Data inovasi Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi daerah perkotaan, pesisir, pegunungan, dan wilayah pedalaman. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan mengalami kendala dalam mengakses pelayanan administrasi pendidikan secara langsung di Kantor Dinas Pendidikan. Selama ini berbagai layanan administrasi, seperti legalisasi ijazah, mutasi peserta didik, konsultasi pendidikan, pengaduan masyarakat, hingga permohonan informasi masih banyak dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut memerlukan biaya transportasi, waktu yang cukup lama, dan sering kali menghambat efektivitas pelayanan. Di sisi lain, penggunaan aplikasi Whats App telah menjadi sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, termasuk sekolah-sekolah hingga wilayah distrik. Melalui pemanfaatan Whats App Business, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, responsif, transparan, dan menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika mengembangkan inovasi pelayanan publik Pendidikan "PAPEDA melalui Whats App Business)" sebagai layanan administrasi pendidikan terpadu berbasis Whats App Business.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Mempercepat proses pelayanan administrasi. Mengurangi biaya dan waktu masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Mendukung digitalisasi pelayanan publik. Meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan lebih cepat. Tidak perlu datang ke kantor. Menghemat biaya transportasi. Dapat mengakses layanan dari distrik maupun kampung. Informasi lebih mudah diperoleh.

Menggunakan aplikasi yang sudah familiar bagi masyarakat. Tidak memerlukan instalasi aplikasi baru. Dapat menjangkau sekolah di wilayah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Respons pelayanan lebih cepat melalui fitur otomatis. Mudah dikembangkan menjadi layanan digital terpadu. Biaya implementasi relatif rendah. Mudah direplikasi oleh perangkat daerah lain di Kabupaten Mimika.

SIPIRANG (Sistem Informasi Harga Satuan Barang) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika untuk mendukung penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi harga pasar terkini. Sebelum adanya SIPIRANG, proses pengumpulan data harga satuan barang dilakukan secara manual dengan meminta penawaran dari beberapa toko atau penyedia setiap kali akan menyusun HPS. Cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, data harga sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, serta berpotensi menghasilkan perbedaan harga antar bidang karena tidak menggunakan sumber data yang sama. Selain itu, perubahan harga material bangunan yang terjadi setiap saat menyebabkan data harga yang digunakan sering kali sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar pada saat proses pengadaan dilaksanakan. Melalui SIPIRANG, dilakukan perubahan mendasar pada mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data harga satuan barang. Tim survei secara rutin melakukan survei harga ke toko bangunan, distributor, dan penyedia material setiap bulan. Seluruh hasil survei kemudian diinput ke dalam sistem sehingga membentuk basis data harga yang selalu diperbarui. Dengan adanya pembaruan berkala tersebut, setiap bidang di lingkungan Dinas PUPR dapat menggunakan data harga yang sama sebagai dasar penyusunan HPS maupun RAB. SIPIRANG juga menyediakan riwayat perubahan harga setiap bulan sehingga perkembangan harga material dapat dipantau dari waktu ke waktu. Informasi ini membantu dalam analisis tren kenaikan maupun penurunan harga, sehingga perencanaan anggaran menjadi lebih tepat dan dapat mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan anggaran akibat perubahan harga pasar. Melalui inovasi ini, proses penyusunan HPS menjadi lebih cepat, efisien, terdokumentasi dengan baik, dan memiliki dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan. SIPIRANG juga mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mimika.

2. Tujuan Inovasi Daerah Tujuan pengembangan SIPIRANG adalah: Menyediakan database harga satuan barang yang selalu diperbarui berdasarkan hasil survei lapangan. Mempercepat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meningkatkan akurasi penyusunan anggaran sesuai kondisi harga pasar. Menyeragamkan penggunaan data harga di seluruh bidang pada Dinas PUPR. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menyediakan informasi tren perubahan harga material sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan.

3. Manfaat yang Diperoleh Penerapan SIPIRANG memberikan berbagai manfaat, antara lain: Mempercepat proses pencarian data harga satuan barang. Mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Menyediakan data harga yang lebih akurat karena diperbarui setiap bulan. Memudahkan penyusunan HPS dan RAB pada setiap kegiatan pembangunan. Mengurangi perbedaan penggunaan harga antar bidang di lingkungan Dinas PUPR. Menjadi arsip digital harga material yang dapat diakses kembali kapan saja. Mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang aktual. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam proses perencanaan pengadaan.

4. Hasil Inovasi Sejak diterapkannya SIPIRANG, proses pengumpulan dan pengelolaan data harga satuan barang menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi. Data hasil survei lapangan kini diperbarui setiap bulan sehingga informasi harga yang digunakan dalam penyusunan HPS dan RAB selalu mengikuti kondisi pasar terkini. Hal ini meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan mengurangi risiko penggunaan data harga yang sudah tidak relevan. SIPIRANG juga menciptakan keseragaman referensi harga di seluruh bidang Dinas PUPR Kabupaten Mimika. Seluruh pengguna menggunakan basis data yang sama, sehingga proses penyusunan dokumen pengadaan menjadi lebih konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tersedianya riwayat perubahan harga memungkinkan evaluasi tren harga material dari waktu ke waktu sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya SIPIRANG, Dinas PUPR Kabupaten Mimika memiliki sistem informasi harga satuan barang yang mendukung proses pengadaan secara lebih cepat, efisien, akurat, dan berbasis data, sehingga pelayanan internal kepada seluruh bidang menjadi semakin baik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

1. DASAR HUKUM Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 62 Tahun 2014Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik. Peraturan yang mengatur Kurikulum Merdeka (Contoh: Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024).Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kegiatan kokurikuler diwujudkan secara eksplisit melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Secara umum, UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk kewajiban untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Komunitas Belajar adalah salah satu wadah yang diakui dan didorong untuk melaksanakan PKB tersebut 2. PERMASALAH  > Makro Program “EKKO“ ( Ekstrakurikuler, Komunitas Belajar dan Ko-kurikuler ) merupakan program yang memiliki tingkat kolaborasi yang sangat spesifik melalui pengembangan minat dan bakat murid, berbagi pengalaman belajar dan keterampilan di kalangan guru serta pengembangan karakter. Tujuan dasar utama dari program ini adalah menjadikan wadah kolaborasi untuk membangun budaya interaksi dalam pengembangan minat dan bakat serta karakter yang ada di lingkungan sekolah. Namun yang menjadi permasalahan umum adalah sarana, prasarana, dan anggaran yang dialokasikan sering tidak seimbang dengan kebutuhan kegiatan. Hal ini menghambat pengembangan potensi maksimal siswa, Jadwal ekskul sering bertabrakan dengan kepentingan siswa lain (seperti bimbingan belajar, kursus bahasa/musik, atau kegiatan keagamaan) terkadang memaksa siswa memilih antara ekskul dan aktivitas penting lainnya, kurangnya ketertarikan siswa pada ekskul yang ada, pembina yang ditugaskan (baik guru maupun pelatih luar) mungkin memiliki semangat yang tinggi, namun kurang memiliki sertifikasi, kompetensi teknis yang mutakhir, atau metodologi pengajaran yang kurang menarik dan terstruktur. Sedangkan untuk kegiatan ko-kurikuler yang melibatkan kunjungan luar atau praktik lapangan seringkali membutuhkan biaya tambahan, yang menimbulkan diskriminasi atau ketidaksetaraan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi, Ko-kurikuler dilakukan hanya sebagai refreshing atau selingan tanpa memiliki keterkaitan yang jelas dan terstruktur dengan Capaian Pembelajaran (CP) atau materi yang sedang diajarkan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di luar kelas (meminta izin, mengurus transportasi, mengawasi siswa) menambah beban kerja administrasi dan psikologis yang besar pada guru, apalagi jika terjadi insiden di lapangan, hasil dari kegiatan ko-kurikuler (misalnya, laporan observasi, produk proyek) seringkali tidak memiliki rubrik penilaian yang baku dan untuk komunitas belajar seringkali pertemuan cenderung bersifat monolog (hanya mendengarkan presentasi kepala sekolah/narasumber) dan kurang memberikan ruang aman bagi guru untuk berbagi real problem di kelas, merefleksikan kegagalan, dan mencari solusi kolaboratif, kegiatan hanya berjalan jika ada perintah dari atasan atau pengawas (top-down) tidak ada inisiatif dari guru sendiri (bottom-up) untuk bertemu, membuat agenda, atau menindaklanjuti rencana aksi dan agenda komunitas belajar tidak fokus pada core business peningkatan pembelajaran siswa (seperti mendiskusikan hasil asesmen formatif atau strategi diferensiasi), tetapi justru membahas hal-hal administratif atau non-kurikuler.                      > Mikro Tantangan yang di hadapi SD INPRES SEMPAN BARAT dalam menerapkan program “ EKKO “ adalah : Kurangnya minat murid pada ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler. 3. ISU STRATEGIS Global Pengembangan ekstrakurikuler, komunitas belajar dan ko-kurikuler merupakan kegiatan yang terprogram untuk memperluas cakupan pembelajaran dari intrakurikuler. Dalam dunia Pendidikan kegiatan tersebut pastinya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sekolah. Namun di samping itu tentunya ada berbagai isu global yang mempengaruhi kegiatan tersebut diantaranya :   >Akses dan Kesetaraan Seringkali kegiatan ekstrakurikuler (terutama yang mahal seperti robotika atau olahraga tertentu) hanya dapat diakses oleh siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan akademik.  >Keseimbangan Beban Siswa Ada tekanan global untuk berprestasi, yang mendorong siswa mengambil terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ini menyebabkan kelelahan (burnout), kurang tidur, dan mengurangi waktu untuk keluarga/sosialisasi non-terstruktur.  >Integrasi dalam Budaya Sekolah Komunitas belajar sering dianggap sebagai "tambahan" daripada bagian integral dari pekerjaan guru. Sekolah kesulitan mengubah budaya dari pengajaran yang terisolasi menjadi kolaborasi normatif.  >Keterbatasan Kurikulum Inti Kurikulum inti global seringkali padat dan terfokus pada ujian standar. Ini menyisakan sedikit ruang fleksibel bagi guru untuk mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek atau kunjungan lapangan yang mendalam. Nasional       > Kesenjangan Sarana & Prasarana Sekolah di daerah 3T sering tidak memiliki fasilitas dasar (lapangan olahraga, laboratorium, alat musik, studio seni) untuk menyelenggarakan ekskul berkualitas. Akibatnya, pilihan ekskul sangat terbatas pada kegiatan non-fasilitas seperti Pramuka (yang wajib disediakan), Palang Merah Remaja (PMR), atau karya ilmiah sederhana.    > Kualitas dan Kompetensi Pembimbing Tidak semua guru memiliki kompetensi atau minat untuk menjadi pembimbing ekskul. Seringkali, sekolah merekrut pihak luar dengan pelatihan pedagogis yang minim, atau guru hanya ditunjuk berdasarkan paksaan (mandat) tanpa ada pelatihan spesifik.   > Fokus pada Administrasi vs Pembelajaran Kombel di banyak sekolah masih terjebak dalam membahas hal-hal administratif, persiapan akreditasi, atau penyelesaian perangkat ajar (Modul Ajar) daripada berfokus pada tiga ide besar yaitu 1) Fokus pada hasil belajar murid, 2) Budaya kolaborasi, dan 3) Berorientasi pada data hasil murid.  > Waktu dan Beban Kerja Guru Guru di Indonesia memiliki beban jam mengajar dan tugas administrasi yang tinggi. Menemukan waktu efektif untuk mengadakan Kombel yang bermakna (minimal 1 jam per minggu) tanpa memberatkan guru di luar jam kerja merupakan masalah struktural.  > Ketidakjelasan Batasan (Ekskul vs. Ko-kurikuler) Di lapangan, banyak sekolah yang kesulitan membedakan mana kegiatan ko-kurikuler dan mana ekstrakurikuler. Hal ini menyebabkan ko-kurikuler hanya dilihat sebagai "kegiatan tambahan" tanpa integrasi mendalam ke dalam mata pelajaran.   > Dukungan Mitra Komunitas dan Industri Ko-kurikuler yang ideal melibatkan pengalaman dunia nyata. Sekolah di Indonesia masih kesulitan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan keluarga, masyarakat, dan industri lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna bagi siswa. Lokal      > Kurangnya ketertarikan siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler Siswa merasa bahwa kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan menghabiskan waktu serta kegiatannya yang monoton       > Rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendampingan anak Di sekolah tertentu, komunikasi tentang manfaat ekskul gagal menjangkau orang tua karena tingkat literasi yang rendah atau ketidakmampuan menggunakan media komunikasi digital. Orang tua menganggap ekskul membuang waktu dan biaya.      > Fokus Hanya pada Kelas Serumpun Kombel hanya efektif di antara guru-guru kelas yang mengajarkan mata pelajaran yang sama (misalnya, guru Matematika) dan gagal membangun kolaborasi antar-mata pelajaran yang penting untuk implementasi dan pembelajaran terintegrasi.      > Dominasi Guru Dalam Kombel, ide-ide inovatif guru muda sering terhambat atau diabaikan karena dominasi pandangan dan praktik yang sudah lama diterapkan oleh guru senior. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk berbagi masalah.     > Kurangnya Relevansi Kurikulum Lokal Pihak sekolah kesulitan mengintegrasikan isu lokal yang spesifik dan sensitif (misalnya, masalah sampah, konflik lahan, atau politik desa) ke dalam proyek ko-kurikuler karena takut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat atau pemerintah daerah. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Di sekolah siswa hanya menerima pelajaran intrakurikuler Perkembangan minat dan bakat siswa tidak tersalurkan dengan baik Di sekolah para guru hanya bisa melihat kemampuan siswa dari pengetahuannya Komunitas Belajar Sikap cuek terhadap permasalahan yang ada Kurangnya kolaborasi dan komunikasi antar guru Kurangnya berbagi pengalaman belajar antar guru Ko-Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Siswa belum teratur dalam bangun pagi Belum membiasakan diri melaksanakan doa Bermalas-malasan dalam berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi Siswa belum membiasakan diri dalam bermasyarkat dan tidur cepat Masih kurangnya motivasi dalam belajar Kondisi setelah adanya Program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Perkembangan minat dan bakat siswa semakin terarah Siswa mampu mengikuti kegiatan dan lomba – lomba di luar sekolah Guru mampu melihat kemampuan siswa dari segi keterampilan Komunitas Belajar Kolaborasi dan komunikasi semakin baik Saling berbagi pengalaman belajar Guru mampu mengimplemtasi pengalaman belajar yang terintegrasi       Ko – Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Keterlamabatan siswa datang ke sekolah mulai berkurang Selalu berdoa bersama saat apel pagi Mulai mengkonsumsi makanan bergizi melalui bekal dari rumah Melaksanakan Olahraga 2 x seminggu ( Rabu dan Jumat ) Peningkatan prestasi belajar siswa mulai meningkat dilihat dari hasil belajar siswa dan keaktifan dalam kelas. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Program “ EKKO “ sangat membawa perubahan positif di lingkungan sekolah baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa keunggulan yang ada yaitu : Siswa mampu membawa nama baik sekolah di kanca Nasional dan Provinsi melalui lomba seperti : Karate, OSN Sains, Mendongeng Kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa dan berbagai organisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler Memberikan wadah terstruktur untuk siswa yang memiliki passion di bidang tertentu Mengajarkan siswa untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kegiatan non-akademik, sehingga membangun keterampilan manajemen waktu yang efektif dan menjadi sarana stress release. Nilai-nilai seperti sportivitas (dalam ekskul olahraga), ketekunan, dan daya juang terbentuk melalui proses latihan dan kompetisi yang intensif. Guru secara rutin berbagi praktik baik, mengkaji kurikulum, dan mencari solusi atas tantangan pembelajaran (misalnya, KBM yang fokus pada penggunaan teknologi dalam kelas). Menyediakan forum di mana guru dapat menganalisis data hasil belajar siswa dan merancang intervensi yang disesuaikan untuk meningkatkan capaian spesifik Guru yang telah mahir dapat memimpin sesi atau menjadi mentor bagi rekan-rekannya, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepemimpinan kolektif terhadap kualitas sekolah. Guru mampu melakukan praktik baik di berbagai sekolah lainnya Siswa mulai bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi. Bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai sendiri. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat 6.CARA KERJA INOVASI Pada program “ EKKO “ penerapan kerja inovasi dilakukan melalui Strategi, Tantangan, Aksi dan Refleksi ( STAR ) : Ekstrakurikuler Strategi Mengidentifikasi ekstrakurikuler yang relevan dengan potensi daerah dalam minat dan bakat murid serta melibatkan mentor/ pelatih yang kompeten dan mengatur jadwal yang flesibel Tantangan Kurangnya minat murid terhadap ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur Aksi Membuat program kerja Melibatkan siswa dalam perencanaan Meningkatkan kapasitas pembina Memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Refleksi Mengevaluasi keaktifan dan perkembangan peserta didik serta menyesuaikan jenis kegiatan di tahun berikutnya Komunitas Belajar Strategi Membentuk kelompok belajar dengan tujuan berbagi pengalaman belajar melalui metode dan media pembelajaran. Tantangan Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang Aksi > Mendorong berbagai anggota dalam berbagi keterampilan serta pengalaman belajar, memanfaatkan aplikasi sebagai bahan referensi pembelajaran dan menentapkan jadwal yang konsisten > Refleksi > Mengevaluasi pencapaian pembelajaran, efektivitas metode kolaboratif, dan keterlibatan anggota untuk meningkatkan kualitas komunitas. Ko-Kurikuler Strategi Mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler melalui lintas mapel serta 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam tujuan kurikulum Tantangan Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler. Aksi >Membuat jurnal sebagai laporan perkembangan murid sebagai bukti partisipasi >Menyusun program ko-kurikuler yang relevan dalam pembelajaran > Memberikan pengarahan dan bimbingan Refleksi Memantau kontribusi kegiatan terhadap pengembangan karakter dan keterampilan serta motivasi belajar siswa dalam melakukan perbaikan program untuk tahun selanjutnya

TUJUAN Tujuan dasar dari program “ EKKO “ adalah : Meningkatkan kemampuan akademik siswa baik di bidang olahraga, seni maupun pengetahuan Menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa Meningkatkan keterampilan bersosialisasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan disiplin diri. Memberikan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat sebagai penyeimbang dari beban akademik. Guru secara kolektif mengidentifikasi masalah, berbagi praktik terbaik, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Membangun budaya berbagi, saling mendukung, dan belajar berkelanjutan di antara staf pengajar. Memastikan bahwa strategi pengajaran yang digunakan berdampak positif dan signifikan pada hasil belajar siswa. Memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan praktik baik di luar sekolah Memberi siswa pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas Menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan dan etika melalui penugasan proyek yang terstruktur. Membantu siswa melihat relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata dan masa depan mereka.

MANFAAT / DAMPAK Dampak dari program “ EKKO “ adalah : Bagi Siswa Peningkatan keterampilan non-akademik dan bakat, peningkatan kepercayaan diri, kesehatan mental yang lebih baik, dan keterampilan sosial. Mendapat kualitas pengajaran yang lebih baik, umpan balik yang relevan, metode pembelajaran inovatif, dan lingkungan kelas yang adaptif. Kemampuan aplikasi teori, pemahaman kontekstual materi, pengembangan pemecahan masalah dunia nyata, dan peningkatan keterampilan proyek. 2. Bagi Guru Meningkatan hubungan emosional dengan siswa, penemuan potensi siswa dari sudut pandang yang berbeda, dan pengembangan keterampilan memfasilitasi di luar materi pelajaran inti. Peningkatan kompetensi profesional, berbagi praktik terbaik, mengurangi rasa terisolasi, dan solusi inovatif terhadap tantangan pengajaran. Memperluas pemahaman tentang relevansi materi yang diajarkan, meningkatkan integrasi kurikulum, dan mendapatkan kepuasan profesional dari keberhasilan proyek siswa 3. Bagi Orang Tua Kebanggaan terhadap prestasi non-akademik anak, meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah (misalnya saat pertunjukan/pertandingan), dan menjadi saluran kontribusi keahlian masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan sekolah secara keseluruhan, jaminan bahwa anak mereka diajar oleh guru yang terus berkembang, dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi sekolah. Anak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat/industri, peningkatan citra sekolah sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan yang siap kerja/bermasyarakat.

KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Program “ EKKO “ sangat membawa perubahan positif di lingkungan sekolah baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa keunggulan yang ada yaitu : Siswa mampu membawa nama baik sekolah di kanca Nasional dan Provinsi melalui lomba seperti : Karate, OSN Sains, Mendongeng Kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa dan berbagai organisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler Memberikan wadah terstruktur untuk siswa yang memiliki passion di bidang tertentu Mengajarkan siswa untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kegiatan non-akademik, sehingga membangun keterampilan manajemen waktu yang efektif dan menjadi sarana stress release. Nilai-nilai seperti sportivitas (dalam ekskul olahraga), ketekunan, dan daya juang terbentuk melalui proses latihan dan kompetisi yang intensif. Guru secara rutin berbagi praktik baik, mengkaji kurikulum, dan mencari solusi atas tantangan pembelajaran (misalnya, KBM yang fokus pada penggunaan teknologi dalam kelas). Menyediakan forum di mana guru dapat menganalisis data hasil belajar siswa dan merancang intervensi yang disesuaikan untuk meningkatkan capaian spesifik Guru yang telah mahir dapat memimpin sesi atau menjadi mentor bagi rekan-rekannya, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepemimpinan kolektif terhadap kualitas sekolah. Guru mampu melakukan praktik baik di berbagai sekolah lainnya Siswa mulai bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi. Bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai sendiri. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau ITAX: Sulitnya proses melacak pembayaran pajak secara real-time, sehingga Pendapatan daerah tidak dapat dipantau secara efektif, dan potensi kebocoran pendapatan meningkat. Wajib pajak tidak memiliki akses langsung untuk melihat riwayat dan status pajaknya, sehingga Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Data SKPD dan dokumen lainnya masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga berdampak Risiko kehilangan data akibat kerusakan/kehilangan dokumen dan keterbatasan ruang penyimpanan. Banyak tenaga dan waktu dihabiskan untuk kegiatan administratif berulang, sehingga berdampak Kurang optimalnya kinerja pegawai dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Tidak ada sistem terintegrasi yang mempermudah pembuatan laporan SKPD secara otomatis, sehingga berdampak Proses pelaporan memakan waktu dan hasilnya kurang akurat. C. ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau ITAX, Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Aplikasi harus mampu terhubung dengan sistem lain seperti BPKAD, dan Bank Daerah. Perlunya kesamaan data objek/subjek pajak agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan data. Pelayanan kepada wajib pajak Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum (user friendly), dan Sistem harus mendukung transparansi proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. D. METODE PEMBAHRUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau ITAX ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, penerbitan, dan distribusi SKPD. Semua aktivitas terekam dan dapat ditelusuri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau ITAX menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik. E. KEUNGGULAN Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau ITAX bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data F. CARA KERJA INOVASI Cara kerja dari inovasi Aplikasi Pajak atau i Tax pada bidang pajak, Login Petugas login untuk autentikasi user sebelum mengakses aplikasi itax PAD, Pendaftaran petugas melakukan pendaftaran berkas PAD, manajemen data seperti update, hapus dan juga melihat status data berkas yang diajukan, Perekaman petugas melakukan perekaman pada data pendaftaran dari sembilan jenis pajak. Dalam tahapan Perekaman ini, admin dapat memproses data self dan official dari berkas PAD yang diajukan, Lihat pada bagian ini admin dapat melihat data yang telah selesai dilakukan yaitu data pengawasan dan riwayat. setelah tahapan ini semua berkas yang diajukan akan tersimpan dan bisa dilihat baik itu untuk mengeluarkan cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau surat teguran. Cetak Modul ini digunakan untuk mencetak berkas hasil output dari aplikasi itax PAD seperti Perekaman, Pengawasan, Buku Kendali, Kartu Data, BPPS.  

ITAX PAD merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dengan tujuan membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

Dengan adanya aplikasi ini, petugas tidak perlu input manual melainkan bisa mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online yang mana data PAD tersebut nantinya akan diproses oleh sistem, yang meliputi kebutuhan Sembilan pajak daerah yaitu, hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, burung walet, reklame, dan mineral.

Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

RANCANG BANGUN Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan gizi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pokok Produk Lokal PERMASALAHAN Permasalahan Makro Permasalahan distribusi pangan meliputi sulit bersaingnya produk pangan lokal atas gempuran produk pangan yang masuk dari luar papua Meningkatnya harga sarana produksi pertanian (Saprodi Pertanian) menjadi keluhan utama, kebutuhan racun pembasmi penyakit/hama dan herbisida yang harganya terus melonjak, kelangkaan pupuk an organik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan petani dalam usaha taninya Kurangnya minat kaum muda milenial dalam menekuni usaha tani, menjadikan semakin banyaknya lahan baku pertanian menjadi lahan tidur yang tidak dapat memproduksi bahan pangan Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian pangan segar, lonjakan harga pangan menjadi tidak realistic yang mengakibatkan meningkatnya inflasi daerah. Permasalahan Mikro/Khusus meliputi : Masyarakat Orang Asli Papua, menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Permasalahan ini menghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi khususnya di Mimika : 1. Akses Pasar yang terbatas : Keterpencilan : Kampung-kampung di Mimika seringkali terletak didaerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga petani dan nelayan kesulitan mengangkut hasil panen mereka kepasar Kurangnya Infrastruktur : Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai di Mimika, terutama didaerah pegunungan, menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan memperlambat distribusi hasil panen Minimnya pasar Tradisional : di Mimika, pasar trandisional yang tersedia tidak memadai untuk menampung hasil panen yang melimpah dari masyarakat 2. Persaingan dengan Produk Impor dan Lokal : Produk Impor yang lebih murah : Produk impor, seperti beras, ayam dan daging, seringkali lebih murah dibandingkan produk lokal sehingga sulit bagi petani dan nelayan Mimika untuk bersaing Kurangnya branding dan promosi : Produk lokal Mimika seringkali tidak memiliki branding dan promosi yang baik, sehingga kurang dikenal oleh konsumen di Mimika dan daerah lainnya Kualitas produk yang tidak konsisten : Kualitas produk lokal Mimika, seperti sayur dan buah, seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen enggan untuk membelinya ISU STRATEGIS GLOBAL Melanesia, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang, menghadapi tantangan unik dalam sektor pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim Kenaikan permukaan laut : Ancaman terhadap lahan pertanian pesisir Perubahan pola curah hujan : mengganggu siklus tanam dan hasil panen Peningkatan suhu : mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama penyakit. 2. Keamanan Pangan Ketergantung pada impor : Banyak negara Melanesia mengimpor sebagian besar pangan, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global Malnutrisi : Tingkat malnutrisi masih tinggi dibeberapa negara, terutama pada anak-anak Pertumbuhan penduduk : Peningkatan populasi meningkatkan tekanan pada produksi pangan lokal 3. Deforestasi dan Degradasi Lahan Pengurangan lahan pertanian : Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan besar mengancam ketahanan pangan Erosi Tanah : Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. 4. Hama dan Penyakit Tanaman Penyebaran hama dan penyakit baru : Perubahan iklim dan globalisasi mempermudah penyebaran organisme pengganggu tanaman Kerugian ekonomi : Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani 5. Infrastruktur Pertanian Kurangnya infrastruktur : Jalan, Irigasi dan penyimpanan pasca panen yang buruk menghambat efisiensi pertanian Keterbatasan akses pasar : sulit bagi petani untuk membawa produk ke pasar yang lebih luas 6. Sumber Daya Manusia Keterampilan pertanian yang terbatas : Banyak petani memiliki pengetahuan pertanian tradisional yang terbatas Migrasi pemuda : Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja pertanian 7. Kebijakan Pertanian  Kebijakan yang tidak konsisten : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu sektor pertanian Dukungan pemerintah yang terbatas : Investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan pertanian seringkali tidak memadai 8. Globalisasi dan Perdagangan Persaingan dengan produk impor : Produk pertanian impor dapat menekan harga produk lokal Ketergantungan pada pasar global : Fluktuasi harga komodtas global dapat mempengaruhi pendapatan petani NASIONAL Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan agraris, sangat rentan terhadap isu-isu global ketahanan pangan. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim 2. Fluktuasi Harga Pangan Global 3. Hama dan Penyakit Tanaman 4. Persaingan Global 5. Ketahanan Energi 6. Pertumbuhan Penduduk 7. Ketimpangan Sosial Ekonomi LOKAL Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah )RPJMD) Kabupaten Mimika yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa isu utama dimana terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1. Stunting diatas rata-rata Nasional       Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi dan tugas Intervensi gizi sensitif melalui gerakan pertanian keluarga (Family Farming) yang dharapkan keluarga beresiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) secara Nasional Kabupaten Mimika termasuk baik dengan nilai 81,83  namun memiliki kampung rentan rawan pangan sebanyak 30% masih perlu diturunkan sesuai standar target nasional sebanyak 13% 3. Kabupaten Mimika masih tercatat inflasinya masih diatas rata-rata nasional, bahkan provinsi papua tengah secara nasional provinsi papua tengah sempat menjadi tertinggi secara nasional 4. Pencegahan Polio untuk Provinsi Papua Tengah, sesuai rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan masih cukup tinggi Dengan uraian diatas melalui peningkatan sistem manajemen ketersediaan dan distribusi pangan yang kuat akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. METODE PEMBAHARUAN Kondisi awal sebelum inovasi diterapkan : Sebelum adanya inovasi SIMACEMUDA, Masyarakat dalam hal ini masyarakat OAP memasarkan hasil produk pertanian mereka dengan menjual pada :  Pasar Sentral Jalan Hasanuddin  Pasar SP2 Jalan Cendrawasih  Median Jalan-Jalan Bhayangkara (Bahu Jalan)  Bundaran SP2 Jalan Cenderawasih (diatas trotoar) Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 400 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Kondisi setelah inovasi diterapkan : Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling  dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda. Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan dan keunikan inovasi manajemen pemasaran ini adalah layanan bagi petani, peternak, nelayan OAP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka adalah : Kecepatan Pelayanan karena Tim Toko Tani mempunyai pelayanan menjemput komoditas yang akan dipasarkan oleh petani langsung kekebun budidaya Mudah dan Murah, diharapkan petani merasa dimudahkan dan difasilitasi pemasaran hasil taninya sebagai ucapan syukur atas panen yang melimpah, Masyarakat Kota Timika sebagai Konsumen akan mencintai produk petani/peternak/nelayan Orang Asli Papua karena diinterfensi dengan harga subsidi berdasarkan Peraturan Bupati Aman, Konsumen dengan kita memberikan dan memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal akan meningkatkan pola konsumsi Masyarakat melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) CARA KERJA INOVASI Alur Kerja Inovasi SIMACEMUDA, yaitu : 1. Petani, Peternak, Nelayan yang mempunyai produk yang akan dijual menghubungi karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia 2. Karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia akan menjemput kelahan 3. Tim Pemasaran akan melakukan negosiasi harga dengan mempertimbangkan sesuai kualitas komoditas dan panel harga pangan harian dipasar 4. Tim Pemasaran menetapkan harga subsidi dan 5. Komoditas siap dipasarkan melalui Toko Tani Indonesia, Kios Pangan keliling, Penjualan lewat FB dan Menu Simacemuda pada Web. Sikepang

TUJUAN INOVASI Memudahkan petani/peternak/nelayan dalam pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya beli warga masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan waktu yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal

MANFAAT INOVASI Pendapatan Petani akan meningkat melalui hasil penjualan produk pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi dan resiko produk tidak laku terjual Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk berjualan dipasar

DAMPAK INOVASI Petani akan lebih bersemangat dalam usaha pertanian yang memiliki pasaran yang lebih pasti dan tetap serta petani memiliki waktu yang lebih efisien, sehingga menurunnya angka kemiskinan ekstrim

A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku. 8. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, apabila telah ditetapkan. B. PERMASALAHAN Berikut beberapa permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya SINDARA (Sistem Integrasi Data Retribusi Daerah): •    Pengelolaan data retribusi daerah masih dilakukan secara manual dan tersebar pada masing-masing OPD pemungut retribusi •    Belum adanya sistem yang mengintegrasikan data penerimaan retribusi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi.  •    Monitoring realisasi penerimaan retribusi belum dapat dilakukan secara real time.  •    Proses pelaporan dan rekonsiliasi data penerima retribusi membutuhkan waktu yang lama serta berpotensi menimbulkan perbedaan data.  •    Ketersediaan data yang belum terintegrasi menyebabkan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kurang optimal.  C. ISU STRATEGIS Pengelolaan retribusi daerah masih menghadapi kendala karena data antar OPD pengelola retribusi belum terintegrasi, sehingga pengawasan, monitoring penerimaan, dan pengambilan kebijakan belum berjalan secara optimal. Sejalan dengan Instruksi Bupati Kabupaten Mimika tentang peningkatan inovasi daerah dan pemanfaatan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikembangkan SINDARA (Sistem Integrasi Data Retribusi Daerah) sebagai platform terpadu untuk mengintegrasikan data retribusi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). D. METODE KEBAHARUAN Beberapa metode kebaharuan yang diterapkan melalui SINDARA yaitu: •    Integrasi data retribusi daerah dalam satu sistem. •    Seluruh data retribusi dari OPD pengelola dihimpun dalam satu aplikasi sehingga informasi menjadi terpusat dan mudah diakses.  •    Monitoring dan pelaporan secara real time. •    Pimpinan dapat memantau perkembangan penerimaan retribusi setiap saat melalui dashboard digital.  •    Digitalisasi proses pengelolaan retribusi. •    Penginputan, validasi, pelaporan, dan rekapitulasi data dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien.  E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Keunggulan utama SINDARA antara lain: •    Menghasilkan data penerimaan retribusi daerah yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan.  •    Mempercepat proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan penerimaan retribusi secara real time.  •    Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi daerah.  •    Mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi data karena seluruh proses dilakukan dalam satu sistem.  •    Mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan penerimaan yang lebih baik.  F. CARA KERJA INOVASI Pelaksanaan inovasi SINDARA (Sistem Integrasi Data Retribusi Daerah) diawali dengan pendataan seluruh jenis retribusi dan OPD pemungut retribusi. Selanjutnya, setiap OPD diberikan hak akses untuk melakukan penginputan data wajib retribusi, objek retribusi, penetapan, pembayaran, serta realisasi penerimaan melalui aplikasi SINDARA. Seluruh data yang masuk akan terintegrasi dalam satu basis data sehingga dapat dipantau secara real time oleh Bapenda dan pimpinan daerah melalui dashboard monitoring. Data tersebut kemudian digunakan untuk proses evaluasi, rekonsiliasi, penyusunan laporan, analisis potensi retribusi, serta perumusan kebijakan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem juga dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas data dan efektivitas implementasi.

Mewujudkan sistem pengelolaan data retribusi daerah yang terintegrasi, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan efektivitas pengawasan, pelayanan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengintegrasikan seluruh data penerimaan retribusi daerah dalam satu sistem.  Mempermudah monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi secara real time.  Mempercepat proses penyusunan laporan dan rekonsiliasi data. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem digital.  Menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. 

Implementasi SINDARA (Sistem Integrasi Data Retribusi Daerah) menghasilkan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data retribusi dari seluruh OPD pemungut retribusi dalam satu platform digital. Inovasi ini meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelaporan dan monitoring penerimaan secara real time, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pada akhirnya, SINDARA berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

I. DASAR HUKUM  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permendikbud No. 22 Tahun 2016, pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan efektivitas Kurikulum Merdeka. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar Panduan Operasional Perdijen GTK Nomor 2626/2323 tentang memberikan kerangka kompentensi Literasi dan numerasi bagi guru. II Permasalahan A. Permasalahan Makro Secara umum tantangan yang dihadapi di SD Inpres Timika II adalah metode ajar yang diterapkan oleh beberapa guru dalam proses belajar mengajar adalah metode konvensional yakni lebih monoton metode ceramah dimana guru lebih aktif berbicara sedangkan murid lebih pasif terutama pada murid kelas VI dimana kelas VI sebagai kelas akhir yang akan melanjutkan ke jenjang berikut (SMP). Dalam rapat evaluasi, pimpinan mulai membuka diskusi dengan pertanyaan sederhana, “Apakah murid-murid yang akan kita luluskan nanti, benar-benar siap untuk bersaing dengan murid dari sekolah lain? Apakah murid-murid ini sudah kita bekali dengan kompetensi maupun kecakapan yang diharapkan sesuai dengan profil Pelajar Pancasila yang tertuang dalam VMTS (Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah)?  Pada saat pertanyaan itu disampaikan, beberapa guru terlihat berpikir, terlebih Bapak/Ibu guru yang mengajar di kelas 6. Sebagai kepala sekolah, saya tidak menyalahkan tetapi sebaliknya, bahwa inilah saatnya untuk melakukan transformasi dalam pendidikan. Dalam rapat evaluasi inilah, kami berdiskusi mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Hal ini pun diakui oleh salah satu guru bahwa mereka telah menyusun dan merencanakan pembelajaran dengan baik dengan mempersiapkan alat peraga, video pembelajaran, infocus untuk membantu proses Kegiatan Belajar Mengajar di dalam kelas. Dan ternyata, beberapa guru juga sudah mencoba pendekatan berbasis projek. Sehingga hasil keputusan bersama, kami sepakat untuk melaksanakan Pameran Pendidikan sebagai bentuk penilaian outentik bagi murid di kelas akhir. Kegiatan pameran pendidikan ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi murid dalam memahami pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sehingga dapat mengaplikasikan dengan pengetahuan baru melalui ekplorasi sendiri oleh murid dalam interdisipliner maupun menghubungkan beberapa konsep melalui proyek-proyek kreatif, dan eksplorasi ilmiah. Dalam kegiatan ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sumber belajar utama maupun satu-satunya sumber informasi. Sehingga dituntut murid dapat berkolaborasi secara kelompok, mandiri dalam menyelesaikan tugas tanpa harus menunggu instruksi dari guru tetapi memiliki inisiatif bersama kelompok untuk menemukan jawaban, dengan penalaran kritis murid dapat menemukan solusi inovatif atas isu global yang dibahas sehingga mereka mampu menjelaskan ide-ide maupun proyek mereka secara lisan kepada pengunjung, menjawab pertanyaan, serta meyakinkan audiens tentang karya mereka melalui presentasi.  Sehingga tujuan dari pelaksanaan pameran pendidikan dapat mewujudkan 8 Dimensi Profil Lulusan, yakni (1). Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Kewargaan; (3). Penalaran Kritis; (5). Kolaborasi; (6). Kemandirian; (7). Kesehatan; (8). Komunikasi.  B. Permasalahan Mikro Hasil identifikasi dapat dijelaskan bahwa selama ini murid belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas, murid pada saat belajar hanya disuguhkan dengan materi tanpa mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat mereka terbiasa menerima tanpa mencari tahu hal-hal yang baru yang dapat disandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, sehingga murid tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki murid sebenarnya mereka dapat menciptakan proyek-proyek kreatif dari hasil kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan bapak/ibu guru.    III Desain Inovasi Untuk menghadapi tantangan yang telah dipaparkan, langkah pertama yang saya lakukan, adalah (1). Saya memilih 15 guru yang akan menjadi guru pendamping (fasilitator) untuk mendampingi 15 kelompok yang terdiri dari 9-10 murid dalam satu kelompok sekaligus sebagai panitia penyelenggara. (2). Membuat surat tugas. (3). Bersama TIM menyusun perencanaan kegiatan EEP yakni terkait tema yang akan diusung dalam EEP nantinya. Perencanan ini juga terkait dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan pada saat itu di bulan Mei 2025, yang dibiayai dari dana BOSP.  Untuk pembekalan maupun pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Februai sampai dengan bulan Mei 2025. Sehingga sebagai fasilitator dalam tahap perencanaan, guru membantu murid melalui diskusi untuk menentukan judul topik serta arah proyek pameran yang sesuai dengan tema. Dalam tahap pelaksanaan selama pengerjaan proyek, guru hanya bertindak sebagai sumber daya dalam hal ini menyediakan akses mendapatkan materi referensi, misalnya murid berkunjung ke laboratorium computer sekolah, guru memfasilitasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika, dan memperkenalkan murid pada narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun narasumber lainnya jika diperlukan. Selanjutnya guru bertindak sebagai pendukung, yaitu memberi dukungan terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dalam kelompok, tetapi dukungan yang diberikan dikurangi jika murid mengalami kemajuan yang signifikan sehingga guru hanya memberi umpan balik melalui pertanyaan kritis di tengah proses pelaksanaan. Tahap yang terakhir adalah tahap persiapan pameran dan presentasi. Dalam tahapan ini, guru membantu murid mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan publik.  Keterbatasan waktu merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan pameran pendidikan, karena dapat menghambat setiap tahapan proses, mulai dari persiapan hingga tahapan pelaksanaan, dan tantangan ini sering kali datang dari guru pendamping (fasilitator) yang memiliki tanggungjawab ganda. Sehingga strategi yang saya lakukan adalah manajemen waktu dengan efektif dengan fokus kepada tujuan pelaksanaan kegiatan pameran maupun proyek utama dengan waktu yang tersedia (± 3 bulan), memprioritaskan apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan waktu pulang sekolah untuk mendampingi murid, memanfaatkan group Whats App untuk berdiskusi dan berkordinasi dalam persiapan pameran pendidikan.  Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, kegiatan Education Expo Program dapat dibiaya dari dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan). Untuk mengurangi pembengkakan anggaran, maka kami mengajukan proposal ke PT Trakindo sebagai sekolah mitra SD Inpres Timika II, dalam bentuk bantuan konsumsi. Kegiatan EEP ini sepenuhnya didukung oleh komite sekolah dan orang tua murid. Keterlibatan orang tua dalam hal ini sangat membantu sekolah sebagai penyelenggara kegiatan dengan memberikan bantuan pengadaan  ATK (kerta plano, lem, gunting, dan lainnya) yang dibutuhkan murid dan membantu mempersiapkan serta mendesain stand yang akan digunakan nantinya.  Pelaksanaan pameran pendidikan bukan hanya sekedar program tahunan sekolah, tetapi memberikan dampak yang signifikan bagi murid, guru dan sekolah. Ini terbukti bahwa kegiatan EEP, para murid begitu antusias dengan menampilkan beberapa karya mereka baik dalam projek kreatif maupun tulisan ilmiah yang mereka aplikasikan melalui keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh selama di dalam kelas maupun selama pendampingan . Hal yang menarik bahwa murid menguasai materi, mampu mempertanggungjawabkan hasil yang mereka dapatkan melalui presentasi dan mampu menjawab pertanyaan dari pengunjung. Hal ini melatih mereka berbicara di depan umum dengan percaya diri dan lugas. Mereka dapat membangun kolaborasi dalam bentuk Kerjasama TIM, serta mampu berhadapan dengan pertanyaan atau kritik dari pengunjung, sehingga dituntut murid harus cepat berpikir kritis dan mempertahankan solusi dari projek mereka.  Tema yang diusung tahun ini tentang“Mental Wellness through STEAM”. Pameran Pendidikan ini berfokus pada pengembangan kebiasaan hidup sehat melalui pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Matehematics) dan ini merupakan tema di tahun kedua pelaksanaan EEP. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi melalui tema ini, saya ingin menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri, mengelola stres dengan baik, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan komunitas sekolah yang saling peduli.  Wellness School merupakan komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga sekolah. Saya Yakini bahwa pikiran yang tenang, tubuh yang sehat, dan hati yang bahagia adalah fondasi yang kokoh bagi proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sejalan dengan itu, pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) hadir sebagai inovasi dalam metode pembelajaran. STEAM mendorong murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, dan memecahkan masalah melalui integrasi berbagai disiplin ilmu. Melalui STEAM, guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata yang relevan dengan tantangan dunia saat ini dan masa depan, serta mendorong murid untuk belajar melalui pengalaman nyata, pemecahan masalah, inovasi, dan kreativitas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar.  Pelaksanaan EEP ini menarik perhatian beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) yang hadir pada saat pameran berlangsung. (1). Respon positif dari orang tua murid terhadap pendidikan anak bahwa kegiatan EEP untuk terus dilaksanakan sebagai program tahunan sekolah. (2). Pemerintahan Daerah (Dinas Pendidikan dan OPD lainnya) yaitu memberikan gambaran langsung dan data empiris tentang kinerja GTK melalui inovasi pembelajaran, praktik baik, dan hasil karya murid. Sedangkan untuk OPD lainnya, salah satu yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penguatan kemitraan yang telah menjalin kolaborasi dan kerjasama lewat MOU yang telah disepakati melalui program pelestarian lingkungan di daerah sebagai sasaran sekolah adiwiyata melalui Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan mendaur ulang sampah sebagai bahan dasar dalam proyek pameran. Peran Bapak/Ibu guru sebagai guru pendamping maupun fasilitator sangat bangga atas pencapaian dan diluar dari eksepatasi yang mungkin pada saat itu masih ada keraguan pada murid-muridnya, dan melului ajang ini guru-guru dapat belajar bagaimana peran guru yang sesungguhnya bagi murid dalam pembelajaran mendalam, dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi guru yang terlibat dalam kegiatan yang mana memerlukan keterampilan baru dalam proses pembelajaran sebagai bentuk peningkatan dalam praktik pedagogis yaitu penyempurnaan praktik pengajaran.  Sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga atas kerjasama TIM dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena pertanyaan yang selama ini ada telah terjawab melalui kegiatan “Education Expo Program”, dengan harapan bahwa ini bukan saja dilakukan bapak/ibu guru pada saat akan melaksanakan kegiatan EEP tetapi guru pun dapat mengimplementasikan di dalam kelas. Dengan pelaksanaan pameran pendidikan sebagai alat untuk memimpin, mempromosikan, dan mengevaluasi kinerja sekolah secara menyeluruh serta membuka kemitraan yang akan berkelanjutan bagi kualitas SD Inpres Timika II di masa akan datang.  Refleksi Pelaksanaan kegiatan Education Expo Program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait dengan perencanan, yakni murid sebagai subjek utama dalam kegiatan ini sudah harus dilaksanakan sejak murid duduk di kelas 5, kalaupun itu di kelas 6 dapat dilakasanakan disemester 1 sehingga lebih efektif dan efisien, karena jika dilaksanakan di semester 2 maka akan bersamaan dengan proses persiapan murid dalam mengahadapi ujian sekolah nantinya. Melakukan efesiensi anggaran dengan mengoptimalkan anggaran dengan sumber daya yang tersedia sekaligus bermitra dengan lembaga swasta lainnya untuk mendukung terlaksananya pameran pendidikan. Penutup Demikian praktik baik saya tentang “Education Expo Program”, dengan pelaksanaan pameran pendidikan merupakan jembatan antara teori di kelas dan aplikasi kehidupan. Dengan praktik baik yang saya lakukan ini memberikan insipirasi bagi bapak/ibu kepala sekolah maupun guru, dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kompoten dan berkarakter yang sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan.   

Tujuan inovasi sekolah adalah menghadirkan perubahan positif yang mampu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Inovasi tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi atau pembelajaran yang menarik, tetapi juga bertujuan membentuk peserta didik yang berkarakter, kreatif, berpikir kritis, mampu bekerja sama, serta siap menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Pada saat yang sama, inovasi sekolah mendorong guru untuk terus berkembang, memperkuat budaya belajar yang positif, dan membangun kemitraan yang erat dengan orang tua serta masyarakat sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Inovasi sekolah memberikan manfaat yang komprehensif bagi seluruh ekosistem pendidikan. Bagi peserta didik, inovasi meningkatkan kualitas belajar, membangun karakter, dan mengembangkan keterampilan abad ke- 21. Bagi guru, inovasi mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Bagi sekolah, inovasi memperkuat mutu pendidikan, budaya kolaborasi, dan daya saing. Sementara itu, orang tua dan masyarakat memperoleh manfaat melalui meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan lahirnya lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, inovasi sekolah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan.

Hasil Inovasi yang dihasilkan dalam kegiatan Education Expo Program adalah siswa menghasilkan karya berupa alat olaraga sederhana seperti Dumbell, Skipping Rope, miniatur taman, Handgrip, Roket air, Bantal relaksasi.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas   dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Peraturan Menteri Investasi/BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizina Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN   Permasalahan Makro Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan administrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pintu. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PTSP juga menghadapi berbagai permasalahan makro. Berikut adalah beberapa permasalahan makro yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PTSP : Koordinasi Antar-Instansi yang Kurang Efektif PTSP melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi antara instansi-instansi ini dapat menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan dalam proses pelayanan. Sistem Informasi yang Belum Terintegrasi Secara Optimal Meskipun ada sistem elektronik seperti OSS (Online Single Submission), tidak semua instansi atau daerah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data, kesalahan informasi, dan kendala teknis yang menghambat proses perizinan.   Keterbatasan Sumber Daya Manusia PTSP memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk menangani berbagai aspek perizinan dan administrasi. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Infrastruktur yang Tidak Memadai Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur, baik dari segi teknologi maupun fasilitas fisik, yang dapat menghambat efektivitas PTSP. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, akses ke teknologi dan internet mungkin masih terbatas. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pelaku usaha dan masyarakat seringkali tidak memahami sepenuhnya tentang prosedur dan persyaratan dalam PTSP. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dapat menyebabkan ketidaktahuan                                                                             dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kendala dalam Penerapan Teknologi Implementasi teknologi informasi dalam PTSP dapat mengalami berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pemeliharaan sistem, masalah keamanan data, dan kurangnya dukungan teknis. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan. Birokrasi yang Masih Kompleks Meskipun PTSP bertujuan untuk menyederhanakan proses, birokrasi di beberapa daerah masih dapat menjadi kompleks dan tidak efisien. Prosedur yang rumit dan waktu tunggu yang lama tetap bisa menjadi masalah Perbedaan Standar Layanan Tingkat pelayanan dan standar yang diterapkan bisa bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas dan kesiapan masing-masing. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam pelayanan Permasalahan Mikro Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya melayani pemohon yang tersebar di 18 (Delapan belas) distrik se-Kabupaten Mimika, mulai dari distrik pesisir hingga ke pegunungan. Permasalahan mikro yang muncul dari situasi dan kondisi di Kabupaten mimika adalah sebagai berikut : Terbatasnya pelayanan terpadu satu pintu untuk menjangkau area yang sangat luas Terbatasnya akses pelaku usaha di distrik pedalaman untuk menjangkau kantor DPMPTSP, maupun melakukan akses online karena terbatasnya infrastruktur telekomunikasi di pedalaman Kurangnya sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik pedalaman Terbatasnya akses pelaku usaha kepada permodalan dan pengembangan usaha karena terkendala izin usahanya 3. ISU STRATEGIS Isu Strategis Global Isu strategis global mengenai izin usaha mencakup berbagai tantangan dan tren yang mempengaruhi cara negara- negara di seluruh dunia mengelola perizinan usaha. Beberapa isu strategis global yang penting dalam konteks izin usaha meliputi :  Digitalisasi dan Transformasi Teknologi Sistem Elektronik dan EGovernment: Banyak negara sedang mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi, seperti sistem e-government dan e-permitting, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti blockchain dan AI juga mulai diterapkan untuk mempercepat proses dan mengurangi potensi penipuan.egrasi Sistem: Tantangan besar adalah memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem perizinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kemudahan Berbisnis dan Persaingan Global Indeks Kemudahan Berbisnis: Banyak negara berupaya untuk memperbaiki peringkat mereka dalam indeks kemudahan berbisnis (seperti Doing Business Index dari Bank Dunia) dengan menyederhanakan prosedur perizinan. Persaingan global untuk menjadi destinasi investasi yang menarik memotivasi reformasi regulasi. Deregulasi dan Reformasi: Beberapa negara sedang menerapkan reformasi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan sebagai bagian dari strategi untuk menarik investasi asing 2  Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi ·           Anti-Korupsi dan Transparansi: Ada dorongan global untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mengurangi korupsi. Banyak negara yang berupaya untuk            membuat prosedur perizinan lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Inklusi dan Akses Akses ke Perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Mempermudah akses perizinan untuk UKM dan pengusaha baru merupakan fokus penting, dengan banyak negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan dan mengurangi hambatan bagi bisnis kecil. Keterlibatan Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses perizinan memenuhi kebutuhan lokal dan meminimalkan dampak negatif. Globalisasi dan Ekonomi Digital Bisnis Digital: Dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce, negara-negara harus menyesuaikan regulasi perizinan untuk mengakomodasi model bisnis baru, termasuk regulasi untuk platform digital dan transaksi online. Pajak dan Regulasi Digital: Isu terkait pajak digital dan regulasi untuk perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas batas juga menjadi perhatian global. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional mengenai izin usaha di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana perizinan usaha dikelola dan dilaksanakan di tingkat negara. Berikut adalah beberapa isu strategis nasional yang penting dalam konteks izin usaha di Indonesia: Reformasi Regulasi dan Birokrasi Penyederhanaan     Proses:     Pemerintah                                 Indonesia terus                                 melakukan                                 reformasi untuk menyederhanakan proses perizinan melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses perizinan. Koordinasi Antar-Instansi: Masalah koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah masih sering terjadi, yang bisa menyebabkan duplikasi atau ketidakefisienan dalam pengeluaran izin. Digitalisasi dan Sistem Perizinan Elektronik OSS (Online Single Submission): Implementasi OSS merupakan langkah besar dalam digitalisasi perizinan, namun tantangan terkait pemeliharaan sistem, integrasi antar instansi, dan aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diatasi. Keamanan dan Privasi Data : Pengelolaan data yang aman dan perlindungan privasi menjadi isu penting                                                                seiring                                                               dengan peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam perizinan. Kemudahan Berbisnis dan Investasi Peringkat Kemudahan Berbisnis: Upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis global menjadi                                                                  fokus utama dengan tujuan menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Insentif untuk Investasi: Penyediaan insentif bagi investor, terutama untuk sektor-sektor strategis, perlu diatur dengan jelas untuk meningkatkan daya tarik investasi. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Stakeholder: Peningkatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses perizinan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Akses dan Keterjangkauan Aksesibilitas: Menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan perizinan di daerah- daerah terpencil atau kurang berkembang, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama. Dukungan untuk UMKM: Memberikan dukungan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin usaha dan memenuhi regulasi. Isu Strategis Lokal Isu lokal perizinan di Kabupaten Mimika, Papua, mencerminkan tantangan dan dinamika spesifik yang dihadapi daerah tersebut. Isu-isu lokal yang mempengaruhi perizinan di Mimika termasuk: Infrastruktur dan Aksesibilitas Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, termasuk fasilitas perkantoran, jaringan internet, dan transportasi, dapat menghambat proses perizinan. Di daerah terpencil, akses ke kantor perizinan mungkin sulit, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan izin. Keterbatasan Teknologi : Koneksi internet yang tidak stabil atau kurangnya perangkat teknologi modern dapat menghambat implementasi sistem perizinan elektronik seperti OSS (Online Single Submission). Koordinasi Antar-Instansi Koordinasi yang Tidak Efektif: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi dapat menyebabkan proses perizinan yang tidak efisien dan duplikasi tugas. Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam mengurus izin mereka. Masalah Administrasi dan Dokumentasi Dokumentasi yang Tidak Lengkap: Kesulitan dalam memperoleh atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk izin usaha dapat memperlambat proses. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau infrastruktur yang tidak memadai. Proses Pengajuan yang Rumit: Prosedur yang rumit atau tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menangani administrasi yang kompleks. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat Kurangnya Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang proses perizinan dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku. Partisipasi Masyarakat : Mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perizinan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Mimika, adalah penting namun seringkali sulit dicapai. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa izin usaha tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Adanya Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Mimika mulai mengadopsi sistem OSS sejak bertahap sejak diperkenalkan pada tahun 2018. Namun adaptasi sistem ke dalam tata Kelola perizinan di Kabupaten berjalan lambat, diantaranya karena permasalahan dan isu-isu yang dijabarkan pada poin-poin sebelumnya. Kondisi Setelah Adanya Inovasi Pojok Nongkrong SI PINTER adalah sebuah tempat pelayaan perizinan yang dibentuk di setiap distrik dan difasilitasi untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam rangka memperpendek jangkauan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima. Dalam pelaksanaannya, Pojok Nongkrong Si Pinter beroperasi selama 5 hari kerja di tahun 2022 dan 10 hari kerja di tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut telah diterbitkan NIB bagi 342 pelaku usaha, yang mana berkontribusi sebanyak 8,6% dari total NIB yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 dan 2023. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pojok Nongkrong Si Pinter mudah diakses Masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha, karena berada di fasilitas umum, seperti pasar dan pusat perbelanjaan Ijin usaha (NIB) langsung dicetak di tempat Menghemat waktu dan biaya pelaku usaha CARA KERJA INOVASI   Pelaku Usaha mendatangi Pojok Nongkrong Si Pinter dengan membawa dokumen persyaratan Operator membuat akun OSS bagi pelaku usaha yang belum terdaftar Operator mengajukan permohonan Perizinan Berusaha yang diperlukan pelaku usaha melalui OSS Verifikasi pemenuhan persyaratan oleh Penerbit Perizinan Berusaha SIstem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha a.n. Penerbit Perizinan Berusaha Operator mencetak Izin Usaha/NIB yang telah terbit dan menyerahkannya kepada pelaku usaha    

Tujuan Inovasi Daerah 1. Meningkatkan jangkauan area pelayanan terpadu satu pintu ke distrik-distrik 2. Memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku usaha di distrik pedalaman untuk      mendapat pelayanan Perizinan Berusaha 3. Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada para pelaku usaha yang berada di distrik      pedalaman 4. Dengan memiliki Ijin Usaha (NIB) yang resmi diharapkan akses pelaku usaha kepada                  permodalan dan pengembangan usaha dapat dilakukan

Manfaat Yang Diperoleh 1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan OSS dan non-OSS 2. Mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha di distrik-distrik

Hasil Inovasi Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk pengurusan perizinan berusaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha di distrik yang memiliki NIB

RANCANG BANGUN  SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan)  Tahun 2025 DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan pangan dan ketahanan pangan.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Peraturan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.  PERMASALAHAN    Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan ketersediaan, aksesibilitas, keanekaragaman konsumsi, pemanfaatan, dan stabilitas pangan serta keamanan pangan  masyarakat. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir, perkotaan, hingga daerah pedalaman yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi dan pemantauan pangan. Selama ini, pengelolaan data ketahanan pangan masih dilakukan secara terpisah sehingga informasi mengenai produksi, stok, distribusi, harga pangan, dan kondisi kerawanan pangan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, kurang akuratnya data lapangan, serta belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko gangguan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan di Kabupaten Mimika.Ditambah belum optimalnya integrasi data ketahanan pangan menyebabkan informasi strategis terkait produksi, distribusi, konsumsi, dan kerawanan pangan belum tersedia secara cepat dan komprehensif.  Berikut Permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi ketahanan pangan :  A. Permasalahan Umum (Makro) 1. Belum Tersedianya Data Ketahanan Pangan yang Terintegrasi Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, harga pangan, dan kerawanan pangan masih tersebar pada berbagai sumber dan unit kerja. Belum terdapat satu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data ketahanan pangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan dan konsolidasi data membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Kebutuhan Informasi Pangan yang Cepat dan Akurat Pemerintah daerah memerlukan data yang cepat, akurat, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan ketahanan pangan. Keterlambatan penyediaan data dapat menghambat pengambilan keputusan terutama pada kondisi darurat pangan, gejolak harga, maupun bencana alam. 3. Fluktuasi Ketersediaan dan Harga Pangan Ketersediaan dan harga pangan di Kabupaten Mimika dipengaruhi oleh kondisi distribusi, cuaca, serta pasokan dari luar daerah. Pemerintah membutuhkan sistem yang dapat memantau perubahan kondisi pangan secara berkala dan real-time. 4. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah Sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih dipasok dari luar Kabupaten Mimika. Gangguan transportasi dan distribusi dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah. 5. Tuntutan Transformasi Digital Pemerintahan Implementasi SPBE mendorong setiap perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Diperlukan sistem digital yang mampu mendukung tata kelola data ketahanan pangan secara efektif dan efisien. B. Permasalahan Mikro 1. Pengelolaan Data Masih Dilakukan Secara Manual Sebagian besar data ketahanan pangan masih dikumpulkan menggunakan formulir manual dan spreadsheet terpisah. Proses rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan input. 2. Belum Terintegrasinya Data Antar Bidang Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, dan kerawanan pangan dikelola oleh bidang yang berbeda. Belum tersedia media yang mampu menghubungkan seluruh data dalam satu platform yang sama. 3. Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi Monitoring kondisi pangan belum dapat dilakukan secara real-time. Analisis perkembangan indikator ketahanan pangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam mendukung evaluasi program. 4. Penyusunan Laporan Membutuhkan Waktu Lama Proses pengolahan data dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan masih dilakukan secara manual. Ketersediaan laporan seringkali bergantung pada proses pengumpulan data dari berbagai sumber. 5. Belum Tersedianya Dashboard Informasi Ketahanan Pangan Informasi terkait produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan kerawanan pangan belum tersaji dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Pimpinan daerah mengalami kesulitan memperoleh gambaran kondisi ketahanan pangan secara cepat dan komprehensif. 6. Keterbatasan Akses Informasi bagi Pemangku Kepentingan Data dan informasi ketahanan pangan belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi terkait. Belum tersedia media informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pangan. 7. Belum Adanya Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Potensi kerawanan pangan belum dapat terdeteksi secara cepat karena belum adanya sistem yang mampu mengolah indikator kerawanan pangan secara otomatis. Intervensi pemerintah sering kali dilakukan setelah masalah terjadi. 8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data ketahanan pangan masih terbatas. Belum tersedia sistem yang mendukung analisis data, visualisasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara terpadu. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi berupa SIKEPANG (Sistem Ketahanan Pangan) yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi pangan dalam satu platform digital. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kondisi pangan secara real-time, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan intervensi di bidang ketahanan pangan. 3. ISU STRATEGIS A. Isu Strategis Global 1. Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia Perubahan iklim global menyebabkan perubahan pola musim, curah hujan ekstrem, banjir, dan kekeringan yang berdampak terhadap produksi pangan.  Organisasi internasional memperkirakan peningkatan risiko kerawanan pangan akibat perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk dunia.  Pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi yang mampu memantau kondisi pangan secara cepat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan. 2. Disrupsi Rantai Pasok Pangan Global Konflik geopolitik, pandemi, dan gangguan transportasi internasional dapat mempengaruhi distribusi pangan dan stabilitas harga komoditas.  Ketidakpastian rantai pasok global berdampak pada daerah yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.  SIKEPANG diperlukan untuk menyediakan data yang mendukung mitigasi risiko dan perencanaan ketahanan pangan daerah. 3. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Big Data Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk memanfaatkan data digital dalam pengambilan keputusan.  Sistem informasi berbasis data menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.  Implementasi SIKEPANG menjadi bagian dari transformasi digital sektor pangan yang memanfaatkan data secara terintegrasi dan real-time. 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ketahanan pangan merupakan salah satu target utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengakhiri kelaparan (Zero Hunger).  Pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang mampu menyediakan data indikator ketahanan pangan secara berkelanjutan dan terukur.  B. Isu Strategis Nasional   Isu strategis nasional terkait pada beberapa tantangan utama yaitu:  Ketersediaan Pangan (Availability) Penyusutan Lahan: Alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri atau pemukiman mempersempit area tanam, sehingga ekstensifikasi dan perlindungan lahan pertanian abadi sangat mendesak.  Perubahan Iklim: Fenomena cuaca ekstrem memicu ancaman kekeringan atau banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen.  Ketergantungan Impor: Tingginya volume impor pada komoditas seperti kedelai, gula, dan bawang putih membuat stabilitas harga rentan terhadap gejolak pasar global. 2. Keterjangkauan Pangan  (Accessibility) Logistik & Distribusi: Kondisi geografis kepulauan membuat biaya transportasi tinggi, memicu disparitas harga, dan inflasi antarwilayah. Kesenjangan Ekonomi: Angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah tertentu mempengaruhi daya beli masyarakat untuk mengakses pangan yang bergizi. 3. Pemanfaatan Pangan (Utilization) Ketergantungan Beras: Tingginya konsumsi beras per kapita nasional belum diimbangi dengan diversifikasi pangan lokal yang optimal. Gizi & Stunting: Kualitas asupan gizi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah, yang berdampak langsung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Stabilitas Pangan (Stability) Fluktuasi Harga: Gangguan pada rantai pasok atau kelangkaan pupuk bersubsidi dapat memicu lonjakan harga yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial.  C. Isu Strategis Lokal Beberapa isu strategis lokal yang dihadapi di Mimika yaitu :  Kondisi Geografis yang Luas dan Beragam Wilayah Mimika terdiri dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan yang menyebabkan distribusi pangan terhambat seperti price differential antar wilayah distrik sangat timpang. Ketersediaan Data Pangan yang Akurat Dibutuhkan sistem yang mampu menyediakan data produksi, stok, distribusi, dan konsumsi pangan secara terintegrasi untuk mengambil kebijakan dibidang ketahanan pangan . Potensi Kerawanan Pangan pada Distrik Tertentu Melalui penyajian data terintegrasi pada wilayah kampung dan distrik akan memudahkan intervensi wilayah rawan pangan . Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan produk lokal akan mengurangi ketergantungan produk pangan infort dari luar daerah, sehingga meningkatkan ekonomi daerah. Monitoring Harga dan Ketersediaan Pangan Pemerintah daerah memerlukan informasi yang cepat untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pangan. Pengambilan Keputusan Berbasis Data SIKEPANG dapat menjadi instrumen untuk mendukung perencanaan, intervensi, dan evaluasi program ketahanan pangan secara tepat sasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum adanya SIKEPANG Integrasi Kios Pangan masih fokus pada penjualan secara manual Informasi harga pangan masih diinput secara manual Pelaksanaan interfensi pangan melalui media cetak belum mampu memenuhi target sasaran Fokus pada komoditas pangan umum Rendahnya akses informasi data yang mendukung kebijakan ketahanan pangan  Kondisi sesudah adanya SIKEPANG : SIKEPANG terhubung dengan Kios Pangan untuk memantau penjualan dan pembelian produk pangan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ketersediaan stok produk pangan pada Kios Pangan Informasi harga pangan bisa secara langsung dipublikasi secara digital sehingga bisa memantau harga per periode dari setiap komoditas Pelaksanaan GPM dicatat dalam SIKEPANG meliputi Lokasi Kegiatan, Jenis Komoditas, dan Dampak terhadap harga pangan. SIKEPANG mendukung pengembangan pangan Lokal melalui pemasaran hasil produksi pangan masyarakat dan  diversifikasi konsumsi pangan lokal. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN          Keunggulan/kebaharuan SIKEPANG yaitu :  Integrasi seluruh data ketahanan pangan dalam satu aplikasi. Dashboard informasi harga pangan  Mendukung SPBE dan Satu Data Indonesia Mendukung kebijakan berbasis data Mengoptimalkan pengelolaan pangan lokal Kabupaten Mimika . 6. CARA KERJA INOVASI Login Admin dengan menggunakan web sikepang.mimikakab.go.id Pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses. Tahap 2 – Pengelolaan Data Pengguna mengelola data sesuai peran masing-masing. Admin Panel Harga mengelola harga komoditas, Admin SIKEPANG mengelola konten informasi, dan Admin Toko mengelola produk pangan. Tahap 3 – Verifikasi dan Penyimpanan Data Sistem melakukan validasi data. Apabila data lengkap dan sesuai, sistem menyimpan data ke dalam basis data SIKEPANG. Tahap 4 – Publikasi Informasi  Setelah data tersimpan, pengguna memilih tombol Publish atau Terbitkan sehingga informasi dapat langsung ditampilkan pada website SIKEPANG. Tahap 5 – Monitoring dan Pembaruan Admin melakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.

Pengembangan SIKEPANG bertujuan untuk: Menyediakan platform informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Mimika. Meningkatkan transparansi data harga pangan kepada publik secara real-time. Mempromosikan produk pangan lokal dan memfasilitasi transaksi melalui Toko Pangan digital. Mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui informasi resep menu pangan lokal. Memperkuat koordinasi antar divisi dalam Dinas Ketahanan Pangan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan pelayanan publik di bidang ketahanan pangan.

SIKEPANG memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan: Bagi Masyarakat: Akses mudah terhadap informasi harga pangan terkini. Kemudahan mendapatkan informasi produk pangan lokal dan cara pembeliannya. Inspirasi resep masakan berbahan pangan lokal khas Papua. Bagi Pemerintah Daerah: Pengelolaan data ketahanan pangan yang lebih efisien dan terstruktur. Media komunikasi dan publikasi program ketahanan pangan yang efektif. Basis data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Hasil Inovasi :  Terbentuknya Sistem Informasi Ketahanan Pangan yang terintegrasi  Meningkatnya kecepatan penyajian data Tersedianya basis data ketahanan pangan Kabupaten Mimika yang lebih akurat dan mutakhir. 

Rancang Bangun Inovasi Daerah: E-JURNAL GURU (Jurnal Harian Digital Tata Kelola Pembelajaran) 1. DASAR HUKUM Pengembangan dan implementasi inovasi E-JURNAL GURU di lingkungan SD Inpres Timika III didasarkan pada regulasi sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. SK Kepala SD Inpres Timika III Nomor: 400.3.5/ SD INP.III/MMK / 147 /XII/ 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi BATIK ASMEN (Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan). Program Inovasi Digital SD Inpres Timika III Tahun 2025 (Pemerintah Kabupaten Mimika). 2. PERMASALAHAN Analisis mendalam terhadap tata kelola administrasi di SD Inpres Timika III mengidentifikasi kendala-kendala krusial sebagai berikut: 2. 1. Masalah Makro Sistem pendokumentasian kegiatan belajar mengajar yang masih bersifat manual (berbasis kertas) memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko degradasi fisik arsip vital dan hambatan retensi dokumen negara. Inefisiensi dalam pengelolaan arsip jangka panjang menyebabkan akumulasi fisik dokumen yang menyulitkan proses audit kinerja serta pemulihan data (disaster recovery) di tingkat organisasi pendidikan. 2. 2. Masalah Mikro  Kepala Sekolah SD Inpres Timika III menghadapi hambatan dalam melakukan monitoring performansi guru secara cepat dan akurat. Penggunaan jurnal fisik mengakibatkan terjadinya asynchronous reporting, di mana pimpinan sering kali terlambat menerima informasi mengenai kendala di kelas atau progres kurikulum. Hal ini menyebabkan fungsi supervisi akademik menjadi reaktif dan tidak dapat memberikan intervensi tepat waktu karena ketergantungan pada pengecekan buku jurnal secara tatap muka. 3. ISU STRATEGIS Transformasi digital pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah di era revolusi industri 4. 0. Global/Nasional:  Tuntutan digitalisasi birokrasi mewajibkan instansi pendidikan beralih ke sistem informasi yang akuntabel guna mendukung kenaikan Indeks Inovasi Daerah secara nasional. Lokal:  Kabupaten Mimika melalui sistem SIRIDAKAMI menargetkan penguatan ekosistem digital di tiap OPD dan unit kerja. SD Inpres Timika III merespons hal ini dengan membangun basis data kinerja guru yang terstruktur. Inovasi ini menjadi faktor pengungkit bagi sekolah untuk berkontribusi pada pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mimika yang saat ini berada pada angka 46,95 (Predikat: Inovatif) menuju level yang lebih tinggi. 4. METODE PEMBAHARUAN E-JURNAL GURU melakukan perombakan fundamental dalam mekanisme pelaporan kinerja harian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut: Aspek Sebelum Penerapan Inovasi (Sistem Manual)Sesudah Penerapan Inovasi (E-JURNAL GURU) Media Administrasi Kertas HVS/Folio dan Buku Agenda fisik.Formulir digital berbasis cloud (Paperless). Integrasi Data Terfragmentasi pada masing-masing guru; sulit disintesis.Sinkronisasi cloud database berbasis spreadsheet terpusat. Aksesibilitas Terikat pada lokasi fisik dokumen (Buku Jurnal).Aksesibilitas multi-platform secara real-time oleh pimpinan. Verifikasi Data Dilakukan secara periodik dan manual (tatap muka).Validasi data instan melalui dashboard monitoring digital. 5. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN Inovasi ini memiliki nilai kebaharuan teknis dan operasional yang signifikan: Optimalisasi Anggaran (Paperless): Menekan biaya belanja operasional pada ARKAS secara signifikan. Melalui eliminasi jurnal fisik, sekolah dapat mereduksi ketergantungan pada item belanja. Efisiensi ini memungkinkan relokasi dana BOSP untuk program peningkatan mutu siswa lainnya. Real-time Monitoring & Supervision: Menghilangkan jeda waktu pelaporan, sehingga Kepala Sekolah dapat memantau keterlaksanaan kurikulum pada hari yang sama tanpa hambatan jarak. Data Integrity & Security: Menjamin keamanan data dari kerusakan fisik (lembab, rayap, atau kebakaran) karena tersimpan dalam sistem komputasi awan yang memiliki fitur rekam jejak digital yang permanen. 6. CARA KERJA INOVASI E-JURNAL GURU beroperasi menggunakan ekosistem digital Google Form dan Spreadsheet dengan alur sebagai berikut: Input Capturing:  Guru melakukan entri data harian (materi, kehadiran, dan kendala) melalui perangkat digital pribadi atau fasilitas sekolah menggunakan formulir input khusus. Automated Data Processing:  Data yang diinput tersinkronisasi secara otomatis ke dalam Master Spreadsheet sekolah tanpa perlu rekapitulasi manual. Executive Dashboard Visualization: Kepala Sekolah mengakses dashboard pemantauan yang menyajikan data kumulatif kinerja guru, memudahkan supervisi akademik secara daring. Digital Archiving:  Sistem menghasilkan basis data permanen yang dapat diunduh sebagai laporan periodik (Bulanan/Semester) untuk keperluan akuntabilitas sekolah. 7. HASIL INOVASI Implementasi sistem ini menghasilkan output terukur: Terwujudnya database kinerja guru yang rapi, valid, dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Tersedianya rekam jejak (digital footprint) pembelajaran yang akurat untuk pemetaan kompetensi pendidik. Transformasi budaya kerja sekolah dari administrasi berbasis kertas menuju budaya kerja digital yang efisien. 8. TUJUAN INOVASI Meningkatkan akurasi dan validitas data tata kelola pembelajaran secara sistemik. Memangkas birokrasi supervisi akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Membangun ekosistem Smart School di SD Inpres Timika III yang sejalan dengan visi digitalisasi pendidikan nasional. 9. MANFAAT INOVASI Bagi Guru Memberikan kemudahan birokrasi dalam mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar tanpa beban administratif fisik, sehingga guru dapat lebih fokus pada kualitas instruksional di kelas. Bagi Kepala Sekolah Memperkuat fungsi manajerial dan kontrol berbasis data (data-driven decision making), meminimalisir risiko kesalahan informasi dalam pengambilan kebijakan akademik. Bagi Sekolah/Instansi Mencapai efisiensi anggaran BOSP (sesuai target ARKAS) dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, inovasi ini secara strategis berkontribusi dalam meningkatkan peringkat sekolah pada Mimika Innovation Dashboard (SIRIDAKAMI)

Tujuannya adalah : 1.Meningkatkan akurasi dan validitas data tata kelola pembelajaran secara sistemik. 2.Memangkas birokrasi supervisi akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3. Membangun ekosistem Smart School di SD Inpres Timika III yang sejalan dengan visi digitalisasi pendidikan nasional.

MANFAAT INOVASI Bagi Guru Memberikan kemudahan birokrasi dalam mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar tanpa beban administratif fisik, sehingga guru dapat lebih fokus pada kualitas instruksional di kelas. Bagi Kepala Sekolah Memperkuat fungsi manajerial dan kontrol berbasis data (data-driven decision making), meminimalisir risiko kesalahan informasi dalam pengambilan kebijakan akademik. Bagi Sekolah/Instansi Mencapai efisiensi anggaran BOSP (sesuai target ARKAS) dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, inovasi ini secara strategis berkontribusi dalam meningkatkan peringkat sekolah pada Mimika Innovation Dashboard (SIRIDAKAMI)

HASIL INOVASI Implementasi sistem ini menghasilkan output terukur: Terwujudnya database kinerja guru yang rapi, valid, dan dapat diaudit sewaktu-waktu. Tersedianya rekam jejak (digital footprint) pembelajaran yang akurat untuk pemetaan kompetensi pendidik. Transformasi budaya kerja sekolah dari administrasi berbasis kertas menuju budaya kerja digital yang efisien.