BRIDA Mimika Gelar Seminar Laporan Pendahuluan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Wilayah Terpencil

Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika menggelar Seminar Laporan Pendahuluan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Wilayah Terpencil. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Rabu (9/7/2026).

Seminar ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil.

Hadir mewakili Bupati Mimika, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Dr. Abraham Kateyau, S.E., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BRIDA Kabupaten Mimika dan Institut Jambatan Bulan Timika yang telah mengambil peran penting dalam pelaksanaan kajian tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika serta Institut Jambatan Bulan Timika yang telah mengambil peran penting dalam pelaksanaan kajian ini,” ujar Abraham.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan data, hasil penelitian, kebutuhan masyarakat, serta kondisi nyata di lapangan.

Abraham menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan, terutama kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil.

“Masih banyak masyarakat di kampung-kampung terpencil yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, akses pasar, permodalan, pendampingan usaha, kelembagaan ekonomi, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mencanangkan konsep pembangunan dari kampung ke kota, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Abraham menegaskan pentingnya kajian pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi tidak boleh dipandang hanya sebagai badan usaha biasa, melainkan harus menjadi wadah untuk memperkuat kemandirian masyarakat, memperluas akses ekonomi, membangun kebersamaan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pemerintah Kabupaten Mimika ingin agar koperasi tidak hanya berdiri di atas kertas. Koperasi harus hidup, bergerak, dikelola secara profesional, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap koperasi mampu menjadi sarana penguatan ekonomi kampung melalui pengelolaan potensi lokal, pemasaran produk masyarakat, pengembangan usaha kecil, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Lebih lanjut, Abraham menekankan bahwa kajian tersebut sangat penting karena program pemberdayaan masyarakat tidak boleh disusun berdasarkan asumsi semata. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas persoalan utama yang dihadapi masyarakat di wilayah terpencil, potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, kesiapan kelembagaan masyarakat, model koperasi yang sesuai, serta bentuk dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah.

“Saya tidak ingin hasil kajian ini berhenti sebagai dokumen. Kajian ini harus menghasilkan rekomendasi yang tajam, operasional, dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil kajian harus menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, kebijakan anggaran, serta langkah-langkah konkret pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil.

Kepada BRIDA Kabupaten Mimika, Abraham meminta agar kajian tersebut dikawal secara serius sehingga mampu menjadi penghubung antara hasil riset dan kebijakan pemerintah daerah. Sementara kepada Institut Jambatan Bulan Timika sebagai mitra pelaksana riset, ia berharap penelitian dilakukan secara objektif, mendalam, serta dekat dengan realitas masyarakat di kampung-kampung.

“Dengarkan suara masyarakat kampung, pahami kondisi sosial budaya setempat, identifikasi potensi dan hambatan secara jujur, serta rumuskan rekomendasi yang tidak hanya baik secara teori tetapi juga dapat diterapkan di lapangan,” pesannya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan dukungan data, masukan, dan pandangan yang konstruktif demi menghasilkan kajian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Menutup sambutannya, Abraham menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan.

“Melalui kajian ini, kita berharap dapat menemukan model pemberdayaan masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mimika, khususnya masyarakat di wilayah terpencil, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.