Data inovasi Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika memiliki ekosistem mangrove yang luas dan kaya akan potensi hayati. Tanaman mangrove, khususnya bagian daun dan buah dari jenis tertentu (misalnya Rhizophora dan Avicennia), memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan berpotensi diolah menjadi produk herbal seperti teh. Namun, pemanfaatan mangrove selama ini masih terbatas, sehingga diperlukan inovasi produk bernilai tambah yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

1. Tujuan Umum Mengembangkan produk minuman herbal berbasis sumber daya lokal mangrove di Mimika yang bernilai ekonomi, ramah lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. 2. Tujuan Khusus Meningkatkan nilai tambah mangrove Mengolah daun mangrove menjadi produk teh yang memiliki nilai jual tinggi dibandingkan bahan mentah. Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir Memberikan peluang usaha dan keterampilan bagi masyarakat dalam pengolahan produk mangrove. Mengembangkan inovasi produk lokal Menciptakan produk khas Mimika yang unik dan berdaya saing di pasar. Mendukung pelestarian lingkungan mangrove Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove melalui pemanfaatan berkelanjutan. Meningkatkan pendapatan UMKM Membuka peluang ekonomi baru melalui produksi dan pemasaran teh mangrove. Memenuhi kebutuhan minuman herbal alami Menyediakan alternatif minuman sehat dengan kandungan antioksidan alami. Mengembangkan potensi wisata daerah Menjadikan teh mangrove sebagai produk khas atau oleh-oleh dari Mimika.

1. Manfaat Ekonomi Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengolahan produk mangrove. Membuka peluang usaha baru berbasis UMKM. Menciptakan lapangan kerja (produksi, pengemasan, pemasaran). Menjadi produk unggulan dan oleh-oleh khas daerah Mimika. 2. Manfaat Sosial Meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil alam. Memberdayakan kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga dan pemuda. Mendorong terbentuknya kelompok usaha/koperasi lokal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 3. Manfaat Lingkungan Mendorong pelestarian ekosistem mangrove. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mangrove. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. 4. Manfaat Kesehatan Menyediakan minuman herbal alami. Mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Berpotensi membantu meningkatkan daya tahan tubuh. 5. Manfaat Inovasi & Daerah Menjadi produk inovatif berbasis potensi lokal Mimika. Meningkatkan citra daerah sebagai penghasil produk ramah lingkungan. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

1. Hasil Produk Terbentuknya produk Teh Mangrove Mimika dalam bentuk:Teh celup Teh kering kemasan Tersedianya beberapa varian rasa (original, jahe, serai, dll). Produk memiliki kemasan menarik dan ramah lingkungan. 2. Hasil Ekonomi Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir dari pengolahan mangrove. Terbentuknya usaha kecil/UMKM berbasis mangrove. Terciptanya peluang kerja baru di bidang produksi dan pemasaran. 3. Hasil Sosial Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan produk herbal. Terbentuknya kelompok usaha atau koperasi lokal. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. 4. Hasil Lingkungan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian mangrove. Berkurangnya aktivitas eksploitasi mangrove yang merusak. Pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan. 5. Hasil Kesehatan Tersedianya alternatif minuman herbal alami bagi masyarakat. Meningkatnya konsumsi minuman sehat berbasis bahan alami. 6. Hasil Inovasi & Pengembangan Terciptanya produk unggulan khas daerah Mimika. Produk memiliki potensi untuk dipasarkan secara lokal hingga nasional. Munculnya inovasi lanjutan (produk turunan seperti sirup mangrove, snack, dll).

Pembuatan aplikasi berbasis web/cloud Survei data langsung ke Kampung Penginputan data oleh admin (Distrik, Sekolah, Puskesmas)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengatasi permasalahan data yang tidak akurat Mendorong partisipasi Masyarakat Mengoptimalkan penggunaan teknologi Mendukung Pembangunan berkelanjutan

Skala lokal : Distrik, Kampung, Sekolah, Puskesmas, dan Masyarakat Skala Kabupaten : Pemkab Mimika, Masyarakat Mimika Skala Nasional : Lemabaga, Instansi, Masyarakat Indonesia

Inovasi pertama tentang satu data Distrik Mimika Barat Jauh Data real – time dan sesuai lapangan Bisa digunakan untuk bansos, Kesehatan, Pendidikan, dll Data wilayah dan potensi dapat diakses secara digital

A. RANCANG BANGUN   DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH    Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386).   Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat (7)).   Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat (9)).    Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak     dapat dipidana (Pasal 389). 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH                Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1).                Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah (Pasal 22).                Penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah dilakukan untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23). 3. PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH                 Penilaian inovasi daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah (Pasal 1).                 Indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu                        (Pasal 1). 4. PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL                Transformasi digital adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai                      sektor pembangunan (Pasal 1).                 Keterpaduan layanan digital nasional adalah integrasi layanan digital pemerintah yang saling terhubung dan terkoordinasi untuk memberikan layanan                        yang mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan kepada masyarakat (Pasal 1).  PERMASALAHAN a. Makro:      Belum optimalnya penerapan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, sehingga pelayanan belum efisien dan transparan.  b. Mikro:      Pelayanan masih manual, pencatatan menggunakan buku besar, proses lama, dan belum ada layanan mandiri serta sistem data terpusat.  ISU STRATEGIS  a. Global:  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. b. Nasional:  Kebijakan pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. c. Lokal:  Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang cepat dan mudah menuntut Distrik untuk melakukan transformasi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. METODE PEMBAHARUAN  a. Sebelum:  - Pelayanan manual, masyarakat datang langsung, pencatatan buku besar, arsip fisik.  - Masyarakat harus datang langsung ke kantor distrik. - Pencatatan menggunakan buku register/manual. - Pengarsipan dokumen masih berbentuk fisik. - Tidak tersedia layanan pelacakan status permohonan. - Penerbitan nomor surat dilakukan secara manual. b. Sesudah:  - Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara online melalui layanan mandiri. - Pencatatan dan pengelolaan data dilakukan secara digital. - Arsip dokumen tersimpan secara elektronik dan terpusat. - Tersedia fitur pelacakan status layanan secara real time. - Nomor surat diterbitkan secara otomatis oleh sistem. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  - Integrasi layanan mandiri masyarakat dan layanan operator dalam satu platform. - Penerbitan nomor surat secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan administrasi. - Fitur pelacakan status permohonan secara real time oleh masyarakat. - Pengelolaan arsip digital yang terpusat dan mudah ditelusuri kembali. - Sistem notifikasi untuk setiap tahapan proses pelayanan. - Fitur komunikasi dua arah melalui kolom komentar antara pemohon dan operator. - Mendukung pelayanan administrasi baik secara online maupun tatap muka dalam satu sistem. CARA KERJA INOVASI  Sistem bekerja melalui dua mekanisme, yaitu layanan mandiri dan layanan operator. 1. Layanan Mandiri - Masyarakat melakukan registrasi dan login ke Layanan mandiri (Website) dapat memilih model surat serta dapat mengajukan permohonan secara online melalui layanan mandiri.  - Operator menerima Notifikasi jika ada Pengguna baru atau permohonan surat baru di SIDIS Operator (aplikasi desktop). - Operator melakukan verifikasi melalui sistem, Operator dapat melalukan reject/menolak permohonan surat jika data tidak sesuai dengan ketentuan model surat yang berlaku. Jika lulus verifikasi maka Operator dapat melakukan approved/setujui permohonan surat sehingga sistem secara otomatis akan menghasilkan nomor surat. - Operator mencetak surat & mengupload surat yang sudah ditanda tangani pejabat (arsip digital). - Dalam proses dari pembuatan surat sampai selesai, masyarakat dapat memantau status permohonan hingga selesai, jika sudah selesai masyarakat akan mendapatkan notifikasi di sistem layanan mandiri (website) dan dapat mengunduh surat, - Tersedia fitur komentar pada surat yang diajukan bagi masyarakat (website) dan operator (aplikasi desktop). 2. Layanan Langsung  - Masyarakat datang langsung ke kantor distrik.  - Operator melakukan pengecekan berkas fisik, registrasi, serta scan berkas ke dalam sistem SIDIS Operator (aplikasi desktop). - Nomor surat diterbitkan otomatis oleh sistem setelah di approved/disetujui. - Operator melakukan upload surat yang sudah di tandatangani oleh Pejabat (arsip digital). - Surat diberikan kepada pemohon.

TUJUAN INOVASI  Mewujudkan pelayanan administrasi distrik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

MANFAAT INOVASI  Bagi Masyarakat - Mempermudah akses pelayanan administrasi. - Mengurangi waktu dan biaya pengurusan dokumen. - Memberikan kepastian proses pelayanan melalui fitur pelacakan status. Bagi Pemerintah Distrik - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. - Mengurangi kesalahan pencatatan administrasi. - Mempermudah pengelolaan data dan arsip pelayanan. - Mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

HASIL INOVASI  - Terwujudnya layanan administrasi berbasis digital di tingkat distrik. - Meningkatnya kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. - Tersedianya layanan mandiri yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. - Terciptanya pengelolaan data dan arsip pelayanan yang tertib, aman, dan terpusat. - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi distrik.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan pendataan petani yang belum terintegrasi dan belum adanya identitas resmi yang dimiliki oleh setiap petani. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat, khususnya dalam pengembangan komoditas tanaman yang menjadi fokus daerah. Selain itu, ketiadaan identitas resmi petani juga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pertanian, baik dalam hal pembinaan, pengawasan, maupun penyaluran bantuan. Petani sering kali belum terdata secara jelas berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, luas lahan, serta lokasi usaha tani. Akibatnya, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mimika belum sepenuhnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu inovasi yang mampu menjawab permasalahan dasar, yaitu melalui penguatan sistem pendataan petani yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, dirancanglah program TANIKU sebagai identitas resmi petani di Kabupaten Mimika. TANIKU hadir sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas, tetapi juga sebagai basis data yang memuat informasi penting terkait petani, seperti komoditas yang diusahakan, lokasi, serta profil usaha tani. Dengan adanya TANIKU, Dinas Pertanian Kabupaten Mimika dapat lebih mudah dalam melakukan pemetaan potensi pertanian, menentukan fokus pengembangan komoditas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, apabila terjadi suatu kondisi tertentu, seperti kebutuhan bantuan, program intervensi, maupun keadaan darurat, data petani dapat diakses dengan cepat dan akurat. Melalui rancang bangun ini, diharapkan seluruh petani memiliki identitas resmi yang diakui oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta sistem pertanian yang lebih tertata, terarah, dan berbasis data. TANIKU menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pertanian yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal 4. Peraturan Menteri Pertanian terkait pendataan dan pengembangan komoditas pertanian 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika terkait penyelenggaraan urusan pertanian

Memberikan Identitas Resmi bagi Petani Mengelompokan komoditi petani  Pendataan Petani berbasis online 

1. Mewujudkan identitas resmi petani di Kabupaten Mimika 2. Meningkatkan akurasi dan integrasi data petani Mempermudah pemetaan komoditas pertanian sesuai potensi daerah 3. Mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran 4. Mempermudah monitoring, evaluasi, dan penyaluran program pertanian 5. Menyediakan data yang cepat dan akurat dalam kondisi tertentu

1. Terbentuk identitas resmi petani (TANIKU) di Kabupaten Mimika 2. Tersedianya database petani yang akurat dan terintegrasi 3. Terpetakannya komoditas pertanian sesuai potensi wilayah 4. Meningkatnya ketepatan program dan kebijakan pertanian 5. Memudahkan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pertanian 6. Mempercepat penanganan jika terjadi kondisi tertentu (bantuan/intervensi)

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo; Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan   Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025; Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi Subsidi Perintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026; Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026; Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026; Revisi Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara; Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi; Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang. b. Mikro Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual;  Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan;  Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo);  Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan;  Arsip data tidak terintegrasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Latar Belakang: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini. Relevansi dengan E-Pintas Mimika: SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur) Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia; E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik; Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. 2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat) Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat; E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik; Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara; Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik; 3. SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan; E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat; Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama; Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi; Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time; Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik; Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik.  b. Nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi; Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar). c. Lokal Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika;  Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis;  Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum penerapan inovasi Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA);  Data tersebar dan tidak terintegrasi; Proses verifikasi lambat; Monitoring tidak real-time; Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time. b. Sesudah penerapan inovasi Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web);  Data terintegrasi dalam satu sistem;  Verifikasi berjenjang secara sistematis;  Monitoring real-time melalui dashboard; Laporan otomatis dan terdokumentasi. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time. Keunggulan Aplikasi E-Pintas Efisiensi Waktu dan Biaya Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi. 2. Aksesibilitas dan Portabilitas Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika. 3. Peningkatan Transparansi Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan. 4. Akurasi Data Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time. Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi 5. Integrasi Data Terpadu Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah. 6. Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content) Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. 7. Pemanfaatan Teknologi Mobile Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 6. CARA KERJA INOVASI Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi e-pintas.mimikakab.go.id ; Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi;  Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database;  Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK; Data ditampilkan dalam dashboard monitoring;  Sistem menghasilkan laporan otomatis; Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi;  Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi;  Mendukung implementasi SPBE di daerah;  Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis; Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

1. Bagi Pemerintah Daerah Mempermudah monitoring dan evaluasi; Meningkatkan akuntabilitas anggaran;  Mendukung pengambilan keputusan. 2. Bagi Pengawas Mempermudah input laporan;  Mengurangi beban administrasi manual. 3. Bagi Operator Penerbangan Proses verifikasi lebih cepat; Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 4. Bagi Masyarakat Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas;  Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

Peningkatkan layanan Penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mimika Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara  teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Tepung Jagung 60% = 30 Kg Konsentrat (NP 51) 28 % =14 Kg Dedak Padi 11% = 5,5 Kg Premix 1 % 0,5 Kg Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi .

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

Hasil Inovasi Peternak mendapatkan keuntungan yang meningkat Kesehatan ternak babi yang lebih baik Produk daging yang berkualitas Lingkungan yang menjadi lebih bersih Biaya Pakan yang turun Pertumbuhan Babi yang lebih cepat

  RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020– 2044. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (sesuai perda yang masih berlaku). Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Mimika (apabila telah ditetapkan). PERMASALAHAN Makro Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat. Luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, serta keterbatasan akses menuju lokasi kejadian menyebabkan proses penanganan bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. terutama di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mimika atau daerah-daerah lainnya. Beberapa permasalahan yang umumnya dihadapi oleh BPBD meliputi: Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang tersedia untuk menangani bencana. BPBD sering kali harus bekerja dengan staf yang terbatas dan fasilitas yang minim, yang dapat memperlambat respons dan pemulihan. Keterlambatan Informasi: Terkadang, laporan bencana tidak sampai tepat waktu atau informasi yang diterima tidak cukup detail. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur komunikasi atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kejadian bencana. Koordinasi yang Kompleks: Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak, seperti instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak efektif atau kurangnya komunikasi antar-pihak dapat menghambat respons yang cepat dan terkoordinasi. Tingkat Kesiapsiagaan yang Berbeda: Tidak semua daerah memiliki tingkat kesiapsiagaan yang sama terhadap bencana. Daerah yang kurang disiapkan sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menangani bencana daripada daerah yang telah melaksanakan persiapan dan pelatihan dengan baik. Aspek Sosial dan Politik: Permasalahan sosial dan politik, seperti konflik kepentingan atau birokrasi yang kompleks, juga dapat mempengaruhi respons terhadap bencana. Hal ini bisa mencakup masalah distribusi bantuan, akses ke wilayah terdampak, atau penyelesaian konflik internal di antara pihak-pihak terkait. Pengelolaan Data dan Teknologi: BPBD sering menghadapi tantangan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data bencana. Keterbatasan dalam teknologi informasi dan kemampuan untuk memproses data secara efektif dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan berbasis bukti. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi BPBD untuk memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan, meningkatkan koordinasi antar-pihak terkait, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan respons cepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan bencana secara dini. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, BPBD dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dalam penanggulangan bencana di tingkat lokal. Mikro Dalam menanggulangi bencana, petugas penanggulangan bencana sering menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan menuntut. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas dalam menanggulangi bencana: Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang tersedia. Petugas sering kali harus bekerja di bawah tekanan karena kurangnya personel, peralatan yang memadai, atau dana yang cukup untuk respons yang efektif. Akses Terbatas ke Lokasi Bencana: Di beberapa kasus, petugas mungkin menghadapi kesulitan untuk mencapai lokasi bencana karena akses jalan yang terputus, kondisi cuaca yang buruk, atau medan yang sulit. Hal ini dapat memperlambat respons awal dan pengiriman bantuan. Koordinasi yang Rumit: Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak yang berbeda, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak efektif antar-pihak dapat menghambat distribusi bantuan, pelaksanaan evakuasi, dan tindakan penanggulangan lainnya. Ketidakpastian dan Keterbatasan Informasi: Informasi yang tidak memadai atau tidak akurat mengenai situasi bencana dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh petugas. Ketidakpastian ini bisa termasuk jumlah korban, tingkat kerusakan, atau kondisi infrastruktur yang terdampak. Tantangan Kesehatan dan Keamanan: Petugas sering kali berisiko tinggi terhadap bahaya fisik dan kesehatan selama penanggulangan bencana, seperti potensi terkena material berbahaya, keruntuhan struktur bangunan, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kesulitan Psikologis dan Emosional: Menanggulangi bencana juga dapat mempengaruhi kesehatan mental petugas, terutama karena mereka sering berhadapan dengan situasi yang menyedihkan, stres, atau trauma dari korban bencana. Respon Masyarakat dan Pengetahuan Lokal: Petugas sering dihadapkan pada tantangan untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat setempat, serta membangun kepercayaan dan kerjasama dengan mereka dalam proses penanggulangan. Perubahan Iklim dan Bencana yang Lebih Ekstrim: Dengan meningkatnya perubahan iklim, bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai tropis dapat menjadi lebih sering atau lebih ekstrem, menambah kompleksitas dan tingkat kesulitan dalam penanggulangan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi petugas penanggulangan bencana untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, kapasitas, dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penggunaan teknologi yang tepat juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas respons terhadap bencana.Top of Form Bottom of Form ISU STRATEGIS  Isu Global : Isu global tentang korban jiwa dan kerugian harta benda akibat lambatnya petugas dalam menanggulangi bencana merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi banyak negara dan komunitas di seluruh dunia. Beberapa isu kunci yang terkait dengan lambatnya respons dalam menanggulangi bencana meliputi: Korban Jiwa : Ketika respons terhadap bencana terlambat, korban jiwa bisa menjadi lebih tinggi karena evakuasi yang terhambat, kesulitan dalam memberikan pertolongan medis yang cepat, atau karena terlambatnya bantuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kerusakan Infrastruktur dan Harta Benda: Keterlambatan dalam tindakan penanggulangan bencana dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, jembatan, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan memperlambat proses pemulihan. Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara-negara yang mengalami bencana sering kali harus bergantung pada bantuan internasional jika respons lokal terhambat atau tidak memadai. Ketergantungan ini dapat memperlambat proses bantuan dan memperburuk dampak kemanusiaan bencana. Pemulihan yang Lambat : Respons yang lambat dapat menghambat proses pemulihan komunitas dan individu yang terdampak. Hal ini bisa berdampak pada kesejahteraan jangka panjang, pemulihan psikologis, dan keberlanjutan ekonomi. Persepsi Publik dan Kepuasan Masyarakat : Keterlambatan dalam respons terhadap bencana sering kali mempengaruhi persepsi publik terhadap keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan merespons kebutuhan masyarakat. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pemerintah yang bertanggung jawab. Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan komunitas internasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons cepat, dan kapasitas dalam menanggulangi bencana. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, pelatihan petugas penanggulangan bencana, penggunaan teknologi yang tepat, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana juga merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif dari respons yang lambat terhadap bencana ISU NASIONAL Di tingkat nasional, lambatnya respons petugas dalam menanggulangi bencana dapat menyebabkan dampak serius, baik dalam hal kerugian harta benda maupun korban jiwa. Beberapa isu utama yang terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut: Kerugian Harta Benda yang Besar: Respons yang lambat dapat memperburuk kerusakan terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Kerugian ini tidak hanya mencakup biaya langsung untuk memperbaiki atau mengganti infrastruktur yang rusak, tetapi juga kerugian ekonomi lebih luas karena dampak terhadap perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Korban Jiwa dan Cedera: Lambatnya respons dapat memperbesar risiko terhadap korban jiwa dan cedera. Evakuasi yang tertunda atau kesulitan dalam memberikan pertolongan medis yang cepat dan tepat dapat meningkatkan angka kematian dan memperparah kondisi kesehatan mereka yang terluka. Tantangan dalam Pemulihan: Ketika respons lambat, proses pemulihan komunitas menjadi lebih sulit. Keberlanjutan pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi dari bencana dapat terhambat, yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara yang mengalami bencana dan menghadapi respons yang lambat sering kali harus bergantung pada bantuan internasional. Ketergantungan ini dapat menambah kompleksitas dalam koordinasi bantuan, meningkatkan biaya pemulihan, dan memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi normal. Kredibilitas Pemerintah dan Otoritas: Respons yang lambat terhadap bencana dapat merusak kredibilitas pemerintah dan lembaga terkait di mata publik. Ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberikan perlindungan terhadap bencana. Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, melatih petugas penanggulangan bencana, meningkatkan koordinasi antar-lembaga terkait, dan meningkatkan kapasitas dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat juga merupakan langkah-langkah kunci untuk mengurangi dampak negatif dari respons yang lambat terhadap bencana di tingkat nasional. ISU LOKAL Kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Mimika dapat menyebabkan berbagai dampak kerugian yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi: Evakuasi yang Tidak Efisien: Kurangnya personel untuk melakukan evakuasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelamatkan nyawa. Keterbatasan Tenaga Medis: Korban yang terluka mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang cepat dan memadai. Penanganan Medis Terbatas: Tenaga medis yang terbatas mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan, memperparah kondisi mereka. Kehilangan dan Ketidakpastian: Korban bencana mungkin mengalami trauma karena kehilangan keluarga dan harta benda serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Bangunan dan Infrastruktur: Kurangnya personel untuk penanganan darurat dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Usaha dan Bisnis: Kerusakan pada fasilitas usaha dan keterlambatan dalam pemulihan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Sumber Penghidupan: Sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan mungkin mengalami kerugian besar, mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat. METODE PEMBAHARUAN  Sebelum inovasi Tim Reaksi Cepat (TRC) diterapkan, penanganan bencana dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menerima laporan, melakukan mobilisasi personel, melaksanakan asesmen, serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menyebabkan proses evakuasi, distribusi logistik, dan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal. Melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), BPBD Kabupaten Mimika membangun sistem penanganan bencana yang lebih cepat, terkoordinasi, dan responsif. TRC bertugas melakukan penerimaan laporan, verifikasi kejadian, mobilisasi personel, asesmen cepat, evakuasi korban, penyaluran bantuan darurat, serta penyampaian laporan situasi secara berjenjang sehingga waktu tanggap dapat dipersingkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Berikut adalah beberapa kendala dan masalah utama yang dihadapi: Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan aksi. Komunikasi Terbatas: Sistem komunikasi yang tidak memadai membuat penyebaran informasi dan instruksi menjadi lambat dan tidak tepat sasaran. Tenaga Manusia: Kekurangan tenaga kerja terlatih dalam penanggulangan bencana membuat proses evakuasi dan penyelamatan menjadi tidak efektif. Peralatan dan Logistik: Kurangnya peralatan dan logistik yang diperlukan untuk operasi penyelamatan dan pemulihan, seperti alat berat, kendaraan, dan perlengkapan medis. Rencana Tanggap Darurat: Tidak adanya rencana tanggap darurat yang jelas dan terstruktur, sehingga respons terhadap bencana menjadi tidak terorganisir. setelah adanya Tim Reaksi Cepat (TRC), kini proses panggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat, efesien dan efektif. Berikut adalah peran Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana: Respon Time:  TRC dapat segera bergerak menuju lokasi bencana begitu menerima informasi, meminimalkan waktu tanggap. Evakuasi Cepat: TRC segera melakukan evakuasi warga dari daerah yang terdampak bencana, seperti banjir, longsor, atau kebakaran. Kecepatan dan efisiensi dalam evakuasi sangat penting untuk mengurangi korban jiwa. Pertolongan Pertama: TRC melakukan pertolongan pertama kepada korban yang terluka, menstabilkan kondisi mereka sebelum dirujuk ke fasilitas medis yang lebih lengkap. Penilaian Cepat: TRC melakukan penilaian cepat terhadap situasi dan dampak bencana. Penilaian ini membantu menentukan prioritas dalam respons dan alokasi sumber daya. Distribusi Bantuan: TRC memastikan distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya dilakukan dengan cepat dan merata. Sistem Komunikasi Evektif: TRC menggunakan sistem komunikasi yang canggih untuk menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga lainnya. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memiliki sejumlah keunggulan yang membuat mereka sangat efektif dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa keunggulan utama mereka: Tim Reaksi Cepat (TRC) merupakan inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan personel, prosedur operasional, dan koordinasi lintas sektor dalam satu mekanisme kerja yang cepat dan terstruktur. Keunggulan inovasi ini meliputi: Mempercepat waktu tanggap terhadap laporan kejadian bencana.  Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penanganan keadaan darurat.  Didukung personel yang memiliki kompetensi penanganan bencana.  Memastikan asesmen dan distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.  Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana. CARA KERJA INOVASI Cara kerja Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika melibatkan beberapa tahap dan proses yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah dan metode kerja yang dilakukan oleh TRC: Pelatihan dan Simulasi: Anggota TRC secara rutin menjalani pelatihan dan simulasi bencana untuk memastikan kesiapan mereka. Ini termasuk latihan evakuasi, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan darurat. Pemetaan Risiko: TRC melakukan pemetaan risiko bencana di daerah rawan, menggunakan data historis dan teknologi seperti GIS untuk mengidentifikasi area yang rentan. Penyusunan Rencana: Mereka menyusun rencana tanggap darurat yang detail, termasuk protokol evakuasi, distribusi bantuan, dan komunikasi darurat. Mobilisasi Tim: Segera setelah menerima peringatan bencana, TRC memobilisasi tim ke lokasi yang terdampak. Mereka menggunakan kendaraan darurat dan peralatan khusus untuk mencapai area bencana secepat mungkin. Evakuasi Warga: TRC mengevakuasi warga dari area berbahaya ke tempat yang lebih aman, menggunakan jalur evakuasi yang telah direncanakan sebelumnya.          

TUJUAN INOVASI Tujuan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dari bencana. Berikut adalah tujuan utama pembentukan TRC: Respons Cepat: Tujuan utama TRC adalah memberikan respons cepat terhadap bencana, sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera. Koordinasi efisien Antar Lembaga: TRC bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Manajemen Logistik: TRC bertujuan untuk mengelola logistik bantuan dengan efisien, memastikan distribusi bantuan logistik yang cepat dan tepat sasaran. Pembentukan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana, serta memastikan pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan fokus pada penyelamatan nyawa, edukasi, koordinasi, penggunaan teknologi, distribusi bantuan, rehabilitasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas, TRC memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.

MANFAAT INOVASI Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika membawa banyak manfaat dalam penanggulangan bencana, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga terkait. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari keberadaan TRC: Respons Cepat: TRC mampu merespons dengan cepat ketika bencana terjadi, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera. Evakuasi Efisien: Mereka memastikan evakuasi warga dari area berbahaya dilakukan dengan cepat dan aman. Kerja Sama Antar Lembaga: TRC memastikan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana lebih terorganisir. Minimalkan Kerugian Ekonomi: Dengan respon yang cepat dan efisien, TRC membantu mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana. Distribusi Bantuan Tepat Waktu: TRC mengelola distribusi bantuan dengan efisien, memastikan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan. Keberadaan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak manfaat, termasuk penyelamatan nyawa, koordinasi yang efektif, manajemen logistik yang baik, penggunaan teknologi canggih, rehabilitasi dan pemulihan yang cepat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, dan pengurangan dampak ekonomi.

DAMPAK INOVASI Kehadiran Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran TRC: Respons Cepat: Dengan TRC yang mampu merespons bencana dengan cepat, masyarakat merasa lebih aman karena tahu bahwa ada tim yang siap membantu kapan saja bencana terjadi. Distribusi Bantuan Efektif: Masyarakat mendapatkan akses cepat ke bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang sangat penting selama dan setelah bencana. Pemulihan Infrastruktur: Masyarakat mendapat manfaat dari pemulihan infrastruktur yang cepat, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang membantu mempercepat kembali aktivitas normal. Kehadiran Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk peningkatan keamanan dan keselamatan, akses cepat ke bantuan, peningkatan kesiapsiagaan, dukungan psikososial dan rehabilitasi, pemantauan dan deteksi dini, komunikasi yang lebih baik, dan pengurangan dampak ekonomi.

RANCANG BANGUN SIANTAN   Rancang bangun aplikasi SIANTAN (Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman) didesain dengan arsitektur yang mengutamakan integrasi data spasial (GIS) dan kemudahan input data lapangan. Berikut adalah kerangka rancang bangun aplikasi SIANTAN secara sistematis: 1. Arsitektur Sistem (High-Level Architecture) SIANTAN dibangun menggunakan model Client-Server yang terbagi menjadi tiga lapisan utama: Frontend (User Interface): Menggunakan basis Web-Responsive agar dapat diakses via PC, serta aplikasi Mobile (Android) untuk memudahkan petugas melakukan survei lapangan. Database (Storage): Menggunakan database relasional (seperti Postgre SQL dengan ekstensi Post GIS) untuk menyimpan data tabular sekaligus data koordinat geografis. 2. Modul Utama dalam Rancang Bangun Rancang bangun ini dibagi menjadi beberapa modul fungsional: A. Modul Inventarisasi Spasial (GIS Module) Ini adalah inti dari aplikasi SIANTAN. Geotagging: Fitur untuk mengunci titik koordinat lokasi rumah atau lahan. Layering Peta: Kemampuan menampilkan berbagai lapisan peta, seperti Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Peta Kawasan Hutan, Spatial Analysis: Fitur otomatis untuk mendeteksi jika lokasi yang diinput berada di zona terlarang (misal: zona kawasan hutan lindung). C. Modul Administrasi Pertanahan (Land Module) Legal Doc Management: Fitur unggah dokumen bukti kepemilikan (Sertifikat/Pelepasan Adat). Asset Tracking: Monitoring aset tanah milik Pemerintah Daerah untuk mencegah okupansi ilegal. D. Modul Pelaporan & Dashboard (Executive Module) Real-time Monitoring: Grafik dan tabel progres fisik pembangunan di lapangan bagi pimpinan. 3. Alur Kerja Data (Data Workflow) Rancang bangun ini memastikan alur data yang valid melalui tahapan berikut: Data Entry: Operator / Petugas Lapangan mengambil foto dan titik koordinat melalui aplikasi mobile di lokasi. Validation: Admin melakukan verifikasi kesesuaian foto dengan data atribut yang diinput. Synchronization: Data yang valid otomatis masuk ke dalam peta besar kabupaten. Reporting: Sistem menghasilkan laporan berkala (bulanan/tahunan) yang siap dicetak untuk keperluan birokrasi. Kemudahan Akses Informasi :Aplikasi dapat diakses secara daring di web browser seperti chrome atau firefox, direkomendasikan diakses menggunakan PC/Laptop sehingga tampilan akan terlihat secara maksimal. 2. Adapun spesifikasi Teknologi aplikasi SIANTAN adalah sebagai berikut :  - Pemrograman : Java, Type Script (Node Js), Leaflet o  - Database : Postgre SQL, Redis o  - Framework : Next Js Pokok Perubahan Aplikasi SIANTAN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika adalah singkatan dari Sistem Informasi Aset Tanah, yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Berdasarkan konteks terbaru di tahun 2026, perubahan pada aplikasi ini difokuskan pada penguatan aspek legalitas lahan, integrasi pemetaan digital, dan transparansi data aset. Berikut adalah pokok-pokok perubahan dan pengembangan yang sedang diimplementasikan: 1. Digitalisasi Sertifikasi dan Pemetaan Spasial Perubahan utama adalah transisi dari pendataan administratif manual menuju pemetaan berbasis GIS (Geographic Information System). Integrasi Peta Digital: Penggunaan Arc GIS dan Google Maps untuk menampilkan lokasi aset tanah secara real-time. Titik Koordinat: Pendataan kini mewajibkan input titik koordinat (latitude & longitude) yang presisi untuk setiap bidang tanah milik daerah. Penyatuan Data: Menggabungkan data fisik (surat-surat tanah) dengan data spasial digital agar aset dapat dilacak keberadaannya secara visual. 2. Fokus pada Pengamanan Aset Daerah Aplikasi ini kini diperbarui untuk mendukung upaya pencegahan sengketa lahan melalui: Monitoring Status Aset: Membedakan aset yang sudah bersertifikat (SHP atas nama Pemda) dan yang masih dalam proses pembebasan atau ganti rugi. Basis Data Inventarisasi: Pencatatan riwayat perolehan lahan, nilai perolehan, dan dokumen pendukung (seperti Akta Jual Beli atau hibah). 3. Integrasi Penanganan Bencana Mengingat peran Disperkimtan dalam rehabilitasi pasca-bencana, terdapat penyesuaian fungsi untuk: Pemetaan Lahan Rawan Bencana: Mengintegrasikan layer peta rawan bencana (banjir/longsor) dengan database aset tanah. Ini bertujuan agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi lokasi relokasi atau pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Integrasi data RTLH yang terdampak bencana ke dalam sistem untuk mempermudah verifikasi bantuan perumahan. 4. Peningkatan Transparansi dan Aksesibilitas Dashboard Monitoring: Tampilan antarmuka yang diperbarui untuk memudahkan pimpinan dalam memantau sebaran aset tanah di seluruh distrik di Kabupaten Mimika. Keamanan Data: Penguatan sistem keamanan siber agar data aset tanah tidak mudah dimanipulasi atau disalahgunakan oleh pihak luar. DASAR HUKUM Landasan Hukum Transformasi Digital (SPBE) Landasan ini mengatur mengapa inovasi harus berbentuk aplikasi digital. 1.Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Mewajibkan instansi pemerintah untuk melakukan integrasi data dan proses bisnis melalui aplikasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. 2.Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia: Mengharuskan setiap data pemerintah (termasuk data perumahan dan pertanahan) memiliki standar data, metadata, dan memenuhi kaidah interoperabilitas (dapat saling terhubung). Landasan Hukum Spesifik Pertanahan dan Daerah 1.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menetapkan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di antaranya adalah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. 2.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 3.Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika tentang Pembentukan Tim Inovasi atau Penetapan Aplikasi SIANTAN sebagai sistem resmi pendataan perumahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

TUJUAN INOVASI DAERAH SIANTAN (Sistem Informasi Aset Tanah) adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola data dan informasi aset tanah secara terpadu, terintegrasi, dan terjamin keamanannya. Aplikasi ini bertujuan untuk mengubah sistem manual yang rentan terhadap kesalahan, inefisiensi, dan kehilangan data menjadi sistem digital yang akurat, cepat, dan dapat diakses dari mana saja. 

MANFAAT YANG DIPEROLEH DARI INOVASI SIANTAN 1. Sinkronisasi Data Legalitas Tanah (Sertifikasi) Aplikasi ini memungkinkan pendataan status kepemilikan tanah pada setiap objek perumahan. Identifikasi Status Hak: Memudahkan pemetaan mana tanah yang sudah bersertifikat (SHM/HGB), mana yang masih berupa tanah adat/ulayat, dan mana yang belum terdaftar. Target Redistribusi: Membantu mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan program sertifikasi massal atau redistribusi tanah melalui koordinasi dengan BPN. 2. Pengamanan Aset dan Tanah Pemerintah Bagi aset tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang digunakan untuk perumahan dinas atau fasilitas umum: Inventarisasi Digital: Mendokumentasikan koordinat batas-batas tanah milik instansi agar tidak terjadi penyerobotan atau tumpang tindih lahan di kemudian hari. Monitoring Okupansi: Memantau penggunaan lahan pemerintah secara real-time berdasarkan input data penghuni atau pemanfaat lahan. 3. Basis Data Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman atau relokasi korban bencana: Analisis Kebutuhan Lahan: Mempermudah perhitungan luasan tanah yang perlu dibebaskan atau disediakan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) yang terdata di sistem. Penyusunan DPPT: Membantu penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) karena data subjek (calon penerima manfaat) dan objek (lokasi lahan) sudah tersedia secara spasial. 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lokasi Rawan Bencana Aplikasi SIANTAN yang berbasis koordinat (GIS) sangat membantu dalam fungsi pengawasan: Zonasi Larangan: Memastikan tidak ada pemberian bantuan pembangunan rumah di atas tanah yang berada dalam zona larangan bangunan (misal: sempadan sungai atau zona merah rawan bencana yang Anda koordinasikan dengan BPBD). Kesesuaian Tata Ruang: Menjamin bahwa pengembangan perumahan baru tetap berada dalam koridor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika. 5. Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan Data historis dan koordinat yang tersimpan di SIANTAN dapat menjadi referensi teknis saat terjadi sengketa: Jejak Digital: Menyediakan bukti digital mengenai kondisi lahan dan subjek pengguna lahan pada waktu tertentu. Data Pendukung Mediasi: Memberikan informasi awal yang akurat bagi tim sengketa pertanahan untuk melihat posisi lahan terhadap klaim-klaim tertentu dilapangan.

HASIL YANG DIPEROLEH DARI INOVASI SIANTAN   Inovasi aplikasi SIANTAN bagi Bidang Pertanahan menghasilkan transformasi kerja dari sistem manual yang sporadis menjadi sistem digital yang terintegrasi. Hasil nyata dari inovasi ini tidak hanya terlihat pada kecepatan administrasi, tetapi juga pada kepastian hukum pertanahan di Kabupaten Mimika. Berikut adalah hasil-hasil utama dari inovasi tersebut: 1. Terbentuknya "Peta Digital Pertanahan" (Geospatial Base) Hasil paling nyata adalah tersedianya basis data spasial yang akurat. Visualisasi Lokasi: Bidang Pertanahan kini memiliki peta sebaran aset dan penggunaan tanah yang dilengkapi dengan titik koordinat presisi. Overlay Data: Inovasi ini memungkinkan dilakukannya overlay (tumpang susun) antara data pemukiman dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peta rawan bencana secara instan. 2. Validasi Status Tanah yang Lebih Cepat (Clear and Clean) Inovasi SIANTAN memangkas waktu verifikasi lapangan untuk bantuan pemerintah. Integrasi Status Hukum: Hasil pendataan di aplikasi secara otomatis mengelompokkan tanah berdasarkan status hukumnya (Sertifikat, Tanah Adat, atau Tanah Negara). Mitigasi Sengketa: Mengurangi risiko pembangunan di atas lahan bermasalah karena status tanah sudah divalidasi sejak tahap awal penginputan data. 3. Database Aset Tanah Pemerintah yang Terorganisir Bagi pengelolaan internal, SIANTAN menghasilkan inventarisasi aset yang lebih aman. E-Inventory: Seluruh tanah milik Pemda yang diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman terdokumentasi dalam bentuk digital, termasuk batas-batas patoknya melalui koordinat GPS. Sistem Peringatan Dini: Memudahkan identifikasi jika ada upaya okupansi ilegal oleh pihak ketiga di atas lahan aset pemerintah yang terdata di sistem. 4. Efisiensi Perencanaan Pengadaan Tanah Hasil inovasi ini sangat terasa pada saat perencanaan pembangunan fasilitas publik. Dokumen Perencanaan Digital: Mempermudah penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) karena data awal sudah tersedia di aplikasi.      

A. DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 400.7/ 715 / 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUSKESMAS JALAN KAKI (PUSJAKI) TAHUN 2025   B. PERMASALAHAN  a. Makro : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. b. Mikro  : Deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat C. ISU STRATEGIS  Isu Global :  a. Meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di seluruh dunia  b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan  c. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara negara maju dan berkembang  d. Dampak perubahan gaya hidup modern (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat) terhadap kesehatan masyarakat Isu Nasional : Tingginya prevalensi PTM di Indonesia  asih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program skrining kesehatan Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa daerah   Kurangnya edukasi dan literasi kesehatan masyarakat   Belum meratanya pelaksanaan program promotif dan preventif seperti CKG   Isu Lokal :  Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin  Akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas (jarak, transportasi, atau biaya)  Kurangnya sosialisasi program CKG di masyarakat  Faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan  Keterbatasan tenaga atau sarana pendukung di wilayah setempat   D. METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum:  Capaian CKG sangat rendah b. Kondisi Sesudah Capaian CKG meningkat secara signifikan   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? 1. Pelayanan kesehatan pada puskesmas pesisir dan pengunungan untuk mendukung program Pemeriksaan kesehatan Gratis/Cek Kesehatan Gratis yang merupakan program unggulan (prioritas) nasional / Quick Win Presiden Prabowo. 2. Dilakukan rutin dan terjadwal (sesuai kondisi di lapangan seperti cuaca, situasi laut atau kondisi tertentu lainnya) 3. Pemeriksaan dilakukan pada semua anggota keluarga dengan berbasis NIK. 4. Pemeriksaan dilakukan dengan paket layanan sesuai dengan siklus hidup (sesuai ketersediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh Puskesmas) 5. Pelayanan dilakukan oleh tenaga medis sehingga hasil diagnosa dapat dipertanggungjawabkan   F. CARA KERJA INOVASI          Petugas puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan melakukan pemerikasaan kesehatan pada semua masyarakat yang dikunjungi baik yang sakit maupun yang sehat berdasarkan silkus hidup dengan layanan sesuai usia. Perkunjungan dilakukan pada tiap Kepala keluarga yang ditunjukkan dengan Kartu Kaluarga dan pendataan kesehatan dilakukan dengan menggunakan NIK. Data yang diperoleh kemudia dilaporkan ke Aplikasi nasional yaitu Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sehingga data langsung dapat diketahui oleh pusat (Kemenkes RI).

1. Tujuan jangka pendek: melakukan pemeriksaan kesehatan dan intervensi kesehatan seperti pemberian obat atau rujukan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi terhadap anggota keluarga yang dikunjungi. 2. Tujuan jangka menengah: mendapatkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan di bidang kesehatan. 3. Tujuan jangka panjang: peningkatan derajat hidup masyarakat Kabupaten Mimika  khususnya yang berada di pesisisr dan pengunungan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis, sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau lebih baik. Deteksi dini penyakit Dalam pemerikasaan kesehatan memungkinkan ditemukannya penyakit sejak tahap awal (seperti hipertensi, diabetes, anemia), sehingga penanganan bisa lebih cepat dan mencegah komplikasi. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Memperluas akses layanan kesehatan Inovasi ini menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi. Efisiensi biaya kesehatan Dengan deteksi dini, biaya pengobatan penyakit berat di masa depan dapat ditekan, baik bagi individu maupun pemerintah. Mendukung program promotif dan preventif CKG/PKG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan. Penguatan data kesehatan masyarakat Hasil pemeriksaan dapat menjadi basis data untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor Pelaksanaan inovasi ini biasanya melibatkan berbagai pihak (tenaga kesehatan, pemerintah, kader, dll.), sehingga memperkuat kerja sama dalam pembangunan kesehatan.

Dampak terhadap masyarakat Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa terkendala biaya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat. Dampak terhadap Kesehatan Individu Penyakit dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup individu. Dampak terhadap Sistem Kesehatan Mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Dengan meningkatnya deteksi dini, beban layanan kuratif di fasilitas kesehatan dapat berkurang. Dampak Ekonomi Membantu mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena penyakit ditangani sejak tahap awal. Dampak Sosial Meningkatnya kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Dampak Kelembagaan Mendorong peningkatan kinerja institusi/penyelenggara serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan.