin distribusi yang sama dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana — bukan aplikasi sekali pakai untuk satu program. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Registrasi kegiatan: operator menetapkan distrik/kampung sasaran, kuota, komoditas, harga, lokasi, dan jadwal. Penargetan & undangan: sistem menarik calon penerima dari data sasaran dan usulan kepala wilayah, lalu menerbitkan undangan digital ber-QR dengan slot waktu (Whats App/cetak). Kedatangan & pemindaian: petugas memindai QR undangan, atau OCR e-KTP bila undangan tidak dibawa; verifikasi wajah opsional untuk kasus meragukan. Validasi berlapis satu langkah: keabsahan NIK (Dukcapil), wilayah sasaran, sisa kuota, dan riwayat pembelian (anti-ganda). Transaksi: QR transaksi terbit, warga membayar dan menerima barang; status SUDAH MENERIMA terkunci dan struk digital terkirim via Whats App. Mode luring: di lokasi tanpa internet validasi berjalan lokal dengan QR bertanda tangan kriptografis, tersinkronisasi otomatis saat jaringan tersedia. Analitik: seluruh transaksi mengalir ke dasbor waktu nyata; AI menganalisis anomali, menyusun heatmap sebaran, memprediksi kebutuhan komoditas, dan merekomendasikan kuota kegiatan berikutnya. Spesifikasi produk: aplikasi petugas berbasis perangkat bergerak (pemindaian QR, OCR KTP pada perangkat, NFC e-KTP opsional) dan dasbor web; basis data terpusat dengan sinkronisasi luring-daring; QR bertanda tangan kriptografis; notifikasi Whats App API; heatmap berbasis peta; modul AI deteksi anomali dan prediksi; seluruhnya selaras arsitektur SPBE, ketentuan Administrasi Kependudukan untuk pemanfaatan NIK, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dengan efisiensi yang dihasilkan dari berkurangnya kebocoran subsidi sebagai justifikasi anggaran; peluang dukungan dana Otonomi Khusus dan kemitraan CSR; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan distribusi bantuan berbasis identitas digital sebagai payung seluruh program bantuan daerah; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Disperindag, pelatihan operator dan petugas lapangan, serta pelibatan kepala distrik/kampung sebagai simpul wilayah; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel pintar; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — Gerakan Pasar Murah; Tahun 2 — Operasi Pasar; Tahun 3 — Bantuan Sosial; Tahun 4 — Bantuan Bencana; Tahun 5 — Platform Distribusi Bantuan Daerah yang direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi OCR dan deteksi anomali secara berkala, audit tahunan, dan prinsip human in the loop — keputusan penolakan warga selalu melalui petugas; Pelindungan data dan SPBE: pembatasan akses data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pemanfaatan NIK sesuai ketentuan Administrasi Kependudukan, serta interoperabilitas dengan sistem Dukcapil dan data kesejahteraan sosial dalam kerangka SPBE; Replikasi: desain modular sebagai Government Digital Platform — mesin penargetan, validasi identitas, dan pencatatan distribusi yang sama dapat dipakai pemerintah daerah mana pun untuk jenis bantuan apa pun.

Kebaruan SIPAMANIS terletak pada perubahan paradigma distribusi bantuan dari “siapa datang dia dapat” menjadi distribusi tertarget berbasis identitas digital: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPAMANIS Penentuan penerima Terbuka, siapa cepat dia dapat Ditarget dari data wilayah/usulan kampung; undangan digital ber-QR Verifikasi identitas Pemeriksaan KTP manual oleh mata petugas Pindai QR/OCR e-KTP + rujukan NIK Dukcapil dalam hitungan detik Pencegahan pembelian ganda Tidak ada; mengandalkan ingatan petugas Status SUDAH MENERIMA terkunci lintas lokasi secara waktu nyata Antrean Berjam-jam tanpa kepastian Slot waktu layanan pada undangan Wilayah sasaran Tidak dapat dipastikan Validasi wilayah otomatis (geo-validation) Laporan Rekap manual berhari-hari Dasbor waktu nyata + laporan otomatis + heatmap Pengawasan penyalahgunaan Tidak ada AI mendeteksi identitas ganda dan pola mencurigakan, ditinjau petugas Lokasi tanpa internet Sistem digital lain tidak berfungsi Mode luring dengan QR kriptografis, sinkron otomatis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah daerah di Tanah Papua yang mengoperasikan platform distribusi pasar murah/bantuan dengan validasi identitas digital berlapis, mode luring untuk wilayah tanpa jaringan, dan analitik kecerdasan artifisial dalam satu sistem. Nilai kebaruan diperkuat oleh desain sebagai Government Digital Platform: mesin distribusi yang sama dapat dipakai ulang untuk operasi pasar, bantuan sosial, dan bantuan bencana — bukan aplikasi sekali pakai untuk satu program.

SIPAMANIS saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: proses bisnis, alur validasi berlapis, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa untuk satu kegiatan Gerakan Pasar Murah merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa beroperasi pada kegiatan Gerakan Pasar Murah percontohan; Jumlah warga penerima terverifikasi digital dan jumlah undangan tersalurkan; Waktu layanan rata-rata per warga (target: dari menit menjadi detik); Jumlah upaya pembelian ganda yang tertolak sistem; Persentase penerima yang berasal dari wilayah sasaran (target: mendekati 100%). Kesiapterapan didukung oleh: teknologi yang seluruhnya telah matang (pemindaian QR, OCR pada perangkat bergerak, dasbor web, Whats App API), kebutuhan perangkat lapangan yang sederhana (ponsel pintar petugas), model rintisan bertahap per jenis kegiatan, serta desain mode luring yang menyesuaikan kondisi jaringan di distrik-distrik Mimika.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Distribusi tepat sasaran — indikator: persentase penerima dari wilayah prioritas; jumlah warga prioritas yang terlayani dibanding kuota; Pembelian ganda hilang — indikator: jumlah upaya transaksi ganda yang ditolak sistem; nol temuan ganda pada audit; Antrean dan waktu layanan turun — indikator: waktu layanan rata-rata per warga; distribusi kedatangan per slot; Efisiensi anggaran — indikator: nilai subsidi yang terselamatkan dari kebocoran; biaya administrasi kegiatan; Transparansi dan kepercayaan — indikator: laporan kegiatan terpublikasi otomatis; penurunan keluhan/kecemburuan sosial di wilayah sasaran; Kebijakan berbasis data — indikator: rekomendasi kuota dan prediksi komoditas yang dipakai pada perencanaan kegiatan berikutnya. Kemanfaatan bersifat inklusif: warga tanpa ponsel tetap terlayani melalui undangan cetak yang disalurkan kepala kampung dan verifikasi e-KTP di lokasi; mode luring menjamin wilayah tanpa jaringan tetap memperoleh layanan yang sama.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dengan efisiensi yang dihasilkan dari berkurangnya kebocoran subsidi sebagai justifikasi anggaran; peluang dukungan dana Otonomi Khusus dan kemitraan CSR; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan distribusi bantuan berbasis identitas digital sebagai payung seluruh program bantuan daerah; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Disperindag, pelatihan operator dan petugas lapangan, serta pelibatan kepala distrik/kampung sebagai simpul wilayah; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel pintar; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — Gerakan Pasar Murah; Tahun 2 — Operasi Pasar; Tahun 3 — Bantuan Sosial; Tahun 4 — Bantuan Bencana; Tahun 5 — Platform Distribusi Bantuan Daerah yang direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi OCR dan deteksi anomali secara berkala, audit tahunan, dan prinsip human in the loop — keputusan penolakan warga selalu melalui petugas; Pelindungan data dan SPBE: pembatasan akses data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pemanfaatan NIK sesuai ketentuan Administrasi Kependudukan, serta interoperabilitas dengan sistem Dukcapil dan data kesejahteraan sosial dalam kerangka SPBE; Replikasi: desain modular sebagai Government Digital Platform — mesin penargetan, validasi identitas, dan pencatatan distribusi yang sama dapat dipakai pemerintah daerah mana pun untuk jenis bantuan apa pun.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri terbesar di Indonesia. Keberadaan industri pertambangan beserta rantai pasoknya — kontraktor, subkontraktor, BUMN, BUMD, hingga UMKM — menciptakan ribuan kebutuhan tenaga kerja baru setiap tahun. Namun demikian, kapasitas ekonomi yang besar tersebut belum diimbangi oleh tata kelola pasar kerja yang terintegrasi, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada proses ketenagakerjaan saat ini adalah sebagai berikut: Informasi lowongan kerja tersebar di banyak kanal (papan pengumuman, media sosial, perantara) sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan; Pelamar harus mengirim berkas lamaran fisik berulang kali ke banyak perusahaan, termasuk fotokopi dokumen yang sama secara berulang, yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak perlu; Belum tersedia Curriculum Vitae (CV) digital maupun basis data tenaga kerja daerah, sehingga profil dan kompetensi pencari kerja tidak terdokumentasi; Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai kebutuhan karena tidak ada kanal pencarian kandidat yang terstruktur; Dinas Tenaga Kerja belum memiliki dasbor pemantauan pasar kerja secara waktu nyata (realtime); data statistik ketenagakerjaan masih diolah secara manual; Tidak tersedia peta kompetensi masyarakat sehingga kebutuhan pelatihan sulit diidentifikasi dan program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran; Belum ada pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara objektif dan cepat; Akibat keseluruhan hal tersebut, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data sulit dilakukan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan MEIS (Mimika Employment Intelligence System): platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, BUMN/BUMD, kontraktor, UMKM, pencari kerja, satuan pendidikan, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan lembaga sertifikasi dalam satu sistem digital terpadu.

Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal Kabupaten Mimika, dengan perhatian khusus pada afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua sesuai semangat Otonomi Khusus; Mempercepat proses rekrutmen melalui digitalisasi alur lamaran, seleksi, dan penjadwalan wawancara dari hitungan minggu menjadi hitungan hari; Mengurangi biaya administrasi rekrutmen bagi masyarakat (fotokopi, transportasi, pengiriman berkas) maupun bagi perusahaan; Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan, termasuk penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) secara digital; Membantu perusahaan memperoleh kandidat terbaik melalui pencocokan kompetensi berbasis kecerdasan artifisial (AI job matching); Menyediakan basis data tenaga kerja daerah (talent pool) dan peta kompetensi masyarakat yang mutakhir; Menyediakan dasbor waktu nyata bagi Bupati dan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data (data driven policy).

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat — indikator: jumlah penempatan melalui platform per tahun, proporsi tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua yang terserap; Waktu rekrutmen menurun — indikator: rata-rata hari dari lamaran hingga penempatan, dibandingkan baseline proses manual; Biaya administrasi turun — indikator: estimasi penghematan biaya fotokopi, transportasi, dan pengiriman berkas per pelamar; penghematan biaya iklan dan penyaringan bagi perusahaan; Transparansi meningkat — indikator: seluruh lowongan resmi terpublikasi terbuka; jejak audit proses seleksi; Kebijakan tepat sasaran — indikator: jumlah program pelatihan BLK/LPK yang dirancang berbasis analisis kesenjangan kompetensi MEIS. Kemanfaatan bersifat inklusif: kanal layanan luring di kantor distrik disiapkan bagi warga di wilayah tanpa akses internet, sehingga transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri terbesar di Indonesia. Keberadaan industri pertambangan beserta rantai pasoknya — kontraktor, subkontraktor, BUMN, BUMD, hingga UMKM — menciptakan ribuan kebutuhan tenaga kerja baru setiap tahun. Namun demikian, kapasitas ekonomi yang besar tersebut belum diimbangi oleh tata kelola pasar kerja yang terintegrasi, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal. Permasalahan utama yang teridentifikasi pada proses ketenagakerjaan saat ini adalah sebagai berikut: Informasi lowongan kerja tersebar di banyak kanal (papan pengumuman, media sosial, perantara) sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya lowongan; Pelamar harus mengirim berkas lamaran fisik berulang kali ke banyak perusahaan, termasuk fotokopi dokumen yang sama secara berulang, yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak perlu; Belum tersedia Curriculum Vitae (CV) digital maupun basis data tenaga kerja daerah, sehingga profil dan kompetensi pencari kerja tidak terdokumentasi; Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang sesuai kebutuhan karena tidak ada kanal pencarian kandidat yang terstruktur; Dinas Tenaga Kerja belum memiliki dasbor pemantauan pasar kerja secara waktu nyata (realtime); data statistik ketenagakerjaan masih diolah secara manual; Tidak tersedia peta kompetensi masyarakat sehingga kebutuhan pelatihan sulit diidentifikasi dan program pelatihan berisiko tidak tepat sasaran; Belum ada pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan secara objektif dan cepat; Akibat keseluruhan hal tersebut, penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data sulit dilakukan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan MEIS (Mimika Employment Intelligence System): platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan, BUMN/BUMD, kontraktor, UMKM, pencari kerja, satuan pendidikan, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan lembaga sertifikasi dalam satu sistem digital terpadu. b. Gagasan utama/ide inovasi MEIS (Mimika Employment Intelligence System) adalah platform ekosistem ketenagakerjaan cerdas berbasis kecerdasan artifisial yang menghubungkan seluruh aktor pasar kerja Kabupaten Mimika — pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan (BUMN, BUMD, kontraktor, UMKM), pencari kerja, sekolah, perguruan tinggi, Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, dan lembaga sertifikasi — dalam satu sistem digital terpadu. MEIS bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan layanan: portal lowongan resmi, satu CV digital seumur hidup, Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) digital ber-QR, lamaran daring, penjadwalan wawancara dengan check-in QR, job fair digital, dan notifikasi otomatis Whats App; Lapisan kecerdasan: AI menganalisis CV (skill extraction), menghitung skor kecocokan kandidat–lowongan (job matching), memberi rekomendasi dua arah, memetakan kompetensi masyarakat, menganalisis kesenjangan keterampilan (skill gap), dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja — dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop); Lapisan kebijakan: talent pool daerah serta dasbor waktu nyata bagi Bupati dan Dinas Tenaga Kerja, termasuk indikator penyerapan tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua, sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Informasi lowongan tersebar dan tidak merata; peluang kerja rawan dikuasai perantara. Lamaran fisik dan fotokopi berkas berulang ke setiap perusahaan. Penyaringan kandidat manual, lambat, dan subjektif. Kartu AK.1 harus diurus dengan datang dan mengantre. Data ketenagakerjaan direkap manual; kebutuhan pelatihan tidak terpetakan. Sesudah adanya inovasi: Satu portal lowongan resmi dengan notifikasi Whats App yang menjangkau semua warga secara setara. Satu CV digital berlaku untuk seluruh lamaran; AK.1 diterbitkan digital ber-QR dari rumah. Pencocokan kandidat–lowongan oleh AI secara objektif berbasis kompetensi, ditinjau manusia. Talent pool dan dasbor waktu nyata menggantikan rekapitulasi manual. Program pelatihan BLK/LPK dirancang dari analisis kesenjangan kompetensi yang faktual. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Tenaga Kerja sebagai penyelenggara layanan dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; Dukcapil sebagai rujukan verifikasi NIK; BLK sebagai penyelenggara pelatihan berbasis data kesenjangan kompetensi. Akademisi: perguruan tinggi dan sekolah sebagai penyalur lulusan serta mitra penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri; lembaga sertifikasi sebagai validator kompetensi pada CV digital. Dunia Usaha/Swasta: perusahaan, BUMN, BUMD, kontraktor, dan UMKM sebagai pemasang lowongan, perekrut melalui talent pool, pelapor WLKP, serta mitra CSR pengembangan sistem. Ormas/Masyarakat: pencari kerja sebagai pemilik CV digital dan penerima manfaat utama; LPK dan komunitas sebagai penyedia pelatihan keterampilan. Media Massa: diseminasi informasi lowongan dan program, serta kontrol sosial transparansi pasar kerja. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan MEIS terletak pada transformasi menyeluruh proses bisnis ketenagakerjaan daerah, bukan sekadar penggunaan teknologi: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan MEIS Informasi lowongan Tersebar, tidak merata, rawan perantara Satu portal resmi, notifikasi otomatis, setara untuk semua warga Berkas lamaran Fotokopi fisik berulang per perusahaan Satu CV digital dipakai seumur hidup untuk semua lamaran Kartu pencari kerja (AK.1)Datang, antre, cetak kertas Diterbitkan digital ber-QR dari rumah Pencocokan kandidat Manual, subjektif, lambat AI job matching objektif berbasis kompetensi, dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop) Data ketenagakerjaan Rekap manual, terfragmentasi Talent pool tunggal, dasbor waktu nyata, prediksi kebutuhan tenaga kerja Perencanaan pelatihan Tanpa peta kompetensi Analisis kesenjangan keterampilan otomatis sebagai dasar program BLK/LPK Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan ekosistem ketenagakerjaan terpadu berbasis AI dengan pemantauan afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua secara waktu nyata. Nilai tambah pembeda MEIS dibanding portal kerja komersial adalah: (1) integrasi layanan publik resmi (AK.1 digital, WLKP); (2) keberpihakan pada tenaga kerja lokal; (3) data dimiliki pemerintah daerah sebagai aset kebijakan; (4) tata kelola AI yang akuntabel — audit bias berkala dan pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Pendaftaran: pencari kerja mendaftar dengan verifikasi NIK dan OTP, membuat satu CV digital; sistem menerbitkan Kartu AK.1 digital ber-QR. Pemasangan lowongan: perusahaan terverifikasi memasang lowongan dengan persyaratan kompetensi terstruktur. Analisis AI: ekstraksi keterampilan dari CV, penghitungan skor kecocokan kandidat–lowongan, dan rekomendasi dua arah dengan notifikasi Whats App. Seleksi: perusahaan menyeleksi kandidat, menjadwalkan wawancara (termasuk job fair digital), check-in wawancara memakai QR, dan mencatat hasil. Penempatan: status penempatan tercatat otomatis ke talent pool dan statistik ketenagakerjaan. Analitik kebijakan: AI memetakan kesenjangan kompetensi, merekomendasikan pelatihan ke BLK/LPK, dan memprediksi kebutuhan tenaga kerja; seluruh agregat tampil pada dasbor Bupati dan Dinas Tenaga Kerja secara waktu nyata. Spesifikasi produk: aplikasi web responsif (frontend Next.js, backend Laravel REST API); basis data Postgre SQL; penyimpanan objek Cloudflare R2; autentikasi NIK + OTP; modul AI (large language model untuk analisis CV/chatbot dan model pembelajaran mesin untuk pencocokan); peta Open Street Map; notifikasi Whats App API; dirancang interoperabel dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker dan Dukcapil sesuai arsitektur SPBE serta patuh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD Kabupaten Mimika (Dinas Tenaga Kerja) dengan peluang dukungan dana Otonomi Khusus serta kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri di Mimika; biaya operasional ditekan melalui teknologi sumber terbuka; Regulasi: diusulkan payung hukum Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan digital, termasuk kewajiban perusahaan memublikasikan lowongan melalui platform; Sumber daya manusia: pembentukan tim pengelola pada Dinas Tenaga Kerja, alih pengetahuan dari pengembang, dan pelatihan admin berkala; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal, pemantauan ketersediaan, serta siklus pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — portal lowongan, CV digital, AK.1 digital; Tahun 2 — AI matching dan talent pool; Tahun 3 — pemetaan kompetensi dan integrasi BLK/LPK; Tahun 4 — analitik prediktif kebutuhan tenaga kerja; Tahun 5 — Regional Employment Intelligence Platform yang dapat direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi pencocokan secara berkala, audit bias tahunan, dan penerapan prinsip human in the loop pada setiap keputusan rekrutmen; Integrasi SPBE: interoperabilitas dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker, verifikasi NIK Dukcapil, dan kesiapan integrasi dengan portal layanan publik daerah; Replikasi: desain modular dan berbasis standar terbuka memungkinkan adopsi oleh kabupaten/kota lain, khususnya daerah berbasis industri ekstraktif dengan tantangan serupa.

Kebaruan MEIS terletak pada transformasi menyeluruh proses bisnis ketenagakerjaan daerah, bukan sekadar penggunaan teknologi: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan MEIS Informasi lowongan Tersebar, tidak merata, rawan perantara Satu portal resmi, notifikasi otomatis, setara untuk semua warga Berkas lamaran Fotokopi fisik berulang per perusahaan Satu CV digital dipakai seumur hidup untuk semua lamaran Kartu pencari kerja (AK.1)Datang, antre, cetak kertas Diterbitkan digital ber-QR dari rumah Pencocokan kandidat Manual, subjektif, lambat AI job matching objektif berbasis kompetensi, dengan keputusan akhir tetap pada manusia (human in the loop) Data ketenagakerjaan Rekap manual, terfragmentasi Talent pool tunggal, dasbor waktu nyata, prediksi kebutuhan tenaga kerja Perencanaan pelatihan Tanpa peta kompetensi Analisis kesenjangan keterampilan otomatis sebagai dasar program BLK/LPK Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan ekosistem ketenagakerjaan terpadu berbasis AI dengan pemantauan afirmasi tenaga kerja Orang Asli Papua secara waktu nyata. Nilai tambah pembeda MEIS dibanding portal kerja komersial adalah: (1) integrasi layanan publik resmi (AK.1 digital, WLKP); (2) keberpihakan pada tenaga kerja lokal; (3) data dimiliki pemerintah daerah sebagai aset kebijakan; (4) tata kelola AI yang akuntabel — audit bias berkala dan pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

MEIS saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: arsitektur sistem, proses bisnis, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa portal lowongan dan CV digital merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa portal lowongan dan CV digital beroperasi; Jumlah pencari kerja terdaftar dengan CV digital; Jumlah perusahaan terverifikasi yang memasang lowongan; Jumlah Kartu AK.1 digital diterbitkan; Waktu rata-rata proses lamaran hingga panggilan wawancara. Kesiapterapan didukung oleh: ketersediaan teknologi yang seluruhnya sudah matang di pasar (Next.js, Laravel, Postgre SQL, layanan AI komersial), model rintisan bertahap per modul sehingga tidak memerlukan investasi besar sekaligus, serta kesesuaian dengan arsitektur SPBE sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintah yang telah ada.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat — indikator: jumlah penempatan melalui platform per tahun, proporsi tenaga kerja lokal/Orang Asli Papua yang terserap; Waktu rekrutmen menurun — indikator: rata-rata hari dari lamaran hingga penempatan, dibandingkan baseline proses manual; Biaya administrasi turun — indikator: estimasi penghematan biaya fotokopi, transportasi, dan pengiriman berkas per pelamar; penghematan biaya iklan dan penyaringan bagi perusahaan; Transparansi meningkat — indikator: seluruh lowongan resmi terpublikasi terbuka; jejak audit proses seleksi; Kebijakan tepat sasaran — indikator: jumlah program pelatihan BLK/LPK yang dirancang berbasis analisis kesenjangan kompetensi MEIS. Kemanfaatan bersifat inklusif: kanal layanan luring di kantor distrik disiapkan bagi warga di wilayah tanpa akses internet, sehingga transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD Kabupaten Mimika (Dinas Tenaga Kerja) dengan peluang dukungan dana Otonomi Khusus serta kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) industri di Mimika; biaya operasional ditekan melalui teknologi sumber terbuka; Regulasi: diusulkan payung hukum Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan digital, termasuk kewajiban perusahaan memublikasikan lowongan melalui platform; Sumber daya manusia: pembentukan tim pengelola pada Dinas Tenaga Kerja, alih pengetahuan dari pengembang, dan pelatihan admin berkala; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal, pemantauan ketersediaan, serta siklus pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — portal lowongan, CV digital, AK.1 digital; Tahun 2 — AI matching dan talent pool; Tahun 3 — pemetaan kompetensi dan integrasi BLK/LPK; Tahun 4 — analitik prediktif kebutuhan tenaga kerja; Tahun 5 — Regional Employment Intelligence Platform yang dapat direplikasi kabupaten/kota lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi pencocokan secara berkala, audit bias tahunan, dan penerapan prinsip human in the loop pada setiap keputusan rekrutmen; Integrasi SPBE: interoperabilitas dengan SIA Pkerja/Karirhub Kemnaker, verifikasi NIK Dukcapil, dan kesiapan integrasi dengan portal layanan publik daerah; Replikasi: desain modular dan berbasis standar terbuka memungkinkan adopsi oleh kabupaten/kota lain, khususnya daerah berbasis industri ekstraktif dengan tantangan serupa.

-

TUJUAN INOVASI Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bertujuan untuk mentransformasi pelayanan publik dan perizinan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Adapun tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut : Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik Mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, sederhana, terkoordinasi, dan berbasis digital. Memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil Menghadirkan pelayanan publik yang mampu menjangkau distrik dan kampung dengan keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Mendorong transformasi digital pelayanan publik Mengoptimalkan penerapan sistem OSS dan digitalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika. Meningkatkan legalitas dan formalitas usaha masyarakat Mendorong pelaku UMKM dan Orang Asli Papua (OAP) untuk memiliki legalitas usaha melalui pendampingan dan pelayanan jemput bola. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan proaktif Mengubah pola pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan yang hadir langsung di tengah masyarakat. Mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah Menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih kondusif melalui percepatan pelayanan perizinan. Memperkuat tata kelola pelayanan berbasis data Mengintegrasikan data pelayanan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan investasi daerah.

MANFAAT INOVASI Pelaksanaan inovasi MPP MANTAP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah. Adapun manfaat inovasi ini meliputi : Masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dan cepat Pelayanan dapat diakses melalui kanal fisik, digital, maupun mobile tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Akses pelayanan menjadi lebih merata Masyarakat di distrik dan wilayah terpencil dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih dekat dan terjangkau. Pelaku usaha lebih mudah memperoleh legalitas usaha UMKM dan OAP mendapatkan pendampingan langsung dalam pengurusan NIB dan perizinan usaha. Waktu dan biaya pelayanan menjadi lebih efisien Masyarakat dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan dalam mengurus perizinan. Literasi digital masyarakat meningkat Pendampingan penggunaan OSS membantu masyarakat memahami pelayanan berbasis digital. Data pelayanan lebih tertata dan terintegrasi Pemerintah daerah memiliki data pelayanan dan investasi yang lebih akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Iklim investasi daerah menjadi lebih kondusif Pelayanan yang cepat dan transparan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan investasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat Pelayanan yang proaktif, transparan, dan responsif meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.  

Rancang bangun  Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 228 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Mimika Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Mimika. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro Permasalahan makro merupakan persoalan berskala luas yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, iklim investasi, serta pembangunan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Mimika. Permasalahan ini berkaitan dengan kondisi struktural, geografis, sosial, ekonomi, dan tata kelola pelayanan yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut : Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, rawa, aliran sungai, pegunungan, hingga distrik-distrik terpencil yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pemerataan akses layanan perizinan dan administrasi pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan jauhnya jarak antarwilayah mengakibatkan tingginya biaya pelayanan, rendahnya efisiensi distribusi layanan, serta belum optimalnya jangkauan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berada di distrik-distrik terpencil, yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perizinan usaha maupun layanan administrasi lainnya. Permasalahan ini menunjukkan perlunya inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis daerah, sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, efektif, dan inklusif. Kesenjangan Akses Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika hingga saat ini masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat yang berada di distrik dan kampung menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses layanan pemerintahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor jarak, keterbatasan sarana transportasi, tingginya biaya perjalanan, serta minimnya akses informasi terkait prosedur dan mekanisme pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk memperoleh layanan administrasi maupun perizinan dibandingkan masyarakat yang berada di kawasan perkotaan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam kualitas dan akses pelayanan publik, sehingga prinsip pemerataan pelayanan belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung, guna menciptakan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya Formalisasi dan Legalitas Usaha Tingkat formalisasi dan legalitas usaha di Kabupaten Mimika masih relatif rendah, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha lokal, serta usaha yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa proses pengurusan legalitas usaha bersifat rumit dan memerlukan waktu yang panjang, minimnya pendampingan kepada pelaku usaha, serta keterbatasan akses terhadap layanan perizinan, terutama di wilayah distrik dan kampung. Keterbatasan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen perizinan lainnya. Padahal, legalitas usaha memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, memperluas akses terhadap pembiayaan, meningkatkan peluang pemasaran, serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Rendahnya tingkat legalitas usaha berdampak pada belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dan kurang akuratnya basis data usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas perencanaan kebijakan, pembinaan usaha, serta upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor ekonomi masyarakat. Transformasi Digital Belum Merata Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS), merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan. Namun demikian, pemanfaatan sistem digital tersebut di Kabupaten Mimika belum berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di sejumlah distrik dan kampung, serta masih terbatasnya pendampingan teknis kepada masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis digital. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem pelayanan digital secara mandiri. Permasalahan tersebut menyebabkan transformasi digital belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemudahan akses layanan publik sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan sistem digital, tetapi juga memperhatikan aspek pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemerataan akses teknologi hingga ke wilayah terpencil. Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Investasi Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kemudahan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah. Tuntutan tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu menghadirkan inovasi pelayanan yang mampu memberikan layanan secara cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah distrik dan kampung. Kehadiran inovasi pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mempercepat proses perizinan, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang inklusif dan berdaya saing. Permasalahan Mikro Permasalahan mikro merupakan persoalan teknis dan operasional yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP, meliputi mekanisme pelayanan, pemanfaatan teknologi, sumber daya, dan koordinasi layanan. Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan Pelayanan Masih Bersifat Pasif Pola pelayanan yang sebelumnya diterapkan masih bersifat pasif, yaitu berorientasi pada kedatangan masyarakat ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan administrasi dan perizinan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil dengan keterbatasan aksesibilitas dan sarana transportasi. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik belum dapat terselenggara secara optimal dan merata, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh layanan secara cepat, mudah, dan efektif. Proses Perizinan Dianggap Rumit dan Berbelit Masyarakat masih memandang proses perizinan sebagai prosedur yang kompleks, berbelit, dan memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai tahapan administrasi. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan belum sepenuhnya dipahami dan dirasakan mudah oleh masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mengurus legalitas dan perizinan usaha secara formal. Akibatnya, tingkat kepatuhan terhadap legalitas usaha masih belum optimal dan berpotensi menghambat pengembangan usaha serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Kurangnya Integrasi Kanal Layanan Integrasi antara layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan masih berlangsung secara terpisah dan belum terhubung dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Akibatnya, masyarakat kerap mengalami pengulangan proses administrasi, perpindahan antar kanal layanan, serta ketidakefisienan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi sistem pelayanan guna menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat. Rendahnya Pendampingan kepada Pelaku Usaha Pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP), masih menghadapi kendala dalam memahami sistem Online Single Submission (OSS), menentukan jenis perizinan yang sesuai, serta memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman dan pendampingan tersebut menyebabkan masih banyak kegiatan usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas formal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat formalisasi usaha, terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum, serta belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Keterbatasan Data Perizinan Berbasis Wilayah Data pelayanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pemetaan potensi usaha, identifikasi wilayah prioritas, serta pengambilan kebijakan di bidang investasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan pelayanan dan strategi promosi investasi belum berjalan secara maksimal dan berbasis data.  Optimalisasi pemanfaatan data pelayanan menjadi penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat pengembangan investasi dan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sintesis Permasalahan Berbagai permasalahan makro dan mikro tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Mimika masih menghadapi tantangan dalam aspek aksesibilitas, integrasi layanan, efektivitas pelayanan, serta pemerataan jangkauan pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi pelayanan yang lebih responsif, terintegrasi, berbasis digital, dan adaptif terhadap karakteristik geografis Papua yang luas dan kompleks. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi “MPP MANTAP” (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang proaktif dan inklusif. Inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik terpencil, mempercepat proses perizinan, meningkatkan akses legalitas usaha, serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. ISU STRATEGIS  Global Isu Strategis Global Transformasi Digital Pelayanan Publik Secara global, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk melakukan transformasi pelayanan publik berbasis digital guna mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem birokrasi konvensional yang bersifat manual menuju pelayanan digital yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), sekaligus memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di era digital. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP memiliki relevansi yang kuat sebagai bentuk implementasi pelayanan publik modern yang mengintegrasikan layanan fisik, layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile yang menjangkau masyarakat hingga ke distrik dan kampung. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan dan administrasi secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Inclusive Public Service (Pelayanan Inklusif) Isu global dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menekankan pentingnya penerapan prinsip inklusivitas, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan publik. Paradigma pelayanan publik modern tidak lagi berorientasi semata pada aspek administratif, tetapi juga pada pemerataan akses dan keadilan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam merespons tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan melalui pendekatan pelayanan proaktif dengan menghadirkan layanan jemput bola, pelayanan mobile ke distrik dan kampung, serta pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus mengurangi hambatan geografis, administratif, dan sosial yang selama ini menjadi kendala dalam akses pelayanan. Melalui implementasi inovasi tersebut, pelayanan publik diharapkan dapat terselenggara secara lebih merata, mudah diakses, responsif, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil secara efektif dan berkelanjutan. Ease of Doing Business dan Daya Saing Investasi Tuntutan global mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan efisien. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir sebagai instrumen strategis dalam mendukung percepatan pelayanan perizinan dan peningkatan akses legalitas usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, optimalisasi pelayanan melalui MPP MANTAP diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing daerah melalui terciptanya iklim usaha yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemudahan pelayanan publik. Nasional Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, adaptif, transparan, dan berbasis digital. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), digitalisasi layanan pemerintahan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, inovasi MPP MANTAP merupakan bentuk implementasi nyata reformasi birokrasi di daerah melalui integrasi layanan dalam satu pintu pelayanan, pemanfaatan sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS), serta penerapan pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  Melalui pendekatan tersebut, MPP MANTAP diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses perizinan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi OSS Berbasis Risiko Pemerintah pusat telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempercepat investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan menyederhanakan proses perizinan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan daerah, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, serta belum meratanya akses infrastruktur internet di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital secara mandiri. Dalam konteks ini, inovasi MPP MANTAP hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan OSS, tetapi juga sebagai sarana pendampingan langsung dan edukasi kepada pelaku usaha terkait proses perizinan dan pemanfaatan layanan digital. Melalui pendekatan tersebut, implementasi sistem OSS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan informasi. Pemerataan Pelayanan dan Pembangunan Daerah 3T  Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Papua menjadi wilayah strategis yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Mimika sebagai bagian dari wilayah Papua memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan hambatan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memerlukan model pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi daerah. Menjawab tantangan tersebut, inovasi MPP MANTAP dirancang sebagai pendekatan pelayanan yang mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke distrik dan kampung, sekaligus mendukung pemerataan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terpencil. Melalui inovasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efektif, inklusif, dan merata, sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah dan penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika. Lokal Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau Kabupaten Mimika memiliki wilayah sangat luas,akses darat terbatas,beberapa wilayah   hanya dapat dijangkau melalui sungai atau udara sehingga berdampak pada Pelayanan publik yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh seluruh masyarakat. Dengan hadirnya inovasi MPP MANTAP yang dapat menjangkau dengan Layanan transportasi mencakup berbagai moda yang dirancang untuk memudahkan jangkauan, baik melalui darat, air, maupun udara . Memudahkan jangkauan ke masyarakat merupakan kunci pelayanan publik yang efektif dan inklusif, pendekatan ini mencakup berbagai strategi modern dan konvensional untuk memastikan layanan dan informasidapat diakses oleh seluruh lapisan warga, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, ini sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada konsep "Membangun dari Kampung ke Kota” menuju  ’’Gerbang Emas" yang merupakan akronim dari Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera. Rendahnya Legalitas Usaha Rendahnya tingkat legalitas usaha merupakan tantangan struktural yang berdampak langsung terhadap optimalisasi perekonomian daerah. Kondisi ini menimbulkan efek domino yang tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga membatasi kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama agar usaha mikro dapat berkembang dan “naik kelas”. Melalui legalisasi usaha, khususnya dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap permodalan, serta kemudahan dalam pemasaran dan pengembangan usaha. Pada akhirnya, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, MPP MANTAP hadir sebagai inovasi taktis dan digital yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Inovasi ini mempermudah proses legalisasi usaha melalui pelayanan yang cepat, pendampingan langsung, serta pendekatan jemput bola kepada masyarakat dan pelaku usaha. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan serius dalam percepatan digitalisasi pelayanan publik. Meskipun pemerintah terus mendorong transformasi digital, sebagian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di distrik terluar serta kelompok rentan, masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan pemahaman dalam memanfaatkan layanan digital. Kesulitan dalam menggunakan layanan daring, memahami sistem OSS, serta memenuhi persyaratan administrasi berbasis digital menjadi hambatan yang cukup signifikan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, inovasi MPP MANTAP hadir dengan menyediakan layanan pendampingan langsung, konsultasi tatap muka, serta edukasi terkait penggunaan layanan digital. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan publik secara efektif, mandiri, dan inklusif. Tuntutan Pelayanan Cepat dan Transparan “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif, dan Berdaya Saing” merupakan visi Bupati Mimika yang menjadi arah, motivasi, sekaligus pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam mendukung terwujudnya visi tersebut. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, objektif, dan efisien menjadi realitas utama yang mendorong reformasi birokrasi serta transformasi digital di sektor publik. Masyarakat kini semakin sadar akan hak mereka untuk memperoleh layanan yang mudah diakses dan berkualitas. Sebagai bentuk implementasi dari visi tersebut, inovasi MPP MANTAP dikembangkan sebagai sistem perizinan dan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu portal. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan Strategis Berbagai isu strategis pada tingkat global, nasional, dan lokal menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik modern dituntut untuk mampu menghadirkan layanan yang digital, inklusif, cepat, proaktif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Transformasi pelayanan publik tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan inovasi MPP MANTAP (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) sebagai model pelayanan publik yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua. Inovasi ini dirancang untuk menjawab tantangan geografis, mempercepat proses perizinan dan investasi, memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pelayanan yang terintegrasi dan inklusif, MPP MANTAP diharapkan mampu mendukung penguatan ekonomi daerah, meningkatkan legalitas usaha masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, pelayanan perizinan masih dilaksanakan secara konvensional dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai keterbatasan, baik dari aspek aksesibilitas, sistem pelayanan, pemanfaatan teknologi, maupun jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut : Pelayanan perizinan masih terpusat di kantor DPMPTSP/MPP, sehingga masyarakat yang berada di distrik dan wilayah terpencil harus datang langsung ke pusat layanan untuk memperoleh pelayanan administrasi dan perizinan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi serta menempuh waktu perjalanan yang panjang akibat belum meratanya jangkauan pelayanan hingga ke seluruh distrik. Pelayanan Bersifat Pasif Penyelenggaraan pelayanan perizinan masih bersifat pasif, di mana DPMPTSP/MPP hanya menunggu masyarakat datang secara langsung untuk mengurus perizinan dan administrasi usaha. Pola pelayanan tersebut menyebabkan masih banyak pelaku usaha, khususnya di wilayah distrik dan kampung, belum terjangkau layanan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada tingginya jumlah usaha informal serta rendahnya tingkat legalitas usaha masyarakat, karena sebagian pelaku usaha belum memperoleh akses, informasi, dan pendampingan yang memadai dalam proses pengurusan perizinan usaha. Proses Perizinan Dianggap Rumit Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami jenis perizinan yang sesuai, menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), serta melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efektif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengurusan perizinan dan legalitas usaha, karena sebagian masyarakat dan pelaku usaha menjadi enggan untuk mengurus izin secara formal. Belum Ada Integrasi Layanan Multi-Kanal Penyelenggaraan pelayanan fisik, layanan digital, dan pelayanan lapangan masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan sinkronisasi data dan proses pelayanan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang efisien, proses administrasi sering mengalami pengulangan, serta masyarakat harus melalui tahapan pelayanan yang berulang untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Pemanfaatan Teknologi Belum Optimal Pelaksanaan digitalisasi layanan belum diimbangi dengan pendampingan masyarakat, integrasi data, serta pengembangan layanan berbasis wilayah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum berjalan secara optimal, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur digital. Akibatnya, tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah, sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan berbasis digital secara mandiri dan efektif. Sesudah penerapan inovasi Setelah diterapkannya inovasi MPP MANTAP, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika mengalami transformasi yang lebih cepat, inklusif, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil. Inovasi ini memberikan berbagai manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain sebagai berikut : Pelayanan Menjadi Terintegrasi Pelayanan publik diintegrasikan melalui layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, serta mampu meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelayanan Menjadi Proaktif (Jemput Bola) Melalui inovasi MPP MANTAP, pola pelayanan publik berubah dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi proaktif melalui pendekatan jemput bola. DPMPTSP tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke pusat layanan, tetapi secara langsung menghadirkan pelayanan ke distrik dan kampung dengan memanfaatkan sarana transportasi darat, perahu, maupun pesawat/helikopter sesuai kondisi geografis wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat dengan keterbatasan akses transportasi. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan perizinan dan administrasi menjadi meningkat, serta pemerataan pelayanan publik dapat terlaksana secara lebih optimal dan inklusif. Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Melalui integrasi sistem pelayanan dan pendampingan dalam penggunaan Online Single Submission (OSS), proses perizinan menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penerapan sistem tersebut turut meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi hambatan dalam pengurusan perizinan usaha. Sehingga waktu pelayanan menjadi lebih cepat, kepastian layanan semakin meningkat, serta masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan perizinan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan Aktif kepada Pelaku Usaha Inovasi MPP MANTAP menghadirkan pendampingan aktif kepada pelaku usaha melalui edukasi penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), konsultasi usaha, serta bantuan langsung dalam proses pengurusan perizinan dan legalitas usaha. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan perizinan berbasis digital. Melalui pendampingan tersebut, tingkat legalitas usaha, khususnya pada sektor UMKM dan usaha milik Orang Asli Papua (OAP), mengalami peningkatan. Selain itu, inovasi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga akses terhadap layanan publik berbasis teknologi menjadi lebih inklusif dan efektif. Pemanfaatan Data Berbasis Wilayah Data pelayanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan kebutuhan layanan masyarakat, penentuan wilayah prioritas pelayanan, serta perencanaan dan pengembangan investasi daerah. Pemanfaatan data berbasis wilayah tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap distrik dan kampung. Melalui pendekatan berbasis data, proses perumusan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur, serta pengambilan keputusan di bidang pelayanan dan investasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Penegasan Pembaharuan  Inovasi MPP MANTAP yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika menghadirkan transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dari sistem pelayanan yang sebelumnya bersifat pasif, terpusat, dan terbatas menjadi pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital. Pembaharuan tersebut dirancang secara adaptif terhadap karakteristik geografis Papua, sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke distrik dan wilayah terpencil di Kabupaten Mimika. Melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile yang terpadu, inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan atau kebaharuan inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika terletak pada kemampuan inovasi ini dalam menghadirkan model pelayanan publik yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, dan adaptif terhadap kondisi geografis Papua. Inovasi ini tidak hanya berfokus pada percepatan pelayanan perizinan, tetapi juga memperluas akses pelayanan hingga ke distrik dan kampung terpencil melalui pendekatan pelayanan fisik, digital, dan mobile. Selain itu, inovasi MPP MANTAP mengedepankan prinsip inklusivitas melalui pendampingan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM dan Orang Asli Papua (OAP), sehingga pelayanan publik dapat terselenggara secara lebih mudah, cepat, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut : Integrasi Layanan Fisik, Digital, dan Mobile dalam Satu Sistem Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan model pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan mobile melalui pendekatan jemput bola ke dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keunggulan : Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, masyarakat dapat memilih kanal layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aksesibilitas masing-masing. Pendekatan ini menjadikan pelayanan lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu mempercepat proses pelayanan, sehingga kualitas dan efektivitas pelayanan publik dapat meningkat secara optimal. Layanan Mobile Multi Moda Pertama Berbasis Kondisi Geografis Mimika Kebaharuan: MPP MANTAP menghadirkan inovasi pelayanan mobile multi moda yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Kabupaten Mimika. Pelayanan tidak hanya dilaksanakan melalui transportasi darat, tetapi juga memanfaatkan moda transportasi laut dan udara untuk menjangkau wilayah dengan aksesibilitas terbatas. Keunggulan: Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan publik menjangkau distrik terpencil dan wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa sungai, pesisir, rawa, maupun pegunungan. Dengan demikian, pelayanan dapat hadir hingga ke titik terjauh Kabupaten Mimika secara lebih efektif dan inklusif. Model pelayanan ini menjadi pembeda yang kuat dibandingkan inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah lain, karena dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan geografis wilayah Papua yang kompleks dan sulit dijangkau. Perubahan Pola Layanan Pasif Menjadi Proaktif Kebaharuan: Sebelum diterapkannya inovasi MPP MANTAP, masyarakat harus datang secara langsung ke kantor pelayanan untuk memperoleh layanan perizinan dan administrasi. Melalui inovasi ini, pola pelayanan mengalami perubahan menjadi lebih proaktif, di mana pelayanan dihadirkan langsung kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola hingga ke distrik dan kampung. Keunggulan: Pendekatan pelayanan proaktif tersebut mampu memperluas pemerataan akses layanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan dengan keterbatasan akses transportasi. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, inovasi ini juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan yang lebih responsif, dekat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendampingan OSS Secara Langsung dan Inklusif Kebaharuan: Digitalisasi layanan dalam MPP MANTAP tidak hanya berfokus pada penyediaan sistem berbasis Online Single Submission (OSS), tetapi juga disertai dengan edukasi, konsultasi, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan. Pendekatan ini menjadikan transformasi digital lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. Keunggulan: Pendampingan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, inovasi ini membantu masyarakat dalam mengurus perizinan secara lebih mandiri, sehingga mempercepat proses formalisasi usaha dan meningkatkan kepemilikan legalitas usaha di Kabupaten Mimika. Pelayanan Berbasis Peta Distrik dan Karakter Wilayah Kebaharuan: MPP MANTAP mengembangkan pendekatan perencanaan pelayanan berbasis pemetaan distrik yang mempertimbangkan kondisi aksesibilitas wilayah serta kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing daerah. Pendekatan ini menjadikan perencanaan layanan lebih kontekstual dan berbasis karakteristik wilayah. Keunggulan: Melalui pemetaan tersebut, pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, dengan penentuan prioritas wilayah yang lebih efektif. Selain itu, inovasi ini mendorong terwujudnya distribusi layanan yang lebih merata serta peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mimika. Integrasi Pelayanan dan Data Investasi Kebaharuan : MPP MANTAP mengintegrasikan data perizinan tidak hanya sebagai instrumen pelayanan administratif, tetapi juga sebagai basis analisis potensi usaha, perencanaan investasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini menjadikan data pelayanan sebagai sumber informasi strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik. Keunggulan: Integrasi tersebut mendukung terwujudnya kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy), memperkuat iklim investasi daerah, serta meningkatkan efektivitas promosi potensi investasi Kabupaten Mimika. Dengan demikian, inovasi ini berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Adaptif terhadap Kondisi Papua Kebaharuan : MPP MANTAP dirancang secara kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis yang kompleks, keterbatasan akses infrastruktur, serta sebaran penduduk yang tidak merata. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyesuaian model pelayanan publik terhadap kondisi riil wilayah setempat. Keunggulan: Inovasi ini bersifat kontekstual, realistis, dan adaptif sehingga lebih mudah diimplementasikan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan demikian, MPP MANTAP dapat menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan relevan bagi wilayah Papua, khususnya dalam menjawab tantangan geografis dan pemerataan pelayanan publik. Menghadirkan “No Wrong Door Service” Kebaharuan: MPP MANTAP menerapkan konsep No Wrong Door Service, yaitu masyarakat dapat mengakses layanan melalui kanal apa pun—baik fisik, digital, maupun mobile—dan tetap memperoleh pelayanan yang sama serta terintegrasi dalam satu sistem pelayanan. Pendekatan ini memastikan tidak adanya perbedaan kualitas layanan antar kanal yang digunakan. Keunggulan: Konsep ini mampu mengurangi kebingungan masyarakat dalam mengakses layanan publik, menyederhanakan alur proses pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sintesis Keunggulan Utama MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan pelayanan yang proaktif, inklusif, mobile, serta berbasis karakteristik geografis Papua. Inovasi ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil. Keunggulan utama MPP MANTAP terletak pada kemampuannya mengintegrasikan layanan fisik, digital, dan mobile dalam satu sistem pelayanan yang terpadu dan adaptif terhadap kondisi geografis wilayah. Melalui pendekatan ini, pelayanan tidak lagi bersifat pasif atau menunggu kedatangan masyarakat, melainkan hadir langsung ke masyarakat hingga ke distrik dan kampung terpencil dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi darat, sungai, dan udara. Dengan demikian, MPP MANTAP tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pemerataan akses layanan serta menjadi model inovasi pelayanan publik yang kontekstual dan adaptif di wilayah Papua. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika (Mal Pelayanan Terintegrasi Perizinan Fisik, Digital, dan Mobile) Inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika bekerja melalui sistem pelayanan terintegrasi yang menghubungkan layanan fisik, layanan digital, dan layanan mobile (jemput bola) dalam satu kesatuan proses pelayanan perizinan. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, mudah, terkoordinasi, serta mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk distrik dan kampung terpencil. Adapun mekanisme cara kerja inovasi ini adalah sebagai berikut: Masyarakat Mengakses Layanan Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses pelayanan melalui salah satu dari tiga kanal layanan yang tersedia sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing, yaitu: Kanal Fisik Masyarakat datang langsung ke gedung Mal Pelayanan Publik (MPP)/DPMPTSP untuk melakukan konsultasi, pengurusan perizinan, verifikasi dokumen, serta mendapatkan pendampingan layanan secara langsung. Kanal Digital Masyarakat mengakses layanan melalui website atau aplikasi serta sistem Online Single Submission (OSS). Kanal ini digunakan untuk proses pendaftaran izin, unggah dokumen, pemantauan (tracking) proses layanan, hingga penerbitan izin secara elektronik. Kanal Mobile (Jemput Bola) Tim MPP MANTAP secara aktif mendatangi distrik, kampung, pusat usaha, dan wilayah terpencil dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut, dan udara untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang sulit menjangkau pusat layanan.Masyarakat/pelaku usaha dapat memilih salah satu kanal layanan  Verifikasi , Pendampingan dan Pengawasan  Pada tahap ini, petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan, identifikasi jenis usaha, serta pemetaan tingkat risiko usaha sesuai ketentuan perizinan berusaha. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Apabila masyarakat mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital, petugas memberikan bantuan secara langsung dalam proses penginputan data dan pengisian dokumen, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Integrasi Sistem Pelayanan Seluruh data layanan yang berasal dari kanal fisik, digital, maupun mobile diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan terpadu DPMPTSP. Integrasi ini berfungsi untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data dalam setiap proses pelayanan. Selain itu, sistem terintegrasi tersebut bertujuan untuk mencegah duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, mempermudah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan Proses Perizinan Permohonan perizinan diproses berdasarkan jenis usaha, tingkat risiko, serta ketentuan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang berlaku. Setiap permohonan dianalisis sesuai klasifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen. Apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sesuai, proses perizinan dilanjutkan hingga penerbitan izin dilakukan secara cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan Izin Izin diterbitkan dalam bentuk dokumen digital maupun cetak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Setelah proses penerbitan selesai, masyarakat menerima informasi pemberitahuan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti Whats App, SMS, email, atau secara langsung pada saat pelayanan mobile dilaksanakan di lapangan. Pendekatan ini memastikan informasi layanan tersampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Pendampingan Pasca Layanan Setelah izin diterbitkan, masyarakat tetap memperoleh layanan lanjutan berupa konsultasi usaha, edukasi terkait legalitas, serta pembinaan dan pengawasan usaha secara berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan usaha yang telah memperoleh legalitas. Tujuan dari layanan pasca penerbitan izin tersebut adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, memperkuat legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemanfaatan Data dan Monitoring Data layanan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah pelayanan, identifikasi usaha yang belum memiliki izin, evaluasi kinerja pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengawasan perizinan, serta penyusunan kebijakan investasi daerah. Pemanfaatan data tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti (evidence-based policy). Secara keseluruhan, cara kerja inovasi MPP MANTAP DPMPTSP Kabupaten Mimika merepresentasikan perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem yang terpusat dan pasif menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi, proaktif, berbasis digital, serta mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil melalui pendekatan multi kanal, yaitu layanan fisik, digital, dan mobile.

-

-

-

-

-

-

TUJUAN INOVASI Meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap laporan/pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum di Kabupaten Mimika; Memperluas dan memeratakan cakupan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Mimika secara terjadwal dan berbasis zonasi kerawanan; Membangun sistem pelaporan dan komunikasi yang terintegrasi antara masyarakat, Satpol PP, dan instansi terkait; Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas personel Satpol PP dalam penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat; Mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan kualitas pelayanan publik Kabupaten Mimika melalui inovasi yang berkelanjutan.

MANFAAT INOVASI Manfaat Penerapan Inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) Satpol PP Kabupaten Mimika 1. Bagi Pemerintah Daerah Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, responsif, dan terukur. Menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Meningkatnya efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah melalui respons yang cepat terhadap setiap pelanggaran. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait dalam penanganan permasalahan ketertiban umum. Tersedianya data pengaduan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. 2. Bagi Masyarakat Meningkatnya kemudahan dalam menyampaikan pengaduan melalui layanan Call Center PRC. Meningkatnya kecepatan penanganan terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Meningkatnya rasa aman, nyaman, dan tertib dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menguatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum melalui pelaporan yang mudah dan cepat. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP yang cepat, responsif, tegas, dan humanis. Terlindunginya hak masyarakat atas penggunaan fasilitas umum sesuai peruntukannya, seperti trotoar, taman, dan ruang publik lainnya. Terciptanya lingkungan yang bersih, tertib, aman, dan kondusif sebagai hasil dari penanganan pelanggaran secara cepat. 3. Bagi Aparatur Satpol PP Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya kompetensi personel melalui penerapan sistem kerja berbasis Patroli Reaksi Cepat (PRC). Meningkatnya disiplin dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat. Menguatnya koordinasi dan kerja sama tim dalam pelaksanaan patroli serta penanganan gangguan ketertiban umum. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja melalui pembagian tugas, respons cepat, dan pemanfaatan teknologi komunikasi. Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui dokumentasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap setiap penanganan pengaduan. Terwujudnya budaya kerja yang responsif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP secara berkelanjutan.  

RANCANG BANGUN  DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 2. PERMASALAHAN        Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Mimika menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang melatarbelakangi diperlukannya inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC), antara lain: Waktu respons Satuan Polisi Pamong Praja terhadap laporan gangguan ketertiban umum masih relatif membutuhkan waktu untuk pelaporan datang kekantor  karena mekanisme pelaporan dan penugasan masih bersifat manual dan berjenjang; Koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait (Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran) dalam penanganan gangguan ketertiban masih bersifat insidental dan belum terstandar; Kondisi geografis Kabupaten Mimika yang luas, terdiri atas wilayah pesisir, perkotaan, dan pedalaman, menyulitkan pengawasan dan respons cepat apabila tidak didukung sistem kerja yang terstruktur; Tingkat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi, khususnya di kawasan pertambangan dan perdagangan, meningkatkan potensi pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban umum dari waktu ke waktu. 3. ISU STRATEGIS      Berdasarkan permasalahan tersebut, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pengembangan inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) yaitu: Perlunya percepatan waktu tanggap (response time) penanganan gangguan ketertiban umum sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan publik bidang Trantibum; Perlunya penguatan sistem patroli berbasis zonasi wilayah rawan agar pengawasan lebih terarah dan proporsional; Perlunya integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan sistem kerja lapangan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan transparan; Perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketertiban umum yang bersifat multidimensi; Perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel Satpol PP dalam menghadapi dinamika sosial Kabupaten Mimika yang terus berkembang; Perlunya dukungan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mimika. 4. METODE PEMBAHARUAN         Inovasi PRC memiliki sejumlah keunggulan dan unsur kebaharuan dibandingkan pola penanganan ketertiban umum yang dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Aspek Sebelum Inovasi (Konvensional) Setelah Inovasi (PRC) Waktu respons Lambat, menunggu laporan diteruskan secara berjenjang/manual, > 30 menit Cepat, langsung diteruskan ke tim PRC melalui command center, target ≤ 10–15 menit Pola patroli Tidak terjadwal tetap, cakupan wilayah terbatas Terjadwal dalam sistem shift 24 jam, berbasis zonasi wilayah rawan Kanal pelaporan Manual/datang langsung ke kantor Hotline/call center, media sosial resmi, dan/atau aplikasi pengaduan Koordinasi lintas sektor Bersifat insidental dan tidak terstruktur Terintegrasi dengan Polri, TNI, Dishub, Damkar melalui protokol baku Pendokumentasian Pencatatan manual, sulit dievaluasi Terdata secara digital, dapat dipantau dan dievaluasi berkala      Unsur kebaharuan utama dari inovasi ini terletak pada penggabungan tiga aspek secara simultan, yaitu kesiagaan personel dalam sistem shift 24 jam, zonasi wilayah berbasis tingkat kerawanan, serta integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan command center, yang sebelumnya belum diterapkan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN     Keunggulan Inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika yaitu : 1. Respon Cepat terhadap Pengaduan Masyarakat PRC mampu merespons setiap laporan masyarakat dalam waktu yang lebih singkat melalui sistem Call Center 08118431950, sehingga permasalahan ketertiban umum dapat segera ditangani. 2. Pelayanan Publik yang Responsif Masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah diakses melalui telepon, Whats App, maupun media Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  tanpa harus datang langsung ke kantor Satpol PP. 3. Penanganan Tepat Sasaran Setiap laporan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi sehingga penanganan menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat PRC berperan aktif dalam menindak pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pedagang yang berjualan di atas trotoar, parkir liar, bangunan tanpa izin, gangguan ketertiban umum, dan pelanggaran lainnya. 5. Patroli Bersifat Preventif dan Persuasif Selain melakukan penindakan, petugas mengedepankan pendekatan humanis melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat sehingga tercipta kepatuhan secara sukarela. 6. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kecepatan dan kepastian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Satpol PP. 7. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data Setiap laporan dan hasil penanganan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, dan penyusunan kebijakan. 8. Efisiensi Operasional Dengan adanya tim khusus PRC, pengerahan personel menjadi lebih terarah, menghemat waktu, biaya operasional, dan penggunaan sumber daya. 9. Meningkatkan Sinergi Antarinstansi PRC memudahkan koordinasi dengan TNI, Polri, OPD terkait, Damkar, BPBD, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya dalam menangani permasalahan yang memerlukan penanganan terpadu. 10. Mendorong Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah PRC merupakan inovasi pelayanan publik yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) dilaksanakan melalui alur sebagai berikut: Masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan terkait gangguan ketertiban umum melalui hotline/call center 08114831950, media sosial resmi, aplikasi pengaduan LAPOR PAK SATPOL https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/, atau secara langsung kepada petugas patroli yang sedang bertugas; Operator command center menerima, mencatat, dan memverifikasi laporan, kemudian menentukan tim PRC yang bertugas pada zona dan shift terkait; Tim PRC yang ditugaskan segera bergerak menuju lokasi kejadian dengan target waktu tanggap yang telah ditetapkan dalam SOP; Tim PRC melakukan penanganan awal di lokasi, termasuk peneguran, pengamanan, mediasi, atau penindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP dan Peraturan Daerah yang berlaku; Apabila permasalahan memerlukan penanganan lintas sektor (misalnya kecelakaan, kebakaran, atau gangguan keamanan), tim PRC segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, Dinas Perhubungan, atau Pemadam Kebakaran; Setiap penanganan didokumentasikan oleh petugas di lapangan dan dilaporkan kepada command center serta pimpinan Satpol PP sebagai bahan administrasi dan evaluasi kinerja; Hasil pelaksanaan PRC dievaluasi secara berkala (harian, mingguan, bulanan) untuk perbaikan rute patroli, jadwal piket, dan penyempurnaan SOP.

-

-

-

-

-

Permasalahan Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas;  Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2025  Nomor 900.1.3/419/2025 Tanggal 30 Mei 2025; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara; Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik; Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat; E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik; Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara; Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik; 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan; E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat; Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama; Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik; Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi url e-pintas.mimikakab.go.id ; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.

Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi.

E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone.

-

Peningkatkan layanan penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

Peningkatan konektivitas antar daerah/bandara perintis sampai dengan layanan pembelian tiket peswat perintis

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan

Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Menyediakan fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Mendukung riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

Tersedianya layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital; Tersedianya fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip; Terlaksananya riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.

I. DASAR HUKUM 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip; 7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Arsip; 8.Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.   II. PERMASALAHAN Permasalahan Makro Arsip Merupakan bagian penting dari memori kolektif bangsa. Arsip mencerminkan proses Pembangunan, pemerintahan, Pendidikan dan kehidupan sosial Masyarakat, selain itu arsip ,merupakan sumber informasi penting dalam berbagai kegiatan administrasi, Sejarah, hukum dan penelitian. Namun seiring waktu, arsip dalam bentuk fisik (kertas, foto, rekaman) mengalami degradasi kualitas akibat faktor lingkungan, penggunaan dan usia bahan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya volume arsip konvensional maupun digital yang memerlukan pengelolaan khusus berbasis teknologi. Untuk mengelola arsip secara professional, dibutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, merawat, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip dengan standar tertentu. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya Arsip adalah salah satu faktor penghambat dalam mengelola Arsip.  Masalah makro Kearsipan yang dihadapi secara Global mencakup berbagai isu terkait pengelolaan, Penyimpanan dan akses Arsip, baik Arsip konvensional  maupun digital: 1.Kesulitan dalam penemuan Dokumen sulitnya menemukan dokumen yang dibutuhkan seringkali menjadi masalah utam dalam pengelolaan Arsip. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penyimpanan yang tidak terstruktur kurangnya pemahaman tentang sistem Kearsipan. 2.Resiko kehilangan dan kerusakan Arsip . Arsip baik fisik maupun digital, rentan terhadap kehilangan dan kerusakan , bencana alam, kesalahan manusia, gedung yang belum Reprentatif oleh Lembaga Pemerintah, atau peretasan data dapat menyebabkan hilangnya informasi berharga. 3.Auntentikasi dan Reliabilitas Arsip Elektronik menjaga autensitas dan rehabilitas Arsip. Elektronik merupakan tantangan besar. Arsip Elektronik mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kerusakan. 4.Kualitas Sumber Daya Manusia  Kurangnya tenaga ahli Kearsipan yang professional dan terlatih dapat menghambat pengelola yang efektif 5.Sarana dan Prasarana yang tidak memadai benyak Lembaga yang belum memiliki tempat penyimpanan Arsip yang memadai dan tidak sesuai standar Kearsipan. 6.Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Arsip Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber Informasi dapat menyebabkan pengelola Arsip yang kurang optimal 7.Keterbatasan Anggaran Kurangnya anggaran untuk pengelola Arsip dapat menghambat pengadaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan, pelatihan Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi Kearsipan. 8.Perkembangan Teknologi yang cepat Adaptasi terhadap perkembangan teknologi Kearsipan yang capai juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam pengelola Arsip Permasalahan Mikro Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika: 1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital  2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip 3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan   III. ISU STRATEGI Isu Global Tantangan dan peluang terkait transformasi digital, literasi digital, dan kebutuhan akan pengelola Arsip yang efektif dan efisean, terutama dalam konteks pelaku public yang berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa isu strategi Kearsipan dalam konteks global: 1.Transformasi digital dan Arsip Digital tran global  Tren global, yang menuntut pengelola Arsip yang efektif dalam formal digital  2.Manajemen  Arsip yang berkelanjutan  Pentingnya Arsip  Arsip memeiliki peran visual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dan konteks Pemerintah bidnis ]dan penelitian 3.Peningkatan literasi dan literasi digital  Literasi digital yang memadai adalah kunci untuk mengelola dan memanfaatkan Arsip digital secara efektif 4.Akses dan pemanfaatan Arsip Pentingnya akses  Akses terhadap arasip yang relefan adalah kunci untuk mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi public. Isu Nasional Secara nasional pengelolaan Arsip saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip. Selain itu, dengan perkembangan zaman digital ini digitalisasi arsip belum merata dan rendahnya pemanfaatan arsip oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa isu strategis kearsipan yang perlu mendapat perhatian 1.Pengelola Arsip yang belum optimal -Masih banyak Instansi Pemerintahan yang belum menerapkan sistem Pengelola Arsip yang baik, baik secara konvensional maupun Digital -Proses Digitalisasi Arsip juga belum merata di seluruh Daerah dan Instansi -Penataan dan pemeliharaan Arsip yang belum optimal dapat menyebabkan kehilangan Informasi penting dan sulitnya akses Arsip dimasa depan 2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan : -Kualitras dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan masih belum memadai, terutama  di Daerah – daerah -Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Kearsipan menyebabkan rendahnya kompetensi Sumber Dya Manusia dalam mengelola Arsip -Kebutuhan akan Arsiparis professional yang memiliki pemahaman tentang teknologi Informasi yang semakin mendesak 3.Pemanfaatan Arsip  -Rendahnya pemanfaatan Arsip oleh masyarakat peneliti menyebabkan Arsip kurang optimal dalam mendukung penelitian, pengembalian keputusan dan pelestarian Sejarah  -Sosialisasi tentang pentingnya Arsip dan bagaimana mengaksesnya juga perlu ditingkatkan 4.Digitalisasi Arsip -Peningkatan digitalisasi Arsip menjadi kunci dalam pengelola Arsip Modern -Namun, digitalisasi yang belum merata dan belum didukung dengan sistem yang baik dapat menyimpulkan masalah baru , sepertri hilangnya Arsip digital dan kesulitan akses  5.Kesadaran Masyarakat  -Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip dan Kearsipan masih rendah -Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program Sosialisasi dan edukasi  Isu Lokal Permasalahan permasalahan yang dihadapi saat ini pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika Khusus dalam penanganan Arsip adalah sebagai berikut a.Kurangnya perhatian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah arti pentingnya Arsip b.Belum adanya Depo Arsip sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan Arsip c.Ketersediaan Sumber Daya Manusia Arsiparis yang memiliki Kompetensi Kearsipan masih sangat terbatas d.Masih kurangnya Saran dan Prasarana Aparatur e.Masih kureangnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolah Arsip secara baku f.Masih rendahnya kinerja Kearsipan IV. METODE KEBAHARUAN Kondisi sebelum Inovasi: -Tidak terkelolanya Arsip dengan baik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika. -Belum ada kesadaran dari unit Pencipta Arsip dalam mengelola Arsipnya -Kesulitan dalam menemukan Informasi dalam Arsip  Sehingga secara standar pengelolaan arsip yang baik, hanya 2 OPD yang     memenuhi standar. Kondisi setelah Inovasi: -Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya. VII. Cara Kerja Inovasi A. Alur aktivitas konservasi/restorasi 1. penerimaan arsip dari unit kerja 2. pemeriksaan kondisi fisik 3. identifikasi jenis kerusakan 4. penanganan teknis sesuai jenis kerusakan 5. dokumentasi proses dan hasil 6. pengembalian arsip/penyimpanan B. Alur aktivitas digitalisasi 1. persiapan alat 2. pemindahan arsip sesuai urutan 3. penyimpanan hasil scan dengan format standar (PDF) 4. pembuatan meta data 5. back up dan unggah ke server arsip digital

Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya.

Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut: -Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital. -Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi) -Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset -Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip -Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital -Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya.

-

Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik

Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku  -Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip -Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan dari 3 OPD menjadi 11 OPD yang memiliki pengelolaan arsip yang baik

-

Tujuan inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) adalah meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa melalui pemanfaatan buku cerita rakyat serta literasi budaya berbasis Bahasa Kamoro yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Melalui kegiatan membaca, mendongeng, diskusi, menulis kembali cerita, dan pembiasaan literasi di sekolah maupun di rumah, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, serta mendorong peningkatan mutu sekolah pada bidang literasi. Selain itu, BAUWA menjadi sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal Kamoro, melestarikan Bahasa Kamoro sebagai identitas daerah, serta membangun budaya literasi yang aktif, menyenangkan, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

1. Bagi Siswa Meningkatnya kemampuan membaca dan memahami bacaan.  Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang budaya Kamoro.  Tumbuhnya rasa percaya diri dalam membaca dan bercerita.  Menanamkan karakter cinta budaya daerah. 2. Bagi Guru Membantu guru menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual.  Meningkatnya kreativitas guru dalam pembelajaran literasi budaya. 3. Bagi Sekolah Meningkatnya mutu pendidikan sekolah pada bidang literasi.  Membentuk budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.  Menjadi praktik baik inovasi literasi budaya di Kabupaten Mimika. 4. Bagi Pihak Eksternal Pemanfaatan media literasi Bauwa tersebut digunakan sebagai bahan materi pokok cerita bagi peserta didik SD Inpres Koperapoka I atas nama ananda Leticia Erika Fitriani S. Wakum dalam mengikuti Lomba Dongeng Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenjang SD pada tahun 2025.

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Hak Pendidikan bagi seluruh warga negara.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan literasi dan karakter peserta didik.  Program Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai upaya peningkatan budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat. 2. PERMASALAHAN a. Makro Secara makro, tantangan literasi di Indonesia masih menjadi isu strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Berbagai hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada aspek memahami informasi, berpikir kritis, dan mengomunikasikan hasil pemahaman. Kondisi tersebut semakin dirasakan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), termasuk sebagian wilayah Papua, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan arus globalisasi menyebabkan peserta didik lebih banyak terpapar pada informasi dan budaya global, sementara pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber belajar masih relatif rendah. Cerita rakyat, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media penguatan literasi dan pendidikan karakter. Selain itu, penguatan ekosistem literasi yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, upaya peningkatan budaya membaca serta pelestarian budaya lokal belum memberikan dampak yang merata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya inovasi literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga mengintegrasikan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berkelanjutan. b. Mikro Secara makro, rendahnya literasi di SD Negeri Sentra Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik, seperti keterbatasan akses bahan bacaan berbasis budaya lokal, kurangnya integrasi literasi dalam pembelajaran, serta belum terbentuknya ekosistem literasi sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga menyebabkan generasi muda semakin jauh dari budaya daerahnya sendiri. Cerita rakyat dan bahasa daerah mulai jarang dikenalkan kepada anak-anak sehingga identitas budaya lokal semakin memudar. Padahal budaya lokal memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran literasi yang menarik, kontekstual, dan bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri Sentra Pendidikan memandang perlu menghadirkan sebuah inovasi yang mampu meningkatkan kemampuan literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui pemanfaatan cerita rakyat dan Bahasa Kamoro. Dari kebutuhan inilah lahir inovasi BAUWA (Membaca, Meluaskan, Wawasan dan Pengetahuan) sebagai solusi terhadap permasalahan literasi yang dihadapi sekolah. 3. ISU STRATEGIS a. Global Rendahnya budaya membaca di kalangan peserta didik menjadi tantangan global dalam dunia pendidikan. Kemampuan literasi tidak lagi hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami informasi, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, sekolah dituntut menghadirkan pembelajaran literasi yang kontekstual, menarik, dan bermakna bagi siswa. Selain itu, globalisasi menyebabkan banyak budaya lokal mulai terpinggirkan. Generasi muda cenderung lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pendidikan yang mampu mengintegrasikan literasi dengan pelestarian budaya lokal. b. Nasional Secara nasional, penguatan literasi dasar masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Hasil berbagai asesmen menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Tantangan tersebut semakin besar di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bahan bacaan dan sumber belajar yang relevan dengan kondisi lokal. Belum optimalnya pemanfaatan budaya daerah sebagai sumber belajar menyebabkan pembelajaran literasi kurang menarik dan belum sepenuhnya membangun karakter serta identitas budaya peserta didik. c. Lokal Di lingkungan SD Negeri Sentra Pendidikan, budaya membaca belum terbentuk secara kuat. Siswa masih kurang antusias dalam kegiatan membaca karena bahan bacaan yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik dan lingkungan mereka. Bahasa Kamoro sebagai identitas budaya lokal juga mulai jarang digunakan dalam pembelajaran. Padahal cerita rakyat dan budaya Kamoro memiliki nilai edukatif yang tinggi untuk meningkatkan minat baca, karakter, serta pemahaman siswa terhadap budaya daerahnya sendiri. Kondisi tersebut mendorong sekolah untuk menghadirkan inovasi literasi budaya melalui program BAUWA sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi sekaligus melestarikan budaya lokal Kamoro. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Sebelum inovasi diterapkan, kegiatan literasi di sekolah masih belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Kegiatan membaca belum menjadi kebiasaan harian siswa. Bahan bacaan yang digunakan sebagian besar berupa buku teks umum yang kurang menarik bagi siswa. Cerita rakyat daerah dan penggunaan Bahasa Daerah hampir tidak pernah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran literasi. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran dan kurang percaya diri untuk membaca, bercerita, maupun menyampaikan pendapat. Minat baca rendah berdampak pada rendahnya kemampuan memahami bacaan serta hasil belajar siswa. Data mutu sekolah pada aspek literasi tahun 2023 menunjukkan capaian literasi sebesar 30,77%, yang menunjukkan perlunya upaya pembaharuan secara menyeluruh. b. Sesudah Penerapan Inovasi Setelah diterapkannya inovasi BAUWA, terjadi perubahan signifikan pada budaya literasi sekolah. Kegiatan membaca menjadi lebih menarik karena menggunakan buku cerita rakyat dan budaya lokal Kamoro yang dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran literasi dilakukan secara rutin melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, mendongeng, membaca bersama, diskusi cerita rakyat, menulis kembali isi cerita, dan siswa dari suku sahabat bisa mengenal Bahasa Kamoro. Siswa menjadi lebih aktif, antusias, dan percaya diri dalam membaca maupun menyampaikan pendapat. Penggunaan cerita rakyat Kamoro mampu meningkatkan ketertarikan siswa terhadap kegiatan literasi karena materi literasi lebih kontekstual. Hasil penerapan inovasi menunjukkan peningkatan mutu sekolah pada bidang literasi dari 30,77% tahun 2023 menjadi 100% tahun 2024 dan 86,67% tahun 2025. c. Keunggulan Inovasi: Tersedianya waktu khusus selama 15 menit  Buku Cerita yang digunakan adalah buku 3-lingual dilengkapi dengan gambar, yang dikembangkan oleh tim internal Program menyasar 2 aspek sekaligus literasi bahasa dan literasi budaya Pelaksanaan program bersifat sederhana dan mudah diterapkan d. Cara kerja Inovasi BAUWA: Setiap pagi, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru mengajak siswa membaca buku dongeng/cerita rakyat Kamoro atau menonton video cerita rakyat Kamoro.  · Guru menjelaskan tujuan kegiatan membaca.  · Siswa membaca atau menyimak cerita dengan saksama.  · Siswa mempelajari kosakata baru yang ditemukan dalam cerita.  · Guru memandu diskusi dan tanya jawab mengenai isi cerita.  · Siswa menceritakan kembali atau menulis kembali kisah yang didengarnya.  ·  Siswa mengisi Jurnal Baca sebagai bentuk refleksi dan dokumentasi kegiatan literasi.

-

-

-

-

-

Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) umumnya dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program.

 Memfasilitasi pelayanan masyarakat di rumah, sehingga pasien yang tidak sempat ke Puskemas bisa di layani Menyadarkan Masyarakat bahwa penyakit tidak menular bukan hanya menyerang usia Lansia, namun usia dini pun bisa Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Masyarakat mendapatkan pemeriksaan penyakit Tidak menular di rumah sehingga masyarakat segera mengetahui status kesehatannya Meningkatnya cakupan Screening PTM Mengingatkan kesadaran masyarakat untuk datang control kembali penyakit tidak menular.

1. DASAR HUKUM                :  Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 75 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2019 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Innovasi Daerah 2. PERMASALAHAN a. Makro                       : Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi salah satu masalah kesehatan global yang semakin mendesak, baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk Indonesia. Masalah makro terkait PTM mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi skala dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem kesehatan. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang dihadapi dalam pengendalian PTM: Beban Ekonomi yang Tinggi Peningkatan Biaya Kesehatan: Pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi penderita PTM seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker memerlukan biaya yang sangat besar, baik untuk individu, keluarga, maupun sistem kesehatan negara. Peningkatan angka prevalensi PTM berbanding lurus dengan meningkatnya biaya kesehatan. Produktivitas Menurun: PTM menyebabkan penurunan produktivitas kerja akibat ketidakhadiran pekerja, kecacatan, atau kematian dini. Hal ini menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan, karena sektor tenaga kerja yang produktif semakin berkurang. Faktor Risiko Utama yang Meluas Perubahan Gaya Hidup: Faktor risiko utama PTM seperti merokok, konsumsi alkohol, diet yng buruk (tinggi garam, lemak, dan gula), serta kurangnya aktivitas fisik semakin meluas di kalangan masyarakat. Urbanisasi dan globalisasi seringkali membawa pola hidup yang lebih tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji dan berkurangnya kegiatan fisik. Penurunan Kualitas Lingkungan: Pencemaran udara, lingkungan yang tidak mendukung aktivitas fisik (seperti kurangnya fasilitas olahraga), dan stres akibat lingkungan kerja yang tidak sehat juga memperburuk faktor risiko terhadap PTM. Kesenjangan Akses ke Layanan Kesehatan Ketimpangan Akses Kesehatan: Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membuat diagnosis dini, pencegahan, dan perawatan PTM menjadi lebih sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Keterbatasan Sistem Kesehatan: Sistem kesehatan di banyak negara, khususnya yang berkembang, masih terfokus pada penyakit menular dan belum sepenuhnya siap untuk menangani peningkatan kasus PTM. Sumber daya yang terbatas, kurangnya tenaga medis terlatih, serta fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan besar. Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Menular Penyakit Komorbid: Banyak penderita PTM yang juga memiliki kondisi penyakit menular atau penyakit terkait (komorbid), seperti tuberkulosis (TBC) atau HIV/AIDS, yang memperburuk kondisi kesehatan mereka. Hal ini memperumit upaya pengendalian keduanya secara bersamaan. Kekeliruan Prioritas Kesehatan: Sebagian besar kebijakan kesehatan sering kali lebih fokus pada penyakit menular, padahal PTM telah menjadi beban utama kesehatan di banyak negara. Hal ini mengarah pada ketidakseimbangan alokasi sumber daya dan perhatian untuk pencegahan dan pengobatan PTM. Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan yang Rendah Kurangnya Edukasi Kesehatan: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencegahan PTM dan pola hidup sehat. Kurangnya pengetahuan tentang faktor risiko seperti obesitas, hipertensi, dan pola makan yang buruk sering kali menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan. Kurangnya Program Promosi Kesehatan yang Efektif: Di banyak negara, promosi gaya hidup sehat tidak cukup efektif dalam mencapai populasi yang lebih luas. Meskipun ada program untuk mengurangi merokok atau meningkatkan aktivitas fisik, pengaruhnya sering kali terbatas. Tantangan dalam Pengendalian dan Regulasi Industri yang Tidak Mendukung Kesehatan: Industri makanan cepat saji, rokok, dan alkohol seringkali berperan dalam memperburuk masalah PTM. Praktik pemasaran yang agresif, terutama terhadap anak-anak dan remaja, memperburuk kebiasaan konsumsi yang tidak sehat. Kurangnya Regulasi yang Ketat: Meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait pengendalian tembakau, alkohol, dan makanan tidak sehat, pengawasan dan penerapannya masih lemah. Banyak negara belum memiliki regulasi yang cukup ketat untuk mengendalikan faktor risiko yang berkaitan dengan PTM, seperti makanan tinggi lemak dan gula atau iklan rokok. Dampak Sosial dan Kesenjangan Sosial Ketidaksetaraan Sosial: PTM sering kali lebih tinggi di kelompok masyarakat yang kurang berpendidikan, berpendapatan rendah, dan tinggal di daerah terpencil. Ketidaksetaraan sosial ini memperburuk dampak PTM karena akses ke perawatan dan pencegahan sangat terbatas. Stigma Sosial: Beberapa penyakit tidak menular, seperti kanker atau penyakit jantung, sering kali dikaitkan dengan gaya hidup yang buruk, yang bisa menimbulkan stigma sosial bagi penderita. Hal ini memperburuk kualitas hidup mereka dan mencegah mereka untuk mencari bantuan medis lebih awal. Pendekatan Pengendalian yang Fragmented Tidak Terintegrasinya Pendekatan: Masalah PTM sering kali ditangani secara terpisah oleh berbagai sektor-kesehatan, ekonomi, pendidikan-padahal pengendalian PTM memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Misalnya, kebijakan untuk mengurangi konsumsi makanan tidak sehat harus dikaitkan dengan kebijakan pendidikan kesehatan dan perubahan dalam urbanisasi. b. Mikro                        : Permasalahan mikro pada Puskesmas yang berhubungan dengan PTM (Penyakit Tidak Menular) umumnya dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang terbatas: Puskesmas sering kali kekurangan ruang untuk pemeriksaan, perawatan, dan konsultasi khusus untuk pasien PTM. Hal ini bisa menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal. Kurangnya Program Edukasi dan Penyuluhan Penyuluhan kesehatan yang kurang efektif: Program penyuluhan mengenai pencegahan dan pengelolaan PTM sering kali kurang dijalankan dengan maksimal. Masyarakat mungkin kurang sadar mengenai pentingnya deteksi dini atau perubahan gaya hidup untuk mencegah PTM. Tingkat Mobilisasi Masyarakat yang tinggi Masih Banyak masyarakat khususnya usia produktif yang berpindah tempat sehingga petugas kesulitan untuk memberikan pengobatan atau pemeriksaan rutin untuk PTM. Kendala Sosial dan Budaya Stigma terhadap penyakit tertentu: Beberapa PTM seperti penyakit mental atau penyakit jantung kadang dianggap tabu atau memalukan untuk dibicarakan, sehingga pasien enggan mencari perawatan. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masyarakat sering kali menganggap PTM sebagai penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia, padahal PTM juga bisa menyerang kelompok usia muda jika pola hidupnya tidak sehat. 3. ISU STRATEGIS  Global                       : Penyakit Tidak Menular adalah masalah kegiatan global yang signifikan, merupakan penyebab utama kematian dan kecatatan di seluruh dunia dengan 71% semua kematian global disebabkan oleh PTM. PTM seperti kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes Bersama dengan cedera dan masalah Kesehatan mental, terus menjadi ancaman serius terutama di negara – negara berpendapatan menengah dan rendah. Nasional                   : Penyakit Tidak Menular merupakan Isu Nasional yang membutukan perhatian serius. Upaya pencegahan dan pengendalian PTM perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta. Perubahan gaya hidup sehat, deteksi dini dan penanganan yang tepat merupakan kunci untuk mencegah dan mengendalikan PTM, serta meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Indonesia. Lokal                          : Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Mimika mencakup beberapa hal penting terutama terkait gaya hidup yang kurang sehat seperti kurangnya aktifitas fisik, merokok, dan penyalahgunaan Alkohol 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi : Rendahnya cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah Puskesmas Ayuka karena menunggu pasien yang ke Puskesmas. Sesudah penerapan inovasi : Meningkatkan cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Ayuka, karena di lakukan penjemputan bola dari rumah ke rumah 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN : Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi 6. CARA KERJA INOVASI :  Berkoordinasi dengan lintas sektor, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda.  Dilakukan dari kampung ke kampung dimulai dari kampung Ayuka dan akan dilanjutkan ke kampung Amamapare, dengan sasaran usia Produktif >15 tahun. dan kalau memiliki faktor resiko akan dilakukan rujukan ke FKTP/Puskesmas.

Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi

Menjaring lebih banyak masyarakat untuk melakukan pemeriksaan  lebih aktif dari rumah ke rumah mengenai Penyakit tidak menular khususnya Diabetes Militus, Hipertensi

-

 Meningkatkan cakupan screening penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas Ayuka, karena di lakukan penjemputan bola dari rumah ke rumah

Dilakukan dari kampung ke kampung dimulai dari kampung Ayuka dan akan dilanjutkan ke kampung Amamapare, dengan sasaran usia Produktif >15 tahun. dan kalau memiliki faktor resiko akan dilakukan rujukan ke FKTP/Puskesmas.

-

TUJUAN INOVASI Tujuan dari PELDA MANIS Go Digital ini agar permasalahan respon petugas yang lambat bisa dioptimalkan secara maksimal karena pemantauan perkembangan pelaporan bisa dilacak. Dokumentasi pelanggaran dibuatkan berita jadi masyarakat luas bisa melihat. Petugas tidak susah lagi melacak lokasi aduan. Data pelaporan bisa sangat jelas dan detail karena aplikasi sudah terprogam AI. Waktu tindak lanjut menjadi singkat dan verifikasi dilapangan juga termonitor.

Kemudahan Akses Informasi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda kapan saja dan di mana saja Mengurangi kebingungan dan ketidaktahuan tentang Perda Edukasi legal yang berkelanjutan Perlindungan Hak Masyarakat Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Mekanisme pelaporan yang mudah untuk kasus ketidakadilan Akses ke channel komunikasi langsung dengan Satpol PP Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Berkurangnya pelanggaran Perda yang berdampak negatif Lingkungan yang lebih aman dan tertib Kualitas hidup yang lebih baik

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 5. Peraturan Bupati Mimika Nomor 272 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Mimika. 2. PERMASALAHAN        Layanan PELDA MANIS masih begantung pada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang datang melapor ke kantor Satpol sehingga menimbulkan masalah sebagai berikut: Respon yang lambat dari petugas Dokumentasi pelanggaran tidak ada (pelapor hanya megadukan secara lisan) Kesulitan melacak lokasi aduan Data laporan yang tidak lengkap, seperti lokasi kejadian atau kronologi yang kurang jelas. Waktu tindak lanjut laporan yang terkadang membutuhkan proses verifikasi lapangan terlebih dahulu. 3. ISU STRATEGIS Global 1. Transformasi digital pelayanan publik yang menuntut pemerintah di seluruh dunia menyediakan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi. 2. Smart City dan Smart Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat. 3. Transparansi dan akuntabilitas publik, di mana masyarakat menginginkan proses pelayanan yang terbuka dan dapat dipantau. 4. Keamanan data dan privasi digital, karena sistem pelaporan online harus mampu melindungi identitas pelapor dan data masyarakat. 5. Partisipasi masyarakat berbasis teknologi, di mana warga semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui platform digital.   Nasional 1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dan Satpol PP. 3. Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik yang mendorong setiap OPD menciptakan layanan cepat, efisien, dan responsif. 4. Pemerataan akses digital di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. 5. Penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan aduan yang cepat ditindaklanjuti. Lokal 1. Luas wilayah dan sebaran penduduk yang memerlukan sistem pelaporan cepat tanpa harus datang ke kantor. 2. Kebutuhan penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat di wilayah perkotaan maupun distrik. 3. Kemudahan akses layanan masyarakat bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan transportasi. 4. Peningkatan citra pelayanan Satpol PP Kabupaten Mimika sebagai instansi yang modern, terbuka, dan responsif. 5. Mendorong partisipasi masyarakat Mimika dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan. 4. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Sebelum penerapan PELDA MANIS Go Digital, masyarakat melaporkan segala sesuatu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum datang kekantor dimana jarang lokasi dari pusat kota kurang lebih 20 Km . Sesudah penerapan inovasi Sesudah penerapan inovasi aplikasi PELDA MANIS Go Digital terbentuk, masyarakat tidak perlu datang kekantor untuk melakukan aduan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga pengaduan dapat dilakukan secara daring melalui Aplikasi Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/  ataupun Call Center 0811 483 1950. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN 1. Aksesibilitas dan Transparansi Masyarakat dapat mengakses informasi Perda 24/7 melalui portal web dan aplikasi mobile Transparansi penuh dalam setiap proses penegakan Perda dengan tracking real-time Menghilangkan informasi asimetri antara Satpol PP dan masyarakat 2. Pendekatan Humanis yang Terukur Protokol 5S (Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Sabar) terintegrasi dalam sistem digital Setiap interaksi terekam dan dapat dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan Memastikan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang baik 3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Masyarakat lebih memahami Perda maupun Perkada secara mendalam Format informasi yang interaktif dan mudah dipahami Edukasi legal yang berkelanjutan melalui berbagai channel digital 4. Pengurangan Persepsi Negatif Masyarakat tidak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Interaksi yang lebih personal dan suportif melalui platform digital Membangun kepercayaan dan kepedulian sosial 6. CARA KERJA Inovasi Masukkan link pengaduan Lapor Pak Satpol https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/ Mengisi formulir aduan (nama, lokasi, jenis pelanggaran) Menuliskan kronologi kejadian Mengunggah bukti (foto/video) jika ada, setelah itu laporan dikirim ke sistem.  

-

-

-

-

-

-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat -Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel -Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal

1. Target Sasaran Pemohon  WNA dalam Kondisi Medis Darurat: Warga Negara Asing yang sedang menjalani perawatan medis (rawat inap) di rumah sakit, fasilitas kesehatan, maupun dalam masa pemulihan di tempat tinggal/mess. WNA dengan Keterbatasan Mobilitas Fisik: WNA lansia, penyandang disabilitas, atau yang mengalami cedera fisik sehingga tidak memungkinkan untuk bermobilisasi secara mandiri menuju kantor imigrasi. Sponsor / Perusahaan / Penjamin WNA: Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA), instansi/lembaga penjamin, atau keluarga yang membutuhkan kepastian dan efisiensi waktu dalam pengurusan perpanjangan izin tinggal tanpa mengganggu produktivitas operasional. Pemohon Status Keimigrasian Mendesak: WNA yang membutuhkan penyelesaian administrasi keimigrasian secara cepat untuk kebutuhan evakuasi medis (medical evacuation) atau kepulangan darurat. 2. Target Kinerja & Operasional Kecepatan Respon Layanan: Terselenggaranya tindakan awal (verifikasi berkas dan penjadwalan on-site) dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam setelah permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung (seperti surat permohonan penjamin dan surat keterangan medis) diterima oleh petugas. Cakupan Wilayah Pelayanan: Pemerataan jangkauan pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di seluruh fasilitas kesehatan, tempat perawatan, dan lokasi penjamin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Pencegahan Pelanggaran Administrasi: Terhindarnya WNA dari status keterlambatan izin tinggal (overstay) yang disebabkan oleh kendala fisik, sakit berat, atau keterbatasan mobilitas selama masa perawatan. Tingkat Transparansi & Integrasi Sistem: Terwujudnya alur pendaftaran digital yang terintegrasi melalui pendaftaran e-visa dan saluran komunikasi resmi (Whats App) guna mempermudah penjamin dalam memantau status permohonan on-site. Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder (IKM): Mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penjamin dengan predikat "Sangat Baik" (IKM > 90/100) untuk indikator kecepatan respon, kemudahan akses, fleksibilitas layanan, serta sikap empati petugas di lapangan.

1. Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian  Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan: WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya. Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi: Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (overstay) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia. 2. Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah  Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin: Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi. Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing: Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus. 3. Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis  Percepatan Penanganan Medical Evacuation: Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian. 4. Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM): Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;   Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (beserta perubahannya); Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi-Perpanjangan izin tinggal WNA menjadi terhambat -Pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kaku dan tidak fleksibel -Dalam keadaan darurat, WNA tidak bisa dilakukan pengambillan foto dan wawancara sehingga izin tinggal terbit melebihi batas waktu proses perpanjangan izin tinggal c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Belum adanya pelayanan fleksibel perpanjangan izin tinggal dengan cara petugas yang datang ke lokasi WNA d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode Pembaharuan (Upaya Sebelum & Sesudah Inovasi PACE WNA) 1. Kondisi Sebelum Inovasi Diterapkan Mekanisme Pelayanan yang Kaku & Sentralistik: Pelayanan perpanjangan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sepenuhnya bersifat statis di dalam gedung kantor. Alur birokrasi mengharuskan WNA dan penjamin hadir secara fisik tanpa memandangkan situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi pemohon. Ketiadaan Prosedur Layanan On-Site : Belum adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) bagi petugas untuk melakukan pelayanan jemput bola (on-site) yang lebih adaptif dan modern guna mengakomodasi pemohon yang berada dalam kondisi khusus atau darurat di luar kantor. Beban Hambatan pada Kondisi-Kondisi Tertentu: Permasalahan muncul setiap kali siklus perpanjangan izin tinggal memasuki tahap pengambilan data biometrik dan wawancara pada kondisi-kondisi spesifik, seperti:Kondisi Medis Darurat/Sakit Berat: WNA yang sedang menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan atau memulihkan diri di kediaman/mess. Keterbatasan Mobilitas Fisik: WNA lansia, penyandang disabilitas, atau mengalami cidera fisik yang tidak memungkinkan untuk dimobilisasi. Risiko Overstay dan Ketidakefisienan Layanan: Akibat sistem yang kaku dan mengharuskan kehadiran di kantor dalam keadaan apa pun, WNA dan penjamin harus mengorbankan keselamatan, waktu, dan tenaga ekstra. Apabila WNA benar-benar tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya, hal ini berisiko memicu keterlambatan izin tinggal (overstay) yang merugikan pemohon dan penjamin. 2. Kondisi Sesudah Inovasi Diterapkan Penerapan Layanan Fleksibel Berbasis Kondisi Tertentu: Tersedianya mekanisme layanan jemput bola (PACE WNA) di mana petugas Imigrasi Mimika hadir dan datang langsung ke lokasi WNA/penjamin berdasarkan pengajuan kondisi tertentu (seperti kamar rawat inap rumah sakit, kediaman/mess pemulihan, atau lokasi penjamin) untuk pengambilan data biometrik dan wawancara. Prosedur Layanan yang Modern & Berkelanjutan: Terciptanya opsi Prosedur Operasional Standar (SOP) on-site yang memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi petugas dalam memberikan pelayanan prima di luar gedung kantor secara akuntabel. Perlindungan Kemanusiaan & Kemudahan Bagi Pemohon: Mengeliminasi beban logistik, risiko perburukan kesehatan, serta waktu dan tenaga ekstra dari WNA maupun penjamin, sehingga proses birokrasi perpanjangan izin tinggal menjadi jauh lebih cepat, humanis, dan efisien. Mitigasi Risiko Overstay & Kepastian Hukum: WNA yang berada dalam kondisi medis darurat atau keterbatasan mobilitas tetap dapat menyelesaikan kewajiban administrasi keimigrasiannya secara tepat waktu tanpa mengorbankan kondisi fisik atau keselamatan kesehatannya. 3. Upaya Transisi / Langkah Pembaharuan yang Dilakukan Kanim Mimika Penyusunan & Penetapan SOP Pelayanan On-Site Berdasarkan Kondisi Tertentu: Merumuskan SOP khusus yang mengatur kriteria kondisi tertentu yang berhak menerima layanan on-site (seperti melampirkan surat keterangan medis/rawat inap dari rumah sakit atau surat permohonan resmi penjamin), tata cara verifikasi berkas, serta mekanisme penugasan petugas. Penyediaan Sarana Mobile Biometric Kit & Jaringan Portabel: Mengintegrasikan perangkat Mobile Biometric Kit yang dilengkapi jaringan internet aman terenkripsi agar pengambilan foto,, dan input data MOLINA dapat dilakukan secara real-time langsung di lokasi WNA berada. Pembentukan Tim PACE WNA: Membentuk tim khusus dari Seksi Izin Tinggal yang dibekali standar pelayanan inklusif/kemanusiaan dan siap ditugaskan secara fleksibel untuk melakukan pelayanan on-site. Sinergi Lintas Sektor & Sosialisasi Layanan: Melakukan sosialisasi proaktif serta membangun jalur komunikasi cepat dengan pihak rumah sakit/fasilitas kesehatan, perusahaan/sponsor pengguna TKA, dan penjamin WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengenai skema pemanfaatan layanan PACE WNA. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi PT. FREEPORT INDONESIA f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA) Inovasi PACE WNA menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (office-centric) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (humanitarian & citizen-centric governance). Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi PACE WNA dibanding solusi sebelumnya: 1. Fleksibilitas Lokasi Layanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan opsi pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin. 2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis Pendekatan Sebelumnya: WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon. Kebaharuan Inovasi: Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA. 3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko Overstay  Pendekatan Sebelumnya: Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi overstay akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor. Kebaharuan Inovasi: Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya overstay akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (fast-track). 4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif  Pendekatan Sebelumnya: Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas pada jam dan tempat layanan statis. Kebaharuan Inovasi: Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan on-site berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat Mobile Biometric Kit terenkripsi aman. 5. Respon Cepat Birokrasi Modern  Pendekatan Sebelumnya: Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis). Kebaharuan Inovasi: Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (agile), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika. g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Alur Pelaksanaan Inovasi PACE-WNA Pendaftaran Layanan: Pemohon/penjamin melakukan pendaftaran secara online melalui situs web resmi [https://evisa.imigrasi.go.id/](https://evisa.imigrasi.go.id/). Setelah permohonan diterima oleh petugas, penjamin membuat dan mengajukan surat permohonan layanan PACE-WNA. Verifikasi Pembayaran: Petugas melakukan verifikasi pembayaran biaya keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melampirkan Dokumen Pendukung: Penjamin melampirkan surat keterangan sakit melalui aplikasi Whats App (apabila WNA dalam keadaan sakit/perawatan medis). Pengecekan Berkas: Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang telah diajukan. Konfirmasi & Koordinasi: Petugas mengonfirmasi kepada penjamin jika terdapat berkas yang belum lengkap. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas berkoordinasi dengan penjamin terkait penentuan waktu dan tempat pelaksanaan layanan PACE-WNA. Persiapan Pelaksanaan: Petugas menyiapkan perangkat kerja, sarana mobile, dan dokumen pendukung untuk melakukan pelayanan PACE-WNA ke lokasi. Pengambilan Biometrik & Wawancara On-Site: Petugas mendatangi lokasi WNA berada untuk melakukan proses pengambilan foto biometrik dan wawancara. Persetujuan Izin Tinggal: Proses persetujuan (approval) atau penolakan permohonan izin tinggal keimigrasian oleh pejabat berwenang. Penerbitan Izin Tinggal: Penerbitan dokumen izin tinggal keimigrasian WNA yang bersangkutan. Penyerahan Dokumen: Penyerahan dokumen izin tinggal keimigrasian secara online melalui akun e-visa milik penjamin. h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat mobile biometric. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk. Pelaksanaan Kegiatan Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu. Monitoring dan Evaluasi Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.

Keunggulan dan Kebaharuan Inovasi (PACE WNA) Inovasi PACE WNA menghadirkan kebaharuan dengan mengubah paradigma pelayanan perpanjangan Izin Tinggal dari yang sebelumnya bersifat statis dan sentralistik (office-centric) menjadi pelayanan yang fleksibel, adaptif, dan berperspektif kemanusiaan (humanitarian & citizen-centric governance). Berikut adalah poin-poin keunggulan dan kebaharuan inovasi PACE WNA dibanding solusi sebelumnya: 1. Fleksibilitas Lokasi Layanan  Pendekatan Sebelumnya: Pemohon (WNA dan penjamin/sponsor) diwajibkan secara mutlak untuk hadir secara fisik ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika demi melewati alur birokrasi perpanjangan Izin Tinggal, tanpa memandangkan kendala fisik atau keterbatasan mobilitas yang dialami. Kebaharuan Inovasi: Menghadirkan opsi pelayanan jemput bola (on-site/bedside service) di mana petugas imigrasi yang proaktif mendatangi lokasi pemohon, seperti ruang rawat inap rumah sakit, fasilitas kesehatan, tempat pemulihan/kediaman, maupun area kerja penjamin. 2. Perlindungan Kemanusiaan dan Mitigasi Risiko Medis Pendekatan Sebelumnya: WNA yang sedang sakit berat atau menjalani perawatan medis terpaksa dimobilisasi menuju kantor imigrasi demi mengejar kewajiban pengambilan data biometrik, yang berisiko tinggi memperburuk kondisi kesehatan fisik pemohon. Kebaharuan Inovasi: Memberikan perlindungan kemanusiaan dengan menanggulangi hambatan fisik WNA. Perekaman foto dan 10 sidik jari dilakukan secara langsung di tempat perawatan tanpa perlu membahayakan atau mengganggu proses pemulihan kesehatan WNA. 3. Efisiensi Beban Operasional Penjamin & Mitigasi Risiko Overstay  Pendekatan Sebelumnya: Sistem yang kaku sering kali menyebabkan proses perpanjangan izin tinggal menjadi tidak efisien. Pihak sponsor/penjamin harus mengalokasikan waktu, tenaga, dan koordinasi logistik yang rumit, serta dibayang-bayangi risiko WNA menjadi overstay akibat keterlambatan menghadirkan WNA ke kantor. Kebaharuan Inovasi: Mengeliminasi beban logistik dan alokasi waktu ekstra bagi penjamin, sekaligus mencegah terjadinya overstay akibat kondisi kahar/darurat melalui kepastian proses administrasi yang tepat waktu (fast-track). 4. Kepastian Hukum dan Prosedur Operasional Adaptif  Pendekatan Sebelumnya: Belum adanya skema operasional khusus bagi petugas untuk melakukan pelayanan perpanjangan izin tinggal di luar gedung kantor, sehingga pelayanan bersifat terbatas pada jam dan tempat layanan statis. Kebaharuan Inovasi: Menetapkan Prosedur Operasional Standar (SOP) khusus pelayanan on-site berdasarkan kriteria kondisi tertentu yang terukur (disertai pembuktian dokumen medis/permohonan resmi penjamin) yang dilengkapi perangkat Mobile Biometric Kit terenkripsi aman. 5. Respon Cepat Birokrasi Modern  Pendekatan Sebelumnya: Birokrasi pelayanan keimigrasian terkesan kaku dan pasif (menunggu pemohon datang ke titik layanan statis). Kebaharuan Inovasi: Mengubah citra pelayanan keimigrasian WNA menjadi birokrasi yang lincah (agile), responsif, dan proaktif dalam merespons kondisi darurat pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan investasi dan kepastian hukum bagi para penjamin/perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Mimika.

1. Output Langsung Penerbitan Dokumen Izin Tinggal Keimigrasian WNA: Terbitnya perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), maupun pendaftaran dokumen keimigrasian lainnya bagi WNA yang mengajukan permohonan melalui skema on-site. Terekamnya Data Biometrik di Luar Kantor: Terekamnya data biometrik serta hasil wawancara WNA secara digital di lokasi WNA berada (seperti ruang rawat inap rumah sakit, tempat perawatan, atau lokasi penjamin) menggunakan perangkat Mobile Biometric Kit. Dokumen Digital Izin Tinggal via Akun E-Visa: Tersedianya dan terkirimnya surat/dokumen persetujuan izin tinggal keimigrasian secara online yang dapat diakses langsung melalui akun e-visa milik sponsor/penjamin WNA. Tersedianya Kanal Konsultasi & Verifikasi Cepat: Terlaksananya pemeriksaan kelengkapan berkas fisik serta konsultasi persyaratan keimigrasian secara online (melalui Whats App/situs web resmi) sebelum penugasan tim on-site dilakukan. 2. Output Kemanfaatan & Dampak Layanan Pelayanan Berperspektif Kemanusiaan: Terwujudnya kemudahan akses layanan keimigrasian bagi WNA yang berada dalam kondisi khusus/darurat medis tanpa mengganggu proses pemulihan kesehatan atau membahayakan kondisi fisik pemohon. Efisiensi Waktu dan Beban Logistik Penjamin: Terpangkasnya alokasi waktu, biaya, dan koordinasi logistik yang rumit dari pihak sponsor, perusahaan pengguna TKA, maupun penjamin dalam menghadirkan WNA ke kantor imigrasi. Mitigasi Risiko Pelanggaran Administrasi Keimigrasian: Terhindarnya WNA dari status keterlambatan perpanjangan izin tinggal (overstay) yang disebabkan oleh keterbatasan mobilitas atau kondisi kahar/darurat medis. Kepastian Hukum dan Peningkatan Kepercayaan Sponsor/Investor: Meningkatnya kepastian hukum keimigrasian serta kepercayaan para sponsor, perusahaan pertambangan/kontraktor, dan investor asing terhadap responsivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Mimika.

-

1. Perlindungan Hak Kemanusiaan & Kepastian Hukum Keimigrasian  Terwujudnya Pelayanan Inklusif dan Berperspektif Kemanusiaan: WNA yang berada dalam kondisi darurat medis atau memiliki keterbatasan mobilitas fisik tetap mendapatkan pemenuhan hak pelayanan publik dan perlindungan hukum keimigrasian tanpa mengorbankan keselamatan atau proses pemulihan kesehatannya. Eliminasi Risiko Pelanggaran Administrasi: Berhasil menekan hingga nol kasus keterlambatan izin tinggal (overstay) yang dipicu oleh kendala fisik/medis pemohon, sehingga menjaga integritas kepatuhan keimigrasian WNA di Indonesia. 2. Efisiensi Operasional Sponsor & Iklim Investasi Daerah  Efisiensi Beban Operasional Perusahaan/Penjamin: Pihak sponsor dan perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) hemat dalam alokasi biaya logistik, tenaga, dan waktu koordinasi yang sebelumnya sangat rumit jika harus membawa WNA yang sakit ke kantor imigrasi. Penguatan Kepercayaan Investor dan Pihak Asing: Memberikan sinyal positif bagi perusahaan multinasional dan investor asing di wilayah Mimika bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, memiliki sistem birokrasi yang responsif, adaptif, dan siap memberikan solusi layanan dalam kondisi khusus. 3. Kelancaran Prosedur Darurat & Evakuasi Medis  Percepatan Penanganan Medical Evacuation: Memberikan jaminan kepastian administrasi bagi WNA yang membutuhkan penanganan medis tingkat lanjut atau rujukan luar negeri secara mendadak, sehingga proses evakuasi medis dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi keimigrasian. 4. Modernisasi Birokrasi Keimigrasian yang Responsive Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat & Stakeholder (IKM): Mengubah pandangan umum bahwa pelayanan keimigrasian WNA cenderung kaku menjadi birokrasi yang lincah, proaktif, dan humanis, yang pada akhirnya meningkatkan skor IKM serta kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Rencana Kegiatan Inovasi PACE-WNA Sinkronisasi dengan Program Kerja Organisasi Pada bulan Juni hingga Agustus 2026, Kepala Seksi LALINTALKIM melaksanakan sinkronisasi dengan memasukkan alur pelayanan dan mekanisme PACE-WNA ke dalam program kerja rutin Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (LALINTALKIM). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya program inovasi PACE-WNA secara berkelanjutan. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Teknis Pada bulan September hingga Oktober 2026, seluruh Pemeriksa Keimigrasian terlibat dalam kegiatan pelatihan bagi petugas loket dan petugas lapangan cadangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai Alur PACE-WNA serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat mobile biometric. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Tim Khusus PACE-WNA yang siap bergerak kapan saja ketika terdapat permohonan darurat yang masuk. Pelaksanaan Kegiatan Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melaksanakan implementasi inovasi PACE-WNA secara langsung di lapangan. Kegiatan ini menghasilkan output berupa penerbitan Izin Tinggal bagi subjek PACE-WNA yang berada dalam kondisi tertentu. Monitoring dan Evaluasi Pada bulan September 2026 hingga Mei 2027, Seksi LALINTALKIM melakukan monitoring dan evaluasi dengan menganalisis indeks pelayanan khusus pengguna layanan PACE-WNA secara berkala menggunakan kuesioner digital (seperti melalui QR Code Google Form setelah pelayanan selesai). Output yang dihasilkan berupa laporan evaluasi berkala dan pengusulan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi untuk melegalkan inovasi PACE-WNA sebagai standar pelayanan baku di lingkungan kantor.