Data inovasi Kabupaten Mimika

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg               dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE         GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier   Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Penimbangan 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Vitamin Pignox Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi 

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

Hasil Inovasi Peternak mendapatkan keuntungan yang meningkat Kesehatan ternak babi yang lebih baik Produk daging yang berkualitas Lingkungan yang menjadi lebih bersih Biaya Pakan yang turun Pertumbuhan Babi yang lebih cepat

A. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terpadu;          Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-IIPD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; Peraturan  Bupati Mimika No 49 Tahun 2009 tentang Pedoman    Eliminasi Malaria di kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Mimika  No 255 tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pengendalaian Malaria; Keputusan Bupati Mimika  Nomor 519 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Dengan Situasi Khusus untuk percepatan eliminasi Malaria Tingkat Kelurahan /kampung di kabupaten Mimika.   B. PERMASALAHAN  Makro Inovasi Tempo Kas Tuntas ini sangat berkaitan erat dengan tema reformasi birokrasi ke-6 (enam) yang instruksikan oleh Presiden yaitu percepatan eliminasi malaria di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2030, dan Kabupaten Mimika merupakan penyumbang 30% atau terbanyak kasus malaria di Indonesia.  Tingginya kasus malaria di Mimika sangat tidak sesuai dengan target eliminasi malaria di Indonesia sebagaimana arahan Presiden R.I dalam tema reformasi birokrasi untuk isu kesehatan demikian pula regulasi oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2022 tentang penanggulangan Malaria di Indonesia untuk mencapai eliminasi di tahun 2030 dan sama halnya juga dengan target Sustainability Development Goals atau SDGs. Menurut Miranti Ita (2019) tingginya kasus malaria di Provinsi Papua dan kawasan timur Indonesia hingga mencapai 28,6% dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pengobatan dan faktor perilaku pencegahan gigitan nyamuk. Prevalensi atau Positivity Rate (PR) malaria di Mimika menurut laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia mencapai 25% dan laporan kasus malaria tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Mimika PR mencapai 30,6%.  Dengan besaran kasus malaria yang dibuktikan dengan angka API   456,32 per 1.000 penduduk dan PR 30,66% maka Kabupaten Mimika merupakan daerah endemisitas tinggi sebab standar nasional API dan PR oleh Kementerian Kesehatan adalah API dibawah 1 per 1000 penduduk dan PR dibawah 1%. 2. Mikro Rendahnya kepatuhan minum obat Minimnya kontrol ulang setelah pengobatan Lamanya waktu tunggu pemeriksaan dan alur yang jelas untuk pemeriksaan malaria Kurangnya Peran petugas kesehatan / keluarga/Kader Malaria untuk mengingatkan minum obat dan memantau efek samping termasuk mengingatkan pemeriksaan malaria setelah pengobatan   C. ISU STRATEGIS  Isu Global : Diperkirakan ada 263 juta kasus malaria baru di 83 negara pada tahun 2023, meningkat dari 252 juta pada tahun 2022. Jumlah kematian akibat malaria mencapai sekitar 597.000, dengan 94% kasus dan 95% kematian terjadi di Afrika.  Isu Nasional : Sebagian besar kasus malaria di Indonesia terkonsentrasi di wilayah timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2023, sekitar 91% kasus malaria di Indonesia terjadi di Papua . Sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada periode Januari hingga September 2024, tercatat 132.539 kasus malaria, dengan 31.783 kasus positif Isu Lokal : Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah angka kejadian malaria tahunan atau Annual Parasite Incidence (API) dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 373,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 456,32 per 1.000 penduduk di tahun 2023 atau lebih dari 400 kali lebih tinggi dari angka nasional (target naisonal (

Secara umum tujuan inovasi ini adalah menurunkan jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika untuk mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030 sedangkan tujuan khusus dari inovasi proyek perubahan ini dibagian dalam tiga tahapan yaitu : Tujuan jangka pendek adalah menyediakan layanan pemantauan kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas (Pantau KAS Tuntas) melalui jejaring kerjasama antara  petugas puskesmas, keluarga dan kader malaria serta menyediakan layanan drivethru untuk pemeriksaan malaria pada 9 (Sembilan) lokus yaitu : Pelabuhan Laut Pomako, Bandara Udara Mozes Kilangin Timika, Pusat Perbelanjaan/keramaian dan 6 puskesmas yang telah terakreditasi dan BLUD, seperti: Timika, Timika Jaya, Wania, Karang Senang, Pasar Sentral dan Mapurujaya. Untuk pencapaian tujuan jangka pendek ini akan dimulai tanggal 22 Juli – 2 September  2024; Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya pelaksanaan inovasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 9 lokus menjadi 35 lokus dengan penambahan 26 lokus baru yang melakukan replikasi inovasi proyek perubahan yaitu 4 puskesmas wilayah kota, 11 puskesmas di wilayah pesisir, 5 Puskesmas wilayah pegunungan 3 klinik PEMDA, 1 klinik PT Freeport Indonesia, 1 klinik TNI-AD dan 1 klinik Polri. Kegiatan ini direncanakan minggu pertama bulan November  2024- minggu ke-empat bulan Maret 2025; Tujuan jangka panjang yaitu meningkatnya inovasi pada 60 lokus baru sehingga jumlah lokus meningkat dari 35 menjadi 95 lokus dengan rincian 60 lokus baru ini adalah 40 puskesmas pembantu dan 20 klinik. Target pelaksanaan tujuan jangka panjang akan dimulai pada minggu pertama April – Desember 2025.

Manfaat yang akan diperoleh dari inovasi ini, adalah : Bagi organisasi : meningkatnya kinerja pengendalian malaria melalui efektifitas pengobatan dan deteksi malaria sebagai upaya pencegahan infeksi baru. Bagi Pemerintah : Percepatan upaya eliminasi malaria di Indonesia termasuk menurunkan biaya kesehatan sekitar Rp. 72,2 Milyar per tahun dalam penyediaan obat malaria; Bagi Masyarakat : meningkatkan produktifitas dan ekonomi keluarga dengan meningkatnya jumlah hari kerja termasuk menurunkan angka kejadian anemia ibu hamil, menurunkan berat badan lahir rendah bayi yang berdampak pada kejadian stunting dan gizi anak balita.

1. Meningkatkan Akses dan menghentikan transmisi penularan malaria 2. Menurunkan kasus malaria di Kabupaten Mimika dan Indonesia

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.  Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  II. PERMASALAHAN Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia  korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV. METODE PEMBAHARUAN : 1. Sebelum Adanya Inovasi - Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. - Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. - Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. - Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. - Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. - Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota) 2. Sesudah Adanya Inovasi - Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis  - Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Januari 2024 -  Juni 2024, korban selamat berjumlah 127 orang)  - Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). - Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika, Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) - Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.  - alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans) V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI , BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit/Kilinik Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut pelatihan Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasein gawat darurat yang dilakukan secara terpadu den terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

DAMPAK INOVASI Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim ambulans gawat darurat.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

    DASAR HUKUM A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait investasi, pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bagian-bagian dari undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan inovasi di Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :  Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hal paten, yang dapat mendorong inovasi dengan memberikan perlindungan hukum atas penemuan baru dan penemuan inovatif dalam bidang teknologi. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :  Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmiah, termasuk inovasi dalam bidang konten digital, perangkat lunak, dan karya-karya kreatif lainnya. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi:  Undang-undang ini penting dalam konteks inovasi karena memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi, yang merupakan bahan mentah penting dalam pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :  Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. PERMASALAHAN A. Permasalahan Makro : 1. Akses informasi yang lambat dan tidak merata. 2. Beban layanan manual di lembaga/instansi. 3. Digitalisasi proses pelayanan publik dan bisnis. 4. Tuntunan respons cepat oleh masyarakat. 5. Efisiensi biaya operasional. B. Permasalahan MIkro : 1. Layanan customer service terbatas. 2. Banyak pertanyaan yang berulang. 3. Tidak semua pengguna mau atau mampu akses website. 4. Waktu respon tidak konsisten. 5. Kesalahan komunikasi manual. Dengan mempertimbangkan masalah makro dan mikro diatas, pengembangan SITIKA menjadi solusi strategis untuk penyebaran informasi yang cepat, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang secara praktis. ISU STRATEGIS A. Global Partisipasi Aktif dalam Pengelolaan Kesehatan : Sistem informasi dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kesehatan mereka sendiri, misalnya dengan memberikan akses ke informasi tentang penyakit tertentu, vaksinasi, atau program kesehatan yang tersedia di wilayah mereka. B. Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan : Sistem informasi yang efektif di puskesmas dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui sistem informasi, masyarakat dapat dengan mudah membuat janji temu, mengakses informasi kesehatan, dan memantau kondisi kesehatan mereka secara berkala. C. Lokal Penyampaian Informasi Kesehatan Lokal : Melalui sistem informasi, Puskesmas dapat menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dengan kondisi lokal, termasuk program-program pencegahan penyakit, vaksinasi, dan layanan kesehatan lainnya yang tersedia di wilayah mereka. Masyarakat perlu aktif mencari informasi ini dan mengikutinya untuk meningkatkan kesehatan mereka. METODE PEMBAHARUAN A. Kondisi sebelum adanya inovasi  Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai pelayanan di Puskesmas, seperti contoh jadwal posyandu. B. Kondisi setelah adanya inovasi Dengan adanya Layanan SITIKA Berbasis Whats App, masyarakat menjadi terbantu. Untuk mengetahui jadwal posyandu balita maupun jadwal posyandu lansia masyarakat bisa dengan mudah hanya dengan ponsel, masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa harus datang ke puskesmas maupun ke kader-kader kesehatan.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN SITIKA a. Dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Timika Jaya. b.  Karena yang digunakan adalah aplikasi Whats App maka tidak perlu susah lagi mengenalkan informasi tentang Sistem Informasi Puskesmas Berbasis Whats App karena aplikasi ini sudah familier dan di pakai sehari-hari oleh masyarakat. CARA KERJA SITIKA a. Cukup buka aplikasi Whats App.  b. Whats App ke nomor Whats App Center kami yaitu 0813-4479-3467 atau Scan Barcode. c. Lalu ketik Info untuk mengetahui informasi layanan ataupun jadwal terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya. d. Pilih menu layanan yang anda butuhkan dan selanjutnya ikuti petunjuknya.  

Tujuan Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP adalah : memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pelayanan, Jadwal dan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

Dengan adanya Inovasi SISTEM INFORMASI PUSKESMAS BERBASIS WHATSAPP diharapkan jumlah kunjungan di BLUD Puskesmas Timika Jaya meningkat dan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terbaru dari BLUD Puskesmas Timika Jaya.

1. DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika 2. PERMASALAHAN  Banyaknya pasien yang berkunjung ke BLUD Puskesmas Karang Senang dan memakan waktu yang cukup lama sehingga puskesmas menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. Masalah Makro Keterbatasan Kebijakan Nasional yang Spesifik Prioritas Anggaran yang Terbatas Ketimpangan Pembangunan Wilayah Koordinasi Lintas Sektor yang Lemah Masalah Mikro Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah 3. ISU STRATEGIS  Isu global mengenai tersedianya taman bermain, edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keramahan merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai fasilitas publik yang inklusif dan ramah anak serta keluarga. Berikut adalah penjelasan tentang isu-isu tersebut dalam konteks global : 1. Taman Bermain yang Aman dan Inklusif Isu: Banyak kota di dunia kekurangan taman bermain yang aman dan ramah anak. Di beberapa tempat, fasilitasnya rusak, kurang perawatan, atau tidak ramah difabel. Dampak: Anak-anak kehilangan ruang untuk bermain, bersosialisasi, dan berkembang secara fisik dan emosional. Upaya Global: UNICEF dan WHO mendorong pembangunan kota layak anak dengan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. 2. Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Isu: Kurangnya akses terhadap pendidikan informal, seperti perpustakaan umum atau ruang baca yang mudah diakses, khususnya di daerah tertinggal. Dampak: Kesenjangan literasi dan akses informasi yang semakin melebar. Upaya Global: Agenda SDGs poin 4 (Pendidikan Berkualitas) mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif di semua level. 3. Pojok ASI dan Fasilitas Ramah Ibu Menyusui Isu: Minimnya fasilitas menyusui di ruang publik atau kantor, membuat ibu menyusui kesulitan dalam memberikan ASI. Dampak: Gangguan terhadap pemberian ASI eksklusif dan kenyamanan ibu. Upaya Global: WHO dan UNICEF melalui inisiatif Baby-Friendly Hospital Initiative dan kampanye ruang publik ramah ibu menyusui. 4. Akses Informasi Kesehatan Isu: Informasi kesehatan yang tidak merata dan kurang ramah bagi masyarakat awam, terutama di wilayah rural. Dampak: Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan dasar. Upaya Global: WHO mendorong penyediaan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami dalam berbagai media dan bahasa. 5. Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan di Fasilitas Umum Isu: Desain kota dan fasilitas umum sering tidak mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi anak, lansia, atau difabel. Dampak: Terbatasnya partisipasi kelompok rentan dalam aktivitas sosial dan publik. Upaya Global: Gerakan “Smart City” dan “Inclusive City” yang memperjuangkan kota yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. ISU Nasional :  Isu nasional terkait tersedianya taman bermain, fasilitas edukasi, ruang baca, pojok ASI, informasi kesehatan, serta aspek kenyamanan, keamanan, dan keramahan mencerminkan tantangan dalam penyediaan fasilitas publik yang ramah anak, perempuan, dan keluarga di Indonesia. Berikut adalah pembahasan komprehensif terkait isu ini dalam konteks nasional: Ketersediaan Fasilitas Publik Ramah Anak dan Keluarga 1. Kurangnya Taman Bermain yang Layak dan Aman Kondisi Saat Ini:Banyak wilayah, terutama di daerah padat dan perkotaan, kekurangan taman bermain. Fasilitas sering tidak terawat, tidak aman, dan tidak inklusif (tidak ramah difabel). Dampak:Membatasi ruang eksplorasi anak. Menurunkan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Kebijakan Terkait:Pemerintah telah mencanangkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), namun implementasinya masih belum merata. 2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Edukasi dan Ruang Baca Publik Kondisi Saat Ini:Ruang baca atau perpustakaan umum kurang tersebar, terutama di daerah terpencil. Kualitas bahan bacaan dan fasilitas penunjang belum optimal. Dampak:Kesenjangan literasi dan rendahnya minat baca anak-anak dan remaja. Kebijakan Terkait:Gerakan Literasi Nasional dan revitalisasi perpustakaan melalui Perpusnas, namun masih perlu dukungan anggaran dan SDM. 3. Minimnya Fasilitas Pojok ASI di Ruang Publik Kondisi Saat Ini:Sebagian besar kantor, pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat umum lainnya belum memiliki ruang laktasi. Dampak:Hambatan bagi ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Kebijakan Terkait:Permenkes No. 15 Tahun 2013 mewajibkan penyediaan ruang laktasi, tetapi implementasi masih lemah. 4. Kurangnya Akses terhadap Informasi Kesehatan yang Mudah Dipahami Kondisi Saat Ini:Sosialisasi informasi kesehatan masih kurang menjangkau masyarakat akar rumput. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Dampak:Rendahnya kesadaran pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Kebijakan Terkait:Penguatan program Posyandu, namun butuh revitalisasi dan pelatihan kader. 5. Isu Kenyamanan, Keamanan, dan Keramahan Fasilitas Umum Kondisi Saat Ini:Banyak ruang publik belum ramah terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Dampak:Ketimpangan akses layanan dan keterbatasan partisipasi sosial kelompok rentan. Kebijakan Terkait:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas fasilitas umum, tetapi implementasi belum merata. Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi, tantangan utamanya terletak pada: Implementasi di tingkat daerah. Minimnya anggaran dan prioritas politik lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak swasta. ISU Lokal : Tingginya kunjungan masyarakat ke puskesmas untuk berobat dan memerlukan waktu antri dan menunggu hasil pemeriksaan yang lama maka BLUD Puskesmas Karang Senang menyediakan Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah. 3. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi sebelum adanya Inovasi puskesmas bersinar  Lingkungan Fasilitas Kesehatan Kurang Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Tidak Memiliki Ruang Khusus Minimnya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Tidak Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Kurang Nyaman dan Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Rendah Kodisi setelah adanya Inovasi puskesmas bersinar Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat 4. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah Manfaat Tersedianya Inovasi Bersinar : Meningkatkan Kenyamanan dan Kepuasan Pengunjung Mendukung Tumbuh Kembang Anak Mendukung Ibu Menyusui dengan Pojok ASI Meningkatkan Akses Edukasi Kesehatan Meningkatkan Citra dan Kualitas Pelayanan Puskesmas Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dan Humanis Mendorong Partisipasi Keluarga dalam Kesehatan 5. CARA KERJA INOVASI tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasiien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan Proses Pemanfaatan Inovasi Puskesmas bersinar Sosialisasi kepada Pengunjung Arah Penempatan dan Akses Fasilitas Pendampingan oleh Petugas/Kader Penggunaan Sarana dan Prasarana      

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Lingkungan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak dan Keluarga Ibu Menyusui Memiliki Ruang Khusus Adanya Akses Edukasi dan Informasi Kesehatan Ada Sarana Penunjang Tumbuh Kembang Anak/Taman Bermain anak Suasana Fasilitas Nyaman dan tidak Membosankan Tingkat Kepuasan dan Keterlibatan Masyarakat Meningkat

Puskesmas Bersinar tersedianya Taman Bermain Anak, Edukasi, Ruang Baca, Pojok Asi, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman Dan Ramah bagi pasien dan keluarga pada saat menunggu antrian berobat dan hasil pemeriksaan kesehatan  

RANCANG BANGUN DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum.   PERMASALAHAN  Makro Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. Akses yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. Mikro Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.   ISU STRATEGIS Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.   Integrasi dan Standarisasi Data Hukum Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.  Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH.Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.    Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas.   Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya.   Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.      Lokal Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat  Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya.   METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Transparansi rendah Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada.   Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah.   Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya:   Keunikan dan Karakteristik JDIH Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung.   Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH Aspek Keunggulan Transparansi Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Efisiensi Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. Ketersediaan Dokumen Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). Kepastian Hukum Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. Pengembangan Berkelanjutan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. Standar Nasional Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah.   Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun Unduhan dokumen hukum dalam format PDF Link antar dokumen hukum yang saling terkait Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi   Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah.   CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: Langkah Kegiatan Pelaksana 1 Penerimaan dokumen hukum Bagian Hukum 2 Identifikasi jenis & status hukum Pengelola JDIH 3 Digitalisasi  Operator JDIH 4 Input metadata & unggah ke sistem Operator JDIH 5 Verifikasi isi dan legalitas Koordinator JDIH/Hukum 6 Publikasi dokumen ke situs JDIH Admin situs 7 Backup dan sinkronisasi ke JDIHN Admin IT / Koordinator 8 Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH Koordinator JDIH       HASIL INOVASI Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.setkab.go.id, jdih.jabarprov.go.id). Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam          satu portal nasional. Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik Hasil JDIH mendukung:Transparansi pemerintahan Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat Penegakan hukum yang lebih akurat Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti:JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. JDIH inovatif JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

TUJUAN INOVASI Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) Keputusan dan Instruksi Bupati dll Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:Penyusunan program Penyusunan anggaran Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

DAMPAK INOVASI Berikut adalah dampak dari keberadaan JDIH Kabupaten Mimika, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, pemerintah daerah, dan pembangunan hukum: 1. Meningkatnya Transparansi Hukum Keberadaan JDIH mendorong budaya terbuka dan transparan dalam penyusunan serta penyebaran peraturan daerah. Warga Mimika kini dapat mengetahui isi peraturan tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Aparatur pemerintah memiliki akses cepat ke dokumen hukum resmi, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan akurat. 3. Terciptanya Kepastian Hukum Dokumen hukum yang tersedia secara digital dan resmi membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk beraktivitas sesuai hukum yang berlaku, mengurangi potensi pelanggaran karena ketidaktahuan. 4. Mendorong Partisipasi Publik Masyarakat lebih mudah mengkritisi, mempelajari, atau memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah karena dapat membaca langsung regulasi yang diterbitkan. 5. Mendukung Pembangunan Daerah Produk hukum yang tertata rapi dalam JDIH mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, karena regulasi sudah terdokumentasi dan tersedia secara digital. 6. Meningkatnya Citra Pemerintah Daerah Keberhasilan JDIH Mimika meraih penghargaan nasional (peringkat 8 nasional tahun 2023 dan peringkat 6 nasional tahun 2024) menunjukkan komitmen dan kinerja profesional dalam dokumentasi hukum. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga pusat terhadap Kabupaten Mimika. 7. Memberikan Edukasi dan Literasi Hukum Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di Mimika terbantu dalam belajar hukum daerah karena sumber resminya sudah tersedia secara daring. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa JDIH bukan hanya sekadar arsip digital, tapi juga alat strategis dalam membangun tata kelola hukum yang baik di daerah.

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria: 1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria. 2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia. Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat. Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi. Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan. Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817. Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk. 2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif. Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan. Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat. Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malaria Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan). Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll. Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentik Membersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik. 2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:Whats App grup lingkungan/RT. 3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala. Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis. Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Kasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

Penurunan Kasus DBD dan malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.       II.         PERMASALAHAN    Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat.   Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.   V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.          VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.  

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

  Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

SARAPAN TELUR IN CAFE (Strategi Penyerapan Telur Lokal Oleh PT. Freeport Melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner atau NKV) Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan : I.            DASAR HUKUM 1. PERATURAN BUPATI NO 49 TAHUN 2024 TENTANG INOVASI DAERAH 2. NOTA KESEPAHAMAN (Mo U) dengan nomor 524.3/1043/2022 II.           PERMASALAHAN MAKRO : Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Standar Regulasi Keamanan pangan asal hewan Kurangnya Tenaga teknis dan Pengawasan Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur pendukung yang memadai Biaya dan Pengurusan Sertifikasi NKV yang dianggap rumit MIKRO : Minimnya Pengetahuan dan Pemahaman pelaku usaha Sarana dan Pra sarana pelaku usaha yang tidak memenuhi standar Belum adanya Manajemen Higiene dan sanitasi yang kuat Menganggap NKV sesuatu yang rumit untuk diurus dan tidak dibutuhkan III.          ISU STRATEGIS 1. Global  :  Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi sangat penting bagi keamanan pangan asal hewani. NKV berfokus pada keamanan dan higiene produk hewan secara domestik di Indonesia. Isu strategis global biasanya memiliki cakupan yang lebih luas dan berdampak pada banyak negara. Namun, secara tidak langsung, penerapan NKV dapat berkontribusi pada beberapa isu strategis global terkait dengan: Keamanan Pangan Global: NKV memastikan produk hewan yang beredar di Indonesia aman dan higienis. Ini sejalan dengan upaya global untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit bawaan makanan. Perdagangan Internasional: NKV dapat menjadi standar yang diakui secara internasional untuk produk hewan Indonesia. Ini dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap keamanan produk pangan Indonesia dan kemudian mendorong ekspor produk hewan Indonesia. Berikut beberapa isu strategis global yang lebih relevan dibandingkan NKV: Perubahan Iklim: Perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan peternakan secara global, yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan keamanan pangan. Kesehatan Hewan Global: Penyakit hewan menular dapat dengan cepat menyebar melintasi batas negara. Kerjasama global diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular. Kesehatan Satu Satwa (One Health): Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Penting untuk menerapkan pendekatan "One Health" untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan global. 2. Nasional  : Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan isu strategis nasional yang penting untuk diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk: Keamanan Pangan: Penjaminan keamanan produk hewan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Mencegah penyakit zoonosis: NKV dapat membantu mencegah penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Perdagangan: Meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan internasional: NKV menjadi salah satu syarat wajib bagi produk hewan untuk dapat diperdagangkan di pasar internasional. Membuka peluang pasar baru: Dengan memiliki NKV, produk hewan Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar-pasar baru di luar negeri. Meningkatkan ekspor produk hewan: NKV dapat mendorong peningkatan ekspor produk hewan Indonesia, sehingga menghasilkan devisa negara. Pengembangan Usaha: Meningkatkan akses terhadap permodalan: Unit usaha produk hewan yang memiliki NKV akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Meningkatkan daya saing usaha: NKV dapat membantu meningkatkan daya saing usaha produk hewan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menciptakan lapangan pekerjaan: NKV dapat mendorong pertumbuhan usaha produk hewan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi isu NKV, antara lain: Memperkuat regulasi terkait NKV: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait NKV untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi: Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada unit usaha produk hewan tentang pentingnya NKV dan cara mendapatkannya. Mempermudah proses perizinan: Pemerintah telah mempermudah proses perizinan untuk mendapatkan NKV sehingga lebih mudah diakses oleh unit usaha produk hewan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengatasi isu NKV, antara lain: Keterbatasan infrastruktur: Masih terdapat keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, sehingga menyulitkan unit usaha produk hewan untuk memenuhi persyaratan NKV. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya NKV dan belum memahami cara mendapatkannya. Keterbatasan sumber daya manusia: Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Penanganan isu NKV secara komprehensif dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan pangan, meningkatkan daya saing produk hewan, dan mendorong pengembangan usaha produk hewan di Indonesia 3. Lokal : PT.Freeport memiliki karyawan sejumlah 28.280 orang yang terdiri dari 22.167 orang berstatus karyawan kontraktor dan 6.113 berstatus karyawan PT. Freepot. kadalam memenuhi kebutuhan makan para karyawan baik di high land maupu di lowland di support oleh  PT.Pangan Sari Utama Catering . Kebutuhan PT. Pangan sari Utama akan bahan pangan yang berasal dari protein hewani   untuk kebutuhan catering karyawan salah satu diantaranya adalah telur.  Telur yang dibutuhkan oleh PT. PSU adalah  sebanyak 50 ton/bulan yang dipasok dari Surabaya dan  sebagian kecil dari lokal Timika. Usaha Budidaya ayam petelur di Kabupaten Mimika sudah berkembang pesat dan sudah mencapai swasembada telur. Jumlah peternak yang memiliki farm petelur ini  berjumlah 128 orang. Dari 128 peternak tersebut, 28 yang memiliki kandang (farm) dengan populasi 2000 ekor keaatas, selebihkan memiliki rata rata populasi 500-1000 perkandang dan semuanya belum memiliki sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Penjaminan hygiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar system jaminan keamanan pangan dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan. Salah satu cara penjaminan hygiene dan sanitasi adalah dengan memberikan sertifikat NKV pada unit usaha yang sudah menerapkan jaminan keamanan pangan. Pemberian sertifikat NKV berdasarkan hasil audit dari Tim Auditor Provinsi. Diharapkan dengan Farm Petelur yang sudah memiliki Sertifikasi NKV nantinya, akan meningkatkan daya saing produk yang berkualitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi telur. IV.         METODE PEMBAHARUAN 1. Kondisi sebelum Inovasi  Aspek Pendaftaran  Kondisi Sebelumnya : Peternak mengambil formulir pendaftaran dengan datang langsung ke kantor Dinas Peternakan Aspek Kontrol Secara Manual Kondisi Sebelumnya : Petugas melakukan pemeriksaan langsung kelapangan Aspek Sosialisasi Tatap Muka Kondisi Sebelumnya : Pertemuan dengan kelompok peternak secara langsung Aspek Sumber Informasi Kondisi Sebelumnya : Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Kualitas Kondisi Sebelumnya : Standar pangan asal hewan belum diketahui 2. Kondisi Sesudah Inovasi Aspek Pendaftaran Kondisi Sesudah Inovasi : Peternak sudah bisa langsung mengakses dan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui google form Dinas Peternakan Aspek Kontrol secara online Kondisi Sesudah Inovasi : Petugas dapat melakukan pemeriksaan secara online Aspek Sosialisasi secara Virtual Kondisi Sesudah Inovasi : Pertemuan dengan kelompok peternak dapat dilakukan secara virtual zoom Aspek Sumber Informasi Kondisi sesudah inovasi : Dapat diakses pada media berita serta website dinas Aspek Kualitas Kondisi Sesudah Inovasi : Dengan memiliki NKV standar pangan asal hewan dijamin kualitas terbaik 3. Dampak Positif Inovasi Kualitas Telur Terjamin Meningkatkan Penjualan ke Pasar Resmi Memenuhi Standar Persyaratan Permintaan Telur dari PT Freeport Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Terserapnya telur local yang berkualitas Meningkatkan daya saing pelaku usaha local Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan standar produksi V.           KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Produk aman dan layak dikonsumsi dengan standar sanitasi yang baik dan kualitas yang terjamin Legalitas hukum dan memenuhi persyaratan untuk di pasarkan secara resmi Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena sudah tersertifikasi secara Veteriner Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku usaha  Mendukung daya saing usaha lokal di kabupaten mimika VI.         CARA KERJA INOVASI Peternak Ayam Petelur mengajukan permohonan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diarahkan. Apabila berkas lengkap maka, Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika untuk melakukan pembinaan terhadap higiene dan sanitasi di unit usaha atau peternakan ayam petelur tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Peternak Ayam Petelur yang telah lakukan pembinaan NKV sudah memenuhi persyaratan administrasi atau teknis , maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengirimkan permohonan kepada Dinas Provinsi untuk menunjuk Tim Auditor. Tim Auditor harus dokter hewan yang telah mempunyai Sertifikat Auditor NKV untuk melakukan penilaian higiene dan sanitasi di unit usaha tersebut. Tim auditor NKV dapat menyetujui atau menunda penerbitan NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi dimaksud oleh pemohon, atau menolak penerbitan NKV. Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi maka Kepala Dinas Provinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan NKV dalam bentuk sertifikat. Pelayanan Informasi dapat diakses secara online melalui website dinas dan grup WA

VII. TUJUAN INOVASI Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Hewan NKV memastikan bahwa unit usaha produk hewan (seperti rumah potong hewan atau gudang penyimpanan) memenuhi standar sanitasi dan higienitas. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Produk yang berasal dari unit usaha bersertifikat NKV lebih dipercaya oleh konsumen karena dipastikan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).  Mendukung Pengawasan Veteriner NKV memudahkan otoritas veteriner dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian penyakit hewan zoonotik serta risiko lainnya.  Memperkuat Daya Saing Produk Peternakan Sertifikasi NKV menjadi nilai tambah dan dapat membuka akses pasar, baik domestik maupun ekspor, karena menunjukkan bahwa produk memenuhi standar keamanan pangan. Mendukung Kebijakan Satu Kesehatan (One Health) Inovasi ini sejalan dengan pendekatan One Health, yaitu menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terpadu.

MANFAAT INOVASI : Meningkatkan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan daya saing produk hewan: NKV membantu meningkatkan daya saing produk hewan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan melalui peningkatan penjualan produk hewan.

HASIL INOVASI Jumlah unit usaha produk hewan yang telah memperoleh sertifikasi NKV meningkat Sistem pelaporan dan pengajuan sertifikat NKV berbasis daring yang mempermudah pelayanan publik. Produk yang beredar di masyarakat lebih aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pelaku usaha lebih sadar terhadap pentingnya sanitasi dan manajemen yang baik. Produk bersertifikat NKV lebih dipercaya karena melalui pengawasan resmi. Produk yang telah bersertifikat NKV memiliki nilai tambah dan lebih mudah masuk pasar ekspor. NKV membantu pengendalian zoonosis dan peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu.

DASAR HUKUM :    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\  Peraturan Bupati Mimika Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Dalam Upaya Menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Mimika.    PERMASALAHAN.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier, 2001). Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manuasia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih  cukup tinggi di Indonesia adalah stunting dan wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.    Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, yang dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.  Masalah Stunting atau balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI,2016).  Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok  Penelitian yang dilakukan Rendraduhita (2017), mengungkapkan bahwa balita stunting mayoritas dengan umur ibu yang melahirkan

Menurunkan angka stunting melalui penguatan posyandu oleh aparat pemerintahan kelurahan / kampung di Kabupaten Mimika. 

Terbentuknya Pokja Posyandu  Meningkatnya sinergisitas Aparat Pemerintahan Kelurahan / Kampung dan komponen masyarakat dalam pengelolaan  posyandu  Meningkatkan cakupan  layanan posyandu setiap bulan.  Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Masyarakat lebih mudah mengakses layanan Kesehatan primer melalui Posyandu terintegrasi  Terbentuknya pokja Posyandu di Tinkat Kelurahan/kampung sebagai motor penggerak  kesinambungan pelayanan di posyandu.  Meningkatakan pemahaman aparat kampung tentang peran dan fungsi Pokja Posyandu dalam pengintergasian layanan  Meningkatkan cakupan pelayanan posyandu; Penimbangan, Imunisasi, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi usia 6- 59 bulan, pelayanan kesehatan ibu hamil 

PERMASALAHAN Berikut adalah permasalahan yang menunjukkan perlunya pembuatan aplikasi pajak atau ITAX: Sulitnya proses melacak pembayaran pajak secara real-time, sehingga Pendapatan daerah tidak dapat dipantau secara efektif, dan potensi kebocoran pendapatan meningkat. Wajib pajak tidak memiliki akses langsung untuk melihat riwayat dan status pajaknya, sehingga Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan daerah. Data SKPD dan dokumen lainnya masih disimpan dalam bentuk kertas, sehingga berdampak Risiko kehilangan data akibat kerusakan/kehilangan dokumen dan keterbatasan ruang penyimpanan. Banyak tenaga dan waktu dihabiskan untuk kegiatan administratif berulang, sehingga berdampak Kurang optimalnya kinerja pegawai dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Tidak ada sistem terintegrasi yang mempermudah pembuatan laporan SKPD secara otomatis, sehingga berdampak Proses pelaporan memakan waktu dan hasilnya kurang akurat.   ISU STRATEGIS Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi pajak atau ITAX, Isu-isu ini mencakup aspek teknis, kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang bisa memengaruhi keberhasilan sistem pajak berbasis aplikasi: Kebijakan dan Regulasi Aplikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik nasional (UU HKPD, Perda Pajak Daerah) maupun kebijakan daerah, Perlu dasar hukum yang kuat untuk mendukung penggunaan sistem/aplikasi digital dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak. Integrasi Sistem Aplikasi harus mampu terhubung dengan sistem lain seperti BPKAD, dan Bank Daerah. Perlunya kesamaan data objek/subjek pajak agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan data. Pelayanan kepada wajib pajak Aplikasi harus dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat umum (user friendly), dan Sistem harus mendukung transparansi proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

ITAX PAD merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dengan tujuan membantu petugas dalam melakukan pendaftaran dan pelayanan PAD secara online.

Dengan adanya aplikasi ini, petugas tidak perlu input manual melainkan bisa mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online yang mana data PAD tersebut nantinya akan diproses oleh sistem, yang meliputi kebutuhan Sembilan pajak daerah yaitu, hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, burung walet, reklame, dan mineral.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah   METODE PEMBAHRUAN Dengan adanya inovasi aplikasi pajak atau ITAX ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan, penerbitan, dan distribusi SKPD. Semua aktivitas terekam dan dapat ditelusuri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai bagian dari e-government, aplikasi pajak atau ITAX menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik.  CARA KERJA INOVASI Cara kerja dari inovasi Aplikasi Pajak atau i Tax pada bidang pajak, Login Petugas login untuk autentikasi user sebelum mengakses aplikasi itax PAD, Pendaftaran petugas melakukan pendaftaran berkas PAD, manajemen data seperti update, hapus dan juga melihat status data berkas yang diajukan, Perekaman petugas melakukan perekaman pada data pendaftaran dari sembilan jenis pajak. Dalam tahapan Perekaman ini, admin dapat memproses data self dan official dari berkas PAD yang diajukan, Lihat pada bagian ini admin dapat melihat data yang telah selesai dilakukan yaitu data pengawasan dan riwayat. setelah tahapan ini semua berkas yang diajukan akan tersimpan dan bisa dilihat baik itu untuk mengeluarkan cetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau surat teguran. Cetak Modul ini digunakan untuk mencetak berkas hasil output dari aplikasi itax PAD seperti Perekaman, Pengawasan, Buku Kendali, Kartu Data, BPPS.

Aplikasi perpajakan pertama di Provinsi Papua Tengah

Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan aplikasi pajak atau ITAX bagi pemerintah daerah maupun masyarakat: Efisiensi Administrasi Akurasi dan Minim Kesalahan Transparansi Pajak Aksesibilitas Data Peningkatan Pendapatan Daerah Kemudahan Pelayanan Masyarakat Keamanan Data

-

i Tax telah mendorong pendataan Wajib Pajak di daerah sehingga mendorong realisasi peningkatan PAD Kabupaten Mimika 

i Tax akan dikembangkan dengan menggabungkan pajak dan retribusi dari OPD-OPD Pemungut

kurangnya jangkauan pelayanan pemerintahan Distrik ke kampung-kampung karena keterbatasan sumber daya

menyediakan suatu wadah pelayanan masyarakat yang dapat diakses secara online langsung oleh warga Distrik di seluruh kampung

mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat melalui sarana digital

Warga pemohon yang mau mengurus dokumen/surat di Distrik dapat mengakses SI-PEDAL melalui HP Warga pemohon melengkapi berkas-berkas atau keterangan yang dibutuhkan Operator SI-PEDAL akan memverifikasi data dan kebutuhan pemohon sebelum diteruskan ke bagian teknis Bagian teknis menerbitkan dokumen/surat-surat yang dibutuhkan pemohon Surat/dokumen tersebut dikirimkan kembali kepada pemohon melalui sarana yang disetujui: Whats App, email, Anjungan Mandiri atau melalui Kurir online.

SI-PEDAL merupakan ide baru pada tingkat distrik yang menggabungkan layanan pemerintah distrik dengan layanan OPD Teknis seperti Disdukcapil secara online dan dilengkapi dengan pilihan layanan antar melalui kurir.  

Aplikasi tersedia secara online, gratis Pelayanan lebih efektif dan efisien

SI-PEDAL merupakan aplikasi layanan publik yang tersedia secara gratis.

Manfaat inovasi layanan digital ini akan dapat dirasakan oleh seluruh warga seluruh kampung di Distrik Kwamki Narama

Aplikasi SI-PEDAL akan diintegrasikan dengan database kependudukan SIAK Kabupaten Mimika Akan disediakan Anjungan Pelayanan Mandiri di Kantor-Kantor Kampung, sehingga warga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Distrik Akan bekerja sama dengan kurir untuk mengirimkan dokumen hasil layanan ke rumah warga pemohon

PERMASALAHAN  a. Permasalahan Makro  Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah: Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah mengakibatkan proses administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan.  Belum optimalnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan arsip keuangan: sebagian besar proses arsip masih bersifat manual, yang memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, dan meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan serta lemahnya akurasi data. Kurangnya standarisasi dan pengendalian mutu dokumen keuangan: hal ini memengaruhi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan daerah.  b. Permasalahan Mikro  Belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ): Arsip keuangan masih banyak dikelola secara manual dalam bentuk fisik. Penyimpanan seperti ini rentan rusak (sobek, pudar, terkena air, atau terbakar) dan tidak memiliki salinan digital sebagai cadangan.  Lambatnya penyelesaian laporan akhir tahun: Proses penyusunan laporan memakan waktu lama karena dokumen pendukung sulit ditemukan dengan cepat. Mekanisme pencarian yang masih manual menghambat ketepatan waktu pelaporan.  Kurangnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan: Dokumen pertanggungjawaban sering tidak lengkap akibat lemahnya koordinasi serta belum adanya sistem pengingat atau verifikasi digital untuk memastikan kelengkapan sebelum pelaporan.

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ) agar tersimpan dengan aman, rapi, dan mudah ditemukan.  Memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan akhir tahun melalui sistem pencarian dan pengolahan data yang cepat dan terintegrasi.  Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.

MANFAAT INOVASI  Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.  Menghemat waktu kerja pegawai dalam mengumpulkan dokumen pendukung serta mempercepat proses penyusunan laporan karena data dapat diakses dengan cepat dan akurat.  Terlengkapinya dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan meningkatkan akuntabilitas.

METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi SIDAK  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) belum berbasis web/Manual.  Sulitnya mencari arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Dokumen tercecer dan tidak ditemukan saat pemeriksaan BPK/Inspektorat. Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan belum tertata dengan baik sehingga menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.  Penatausahaan arsip masih kurang karena terbatasnya SDM yang mengarsipkan dokumen.  b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi SIDAK  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) berbasis web.  Mudah pencarian arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Dokumen tidak tercecer dan mudah ditemukan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.  Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan akan tertata dengan baik sehingga tidak menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.  Tersedianya aplikasi arsip dan dokumen keuangan akan mengotimalkan penatausahaan arsip meskipun SDM masih terbatas.   CARA KERJA INOVASI  Tahapan dan bisnis proses SIDAK  Input: Dokumen/arsip keuangan discan dan diunggah ke sistem digital.  Penyimpanan: Dokumen tersimpan dalam database terpusat dengan sistem backup otomatis.  Akses: Pengguna yang berwenang dapat mencari dan melihat dokumen melalui dashboard.  Monitoring: Tersedia log aktivitas untuk memantau penggunaan dokumen dan arsip. Output: Dokumen/arsip dapat diunduh/dicetak jika diperlukan (dengan hak akses tertentu).

KEBAHARUAN/KEUNIKAN/KEASLIAN Spesifik untuk dokumen keuangan: Berbeda dengan aplikasi kearsipan umum, SIDAK diarahkan khusus untuk mengelola dokumen keuangan: SPM, SP2D, SPJ Kebaharuan pada integrasi alur kerja pelaporan: SIDAK tidak hanya menyimpan arsip, tetapi juga membantu mempercepat penyusunan laporan akhir tahun dan memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Sesuai dengan tren digitalisasi pemerintahan (SPBE): mendukung program nasional SPBE dengan pendekatan paperless dan green office

KEUNGGULAN Integrasi Data yang komprehensif Terintegrasi: Satu pintu pengelolaan dokumen dan arsip keuangan.  Berbasis digital: Mendukung sistem paperless dan SPBE.  Pencarian cepat dan efisien: Menggunakan database digital.  Keamanan data: Sistem backup dan otorisasi akses.  Transparansi dan akuntabilitas: Dokumen terdokumentasi dengan rapi dan mudah diaudit.  Ramah lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (green office). Mendukung Kecepatan Pelaporan dan Kelengkapan Dokumen: Mempercepat penyusunan laporan akhir tahun dan memastikan kelengkapan SPJ sesuai standar pemeriksaan.

-

Bagi penerima manfaat, inovasi SIDAK memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Melalui sistem ini, penerima manfaat dapat memastikan bahwa seluruh dokumen SPJ telah sesuai format dan standar yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko ketidaklengkapan saat proses pemeriksaan. Selain itu, dengan adanya inovasi SIDAK, dokumen yang sudah diinput oleh operator dapat diakses kembali dengan cepat ketika diperlukan, tanpa harus mencari secara manual di arsip fisik. Dengan demikian, inovasi ini sangat membantu dalam mempercepat penyusunan laporan, meningkatkan akurasi data pertanggungjawaban, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

TINGKAT KEBERLANJUTAN Integrasi dengan aplikasi keuangan daerah lainnya (misalnya SIMDA Keuangan dan SIPD) Penambahan fitur-fitur terbaru dari SIDAK Perlu diperluas ke unit kerja lain agar terjadi integrasi lintas OPD

Sekretariat DPRD yang bertugas memfasilitasi 33 anggota DPRD Kabupaten Mimika menghadapi masalah riil di internal Perangkat Daerah, terutama terkait pengaturan perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah. Jumlah anggota DPRD yang banyak, disertai padatnya aktivitas para dewan menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih kegiatan. Hal ini disebabkan karena: kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD belum tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas.   ISU STRATEGIS   Seiring dengan sifat pekerjaan yang melibatkan interaksi lintas daerah dan kegiatan monitoring di lapangan, Anggota dewan dan ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika seringkali melakukan perjalanan dinas dengan volume yang cukup tinggi, sehingga memerlukan sistem yang terstruktur untuk mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perjalanan dinas dengan efisien.  Kebutuhan akan perencanaan perjalanan dinas yang cukup tinggi dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak, jadwal yang ketat, dan tujuan yang beragam, sehingga diperlukan sistem yang dapat mengatur dan mengontrol perencanaan perjalanan dinas khususnya dari segi administrasi (efisiensi).  Dalam konteks pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas merupakan aspek yang penting, sehingga adanya aplikasi perjalanan dinas (SIMAKS) dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait perjalanan dinas dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD menyediakan sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas.

Meningkatnya pengawasan dan kontrol terhadap perjalanan dinas di Sekretariat DPRD sehingga terhindar dari tumpang tindih waktu pelaksanaan kegiatan Tersedianya sistem yang otomatis merencanakan, mengajukan dan melaporkan perjalanan dinas sehingga menghemat waktu dalam hal administrasi pengurusan dokumen perjalanan dinas, mulai dari SPT, SPPD hingga SPJ bukti dan LPJ akhir 

DASAR HUKUM  : UU 23 TAHUN 2014 pasal 149 ayat 1 PP 18 TAHUN 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasih Pimpinan dan Anggota DPRD PP 12 TAHUN 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PERBUP 32 TAHUN 2021 tentang perjalanan dinas bagi DPRD Mimika   METODE PEMBAHARUAN  Sebelum adanya inovasi Sebelum adanya inovasi, perencanaan dan pengajuan perjalanan dinas anggota DPRD dan pendamping dari staf Setwan dilakukan secara manual sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan dewan.  Setelah adanya inovasi  Untuk mengurangi ketergantungan pada proses administrasi manual, mempercepat proses pengajuan, persetujuan, dan pelaporan perjalanan dinas maka dibuatlah aplikasi SIMAKS (SISTEM INFORMASI MANAGEMENT KEUANGAN SETWAN). Aplikasi ini memberikan kontrol yang lebih baik atas kegiatan perjalanan dinas, termasuk pengeluaran yang terkait dengan transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya, sehingga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan aplikasi SIMAKS, tingkat penatausahaan keuangan di SETWAN mengalami perbaikan signifikan, dimana terjadi penurunan temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan SETWAN dan DPRD sebesar 80%. Bahkan tidak terjadi lagi tumpang tindih perjalanan dinas setelah aplikasi ini dijalankan di tahun 2023. CARA KERJA INOVASI   Anggota dewan yang hendak melakukan perjalanan dinas akan mendapat disposisi dari pimpinan  Anggota dewan tersebut menghubungi operator SIMAKS untuk memvalidasi data dewan tersebut untuk pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online.  Jika pada system tersebut berwarna hijau anggota dewan tersebut diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Jika berwrna merah maka anggota dewan tersebut belum bisa melakukan perjadin karena masih berada dalam perjadin sebelumnya.  Setelah melaksanakan perjalanan dinas, bukti perjalanan berupa tiket, bill hotel diserahkan kepada operator SIMAKS untuk diinput dan menjadi SPJ pada Bagian Keuangan. Laporan dapat diprint sesuai kebutuhan

Merupakan aplikasi pertama di Mimika yang dapat merencanakan, mengajukan usulan dan menyetujui usulan perjalanan dinas, serta mendokumentasikan pelaporan perjalanan dinas dalam 1 sistem informasi yang dapat diakses secara online.  

otomatisasi proses perencanaan, pengajuan, persetujuan dan pelaporan perjalanan dinas  pengusulan dan penerbitan SPT dan SPPD secara online berupa sistem informasi berbasis WEB yang dapat diakses secara online  adanya pengarsipan digital dokumen-dokumen perjalanan dinas  sehingga sangat menghemat waktu dalam pembuatan SPJ dan  Laporan Pertanggungjawaban memberikan laporan secara real-time terhadap anggaran, pengeluaran dan laporan keuangan terkait perjalanan dinas

-

Aplikasi SIMAKS telah memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan tugas kedinasan pada lingkup Sekretariat Dewan. Produk yang dihasilkan adalah SPT dan SPPD online yang diterbitkan melalui sistem sehingga telah mencegah tumpang tindih kegiatan bagi 35 orang anggota DPRD dan 85 ASN Sekretariat DPRD. Dalam 3 tahun penerapan inovasi ini, sebanyak 1.901 SPT online telah terbit. Dan berdasarkan hasil audit BPK, tidak ada temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD. Hasil positif ini berkontribusi terhadap pencapaian Opini BPK WTP bagi Pemerintah Kabupaten Mimika.

Saat ini, pengajuan perjalanan dinas anggota DPRD diajukan melalui aplikasi SIMAKS oleh Operator. Pengembangan selanjutnya aplikasi berbasis web ini dikembangkan juga pada versi Android sehingga dapat lebih mudah dioperasikan oleh anggota DPRD yang bersangkutan untuk pengajuan perjalanan dinas. Dengan demikian para anggota DPRD dapat dengan mudah melihat agenda kegiatannya dan realisasi dari kegiatan-kegiatannya.

Data merupakan komponen penting dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Di tingkat kecamatan, ketersediaan data yang akurat dan sesuai sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, kenyataannya, masih sering ditemukan permasalahan terkait data yang tidak sesuai atau tidak valid, baik dalam sektor kesehatan maupun Pendidikan serta sektor lainnya. Dalam bidang kesehatan, data yang tidak sesuai dapat berupa ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan jumlah penerima layanan kesehatan, data penyakit yang tidak terlaporkan dengan benar, atau informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tidak diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan distribusi layanan kesehatan menjadi tidak merata, serta pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, permasalahan serupa juga sering terjadi. Misalnya, perbedaan data jumlah siswa dan guru antar laporan, ketidaksesuaian data sarana dan prasarana pendidikan, atau ketidakakuratan data partisipasi sekolah di tiap desa. Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat alokasi anggaran pendidikan, perencanaan pembangunan sekolah baru, hingga evaluasi terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Faktor penyebab dari ketidaksesuaian data ini bisa bermacam-macam, seperti keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan, lemahnya sistem pendataan dan pelaporan, tidak adanya standar pencatatan yang baku, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data. Permasalahan ini penting untuk dikaji secara mendalam karena data yang tidak sesuai dapat berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendataan di bidang kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Inovasi bertujuan untuk memperbaiki dan mempercepat layanan kepada masyarakat agar lebih efisien, transparan, dan responsif. Mengatasi Permasalahan yang Ada Inovasi membantu mencari solusi baru terhadap berbagai persoalan yang sering terjadi di kecamatan, seperti data yang tidak akurat, pelayanan lambat, atau keterbatasan akses. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dengan pendekatan yang inovatif, kecamatan bisa membangun sistem yang lebih partisipatif, di mana masyarakat turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Inovasi mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses kerja, termasuk dalam pengelolaan data Pendidikan, Kesehatan dan sektor lainnya. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Inovasi di tingkat kecamatan mendukung tercapainya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, karena program yang dijalankan berbasis pada data dan kebutuhan nyata masyarakat.

✅ Menyediakan satu sumber kebenaran data (single source of truth), Menghindari duplikasi dan ketidaksesuaian data antar instansi. Dengan sistem inovatif, data pada distrik di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya dapat dikelola dengan lebih baik sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. ✅ Mendukung efisiensi anggaran dan program berbasis kebutuhan nyata. Inovasi memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan hasil kerja. ✅ Mempercepat proses pelayanan publik dan pelaporan pembangunan. Proses administrasi, pendataan, maupun akses informasi menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. ✅ Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akurasi data. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah kecamatan bila pelayanan dirasakan langsung manfaatnya, terutama jika berbasis pada data dan kebutuhan mereka. ✅ Mendorong keterlibatan lintas sektor dalam pengelolaan data yang terstruktur. ✅ Peningkatan Kapasitas SDM Kecamatan Inovasi menuntut peningkatan kompetensi aparatur kecamatan, sehingga kualitas SDM pun ikut meningkat. ✅ Daya Saing Daerah yang Lebih Baik Kecamatan yang inovatif dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dan meningkatkan daya saing wilayah di tingkat kabupaten/kota.

Pembuatan Aplikasi Komponen Deskripsi Platform Digital Aplikasi berbasis web/cloud yang bisa diakses oleh lintas sektor di Distrik dan di Tingkat Kabupaten (OPD) Database Terpusat Menyimpan semua data pada pemerintah Distrik meliputi pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, dan ekonomi Standar Data (Metadata)Penerapan format data baku, definisi variabel seragam, dan kodefikasi wilayah Fitur Validasi & Verifikasi Sistem mendeteksi data ganda, tidak lengkap, atau tidak sinkron Dashboard Monitoring Visualisasi data dinamis untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, camat, OPD terkait, DPRD, Pengambil kebijakan dan Masyarakat Hak Akses Berjenjang Admin Distrik, operator Kampung, petugas sektoral (sekolah, puskesmas, dll) Integrasi Lintas Sektor Terhubung dengan Dapodik (Pendidikan), SIKDA (Kesehatan), dan Dukcapil (Kependudukan) Keamanan Data Enkripsi, backup otomatis, dan pengamanan akses berbasis akun pemerintah Survei Data Pengambilan data langsung turun ke kampung-kampung yang dilakukan oleh pegawai distrik, puskesmas dan para aparat kampung Penginputan Data pada Aplikasi Setelah semua data terkumpul data akan diinput oleh admin masing-masing dari distrik, sekolah, puskesmas dan kampung  

Inovasi pertama di mimika tentang satu data distrik, yang merupakan database untuk data sektoral yang ada di wilayah Pemerintahan Distrik Mimika Barat Jauh.

Data yang disajikan sesuai dengan data lapangan dan real time Data bisa digunakan sebagai data penerima bansos Data bisa digunakan sebagai data Kesehatan pada distrik Data bisa digunakan sebagai data Pendidikan pada distrik Data bisa digunakan untuk keperluan OPD Data wilayah dan potensi distrik dapat disajikan secara digital dan dapat diakses secara luas sebagai system informasi satu data pada pemerintah distrik

Merupakan Aplikasi yang berisi data distrik yang dapat diakses oleh semua masyakarat

Penerima manfaat skala lokal: Pemerintah Distrik Mimika Barat Jauh (DMBJ)) Pemerintahan Kampung di DMBJ Perangkat daerah lain di lingkup Distrim MBJ (Puskesmas, Sekolah) Pelaku usaha di wilayah DMBJ Masyarakat distrik Penerima manfaat skala Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Mimika pada seluruh Perangkat Daerah yang memerlukan data statistik DMBJ Masyarakat Kabupaten Mimika  Penerima manfaat skala Nasional: Seluruh lembaga, instansi vertikal dapat mengakses Satu Data Distrik MBJ secara online Seluruh institusi dan masyarakat Indonesia yang memerlukan data distrik 

Inovasi ini pada tahap awal akan dibangun sebagai pusat data, yang berisi Profil Distrik, Kedepannya akan dikembangkan menjadi sarana monitoring pelaksanaan kegiatan Pemerintah di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh, baik kegiatan Pemerintah Distrik sendiri maupun kegiatan OPD teknis yang dilaksanakan di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh. Kemudian akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan layanan internet di Distrik, selanjutnya inovasi ini akan menambahkan juga fitur layanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan layanan Adminduk bagi masyarakat Distrik, dalam rangka pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam menunjang tugas pokok dan fungsi suatu instansi, lembaga maupun organisasi, pengelolaan arsip menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam proses penataan dan pemeliharaannya. Penataan dan pemeliharaan arsip yang baik sangat menentukan ketepatan waktu  proses pencarian arsip yang tersimpan. Arsip harus di kelola dengan baik, karena arsip merupakan catatanrekaman kegiatan atau sumber informasi yang dibuat oleh  instansi, lembaga, maupun organisasi dalam  rangka  pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu pengelolaan arsip merupakan salah satu tugas penting dari suatu instansi, lembaga, maupun organisasi, karena dengan pengelolaan tata kelola arsip yang baik maka akan mudah juga untuk diperoleh kembali apabila suatu waktu dibutuhkan. Dalam suatu organisasi, surat menyurat merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan tujuan organisasi. Demikian halnya dengan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang merupakan unsur penunjang pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Mimika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang umum, tentunya tidak lepas dari urusan surat menyurat.  Dalam konteks birokrasi, seperti Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika kegiatan yang berkaitan dengan surat konvensional seringkali menemukan kendala, seperti proses yang memakan waktu lama dan perlu menyiapkan anggaran yang mungkin saja kurang efisien, dokumentasi yang memakan ruang dan rumit, resiko penomoran surat ganda, bahkan resiko pemalsuan surat atau surat palsu dan kerusakan surat yang semakin tinggi, serta sering kali menyulitkan apabila dibutuhkan saat mendesak.  Saat ini kondisi arsip di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika belum tertata dengan baik, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kurang memadai dan pengelola arsip kurang kompeten dalam penataan arsip sehingga arsip masih ada yang tercecer dan sulit ditemukan dalam waktu yang singkat saat dibutuhkan. Keberadaan dokumen arsip sangat penting bagi kegiatan instansi karena berfungsi sebagai pertanggungjawaban instansi terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengambilan keputusan, karena itu diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang baik, tentunya akan mempunyai resiko yang besar terutama masalah keamanan dan kerahasiaan dokumen instansi yang mudah bocor atau di curi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, tentu saja dalam hal ini banyak instansi dirugikan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka  akan dilakukan suatu terobosan yaitu dengan menyediakan inovasi “Pondok Arsip pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika” dimana Pondok Arsip adalah memiliki ruangan tersendiri yang khusus untuk menyimpan arsip agar terjaga keamanannya, sehingga suatu saat jika dibutuhkan akan dengan mudah untuk menemukannya karena arsip telah tersusun rapi dalam pondok arsip, dengan adanya terobosan ini akan memberikan hasil yang lebih baik dan dapat meningkatkan pelayanan umum di bidang surat menyurat, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

TUJUAN INOVASI Implementasi Pondok Arsip bertujuan untuk : Tertatanya arsip pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dengan sasaran tersedianya Pondok Arsip sebagai wadah penempatan arsip yang telah tertata Tersedianya pegawai yang kompeten dalam kearsipan  Terwujudnya pelayanan kearsipan yang prima dengan sasaran terlaksananya penerapan system pengelolaan surat menyurat

MANFAAT INOVASI Lahirnya Pondok Arsip di bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika memiliki manfaat internal dan eksternal yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya:   Manfaat Internal 1. Pengelolaan Arsip yang Lebih Baik:    Pondok Arsip akan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di lingkungan Bagian Umum Setda Mimika. Arsip yang terorganisir dengan baik memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen penting. 2. Peningkatan Produktivitas:    Dengan sistem pengarsipan yang terstruktur, pegawai dapat lebih cepat menemukan dokumen yang dibutuhkan, sehingga waktu yang biasanya terbuang untuk mencari arsip dapat dihemat. 3. Keamanan Dokumen :    Sistem pengarsipan yang baik dapat melindungi dokumen dari kerusakan fisik dan kehilangan, serta memastikan bahwa informasi sensitif terjaga dengan aman. 4. Kapasitas Penyimpanan :    Pondok Arsip memungkinkan pengelolaan ruang penyimpanan yang lebih efisien, mengurangi penumpukan dokumen yang tidak perlu dan memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia.    Manfaat Eksternal 1. Transparansi dan Akuntabilitas :    Dengan sistem pengarsipan yang baik, Setda Mimika dapat lebih transparan dalam menyediakan akses informasi kepada publik. Ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. 2. Pelayanan yang Lebih Efisien :    Sistem pengarsipan yang efisien dapat mempercepat proses pelayanan, seperti permintaan dokumen atau informasi lainnya, sehingga meningkatkan . 3. Kolaborasi yang Lebih Baik :    Dengan arsip yang tertata rapi, kolaborasi antar instansi pemerintahan atau dengan pihak lain dapat dilakukan lebih efektif karena memiliki akses ke dokumen dan informasi yang relevan.   Dengan adanya Pondok Arsip, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan baik bagi internal Bagian Umum maupun Instansi lainnya.

  DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Tata Naskah Dinas;   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;   Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Noreg Perda Kab. Mimika Prov. Papua Tengah; 12/2023);   Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 43 Tahun 2023 Tentang      Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah    Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023;   DPA SKPD Nomor 4-01.01.010 Bagian Umum dan Perlengkapan    Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.   PERMASALAHAN 1. Alasan Makro : Permasalahan Kearsipan Secara Makro Kurangnya Kesadaran & Budaya Arsip Banyak pegawai menganggap arsip hanya sekadar dokumen biasa, bukan aset penting negara. Arsip sering diabaikan, bahkan dibuang sebelum waktunya. Keterbatasan Fasilitas & Infrastruktur Ruang penyimpanan arsip terbatas, belum sesuai standar (suhu, kelembapan, keamanan). Arsip rentan rusak akibat kelembapan, rayap, atau bencana (banjir/kebakaran). SDM Kearsipan Terbatas Jumlah arsiparis yang tersertifikasi masih sedikit dibanding kebutuhan. Banyak pengelola arsip tidak memiliki latar belakang atau pelatihan kearsipan. Ketidakteraturan Tata Kelola Arsip Belum semua instansi memiliki SOP kearsipan yang jelas. Arsip sering tercecer, sulit dicari kembali, bahkan hilang. Risiko Hilangnya Arsip Sejarah & Vital Arsip penting (misalnya: tanah, aset negara, sejarah daerah) banyak yang hilang atau rusak. Menyebabkan sengketa hukum, kerugian negara, dan hilangnya identitas budaya. 2. Alasan Mikro :     Permasalahan Kearsipan Secara Mikro (Bagian Umum Setda Mimika) Arsip Belum Terorganisir dengan Baik Banyak dokumen penting belum diklasifikasi sesuai kaidah kearsipan. Arsip masih bercampur antara yang aktif, inaktif, dan statis. Keterbatasan Ruang & Fasilitas Penyimpanan Ruang arsip belum sepenuhnya memenuhi standar suhu, kelembapan, dan keamanan. Beberapa arsip masih ditumpuk di ruang kerja pegawai. SDM Pengelola Arsip Terbatas Pengurus barang/arsip merangkap tugas lain, sehingga fokus terbagi. Belum semua staf memahami regulasi & teknik kearsipan modern. Proses Layanan Arsip Belum Efisien Waktu pencarian arsip relatif lama (bisa lebih dari 30–60 menit). Keamanan Arsip Masih Rentan Arsip fisik rawan rusak (kelembapan, rayap, debu). Kontrol akses arsip masih lemah, sehingga ada risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Belum Ada SOP yang Konsisten Diterapkan Prosedur pencatatan, penyimpanan, hingga pemusnahan arsip belum seragam. Masih ada ketergantungan pada kebiasaan lama pegawai. Kurangnya Dukungan Anggaran Program pengelolaan arsip sering tidak diprioritaskan dalam APBD. Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas arsip sering terkendala dana.   ISU STRATEGIS  Pengarsipan merupakan elemen kunci dalam manajemen informasi yang memiliki dampak strategis bagi organisasi. Berikut adalah beberapa poin strategis penting terkait pengarsipan :   Isu Strategis Global Digitalisasi dan Keamanan Arsip Digital Tren global mengarah pada digital archive. Tantangannya adalah keamanan data, perlindungan privasi, serta potensi cyber attack terhadap arsip digital negara. Pelestarian Arsip sebagai Warisan Dunia UNESCO mendorong negara menjaga arsip penting sebagai warisan peradaban. Hilangnya arsip berarti hilangnya memori kolektif manusia.   Isu Strategis Nasional (Indonesia) Lemahnya Budaya Tertib Arsip di Pemerintahan Banyak instansi belum patuh regulasi (UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) peraturan pelaksannya seperti PP No. 28 Tahun 2012 dan berbagai peraturan dari Arsip Nasional Repubplik Indonesia (ANRI) yang juga terus diperbaharui. Arsip vital sering hilang/tercecer sehingga menghambat akuntabilitas publik. Ketimpangan Kapasitas & Infrastruktur Antar Daerah Arsiparis masih minim jumlahnya. Tidak semua daerah punya depo arsip sesuai standar, sehingga pengelolaan arsip berbeda kualitas antar wilayah.   Isu Strategis Lokal (Kabupaten Mimika) Pengelolaan Arsip Belum Optimal & Terintegrasi Arsip masih tersebar di berbagai unit kerja, belum ada integrasi dengan sistem informasi digital. Pencarian arsip sering lambat, pelayanan publik jadi terhambat. Keterbatasan SDM & Sarana Prasarana Kearsipan Jumlah tenaga khusus arsip masih minim, mayoritas pegawai merangkap tugas lain. Ruang arsip terbatas, rawan kerusakan fisik (kelembapan, rayap, debu).   Kesimpulan Pengelolaan arsip merupakan isu strategis di berbagai level, baik global, nasional, maupun lokal. Secara global, tantangan utama terletak pada proses digitalisasi dan keamanan arsip digital, serta kewajiban menjaga arsip sebagai warisan dunia. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi lemahnya budaya tertib arsip serta ketimpangan kapasitas dan infrastruktur antar daerah, meskipun regulasi sudah tersedia. Sementara secara lokal, khususnya di Kabupaten Mimika, permasalahan yang muncul lebih nyata: keterbatasan ruang dan sarana penyimpanan, minimnya SDM khusus arsip, belum adanya integrasi sistem, serta rendahnya alih media digital.   Keseluruhan isu tersebut menunjukkan bahwa arsip adalah aset strategis negara yang berperan menjaga memori kolektif, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung transparansi pelayanan publik. Inovasi Pondok Arsip hadir sebagai solusi nyata di tingkat lokal untuk menjawab permasalahan pengelolaan arsip, sekaligus berkontribusi terhadap agenda nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendukung komitmen global dalam pelestarian arsip sebagai warisan peradaban.   METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum 1. Pengelolaan Dokumen yang Tidak Terorganisir Kondisi : Dokumen sering disimpan secara tidak teratur. Arsip-arsip tersebar di berbagai tempat tanpa sistem pengelolaan yang baik dan benar. Dampak : Sulit untuk menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. Potensi kehilangan dokumen penting meningkat, terutama yang disimpan dalam kondisi yang tidak memadai. 2. Ruang Penyimpanan yang Terbatas dan Tidak Memadai Kondisi : Keterbatasan ruang penyimpanan, yang memaksa penggunaan ruang kerja atau tempat yang tidak sesuai sebagai area penyimpanan dokumen. Dampak : Penumpukan dokumen di tempat yang tidak aman dapat menyebabkan kerusakan fisik pada dokumen, risiko kebakaran, basah atau akses tidak sah. 3. Keamanan dan Kerahasiaan yang Lemah Kondisi : Dokumen, terutama yang bersifat rahasia atau sensitif, sering tidak dilindungi dengan baik. Akses tidak sah bisa terjadi karena kurangnya kontrol akses dan sistem keamanan. Dampak : Kebocoran informasi atau akses oleh pihak yang tidak berwenang bisa merugikan organisasi, baik dari sisi hukum maupun reputasi. 4. Inefisiensi dan Waktu Tunggu yang Panjang Kondisi: Proses pencarian dan pengambilan dokumen memakan waktu lama, karena kurangnya sistem katalogisasi dan indeksasi yang baik. Dampak: Waktu yang dihabiskan untuk mencari dokumen yang hilang atau salah tempat serta mengganggu produktivitas kerja dan dapat memperlambat proses pelayanan.   Kondisi Setelah Adanya Inovasi "Pondok Arsip" 1. Pengelolaan Dokumen yang Terorganisir dan Terpusat Kondisi: "Pondok Arsip" menyediakan sistem pengelolaan dokumen yang terstruktur dengan baik. Dokumen disimpan secara sistematis dalam satu lokasi pusat. Dampak: Peningkatan efisiensi dalam pencarian dan akses dokumen, dengan sistem katalogisasi dan indeksasi yang memudahkan pemetaan dan pelacakan arsip. Kemungkinan kehilangan dokumen sangat berkurang. 2. Peningkatan Kapasitas dan Kondisi Penyimpanan Kondisi: Fasilitas "Pondok Arsip" dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang memadai dan terstandarisasi, yang dirancang khusus untuk menjaga kondisi dokumen. Dampak: Dokumen disimpan dalam kondisi optimal yang melindungi dari kerusakan fisik, kelembapan, atau hama. Ruang penyimpanan yang memadai juga memungkinkan penyimpanan jangka panjang. 4. Efisiensi Operasional dan Waktu Respons yang Lebih Cepat Kondisi : Dengan sistem pengarsipan yang terorganisir, pencarian dokumen dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dampak : Proses pelayanan menjadi lebih cepat, karena waktu tunggu untuk menemukan dokumen yang diperlukan berkurang. Produktivitas kerja meningkat.   Kesimpulan Inovasi "Pondok Arsip" membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dokumen, dari kondisi yang tidak terorganisir, tidak aman, dan inefisien, menjadi sistem yang terstruktur, aman, dan efisien. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan operasional internal organisasi, tetapi juga berdampak positif pada tata kelola pemerintahan daerah, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan keberlanjutan serta pelestarian dokumen penting.   KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Pondok Arsip menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya solusi unggul dalam pengelolaan dokumen dan arsip. Berikut adalah beberapa kebaharuan dan keunggulan utama dari sistem ini: 1. Sistem Pengelolaan Terpusat dan Terstruktur Kebaharuan: Sentralisasi Dokumen: "Pondok Arsip" menghadirkan konsep sentralisasi dalam penyimpanan dokumen, di mana semua arsip disimpan di satu lokasi pusat yang mudah diakses. Keunggulan: Efisiensi Akses: Mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencari dan mengakses dokumen, karena semua informasi berada di satu tempat yang terorganisir. Pengelolaan yang Lebih Baik : Pengelolaan dokumen menjadi lebih terstruktur dan terkontrol, memudahkan pelacakan dan pemeliharaan arsip. 2. Ruang Penyimpanan yang Optimal Kebaharuan: Desain Fasilitas yang Khusus: Ruang penyimpanan didesain khusus untuk menjaga kondisi optimal bagi penyimpanan dokumen, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan yang terkontrol. Keunggulan: Konservasi Dokumen: Memastikan dokumen, terutama yang berharga atau sensitif, disimpan dalam kondisi yang melindungi dari kerusakan fisik, seperti kelembapan atau serangga. Efisiensi Ruang: Desain yang optimal memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan yang lebih efisien, mengakomodasi lebih banyak dokumen tanpa membutuhkan tambahan ruang fisik. 3. Dukungan untuk Kolaborasi dan Transparansi Kebaharuan: Platform Kolaboratif: Menyediakan platform yang memungkinkan berbagi dan kolaborasi dokumen di dalam organisasi. Keunggulan: Kolaborasi yang Ditingkatkan: Memudahkan tim dalam bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi pada proyek yang membutuhkan akses ke dokumen yang sama. Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dokumen dan informasi, mendukung audit yang lebih efektif dan pemantauan kepatuhan. Kesimpulan Inovasi Pondok Arsip" tidak hanya menawarkan solusi yang modern dan efisien untuk pengelolaan dokumen, tetapi juga menghadirkan berbagai keunggulan yang signifikan. Dengan keamanan yang ditingkatkan, efisiensi operasional, dan dukungan tata kelola yang baik, Pondok Arsip memungkinkan organisasi untuk mengelola informasi secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keberlanjutan serta transparansi dalam pengelolaan data dan arsip.   CARA KERJA INOVASI Penerimaan surat masuk  Pencatatan dalam buku besar surat masuk  Sortir Surat Scan surat masuk Penomoran surat masuk dalam aplikasi e-office pengarsipan pada pondok arsip dalam bentuk filling cabinet.

Pondok Arsip hadir sebagai inovasi baru dalam tata kelola kearsipan di Kabupaten Mimika dengan konsep terpusat, sederhana, namun efektif. Keunikannya terletak pada penggabungan sistem pengarsipan manual yang tertib dengan upaya digitalisasi bertahap, sehingga tetap sesuai regulasi sekaligus adaptif terhadap kebutuhan lokal. Keaslian inovasi ini terlihat dari lahirnya ide langsung berdasarkan kondisi nyata permasalahan arsip di Bagian Umum, bukan meniru program instansi lain, melainkan solusi khas yang kontekstual dengan lingkungan kerja pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Mimika.

Pondok Arsip menunjukkan kesiapterapan tinggi karena dapat diterapkan dengan cepat. Ide digagas pada bulan Juni dan sudah terlaksana pada bulan Agustus. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan konsep, dukungan SDM internal, serta manfaat nyata yang segera dirasakan dalam peningkatan efisiensi dan keamanan pengelolaan arsip.

-

Manfaat dari Inovasi ini antara lain: Manfaat Internal: Memberikan pelayanan tentang surat menyurat yang cepat dan tepat bagi pengguna di Kabupaten Mimika. Memberikan jaminan kenyamanan terhadap pengguna surat menyurat pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Meningkatkan kinerja organisasi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.    Manfaat Eksternal: Menjawab berbagai kebutuhan masyarakat/organisasi tentang surat menyurat yang cepat dan tepat. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat/ organisasi tentang keabsahan surat pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Memberikan kemudahan bagi masyarakat/organisasi untuk mendapatkan informasi tentang surat masuk dan keluar dengan cepat tepat dan akurat.

Pondok Arsip memiliki keberlanjutan tinggi karena telah didukung oleh komitmen pimpinan, adanya SOP yang jelas, serta alokasi anggaran tahunan. Selain itu, SDM dilatih secara berkesinambungan, dan sistem dapat dikembangkan menuju digitalisasi, sehingga inovasi ini tidak berhenti sementara, tetapi terus berkembang mendukung tata kelola arsip daerah.

Dalam konteks pemerintahan modern, pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tuntutan untuk mengubah sistem pelayanan tradisional menjadi lebih digital dan terintegrasi semakin mendesak. Salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus adalah proses perizinan, yang sering kali dianggap rumit, lambat, dan tidak transparan. Di Indonesia, meskipun terdapat upaya untuk mempermudah proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), masih terdapat banyak jenis izin yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem tersebut. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Proses perizinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada iklim investasi dan perkembangan bisnis. Perizinan yang efisien dan transparan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengurus izin, baik karena kompleksitas prosedur yang ada maupun karena kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan yang diperlukan. Sistem OSS, yang diperkenalkan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, memang membawa sejumlah kemajuan. Namun, masih terdapatberbagai jenis izin yang tidak tercakup dalam sistem ini, seperti izin trayek, izin praktek, dan izin-izin spesifik lainnya yang masih memerlukan proses manual dan keterlibatan berbagai instansi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelayanan perizinan dan menyulitkan pelaku usaha yang ingin beroperasi secara legal. Dalam konteks ini, Pojok Nongkrong SIPINTER hadir sebagai solusi yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dalam proses perizinan. Dengan demikian, diharapkan proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan

Inovasi dalam pelayanan perizinan melalui inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital. SIPINTER diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakatdan pelaku usaha dalam mengurus izin yang diperlukan. Adapun tujuan lebih rinci mengenai Inovasi SIPINTER adalah sebagai berikut :   Mempermudah akses layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan, dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan. Mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik, melalui integrasi sistem elektronik yang lebih modern. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investor dalam perekonomian daerah, dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha.

Manfaat Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)  Bagi Pemerintah Daerah:  Meningkatkan daya saing daerah dalam sektor investasi dan ekonomi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha:  Kemudahan dalam mengakses layanan perizinan tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP. Penghematan biaya transportasi dan waktu dalam pengurusan izin. Bagi Investor:  Kepastian dalam proses perizinan yang cepat dan transparan. Peningkatan kepercayaan terhadap sistem pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.

Rancang bangun inovasi pelayanan perizinan bertujuan untuk menciptakan terobosan yang memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat, baik melalui pemanfaatan teknologi digital, pendekatan humanis seperti layanan "jemput bola", maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kunci inovasi ini adalah proses pengembangan yang sistematis, mulai dari pembentukan tim, identifikasi masalah, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan stakeholder, hingga uji coba dan evaluasi, seperti yang dicontohkan dalam inisiatif inovasi pelayanan publik di berbagai daerah Langkah-langkah Rancang Bangun Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER :  Pembentukan Tim dan Identifikasi Masalah   Penggunaan Teknologi Digital:  Sistem Perizinan Elektronik : Memamfaatkan aplikasi dan sistem informasi seperti OSS (Online Single Submission), SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung),  Tanda Tangan Elektronik : Menerapakan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam dokumen perizinan.  Pendekatan Humanis dan Jemput Bola :  Layanan Jemput Bola (Jemput Bola): pelayanan keliling yang mendatangi masyarakat atau pelaku usaha di lokasi mereka. Pendampingan dan Konsultasi:  petugas yang memberikan pendampingan dan konsultasi langsung secara humanis, bahkan dengan menciptakan suasana Santai seperti sedang nongkrong. Sosialisasi door-to-door: sosialisasi dan pendampingan secara langsung untuk menjelaskan mekanisme proses perizinan online, terutama kepada masyarakat yang masih awam dengan teknologi.  Pengembangan dan Kolaborasi:  Inovasi Sesuai Kebutuhan Lokal Kemitraan Pelaksanaan dan Evaluasi

Ada beberapa kebaruan, keunikan, dan keaslian yang bisa diterapkan pada  Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER untuk membuatnya lebih efektif dan menarik Inovasi ini terutama berfokus pada pendekatan digital dam  interaksi langsung dengan masyarakat atau pelaku usaha Kebaharuan atau keunikan :  Pelayanan berbasis jemput bola, yang mendekatkan layanan perizinan ke masyarakat dan pelaku usaha di wilayah yang sulit diakses. Efisiensi dalam biaya dan waktu, karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Transparansi dan akuntabilitas meningkat, dengan sistem digital yang memastikan setiap permohonan izin tercatat dan dapat dipantau perkembangannya. Meningkatkan iklim investasi daerah, dengan memberikan kemudahan kepada investor dalam pengurusan izin usaha. Keaslian  Integrasi dengan sistem OSS, memungkinkan penerbitan izin secara real-time dan berbasis digital. Tanda Tangan Elektronik : Menerapakan tanda tangan elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam dokumen perizinan. 

Berikut adalah Tingkat Kesiapterapan atau Keunggulan Produk Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER Kesiapterapan Sumber daya manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan paham teknologi  Sosialisasi dan adopsi: Keberhasilan inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER bergantung pada sosialisasi yang masif dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dukungan kebijakan dan anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai dan dukungan kuat dari pimpinan sangat penting untuk implementasi dan kelanjutan inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER Infrastruktur teknologi: Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil, sangat krusial, terutama untuk perizinan online. Keunggulan  Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER memberikan nilai tambah yang jelas, seperti kemudahan, kecepatan, atau efisiensi, dibandingkan sistem lama

-

Kemanfaatan Produk Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER yaitu :  Meningkatkan Aksesibilitas dann Kemudahan Efesiensi dan Proses perizinan Transparansi dan Akuntabilitas Peningkatan dan Layanan Publik

Tingkat Keberlanjutan Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER didukung oleh beberapa faktor seperti :  Dukungan  kebijakan : Dukungan kuat dari pimpinan daerah, serta payung hukum yang jelas, sangat penting untuk menjaga inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER  tetap berjalan. Peraturan Pemerintah tentang perizinan berusaha  menjadi landasan bagi implementasi layanan jemput bola yang terintegrasi secara digital. Ketersediaan anggaran: Alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah memastikan operasional Inovasi Pojok Nongkrong SIPINTER dapat terlaksana secara konsisten, termasuk untuk sosialisasi, kendaraan, dan peralatan. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten: SDM yang terlatih dan menguasai teknologi menjadi kunci utama. Pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan prima.

PERMASALAHAN Permasalahan Makro Permasalahan distribusi pangan meliputi sulit bersaingnya produk pangan lokal atas gempuran produk pangan yang masuk dari luar papua Meningkatnya harga sarana produksi pertanian (Saprodi Pertanian) menjadi keluhan utama, kebutuhan racun pembasmi penyakit/hama dan herbisida yang harganya terus melonjak, kelangkaan pupuk an organik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan petani dalam usaha taninya Kurangnya minat kaum muda milenial dalam menekuni usaha tani, menjadikan semakin banyaknya lahan baku pertanian menjadi lahan tidur yang tidak dapat memproduksi bahan pangan Panjangnya rantai distribusi hasil pertanian pangan segar, lonjakan harga pangan menjadi tidak realistic yang mengakibatkan meningkatnya inflasi daerah. Permasalahan Mikro/Khusus meliputi : Masyarakat Orang Asli Papua, menghadapi berbagai kendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Permasalahan ini menghambat mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi khususnya di Mimika : 1. Akses Pasar yang terbatas : Keterpencilan : Kampung-kampung di Mimika seringkali terletak didaerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga petani dan nelayan kesulitan mengangkut hasil panen mereka kepasar Kurangnya Infrastruktur : Infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai di Mimika, terutama didaerah pegunungan, menyebabkan biaya transportasi yang tinggi dan memperlambat distribusi hasil panen Minimnya pasar Tradisional : di Mimika, pasar trandisional yang tersedia tidak memadai untuk menampung hasil panen yang melimpah dari masyarakat 2. Persaingan dengan Produk Impor dan Lokal : Produk Impor yang lebih murah : Produk impor, seperti beras, ayam dan daging, seringkali lebih murah dibandingkan produk lokal sehingga sulit bagi petani dan nelayan Mimika untuk bersaing Kurangnya branding dan promosi : Produk lokal Mimika seringkali tidak memiliki branding dan promosi yang baik, sehingga kurang dikenal oleh konsumen di Mimika dan daerah lainnya Kualitas produk yang tidak konsisten : Kualitas produk lokal Mimika, seperti sayur dan buah, seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen enggan untuk membelinya ISU STRATEGIS GLOBAL Melanesia, sebagai wilayah yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang, menghadapi tantangan unik dalam sektor pertanian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim Kenaikan permukaan laut : Ancaman terhadap lahan pertanian pesisir Perubahan pola curah hujan : mengganggu siklus tanam dan hasil panen Peningkatan suhu : mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama penyakit. 2. Keamanan Pangan Ketergantung pada impor : Banyak negara Melanesia mengimpor sebagian besar pangan, membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga global Malnutrisi : Tingkat malnutrisi masih tinggi dibeberapa negara, terutama pada anak-anak Pertumbuhan penduduk : Peningkatan populasi meningkatkan tekanan pada produksi pangan lokal 3. Deforestasi dan Degradasi Lahan Pengurangan lahan pertanian : Konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan besar mengancam ketahanan pangan Erosi Tanah : Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan penurunan produktivitas tanah. 4. Hama dan Penyakit Tanaman Penyebaran hama dan penyakit baru : Perubahan iklim dan globalisasi mempermudah penyebaran organisme pengganggu tanaman Kerugian ekonomi : Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani 5. Infrastruktur Pertanian Kurangnya infrastruktur : Jalan, Irigasi dan penyimpanan pasca panen yang buruk menghambat efisiensi pertanian Keterbatasan akses pasar : sulit bagi petani untuk membawa produk ke pasar yang lebih luas 6. Sumber Daya Manusia Keterampilan pertanian yang terbatas : Banyak petani memiliki pengetahuan pertanian tradisional yang terbatas Migrasi pemuda : Migrasi pemuda ke kota mengurangi tenaga kerja pertanian 7. Kebijakan Pertanian  Kebijakan yang tidak konsisten : Perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu sektor pertanian Dukungan pemerintah yang terbatas : Investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan pertanian seringkali tidak memadai 8. Globalisasi dan Perdagangan Persaingan dengan produk impor : Produk pertanian impor dapat menekan harga produk lokal Ketergantungan pada pasar global : Fluktuasi harga komodtas global dapat mempengaruhi pendapatan petani NASIONAL Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan agraris, sangat rentan terhadap isu-isu global ketahanan pangan. Berikut beberapa isu utama : 1. Perubahan Iklim 2. Fluktuasi Harga Pangan Global 3. Hama dan Penyakit Tanaman 4. Persaingan Global 5. Ketahanan Energi 6. Pertumbuhan Penduduk 7. Ketimpangan Sosial Ekonomi LOKAL Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah )RPJMD) Kabupaten Mimika yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa isu utama dimana terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu : 1. Stunting diatas rata-rata Nasional       Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan fungsi dan tugas Intervensi gizi sensitif melalui gerakan pertanian keluarga (Family Farming) yang dharapkan keluarga beresiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) secara Nasional Kabupaten Mimika termasuk baik dengan nilai 81,83  namun memiliki kampung rentan rawan pangan sebanyak 30% masih perlu diturunkan sesuai standar target nasional sebanyak 13% 3. Kabupaten Mimika masih tercatat inflasinya masih diatas rata-rata nasional, bahkan provinsi papua tengah secara nasional provinsi papua tengah sempat menjadi tertinggi secara nasional 4. Pencegahan Polio untuk Provinsi Papua Tengah, sesuai rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan masih cukup tinggi Dengan uraian diatas melalui peningkatan sistem manajemen ketersediaan dan distribusi pangan yang kuat akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

TUJUAN INOVASI Memudahkan petani/peternak/nelayan dalam pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan Meningkatkan daya beli warga masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau dan waktu yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal Mempercepat distribusi hasil pertanian pangan lokal serta menjamin transaksi antara penjual dan pembeli

MANFAAT INOVASI Meningkatkan akses pasar bagi petani/peternak/nelayan OAP sehingga pendapatan Petani akan meningkat melalui hasil penjualan produk pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya transportasi  Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Daerah Memberikan Efisiensi dalam rantai pasok pangan sehingga Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk duduk berjualan dipasar tanpa kepastian produk laku terjual

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan gizi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pokok Produk Lokal METODE PEMBAHARUAN Kondisi awal sebelum inovasi diterapkan : Sebelum adanya inovasi SIMACEMUDA, Masyarakat dalam hal ini masyarakat OAP memasarkan hasil produk pertanian mereka dengan menjual pada :  Pasar Sentral Jalan Hasanuddin  Pasar SP2 Jalan Cendrawasih  Median Jalan-Jalan Bhayangkara (Bahu Jalan)  Bundaran SP2 Jalan Cenderawasih (diatas trotoar) Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 400 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Kondisi setelah inovasi diterapkan : Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling  dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda.

Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan dan keunikan inovasi manajemen pemasaran ini adalah layanan bagi petani, peternak, nelayan OAP yang mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka adalah : Kecepatan Pelayanan karena Tim Toko Tani mempunyai pelayanan menjemput komoditas yang akan dipasarkan oleh petani langsung kekebun budidaya Mudah dan Murah, diharapkan petani merasa dimudahkan dan difasilitasi pemasaran hasil taninya sebagai ucapan syukur atas panen yang melimpah, Masyarakat Kota Timika sebagai Konsumen akan mencintai produk petani/peternak/nelayan Orang Asli Papua karena diinterfensi dengan harga subsidi berdasarkan Peraturan Bupati Aman, Konsumen dengan kita memberikan dan memperhatikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal akan meningkatkan pola konsumsi Masyarakat melalui konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)  

CARA KERJA INOVASI Alur Kerja Inovasi SIMACEMUDA, yaitu : 1. Petani, Peternak, Nelayan yang mempunyai produk yang akan dijual menghubungi karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia 2. Karyawan Toko Pangan/Toko Tani Indonesia akan menjemput kelahan 3. Tim Pemasaran akan melakukan negosiasi harga dengan mempertimbangkan sesuai kualitas komoditas dan panel harga pangan harian dipasar 4. Tim Pemasaran menetapkan harga subsidi dan 5. Komoditas siap dipasarkan melalui Toko Tani Indonesia, Kios Pangan keliling, Penjualan lewat FB dan Menu Simacemuda pada Web. Sikepang

-

Pada Tahun 2022-2023 jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 keluarga namun ditahun 2024-2025 sudah sekitar kurang lebih 423 keluarga OAP yang menjadi mitra dalam pengambilan komoditi pangan lokal yang jumlahnya akan bertambah setiap hari. Dengan jumlah pasar di Kabupaten Mimika yang sangat terbatas distribusi pangan tertentu membutuhkan biaya yang cukup besar dalam hal biaya transportasi serta adanya kemungkinan hasil produk pertanian, perikanan serta peternakan yang mereka jual tidak laku terjual sehingga mereka mengalami kerugian karena adanya biaya transportasi. Penjualan dibahu jalan akan berdampak pada kwalitas pangan yang dibeli oleh konsumen karena terkontaminasi dengan debu dan kuman yang berterbangan. Saat ini dengan adanya Inovasi SIMACEMUDA, masyarakat dapat menjual hasil pertanian mereka dengan menghubungi Toko Pangan Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya karyawan Toko akan menjemput ke lahan petani/peternak/nelayan yang kemudian akan dipasarkan dengan warga Masyarakat dapat berbelanja secara langsung pada toko pangan dan melalui kios pangan keliling dan seiring dengan berjalanannya waktu sekarang dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui Fb Kioos Pangan maupun melalui penjualan online lewat menu Simacemuda pada Web. Sikepang (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) yang selanjutnya pembeli dapat diantarkan barang pesanan yang mereka pesan. Dengan adanya program ini Petani sangat dimudahkan dalam hal pemasaran hasil pertanian karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pemasaran, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk duduk sepanjang hari berjualan dipasar serta warga masyarakat juga dapat dimudahkan untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau karena adanya pemotongan rantai pasok pangan yang semula harus melalui petani-pedagang grosir-pedagang eceran-konsumen akhir menjadi petani-Toko Tani Indonesia-Konsumen Akhir. Disamping itu juga memberi kemudahanan bagi konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan melakukan pemesanan melalui Fb dan Menu Simacemuda. DAFTAR PENERIMA MANFAAT KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN PEMASARAN CEPAT, MUDAH DAN AMAN (SIMACEMUDA)      No.Nama Petani Alamat Komoditi 1Awila. BJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 2Marta. MJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 3Martina. SJayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 4Jupinia Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 5Abraham SP  1Petatas, Singkong, Keladi 6Afrena Timika Indah Sayur-sayuran 7Otopina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 8Paskalina Gobay Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 9Erengen Kilo 9Pisang 10Karolina Kilo 9Pisang 11Mariana Gobay Belakang Kantor DKP Singkong 12Marike Gobay Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 13Alpena Timika Indah Dalam Sayur-sayuran 14Oktopina Agape Timika Indah Dalam Sayur-sayuran 15Pinus Murib Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 16Ariani Jayanti, Mayon Petatas, Singkong, Keladi 17Fransina Jayanti, Mayon Petatas, Singkong, Keladi 18Novela Petrosea Sayur-sayuran 19Petipan Tabuni Kelompok Anawpira Sayur-sayuran 20Karolina Sogogau Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 21Yunareb Jl. Pepaya Sayur-sayuran 22Dercin SP 3Sayur-sayuran 23Eumpina Wandikbo Kilo 9Sayur-sayuran 24Opina Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 25Novince Yetipa Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 26Vero Tabuni SP 3Petatas, Singkong, Keladi 27Wori SP 3Sereh, Lengkuas 28Yendira Waker SP 3Sereh, Lengkuas 29Worlina Waker SP 3Sereh, Lengkuas 30Werlince Tabuni SP 3Sereh, Lengkuas 31Wendina Waker SP 3Sereh, Lengkuas 32Yustina Tabuni SP 3Sereh, Lengkuas 33Lince Tabuni SP 3Sayur-sayuran 34Lince Kogoya SP 3Sayur-sayuran 35Siska SP 3Sayur-sayuran 36Ozin Wenda SP 3Sayur-sayuran 37Petina Waker SP 3Sayur-sayuran 38Naomi SP 3Pisang 39Wendina Murib SP 3Pisang 40Pani Kogoya SP 3Pisang 41Timeri Waker SP 3Pisang 42Selvina Jayanti, Mimika Gunung Pepaya 43Yunarep Jl. Pepaya Pepaya 44Novela Irigasi Pepaya 45Rosa Sogogau- Sereh, Lengkuas 46Marfrida Gobay- Sereh, Lengkuas 47Erlin Sogogau- Sereh, Lengkuas 48Marata Yetipa Mimika Gunung Sayur-sayuran 49Selfina Ebitar- Sayur-sayuran 50Penina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 51Salina Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 52Noviana Jayanti, Mimika Gunung Sayur-sayuran 53Sisilia Songgonau SP 3Sayur-sayuran 54Novela Mimika Gunung Sayur-sayuran 55Petipan SP 3Sayur-sayuran 56Ariani Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 57Yudira- Petatas, Singkong, Keladi 58Selpina Jayanti, Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 59Yanti Yamisi Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 60Yuliana Magai Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 61Maria Togopia Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 62Alena Rimbaw Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 63Marta Yetipai Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 64Shelia Kadun Jaya Petatas, Singkong, Keladi 65Maria Dogopia- Pisang 66Sarpina- Pisang 67Pemina Kobiyai- Pisang 68Karolina Kogai- Pisang 69Maria Robia- Sayur-sayuran 70Yulyan- Sayur-sayuran 71Marvrida Gobay- Sayur-sayuran 72Otto Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 73Ina Songgonau Mimika Gunung Sayur-sayuran 74Kunradus TMimika Gunung Sayur-sayuran 75Desi Melda D. Tarno Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 76Nicolas Korwa Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 77Kasianus MMimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 78Egen Weyau Mimika Gunung Sayur-sayuran 79Mincena Mimika Gunung Sayur-sayuran 80Kamisina Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 81Yarena Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 82Susan Melangen Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 83Evetina Wandikbo Mimika Gunung Sayur-sayuran 84Jus Gwijangge Mimika Gunung Sayur-sayuran 85Otopiana Wakdikbo Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 86Yunerep Wandikbo Mimika Gunung Sayur-sayuran 87Yutina Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 88Lukas Mimika Gunung Sayur-sayuran 89Redamtus J. Awor Mimika Gunung Sayur-sayuran 90Herman Safan Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 91Esebia Maromako Mimika Gunung Petatas, Singkong, Keladi 92Theodorus Maromako Kamoro Jaya Sayur-sayuran 93Lukas Wayawiyuta Kamoro Jaya Sayur-sayuran 94Modesta Maoromako Kamoro Jaya Sayur-sayuran 95Serafia Maoromako Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 96Alan Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 97Ariani Zonggonau Kamoro Jaya Petatas, Singkong, Keladi 98Nopiana Ombak Kamoro Jaya Sayur-sayuran 99Martha Kobogau Kamoro Jaya Sayur-sayuran 100Rosa Zonggonau Brigif Sayur-sayuran 101Otopina Nabelau Brigif Sayur-sayuran 102Salina Migau Brigif Sayur-sayuran 103Awila. Bunai Brigif Sayur-sayuran 104Maratha Yatiapi Brigif Petatas, Singkong, Keladi 105Malgrida Gobay Brigif Petatas, Singkong, Keladi 106Novince Yatipai Brigif Petatas, Singkong, Keladi 107Novela Kobogau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 108Dina Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 109Separia Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 110Maria Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 111Yuliana Tobai Kuala Kencana Sayur-sayuran 112Mariana Kobogau Kuala Kencana Sayur-sayuran 113Erin Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 114Maria Sondegau Kuala Kencana Sayur-sayuran 115Orpa Rumkorem Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 116Karolina Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 117Jano Zonggonau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 118Nepina Nabelau Kuala Kencana Petatas, Singkong, Keladi 119Gobai Mina Kuala Kencana Sayur-sayuran 120Tina Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 121Jupina Zonggonau Kuala Kencana Sayur-sayuran 122Adi SP3Sayur-sayuran 123Wertina Waker SP3Sayur-sayuran 124Sukani SP3Sayur-sayuran 125Meri Tabuni SP3Petatas, Singkong, Keladi 126Perina Waker SP3Sayur-sayuran 127Selipa Weya SP3Sayur-sayuran 128Otina Waker SP3Sayur-sayuran 129Wani Waker SP3Sayur-sayuran 130Yeri Tabuni SP3Sayur-sayuran 131Tince Kochu Minabua Olahan Pangan 132Novi Minabua Olahan Pangan 133Anita Aibini Koperapoka Olahan Pangan 134Maria Yaboisembut Sempan Olahan Pangan 135Barbalina Yapasendanya Sempan Olahan Pangan 136Aleda Mansawan Nawaripi Olahan Pangan 137Yesda Nawaripi Olahan Pangan 138Ridson Yawan Lokpon Telur 139Simon Bala Tukan Lokpon Telur 140Panidi Suprapto Lokpon Telur 141Sergi Ikitaro Lokpon Telur 142Febian Mabeyao Lokpon Telur 143Paulus Ikitaro Lokpon Telur 144Mickael Sokoy Lokpon Telur 145Aris Tajo Lokpon Telur 146Yohanis Moporteya Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 147Liberata Waukateyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 148Yusifina Mutaweyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 149Pelipus Amormayaro Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 150Agusta Daoteyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 151Paulinus Maopeyauta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 152Klara Weyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 153Mari Wayawiyuta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 154Egen Maknaipeko Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 155Lober Apayau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 156Yohana Wayawiyuta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 157Yosep Mameyau Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 158Feronika Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 159Hanyani Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 160Ignasius Moo Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 161Marius Maopeyauta Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 162Kostantina Akami Naenamuktipura Sagu dan Tepung Sagu 163Ludwina Weyau Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 164Wilemina Maopeuta Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 165Ulipa Maopeyauta Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 166Kaspar Takati Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 167Rosa Ukapoka Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 168Gestri Imbiri Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 169Agustina Parapea Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 170Bernadus Perapea Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 171Emanuel Ekapoka Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 172Marta Inipiu Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 173Tomas Inipiu Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 174Wilhelmus Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 175Yohana Magai Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 176Penina Kudiai Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 177Safina Mapurujaya Sagu dan Tepung Sagu 178Yanee Tiraparo Nayaro Ikan 179Herik Mahuse Nayaro Ikan 180Sayori Nayaro Ikan 181Didaktus Maoromako Nayaro Ikan 182Simon Maoromako Nayaro Ikan 183Ani Nayaro Ikan 184Ina Amawo Nayaro Ikan 185Anamaria Marai Nayaro Ikan 186Arina Murib Mandiri Jaya Sayur-sayuran 187Ratih Mandiri Jaya Sayur-sayuran 188Jupena Weya Mandiri Jaya Sayur-sayuran 189Mama Mery Depan Pasar Sentral Sayur-sayuran 190Seperiana Mandiri Jaya Sayur-sayuran 191Anjelina Mokoga Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 192Feronika Pakabe Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 193Irenety Bakoto Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 194Naomi Tigome Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 195Amalia Pakage Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 196Teresia Koga Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 197Lince Diai Depan RSUD Petatas, Singkong, Keladi 198Kusman Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 199Jersina Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 200Inakwe Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 201Yopina Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 202Merina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 203Ersi Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 204Denas Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 205Nandina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 206Jiletina Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 207Yipina Yikwa Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 208Yana Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 209Julina Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 210Endinus Kogoya Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 211Dani Waker Jimbi Nenas, Kacang Tanah, Sayur2an 212Kostan Kamay Poumako Ikan 213Esepius Emaro Poumako Ikan 214Karel Kamay Poumako Ikan 215Stepanus Mutaweyau Poumako Ikan 216Agustinus Mutaweyau Poumako Ikan 217Alo Munyu Poumako Ikan 218Bernandus Emaru Poumako Ikan 219Yohanis Kamay Poumako Ikan 220Yohanis Amareyau Poumako Ikan 221Yosep Nateyau Poumako Ikan 222Langginus Diatiyau Poumako Ikan 223Serpasius Mumuare Poumako Ikan 224Ambrosi Mutiyu Poumako Ikan 225Niko Mutaweyau Poumako Ikan 226OLIN LOKBEREKILO 9  227D JITMAU   228MARIKE GOBAI   229PAULINUS   230PILIPUS KALABETME   231MILCA   232MAGDALENA   233CAROLINA   234MILKA MURIB   235SAPINA DIWITAU   236YULINCE KOGOYA   237MANDALINA ULUAY   238KAROLINA DWIJANGGE   239LIKAS WAYAWIYUTASP6  240PILIPIN   241PILIPIN KALABETME   242DINA WAKERPASAR SP 2KELADI, PETATAS, PEPAYA 243PINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN, KELADI, SINGKONG 244AWENA MURIBPASAR SP 2KACANG TANAH, KELADI, PISANG 245ALINE TABUNIPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 246YURI MURIBPASAR SP 2PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 247DESINA WENDAPASAR SP 2PETATAS, KELADI, NENAS, SINGKONG DLL 248ANILA WANIMBOPASAR SP 2KELADI, PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 249OLINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURANPETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 250MARIANA GOBAYPASAR SP 2RAMBUTAN, PISANG, PETATAS, NENAS, SINGKONG DLL 251PINCEPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN 252YULITA GOBAYPASAR SP 2JAGUNG KELADI, PISANG DLL 253NEMPINA MAGAIPASAR SP 2SINGKONG, SAYUR-SAYURAN 254ALINCEPASAR SP 2NENAS, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 255PINA WAKERPASAR SP 2SAYUR-SAYURAN 256SIMINA LABENEPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 257AISENAPASAR SP 2KELADI SAYUR-SAYURAN 258DETENA WAKERPASAR SP 2NENAS, SEREI, LENGKUAS 259YESINA WENDAPASAR SP 2LENGKUAS, KUNYIT 260YODIMINA KOGOYAPASAR SP 2SEREI, SAYUR-SAYURAN, KELADI 261SELPINA KOGOYAPASAR SP 2KELADI, SAYUR-SAYURAN 262KARINA WENDAPASAR SP 2PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 263MEKESINAPASAR SP 2LENGKUAS, SEREI, KUNYIT 264DORKINA TABUNIPASAR SP 2JAHE MERAH, JAHE PUTIH DAN NENAS 265YOPINA OGOYAPASAR SP 2SEREI, LENGKUAS, SAYUR-SAYURAN 266DURENA KOGOYAPASAR SP 2KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 267ARINTERA KOGOYAPASAR SP 2NENAS 268JUSTINA WAKERPASAR SP 2NENAS 269EKENIA IKAN LELE 270AGUSTA UDANG 271PASTANTINA   272PASTANTINA MOORAPASAR BARU  273BERLIANA MAAROPASAR BARU  274MAGDALENA MATURANIPASAR BARU  275KOMTINAWEPASAR BARU  276EKENIAPOMAKO  277DETAPOMAKO  278SEBAPAYAPOMAKO  279MARIYAPOMAKO  280AGUSTAPOMAKO  281YASKALINAPOMAKO  282YUNAREP   283PHILIPINA KALABETME   284YULINCE KOGOYA   285YULINCE KOGOYA   286MARIANUS TEBAI   287PASKALINA GOBAY   288CAROLINA   289TINA   290ADERIANA MAIRIEPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 291APOLARIA MAKAMUPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 292TIMERIPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 293RAKHEL MURIBPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 294MARIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 295DALI WANIMBOPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 296DELAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 297MELIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 298OTIN WENDAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 299YOPINA JOMIPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 300NORNA YIKWAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 301SETIAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 302ETIANAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 303ERLINPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 304SENDI LOKBEREPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 305MARTINA KOGOYAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 306NETI GWIJANGGEPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 307YUNIA ASAREAPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 308RAHELPASAR BARU BELAKANGKELADI, PETATAS, SAYUR-SAYURAN 309ALINUS AMOKWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF SAYUR-SAYURAN, KELADI, PETATAS DLL 310JARIPIN DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF SAYUR-SAYURAN, KELADI, PETATAS DLL 311JHON MAMUKANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 312POLCE AIMDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 313MARTINA AMOKOAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 314REGINA BEANALDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 315PETERA AMOKOAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 316SIMION DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 317TERINA KELABETMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 318RIMANDO DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 319ANA AMOKOWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 320YOHANA ONAWAINDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 321YULIA DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 322ANITA UAMANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 323MANCE STUKUBALDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 324ANCE DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 325OLEU DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 326MINA AMOKOANDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 327KOLETA DEIKMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 328MARLINCE AMOKOWAMEDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 329MADAM MOKODISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 330APRIANADISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 331ELENTINADISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 332ARINCE WAMANGDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 333MIANSE MAGAIDISTRIK WANIA DEPAN BRIGIF PISANG, SINGKONG, SEREI, KELADI DLL 334DETENA WAKER KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 335PHILIPIN KALEBETME KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 336MARIKE GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 337YOSAMINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 338PETIPAN KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 339YULIAPUS IGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 340MADA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 341RENGFINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 342KATERINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 343CAPOLINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 344MILKA MURIB KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 345PHILIPINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 346TRI KUSMA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 347SELPINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 348ASALINA MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 349JUNDISIRA MURIB KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 350SELPINA EMITAN KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 351MAGDALENA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 352KATARINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 353CAROLINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 354RENGTINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 355YUNDIRA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 356YUSA MINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 357MILCA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 358MARIANA GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 359DEBORA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 360MADALENA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 361ASALINA MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 362YUNAREP KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 363MANDALINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 364KATARINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 365MARTINA SONGGONAU KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 366MARIKE GOBAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 367HENIS KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 368YORINA KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 369AMIKE MAGAI KELADI, SINGKONG, PETATAS DAN SAYUR-SAYURAN 370MISALENA SELEGANIDISTRIK MIRU PERUMAHAN PEMDA DESA HANGAJI BINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANKELADI, SINGKONG, PETATAS, SAYUR SAYURAN DAN OLAHAN PANGAN LOKAL 371YOPIANA SANIPEMDA 1  372NOPINA SELEGANI   373ANANIKA MIAGONI   374ROSINA SELEGANI   375JULINCE MIAGONI   376PENIKE BAGUBAU   377SANTONIKA MUJIJAU   378IBU KOLETA IPARMATOJL. SAMRATULANGIIKAN LELE 379LONGGINUS TENAWE IKAN LELE DAN MUJAIR 380MARKUS MIKEHA IKAN LELE 381KAROLUS KATERAPAU IKAN LELE 382ELPIS PARAPEA IKAN LELE 383SITUS KATAIPUKEROMAPURUJAYASALAK 384YULIANUS IYAI   385AMULIA WENDAKELOMPOK TANI GOLDEN SP3SALAK DLL 386LONGGINUS TENAWE MUJAIR 387NETI IMBIEPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 388SEKILAS DIMIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 389APRINCE EDOWAIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 390OKTOPINA YOBEPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 391MARTINA YUPUPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 392DORKAS YEIMOPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 393TUBERIA YUPIPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 394DELILA KOGOYAPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 395PARINA WAKERPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 396ASI MURIBPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 397YANA MURIBPASAR BARUKELADI, PETATAS DAN SAYUR-SAYUR 398SANDELINAPASAR BARU SAYUR-SAYURBUNGA PEPAYA 399SAPIRAPASAR BARU SAYUR-SAYURPISANG 400UNLAKPASAR BARU SAYUR-SAYURDAUN LABU 401PARIS WENDAPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 402RINA SELEGANIPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 403ERTINA DOANIPASAR BARU SAYUR-SAYURSAYUR-SAYURAN 404MERINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 405ARPINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 406JORIANA MOMJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 407MELAYU UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 408KELABUR UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 409JORINTE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 410ABINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 411MILKA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 412DINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 413ARIANA BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 414RINCE BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 415ELINUS UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 416MERI MAGAIJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 417JULINCE UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 418YOMINA UAMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 419IDA SUNGUMOLJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 420MARIANA BEANALJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 421ROBEKA EGATIMANGJALAN BARUKELADI, PEATATAS, SINGKONG DAN SAYUR-SAYURAN 422ORPA GWIJANGGESP 1  423JULIA AGIMBAUSP 2 

Aspek Kondisi Saat Ini Tingkat Keberlanjutan Catatan/Strategi Penguatan Kelembagaan SIMACEMUDA sudah melekat pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai Inovasi Pelayanan Publik dibidang pemasaran pangan Tinggi Integrasikan dalam Renja PD agar menjadi kegiatan Rutin SDM & Kapasitas Operator berasal dari ASN/Pegawai Teknis, pemahaman digital dasar Sedang-Tinggi Pelatihan berkala, kaderisasi pengelola agar tidak bergantung individu Regulasi & Kebijakan Sudah ada regulasi terkait inovasi pelayanan publik Sedang-Tinggi Perlu SK Kepala Dinas/Perbup untuk memperkuat keberlanjutan Pendanaan Bersumber dari APBD program ketahanan pangan Sedang-Tinggi Masukkan ke anggaran rutin + peluang kerjasama swasta / CSR Teknologi & Infrastruktur Sistem berbasis digital sederhana, mudah dikembangkan Tinggi Pengembangan Fitur baru sesuai kebutuhan pengguna dan tren digital Dampak dan Manfaat Mempermudah pemasaran produk pangan lokal, bermanfaat langsung untuk masyarakat Tinggi Perlu monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur manfaat secara kuantitatif

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN: Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di Kabupaten Mimika secara signifikan menurunkan Angka Harapan Hidup karena menjadi penyebab utama kematian serta menyebabkan cedera serius seperti luka-luka dan cacat permanen yang mempengaruhi kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup korban. Dengan banyaknya korban jiwa dan cedera, laka lantas mengurangi jumlah individu yang hidup lebih lama, sehingga secara langsung menurunkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mimika. Masalah ini sangat mempengaruhi usia produktif, yang berarti dampak kematian lebih terasa karena hilangnya kontribusi ekonomi dan sosial dari individu yang seharusnya masih memiliki banyak tahun kehidupan di depan mereka. Selain kematian, kecelakaan juga menimbulkan luka berat, disabilitas, dan cacat permanen yang menurunkan kualitas hidup dan kemampuan individu untuk beraktivitas. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan juga merupakan kekhawatiran utama. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan salah satu indikator kesuksesan pembangunan Kabupaten Mimika, karena peningkatan kualitas hidup wanita dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mimika dan merupakan salah satu syarat pembangunan SDM. Sedangkan tingginya AKI mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Emergency Ambulance Service (EMAS) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.

TUJUAN MELAKUKAN INOVASI : Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT : Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat. Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

RANCANG BANGUN ATAU DESAIN INOVASI : A. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu Public Safety Center 119 Emergency Ambulance Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika   B. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pada 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pada 2018. Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   C. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota) 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan pada tahun 2022-2023 berjumlah 276 penelpon. Kemudian jumlah korban selamat pada Januari 2024 -  Juni 2024 berjumlah 127 orang). Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika) Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. Alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans)   D. CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.   E. DAMPAK INOVASI 1. Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika. 2. Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

KEBAHARUAN ATAU KEUNIKAN ATAU KEASLIAN : Tim EMAS PSC 119 melakukan pengembangan inovasi dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas, Pemadam  Kebakaran dan Badan SAR Nasional dalam respon penanganan medis.   A. SEBELUM ADA PENGEMBANGAN Korban kegawatdaruratan yang ditemukan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tidak dilakukan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba karena tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan korban. Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, Petugas Pemadam Kebakaran tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila ditemukan ada korban di lokasi kebakaran yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila korban telah ditemukan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban. B. SESUDAH ADA PENGEMBANGAN 1. Korban kegawatdruratan yang ditemukan oleh petugas Polisi Lalu Lintas mendapatkan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba yang meningkatkan keselamataan hidup. 2. Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, petugas Pemadam Kebakaran langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi kebakaran dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi kebakaran. 3. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi.

TINGKAT KESIAPTERAPAN ATAU KEUNGGULAN PRODUK : Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan EMAS dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam dan gratis, Sehingga pasien gawat darurat yang terjadi di luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat. Pelayanan EMAS juga telah digunakan oleh kabupaten-kabupaten sekitar (Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo) yang membutuhkan pelayanan ambulans ke RS rujukan di Kabupaten Mimika.

-

KEMANFAATAN PRODUK INOVASI : Pelayanan EMAS telah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika dan beberapa Kabupaten lain sekitar Kabupaten Mimika. Pada tahun 2024 sebanyak 198 pasien yang telah menerima layanan EMAS yang terdiri dari : Masyarakat Kabupaten Mimika : 128 pasien Masyarakat Kabupaten Puncak : 50 pasien Masyarakat Kabupaten Intan Jaya : 8 pasien Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Paniai : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Kaimana : 1 pasien Masyarakat Kabupaten Asmat : 1 pasien Masyarakat Kabupaten Nduga : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Yahukimo : 1 pasien

TINGKAT KEBERLANJUTAN : Seiring dengan perubahan kebutuhan pasien, kemajuan teknologi, dan dinamika global, pengembangan layanan kesehatan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Layanan EMAS Kabupaten Mimika berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan medis ini sebagai bentuk keberlanjutan layanan, yang bertujuan agar sistem kesehatan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Beberapa rencana keberlanjutan layanan EMAS adalah : Pengembangan sistem layanan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini merupakan keberlanjutan layanan EMAS dalam mendukung kualitas pelayanan publik dengan memudahkan masyarakat Kabupaten Mimika yang membutuhkan bantuan Ambulans dengan melakukan permintaan ambulans secara online. Aplikasi ini akan dinamakan aplikasi MAGIS (Mimika Emergency Application Support) yang memiliki fitur-fitur : a. MAGIS pada Mobile Apps Masyarakat Sebagai Tombol SOS untuk meminta bantuan Dapat memantau status laporan dan estimasi waktu petugas tiba Dapat melakukan chat Whats App dengan petugas secara real-time Dapat melihat lokasi Ambulans dan Relawan Untuk mengisi Survey Kepuasan Pelayanan Dapat melihat portal berita tentang layanan EMAS secara real-time         b. MAGIS pada Mobile Apps Petugas dan Relawan Sebagai informasi tiket laporan masyarakat Untuk melihat lokasi laporan/pelapor Dapat menampilkan estimasi waktu tiba Dapat melakukan chat dengan pelapor via Whats App untukmengetahui keadaan terbaru dari korban/pasien         c. MAGIS pada Mobile Browser Sebagai media lapor bagi masyarakat melalui bernagai platform (panggil langsung ke 119, Instagram, Whats App, Facebook, Twitter). Memantau semua pergerakan tiket laporan masyarakat yang sedang aktif, posisi relawan dan ambulan Rujukan Ke Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan auto redaksi yang dikirim kan melalui Whats App terintegrasi dengan Hotline ke Whats App Rumah Sakit & Puskesmas Berisi Algoritma Gawat Darurat sebagai referensi dalam melakukan penanganan pasien gawat darurat. Data Pelayanan EMAS di transformasikan ke dalam grafik yang berguna sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Berisi master data relawan, rumah sakit dan puskesmas. 2. Penambahan pos pelayanan dan petugas. Untuk meningkatkan waktu respon time dalam penanganan kasus kegawatdaruratan diperlukan penambahan pos – pos pelayanan dan petugas sebagai satelit dalam merespon keadaan kegawatdaruratan yang akan ditempatkan di setiap distrik di kota timika.

  Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia, dikenal dengan teknik pewarnaan kain menggunakan lilin atau malam. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi dalam dunia batik pun semakin berkembang, salah satunya adalah teknik batik ecoprint. Batik ecoprint adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan bahan alami, seperti daun dan bunga,  untuk menciptakan motif yang unik tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk merancang bangun desain inovasi batik ecoprint yang menggabungkan keindahan seni batik tradisional dengan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.   Industri tekstil dan batik di Indonesia telah lama berperan penting dalam perekonomian dan budaya. Namun, dalam proses produksi batik konvensional, penggunaan bahan kimia dan pewarna sintetis seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang lebih ramah lingkungan namun tetap mempertahankan estetika dan nilai tradisional batik. Batik ecoprint hadir sebagai solusi, dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan proses pewarnaan yang tidak memerlukan bahan kimia. Selain itu, batik ecoprint juga memiliki nilai tambah dalam hal keunikannya, karena setiap karya yang dihasilkan memiliki motif yang berbeda-beda tergantung pada bahan organik yang digunakan.

Tujuan utama batik ecoprint adalah menciptakan karya seni tekstil yang ramah lingkungan, memanfaatkan pigmen alami dari tumbuhan untuk menciptakan motif yang unik dan artistik, sekaligus menjadi sarana edukasi tentang alam dan kreativitas serta membuka peluang usaha dan ekonomi bagi masyarakat. Teknik ini juga bertujuan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarnaan kain dan mendorong gaya hidup berkelanjutan.   

Manfaat batik ecoprint meliputi ramah lingkungan karena menggunakan pewarna alami tanpa bahan kimia berbahaya, menghasilkan estetika unik dan organik dengan motif yang khas, menciptakan kain nyaman dan aman di kulit, serta mendukung perekonomian masyarakat dan peduli lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.    Manfaat Lingkungan dan Kesehatan Ramah Lingkungan: Proses ecoprint menghindari penggunaan bahan kimia sintetis, sehingga mengurangi limbah dan polusi tekstil yang berbahaya bagi lingkungan.  Bahan Alami Berkelanjutan: Kain ecoprint menggunakan serat alami seperti katun atau sutra organik yang bisa diperbarui dan bersumber dari alam.  Kesehatan: Bahan-bahan alami yang digunakan lebih aman untuk kulit dan tidak menyebabkan alergi, memberikan kenyamanan ekstra saat dikenakan.    Manfaat Estetika dan Ekonomi Motif Unik dan Organik: Setiap helai kain ecoprint memiliki pola dan motif yang khas, tidak ada dua yang persis sama, karena berasal dari bentuk alami tumbuhan seperti daun dan bunga.  Peningkatan Nilai Ekonomi: Ecoprint meningkatkan nilai tambah produk tekstil, membuat produk lebih menarik dan memiliki harga jual yang tinggi, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan pengrajin.  Dukungan Ekonomi Lokal: Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal secara inovatif, ecoprint dapat menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu daerah.  Manfaat Sosial dan Pendidikan Mengasah Kreativitas: Teknik ecoprint dapat mengasah imajinasi, kreativitas, dan keterampilan motorik halus bagi pengrajin, termasuk anak-anak dalam kegiatan edukatif.  Meningkatkan Kesadaran Lingkungan: Melalui ecoprint, masyarakat diajak untuk lebih mencintai produk alami dan peduli terhadap lingkungan, serta pentingnya menjaga alam dari pencemaran

A. Prinsip Desain Desain batik ecoprint ini mengusung prinsip keberlanjutan, dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang tidak hanya memberikan warna yang indah, tetapi juga dapat ditemukan di alam sekitar. Teknik ini menciptakan pola-pola yang organik dan eksperimental, memberikan kesan alam yang mendalam pada setiap karya yang dihasilkan. Selain itu, desain ini juga mempertahankan nilai estetika dan filosofi dari batik tradisional. B. Bahan dan Bahan Alami 1. Daun-daunan – Berbagai jenis daun seperti daun jati, daun pepaya, daun mangga, dan daun pandan dapat digunakan untuk memberikan motif yang beragam. 2. *Bunga* – Bunga melati, bunga kenanga, bunga kamboja, dan bunga sepatu memberikan warna alami yang menawan. 3. *Kayu dan Batang* – Serutan kayu secang atau batang tanaman seperti tegeran dapat memberikan sentuhan warna coklat alami. 4. *Buah-buahan* – Beberapa buah, seperti kulit manggis dan buah delima, juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna-warna cerah. 5. *Tanah Liat dan Tanaman Pangan* – Tanah liat atau tumbuhan yang memiliki pigmentasi tinggi dapat digunakan untuk memberikan nuansa warna yang unik. C. Proses Pembuatan 1. *Persiapan Bahan*: Kain mori (katun, sutra, atau linen) dipersiapkan terlebih dahulu. Kain ini dicuci untuk menghilangkan kotoran dan minyak. 2. *Pemilihan dan Penataan Bahan Alami*: Daun, bunga, atau material alami lainnya ditempatkan pada permukaan kain. Pola dapat ditentukan sesuai keinginan atau dibiarkan secara natural agar motifnya lebih spontan. 3. *Proses Penekanan*: Kain yang telah ditata dengan bahan alami kemudian diproses dengan teknik penekanan menggunakan alat atau mesin tertentu untuk memastikan bahan alami dapat menempel dengan sempurna pada kain. 4. *Pewarnaan dan Pengeringan*: Kain yang sudah tertekan kemudian dimasukkan dalam proses pewarnaan alami. Kain akan dicelupkan dalam air yang sudah dicampur dengan bahan-bahan alami lainnya, seperti akar atau daun tertentu. Proses pengeringan dilakukan dengan cara digantung di tempat teduh agar warna tetap alami dan tidak pudar. 5. *Finishing*: Setelah pewarnaan selesai, kain akan dicuci kembali untuk menghilangkan sisa-sisa bahan alami. Kain kemudian dijemur dan siap untuk diproses lebih lanjut menjadi produk jadi seperti pakaian, aksesori, atau dekorasi.    Inovasi dalam Batik Ecoprint Inovasi utama dari batik ecoprint adalah penggunaan bahan-bahan alami sebagai pewarna, menggantikan bahan kimia sintetis yang biasa digunakan dalam batik konvensional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, batik ecoprint tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki akses ke berbagai jenis tanaman. Selain itu, teknik batik ecoprint dapat menghasilkan pola yang lebih organik dan bervariasi, memberikan ciri khas pada setiap lembar kain yang dihasilkan. Setiap karya memiliki keunikannya sendiri, yang tidak dapat ditemukan pada produk batik konvensional. Tantangan dan Solusi *Tantangan:* 1. *Keterbatasan Sumber Bahan*: Beberapa bahan alami yang digunakan untuk batik ecoprint mungkin sulit ditemukan di beberapa daerah. 2. *Proses yang Memakan Waktu*: Proses pembuatan batik ecoprint lebih memakan waktu dibandingkan dengan batik konvensional. 3. *Keterbatasan Pasar*: Walaupun semakin banyak konsumen yang peduli lingkungan, pasar batik ecoprint masih terbatas. *Solusi:* 1. *Pengembangan Jaringan Pemasok*: Mengembangkan jaringan pemasok bahan alami dengan bekerjasama dengan petani lokal atau komunitas pertanian. 2. *Proses Inovasi*: Menggunakan teknik-teknik modern dalam pengerjaan batik ecoprint untuk mempercepat proses produksi tanpa mengurangi kualitas. 3. *Pemasaran dan Edukasi*: Meningkatkan kesadaran tentang batik ecoprint melalui kampanye edukasi dan kolaborasi dengan influencer atau desainer untuk memperkenalkan produk ini lebih luas.

Kebaruan, keunikan, dan keaslian batik ecoprint terletak pada prosesnya yang ramah lingkungan dengan menggunakan unsur alami untuk pewarna dan motif. Setiap lembar kain ecoprint memiliki motif yang berbeda-beda dan eksklusif, karena tercetaknya motif alami daun dan bunga tanpa stilasi yang selalu unik. Keaslian produk ini juga didukung oleh nilai seni dan ekonomis yang tinggi, serta potensi kontemporer yang terus berkembang.    Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kebaruan, keunikan, dan keaslian batik ecoprint: Kebaruan (Inovasi) Teknik Kontemporer: Ecoprint adalah inovasi dalam dunia tekstil yang menggabungkan bahan alami dengan proses pembuatan kain, sehingga menghasilkan motif yang berbeda dari batik tradisional yang menggunakan canting dan malam.  Produk Ramah Lingkungan: Penggunaan bahan-bahan alami dari dedaunan dan bunga tanpa pewarna sintetis menjadikan ecoprint sangat ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya, dan sisa bahan dapat dikomposkan.    Keunikan Motif Tiada Duanya: Motif pada batik ecoprint dihasilkan secara alami dan unik karena bentuk daun atau bunga yang tercetak berbeda di setiap lembar kain, sehingga hampir tidak ada motif yang serupa.    Keaslian Bentuk Daun: Motif utama yang menampakkan keaslian bentuk daun, ranting, dan serat tumbuhan, memberikan efek ornamentik yang khas dan menambah nilai estetika pada kain.    Warna yang Natural: Warna yang dihasilkan terkesan lebih natural dan khas karena bersumber dari getah, bunga, dan batang tumbuhan.    Keaslian Ketergantungan pada Alam: Keaslian produk ecoprint berasal dari pemilihan bahan alam, yaitu dedaunan atau bunga yang hidup di sekitar, sehingga menghasilkan motif dan warna yang otentik.    Proses Satu Lembar Kain, Satu Pembatik: Umumnya, setiap lembar kain ecoprint dibuat oleh satu orang pembatik, yang menghasilkan ciri khas dan keaslian motif pada setiap produk.    Identitas Flora Lokal: Keunikan motif yang diperoleh dari dedaunan alam Indonesia juga menjadi kekayaan nusantara dan sarana untuk memperkenalkan keragaman hayati Indonesia. 

Keunggulan utama batik ecoprint terletak pada aspek ramah lingkungan melalui penggunaan bahan alami dan tanpa kimia berbahaya, estetika unik karena motifnya selalu berbeda dan organik, serta nilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat bagi produk yang eksklusif dan berkelanjutan. Keunggulan lain termasuk kenyamanan kain yang alami, potensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta nilai seni tinggi dari proses pembuatannya yang memerlukan keahlian dan waktu.    Keunggulan Utama Produk Batik Ecoprint Ramah Lingkungan: Proses ecoprint menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga sebagai pewarna, sehingga mengurangi polusi dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Sisa bahan juga dapat dikomposkan, menjadikannya solusi zero waste.    Keunikan dan Eksklusivitas: Setiap kain yang dihasilkan dari teknik ecoprint memiliki motif dan warna yang berbeda-beda karena sifat alami bahan dan prosesnya, menciptakan karya yang unik dan tidak ada duanya.    Kenyamanan dan Keamanan: Kain ecoprint menggunakan serat alami seperti katun atau sutra organik yang lembut di kulit, menyerap keringat, dan aman karena tidak mengandung pewarna sintetis yang bisa menyebabkan alergi.    Nilai Estetika Tinggi: Motif organik dan pola alami yang terbentuk secara spontan memberikan keindahan visual yang memikat dan nilai seni yang tinggi.    Potensi Pasar dan Ekonomi: Produk ecoprint memiliki nilai jual tinggi di kalangan masyarakat kelas menengah atas yang peduli lingkungan, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.    Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal: Teknik ecoprint memanfaatkan kekayaan alam berupa tumbuhan yang melimpah untuk menghasilkan kain yang indah dan unik.  Tingkat Kesiapterapan Potensi Bisnis: Ecoprint merupakan alternatif usaha yang menjanjikan di bidang fesyen, sejalan dengan tren ecofashion yang sedang populer dan permintaan pasar yang terus meningkat.  Pengembangan Komunitas: Teknik ini dapat membuka lapangan kerja baru, memberdayakan ibu rumah tangga, dan meningkatkan rasa percaya diri serta kebersamaan dalam komunitas.  Pendukung Inovasi: Dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi desain motif, serta memanfaatkan teknologi internet untuk pemasaran, produk ecoprint memiliki potensi untuk terus eksis dan berkembang di pasar. 

Potensi komersialisasi batik ecoprint sangat besar karena produknya unik, eksklusif, dan ramah lingkungan, menarik pasar global yang peduli keberlanjutan, serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk bernilai tinggi dan pelatihan berbasis alam lokal. Tantangan seperti biaya produksi dan kesadaran pasar masih ada, namun dapat diatasi dengan dukungan pemerintah, edukasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar produk ecoprint.    Keunggulan dan Daya Tarik Pasar Unik dan Eksklusif: Setiap kain ecoprint memiliki motif yang tidak dapat diulang persis sama, memberikan nilai seni tinggi dan daya tarik eksklusif bagi konsumen.    Ramah Lingkungan: Teknik ecoprint tidak menggunakan pewarna sintetis berbahaya, hanya bahan-bahan alami dari tumbuhan, sehingga sangat aman bagi lingkungan dan kesehatan.    Kesadaran Konsumen: Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan dan kelestarian alam, sehingga produk ecoprint yang ramah lingkungan semakin digemari dan menjadi alternatif yang menjanjikan.    Produk Bernilai Jual Tinggi: Kombinasi keunikan, nilai seni, dan aspek ramah lingkungan membuat produk ecoprint memiliki nilai jual yang tinggi.    Peluang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Peluang Usaha: Batik ecoprint membuka peluang usaha yang menjanjikan, terutama bagi ibu-ibu di pedesaan dan kelompok UMKM untuk menambah penghasilan.    Pemanfaatan Potensi Lokal: Teknik ecoprint dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal berupa daun dan bunga untuk menghasilkan motif yang khas, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.    Pengembangan Produk: Ecoprint dapat diaplikasikan pada berbagai produk bernilai ekonomis, seperti tas totebag, syal, pakaian, taplak meja, dan produk kerajinan tangan lainnya.    Pemberdayaan Berkelanjutan: Dengan dukungan pemerintah dan pelatihan yang tepat, ecoprint dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.    Tantangan dan Solusi Biaya Produksi: Biaya produksi ecoprint yang lebih tinggi menjadi tantangan, namun dapat diminimalisir dengan efisiensi proses dan optimalisasi penggunaan bahan baku.    Ketersediaan Bahan Baku: Keterbatasan pasokan bahan baku alami bisa menjadi masalah, sehingga perlu perhatian untuk keberlanjutan sumber bahan melalui pengelolaan yang baik.    Kesadaran Pasar: Keterbatasan kesadaran pasar mengenai produk ramah lingkungan perlu diatasi melalui sosialisasi dan pemasaran digital yang efektif.    Dukungan Pemerintah dan Lembaga: Diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait untuk pengembangan keterampilan, keberlanjutan produksi, dan perluasan pasar. 

Pemanfaatan produk inovasi batik ecoprint sangat luas, mulai dari busana dan aksesori seperti pakaian, scarf, dan tas, hingga dekorasi rumah seperti taplak meja dan hiasan dinding. Ecoprint menawarkan nilai estetika unik dengan motif yang berasal langsung dari alam, menciptakan produk yang ramah lingkungan dan memiliki potensi pasar yang besar bagi pengrajin lokal maupun internasional.    Jenis Produk Ecoprint Produk yang dihasilkan dari batik ecoprint bisa sangat beragam, antara lain: Pakaian: Kemeja, gaun, atasan, dan celana dengan desain motif alami yang eksotis.    Aksesori: Tas (seperti tote bag), dompet, syal, dan kerudung yang cantik dan unik.    Dekorasi Rumah: Taplak meja, sarung bantal, dan hiasan dinding yang memberikan sentuhan alami pada ruangan.    Produk Seni: Kain ecoprint juga bisa menjadi karya seni dengan nilai jual tinggi, yang memperindah tampilan.    Manfaat dan Keunggulan Pemanfaatan Ecoprint Ramah Lingkungan: Proses pewarnaan ecoprint menggunakan bahan alami dari daun, bunga, dan batang tumbuhan, sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dan mencegah pencemaran lingkungan.    Unik dan Estetis: Setiap produk ecoprint memiliki motif yang berbeda-beda dan tidak dapat ditiru persis, karena mengikuti bentuk dan karakteristik alami dari tumbuhan yang digunakan.    Nilai Jual Tinggi: Keunikan desain dan aspek ramah lingkungannya menjadikan batik ecoprint memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi di pasaran.    Peluang Bisnis dan Ekonomi: Teknik ecoprint membuka peluang usaha yang signifikan bagi para pengrajin lokal dan industri kecil menengah (IKM), serta meningkatkan pendapatan masyarakat.    Pelestarian Budaya dan Alam: Ecoprint menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian budaya lokal, serta menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan. 

Tingkat keberlanjutan batik ecoprint sangat tinggi karena teknik ini menggunakan pewarna alami dari dedaunan dan bunga lokal, sehingga ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Ecoprint juga mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, serta mendorong gerakan slow fashion dengan mengurangi limbah dan menciptakan produk unik yang selaras dengan alam.    Keunggulan Tingkat Keberlanjutan Ecoprint Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Ecoprint menggunakan pewarna alami dari tumbuhan yang mudah ditemukan secara lokal, menjadikannya alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis.    Mengurangi Dampak Lingkungan: Dengan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, proses ecoprint tidak menyebabkan pencemaran air, tanah, atau udara.    Mendukung Keanekaragaman Hayati: Penggunaan daun dan bunga lokal secara langsung mendukung pelestarian kekayaan hayati dan ekosistem di sekitar pengrajin.    Mendorong Pertanian Organik: Teknik ini sering kali mendorong petani lokal untuk mengembangkan pertanian organik dan memelihara tanaman yang digunakan sebagai pewarna alami.    Konsep Slow Fashion: Ecoprint sejalan dengan gerakan slow fashion yang menekankan produksi pakaian secara etis dan ramah lingkungan, mengurangi limbah yang dihasilkan dari mode cepat (fast fashion).    Peluang Ekonomi Lokal: Teknik ini membuka peluang bisnis bagi pengrajin lokal dan pelaku UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.    Produk Unik dan Bernilai: Setiap produk ecoprint memiliki motif dan warna yang unik karena bergantung pada sumber tanaman dan proses alami, sehingga menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi.    Tantangan dan Potensi Meskipun memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, ecoprint juga menghadapi tantangan seperti belum luasnya variasi warna dan daya tahan warna yang mungkin belum sebanding dengan pewarna kimia. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk ramah lingkungan, ecoprint memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi solusi dalam melestarikan seni batik serta menjaga lingkungan.