Inovasi daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
No.
Nama inovasi
Tahapan
Uji coba
Penerapan
Bobot
Detail
61
SI LINCAH DUKCAPIL
penerapan
2022-09-05
2023-01-02
12
Ringkasan Inovasi
Nama inovasi
SI LINCAH DUKCAPIL
Nama OPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahapan
penerapan
Uji coba
2022-09-05
Penerapan
2023-01-02
Urusan
Kependudukan dan pencatatan sipil
Inisiator
opd
Jenis inovasi
nondigital
Bentuk inovasi
inovasi pelayanan publik
Rancang bangun
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor
102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.
II. PERMASALAHAN
Keterbatasan waktu, serta aktivitas yang padat sehingga Masyarakat tdk sempat mengurus dokumen adminduk
III. ISU STRATEGIS
. ISU
GLOBAL: birokrasi yang yang Panjang seningga kesulitan dalam mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan
. ISU
NASIONAL : Prosentase kepemilikan dokumen adminduk masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan.
. ISU
LOKAL: antrian yang Panjang di loket pelayanan,
IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya inovasi Si lincah Dukcapil warga masyarakat yang hendak mendapatkan dokumen adminduk harus mendatangi kantor pelayanan yang berada di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, sekitar 10 km dari pusat kota. Untuk Biaya transportasi ,tetapi sebaliknya dengan inovasi ini, warga yang yang membutuhkan dokumen adminduk dapat dapat menghubungi layanan online Dukcapil setelah itu dokumen akan di antar langsung door to door ke rumah warga tanpa dikenai ongkos kirim alias GRATIS.
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Program ini adalah layanan administrasi kependudukan oleh petugas kepada warga yang dilakukan secara online/daring dan langsung diantar kerumah warga sercara dor to dor
VI. CARA KERJA INOVASI
Alur inovasi Si Lincah Dukcapil adalah warga menghibungi nomor kontak/HP dan mengirim dokumen secara daring , petugas memverifikasi data dan dokumen dan mencetak dokumen sesuai dengan permintaan warga, selanjutnya petugas mengkonfirmasi Alamat penerima dokumen serta mengantar dokumen tersebut ke alamat yang dimaksud secara langsung/dor to dor tanpa di kenakan biaya /gratis.
Tujuan
Memudahkan Masyarakat dalam mendapatkan dokumen adminduk secara daring/anline.
Manfaat
Masyarakat dapat dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.
Hasil inovasi
Terpenuhinya kebutuhan masyararakat akan dokumen adminduk tanpa harus mengantri diloket pelayanan.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor
102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2021 tentang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian/Lembaga , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD.
II. PERMASALAHAN
Masih rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk daerah pengunungan dan pesisir Pantai Mimika. Letak geografis yang terpisah jauh dari ibu kota Kabupaten dan terbatasnya akses transportasi dan komunikasi menyebabkan tidak terjangkaunyan pelayanan adminduk bagi warga pegunungan dan pesisir Pantai.
III. ISU STRATEGIS
. ISU
GLOBAL: Letak geografis, Keterbatasan infrastuktur (jalan,Jembatan,transfortasi, Listrik dan telekomunikasi.
. ISU
NASIONAL: standart operasional pelayanan yang berbelit-belit, serta adanya punggutan liar dalam pelayanan adminduk.
. ISU
LOKAL: rendahnya permohonan layanan adminstrasi kependudukan dan belum optimalnya layanan administrasi kependudukan serta mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dokumen kependudukan.
IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya inovasi PATEN GUNUNG MESIR warga masyarakat yang berada diwilayah pengunungan dan pesisir Pantai kesulitan dalam mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan hal ini disebabkan letak geografis dan sarana transportasi Saat ini dengan adanya inovasi PATEN GUNUNG MESIR Pelayanan administrasi kependudukan menjadi mudah sehingga memberikan dampak positif bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan .
Jumlah penerima manfaat di distrik gununng dan pesisir pada tahun 2022 dan 2023?
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Program ini adalah layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan di kantor distrik yang berada di daerah pengunungan dan pesisir Pantai.
Jika umumnya warga harus mendatangi fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang berada dikota Timika untuk mendapatkan dokumen kependudukan ,tetapi sebaliknya dengan inovasi ini, warga dapat mengurus dan mendapatkan dokumen adminduk di kantor distrik saja
Menghemat waktu dan biaya bagi Masyarakat pegunungan dan pesisir
Cepat dan efisien dalam pengurusan dokumen adminduk langsung di kantor distrik
VI. CARA KERJA INOVASI
Alur inovasi PATEN GUNUNG MESIR adalah warga Masyarakat mendatangi dan melapor langsung ke petugas Dukcapil yang berada di kantor distrik serta memberikan data kependudukan dan data pendukung lainnya serta menginformasikan dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan petugas mencetak dokumen sesuai kebutuhan.
Tujuan
Memudahkan Masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Manfaat
Masyarakat Kabupaten Mimika khususnya masyarakat yang baru melaksanakan persalinan/ melahirkan di Fasilitas Kesehatan baik pemrintah maupun swasta.
Hasil inovasi
Tidak ada lagi Masyarakat yang tidak mendapatkan dokumen kependudukan.
Sistem Informasi Dokumen dan Arsip Keuangan (SIDAK)
penerapan
2024-06-10
2024-10-07
70
Ringkasan Inovasi
Nama inovasi
Sistem Informasi Dokumen dan Arsip Keuangan (SIDAK)
Nama OPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahapan
penerapan
Uji coba
2024-06-10
Penerapan
2024-10-07
Urusan
Perencanaan
Inisiator
opd
Jenis inovasi
digital
Bentuk inovasi
inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Rancang bangun
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERMASALAHAN
a. Permasalahan Makro
Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah: Rendahnya integrasi dan efisiensi pengelolaan data keuangan daerah mengakibatkan proses administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan.
Belum optimalnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan arsip keuangan: sebagian besar proses arsip masih bersifat manual, yang memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, dan meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan serta lemahnya akurasi data.
Kurangnya standarisasi dan pengendalian mutu dokumen keuangan: hal ini memengaruhi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan daerah.
b. Permasalahan Mikro
Belum optimalnya pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ): Arsip keuangan masih banyak dikelola secara manual dalam bentuk fisik. Penyimpanan seperti ini rentan rusak (sobek, pudar, terkena air, atau terbakar) dan tidak memiliki salinan digital sebagai cadangan.
Lambatnya penyelesaian laporan akhir tahun: Proses penyusunan laporan memakan waktu lama karena dokumen pendukung sulit ditemukan dengan cepat. Mekanisme pencarian yang masih manual menghambat ketepatan waktu pelaporan.
Kurangnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan: Dokumen pertanggungjawaban sering tidak lengkap akibat lemahnya koordinasi serta belum adanya sistem pengingat atau verifikasi digital untuk memastikan kelengkapan sebelum pelaporan.
ISU STRATEGIS
a. Isu Strategis Global
Transformasi digital dan penerapan e-government (smart governance).
Prinsip good governance dalam manajemen keuangan dan kearsipan.
b. Isu Strategis Nasional
Penguatan SPBE sebagai wujud reformasi birokrasi
Kebijakan nasional tentang pengelolaan arsip berbasis digital
c. Isu Strategis Lokal
Perlunya standar operasional prosedur (SOP) kearsipan keuangan daerah yang modern dan efisien.
Kesadaran rendah terhadap pentingnya pengelolaan arsip keuangan secara sistematis dan berbasis teknologi.
METODE PEMBAHARUAN
a. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi SIDAK
Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) belum berbasis web/Manual.
Sulitnya mencari arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.
Dokumen tercecer dan tidak ditemukan saat pemeriksaan BPK/Inspektorat.
Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan belum tertata dengan baik sehingga menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.
Penatausahaan arsip masih kurang karena terbatasnya SDM yang mengarsipkan dokumen.
b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi SIDAK
Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan (laporan keuangan, SPJ, SPM, SP2D) berbasis web.
Mudah pencarian arsip dan dokumen keuangan yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.
Dokumen tidak tercecer dan mudah ditemukan saat pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.
Penatausahaan arsip dan dokumen keuangan akan tertata dengan baik sehingga tidak menjadi kendala dalam melengkapi bukti laporan keuangan.
Tersedianya aplikasi arsip dan dokumen keuangan akan mengotimalkan penatausahaan arsip meskipun SDM masih terbatas.
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Integrasi Data yang komprehensif Terintegrasi: Satu pintu pengelolaan dokumen dan arsip keuangan.
Berbasis digital: Mendukung sistem paperless dan SPBE.
Pencarian cepat dan efisien: Menggunakan database digital.
Keamanan data: Sistem backup dan otorisasi akses.
Transparansi dan akuntabilitas: Dokumen terdokumentasi dengan rapi dan mudah diaudit.
Ramah lingkungan: Mengurangi penggunaan kertas (green office).
Mendukung Kecepatan Pelaporan dan Kelengkapan Dokumen: Mempercepat penyusunan laporan akhir tahun dan memastikan kelengkapan SPJ sesuai standar pemeriksaan.
CARA KERJA INOVASI
Tahapan dan bisnis proses SIDAK
Input: Dokumen/arsip keuangan discan dan diunggah ke sistem digital.
Penyimpanan: Dokumen tersimpan dalam database terpusat dengan sistem backup otomatis.
Akses: Pengguna yang berwenang dapat mencari dan melihat dokumen melalui dashboard.
Monitoring: Tersedia log aktivitas untuk memantau penggunaan dokumen dan arsip.
Output: Dokumen/arsip dapat diunduh/dicetak jika diperlukan (dengan hak akses tertentu).
Tujuan
TUJUAN INOVASI
Mengoptimalkan pengelolaan pengarsipan dokumen keuangan (SPM, SP2D, SPJ) agar tersimpan dengan aman, rapi, dan mudah ditemukan.
Memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan akhir tahun melalui sistem pencarian dan pengolahan data yang cepat dan terintegrasi.
Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Menyempurnakan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar audit.
Menghemat waktu kerja pegawai dalam mengumpulkan dokumen pendukung serta mempercepat proses penyusunan laporan karena data dapat diakses dengan cepat dan akurat.
Terlengkapinya dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan meningkatkan akuntabilitas.
Hasil inovasi
DAMPAK INOVASI
Pengelolaan arsip keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.
Pelaporan keuangan akhir tahun lebih tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga kualitas akuntabilitas dan transparansi keuangan meningkat.
APLIKASI SISTEM MONITORING INFLASI KABUPATEN MIMIKA (SI-MONIKA)
penerapan
2024-09-09
2024-11-13
64
Ringkasan Inovasi
Nama inovasi
APLIKASI SISTEM MONITORING INFLASI KABUPATEN MIMIKA (SI-MONIKA)
Nama OPD
Sekretariat Daerah
Tahapan
penerapan
Uji coba
2024-09-09
Penerapan
2024-11-13
Urusan
Keuangan
Inisiator
asn
Jenis inovasi
digital
Bentuk inovasi
inovasi tata kelola pemerintahan daerah
Rancang bangun
I. DASAR HUKUM
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan.
4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
II. PERMASALAHAN
Masalah Makro
Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat, yang menyebabkan daya beli uang menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, konsumen dapat membeli lebih sedikit barang dari sebelumnya.
Inflasi di sektor pangan ini merupakan salah satu tantangan utama bagi Pemerintah Daerah. Pengendalian inflasi di sektor pangan harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga pangan, daya beli masyarakat akan terdampak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perubahan iklim juga membawa tantangan tersendiri dalam menciptakan ketidakpastian produksi pangan. Perubahan iklim menyebabkan anomali udara yang menyebabkan perubahan-perubahan pada ekosistem dunia sehingga mempengaruhi lahan-lahan produksi pertanian.
Masalah Mikro
Kabupaten Mimika sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor Pangan merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan lokal. Inflasi pada sektor pangan lokal sering kali tidak stabil, dipengaruhi oleh faktor distribusi, keterbatasan akses dan dinamika harga di pasar lokal. Masalah yang dihadapi di tingkat lokal adalah:
1.Kurangnya data yang akurat dalam memonitor dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di sektor pangan
2.Pengumpulan data dilakukan secara manual oleh masing-masing instansi teknis sehingga data yang disajikan berbeda antar instansi
3.Sistem pemantauan yang tidak terintegrasi karena lemahnya koordinasi antar-instansi
4.Pengambilan keputusan kebijakan dalam mengendalikan inflasi menjadi lambat dan kurang efektif
III. ISU STRATEGIS
ISU
GLOBAL:
Isu global tentang inflasi di suatu daerah mencakup kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus di seluruh dunia. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan pasokan, kenaikan permintaan, dan kebijakan moneter. Dampaknya meliputi penurunan daya beli masyarakat, gangguan distribusi pendapatan, dan potensi peningkatan suku bunga.
Isu global terkait inflasi pada tahun 2024 mencakup proyeksi penurunan inflasi global dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,2% pada tahun 2024, meskipun inflasi inti diperkirakan menurun lebih lambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi global antara lain kenaikan harga energi dan pangan, ketidakstabilan fiskal pasca-pandemi, dan ketidakpastian konsumen.
ISU
NASIONAL:
Isu nasional terkait inflasi di tingkat nasional adalah sebagai berikut:
1.Kenaikan Harga Bahan Pokok:
Kenaikan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai dapat memicu inflasi di daerah, terutama jika komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat setempat.
2.Kenaikan Harga BBM:
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi dan transportasi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.
3.Perubahan Iklim dan Bencana Alam:
Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu pasokan bahan makanan dan komoditas lainnya, menyebabkan kenaikan harga.
4.Kenaikan Biaya Produksi:
Peningkatan biaya produksi, seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan energi, dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka.
5.Perubahan Permintaan dan Penawaran:
Perubahan pola permintaan dan penawaran barang dan jasa juga dapat memengaruhi harga. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap atau berkurang, harga cenderung naik.
6.Kebijakan Pemerintah:
Kebijakan pemerintah, seperti kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM subsidi, atau kebijakan fiskal lainnya, dapat memicu inflasi.
7.Distribusi Barang yang Tidak Efisien:
Distribusi barang yang tidak efisien dapat menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah dan kenaikan harga.
ISU LOKAL
Inflasi di Kabupaten Mimika pada tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada bulan April 2024, inflasi tercatat sebesar 0,96 persen. Namun, pada Mei 2024, inflasi meningkat menjadi 4,31 persen, yang merupakan kenaikan dari 3,36 persen pada bulan sebelumnya, menurut Berita Mimika. Pada bulan September 2024, inflasi year-on-year (y-on-y) di Provinsi Papua Tengah, yang mencakup Kabupaten Mimika, mencapai 3,83 persen, dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Mimika. Pada Juni 2025, inflasi tahunan (y-on-y) di Timika (Kabupaten Mimika) mencapai 3,16 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,
40. Peran Pemerintah Daerah:
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi di wilayahnya, antara lain:
1.Pemantauan Harga:
Memantau harga barang dan jasa secara rutin untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga.
2.Pengendalian Distribusi:
Memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa untuk mencegah kelangkaan.
IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya inovasi:
Pemantauan harga bahan pangan dilakukan secara manual oleh masing-masing OPD teknis: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan BPS. Akibatnya pengambilan keputusan/kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi menjadi kuran efektif karena perbedaan data lapangan yang tersedia.
Setelah adanya inovasi:
Pemantauan harga bahan pangan dilakukan secara online, realtime dan terintegrasi dalam satu aplikasi daerah, yaitu SI-MONIKA, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) melalui SI-MONIKA yang terintegrasi merupakan terobosan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan harga dan ketersediaan pangan, tetapi juga sebagai platform untuk analisis prediktif.
Keunggulan yang merupakan fitur-fitur utama dari inovasi ini:
1.Pemantauan Realtime
Harga pangan dipantau dan diupdate secara berkala
2.Analisis Inflasi
Informasi prediktif tingkat inflasi pangan berbagai komoditas
3.Visualisasi Data
Tersedianya grafik dan peta interaktif untuk analisa tren
4.Notifikasi
Adanya peringatan jika terjadi kenaikan harga signifikan
Kebaharuan dari inovasi ini:
1.Teknologi big data
Penggunaan teknologi ini untuk memproses volume data besar dari berbagai sumber memungkinkan analisis yang lebih dalam dan relevan untuk memprediksi pola harga dan ketersediaan pangan
2.Partisipasi masyarakat melalui aplikasi mobile
Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam pengawasan harga pangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
VI. CARA KERJA INOVASI
1. Pengumpulan data: mengumpulkan data harga barang dan jasa dari berbagai pasar sektor
2. Valudasi data: memeriksa akurasi dan konsistensi data yang telah dikumpulkan
3. Pemrosesan data: mengolah data yang sudah tervalidasi untuk perhitungan
4. Perhitungan inflasi: menghitung angka inflasi berdasarkan data yang tersedia
5. Tampilan data (dashboard): menyajikan data inflasi melalui dashboard interaktif
6. Analisis dan prediksi inflasi: melakukan analisa dan memberikan prediksi terkait tren inflasi
7. Pembuatan laporan: menghasilkan Laporan Inflasi berkala untuk pemangku kepentingan.
Tujuan
1. Menyediakan data yang akurat dalam memonitor dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di sektor pangan
2. Mengumpulkan data secara online dan realtime pada satu platform yang digunakan bersama oleh instansi teknis
3. Mengintegrasikan Sistem pemantauan stok dan harga pangan sehingga meningkatkan koordinasi antar-instansi
4. Mempermudah proses pengambilan keputusan dalam pengendalian inflasi yang responsif dan efektif
Manfaat
1. Tersedianya data yang akurat dalam memonitor dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di sektor pangan
2. Tersedianya satu platform yang digunakan bersama dalam pengumpulan data secara online dan realtime
3. Tersedianya Sistem pemantauan stok dan harga pangan yang terintegrasi dalam satu aplikasi sehingga koordinasi antar-instansi meningkat
4. Terwujudnya pengambilan keputusan yang responsif dan efektif dalam pengendalian inflasi
Hasil inovasi
1. Aplikasi menyediakan data realtime yang meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam merespon perubahan harga pangan
2. memberikan dasar yang kuat untuk intervensi harga melalui kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran
3. Setiap instansi teknis memiliki akses ke data yang sama, sehingga dapat mendukung kebijakan pengendalian inflasi secara sinergis
4. mendukung distribusi pangan yang lebih merata dan menekan lonjakan harga di pasar lokal.
inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rancang bangun
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Permasalahan
Aplikasi Piutang PBB dan Pajak Lainnya adalah sebuah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak lainnya secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data piutang, dan membandingkannya dengan data real-time, serta menghasilkan laporan penerimaan dan sisa piutang yang akurat.
Isu Strategis
Berikut adalah isu strategis yang menjelaskan perlunya aplikasi piutang pajak, terutama dalam konteks pemerintah daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika:
Keterbatasan Sistem Manual
Rendahnya Tinggkat Penagihan Pajak
Tidak Terintegrasinya Data Wajib Pajak
Kebutuhan Data Real-Time untuk Pengambilan Keputusan
Metode Pembahruan Dengan adanya inovasi aplikasi Piutang ini mempermudah dan mempercepat proses penghitungan Piutang.
Sebagai bagian dari e-government, Aplikasi Piutang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam modernisasi pelayanan publik.
Keunggulan
Berikut adalah beberapa keunggulan pembuatan Apilikasi Piutang atau bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika:
Aplikasi dapat diakses secara daring di web browser seperti chrome atau firefox.
Sebuah antarmuka visual yang menyajikan informasi tentang laporan pemesanan dari restoran yang telah terdaftar
Dapat Menampilkan data piutang dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan kolom-kolom yang relevan.
Cara Kerja Inovasi
Cara Membuka Situs Untuk memulai akses terhadap aplikasi PIUTANG ini :
Bukalah aplikasi PIUTANG melalui web browser (Chrome atau Mozila Fire Fox) dengan alamat url yang telah ditentukan.
Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser.
Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi PIUTANG berupa halaman login.
List Piutang
Aplikasi ini dapat melihat Piutang Wajib Pajak yang sudag terdaftar dalam bentuk tabel.
Modal Detai Pembayaran
menampilkan informasi rinci tentang pembayaran piutang PBB, termasuk riwayat pembayaran, sisa piutang, dan hasil perbandingan dengan data real-time.
Modal Catatan Piutang
Modal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan catatan secara langsung ke dalam sistem, sehingga catatan tersebut dapat diakses dan digunakan untuk keperluan pelacakan, pelaporan, atau audit di masa mendatang.
Tujuan
Tujuan Inovasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak lainnya secara efisien.
Manfaat
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengimpor data piutang, dan membandingkannya dengan data real-time.
Hasil inovasi
Menghasilkan laporan penerimaan dan sisa piutang yang akurat
inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rancang bangun
I. DASAR HUKUM
1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
11.Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua.
II. PERMASALAHAN
Masalah Makro
Masalah makro dalam pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha kecil mencakup tantangan-tantangan berskala besar yang berdampak sistemik dan struktural. Masalah-masalah ini sering kali membutuhkan kebijakan publik, dukungan lintas sektor, dan perubahan sosial budaya yang luas. Permasalah yang kerap dihadapi adalah:
1. Akses Terbatas terhadap Permodalan
Banyak perempuan pelaku usaha kecil sulit mengakses kredit formal karena keterbatasan agunan, dokumen legal, atau literasi keuangan. Bank atau lembaga keuangan masih memandang perempuan sebagai kelompok berisiko tinggi.
2.Rendahnya Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan
Banyak perempuan tidak memiliki pendidikan formal atau keterampilan manajerial dasar. Pelatihan yang tersedia sering tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan (misalnya waktu fleksibel, berbasis komunitas).
3.Kesenjangan Akses Teknologi dan Informasi
Perempuan di sektor informal sering tertinggal dalam akses internet, gadget, atau platform digital. Kurangnya pelatihan digitalisasi usaha membuat usaha mereka tertinggal dalam era ekonomi digital.
4.Kultur dan Norma Sosial yang Membatasi Peran Perempuan
Di banyak daerah, perempuan masih dibatasi ruang geraknya karena peran domestik atau norma patriarkal. Waktu produktif perempuan terbagi antara urusan rumah tangga dan usaha.
5.Kurangnya Kebijakan Khusus dan Data Gender-Responsif
Banyak kebijakan UMKM tidak membedakan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kurangnya data terpilah gender menyulitkan perencanaan program yang efektif.
6.Minimnya Akses Jaringan dan Kemitraan Usaha
Perempuan pelaku usaha sering tidak terlibat dalam jaringan bisnis, koperasi, atau asosiasi karena keterbatasan waktu, informasi, atau dukungan.
Masalah Mikro
Kabuten Mimika dengan berbagai potensi unggulan daerah juga tak lepas dari berbagai tantangan pemanfaatan potensi daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan usaha di tingkatan yang paling bawah, yaitu pada kelompok usaha milik masyarakat. Dengan luas wilayah hutan mencapai 92%, kehidupan masyarakat lokal masih sangat bergantung pada hutan dan hasil-hasil hutan. Kampung Pigapu di Mimika merupakan salah satu Kampung yang berada di antara kehidupan hutan dataran rendah dan hutan mangrove di satu sisi dan kemajuan Kabupaten yang sangat pesat di sisi lainnya.
Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aimaporamo yang telah dibentuk pada tahun 2023, kelompok usaha wanita OAP ini memproduksi daun teh dari tanaman Daun Jeruju (Acanthus Ilicifolius) yang tumbuh di area hutan mangrove kampung Pigapu. Daun teh mama-mama ini diberi nama Teh ‘NDOA’. Dalam perjalanannya, produksi Teh ‘NDOA’ menemui beberapa masalah, yaitu:
1.Belum optimalnya produksi teh mangrove ‘NDOA’
2.Belum maksimalnya pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’
III. ISU STRATEGIS
Isu Global
Dalam skala global, Pemberdayaan Perempuan memiliki kaitan yang sangat erat dengan SDGs (Sustainable Development Goals), karena kesetaraan gender dan peran aktif perempuan adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan. Dalam SDG’s Tujuan 1, Pemberdayaan ekonomi perempuan akan membantu mengurangi kemiskinan rumah tangga. Hal ini dapat terwujud melalui peningkat kan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kewirausahaan (Tujuan 8).
Isu Nasional
Pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro di Indonesia menjadi salah satu topik strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di desa dan daerah tertinggal. Perempuan memegang peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui berbagai usaha mikro dan informal, namun mereka masih menghadapi banyak tantangan struktural. Perempuan lokal di Indonesia memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi mikro, namun perlu dukungan serius agar usaha mereka naik kelas.
Isu Lokal
Usaha mikro, kecil dan menengah Orang Asli Papua yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah. Untuk itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.
Di era pelaksanaan OTSUS jilid 2 ini, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah agar memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan pengembangan usaha para pelaku usaha Orang Asli Papua. Untuk itu peran instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika menjadi sentral dalam memfasilitasi dan mendampingi kelompok usaha Orang Asli Papua dalam pemanfaatan potensi unggulan daerah.
IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya inovasi:
Total penjualan produk teh NDOA sepanjang tahun 2023 adalah senilai Rp 3.615.000,-. Produk teh ditawarkan dalam 3 jenis kemasan, yaitu gelas, kotak dan pouch.
Setelah adanya inovasi:
Melalui pendampingan Dinas Koperasi dan UKM melalui fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, Pemda telah membangun 1 unit Rumah Produksi pagi kelompok dan memfasilitasi pendaftaran NIB, P-IRT dan sertifikat Halal Produk. Sebagai hasilnya maka nilai penjualan produk NDOA di 2024 mencapai Rp 6.010.000,-.
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Telah mempunyai izin usaha NIB
Telat mendapat izin P-IRT
Telah mendapat sertifikasi Halal
VI. CARA KERJA INOVASI
1.Penempatan tenaga pendamping dan fasilitator untuk KUPS Aimaporamo
2.Tenaga pendamping dan fasilitator membuka ruang diskusi dengan Kelompok
3.Fasilitasi peningkatan produksi daun teh
4.Fasilitaasi peningkatan pemasaran produk melalui pendaftaran NIB, P-IRT dan Sertifikat Halal Produk
Tujuan
Meningkatnya produksi teh mangrove ‘NDOA’
Meningkatnya pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’
Manfaat
1. Peningkatan produksi teh mangrove ‘NDOA’ dalam kemasan yang representatif
2. Pemasaran produk teh mangrove ‘NDOA’ menjadi lebih luas karena telah memiliki NIB, izin P-IRT dan sertifikat Halal produk
Hasil inovasi
Melalui pendampingan Dinas Koperasi dan UKM melalui fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, Pemda telah membangun 1 unit Rumah Produksi pagi kelompok dan memfasilitasi pendaftaran NIB, P-IRT dan sertifikat Halal Produk. Sebagai hasilnya maka nilai penjualan produk NDOA di 2024 mencapai Rp 6.010.000,-.
I. DASAR HUKUM
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Sadar Tertib Arsip;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Arsip;
8.Peraturan Bupati Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
II. PERMASALAHAN
Permasalahan Makro
Arsip Merupakan bagian penting dari memori kolektif bangsa. Arsip mencerminkan proses Pembangunan, pemerintahan, Pendidikan dan kehidupan sosial Masyarakat, selain itu arsip ,merupakan sumber informasi penting dalam berbagai kegiatan administrasi, Sejarah, hukum dan penelitian.
Namun seiring waktu, arsip dalam bentuk fisik (kertas, foto, rekaman) mengalami degradasi kualitas akibat faktor lingkungan, penggunaan dan usia bahan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya volume arsip konvensional maupun digital yang memerlukan pengelolaan khusus berbasis teknologi.
Untuk mengelola arsip secara professional, dibutuhkan fasilitas yang mampu menyimpan, merawat, mengelola dan menyediakan akses terhadap arsip dengan standar tertentu. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya Arsip adalah salah satu faktor penghambat dalam mengelola Arsip.
Masalah makro Kearsipan yang dihadapi secara Global mencakup berbagai isu terkait pengelolaan, Penyimpanan dan akses Arsip, baik Arsip konvensional maupun digital:
1.Kesulitan dalam penemuan Dokumen sulitnya menemukan dokumen yang dibutuhkan seringkali menjadi masalah utam dalam pengelolaan Arsip. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penyimpanan yang tidak terstruktur kurangnya pemahaman tentang sistem Kearsipan.
2.Resiko kehilangan dan kerusakan Arsip . Arsip baik fisik maupun digital, rentan terhadap kehilangan dan kerusakan , bencana alam, kesalahan manusia, gedung yang belum Reprentatif oleh Lembaga Pemerintah, atau peretasan data dapat menyebabkan hilangnya informasi berharga.
3.Auntentikasi dan Reliabilitas Arsip Elektronik menjaga autensitas dan rehabilitas Arsip. Elektronik merupakan tantangan besar. Arsip Elektronik mudah dimanipulasi dan rentan terhadap kerusakan.
4.Kualitas Sumber Daya Manusia
Kurangnya tenaga ahli Kearsipan yang professional dan terlatih dapat menghambat pengelola yang efektif
5.Sarana dan Prasarana yang tidak memadai benyak Lembaga yang belum memiliki tempat penyimpanan Arsip yang memadai dan tidak sesuai standar Kearsipan.
6.Kurangnya kesadaran tentang pentingnya Arsip
Kurangnya pemahaman tentang pentingnya Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan sumber Informasi dapat menyebabkan pengelola Arsip yang kurang optimal
7.Keterbatasan Anggaran
Kurangnya anggaran untuk pengelola Arsip dapat menghambat pengadaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan, pelatihan Sumber Daya Manusia dan penerapan teknologi Kearsipan.
8.Perkembangan Teknologi yang cepat Adaptasi terhadap perkembangan teknologi Kearsipan yang capai juga menjadi tantangan. Diperlukan upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam pengelola Arsip
Permasalahan Mikro
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berupaya menyediakan solusi bagi OPD maupun organisasi masyarakat dalam mengelola arsip. Terdapat beberapa masalah pengelolaan arsip di Kabupaten Mimika:
1.Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pengelolaan arsip di OPD, baik secara konvensional maupun digital
2.Kurangnya sarana dan prasarana konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip
3.Belum tersedianya riset dan pelatihan konservasi arsip yang berkelanjutan
III. ISU STRATEGI
Isu Global
Tantangan dan peluang terkait transformasi digital, literasi digital, dan kebutuhan akan pengelola Arsip yang efektif dan efisean, terutama dalam konteks pelaku public yang berbasis elektronik. Berikut adalah beberapa isu strategi Kearsipan dalam konteks global:
1.Transformasi digital dan Arsip Digital tran global
Tren global, yang menuntut pengelola Arsip yang efektif dalam formal digital
2.Manajemen Arsip yang berkelanjutan
Pentingnya Arsip
Arsip memeiliki peran visual dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dan konteks Pemerintah bidnis ]dan penelitian
3.Peningkatan literasi dan literasi digital
Literasi digital yang memadai adalah kunci untuk mengelola dan memanfaatkan Arsip digital secara efektif
4.Akses dan pemanfaatan Arsip
Pentingnya akses
Akses terhadap arasip yang relefan adalah kunci untuk mendukung transparansi akuntabilitas, dan partisipasi public.
Isu Nasional
Secara nasional pengelolaan Arsip saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip. Selain itu, dengan perkembangan zaman digital ini digitalisasi arsip belum merata dan rendahnya pemanfaatan arsip oleh masyarakat.
Berikut adalah beberapa isu strategis kearsipan yang perlu mendapat perhatian
1.Pengelola Arsip yang belum optimal
-Masih banyak Instansi Pemerintahan yang belum menerapkan sistem Pengelola Arsip yang baik, baik secara konvensional maupun Digital
-Proses Digitalisasi Arsip juga belum merata di seluruh Daerah dan Instansi
-Penataan dan pemeliharaan Arsip yang belum optimal dapat menyebabkan kehilangan Informasi penting dan sulitnya akses Arsip dimasa depan
2.Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan :
-Kualitras dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kearsipan masih belum memadai, terutama di Daerah – daerah
-Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Kearsipan menyebabkan rendahnya kompetensi Sumber Dya Manusia dalam mengelola Arsip
-Kebutuhan akan Arsiparis professional yang memiliki pemahaman tentang teknologi Informasi yang semakin mendesak
3.Pemanfaatan Arsip
-Rendahnya pemanfaatan Arsip oleh masyarakat peneliti menyebabkan Arsip kurang optimal dalam mendukung penelitian, pengembalian keputusan dan pelestarian Sejarah
-Sosialisasi tentang pentingnya Arsip dan bagaimana mengaksesnya juga perlu ditingkatkan
4.Digitalisasi Arsip
-Peningkatan digitalisasi Arsip menjadi kunci dalam pengelola Arsip Modern
-Namun, digitalisasi yang belum merata dan belum didukung dengan sistem yang baik dapat menyimpulkan masalah baru , sepertri hilangnya Arsip digital dan kesulitan akses
5.Kesadaran Masyarakat
-Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Arsip dan Kearsipan masih rendah
-Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program Sosialisasi dan edukasi
Isu Lokal
Permasalahan permasalahan yang dihadapi saat ini pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika Khusus dalam penanganan Arsip adalah sebagai berikut
a.Kurangnya perhatian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah arti pentingnya Arsip
b.Belum adanya Depo Arsip sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan Arsip
c.Ketersediaan Sumber Daya Manusia Arsiparis yang memiliki Kompetensi Kearsipan masih sangat terbatas
d.Masih kurangnya Saran dan Prasarana Aparatur
e.Masih kureangnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolah Arsip secara baku
f.Masih rendahnya kinerja Kearsipan
IV. METODE KEBAHARUAN
Kondisi sebelum Inovasi:
-Tidak terkelolanya Arsip dengan baik di berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
-Belum ada kesadaran dari unit Pencipta Arsip dalam mengelola Arsipnya
-Kesulitan dalam menemukan Informasi dalam Arsip
Sehingga secara standar pengelolaan arsip yang baik, hanya 2 OPD yang memenuhi standar.
Kondisi setelah Inovasi:
-Sebagian Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai mengelola Arsipnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
-Memberikan ruang kepada Pengelola Arsip di Organisasi Perangkat Daerah berkunjung dan belajar dalam pengelolaan Arsip
-Arsip di Unit – unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sudah mulai tertata
Sebagai hasilnya, dalam waktu 3 bulan pelaksanaan terdapat 6 OPD lagi yang memiliki pengelolaan arsip yang baik
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Sebagai Laboratorium Arsip pertama di Papua, Laboratorium GARATSI memiliki keunggulan sebagai berikut:
-Penyimpanan dan perawatan arsip konvensional dan digital.
-Konservasi arsip fisik ke format digital (digitalisasi)
-Konservasi dan restorasi arsip rusak berbasis riset
-Pelatihan dan simulasi pengelolaan arsip
-Mendorong efisisensi pengelolaan arsip digital
-Menjadi pusat inovasi dan rujukan pengembangan laboratorium arsip lainnya.
VII. Cara Kerja Inovasi
A. Alur aktivitas konservasi/restorasi
1. penerimaan arsip dari unit kerja
2. pemeriksaan kondisi fisik
3. identifikasi jenis kerusakan
4. penanganan teknis sesuai jenis kerusakan
5. dokumentasi proses dan hasil
6. pengembalian arsip/penyimpanan
B. Alur aktivitas digitalisasi
1. persiapan alat
2. pemindahan arsip sesuai urutan
3. penyimpanan hasil scan dengan format standar (PDF)
4. pembuatan meta data
5. back up dan unggah ke server arsip digital
Tujuan
Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital;
Menyediakan fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip;
Mendukung riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.
Manfaat
Tersedianya layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengelolaan arsip kepada OPD atau pihak-pihak yang terkait, termasuk publik, baik pengelolaan konvensional maupun secara digital;
Tersedianya fasilitas laboratorium arsip yang modern dan fungsional yang menunjang konservasi, digitalisasi dan restorasi arsip;
Terlaksananya riset dan pelatihan konservasi arsip secara berkelanjutan.
Hasil inovasi
-Adanya pengembangan sistem manajemen arsip
-Adanya peningkatan kualitas layanan kearsipan bagi publik dan institusi
DASAR
HUKUM :
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika 2011-2031
PERMASALAHAN
Permasalahan Makro:
Perencanaan Tata Ruang: Proses perencanaan tata ruang yang tidak optimal dapat menyebabkan penggunaan lahan yang tidak efisien dan konflik penggunaan lahan. Diperlukan alat yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi geospasial untuk mendukung perencanaan yang lebih baik.
Mitigasi Bencana Alam: Kabupaten Mimika rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Penanganan dan mitigasi bencana sering terhambat oleh kurangnya data yang akurat dan mudah diakses.
Pengembangan Infrastruktur: Keterbatasan dalam pengumpulan dan analisis data geospasial dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelayanan Publik yang Efektif: Masyarakat memerlukan akses mudah ke berbagai layanan publik. Kurangnya informasi geospasial yang tersedia untuk publik dapat menghambat penyampaian layanan yang efisien dan merata.
Permasalahan Mikro:
Ketersediaan dan Kualitas Data: Rendahnya akurasi dan kelengkapan data geospasial. Hal ini dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang efektif.
Teknologi dan Infrastruktur IT: Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai, seperti server yang lambat atau jaringan internet yang tidak stabil, dapat menghambat implementasi dan operasional Web GIS.
Kompetensi Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem Web GIS. Diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf yang terlibat.
Integrasi Data: Tantangan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang memiliki format dan struktur yang berbeda. Ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan kesulitan dalam analisis data.
Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem: Web GIS memerlukan pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem untuk memastikan keandalannya. Kurangnya dana atau sumber daya untuk pemeliharaan dapat mengakibatkan sistem tidak berfungsi dengan baik.
Keterlibatan Pengguna: Kurangnya partisipasi pengguna dalam pengumpulan dan pemanfaatan data geospasial dapat mengurangi efektivitas Web GIS. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengguna.
ISU STRATEGIS GLOBAL, NASIONAL, DAN LOKAL
Isu Strategis Global:
Perubahan Iklim: Perubahan iklim global berdampak pada pola cuaca dan meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana alam. Web GIS dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis perubahan ini guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi.
Pembangunan Berkelanjutan: Kebutuhan akan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin meningkat. Web GIS menyediakan data yang diperlukan untuk merencanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan.
Urbanisasi: Urbanisasi yang cepat memerlukan pengelolaan tata ruang dan infrastruktur yang efisien. Web GIS dapat membantu dalam perencanaan kota yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya.
Keamanan Pangan dan Air: Isu keamanan pangan dan ketersediaan air bersih menjadi semakin penting. Web GIS dapat digunakan untuk memantau penggunaan lahan pertanian dan sumber daya air.
Isu Strategis Nasional:
Mitigasi Bencana: Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Web GIS dapat mendukung upaya mitigasi dan penanganan bencana dengan menyediakan data yang akurat.
Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang merata dan efisien adalah prioritas nasional. Web GIS dapat membantu dalam perencanaan dan pemantauan proyek infrastruktur.
Pemberdayaan Daerah: Otonomi daerah memerlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan wilayah. Web GIS dapat mendukung pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang lebih baik.
Isu Strategis Lokal:
Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Infrastruktur: Tata ruang yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan konflik penggunaan lahan. Web GIS dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik.
Mitigasi dan Penanganan Bencana: Kabupaten Mimika rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Web GIS dapat membantu dalam memetakan daerah rawan bencana dan merencanakan langkah-langkah mitigasi.
Pelayanan Publik: Masyarakat membutuhkan akses yang lebih baik ke layanan publik. Web GIS dapat membantu dalam menyediakan informasi lokasi fasilitas publik secara lebih efisien.
METODE PEMBAHARUAN
Kondisi Sebelum Inovasi Web GIS:
Pengelolaan Data Geospasial: Data geospasial tersebar di berbagai instansi dan tidak terintegrasi dengan baik; Akses terhadap data terbatas, seringkali membutuhkan proses manual yang memakan waktu; Data tidak selalu up-to-date dan keakuratannya dipertanyakan.
Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur: Perencanaan tata ruang dilakukan dengan informasi yang terbatas, mengakibatkan penggunaan lahan yang kurang efisien; Pengembangan infrastruktur tidak optimal karena kurangnya data geospasial yang akurat.
Mitigasi dan Penanganan Bencana: Kurangnya pemetaan daerah rawan bencana yang akurat, membuat mitigasi kurang efektif.
Pelayanan Publik: Masyarakat mengalami kesulitan mengakses informasi lokasi fasilitas publik; Pelayanan publik kurang efisien karena informasi tidak terpusat dan sulit diakses. Masyarakat harus datang ke kantor untuk dapat memperoleh data yang diinginkan.
Kolaborasi Antar Instansi: Kurangnya koordinasi dan berbagi data antar instansi pemerintah; Standar data yang tidak seragam menghambat integrasi dan analisis data.
Kondisi Sesudah Inovasi Web GIS:
Pengelolaan Data Geospasial: Data geospasial terintegrasi dalam satu platform yang mudah diakses oleh berbagai instansi; Akses data lebih cepat dan mudah dengan sistem yang terpusat dan online; Data selalu diperbarui dan keakuratannya lebih terjamin.
Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur: Perencanaan tata ruang didukung oleh data geospasial yang lengkap dan akurat, mengoptimalkan penggunaan lahan; Pengembangan infrastruktur menjadi lebih terarah dan efisien berkat informasi yang akurat.
Mitigasi dan Penanganan Bencana: Daerah rawan bencana dapat dipetakan dengan lebih akurat, meningkatkan upaya mitigasi.
Pelayanan Publik: Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi lokasi fasilitas publik melalui Web GIS; Pelayanan publik menjadi lebih efisien dengan informasi yang terpusat dan mudah diakses. Hal dapat dilihat dari jumlah rata-rata pengunjung Web GIS setiap bulan sebesar 160 pengunjung.
Kolaborasi Antar Instansi: Koordinasi dan berbagi data antar instansi pemerintah meningkat; Standar data yang seragam memudahkan integrasi dan analisis data.
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Integrasi Data yang Komprehensif: Web GIS Kabupaten Mimika mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data lingkungan, infrastruktur, dan sosial ekonomi, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi wilayah. Selain itu, geoportal Mimika (sigma.mimikakab.go.id) juga telah terintegrasi dengan INA Geoportal yang memungkinkan sinkronisasi data geospasial secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan interoperabilitas data geospasial serta mendukung inisiatif Satu Data Geospasial Nasional.
User-Friendly Interface: Antarmuka yang mudah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, dari pejabat pemerintah hingga masyarakat umum.
Customizable Layers: Fitur lapisan peta yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna, memungkinkan analisis yang lebih spesifik dan terarah.
Kolaborasi Antar-Instansi: Memfasilitasi kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memanfaatkan data geospasial.
Pemetaan Daerah Rawan Bencana: Fitur khusus untuk pemetaan dan pemantauan daerah rawan bencana, yang sangat relevan mengingat kondisi geografis Mimika yang rentan.
CARA KERJA INOVASI
Tahapan Implementasi Web GIS:
Kebutuhan dan Analisis Awal: Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan dari Web GIS; Melakukan analisis kebutuhan data dan infrastruktur yang diperlukan.
Pengumpulan Data: Mengumpulkan data geospasial dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan, citra satelit, dan data dari instansi terkait.
Pengolahan dan Integrasi Data: Memproses dan mengintegrasikan data ke dalam satu sistem yang terpusat.
Pengembangan Sistem: Membuat platform Web GIS dengan fitur-fitur yang dibutuhkan; Pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan.
Pelatihan dan Sosialisasi: Melakukan pelatihan bagi pengguna utama dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan Web GIS.
Peluncuran dan Pemeliharaan: Meluncurkan Web GIS secara resmi; Melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem sesuai kebutuhan.
Bisnis Proses Layanan Web GIS:
Pengguna Masuk ke Sistem: Pengguna, baik itu pemerintah, masyarakat, atau pihak swasta, mengakses Web GIS melalui web browser.
Pemilihan dan Penggunaan Data: Pengguna memilih lapisan peta dan data yang diperlukan; Melakukan analisis atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Pengolahan dan Analisis Data: Sistem Web GIS mengolah data berdasarkan permintaan pengguna; Menyediakan hasil analisis atau visualisasi data yang dibutuhkan.
Pengambilan Keputusan dan Aksi: Pengguna menggunakan informasi dari Web GIS untuk mendukung pengambilan keputusan atau tindakan tertentu.
Pembaruan dan Feedback: Pengguna dapat memberikan umpan balik atau melaporkan data baru untuk pembaruan sistem.
Tujuan
TUJUAN INOVASI
Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Wilayah: Mempermudah pengelolaan dan pemantauan sumber daya alam dan infrastruktur di Kabupaten Mimika.
Mendukung Pengambilan Keputusan: Menyediakan data dan analisis yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Mitigasi Bencana: Memperkuat upaya mitigasi dan respons terhadap bencana alam dengan data real-time dan pemetaan daerah rawan.
Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendukung pengembangan ekonomi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan pelaku usaha.
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Akses Informasi yang Mudah: Memudahkan akses informasi geospasial bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan wilayah.
Keputusan yang Lebih Baik: Mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.
Peningkatan Layanan Publik: Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan informasi lokasi yang akurat dan mudah diakses.
Pengurangan Risiko Bencana: Mengurangi risiko dan dampak bencana alam melalui pemetaan dan pemantauan yang lebih baik.
Hasil inovasi
DAMPAK INOVASI
Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana: Kesiapsiagaan dan respons yang lebih baik terhadap bencana alam, mengurangi dampak negatifnya.
Pengembangan Infrastruktur yang Lebih Baik: Pembangunan infrastruktur yang lebih terencana dan efisien.
Peningkatan Kualitas Hidup: Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan akses yang lebih baik ke informasi dan layanan publik.
Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Inisiator
opd
Jenis inovasi
nondigital
Bentuk inovasi
inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Rancang bangun
RANCANG BANGUN
DASAR HUKUM
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana;
Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rencana Penyusunan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B.
PERMASALAHAN
Makro
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sering menghadapi beberapa permasalahan dalam menindaklanjuti laporan bencana, terutama di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mimika atau daerah-daerah lainnya. Beberapa permasalahan yang umumnya dihadapi oleh BPBD meliputi:
Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang tersedia untuk menangani bencana. BPBD sering kali harus bekerja dengan staf yang terbatas dan fasilitas yang minim, yang dapat memperlambat respons dan pemulihan.
Keterlambatan Informasi: Terkadang, laporan bencana tidak sampai tepat waktu atau informasi yang diterima tidak cukup detail. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur komunikasi atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kejadian bencana.
Koordinasi yang Kompleks: Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak, seperti instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak efektif atau kurangnya komunikasi antar-pihak dapat menghambat respons yang cepat dan terkoordinasi.
Tingkat Kesiapsiagaan yang Berbeda: Tidak semua daerah memiliki tingkat kesiapsiagaan yang sama terhadap bencana. Daerah yang kurang disiapkan sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menangani bencana daripada daerah yang telah melaksanakan persiapan dan pelatihan dengan baik.
Aspek Sosial dan Politik: Permasalahan sosial dan politik, seperti konflik kepentingan atau birokrasi yang kompleks, juga dapat mempengaruhi respons terhadap bencana. Hal ini bisa mencakup masalah distribusi bantuan, akses ke wilayah terdampak, atau penyelesaian konflik internal di antara pihak-pihak terkait.
Pengelolaan Data dan Teknologi: BPBD sering menghadapi tantangan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data bencana. Keterbatasan dalam teknologi informasi dan kemampuan untuk memproses data secara efektif dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan berbasis bukti.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi BPBD untuk memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan, meningkatkan koordinasi antar-pihak terkait, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan respons cepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan bencana secara dini. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, BPBD dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka dalam penanggulangan bencana di tingkat lokal.
Mikro
Dalam menanggulangi bencana, petugas penanggulangan bencana sering menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan menuntut. Berikut adalah beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh petugas dalam menanggulangi bencana:
Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran yang tersedia. Petugas sering kali harus bekerja di bawah tekanan karena kurangnya personel, peralatan yang memadai, atau dana yang cukup untuk respons yang efektif.
Akses Terbatas ke Lokasi Bencana: Di beberapa kasus, petugas mungkin menghadapi kesulitan untuk mencapai lokasi bencana karena akses jalan yang terputus, kondisi cuaca yang buruk, atau medan yang sulit. Hal ini dapat memperlambat respons awal dan pengiriman bantuan.
Koordinasi yang Rumit: Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak yang berbeda, termasuk instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, sukarelawan, dan sektor swasta. Koordinasi yang tidak efektif antar-pihak dapat menghambat distribusi bantuan, pelaksanaan evakuasi, dan tindakan penanggulangan lainnya.
Ketidakpastian dan Keterbatasan Informasi: Informasi yang tidak memadai atau tidak akurat mengenai situasi bencana dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh petugas. Ketidakpastian ini bisa termasuk jumlah korban, tingkat kerusakan, atau kondisi infrastruktur yang terdampak.
Tantangan Kesehatan dan Keamanan: Petugas sering kali berisiko tinggi terhadap bahaya fisik dan kesehatan selama penanggulangan bencana, seperti potensi terkena material berbahaya, keruntuhan struktur bangunan, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat.
Kesulitan Psikologis dan Emosional: Menanggulangi bencana juga dapat mempengaruhi kesehatan mental petugas, terutama karena mereka sering berhadapan dengan situasi yang menyedihkan, stres, atau trauma dari korban bencana.
Respon Masyarakat dan Pengetahuan Lokal: Petugas sering dihadapkan pada tantangan untuk memahami dan merespons kebutuhan masyarakat setempat, serta membangun kepercayaan dan kerjasama dengan mereka dalam proses penanggulangan.
Perubahan Iklim dan Bencana yang Lebih Ekstrim: Dengan meningkatnya perubahan iklim, bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai tropis dapat menjadi lebih sering atau lebih ekstrem, menambah kompleksitas dan tingkat kesulitan dalam penanggulangan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi petugas penanggulangan bencana untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, kapasitas, dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penggunaan teknologi yang tepat juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas respons terhadap bencana.Top of Form Bottom of Form
ISU STRATEGIS
Isu Global :
Isu global tentang korban jiwa dan kerugian harta benda akibat lambatnya petugas dalam menanggulangi bencana merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi banyak negara dan komunitas di seluruh dunia. Beberapa isu kunci yang terkait dengan lambatnya respons dalam menanggulangi bencana meliputi:
Korban Jiwa : Ketika respons terhadap bencana terlambat, korban jiwa bisa menjadi lebih tinggi karena evakuasi yang terhambat, kesulitan dalam memberikan pertolongan medis yang cepat, atau karena terlambatnya bantuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Kerusakan Infrastruktur dan Harta Benda: Keterlambatan dalam tindakan penanggulangan bencana dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, jembatan, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan memperlambat proses pemulihan.
Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara-negara yang mengalami bencana sering kali harus bergantung pada bantuan internasional jika respons lokal terhambat atau tidak memadai. Ketergantungan ini dapat memperlambat proses bantuan dan memperburuk dampak kemanusiaan bencana.
Pemulihan yang Lambat : Respons yang lambat dapat menghambat proses pemulihan komunitas dan individu yang terdampak. Hal ini bisa berdampak pada kesejahteraan jangka panjang, pemulihan psikologis, dan keberlanjutan ekonomi.
Persepsi Publik dan Kepuasan Masyarakat : Keterlambatan dalam respons terhadap bencana sering kali mempengaruhi persepsi publik terhadap keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan merespons kebutuhan masyarakat. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pemerintah yang bertanggung jawab.
Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan komunitas internasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons cepat, dan kapasitas dalam menanggulangi bencana. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, pelatihan petugas penanggulangan bencana, penggunaan teknologi yang tepat, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana juga merupakan langkah-langkah penting untuk mengurangi dampak negatif dari respons yang lambat terhadap bencana
Isu Nasional
Di tingkat nasional, lambatnya respons petugas dalam menanggulangi bencana dapat menyebabkan dampak serius, baik dalam hal kerugian harta benda maupun korban jiwa. Beberapa isu utama yang terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:
Kerugian Harta Benda yang Besar: Respons yang lambat dapat memperburuk kerusakan terhadap infrastruktur kritis seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya. Kerugian ini tidak hanya mencakup biaya langsung untuk memperbaiki atau mengganti infrastruktur yang rusak, tetapi juga kerugian ekonomi lebih luas karena dampak terhadap perdagangan, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Korban Jiwa dan Cedera: Lambatnya respons dapat memperbesar risiko terhadap korban jiwa dan cedera. Evakuasi yang tertunda atau kesulitan dalam memberikan pertolongan medis yang cepat dan tepat dapat meningkatkan angka kematian dan memperparah kondisi kesehatan mereka yang terluka.
Tantangan dalam Pemulihan: Ketika respons lambat, proses pemulihan komunitas menjadi lebih sulit. Keberlanjutan pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi dari bencana dapat terhambat, yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
Ketergantungan pada Bantuan Luar: Negara yang mengalami bencana dan menghadapi respons yang lambat sering kali harus bergantung pada bantuan internasional. Ketergantungan ini dapat menambah kompleksitas dalam koordinasi bantuan, meningkatkan biaya pemulihan, dan memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi normal.
Kredibilitas Pemerintah dan Otoritas: Respons yang lambat terhadap bencana dapat merusak kredibilitas pemerintah dan lembaga terkait di mata publik. Ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberikan perlindungan terhadap bencana.
Untuk mengatasi isu-isu ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, melatih petugas penanggulangan bencana, meningkatkan koordinasi antar-lembaga terkait, dan meningkatkan kapasitas dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana, pengembangan sistem peringatan dini yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat juga merupakan langkah-langkah kunci untuk mengurangi dampak negatif dari respons yang lambat terhadap bencana di tingkat nasional.
Isu Lokal :
Kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Mimika dapat menyebabkan berbagai dampak kerugian yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:
Evakuasi yang Tidak Efisien: Kurangnya personel untuk melakukan evakuasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam menyelamatkan nyawa.
Keterbatasan Tenaga Medis: Korban yang terluka mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang cepat dan memadai.
Penanganan Medis Terbatas: Tenaga medis yang terbatas mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan, memperparah kondisi mereka.
Kehilangan dan Ketidakpastian: Korban bencana mungkin mengalami trauma karena kehilangan keluarga dan harta benda serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka.
Bangunan dan Infrastruktur: Kurangnya personel untuk penanganan darurat dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Usaha dan Bisnis: Kerusakan pada fasilitas usaha dan keterlambatan dalam pemulihan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.
Sumber Penghidupan: Sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan mungkin mengalami kerugian besar, mempengaruhi sumber penghidupan masyarakat.
METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya tim reaksi cepat, penanggulangan bencana sering kali menghadapi berbagai kendala dan masalah yang menghambat efisiensi dan efektivitas respons. Berikut adalah beberapa kendala dan masalah utama yang dihadapi:
Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan aksi.
Komunikasi Terbatas: Sistem komunikasi yang tidak memadai membuat penyebaran informasi dan instruksi menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.
Tenaga Manusia: Kekurangan tenaga kerja terlatih dalam penanggulangan bencana membuat proses evakuasi dan penyelamatan menjadi tidak efektif.
Peralatan dan Logistik: Kurangnya peralatan dan logistik yang diperlukan untuk operasi penyelamatan dan pemulihan, seperti alat berat, kendaraan, dan perlengkapan medis.
Rencana Tanggap Darurat: Tidak adanya rencana tanggap darurat yang jelas dan terstruktur, sehingga respons terhadap bencana menjadi tidak terorganisir.
setelah adanya Tim Reaksi Cepat (TRC), kini proses panggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat, efesien dan efektif. Berikut adalah peran Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana:
Respon Time:
TRC dapat segera bergerak menuju lokasi bencana begitu menerima informasi, meminimalkan waktu tanggap.
Evakuasi Cepat: TRC segera melakukan evakuasi warga dari daerah yang terdampak bencana, seperti banjir, longsor, atau kebakaran. Kecepatan dan efisiensi dalam evakuasi sangat penting untuk mengurangi korban jiwa.
Pertolongan Pertama: TRC melakukan pertolongan pertama kepada korban yang terluka, menstabilkan kondisi mereka sebelum dirujuk ke fasilitas medis yang lebih lengkap.
Penilaian Cepat: TRC melakukan penilaian cepat terhadap situasi dan dampak bencana. Penilaian ini membantu menentukan prioritas dalam respons dan alokasi sumber daya.
Distribusi Bantuan: TRC memastikan distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya dilakukan dengan cepat dan merata.
Sistem Komunikasi Evektif: TRC menggunakan sistem komunikasi yang canggih untuk menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga lainnya.
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memiliki sejumlah keunggulan yang membuat mereka sangat efektif dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa keunggulan utama mereka:
Kecepatan Respons: TRC mampu memberikan respons cepat sejak terjadi bencana, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian.
Koordinasi Terorganisir: Mereka memiliki sistem koordinasi yang baik antar lembaga dan pihak terkait, memastikan setiap tindakan terorganisir dan efisien.
Tenaga Terlatih: Anggota TRC dilengkapi dengan pelatihan khusus dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, termasuk evakuasi, pertolongan pertama, dan penanganan situasi darurat.
Distribusi Bantuan Cepat: TRC memiliki sistem distribusi bantuan yang efisien, memastikan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cepat.
Pemulihan Infrastruktur: TRC terlibat dalam rehabilitasi dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana, mempercepat kembalinya fungsi normal masyarakat.
CARA KERJA INOVASI
Cara kerja Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika melibatkan beberapa tahap dan proses yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah dan metode kerja yang dilakukan oleh TRC:
Pelatihan dan Simulasi: Anggota TRC secara rutin menjalani pelatihan dan simulasi bencana untuk memastikan kesiapan mereka. Ini termasuk latihan evakuasi, pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan darurat.
Pemetaan Risiko: TRC melakukan pemetaan risiko bencana di daerah rawan, menggunakan data historis dan teknologi seperti GIS untuk mengidentifikasi area yang rentan.
Penyusunan Rencana: Mereka menyusun rencana tanggap darurat yang detail, termasuk protokol evakuasi, distribusi bantuan, dan komunikasi darurat.
Mobilisasi Tim: Segera setelah menerima peringatan bencana, TRC memobilisasi tim ke lokasi yang terdampak. Mereka menggunakan kendaraan darurat dan peralatan khusus untuk mencapai area bencana secepat mungkin.
Evakuasi Warga: TRC mengevakuasi warga dari area berbahaya ke tempat yang lebih aman, menggunakan jalur evakuasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Tujuan
TUJUAN INOVASI
Tujuan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dari bencana. Berikut adalah tujuan utama pembentukan TRC:
Respons Cepat: Tujuan utama TRC adalah memberikan respons cepat terhadap bencana, sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera.
Koordinasi efisien Antar Lembaga: TRC bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Manajemen Logistik ter: TRC bertujuan untuk mengelola logistik bantuan dengan efisien, memastikan distribusi bantuan logistik yang cepat dan tepat sasaran.
Pembentukan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana, serta memastikan pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan fokus pada penyelamatan nyawa, edukasi, koordinasi, penggunaan teknologi, distribusi bantuan, rehabilitasi, evaluasi, dan peningkatan kapasitas, TRC memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika membawa banyak manfaat dalam penanggulangan bencana, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga terkait. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari keberadaan TRC:
Respons Cepat: TRC mampu merespons dengan cepat ketika bencana terjadi, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi jumlah korban jiwa dan cedera.
Evakuasi Efisien: Mereka memastikan evakuasi warga dari area berbahaya dilakukan dengan cepat dan aman.
Kerja Sama Antar Lembaga: TRC memastikan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sehingga penanggulangan bencana lebih terorganisir.
Minimalkan Kerugian Ekonomi: Dengan respon yang cepat dan efisien, TRC membantu mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana.
Distribusi Bantuan Tepat Waktu: TRC mengelola distribusi bantuan dengan efisien, memastikan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan.
Keberadaan Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak manfaat, termasuk penyelamatan nyawa, koordinasi yang efektif, manajemen logistik yang baik, penggunaan teknologi canggih, rehabilitasi dan pemulihan yang cepat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, dan pengurangan dampak ekonomi.
Hasil inovasi
DAMPAK INOVASI
Kehadiran Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Mimika memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam penanggulangan bencana. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran TRC:
Respons Cepat: Dengan TRC yang mampu merespons bencana dengan cepat, masyarakat merasa lebih aman karena tahu bahwa ada tim yang siap membantu kapan saja bencana terjadi.
Distribusi Bantuan Efektif: Masyarakat mendapatkan akses cepat ke bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang sangat penting selama dan setelah bencana.
Pemulihan Infrastruktur: Masyarakat mendapat manfaat dari pemulihan infrastruktur yang cepat, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang membantu mempercepat kembali aktivitas normal.
Kehadiran Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Mimika memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk peningkatan keamanan dan keselamatan, akses cepat ke bantuan, peningkatan kesiapsiagaan, dukungan psikososial dan rehabilitasi, pemantauan dan deteksi dini, komunikasi yang lebih baik, dan pengurangan dampak ekonomi.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
INOVASI DAERAH FISHERMAN 90
I.Pendahuluan
Tata cara pemberian BBM bersubsidi adalah panduan yang mengatur prosedur dan kriteria yang harus dipatuhi d alam proses penyaluran bahan bakar minyak subsidi. Ini mencakup langkah-langkah seperti identifikasi penerima subsidi, pengendalian distribusi, pemantauan penggunaan, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi BBM subsidi.
II.Latar belakang
Pemberian BBM bersubsidi dapat berkaitan dengan beberapa hal, antara lain:
1.Keterbatasan Sumber Daya: Negara memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk subsidi BBM, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas untuk efisiensi penggunaan dana tersebut.
2.Pemerataan Distribusi: Untuk memastikan bahwa subsidi BBM sampai kepada yang membutuhkan, diperlukan sistem yang mengidentifikasi dengan tepat penerima subsidi.
3.Pengendalian Penggunaan: Untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi.
4.Kebijakan Energi: Memastikan bahwa kebijakan energi nasional tercapai, seperti pengurangan ketergantungan pada impor BBM dan perlindungan lingkungan.
5.Keadilan Sosial: Subsidi BBM juga dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Dengan memperhatikan latar belakang ini, kerangka acuan kerja pemberian BBM bersubsidi dapat dirancang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa subsidi tersebut memberikan dampak yang diharapkan secara efektif dan efisien.
III.Tujuan
Pemberian BBM bersubsidi dapat mencakup beberapa hal berikut:
1.Mengidentifikasi Penerima Subsidi: Memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran dan sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan,
2.Pengendalian Distribusi: Menyusun mekanisme yang memastikan distribusi BBM bersubsidi terkendali dan tidak disalahgunakan.
3.Pemantauan Penggunaan: Memantau penggunaan BBM bersubsidi untuk memastikan bahwa digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4.Efisiensi Anggaran: Menjamin penggunaan anggaran subsidi BBM secara efisien untuk mencapai tujuan kebijakan energi nasional.
5.Keadilan Sosial: Menggunakan subsidi BBM sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.
6.Perlindungan Lingkungan: Mendorong penggunaan BBM bersubsidi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini dalam kerangka acuan kerja, pemberian BBM bersubsidi dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur, sehingga manfaatnya dapat maksimal dan risiko penyelewengan dapat diminimalkan.
IV.Kegiatan
1.Alur Proses Pengajuan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90
a.Pelaku usaha menghubungi WA Bisnis Fisherman 90
b.Pelaku Usaha mengisi data sesuai Form WA Bisnis Fisherman 90 dengan menyertakan berkas-berkas atministrasi yang dibutuhkan (Foto Copy KTP, SIUP Perikanan, Foto Kapal/Perahu dan Mesin Kapal/Perahu)
2.Alur Proses Penerbitan Rekomendasi BBM Subsidi Fisherman 90
a.Admin Fisherman 90 menerima pengajuan penerbitan Rekomendasi BBM dari pelaku usaha,
b.ADmin meneruskan kelengkapan berkas administrasi ke Kepala Bidang untuk proses verifikasi
c.Kepala Bidang mengeluarkan disposisi volume BBM yang disetujui
d.Admin mengirimkan disposisi ke pelaku usaha
e.Pelaku usaha melakukan pembayaran retribusi daerah ke … dan mengirimkan kembali bukti bayar melalui WA Bisnis
f.Setelah mendapatkan berkas dinyatakan lengkap, maka operator/staf menyiapkan surat rekomendasi BBM Subsidi
g.Penandatangan surat rekomendasi oleh kepala dinas,
h.Pengiriman surat rekomendasi kepada pemohon melalui WA Bisnis Fisherman90
V.Cara Pelaksanaan
Seluruh proses pendaftaran sampai penerbitan surat rekomendasi BBM subsidi melalui WA Bisnis Fisherman 90 nomor: xxxx
VI.Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Inovasi Fisherman 90
Kegiatan Januari Februari Maret April Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tahap Persiapan
Tahap Sosialisasi
Tahap Pelaksanaan
Tujuan
Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi,
Manfaat
Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y
Hasil inovasi
Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Mimika, khususnya menjangkau daerah pegunungan dan pesisir, masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Selama pelaksanaan inovasi dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat beberapa masalah di lapangan yang dihadapi, y
Inovasi yang dilombakan pada ajang tingkat nasional.
No.
Nama inovasi
Tahapan
Uji coba
Penerapan
Bobot
Detail
41
SERASI (Sekolahku,Rumahku,Istanaku)
penerapan
2024-10-01
2025-01-06
86
Ringkasan Inovasi IGA
Nama inovasi
SERASI (Sekolahku,Rumahku,Istanaku)
Nama OPD
SMP Negeri 9
Tahapan
penerapan
Uji coba
2024-10-01
Penerapan
2025-01-06
Urusan
Pendidikan
Inisiator
opd
Jenis inovasi
nondigital
Bentuk inovasi
inovasi pelayanan publik
Rancang bangun
Program
SERASI adalah singkatan dari Sekolahku Rumahku Istanaku,yaitu sebuah inovasi sekolah yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman,nyaman,menyenangkan dan memperlakukan warga sekolah layaknya keluarga.Konsep ini menghadirkan kearifan local Papua sebagai dasar pembentukan karakter,suasana dan pembelajaran di sekolah.
Tujuan
Tujuan
1. Untuk menyediakan akses Pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua murid,termasuk yang terdampak konflik.
2. Meningkatkan keterlibatan guru,murid,orang tua dan komunitas dalam kegiatan Pendidikan
3. Mendorong pembelajaran berbasis budaya local dan karakter anak,sehingga sekolah menjadi lingkungan yang ramah dan inklusif.
4. Menjadikan sekolah sebagai pusat akses belajar,sosial dan budaya bagi murid yang sebelumnya terhambat akibat kondisi konflik.
Manfaat
Adapun kegunaan dari SERASI ini antara lain:
1. Bagi kepala sekolah
Memudahkan membangun culture sekolah yang harmonis
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah
Memperkuat kepemimpinan berbasis budaya local.
2. Bagi guru
Membuat pembelajaran lebih menarik,kontekstual dan kreatif.
Mempermudah pendekatan pedagogic karena hubungan lebih hangat
Meningkatkan kompetensi mengajar berbasis budaya Papua.
3. Bagi Murid
Meningkatkan kenyamanan motivasi dan rasa memiliki sekolah
Membentuk karakter positif (tanggung jawab,sopan santun,gotong royong)
Menumbuhkan kebanggaan terhadap nilai dan budaya Papua
4. Bagi sekolah secara umum
Menjadi sekolah sebagai pusat pelestarian budaya local
Menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman,damai,aman dan berkualitas
Menguatkan partisipasi orang tua,tokoh adat dan masyarakat
Hasil inovasi
Adapun dampak dari inovasi ini antara lain:
Untuk Kepala Sekolah
a. Peningkatan kepemimpinan berbasis budaya.
b. Manajemen sekolah lebih humanis.
c. Peningkatan citra dan kepercayaan public.
d. Penguatan program merdeka belajar dengan pendekatan Deep Learning.
Untuk Guru
a. Peningkatan kompetensi pedagogik.
b. Kreativitas dan inovasi pembelajaran.
c. Hubungan guru – murid lebih hangat.
d. Peningkatan kesadaran multicultural.
Untuk Murid
a. Rasa nyaman, aman, dan bahagia.
b. Identitas dan kebanggaan budaya menguat.
c. Peningkatan literasi dan karakter.
d. Keterampilan abad ke -
21. e. Koneksi dengan alam dan lingkungan.
Permasalahan
a. Makro
Pembelajaran kokurikuler yang dimaksimalkan dalam satu hari
Kualitas pendidikan di wilayah Papua (termasuk Mimika) masih rendah
Kemampuan literasi dan numerasi siswa relatif rendah
Kesenjangan akses pendidikan antara kota dan kampung
Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan
b. Mikro
Kehadiran siswa dan guru belum optimal
Metode Pembelajaran masih konvensional dan kurang menarik
Minimnya kegiatan kolaboratif antara sekolah,orang tua,dan masyarakat
Kurangnya pembinaan karakter dan budaya belajar
Isu Strategis
a. Global
Transformasi pendidikan berbasis digital
Pendidikan berbasis karakter dan soft skills (4C:Critical thinking,Creativity,Collaboration,Comunication)
b. Nasional
Implementasi Merdeka Belajar
Pembelajaran Mendalam
Penguatan Profil Pelajar Pancasila
Penurunan angka putus sekolah
c. Lokal (Kabupaten Mimika)
Rendahnya motivasi belajar siswa di wilayah kampung
Terbatasnya tenaga pendidik berkualitas
Kurangnya integrasi budaya lokal dalam pembelajaran
Perlu pendekatan kolaboratif antara sekolah,gereja,adat dan pemerintah
Metode Pembaharuan
a. Sebelum penerapan inovasi
Pembelajaran hanya berlangsung di kelas
Guru sebagai pusat pembelajaran
Orang tua kurang terlibat
Kegiatan sekolah hanya menonton
b. Sesudah penerapan inovasi (SELARAS)
Pembelajaran kolaboratif (guru-siswa-orang tua-masyarakat)
Program “Sehari Belajar Bersama” setiap minggu/bulan
Integrasi pembelajaran kontekstual berbasis lokal (ternak,pertanian,budaya)
Pendekatan aktif dan partisipatif
DESAIN INOVASI SELARAS
Konsep Utama
Program SELARAS adalah model pembelajaran kolaboratif satu hari khusus di sekolah yang melibatkan :
Guru
Siswa
Orang tua
Tokoh masyarakat/adat
Praktisi (Peternakan,pertanian,UMKM)
Bentuk Kegiatan
Kegiatan dalam satu hari SELARAS meliputi :
a. Sesi Kelas Inspiratif
Guru dan praktisi memberikan materi kontekstual
contoh: beternak ayam,berkebun,usaha kecil
b. Praktik Lapangan
Siswa belajar langsung (learning by doing)
contoh:
Pakan ternak
Tanam sayur
Kegiatan ekonomi sederhana
c. Kelas Orang Tua
Edukasi parenting
Pentingnya pendidikan anak
d. Budaya dan Karakter
Cerita adat
Nilai disiplin,kerja keras,gotong royong
Tujuan
Meningkatkan kualitas pembelajaran
Meningkatkan kehadiran siswa dan guru
Membangun karakter siswa
Meningkatkan keterlibatan orang tua
Mengintegrasikan pendidikan dengan potensi lokal Mimika
Manfaat
Output
Peningkatan kehadiran siswa
Peningkatan hasil belajar
Meningkatnya partisipasi orang tua
Terbentuknya budaya belajar aktif
Outcome
SDM Mimika yang lebih berkualitas
Generasi mudah produktif dan mandiri
Penurunan angka putus sekolah
Hasil inovasi
Kehadiran siswa lebih dari 90%
Partisispasi orang tua meningkat
Nilai literasi dan numerasi meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap sekolah
GERCEP ANJEILI BAHAGIA (Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia )
penerapan
2024-01-08
2024-03-04
100
Ringkasan Inovasi IGA
Nama inovasi
GERCEP ANJEILI BAHAGIA (Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia )
Nama OPD
BLUD PUSKESMAS MAPURUJAYA
Tahapan
penerapan
Uji coba
2024-01-08
Penerapan
2024-03-04
Urusan
Kesehatan
Inisiator
opd
Jenis inovasi
nondigital
Bentuk inovasi
inovasi pelayanan publik
Rancang bangun
RANCANG BANGUN
A.Dasar Hukum
Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) Memiliki Dasar Hukum yaitu:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Ir. H Joko Widodo pada 12 Juli
2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir.
B.Permasalahan
Makro
Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah
Penanggulangan Masalah Kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai Kendala Makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor Geografis, Ekonomi, Sosial, Budaya, Infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain:
Kondisi Geografis yang Sulit
Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.
Keterbatasan Fasilitas Kesehatan
Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.
Kurangnya Tenaga Kesehatan
Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.
Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah
Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.
Faktor Sosial dan Budaya
Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.
Keterbatasan Ekonomi
Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.
Akses Transportasi dan Komunikasi Minim
Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.
Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit
Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.
Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal
Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.
Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
2.Mikro
Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan:
Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil
Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.
Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan
Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.
Kurangnya Dukungan Keluarga
Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.
Kondisi Gizi Ibu yang Buruk
Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.
Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan
Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.
Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah
Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.
Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif
Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.
Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan
Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.
Masalah Administrasi dan Data Pasien
Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.
Masalah Ad At Istiadat
Kepercayaan Terhadap Persalinan ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.
Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.
C.ISU STRATEGIS
1.Global
Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama:
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)
Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.
Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan
Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.
Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional
Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.
Masalah Gizi pada Ibu Hamil
Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.
Kehamilan Usia Dini
Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.
Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.
Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan
Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.
Pengaruh Sosial Budaya dan Gender
Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.
Dampak Konflik dan Bencana
Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.
Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan
Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.
Upaya Global Penanggulangan
Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain:
Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.
Program persalinan aman.
Edukasi kesehatan reproduksi.
Peningkatan gizi ibu hamil.
Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.
Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2.Nasional
Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan.
Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi diantaranya
Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit
Beberapa Kampung memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.
Kurangnya Tenaga Kesehatan
Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.
Fasilitas Kesehatan Belum Memadai
Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.
Masih Tingginya Persalinan Tradisional
Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.
Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu
Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.
Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil
Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.
Keterbatasan Ekonomi Keluarga
Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.
Pengaruh Budaya dan Adat
Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.
Keterlambatan Rujukan Pasien
Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.
Kurangnya Edukasi dan Pendampingan
Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan.
4. METODE PEMBAHARUAN
a. Sebelum Penerapan Inovasi
Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia” ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ). Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan, terutama Kampung Pomako, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko Cukup tinggi.Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain:
Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah
Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.
Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas
Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh, dan transportasi yang minim.
Faktor Ekonomi
Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah.
Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah
Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.
Sistem Rujukan Lambat
Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.
Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional
Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.
Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin
Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.
Kurangnya Dukungan Program Pemerintah
Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan.
b. Sesudah Penerapan Inovasi
Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) Yaitu Pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan Aman, Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Ambulans, Pelayanan bidan Kampung, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak.Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain:
Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.
Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah
Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.
Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan
Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.
Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik
Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.
Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur
Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.
Pemanfaatan Teknologi Kesehatan
Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.
Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat
Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.
Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah, Khusunya di BLUD Puskesmas Mapurujaya.
E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN
Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. Keunggulannya yaitu
Respon Cepat dalam Kondisi Darurat
Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.
Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan
Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.
Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan
Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.
Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.
Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat
Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.
Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.
Sistem Pelayanan Proaktif
Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan.
Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan
Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.
Pemanfaatan Komunikasi Cepat
Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.
Pendekatan Berbasis Komunitas
Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.
Fokus pada Daerah Sulit Akses
Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.
Pelayanan Jemput Rujukan Darurat
Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir.
Program Inovasi ini merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman.
F.CARA KERJA INOVASI
Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien
Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) adalah program Pelayanan Kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju Fasilitas Kesehatan saat Pemeriksaan Kehamilan, Persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi.
Alur Cara Kerja Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA
1. Pendataan Ibu Hamil
Tenaga Kesehatan, Bidan Kampung, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung, terutama Ibu Hamil berisiko tinggi.
2. Pemantauan Kehamilan
Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin.
Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat
Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat Keluarga,Kader Posyandu, atau aparat Kampung segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan.
4. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan
Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan Ambulans yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mimika
5. Penjemputan Pasien
Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju:
Puskesmas,
Rumah Sakit,
6. Pemeriksaan dan Penanganan Medis
Setelah tiba di Fasilitas Kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk:
Proses Persalinan,
Observasi,
atau Penanganan Komplikasi.
7. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi
Jika Fasilitas Kesehatan Pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. MIMIKA dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat ( RSMM ).
8. Pendampingan Pasca Persalinan
Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui:
Kunjungan Rumah, ( Pengantaran Kembali dari fasilitas Kesehatan ke Rumah dan Pemantauan Rutin)
Pemeriksaan Nifas,
Kegiatan Posyandu,
dan edukasi kesehatan.
Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.
Tujuan
Tujuan Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA
Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Pasien Bersalin( GERCEP ANJEILI BAHAGIA )bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi dengan mempercepat akses ke Layanan Kesehatan. Program ini sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kendala Ekonomi .Berikut tujuan utamanya:
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Mempercepat penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan segera setelah persalinan.
Menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan.
Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal.
Meningkatkan kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.
Memperkuat deteksi dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan.
Mendorong perilaku hidup sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan kunjungan kesehatan.
Mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.
Memiliki identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA )
Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pertolongan Cepat, Aman, dan Tepat Waktu sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau Pelayanan Kesehatan segera setelah persalinan Lebih Cepat
Menurunya risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan.
Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal.
Meningkatnya kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.
Deteksi Dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan Lebih awal dan mudah di deteksi.
Mendorongnya Perilaku Hidup Sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan Kunjungan Kesehatan.
Menurunnya angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar.
Identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) mudah di dapatkan karena bersalin di BLUD Puskesmas Mapurujaya
Hasil inovasi
HASIL INOVASI
Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Melalui layanan antar jemput yang cepat dan responsif, ibu hamil dapat memperoleh pertolongan persalinan tepat waktu oleh tenaga kesehatan, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Inovasi ini juga meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat peran keluarga dan kader kesehatan, serta mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya.
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir, di wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya.
Mempercepat penanganan persalinan dan kegawatdaruratan maternal-neonatal melalui layanan antar jemput yang responsif.
Menurunkan risiko keterlambatan rujukan sehingga mengurangi komplikasi pada ibu dan bayi.
Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.
Meningkatkan kunjungan neonatal dan pemantauan kesehatan bayi baru lahir.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena pelayanan lebih cepat, mudah, dan aman.
Meningkatkan kesadaran keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
Memperkuat koordinasi antara petugas kesehatan, kader, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi.
Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pelayanan yang tepat waktu.
Mewujudkan ibu yang sehat, bayi yang selamat, dan keluarga yang bahagia melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan.
Nama Kampung
Sebelum Inovasi
2023
Sesudah Inovasi
2024
2025
Mware
4
16
11
Wania
4
4
3
Kaugapu
3
6
9
Hiripau
4
12
9
Pomako
11
15
14
Tipuka
2
0
5
JUMLAH
28
53
51
DAMPAK INOVASI
Aspek
Hasil/Aktivitas
Deteksi & Rujukan Cepat Persalinan di fasilitas Kesehatan meningkat di 2 tahun Terakhir Kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik
Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kader Posyandu di Distrik Mimika Timur; tahap deteksi dini persalinan → pelaporan → penadampingan → penjemputan dari Rumah → Puskesmas
Edukasi & Teknologi“GERCEP Anjeili Bahagia” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi
Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor
DASAR HUKUM
Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. PERMASALAHAN
Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat.
3. ISU STRATEGIS
Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan
4. METODE PEMBAHARUAN
Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit.
5. KEUNGGULAN
Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.
6. CARA KERJA INOVASI
Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir
1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet.
2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan
3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk
4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan
Tujuan
Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG
MESIR :
Menyediakan layanan akses internet yang stabil agar dokumen adminduk dapat langsung cetak di tempat
Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)
Manfaat
Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG
MESIR :
Tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan Pesisir sehingga dokumen adminduk dapat cetak ditempat
Tersedianya 2 Pos layanan permanen di Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan/Distrik)
Hasil inovasi
• Sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat diakses langsung di tempat, Mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi 15 menit, Menghadirkan 2 Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi
Ulangan menggunakan kertas.
Koreksi manual oleh guru.
Rekap nilai dilakukan secara tulis tangan/Excel sederhana.
Umpan balik hasil belajar lambat.
Sesudah penerapan inovasi
Penilaian menggunakan Google Form, Quizizz, Kahoot, atau aplikasi asesmen digital.
Koreksi otomatis dan hasil langsung muncul.
Nilai terdokumentasi digital.
Guru memberi umpan balik cepat dan terukur
METODE PEMBAHARUAN
Sebelum penerapan inovasi
Ulangan menggunakan kertas.
Koreksi manual oleh guru.
Rekap nilai dilakukan secara tulis tangan/Excel sederhana.
Umpan balik hasil belajar lambat.
Sesudah penerapan inovasi
Penilaian menggunakan Google Form, Quizizz, Kahoot, atau aplikasi asesmen digital.
Koreksi otomatis dan hasil langsung muncul.
Nilai terdokumentasi digital.
Guru memberi umpan balik cepat dan terukur
Tujuan
TUJUAN INOVASI
Meningkatkan kualitas penilaian berbasis teknologi.
Mendorong transformasi digital di sekolah.
Membuat asesmen lebih efektif, efisien, dan menarik.
Meningkatkan kompetensi digital guru dan siswa.
Manfaat
Bagi Siswa:
Penilaian lebih menarik dan cepat diketahui hasilnya.
Melatih literasi digital.
Bagi Guru:
Mempermudah asesmen dan analisis nilai.
Menghemat waktu kerja.
Bagi Sekolah:
Mendukung program sekolah digital.
Meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Hasil inovasi
Proses penilaian lebih cepat dan efektif.
Motivasi belajar siswa meningkat.
Ketepatan dan objektivitas penilaian meningkat.
Guru lebih mudah memantau perkembangan siswa.
Terbangun budaya sekolah berbasis teknologi
DASAR HUKUM
A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.
F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan
G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik
H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan Kabupaten Mimika
I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten
PERMASALAHAN
Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan.
Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan.
Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.
a. Permasalahan Makro
Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain:
Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya
Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung.
Akses terbatas ke teknologi dan internet
Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi.
Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas
Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan.
Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait
Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan
Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional
Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.
b. Permasalahan Mikro
Dokumen pendukung tidak lengkap
Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya.
Kesulitan mengakses link
Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email.
Literasi administrasi
Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama
3. ISU STRATEGIS
a) GLOBAL
Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut :
Kurangnya data produksi akurat
Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat
Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data
2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil
Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi.
Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial
3. Standar internasional dan keterlusuran
Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir
Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.
4. Transparansi dan keberlanjutan
Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.
b). NASIONAL
Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu :
Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan.
Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI
Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.
2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi
Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda.
Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.
3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran;
Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh.
Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.
4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata.
Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat
Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.
5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah
Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI.
Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.
c). LOKAL
Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu :
Minimnya kesadaran dan partisipasi pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI.
Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital
Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait.
Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif.
Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas.
Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.
4. METODE PEMBAHARUAN
a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI
Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut:
1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi
2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi.
3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya
4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar
5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.
b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI
Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:
1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi
2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi.
3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya.
4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive.
5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA
6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan
5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah:
1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan
Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel.
2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.
Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.
3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan
4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat
Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu- menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.
5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan
Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah.
6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.
6. CARA KERJA INOVASI
Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:
a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.
b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive
c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan.
d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA
e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.
Tujuan
TUJUAN INOVASI
Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah:
Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi.
Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya
Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan
Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya
Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika
Membangun database pembudidaya yang akurat
Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:
Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah;
Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional;
Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel;
Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas;
Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan;
Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.
Hasil inovasi
. HASIL INOSVASI
Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi
2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi.
3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya.
4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive.
5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA
6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan
Deskripsi Inovasi : Batik Asmen“ Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan”
SD Inpres Timika III adalah program unggulan SD Inpres Timika III yang dirancang sebagai media literasi digital, program ini berfungsi untuk membekali siswa dengan kompetensi teknologi dasar, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalisasi perbaikan nilai pada Raport Pendidikan sekolah.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
Program Inovasi Digital SD Inpres Timika III Tahun
2025. Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Timika III Nomor: 400.532/SD INP.III/MMK/147/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi BATIK ASMEN (Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan) Tahun Pelajaran 2025/
2026. Analisis Masalah Permasalahan Makro (Latar Belakang Global/Umum).
Permasalahan pada tingkat yang lebih luas atau umum yang mendasari inovasi ini adalah:
Tuntutan Era Digital: Pesatnya kemajuan teknologi digital dan informasi menuntut setiap siswa memiliki kecakapan dan daya saing di era global.
Kesenjangan Literasi Digital : Mayoritas siswa belum memiliki keterampilan literasi digital yang memadai, membuat mereka rentan terhadap tantangan negatif di dunia maya.
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional "Kebutuhan SDM Unggul: Adanya gap (kesenjangan) antara kebutuhan pasar kerja global akan tenaga kerja berketerampilan digital tinggi dengan output lulusan pendidikan dasar yang belum sepenuhnya menguasai TIK sebagai life skill."
Implementasi Kurikulum dan Kebijakan Nasional "Minimnya Alokasi Waktu TIK Terstruktur: Kebijakan kurikulum nasional yang mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran lain seringkali tidak memberikan waktu yang memadai untuk pembelajaran TIK dasar yang terstruktur dan mendalam, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur."
Risiko dan Tantangan Dunia Maya "Tantangan Keamanan Digital Anak: Meningkatnya akses anak usia sekolah dasar terhadap gawai dan internet, tanpa dibekali pemahaman literasi dan keamanan digital yang memadai, meningkatkan kerentanan terhadap risiko negatif dunia maya (misalnya cyberbullying dan hoaks)."Permasalahan Mikro (Kebutuhan Kompetensi Dasar Sekolah)
Permasalahan spesifik yang terjadi di SD Inpres Timika III:
Kesulitan Dasar Operasional Komputer: Ditemukannya fakta bahwa banyak siswa di SD Inpres Timika III mengalami kesulitan dasar dalam mengoperasikan perangkat komputer dan memanfaatkan fitur-fitur TIK untuk pembelajaran.Kebutuhan Kompetensi Dasar: Belum terpenuhinya bekal kompetensi teknologi dasar yang memadai bagi siswa untuk mengoptimalkan perbaikan nilai pada Rapor Pendidikan sekolah.
Rendahnya Motivasi dan Minat Belajar TIK “Tingginya Persepsi TIK yang Kaku: Siswa menganggap pelajaran TIK sebagai materi yang sulit atau membosankan, yang menyebabkan rendahnya minat dan motivasi eksplorasi terhadap teknologi di luar jam pelajaran, padahal TIK seharusnya menjadi media yang 'Asyik dan Menyenangkan' (ASMEN).”
Keterbatasan Integrasi TIK dalam Mata Pelajaran Lain “Keterbatasan Penggunaan TIK sebagai Output Kreatif: Guru mata pelajaran lain mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan TIK sebagai alat untuk menghasilkan proyek kreatif siswa (seperti membuat presentasi, poster digital, atau laporan yang menarik), sehingga potensi teknologi sebagai alat bantu belajar belum tereksplorasi penuh.”
DESAIN INOVASI BATIK ASMEN
Struktur Program dan Kegiatan Inti
Struktur Program
Deskripsi Impelentasi
Nama Program
BATIK ASMEN (Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan)
Bentuk Pelaksanaan
Ekstrakurikuler Wajib (2 kali seminggu, 60-90 menit per sesi)
Pendekatan
Hands-on (Praktek langsung) dan Project-Based Learning
(Pembelajaran berbasis proyek).
Sasaran
Siswa Kelas 4 – 6 dengan jadwal per sesi
Modul Program Kegiatan
Modul Fokus Materi Kegiatan Praktik
Modul 1Literasi Perangkat Keras& Dasar Pengenalan Hardware (CPU,Monitor), Etika & Prosedur Startup/Shutdown yang benar, Latihan
Ketik 10 Jari(Tux Typing), Penguasaan Mouse.
Moduln 2Kreativitas Digital Awal (Aplikasi Dasar)Membuat gambar dan berkreasi di MS Paint, Mengetik dan mengedit teks sederhana di Wordpad/MS Word, Manajemen File (membuat/mengganti
nama/memindahkan folder).
Modul 3Literasi dan Keamanan Digital Pengenalan Web Browser dan Pencarian Informasi (Searching), Etika Berinternet (Netiket), Identifikasi Hoaks,
Keamanan Data Pribadi (Cyber Safety).
Modul 4Proyek TIK & Integrasi Membuat Presentasi Sederhana (3-5 slide tentang Hobi/Cita-cita), Membuat Poster Digital tentang Budaya Sekolah
atau Kesadaran Lingkungan
Tujuan
Tujuan Program
Kategori Tujuan
Detail Tujuan Program
Kognitif/Keterampilan
Membekali siswa dengan keterampilan dasar TIK yang memadai sehingga mampu mengoperasikan perangkat komputer dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar.
Mencapai pemahaman literasi digital yang kuat, membuat siswa mampu memilihdan memproses informasi dari dunia
maya secarabijak dan kritis.
Afektif/Minat
3. Mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang
teknologi melalui metode pembelajaran yang Asyik, Menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
Peningkatan Mutu
4. Meningkatkan kesiapan teknologi siswa sejak dini dalam rangka mempersiapkan generasi yang paham teknologi dan mendukung perbaikan nilai pada Rapor Pendidikan
sekolah.
Manfaat
Kegunaan / Output / Manfaat Inovasi
Kegunaan atau manfaat program BATIK ASMEN dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (siswa, sekolah, dan kualitas pendidikan):
A. Output Langsung (Hard Skill)
Siswa mampu mengoperasikan komputer dasar (menghidupkan, mematikan, mengelola file) secara mandiri.
Siswa mampu membuat output digital sederhana (dokumen teks, gambar, dan presentasi) yang dapat digunakan untuk tugas-tugas mata pelajaran lain.
Adanya Karya Portofolio Digital siswahasil darikegiatan Modul4 (Proyek TIK).Manfaat Pendidikan dan Karakter (Soft Skill).
Kategori Tujuan Deskripsi Manfaat
Siswa
Sekolah
Peningkatan Soft Skill: Siswamemiliki sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia digital (kesiapan cyber safety).
Peningkatan Motivasi Belajar: TIK yang diajarkan secara ASMEN menghilangkan persepsi kaku terhadap teknologi, mendorong eksplorasi diri dan kreativitas.
Pencapaian Mutu Unggulan: BATIK ASMEN menjadi program unggulan yang mendukung penguatan profil pelajar Pancasila dan indikator mutu TIK pada Rapor Pendidikan.
Guru
Optimasi Aset: Fasilitas Lab Komputer sekolah termanfaatkan secara optimal dan rutin sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya administrasi
Kemudahan Integrasi: Membantu guru mata pelajaran lain dalam memberikan tugas yang memerlukan kompetensi digital, karena siswa telah memiliki fondasi TIK yangkuat.
Hasil inovasi
A. Dampak bagi Sekolah (SD Inpres Timika III)
Dampak utama bagi sekolah adalah peningkatan mutu institusi, citra publik, dan efektivitas pengelolaan aset.
1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan: Inovasi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kompetensi literasi digital siswa, yang merupakan salah satu indikator kunci mutu dalam Rapor Pendidikan.
2. Citra dan Branding
Peningkatan Citra Sekolah: BATIK ASMEN menjadi Program Unggulan yang membedakan sekolah dari yang lain, meningkatkan daya tarik (nilai jual) sekolah di mata calon orang tua siswa baru (saat PPDB).
3. Optimalisasi Aset
Pemanfaatan Aset Maksimal: Lab Komputer/perangkat TIK yang tersedia digunakan secara rutin, terjadwal, dan terarah, sehingga aset sekolah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas, tetapi sebagai pusat pembelajaran.
4. Budaya Inovasi
Terciptanya Budaya Digital: Sekolah menjadi pelopor dalam membentuk lingkungan yang sadar teknologi dan mendukung pembelajaran berbasis project yang memerlukan TIK.
B. Dampak bagi Guru
Dampak ini berfokus pada peningkatan profesionalisme, efisiensi kerja, dan kualitas pembelajaran di kelas.
Efisiensi Pembelajaran
Dukungan Integrasi Kurikulum: Guru mata pelajaran lain (IPA, Bahasa, IPS) dapat lebih mudah memberikan tugas berbasis TIK (misalnya, membuat presentasi, laporan digital, atau video pendek), karena siswa sudah memiliki keterampilan dasar dari BATIK ASMEN. Peningkatan Kompetensi Profesional
2. Fokus pada Materi Inti: Guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu kelas reguler untuk mengajarkan hal-hal dasar seperti save file atau copy-paste, karena keterampilan tersebut sudah dikuasai siswa melalui ekstrakurikuler.
C. Dampak bagi Siswa
Kesiapan Digital (Literasi)
Kemampuan Life Skill TIK: Siswa tidak hanya tahu teori, tetapi mahir secara praktik dalam mengoperasikan perangkat, menjadikannya life skill yang bermanfaat di jenjang pendidikan berikutnya.
2. Kemandirian dan Keamanan
Siswa yang Aman dan Kritis: Siswa memiliki kesadaran tinggi terhadap etika berinternet, bahaya cyberbullying, dan risiko hoaks, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan aman di dunia maya.
3. Minat dan Kreativitas
Peningkatan Motivasi: Metode ASMEN (Asyik dan Menyenangkan) menumbuhkan minat siswa terhadap teknologi, mendorong mereka menggunakan TIK sebagai alat untuk berekspresi dan berkreasi (Output Kreatif).
4. Dukungan Akademik
Peningkatan Kepercayaan Diri: Siswa memiliki alat bantu belajar yang efektif (komputer), yang meningkatkan kualitas tugas-tugas akademik mereka.
D. Dampak bagi masyarakat
Dampak ini menyentuh peran sekolah dalam komunitas dan kemitraan dengan orang tua
Partisipasi Orang Tua
Keterlibatan dalam Pendidikan Digital: Orang tua merasa lebih tenang karena anak mereka dibekali pengetahuan keamanan digital, mengurangi kekhawatiran orang tua terkait risiko anak saat menggunakan gawai di rumah.
2. Kualitas Lulusan
Kontribusi SDM Lokal: Sekolah menghasilkan lulusan yang melek digital dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan kontribusi positif pada kualitas SDM di lingkungan Timika.
3. Kemitraan Komunikasi
Model Inovasi: BATIK ASMEN dapat menjadi model praktik baik (Best Practice) yang dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di lingkungan Kabupaten Mimika dalam upaya peningkatan mutu TIK.
Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB)
penerapan
2025-08-11
2025-10-13
95
Ringkasan Inovasi IGA
Nama inovasi
Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB)
Nama OPD
BLUD PUSKESMAS MAPURUJAYA
Tahapan
penerapan
Uji coba
2025-08-11
Penerapan
2025-10-13
Urusan
Kesehatan
Inisiator
opd
Jenis inovasi
nondigital
Bentuk inovasi
inovasi pelayanan publik
Rancang bangun
1.Dasar Hukum
UU NO.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 152 dan 153 menyebutkan kewajiban pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian penyakit menular termasuk TBC
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkolosis
2.Permasalahan
A.Makro
Kendala Makro dalam Penanggulangan Penyakit TBC ( Tuberkolosis) di Papua Tengan Memiliki Kendala- kendala Sebagai Berikut :
Meningkatkan akses pelayanan TBC kepada masyarakat
Pelayanan perlu dikembangkan agar pelayanan TBC lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan jemput bola, sehingga masyarakat yang sulit datang ke fasilitas kesehatan tetap mendapatkan pemeriksaan, edukasi, dan pendampingan.
Mempercepat penemuan kasus TBC secara dini
Pengembangan Pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kegiatan skrining aktif dan pelacakan kontak, sehingga penderita TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan.
Memutus rantai penularan TBC di masyarakat
Dengan menemukan pasien lebih awal dan memastikan pengobatan berjalan sampai selesai, risiko penyebaran TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dikurangi.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC
Pendampingan melalui kunjungan rumah membantu pasien lebih patuh minum obat, mengurangi risiko putus obat, serta meningkatkan angka kesembuhan.
Mengatasi hambatan pelayanan kesehatan di lapangan
Masih terdapat kendala seperti stigma, kurangnya pengetahuan masyarakat, jarak pelayanan, dan keterbatasan akses yang memerlukan inovasi pelayanan yang lebih aktif dan fleksibel.
Mendukung pencapaian target eliminasi TBC
Pelayanan ini menjadi strategi penguatan program TBC melalui kolaborasi tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pelayanan TBC yang efektif dan berkelanjutan.
Pengembangan Pelayanan diperlukan karena pendekatan pelayanan biasa belum cukup menjangkau seluruh sasaran dengan harapan mampu menghadirkan pelayanan TBC yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain Masalah Umum diatas dalam upaya penanggulangan penyakit menular ini. Yang menjadi Permasalahan Utama dalam penerapan Pelayanan TBC yaitu:
Penemuan kasus TBC masih belum optimal
Masih terdapat masyarakat yang mengalami gejala TBC namun belum melakukan pemeriksaan karena kurangnya pengetahuan, rasa takut, stigma, atau keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kasus TBC terlambat ditemukan dan berpotensi menularkan kepada orang lain.
Kepatuhan pasien TBC dalam menjalani pengobatan masih menjadi tantangan
Pengobatan TBC membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sebagian pasien berisiko tidak menyelesaikan pengobatan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan terapi, kekambuhan, dan risiko munculnya TBC resisten obat.
Pelayanan TBC masih perlu diperkuat dengan pendekatan jemput bola
Pola pelayanan yang hanya menunggu pasien datang ke Puskesmas belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok berisiko dan masyarakat dengan hambatan akses pelayanan.
Pelacakan kontak pasien TBC belum maksimal
Anggota keluarga atau orang yang sering kontak dengan pasien TBC memiliki risiko tertular, namun pemeriksaan kontak sering belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Masih adanya stigma dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang TBC
Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit yang memalukan sehingga penderita cenderung menyembunyikan penyakitnya dan terlambat mendapatkan pengobatan.
Koordinasi dan pemantauan program TBC membutuhkan penguatan
Pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan lintas sektor agar pemantauan pasien, edukasi, serta pencegahan penularan dapat berjalan efektif.
Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan Pelayanan inovasi diperlukan untuk mengubah pelayanan TBC Dari aktif melalui kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat Menjadi Pendekatan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlibatan Klinik dan Pustu pada Kegiatan Layanan TBC Door to Door sehingga penularan TBC dapat ditekan. Pelayanan ini merupakan langkah yang baik dan relevan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC).Pendekatan jemput bola melalui kunjungan rumah memberikan nilai tambah karena pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi secara aktif mencari dan mendampingi masyarakat yang berisiko terkena TBC.Pelayanan ini memiliki Dampak baik diantaranya, yaitu:
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, rasa takut, atau kurang pengetahuan dapat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan edukasi.
Meningkatkan penemuan kasus secara dini
Dengan skrining aktif dan investigasi kontak, kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat sehingga pengobatan dapat segera dimulai.
Mengurangi risiko penularan
Semakin cepat pasien ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang memutus rantai penularan TBC.
Melibatkan keluarga dan masyarakat
Dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sampai selesai.
Mendorong pelayanan kesehatan yang lebih responsif
Inovasi ini mengubah pola pelayanan dari pasif menjadi aktif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Walaupun inovasi ini memiliki Dampak besar, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan agar dapat berjalan optimal, Karena :
Ketergantungan pada petugas pelaksana
Kegiatan door to door membutuhkan tenaga, waktu, dan komitmen petugas yang cukup besar. Jika jumlah petugas terbatas atau terjadi pergantian petugas, keberlanjutan inovasi dapat terganggu.
Membutuhkan dukungan anggaran
Kunjungan lapangan membutuhkan biaya transportasi, alat pemeriksaan, media edukasi, dan kebutuhan operasional lainnya.
Tantangan penerimaan masyarakat
Tidak semua masyarakat langsung menerima kunjungan petugas karena masih ada stigma dan rasa takut terhadap TBC.
Risiko data sasaran belum akurat
Jika data masyarakat berisiko tidak diperbarui, kegiatan kunjungan dapat kurang tepat sasaran.
Beban kerja petugas dapat meningkat
Petugas tidak hanya melakukan pelayanan di Puskesmas tetapi juga kegiatan lapangan.
Keberhasilan inovasi perlu dibuktikan dengan data
Inovasi tidak cukup hanya berjalan, tetapi perlu menunjukkan hasil yang terukur.
Secara keseluruhan, Pelayanan yang tepat dan memiliki dampak positif karena berfokus pada pencegahan, penemuan kasus dini, dan pendampingan pasien.Namun, inovasi ini perlu diperkuat pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, pencatatan data, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program agar tidak hanya menjadi kegiatan sesaat tetapi benar-benar menjadi sistem pelayanan TBC yang berkelanjutan.
B.Mikro
Masalah mikro tuberkulosis (TBC) di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam Penerapannya sehingga membutuhkan alasan spesifik dalam Pengembangan Pelayanan diantaranya :
Banyak kasus TBC terlambat ditemukan di masyarakat
Di lapangan masih ditemukan pasien TBC yang datang dalam kondisi sudah lanjut karena tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini terjadi karena gejala awal sering diabaikan dan masyarakat tidak segera melakukan pemeriksaan.
Masih rendahnya cakupan investigasi kontak
Anggota keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC belum seluruhnya dilakukan pemeriksaan, sehingga potensi penularan dalam satu rumah masih tinggi dan tidak terpantau secara optimal.
Tingginya risiko putus pengobatan (drop out)
Pasien TBC membutuhkan pengobatan jangka panjang, namun masih terdapat pasien yang tidak rutin minum obat atau berhenti di tengah jalan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan pengobatan dan resistensi obat.
Kurangnya kunjungan aktif ke rumah pasien
Pelayanan TBC masih banyak bersifat pasif (menunggu pasien datang ke Puskesmas), sehingga diperlukan penguatan kunjungan rumah untuk memastikan pasien terpantau langsung dan mendapat pendampingan.
Stigma masyarakat terhadap penyakit TBC masih tinggi
Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit memalukan, sehingga pasien cenderung menutup diri dan enggan memeriksakan diri atau mengakui kondisi kesehatannya.
Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
Pelaksanaan program TBC membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan pemerintah setempat, namun koordinasi di lapangan masih perlu diperkuat agar penemuan dan penanganan kasus lebih cepat dan tepat.
3.ISU STRATEGIS
A.Global
Isu global strategis terkait tuberkulosis (TB) merupakan tantangan kesehatan masyarakat dunia yang terus menjadi perhatian karena tingkat penyebaran, angka kematian, dan dampaknya terhadap sistem kesehatan.Terdapat beberapa Isu Global yang mempengaruhi Penerapan Pelayanan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC), yaitu:
Eliminasi Tuberkulosis sebagai Target Pembangunan Global
Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular dengan beban kesehatan yang tinggi di dunia. Melalui target Sustainable Development Goals (SDGs) dan strategi eliminasi TBC, setiap negara didorong untuk mempercepat penemuan kasus, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC mendukung upaya tersebut dengan pendekatan deteksi dini dan pelayanan aktif berbasis masyarakat.
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Secara global, pelayanan kesehatan primer dipandang sebagai fondasi sistem kesehatan yang kuat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan layanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkesinambungan. Inovasi GERCEP MENETAS TBC memperkuat fungsi Puskesmas melalui pelayanan jemput bola, investigasi kontak, edukasi, dan pendampingan pasien hingga tuntas.
Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Tata Kelola Program
Pengelolaan program kesehatan semakin bergantung pada data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Tantangan global meliputi kualitas data, pelaporan, serta pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan yang baik agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh fasilitas kesehatan. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta masyarakat sendiri. Tata kelola inovasi harus mampu membangun koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan penularan, dan keberhasilan pengobatan.
Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Tantangan Masa Depan
Perubahan kondisi sosial, mobilitas penduduk, keterbatasan sumber daya, serta potensi munculnya ancaman penyakit menular baru menuntut sistem kesehatan yang adaptif. Inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu dikembangkan agar memiliki tata kelola yang berkelanjutan, didukung sumber daya yang memadai, mekanisme evaluasi yang jelas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
Isu global tersebut menunjukkan bahwa tata kelola inovasi GERCEP MENETAS TBC tidak hanya berfokus pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan kesehatan, pemanfaatan data, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan program. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih mampu memberikan dampak yang luas dan mendukung pencapaian target pengendalian TBC. Selain itu Isu Global itu menjadi kendala dan mempempengaruhi Pengembangan Inovasi Pelayanan TBC, yaitu:
1. Tuberkulosis Masih Menjadi Masalah Kesehatan Global
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyakit menular utama di dunia. Tingginya jumlah kasus baru dan kematian akibat TBC menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan masih perlu diperkuat. Kondisi ini menuntut setiap negara dan daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih efektif.
2. Munculnya Tuberkulosis Resisten Obat (Drug-Resistant TB)
Perkembangan kasus TBC yang resisten terhadap obat menjadi tantangan global. Resistensi dapat terjadi ketika pengobatan tidak dijalani secara lengkap atau tidak sesuai standar. Oleh karena itu, inovasi perlu memperkuat pemantauan kepatuhan minum obat, pendampingan pasien, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.
3. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan
Di berbagai negara masih terdapat kelompok masyarakat yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan TBC. Inovasi berbasis kunjungan rumah atau door to door menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
4. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Stigma terhadap penderita TBC masih menjadi masalah di banyak negara. Ketakutan akan diskriminasi membuat sebagian orang menunda pemeriksaan atau tidak menyelesaikan pengobatan. Pengembangan inovasi perlu memasukkan strategi komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi stigma.
5. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan
Banyak sistem kesehatan menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, pembiayaan, sarana, dan prasarana. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan dalam melakukan skrining aktif, investigasi kontak, pemantauan pengobatan, serta evaluasi program secara berkelanjutan.
6. Tantangan Transformasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam pengelolaan program TBC. Namun, belum semua wilayah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi maupun infrastruktur digital yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kecepatan pelaporan, analisis data, dan pengambilan keputusan.
Isu-isu global tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan tantangan global tersebut, inovasi akan lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung upaya pengendalian TBC secara efektif.
B. NASIONAL
Isu lokal strategis dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) di tingkat wilayah seperti Puskesmas atau kabupaten/kota mencerminkan tantangan spesifik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kapasitas layanan kesehatan setempat. Sehingga Berdampak Pada penerapan Pelayanan TBC, diantaranya:
1. Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia
Pemerintah Indonesia menempatkan eliminasi TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional. Tantangan utamanya adalah meningkatkan penemuan kasus, mempercepat diagnosis, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC menjadi salah satu pendekatan untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui deteksi dini dan pendampingan pasien.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Tantangannya adalah bagaimana pelayanan tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga aktif menjangkau masyarakat. GERCEP MENETAS TBC sejalan dengan arah kebijakan ini melalui skrining aktif, kunjungan rumah, investigasi kontak, dan edukasi masyarakat.
3. Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan
Program TBC membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan nasional masih meliputi kualitas pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antarunit pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi perlu memperkuat pengelolaan data agar monitoring dan evaluasi lebih efektif.
4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengendalian TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, pemerintah kampung, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor lainnya. Tata kelola inovasi perlu memperkuat koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar penemuan kasus, investigasi kontak, dan pendampingan pasien berjalan optimal.
5. Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah dan Keberlanjutan Program
Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan utamanya adalah menjaga keberlanjutan inovasi melalui dukungan regulasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berbasis kinerja. Pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu diarahkan agar menjadi bagian dari sistem pelayanan rutin, bukan hanya program jangka pendek.
Kelima isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Pemerintah Kabupaten Mimika harus berfokus pada:
Percepatan eliminasi TBC,
Penguatan pelayanan kesehatan primer,
Perbaikan tata kelola data,
Kolaborasi lintas sektor,
serta keberlanjutan inovasi melalui dukungan kebijakan dan tata kelola yang baik.
Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam Penerapannya. Sehingga isu nasional pun berpengaruh terhadap pengembangan Pelayanan TBC Yaitu
1. Penemuan Kasus TBC yang Belum Optimal
Salah satu tantangan nasional adalah masih adanya kasus TBC yang belum terdeteksi atau terlambat ditemukan. Kondisi ini menyebabkan penderita tetap menjadi sumber penularan di masyarakat dan menghambat upaya eliminasi TBC.
2. Kepatuhan Pengobatan yang Belum Maksimal
Pengobatan TBC memerlukan waktu yang panjang sehingga masih terdapat pasien yang tidak menyelesaikan terapi sesuai ketentuan. Hal ini meningkatkan risiko kekambuhan, kegagalan pengobatan, dan munculnya TBC resisten obat.
3. Stigma dan Rendahnya Literasi Masyarakat tentang TBC
Masih terdapat stigma terhadap penderita TBC sehingga sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri atau mengungkapkan penyakitnya. Selain itu, pemahaman mengenai gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan sampai tuntas masih perlu ditingkatkan.
4. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan
Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi yang beragam. Di beberapa daerah, masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan pelayanan aktif seperti skrining dan kunjungan rumah.
5. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung
Pelaksanaan program TBC membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, laboratorium yang memadai, ketersediaan obat, alat diagnostik, serta dukungan logistik. Keterbatasan pada aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan.
6. Penguatan Tata Kelola Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
Program TBC memerlukan data yang akurat, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, dan mitra lainnya. Pengelolaan data yang belum optimal dan koordinasi yang belum kuat dapat menghambat pengambilan keputusan serta tindak lanjut terhadap pasien.
Isu-isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC diperlukan untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kepatuhan pengobatan, memperluas akses pelayanan, mengurangi stigma, memperbaiki tata kelola program, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, inovasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya pengendalian dan eliminasi TBC di Indonesia.
C.Lokal
Terdapat Lima Isu Lokal Terkait Tata Kelola Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC di Kabupaten Mimika, yaitu:
1. Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Pelayanan
Kabupaten Mimika memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kunjungan rumah (door to door), skrining TBC, investigasi kontak, serta pemantauan pasien secara rutin.
2. Penemuan Kasus TBC Belum Merata
Masih terdapat wilayah atau komunitas tertentu yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan kesehatan, sehingga penemuan kasus TBC belum merata. Kondisi ini menyebabkan potensi penularan masih terjadi di masyarakat tanpa terdeteksi secara dini.
3. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Di beberapa wilayah, masih terdapat stigma terhadap penyakit TBC yang menyebabkan penderita enggan memeriksakan diri atau menyembunyikan kondisi kesehatannya. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan masih perlu ditingkatkan.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana Operasional
Pelaksanaan inovasi GERCEP MENETAS TBC membutuhkan dukungan tenaga kesehatan, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat memengaruhi cakupan dan kecepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. Koordinasi Lintas Program dan Keterlibatan Masyarakat
Pelaksanaan program TBC membutuhkan sinergi antara Puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kampung, keluarga pasien, dan lintas sektor lainnya. Namun, koordinasi dan keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat agar pelaksanaan skrining, pendampingan pasien, dan pencegahan penularan berjalan lebih efektif.
Kelima isu lokal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Kabupaten Mimika sangat diperlukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, mempercepat penemuan kasus, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan geografis dan sosial di masyarakat.
4.METODE PEMBAHARUAN
Sebelum Penerapan Inovasi
Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”. Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat bahkan Yang dilakukan Skrining Menurun. Karena Pasien keluhakan Akses ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat memprihatinkan dan memeilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi tetapi uangnya di gunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga, tetapi dalam penerapan tersebut masih ditemukan keterbatasan Sumber Daya.
Sesudah Penerapan Inovasi
Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis” Masyarakat lebih mudah mendapakan akses untuk pemeriksaan dan terapi minum obat program karena langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi pasien dalam proses terapi. Terlebih lagi dalam penerapan tersebut dikembangkan menjadi Pelayanan Berbasis Pustu dan Klinik yaitu pengantaran dan pengawasn Minum obat oleh Anggota Pustu dan Klinik Sehingga lebih dipermudah dalam pelayanan Inovasi.
Indikator
Sebelum Pengembangan Inovasi
Sesudah Pengembangan Inovasi
Metode Penemuan Kasus
Pasif menunggu pasien
Aktif melalui skrining lapangan
Keterlibatan Klinik dan Pustu
Terbatas
Terintegrasi
Skrining Kelompok Risiko
Belum rutin
Dilaksanakan secara berkala
Investigasi Kontak
Belum optimal
Dilaksanakan pada seluruh kasus positif
Edukasi Masyarakat
Insidental (Tidak direncanakan)
Terjadwal dan berkelanjutan
Monitoring Pengobatan
Belum maksimal
PMO dan petugas melakukan pemantauan rutin
5.KEUNGGULAN / KEBAHARUAN
Keunggulan dan Kebaruan Pengembangan Pelayanan Inovasi GERAK CEPAT Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas TBC Berbasis Pustu dan Klinik di wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya
A. Keunggulan Inovasi
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Pustu dan Klinik memiliki sejumlah keunggulan diantaranya:
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Melalui pemanfaatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik sebagai titik pelayanan skrining, penemuan kasus, serta tindak lanjut pasien TBC.
Mempercepat penemuan kasus TBC
Melalui skrining aktif terhadap kelompok berisiko, investigasi kontak serumah, dan penjaringan suspek TBC secara berkelanjutan.
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Terutama bagi masyarakat di wilayah memiliki keterbatasan transportasi menuju puskesmas.
Memperkuat jejaring pelayanan TBC
Melalui kolaborasi antara Pustu, klinik, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pemerintah kampung.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan
Melalui pemantauan kepatuhan minum obat, kunjungan rumah, dan pendampingan pasien secara berkala.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan
Dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam upaya penemuan dan pengendalian TBC.
Mendukung pencapaian target Eliminasi TBC Indonesia Tahun 2030
Melalui peningkatan cakupan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan.
B.Kebaruan Inovasi
Kebaruan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TB ( GERCEP MENETAS TB) terletak pada perubahan pendekatan pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan aktif berbasis jejaring Klinik dan Pustu.Adapun unsur kebaruannya meliputi:
Pendekatan pelayanan berbasis Pustu dan Klinik,
Skrining dan penemuan kasus tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga di fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat yaitu Klinik dan Pustu.
Sistem penemuan kasus secara aktif (Active Case Finding)
Melakukan penelusuran kontak, skrining kelompok berisiko, dan kunjungan langsung ke masyarakat lebih mudah dan cepat.
Integrasi layanan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya,
Pelayanan ibu dan anak, penyakit tidak menular, gizi, imunisasi, dan pelayanan rawat jalan sehingga setiap kunjungan pasien menjadi kesempatan untuk melakukan skrining TBC.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas program,
Melibatkan pemerintah kampung, kader kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi
Untuk pencatatan, pelaporan, pemantauan pasien, dan komunikasi antara Puskesmas, Pustu, serta klinik sehingga tindak lanjut kasus dapat dilakukan lebih cepat.
Pendampingan pasien berbasis wilayah,
Kader dan petugas kesehatan melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pengobatan hingga pasien dinyatakan sembuh.
Pelayanan yang proaktif, cepat, mudah dijangkau, dan berkesinambungan
Mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menurunkan keterlambatan diagnosis dan risiko penularan TBC.
Melalui pengembangan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC, pelayanan penanggulangan TBC menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan angka penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Kabupaten Mimika.
6.CARA KERJA INOVASI
Cara Kerja Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC ( GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Klinik dan Pustu Yaitu :
Pembentukan Jejaring Pelayanan TBC
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC diawali dengan membangun jejaring pelayanan antara Puskesmas dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), klinik, kader kesehatan, dan lintas sektor. Setiap jejaring diberikan peran dalam melakukan penjaringan, pemeriksaan, pendampingan, serta pemantauan pasien TBC.
Penemuan Kasus TBC Secara Aktif
Petugas kesehatan di Pustu dan klinik melakukan pencarian kasus secara aktif melalui:
Skrining masyarakat yang memiliki gejala TBC seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, penurunan berat badan, dan keringat malam.
Penjaringan kelompok berisiko tinggi seperti kontak erat pasien TBC, lansia, penderita diabetes, perokok, dan masyarakat dengan daya tahan tubuh rendah.
Kunjungan rumah bersama kader kesehatan untuk menemukan suspek TBC yang belum mendapatkan pelayanan.
3. Pemeriksaan dan Diagnosis Cepat
Suspek TBC yang ditemukan akan:
Dilakukan pemeriksaan awal oleh tenaga kesehatan di Pustu atau klinik.
Pengambilan dan pengiriman sampel dahak sesuai prosedur.
Pemeriksaan menggunakan fasilitas diagnosis yang tersedia.
Hasil pemeriksaan segera dilaporkan untuk menentukan tindak lanjut pengobatan.
4. Pelayanan Pengobatan dan Pendampingan Pasien
Pasien yang terkonfirmasi TBC akan mendapatkan:
Edukasi tentang penyakit TBC, cara penularan, dan pentingnya menyelesaikan pengobatan.
Pengobatan sesuai standar program TBC nasional.
Pendampingan oleh petugas kesehatan, kader, atau Pengawas Menelan Obat (PMO).
Pemantauan kepatuhan minum obat melalui kunjungan rutin dan komunikasi dengan pasien.
5. Investigasi Kontak dan Pencegahan Penularan
Petugas melakukan:
Pendataan anggota keluarga dan kontak dekat pasien TBC.
Skrining terhadap kontak serumah.
Pemberian edukasi pencegahan penularan.
Rujukan pemeriksaan bagi kontak yang memiliki gejala.
6. Pencatatan, Pelaporan, dan Monitoring
Setiap kegiatan dicatat dan dilaporkan melalui sistem pencatatan program TBC. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat:
Jumlah suspek yang ditemukan.
Jumlah kasus TBC terkonfirmasi.
Kepatuhan pengobatan pasien.
Angka keberhasilan pengobatan.
Hambatan dalam pelayanan.
7. Evaluasi dan Perbaikan Pelayanan
Tim GERCEP MENETAS TB melakukan evaluasi secara rutin bersama Puskesmas, Pustu, dan klinik untuk:
Mengidentifikasi kendala pelayanan.
Menyusun strategi perbaikan.
Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.
Tujuan
Tujuan Pengembangan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis berbasis Klinik dan Pustu Adalah untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung Kepada Masyarakat Yaitu :
Meningkatkan penemuan kasus TBC secara dini
Melalui kegiatan skrining aktif pada masyarakat berisiko di wilayah kerja Puskesmas, Klinik, dan Pustu sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan.
Memperluas akses pelayanan pemeriksaan TBC hingga tingkat masyarakat
Dengan melibatkan Klinik dan Pustu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan untuk mendekatkan layanan deteksi, pemeriksaan, dan pengobatan TBC kepada masyarakat.
Mempercepat proses diagnosis dan pengobatan pasien TBC
Membangun alur pelayanan yang cepat mulai dari penemuan suspek, pemeriksaan laboratorium, penetapan diagnosis, hingga pemberian terapi sesuai standar program TBC.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC
Melalui pendampingan pasien oleh Petugas Pemantau Minum Obat (PMO), tenaga kesehatan, kader, dan keluarga agar pasien patuh menjalani pengobatan sampai sembuh.
Memutus rantai penularan TBC di masyarakat
Dengan melakukan investigasi kontak, pelacakan anggota keluarga atau lingkungan sekitar pasien TBC, serta pemberian edukasi pencegahan penularan.
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TBC
Melalui edukasi, pemberdayaan kader kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apabila memiliki gejala TBC.
Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan kesehatan
Menghubungkan Puskesmas, Pustu, Klinik, kader, pemerintah kampung, dan lintas sektor dalam sistem penanggulangan TBC yang terpadu.
Meningkatkan kualitas data dan pemantauan program TBC
Melalui pencatatan, pelaporan, pemantauan kasus, serta evaluasi berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang lebih cepat menuju eliminasi TBC
Dengan meningkatkan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC.
Secara umum, pengembangan inovasi GERAK CEPAT MENETAS TBC bertujuan menciptakan sistem pelayanan TBC yang aktif menemukan kasus, cepat menangani pasien, dan efektif memutus penularan di masyarakat melalui kolaborasi Puskesmas, Klinik, Pustu, dan masyarakat.
Manfaat
1.Manfaat bagi Masyarakat
Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pelayanan skrining dan pemeriksaan TBC melalui Klinik dan Pustu terdekat.
Kasus TBC dapat ditemukan lebih awal sehingga penderita segera mendapatkan pengobatan.
Mengurangi risiko penularan TBC di keluarga dan lingkungan masyarakat.
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan TBC.
Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendampingan selama masa pengobatan hingga sembuh.
2. Manfaat bagi Pasien TBC
Mempercepat proses deteksi, diagnosis, dan pemberian terapi TBC.
Mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan, kader, dan PMO agar lebih patuh minum obat.
Mengurangi risiko putus obat dan kegagalan pengobatan.
Meningkatkan peluang kesembuhan pasien TBC.
3. Manfaat bagi Puskesmas, Klinik, dan Pustu
Meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC secara aktif di wilayah kerja.
Memperkuat sistem pelayanan TBC yang cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Mempermudah pemantauan pasien TBC melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih baik.
Meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan, kader, dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC.
Mendukung pencapaian target program eliminasi TBC.
4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC.
Mendukung program nasional percepatan eliminasi TBC.
Menyediakan data kasus TBC yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan program kesehatan.
Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan melalui pelayanan yang lebih tepat sasaran.
5. Manfaat Jangka Panjang
Terbentuknya masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap pencegahan TBC.
Berkurangnya rantai penularan TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Mendukung terwujudnya wilayah kerja Puskesmas bebas TBC menuju eliminasi Tuberkulosis.
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan memberantas TBC memberikan manfaat dalam mempercepat penemuan kasus, memperluas akses pelayanan, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta memperkuat kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan TBC.
Hasil inovasi
Indikator
Sebelum Pengembangan Inovasi
Sesudah Pengemangan Inovasi
Masyarakat yang di skirining
9 Orang
3130 Orang
Suspek TBC ditemukan
251 Orang
384 Orang
Kasus TBC Terkonfirmasi
38 Kasus
128 Kasus
Keberhasilan Pengobatan
8 Orang
48 Orang
Keterlibatan Klinik dan Pustu
1 fasilitas
3 fasilitas
Sumber Data SITB Kementrian Nasional
I. DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor
102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Standar Operasinol Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
II. PERMASALAHAN
Makro :
Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok rentan yang menghadapi beberapa hambatan dalam memperoleh dokumen adminduk. Kondisi tersebut mendorong Dukcapil untuk menghadirkan pelayanan yang lebih proaktif, dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan. Melalui inovasi Dukcapil Siaga, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.” Beberapa masalah utama yang umum dihadapi dalam penyelenggaran pelayanan adalah sebagai berikut :
Keterbatasan mobilitas.
Keterbatasan informasi.
Belum optimalnya pendataan kelompok rentan
Mikro :
Masalah mikro bagi kelompok rentan, yaitu Lansia, Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil/Menyusui, Panti Asuhan, Orang Sakit, OGDJ dan Korban Bencana Alam di Timika terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan adalah:
Belum optimalnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas
Rendahnya cakupan kepemilikkan dokumen adminduk pada masyarakat kelompok rentan
Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan yang inklusif bagi masyarakat kelompok rentan
III. ISU STRATEGIS
Global
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 16.9 tentang identitas hukum bagi seluruh penduduk masih memerlukan upaya percepatan, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan.
Nasional
Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, kolaboratif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun, tidak semua warga memiliki kondisi dan kemampuan yang sama dalam mengakses pelayanan, terutama kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, panti asuhan, orang Sakit, OGDJ dan korban bencana alam. Apabila pelayanan hanya berorientasi pada masyarakat yang datang ke tempat pelayanan, maka kelompok tersebut berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan pelayanan dari yang bersifat menunggu menjadi pelayanan yang proaktif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.”.
Lokal
Belum meratanya akses pelayanan adminduk pada masyarakat kelompok rentan
Keterbatasan mobilitas dalam memperoleh dokumen
Belum terbangunnya kolaborasi yang terintegrasi dengan lintas sektor agar mempermudah kelompok rentan
Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap kepemilikkan dokumen adminduk
IV. METODE PEMBAHARUAN
Sebelum adanya pengembangan Inovasi DUCKAPIL SIAGA adalah sebagai berikut;Sistem layanan pada loket khusus kelompok rentan pada kantor dukcapil
Belum adanya layanan terpadu lintas sektor
Cakupan pelayanan dokumen adminduk masih tinggi dikarenakan masih banyak kelompok rentan yang belum memiliki dokumen adminduk karena keterbatasan akses dan mobilitas dalam memperoleh pelayanan.
Sesudah adanya pengembangan Inovasi PATEN GUNUNG MESIR adalah sebagai berikut;Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door
Layanan jemput bola pada kelompok masyarakat rentan yaitu panti asuhan, panti sosial, panti sosial rehabilitasi disabilitas mental, dan sekolah luar biasa.
Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir
Pelayanan dilakukan secara proaktif sehingga upaya tersebut memberikan perubahan nyata ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap.
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Keunggulan Dukcapil Siaga terletak pada kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan terlebih khusus bagi masyarakat kelompok rentan. Dukcapil tidak hanya menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan, tetapi hadir secara aktif dengan mengidentifikasi, merespons, dan menjangkau masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Keunggulan dan kebaharuan inovasi ini adalah :
Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door.
Kolaborasi lintas sektor dan Efektivitas/kecepatan layanan
Efisiensi Biaya
VI. CARA KERJA INOVASI
Masyarakat/petugas kesehatan menghubungi nomor layanan online dukcapil atau kontak/HP petugas dukcapil dan mengirim data serta alamat pemohon.
Petugas dukcapil mengunjungi rumah masyarakat.
Petugas dukcapil memverfikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk.
Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan.
Tujuan
VII. TUJUAN
Tujuan dilaksanakan inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah untuk ;
Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas
Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang
Mewujudkan ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif
Manfaat
VIII. MANFAAT
Inovasi DUKCAPIL SIAGA memiliki beberapa hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pihak terkait, antara lain:
Meningkatnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang
Terwujudnya ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif
Hasil inovasi
Hasil yang di dapat dari inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah :
Sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat dicetak di tempat dan langsung diserahkan kepada masyarakat
Cakupan kepemilikan dokumen adminduk meningkat secara signifikan dapat ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap.
Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir
A. DASAR HUKUM
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 400.7/ 715 / 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUSKESMAS JALAN KAKI (PUSJAKI) TAHUN 2025
B. PERMASALAHAN
a. Makro : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
b. Mikro : Deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat
C. ISU STRATEGIS
Isu Global :
a. Meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di seluruh dunia
b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan
c. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara negara maju dan berkembang
d. Dampak perubahan gaya hidup modern (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat) terhadap kesehatan masyarakat
Isu Nasional : Tingginya prevalensi PTM di Indonesia
asih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program skrining kesehatan
Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa daerah
Kurangnya edukasi dan literasi kesehatan masyarakat
Belum meratanya pelaksanaan program promotif dan preventif seperti CKG
Isu Lokal :
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin
Akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas (jarak, transportasi, atau biaya)
Kurangnya sosialisasi program CKG di masyarakat
Faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan
Keterbatasan tenaga atau sarana pendukung di wilayah setempat
D. METODE PEMBAHARUAN
a. Kondisi Sebelum:
Capaian CKG sangat rendah
b. Kondisi Sesudah
Capaian CKG meningkat secara signifikan
E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN?
1. Pelayanan kesehatan pada puskesmas pesisir dan pengunungan untuk mendukung program Pemeriksaan kesehatan Gratis/Cek Kesehatan Gratis yang merupakan program unggulan (prioritas) nasional / Quick Win Presiden Prabowo.
2. Dilakukan rutin dan terjadwal (sesuai kondisi di lapangan seperti cuaca, situasi laut atau kondisi tertentu lainnya)
3. Pemeriksaan dilakukan pada semua anggota keluarga dengan berbasis NIK.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan paket layanan sesuai dengan siklus hidup (sesuai ketersediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh Puskesmas)
5. Pelayanan dilakukan oleh tenaga medis sehingga hasil diagnosa dapat dipertanggungjawabkan
F. CARA KERJA INOVASI
Petugas puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan melakukan pemerikasaan kesehatan pada semua masyarakat yang dikunjungi baik yang sakit maupun yang sehat berdasarkan silkus hidup dengan layanan sesuai usia. Perkunjungan dilakukan pada tiap Kepala keluarga yang ditunjukkan dengan Kartu Kaluarga dan pendataan kesehatan dilakukan dengan menggunakan NIK. Data yang diperoleh kemudia dilaporkan ke Aplikasi nasional yaitu Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sehingga data langsung dapat diketahui oleh pusat (Kemenkes RI).
Tujuan
1. Tujuan jangka pendek: melakukan pemeriksaan kesehatan dan intervensi kesehatan seperti pemberian obat atau rujukan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi terhadap anggota keluarga yang dikunjungi.
2. Tujuan jangka menengah: mendapatkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan di bidang kesehatan.
3. Tujuan jangka panjang: peningkatan derajat hidup masyarakat Kabupaten Mimika khususnya yang berada di pesisisr dan pengunungan.
Manfaat
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis, sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau lebih baik.
Deteksi dini penyakit
Dalam pemerikasaan kesehatan memungkinkan ditemukannya penyakit sejak tahap awal (seperti hipertensi, diabetes, anemia), sehingga penanganan bisa lebih cepat dan mencegah komplikasi.
Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat
Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan mulai menerapkan pola hidup sehat.
Memperluas akses layanan kesehatan
Inovasi ini menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi.
Efisiensi biaya kesehatan
Dengan deteksi dini, biaya pengobatan penyakit berat di masa depan dapat ditekan, baik bagi individu maupun pemerintah.
Mendukung program promotif dan preventif
CKG/PKG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan.
Penguatan data kesehatan masyarakat
Hasil pemeriksaan dapat menjadi basis data untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Meningkatkan kolaborasi lintas sektor
Pelaksanaan inovasi ini biasanya melibatkan berbagai pihak (tenaga kesehatan, pemerintah, kader, dll.), sehingga memperkuat kerja sama dalam pembangunan kesehatan.
Hasil inovasi
Dampak terhadap masyarakat
Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa terkendala biaya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat.
Dampak terhadap Kesehatan Individu
Penyakit dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup individu.
Dampak terhadap Sistem Kesehatan
Mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Dengan meningkatnya deteksi dini, beban layanan kuratif di fasilitas kesehatan dapat berkurang.
Dampak Ekonomi
Membantu mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena penyakit ditangani sejak tahap awal.
Dampak Sosial
Meningkatnya kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
Dampak Kelembagaan
Mendorong peningkatan kinerja institusi/penyelenggara serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan.
Data inovasi peserta Mimika Innovation Week tingkat kabupaten.
No.
Kategori anugerah
Judul inovasi
Tanggal pengembangan
Detail
1
Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
EMAS (Emergency Ambulance Service)
2022-01-24
Ringkasan MIW
Pengusul
BLUD PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
Tipe inovator
instansi
Kontak
-
Anggota kelompok
-
Kategori anugerah
Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Judul inovasi
EMAS (Emergency Ambulance Service)
Tanggal pengembangan
2022-01-24
Latar belakang
-
Tujuan
TUJUAN
INOVASI :
Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.
Manfaat
MANFAAT
INOVASI:
Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.
Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat.
Rancang bangun
RANCANG BANGUN
I. DASAR
HUKUM :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.
II. PERMASALAHAN
Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).
Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah korban kecelakaan LLAJ tertinggi.
Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ
Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting.
Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.
Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.
Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.
III. ISU
STRATEGIS :
ISU
GLOBAL:
Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia.
Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.
2. ISU
NASIONAL:
Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018
jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018
Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya
6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun
2019.
3. ISU
LOKAL :
Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup;
Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.
IV. METODE
PEMBAHARUAN :
Dalam penanganan gawat darurat dibutuhkan respon time dan penanganan medis yang cepat dan tepat. Untuk meningkatkan hal tersebut, Tim EMAS PSC 119 melakukan pengembangan inovasi dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas, Pemadam Kebakaran dan Badan SAR Nasional dalam respon penanganan medis.
1. SEBELUM ADANYA PENGEMBANGAN
Korban kegawatdaruratan yang ditemukan oleh masyarakat ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas tidak dilakukan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba karena tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan korban
Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, Petugas Pemadam Kebakaran tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila ditemukan ada korban di lokasi kebakaran yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban
Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila korban telah ditemukan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban
2. SESUDAH ADANYA PENGEMBANGAN
Korban kegawatdruratan yang ditemukan oleh masyarakat yang terlatih ataupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas mendapatkan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba yang meningkatkan keselamataan hidup
Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, petugas Pemadam Kebakaran langsung menghubungi tim medis EMAS
PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi kebakaran dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi kebakaran.
Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tlangsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi.
V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.
VI. CARA KERJA
INOVASI:
Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
Pertemuan tindak lanjut koordinasi.
Pelatihan
Implementasi Alur Pelayanan
Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191
Operator merespon panggilan masuk
Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan
Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban
Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
5. Monitoring
6. Mentoring
7. Pertemuan Evaluasi
8. Pelaporan.
Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD
Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas
Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap
Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana.
Tujuan
Meningkatnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.
Manfaat
Manfaat :
Manfaat Internal :
Sebagai sarana untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan
Untuk dapat mengetahui apa saja barang yang masih layak digunakan
Untuk meningkatkan penertiban administrasi pengelolaan barang
Untuk melakukan pengawasan barang inventaris
Mempermudah maintenance
Mempermudah proses penghapusan barang
Manfaat Eksternal :
Mempermudah pengkontrolan dan pengawasan
Mempermudah pelaporan bagi Instansi terkait
Sebagai Informasi bagi masyarakat terkait pelayanan fasilitas RSUD Mimika.
Rancang bangun
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas
Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi
Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua.
PERMASALAHAN
Masalah Makro :
Ketidakteraturan dalam Pencatatan dan Inventarisasi
Tidak Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Konsisten
Kurangnya Audit dan Monitoring Berkala
Tidak Terintegrasi dengan Perencanaan Anggaran dan Pengadaan
Masalah Mikro :
Kurang tertibnya pengurusan dan pengelolaan barang-barang inventaris milik RSUD
Kurang optimalnya pengelolaan transportasi dan penggunaan kendaraan dinas
Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Kurang lancarnya penyusunan laporan berkala mutasi dan asset tetap
Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Sarana dan Prasarana.
ISU STRATEGIS
ISU
GLOBAL : Tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan limbah medis berdampak pada pengelolaan aset (termasuk daur ulang, efisiensi energi, dan pemilihan alat ramah lingkungan)
ISU
NASIONAL : Banyak rumah sakit belum memiliki sistem manajemen aset berbasis digital yang memadai dampaknya Terjadi kesalahan data, aset ganda/tak terpakai tidak terdeteksi, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit.
ISU
LOKAL : Rumah Sakit Daerah bergantung pada bantuan alat dari Kementerian Kesehatan, BUMN, atau lembaga donor, Aset yang diterima sering tidak sesuai kebutuhan lokal, sulit dioperasikan, atau tidak bisa dirawat karena mahalnya suku cadang.
METODE PEMBAHARUAN
Berdasarkan analisa masalah, sebelum adanya aplikasi SIASIK pengelolaan dan pencatatan barang maupun alat-alat kesehatan lainnya tidak terkontrol dan pemeliharaan juga banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran.
KEUNGGULAN/KEBAHARUAN
Memudahkan proses input aset masuk
Mengelola master inventory
Mencatat input aset keluar
Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan
CARA KERJA INOVASI
Petugas memasang Kartu Inventaris Rungan di setiap ruangan RSUD Mimika
Petugas dan kepala ruangan melakukan pencatatan data barang yang ada pada Kartu Inventaris Ruangan
Petugas menginput semua data barang ke dalam aplikasi SIASIK
Petugas melakukan validasi barang sesuai yang ada di rungan.
Kebaruan
Dengan adanya aplikasi SIASIK & Kartu Inventaris Ruangan (KIR) maka semua pencatatan barang dan aset di rumah sakit dapat terkontrol dengan baik mulai dari nomor inventaris, tahun pengadaan maupun anggaran
Kesiapterapan
Memudahkan proses input aset masuk
Mengelola master inventory
Mencatat input aset keluar
Memberikan kemampuan untuk memantau distribusi barang atau alat ke ruangan
Potensi komersialisasi
-
Kemanfaatan
Peningkatan Tertibnya Penatausahaan Barang Inventaris penyusunan KIR pada RSUD Kabupaten Mimika melalui aplikasi SIASIK.
Meningkatkan angka kunjungan ke Perpustakaan Daerah.
Manfaat
Meningkatkan minat baca anak-anak.
Sebagai sarana pembudayaan gemar membaca bagi anak-anak
Rancang bangun
1. DASAR
HUKUM:
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN.
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DARI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA MENJADI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA
PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA
2.
PERMASALAHAN :
Permasalahan Makro :
Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan merupakan permasalahan makro yang dihadapi oleh perpustakaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini memiliki dampak negatif bagi perpustakaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dan edukasi. Berikut beberapa faktor makro yang berkontribusi terhadap rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan:
Perubahan Kebiasaan Membaca:
Di era digital, banyak orang lebih memilih untuk mengakses informasi melalui internet dan media sosial daripada membaca buku di perpustakaan.
Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan akses informasi melalui internet, serta banyaknya pilihan konten digital yang menarik dan interaktif.
Persaingan dengan Sumber Informasi Lain:
Perpustakaan menghadapi persaingan ketat dengan berbagai sumber informasi lain, seperti mesin pencari, situs web, dan media sosial.
Sumber-sumber informasi ini sering kali menawarkan informasi yang lebih up-to-date dan mudah diakses daripada koleksi buku di perpustakaan.
Kurangnya Promosi dan Sosialisasi:
Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.
Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan.
Kurangnya Fasilitas dan Layanan yang Menarik:
Beberapa perpustakaan memiliki fasilitas dan layanan yang kurang menarik bagi pengunjung, seperti koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet.
Hal ini membuat perpustakaan kurang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda.
Kesibukan Masyarakat:
Gaya hidup masyarakat modern yang semakin sibuk membuat mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengunjungi perpustakaan.
Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas lain yang lebih menarik dan mudah diakses, seperti menonton film, bermain game, dan berbelanja online.
Permasalahan mikro :
Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah. Beberapa penyebab rendahnya kunjungan Masyarakat adalah :
Koleksi perpustakaan yang tidak menarik karena kurangnya koleksi yang uptodate.
Kurangnya fasilitas perpustakaan yang menarik.
Perubahan kebiasaan membaca Dimana kehadiran internet menjadikan pencarian informasi menjadi lebih mudah sehingga malas datang ke perpustakaan,
Rendahnya kunjungan ke perpustakaan dapat berdampak terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jika tingkat gemar membaca rendah maka ditakutkan kualitas masyarakat sebagai modal dasar pembangunan di daerah juga tidak cukup untuk mendukung program-program kerja pemerintan.
Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Juga mengalami rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. maka harus dipikirkan cara seperti apa menarik pengunjung untuk datang ke perpiustakaan. dalam kegiatan perpustakaan keliling anakanak sekolah bersemangat mengikuti kegiatan ekstensi seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendengarkan dongeng, dan menonton film edukatif bersama. semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan perpustakaan keliling menginspirasi petugas perpustakaan untuk mengadopsi kegiatan perpustakaan keliling dapat diterapkan di pelayanan onsite Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Mimika.
-
3. ISU
STRATEGIS :
Isu Global :
Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan merupakan fenomena global yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Di era digital ini, perpustakaan menghadapi berbagai tantangan yang berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung. Berikut analisis mendalam mengenai isu global rendahnya kunjungan ke perpustakaan:
Pergeseran Kebiasaan Membaca:
Kemunculan internet dan media digital telah mengubah cara orang mengakses informasi.
Banyak orang beralih ke sumber online untuk membaca berita, artikel, dan buku elektronik, daripada mengunjungi perpustakaan tradisional.
Konten digital menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan variasi format yang lebih menarik bagi banyak orang.
Kurangnya Promosi dan Sosialisasi:
Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.
Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan.
Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang terlayani oleh infrastruktur informasi.
Keterbatasan Fasilitas dan Layanan:
Banyak perpustakaan, terutama di negara berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan layanan.
Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.
Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan menyediakan layanan yang lebih menarik dan inovatif, seperti akses e-book, ruang kerja bersama, dan program edukasi interaktif.
Ketidakmerataan Akses Perpustakaan:
Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh dunia.
Di daerah pedesaan dan komunitas miskin, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas.
Ketidakmerataan akses ini memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut.
Dampak Pandemi COVID-19:
Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di seluruh dunia.
Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis.
Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman.
Isu Nasional :
Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia merupakan sebuah isu nasional yang kompleks dan memiliki dampak negatif bagi pengembangan literasi dan budaya bangsa. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, dan diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berikut beberapa isu nasional rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia:
Kurangnya Minat Baca:
· Budaya membaca di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata orang Indonesia hanya membaca 9 buku per tahun.
· Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan masyarakat, kemudahan akses terhadap hiburan lain, dan kurangnya promosi budaya membaca.
Keterbatasan Akses Perpustakaan:
· Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh Indonesia.
· Di daerah pedesaan dan komunitas terpencil, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas.
· Ketidakmerataan akses ini dapat memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut.
Fasilitas dan Layanan Perpustakaan yang Kurang Memadai:
· Banyak perpustakaan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki fasilitas dan layanan yang kurang memadai.
· Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.
· Perpustakaan perlu dimodernisasi dengan menyediakan koleksi buku yang terbaru, ruang baca yang nyaman, dan akses internet yang memadai.
Kurangnya Promosi dan Sosialisasi Perpustakaan:
· Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.
· Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan.
· Upaya untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan perlu dilakukan secara gencar dan berkelanjutan.
Dampak Pandemi COVID-19:
· Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di Indonesia.
· Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis.
· Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman.
Isu Lokal :
· Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 69,42, Sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah skor IPLM sebesar 47,
02. Skor IPLM tersebut secara nasional merupakan peringkat kedua dari bawah atau peringkat 37 dari 38 Provinsi. Untuk Kabupaten Mimika IPLM Tahun 2023 adalah 42,02 yang berada di bawah Indeks Provinsi namun masih menduduki peringkat 2 di bawah Kabupaten Nabire.
· Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 66,77 dan Provinsi Papua Tengah 59,
30. Indeks Tingkat Gemar membaca (TGM) Kabupaten Mimika Tahun 2023 adalah 59,30 dan nilai tersebut sama dengan Indeks tingkat provinsi dikarenakan Kabupaten Mimika adalah satu-satunya sampel yang diambil pada waktu dilaksanakannya survey gemar membaca nasional pada tahun
2023. · Dengan melihat hasil Indeks tahun 2023 baik Indeks IPLM maupun TGM, diharapkan adanya suatu inovasi untuk untuk menaikkan IPLM dan Indeks TGM pada tahun-tahun yang akan datang.
· Agar tingkat kegemaran membaca masyarakat tinggi maka membaca harus dijadikan budaya dalam masyarakat. Apabila membaca sudah menjadi budaya maka dengan sendirinya masyarakat mempunyai kecintaan untuk selalu membaca guna meningkatkan kualitas diri pribadi dan masyarakat umum. Gemar membaca harus dimulai dari usia sedini mungkin, karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika berinisiatif untuk membuat program yang membuat anak selalu berkunjung ke perpustakaan.
4. Metode Kebaharuan
Kondisi sebelum inovasi :
· Jumlah pengunjung anak TK dan SD pada tahun 2022 sebanyak 520 anak.
· Total kunjungan pemustaka Tahun 2022 sebanyak 2.664 Orang.
Kondisi setelah Inovasi
· Jumlah pengunjung anak TK dan SD Tahun 2023 sebanyak 2.941 kunjungan. Jumlah kunjungan pemustaka anak ini mengalami kenaikan sebesar 555 %.
· Jumlah Kunjungan Total pengunjung perpustakaan tahun 2023 sebanyak 4.752 orang. Dengan demikian untuk periode dari tahun 2022 s/d tahun 2023 terjadi kenaikan pengunjung sebanyak 1.811 Orang atau sebesar 56 %.
. Pada tahun 2024 kunjungan 5.078 orang sehingga kenaikan yang terjadi adalah sebesar 6.86%. namun jika dihitung dari kondisi tahun 2022 maka kenaikan mencapai 72.66 %
. Pada tahun 2025 Kunjungan sebesar 6.315 orang. kenaikan pengunjung dari tahun 2024 adalah sebesar 24.35 % dan kenaikan dari sebelum ada inovasi tahun 2022 adalah sebesar 114.73%. pada tahun 2025 perpustakaan juga mulai melayani di Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika dan pengunjung sebanyak 1.786 orang. total keseluruhan pengunjung tahun 2025 adalah 8.101 orang dan kenaikan dari tahun 2024 adalah sebesar 74%. Kenaikan secara total jika dibandingkan pada tahun 2022 sebelum ada inovasi adalah 175.45%.
5. KEUNGGULAN KEBAHARUAN
Dalam program kegiatan perpustakaan keliling yang dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendongeng, dll., anak-anak yang dikunjungi sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menjadi pemicu untuk mengadopsi program perpustakaan keliling untuk diterapkan di pelayanan onsite di bagian pelayanan anak di perpustakaan daerah Kabupaten Mimika. Mewarnai gambar dipilih untuk diterapkan di pelayanan onsite karena selain mudah diterapkan program tersebut juga menyenangkan bagi anak-anak.
Mewarnai gambar merupakan program yang murah karena cukup mencari sketsa gambar di internet dan dicetak oleh petugas perpustakaan untuk anak-anak.
Selain berfungsi sebagai Pendidikan, perpustakaan juga berfungsi sebagai rekreasi. Mewarnai gambar bisa menjadi sarana rekreasi atau healing bagi anak-anak.
Program mewarnai bagi pemustaka anak diberikan kepada anak hanya jika anak telah membaca buku di perpustakaan. Dengan demikian mau tidak mau anak-anak dengan sendirinya membaca buku sehingga menumbuhkan kecintaan atau budaya membaca buku.
6. CARA KERJA INOVASI
Tahapan pelaksanaan inovasi mewarnai gambar sebagai berikut :
Pemustaka anak datang ke perpustakaan dan mengisi buku pengunjung.
2. Pemustaka anak memilih buku bacaan yang disukai dan membaca buku.
3. Setelah selesai membaca mereka bisa minta kertas gambar yang tersedia dan mewarnai dengan pensil warna yang juga telah tersedia.
4. Jika gambar telah selesai maka anak-anak dapat minta nilai atas hasil karyanya dan petugas perpustakaan memberi nilai atas hasil karya tersebut sekaligus memberikan masukan-masukan bagaimana mewarnai yang baik.
5. Gambar yang dinilai bagus akan dipajang di ruang pelayanan atas seijin anak-anak dan biasanya petugas memberikan insentif kecil berupa permen atu snack.
6. Setelah selesai anak-anak kembali ke rumah masing-masing.
TUJUAN INOVASI
Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan
Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas
Menambah Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah
Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami
Meningkatkan Kesejahteraan Peternak
Manfaat
MANFAAT INOVASI
Kesejahteraan Peternak Semakin Meningkat
Kualitas Pakan yang baik dan teruji
Kesehatan Ternak menjadi lebih baik
Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih
Peternak Menjadi Mandiri
Rancang bangun
DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia.
Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi.
Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan.
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar.
Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
Peraturan Bupati No 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika
Tujuan inovasi sekolah adalah menghadirkan perubahan positif yang mampu meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Inovasi tidak hanya berorientasi pada penggunaan teknologi atau pembelajaran yang menarik, tetapi juga bertujuan membentuk peserta didik yang berkarakter, kreatif, berpikir kritis, mampu bekerja sama, serta siap menghadapi tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Pada saat yang sama, inovasi sekolah mendorong guru untuk terus berkembang, memperkuat budaya belajar yang positif, dan membangun kemitraan yang erat dengan orang tua serta masyarakat sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Manfaat
Inovasi sekolah memberikan manfaat yang komprehensif bagi seluruh ekosistem pendidikan. Bagi peserta didik, inovasi meningkatkan kualitas belajar, membangun karakter, dan mengembangkan keterampilan abad ke-
21. Bagi guru, inovasi mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Bagi sekolah, inovasi memperkuat mutu pendidikan, budaya kolaborasi, dan daya saing. Sementara itu, orang tua dan masyarakat memperoleh manfaat melalui meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan lahirnya lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, inovasi sekolah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan.
Rancang bangun
I. DASAR HUKUM
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Permendikbud No. 22 Tahun 2016, pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan efektivitas Kurikulum Merdeka.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
Panduan Operasional Perdijen GTK Nomor 2626/2323 tentang memberikan kerangka kompentensi Literasi dan numerasi bagi guru.
II Permasalahan
A. Permasalahan Makro
Secara umum tantangan yang dihadapi di SD Inpres Timika II adalah metode ajar yang diterapkan oleh beberapa guru dalam proses belajar mengajar adalah metode konvensional yakni lebih monoton metode ceramah dimana guru lebih aktif berbicara sedangkan murid lebih pasif terutama pada murid kelas VI dimana kelas VI sebagai kelas akhir yang akan melanjutkan ke jenjang berikut (SMP).
Dalam rapat evaluasi, pimpinan mulai membuka diskusi dengan pertanyaan sederhana, “Apakah murid-murid yang akan kita luluskan nanti, benar-benar siap untuk bersaing dengan murid dari sekolah lain? Apakah murid-murid ini sudah kita bekali dengan kompetensi maupun kecakapan yang diharapkan sesuai dengan profil Pelajar Pancasila yang tertuang dalam VMTS (Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah)?
Pada saat pertanyaan itu disampaikan, beberapa guru terlihat berpikir, terlebih Bapak/Ibu guru yang mengajar di kelas
6. Sebagai kepala sekolah, saya tidak menyalahkan tetapi sebaliknya, bahwa inilah saatnya untuk melakukan transformasi dalam pendidikan. Dalam rapat evaluasi inilah, kami berdiskusi mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Hal ini pun diakui oleh salah satu guru bahwa mereka telah menyusun dan merencanakan pembelajaran dengan baik dengan mempersiapkan alat peraga, video pembelajaran, infocus untuk membantu proses Kegiatan Belajar Mengajar di dalam kelas. Dan ternyata, beberapa guru juga sudah mencoba pendekatan berbasis projek. Sehingga hasil keputusan bersama, kami sepakat untuk melaksanakan Pameran Pendidikan sebagai bentuk penilaian outentik bagi murid di kelas akhir.
Kegiatan pameran pendidikan ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi murid dalam memahami pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sehingga dapat mengaplikasikan dengan pengetahuan baru melalui ekplorasi sendiri oleh murid dalam interdisipliner maupun menghubungkan beberapa konsep melalui proyek-proyek kreatif, dan eksplorasi ilmiah. Dalam kegiatan ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sumber belajar utama maupun satu-satunya sumber informasi. Sehingga dituntut murid dapat berkolaborasi secara kelompok, mandiri dalam menyelesaikan tugas tanpa harus menunggu instruksi dari guru tetapi memiliki inisiatif bersama kelompok untuk menemukan jawaban, dengan penalaran kritis murid dapat menemukan solusi inovatif atas isu global yang dibahas sehingga mereka mampu menjelaskan ide-ide maupun proyek mereka secara lisan kepada pengunjung, menjawab pertanyaan, serta meyakinkan audiens tentang karya mereka melalui presentasi.
Sehingga tujuan dari pelaksanaan pameran pendidikan dapat mewujudkan 8 Dimensi Profil Lulusan, yakni (1). Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Kewargaan; (3). Penalaran Kritis; (5). Kolaborasi; (6). Kemandirian; (7). Kesehatan; (8). Komunikasi.
B. Permasalahan Mikro
Hasil identifikasi dapat dijelaskan bahwa selama ini murid belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas, murid pada saat belajar hanya disuguhkan dengan materi tanpa mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat mereka terbiasa menerima tanpa mencari tahu hal-hal yang baru yang dapat disandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, sehingga murid tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Padahal dengan kemampuan yang dimiliki murid sebenarnya mereka dapat menciptakan proyek-proyek kreatif dari hasil kolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan bapak/ibu guru.
III Desain Inovasi
Untuk menghadapi tantangan yang telah dipaparkan, langkah pertama yang saya lakukan, adalah (1). Saya memilih 15 guru yang akan menjadi guru pendamping (fasilitator) untuk mendampingi 15 kelompok yang terdiri dari 9-10 murid dalam satu kelompok sekaligus sebagai panitia penyelenggara. (2). Membuat surat tugas. (3). Bersama TIM menyusun perencanaan kegiatan EEP yakni terkait tema yang akan diusung dalam EEP nantinya. Perencanan ini juga terkait dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan pada saat itu di bulan Mei 2025, yang dibiayai dari dana BOSP.
Untuk pembekalan maupun pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan Februai sampai dengan bulan Mei
2025. Sehingga sebagai fasilitator dalam tahap perencanaan, guru membantu murid melalui diskusi untuk menentukan judul topik serta arah proyek pameran yang sesuai dengan tema. Dalam tahap pelaksanaan selama pengerjaan proyek, guru hanya bertindak sebagai sumber daya dalam hal ini menyediakan akses mendapatkan materi referensi, misalnya murid berkunjung ke laboratorium computer sekolah, guru memfasilitasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika, dan memperkenalkan murid pada narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun narasumber lainnya jika diperlukan. Selanjutnya guru bertindak sebagai pendukung, yaitu memberi dukungan terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dalam kelompok, tetapi dukungan yang diberikan dikurangi jika murid mengalami kemajuan yang signifikan sehingga guru hanya memberi umpan balik melalui pertanyaan kritis di tengah proses pelaksanaan. Tahap yang terakhir adalah tahap persiapan pameran dan presentasi. Dalam tahapan ini, guru membantu murid mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan publik.
Keterbatasan waktu merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan pameran pendidikan, karena dapat menghambat setiap tahapan proses, mulai dari persiapan hingga tahapan pelaksanaan, dan tantangan ini sering kali datang dari guru pendamping (fasilitator) yang memiliki tanggungjawab ganda. Sehingga strategi yang saya lakukan adalah manajemen waktu dengan efektif dengan fokus kepada tujuan pelaksanaan kegiatan pameran maupun proyek utama dengan waktu yang tersedia (± 3 bulan), memprioritaskan apa yang harus dilakukan dengan memanfaatkan waktu pulang sekolah untuk mendampingi murid, memanfaatkan group Whats App untuk berdiskusi dan berkordinasi dalam persiapan pameran pendidikan.
Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, kegiatan Education Expo Program dapat dibiaya dari dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan). Untuk mengurangi pembengkakan anggaran, maka kami mengajukan proposal ke PT Trakindo sebagai sekolah mitra SD Inpres Timika II, dalam bentuk bantuan konsumsi. Kegiatan EEP ini sepenuhnya didukung oleh komite sekolah dan orang tua murid. Keterlibatan orang tua dalam hal ini sangat membantu sekolah sebagai penyelenggara kegiatan dengan memberikan bantuan pengadaan ATK (kerta plano, lem, gunting, dan lainnya) yang dibutuhkan murid dan membantu mempersiapkan serta mendesain stand yang akan digunakan nantinya.
Pelaksanaan pameran pendidikan bukan hanya sekedar program tahunan sekolah, tetapi memberikan dampak yang signifikan bagi murid, guru dan sekolah. Ini terbukti bahwa kegiatan EEP, para murid begitu antusias dengan menampilkan beberapa karya mereka baik dalam projek kreatif maupun tulisan ilmiah yang mereka aplikasikan melalui keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh selama di dalam kelas maupun selama pendampingan . Hal yang menarik bahwa murid menguasai materi, mampu mempertanggungjawabkan hasil yang mereka dapatkan melalui presentasi dan mampu menjawab pertanyaan dari pengunjung. Hal ini melatih mereka berbicara di depan umum dengan percaya diri dan lugas. Mereka dapat membangun kolaborasi dalam bentuk Kerjasama TIM, serta mampu berhadapan dengan pertanyaan atau kritik dari pengunjung, sehingga dituntut murid harus cepat berpikir kritis dan mempertahankan solusi dari projek mereka.
Tema yang diusung tahun ini tentang“Mental Wellness through STEAM”. Pameran Pendidikan ini berfokus pada pengembangan kebiasaan hidup sehat melalui pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Matehematics) dan ini merupakan tema di tahun kedua pelaksanaan EEP. Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi melalui tema ini, saya ingin menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri, mengelola stres dengan baik, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan komunitas sekolah yang saling peduli.
Wellness School merupakan komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga sekolah. Saya Yakini bahwa pikiran yang tenang, tubuh yang sehat, dan hati yang bahagia adalah fondasi yang kokoh bagi proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sejalan dengan itu, pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) hadir sebagai inovasi dalam metode pembelajaran. STEAM mendorong murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkreasi, dan memecahkan masalah melalui integrasi berbagai disiplin ilmu. Melalui STEAM, guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata yang relevan dengan tantangan dunia saat ini dan masa depan, serta mendorong murid untuk belajar melalui pengalaman nyata, pemecahan masalah, inovasi, dan kreativitas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar.
Pelaksanaan EEP ini menarik perhatian beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) yang hadir pada saat pameran berlangsung. (1). Respon positif dari orang tua murid terhadap pendidikan anak bahwa kegiatan EEP untuk terus dilaksanakan sebagai program tahunan sekolah. (2). Pemerintahan Daerah (Dinas Pendidikan dan OPD lainnya) yaitu memberikan gambaran langsung dan data empiris tentang kinerja GTK melalui inovasi pembelajaran, praktik baik, dan hasil karya murid. Sedangkan untuk OPD lainnya, salah satu yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penguatan kemitraan yang telah menjalin kolaborasi dan kerjasama lewat MOU yang telah disepakati melalui program pelestarian lingkungan di daerah sebagai sasaran sekolah adiwiyata melalui Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan mendaur ulang sampah sebagai bahan dasar dalam proyek pameran.
Peran Bapak/Ibu guru sebagai guru pendamping maupun fasilitator sangat bangga atas pencapaian dan diluar dari eksepatasi yang mungkin pada saat itu masih ada keraguan pada murid-muridnya, dan melului ajang ini guru-guru dapat belajar bagaimana peran guru yang sesungguhnya bagi murid dalam pembelajaran mendalam, dan hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi guru yang terlibat dalam kegiatan yang mana memerlukan keterampilan baru dalam proses pembelajaran sebagai bentuk peningkatan dalam praktik pedagogis yaitu penyempurnaan praktik pengajaran.
Sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga atas kerjasama TIM dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena pertanyaan yang selama ini ada telah terjawab melalui kegiatan “Education Expo Program”, dengan harapan bahwa ini bukan saja dilakukan bapak/ibu guru pada saat akan melaksanakan kegiatan EEP tetapi guru pun dapat mengimplementasikan di dalam kelas. Dengan pelaksanaan pameran pendidikan sebagai alat untuk memimpin, mempromosikan, dan mengevaluasi kinerja sekolah secara menyeluruh serta membuka kemitraan yang akan berkelanjutan bagi kualitas SD Inpres Timika II di masa akan datang.
Refleksi
Pelaksanaan kegiatan Education Expo Program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait dengan perencanan, yakni murid sebagai subjek utama dalam kegiatan ini sudah harus dilaksanakan sejak murid duduk di kelas 5, kalaupun itu di kelas 6 dapat dilakasanakan disemester 1 sehingga lebih efektif dan efisien, karena jika dilaksanakan di semester 2 maka akan bersamaan dengan proses persiapan murid dalam mengahadapi ujian sekolah nantinya. Melakukan efesiensi anggaran dengan mengoptimalkan anggaran dengan sumber daya yang tersedia sekaligus bermitra dengan lembaga swasta lainnya untuk mendukung terlaksananya pameran pendidikan.
Penutup
Demikian praktik baik saya tentang “Education Expo Program”, dengan pelaksanaan pameran pendidikan merupakan jembatan antara teori di kelas dan aplikasi kehidupan. Dengan praktik baik yang saya lakukan ini memberikan insipirasi bagi bapak/ibu kepala sekolah maupun guru, dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kompoten dan berkarakter yang sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan.
Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah plastik berbasis partisipasi aktif peserta didik melalui pemanfaatan metode Ecobrick sehingga mampu menghasilkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, edukatif, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sampah, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini melalui pembelajaran yang kontekstual.
Secara khusus tujuan inovasi ini adalah:
Mengurangi volume sampah plastik yang dihasilkan di lingkungan SD Negeri Inauga Sempan Barat melalui kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) menggunakan metode Ecobrick.
Menumbuhkan karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, serta memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bagian dari pembentukan Profil Pelajar Pancasila.
Mengubah paradigma warga sekolah bahwa sampah plastik bukan lagi limbah yang harus dibakar atau dibuang, melainkan sumber daya yang memiliki nilai guna apabila dikelola secara tepat.
Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam proses pembelajaran melalui praktik langsung sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam pengelolaan sampah.
Menghasilkan sarana pembelajaran berupa bangku taman, pojok baca, atau fasilitas sekolah lainnya dari Ecobrick sebagai bentuk pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis dan fungsional.
Mengurangi praktik pembakaran sampah plastik di lingkungan sekolah sehingga mampu menekan pencemaran udara dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat.
Mendorong terbentuknya budaya sekolah yang berkelanjutan (green school) melalui keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Menjadi model inovasi pengelolaan sampah sederhana, murah, mudah diterapkan, serta dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika maupun daerah lainnya.
Manfaat
Pelaksanaan Program SA JAGA memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah daerah.
A. Manfaat bagi Peserta Didik
Meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
Menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini.
Mengembangkan karakter disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kreativitas, dan kepedulian sosial.
Memberikan pengalaman belajar berbasis proyek (Project Based Learning) yang menyenangkan.
Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang berguna.
B. Manfaat bagi Sekolah
Mengurangi volume sampah plastik yang sebelumnya dibakar atau dibuang.
Menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.
Menambah fasilitas sekolah berupa bangku Ecobrick untuk taman, pojok baca, dan ruang terbuka tanpa biaya besar.
Mengurangi kebutuhan pengadaan sarana melalui pemanfaatan limbah.
Mendukung pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) serta sekolah ramah lingkungan.
C. Manfaat bagi Lingkungan
Mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah plastik.
Mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
Mendukung penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan.
Berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dari pembakaran sampah.
D. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Mendukung program Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan sampah.
Menjadi contoh praktik baik (best practice) inovasi daerah berbasis pendidikan.
Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan 4, 11, 12, dan
13. Menjadi model pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
E. Manfaat Sosial
Meningkatkan budaya gotong royong di lingkungan sekolah.
Mendorong keterlibatan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah karena dibuat bersama.
Menjadi media edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Rancang bangun
RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH
Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan)
Transformasi Sampah Plastik Menjadi Ecobricks Bangku Berbasis Partisipasi Peserta Didik di SD Negeri Inauga Sempan Barat Kabupaten Mimika
A. Dasar Hukum
Pelaksanaan inovasi SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) dilandasi oleh berbagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pelestarian lingkungan hidup, dan inovasi daerah. Landasan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pembelajaran yang bermakna.
Dalam aspek pengelolaan lingkungan, inovasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaurulangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dari sisi pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.
Selain itu, pelaksanaan inovasi didukung oleh PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mendorong keterlibatan masyarakat dan satuan pendidikan dalam pengurangan timbulan sampah melalui pengelolaan yang berkelanjutan.
B. Permasalahan
1. Permasalahan Makro
Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu lingkungan global yang berdampak terhadap pencemaran tanah, air, dan udara. Berdasarkan berbagai kajian, plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat praktik pembakaran terbuka.
Di sektor pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang memiliki karakter peduli lingkungan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sampah di lingkungan sekolah masih sering berorientasi pada pembuangan, bukan pemanfaatan kembali.
2. Permasalahan Mikro
Sebelum inovasi SA JAGA dilaksanakan, SD Negeri Inauga Sempan Barat menghasilkan sampah plastik setiap hari yang berasal dari botol air mineral, kemasan makanan ringan, dan plastik minuman peserta didik. Seluruh sampah tersebut dikumpulkan dalam satu tempat tanpa proses pemilahan sehingga sebagian besar berakhir dengan cara dibakar.
Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain meningkatnya pencemaran udara akibat asap pembakaran, rendahnya kesadaran peserta didik dalam memilah sampah, belum adanya budaya daur ulang di lingkungan sekolah, serta belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai media pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memiliki keterbatasan fasilitas bangku pada area taman sekolah dan pojok baca yang menyebabkan peserta didik belum memiliki ruang belajar luar kelas yang nyaman.
Permasalahan tersebut mendorong sekolah mencari solusi inovatif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi warga sekolah.
C. Isu Strategis
Isu Global
Program SA JAGA mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pendidikan karakter, Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) melalui pengelolaan lingkungan sekolah, Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui pemanfaatan kembali sampah plastik, serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan mengurangi praktik pembakaran sampah plastik.
Isu Nasional
Secara nasional, inovasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan penguatan pendidikan karakter. Program ini juga mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang mendorong satuan pendidikan menjadi pelopor pelestarian lingkungan.
Isu Lokal
Pada tingkat lokal, inovasi SA JAGA mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat budaya gotong royong masyarakat Papua melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah sekaligus menciptakan sarana belajar yang bermanfaat dari bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.
D. Metode Pembaharuan
Sebelum inovasi diterapkan, pengelolaan sampah di sekolah masih bersifat konvensional, yaitu mengumpulkan seluruh jenis sampah tanpa pemilahan dan memusnahkannya melalui pembakaran. Metode tersebut tidak memberikan nilai tambah baik bagi lingkungan maupun proses pembelajaran peserta didik.
Melalui inovasi SA JAGA, sekolah mengubah pola pengelolaan sampah menjadi sistem yang lebih edukatif dan berkelanjutan. Peserta didik dilibatkan secara aktif mulai dari memilah sampah, membersihkan botol plastik, mengeringkan, memadatkan sampah plastik ke dalam botol hingga memenuhi standar kepadatan Ecobrick, kemudian menyusun botol menjadi bangku yang dapat digunakan sebagai fasilitas sekolah.
Perubahan mendasar dari inovasi ini bukan hanya terletak pada hasil akhirnya berupa bangku, tetapi pada perubahan perilaku warga sekolah dalam memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna.
E. Keunggulan/Kebaharuan
Keunggulan utama inovasi SA JAGA adalah penerapan model pembelajaran berbasis aksi nyata di mana seluruh proses pengolahan sampah dilakukan oleh peserta didik dengan pendampingan guru. Pendekatan ini mengintegrasikan pendidikan karakter, pelestarian lingkungan, kreativitas, dan pembelajaran kontekstual dalam satu kegiatan yang berkelanjutan.
Berbeda dengan program kebersihan sekolah pada umumnya yang hanya berfokus pada kegiatan memungut sampah, SA JAGA mengubah sampah plastik menjadi produk fungsional berupa bangku yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Inovasi ini juga memiliki biaya pelaksanaan yang rendah, menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah, mudah direplikasi oleh sekolah lain, serta mampu memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya pengadaan fasilitas sekolah.
F. Cara Kerja Inovasi
Pelaksanaan inovasi SA JAGA dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai pentingnya pemilahan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan botol plastik bekas dan sampah plastik yang berasal dari lingkungan sekolah. Botol kemudian dicuci dan dikeringkan sebelum digunakan sebagai wadah Ecobrick.
Sampah plastik yang telah dibersihkan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan tongkat kayu hingga mencapai tingkat kepadatan tertentu agar memiliki kekuatan struktural. Botol-botol yang telah memenuhi standar tersebut disusun dan diikat menggunakan perekat serta rangka sederhana hingga membentuk bangku yang kokoh, aman, dan nyaman digunakan.
Bangku yang telah selesai diproduksi ditempatkan di area taman sekolah, pojok baca, dan ruang terbuka sebagai sarana belajar. Seluruh proses dilakukan secara berkelanjutan melalui program SA JAGA sehingga tidak hanya menghasilkan produk fisik berupa bangku, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang peduli lingkungan, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.
Inovasi Karaka bertujuan untuk mendukung program sekolah untuk mengurangi dan mengolah sampah yang di hasilkan di lingkungan sekolah.
Manfaat
Manfaat inovasi Karaka bagi sekolah adalah lingkungan sekolah menjadi bersih, nyaman untuk belajar dan menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Sedangkan manfaat bagi murid adalah menanamkan karakter peduli lingkungan sekolah sejak dini, memberikan pengalaman belajar nyata dengan melatih murid memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya.
Rancang bangun
1. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bank Sampah
PERMASALAHAN
a. Permasalahan Makro
Secara umum permasalahan sampah adalah masalah yang sangat serius dan telah menjadi salah satu masalah krusial dan mendesak yang dihadapi oleh hampir seluruh wilayah, baik di tingkat nasional maupun global. Seiring dengan peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus bertambah secara signifikan. Tanpa pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, timbunan sampah ini menimbulkan dampak negatif. dengan demikian kami menghadirkan "GERAKAN KARAKA INTIM II, INOVASI TONGPAS ORGANIK - ANORGANIK" Gerakan ini adalah gerakan Inovasi pengolaan sampah baik sampah organik maupun anorganik yang diolah dengan cara menghancurkan sampah organik dan anorganik menggunakan TONGPAS (tong penghancur sampah) yang kemudian di olah menjadi pupuk kompos.
b. Permasalahan Mikro
Sesuai dengan hasil indentifikasi dapat dijelaskan bahwa Siswa belum terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Selain itu Kurangnya fasilitas tempat sampah terpilah di sekolah sehingga mengakibatkan penumpukan sampah dan juga belum ada inovasi sekolah yang menangani pengolaan sampah di sekolah.
ISU STRATEGIS
a. Global
Meningkatnya jumlah sampah dunia, terutama sampah plastik (anorganik) yang sulit terurai.
Dampak sampah terhadap perubahan iklim, seperti gas metana dari sampah organik.
Pencemaran laut akibat limbah plastik yang mengancam ekosistem dan makhluk hidup.
Gerakan internasional seperti zero waste dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Kurangnya kesadaran global dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
b. Nasional (Indonesia)
Tingginya produksi sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik.
Masih rendahnya budaya memilah sampah di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Pengelolaan sampah yang masih berfokus pada pembuangan (TPA), bukan pengolahan.
Program pemerintah tentang 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum maksimal diterapkan.
Kurangnya edukasi lingkungan, terutama di kalangan siswa dan sekolah.
c. Lokal (Sekolah/Lingkungan Sekitar)
Siswa belum terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya (organik & anorganik).
Fasilitas tempat sampah terpilah masih terbatas atau belum dimanfaatkan dengan baik.
Sampah sering menumpuk di lingkungan sekolah.
Kurangnya program inovatif seperti komposter atau bank sampah sekolah.
Rendahnya kesadaran warga sekolah (guru, siswa, dan staf) terhadap kebersihan lingkungan.
METODE PEMBAHARUAN
a. Sebelum Penerapan Inovasi
Sampah tidak dipilah antara organik dan anorganik.
Siswa masih sering membuang sampah sembarangan.
Tempat sampah belum tersedia secara terpisah atau belum diberi label yang jelas.
Sampah langsung dibuang tanpa proses pengolahan.
Lingkungan sekolah terlihat kurang bersih dan kurang sehat.
Belum ada kegiatan edukasi atau program khusus terkait pengelolaan sampah.
b. Sesudah Penerapan Inovasi
Sampah sudah dipilah menjadi organik dan anorganik sejak dari sumbernya (kelas).
Tersedia tempat sampah terpilah dengan warna dan label yang jelas.
Siswa terbiasa membuang sampah sesuai jenisnya.
Sampah organik diolah menjadi kompos melalui komposter sederhana.
Sampah anorganik dimanfaatkan melalui: Daur ulang (kerajinan)
Bank sampah sekolah
Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman.
TUJUAN
Tujuan dasar dari program “ EKKO “ adalah :
Meningkatkan kemampuan akademik siswa baik di bidang olahraga, seni maupun pengetahuan
Menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa
Meningkatkan keterampilan bersosialisasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan disiplin diri.
Memberikan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat sebagai penyeimbang dari beban akademik.
Guru secara kolektif mengidentifikasi masalah, berbagi praktik terbaik, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka.
Membangun budaya berbagi, saling mendukung, dan belajar berkelanjutan di antara staf pengajar.
Memastikan bahwa strategi pengajaran yang digunakan berdampak positif dan signifikan pada hasil belajar siswa.
Memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan praktik baik di luar sekolah
Memberi siswa pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kelas
Menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan dan etika melalui penugasan proyek yang terstruktur.
Membantu siswa melihat relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata dan masa depan mereka.
Manfaat
MANFAAT / DAMPAK
Dampak dari program “ EKKO “ adalah :
Bagi Siswa
Peningkatan keterampilan non-akademik dan bakat, peningkatan kepercayaan diri, kesehatan mental yang lebih baik, dan keterampilan sosial.
Mendapat kualitas pengajaran yang lebih baik, umpan balik yang relevan, metode pembelajaran inovatif, dan lingkungan kelas yang adaptif.
Kemampuan aplikasi teori, pemahaman kontekstual materi, pengembangan pemecahan masalah dunia nyata, dan peningkatan keterampilan proyek.
2. Bagi Guru
Meningkatan hubungan emosional dengan siswa, penemuan potensi siswa dari sudut pandang yang berbeda, dan pengembangan keterampilan memfasilitasi di luar materi pelajaran inti.
Peningkatan kompetensi profesional, berbagi praktik terbaik, mengurangi rasa terisolasi, dan solusi inovatif terhadap tantangan pengajaran.
Memperluas pemahaman tentang relevansi materi yang diajarkan, meningkatkan integrasi kurikulum, dan mendapatkan kepuasan profesional dari keberhasilan proyek siswa
3. Bagi Orang Tua
Kebanggaan terhadap prestasi non-akademik anak, meningkatnya keterlibatan dalam kegiatan sekolah (misalnya saat pertunjukan/pertandingan), dan menjadi saluran kontribusi keahlian masyarakat.
Peningkatan mutu pendidikan sekolah secara keseluruhan, jaminan bahwa anak mereka diajar oleh guru yang terus berkembang, dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi sekolah.
Anak memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat/industri, peningkatan citra sekolah sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan yang siap kerja/bermasyarakat.
Rancang bangun
1. DASAR HUKUM
Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 62 Tahun 2014Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik.
Peraturan yang mengatur Kurikulum Merdeka (Contoh: Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024).Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kegiatan kokurikuler diwujudkan secara eksplisit melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Secara umum, UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk kewajiban untuk melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Komunitas Belajar adalah salah satu wadah yang diakui dan didorong untuk melaksanakan PKB tersebut
2. PERMASALAH
> Makro
Program “EKKO“ ( Ekstrakurikuler, Komunitas Belajar dan Ko-kurikuler ) merupakan program yang memiliki tingkat kolaborasi yang sangat spesifik melalui pengembangan minat dan bakat murid, berbagi pengalaman belajar dan keterampilan di kalangan guru serta pengembangan karakter.
Tujuan dasar utama dari program ini adalah menjadikan wadah kolaborasi untuk membangun budaya interaksi dalam pengembangan minat dan bakat serta karakter yang ada di lingkungan sekolah. Namun yang menjadi permasalahan umum adalah sarana, prasarana, dan anggaran yang dialokasikan sering tidak seimbang dengan kebutuhan kegiatan. Hal ini menghambat pengembangan potensi maksimal siswa, Jadwal ekskul sering bertabrakan dengan kepentingan siswa lain (seperti bimbingan belajar, kursus bahasa/musik, atau kegiatan keagamaan) terkadang memaksa siswa memilih antara ekskul dan aktivitas penting lainnya, kurangnya ketertarikan siswa pada ekskul yang ada, pembina yang ditugaskan (baik guru maupun pelatih luar) mungkin memiliki semangat yang tinggi, namun kurang memiliki sertifikasi, kompetensi teknis yang mutakhir, atau metodologi pengajaran yang kurang menarik dan terstruktur. Sedangkan untuk kegiatan ko-kurikuler yang melibatkan kunjungan luar atau praktik lapangan seringkali membutuhkan biaya tambahan, yang menimbulkan diskriminasi atau ketidaksetaraan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi, Ko-kurikuler dilakukan hanya sebagai refreshing atau selingan tanpa memiliki keterkaitan yang jelas dan terstruktur dengan Capaian Pembelajaran (CP) atau materi yang sedang diajarkan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di luar kelas (meminta izin, mengurus transportasi, mengawasi siswa) menambah beban kerja administrasi dan psikologis yang besar pada guru, apalagi jika terjadi insiden di lapangan, hasil dari kegiatan ko-kurikuler (misalnya, laporan observasi, produk proyek) seringkali tidak memiliki rubrik penilaian yang baku dan untuk komunitas belajar seringkali pertemuan cenderung bersifat monolog (hanya mendengarkan presentasi kepala sekolah/narasumber) dan kurang memberikan ruang aman bagi guru untuk berbagi real problem di kelas, merefleksikan kegagalan, dan mencari solusi kolaboratif, kegiatan hanya berjalan jika ada perintah dari atasan atau pengawas (top-down) tidak ada inisiatif dari guru sendiri (bottom-up) untuk bertemu, membuat agenda, atau menindaklanjuti rencana aksi dan agenda komunitas belajar tidak fokus pada core business peningkatan pembelajaran siswa (seperti mendiskusikan hasil asesmen formatif atau strategi diferensiasi), tetapi justru membahas hal-hal administratif atau non-kurikuler.
> Mikro
Tantangan yang di hadapi SD INPRES SEMPAN BARAT dalam menerapkan program “ EKKO “ adalah :
Kurangnya minat murid pada ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur
Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang
Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler.
3. ISU STRATEGIS
Global
Pengembangan ekstrakurikuler, komunitas belajar dan ko-kurikuler merupakan kegiatan yang terprogram untuk memperluas cakupan pembelajaran dari intrakurikuler. Dalam dunia Pendidikan kegiatan tersebut pastinya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sekolah. Namun di samping itu tentunya ada berbagai isu global yang mempengaruhi kegiatan tersebut diantaranya :
>Akses dan Kesetaraan
Seringkali kegiatan ekstrakurikuler (terutama yang mahal seperti robotika atau olahraga tertentu) hanya dapat diakses oleh siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan akademik.
>Keseimbangan Beban Siswa
Ada tekanan global untuk berprestasi, yang mendorong siswa mengambil terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ini menyebabkan kelelahan (burnout), kurang tidur, dan mengurangi waktu untuk keluarga/sosialisasi non-terstruktur.
>Integrasi dalam Budaya Sekolah
Komunitas belajar sering dianggap sebagai "tambahan" daripada bagian integral dari pekerjaan guru. Sekolah kesulitan mengubah budaya dari pengajaran yang terisolasi menjadi kolaborasi normatif.
>Keterbatasan Kurikulum Inti
Kurikulum inti global seringkali padat dan terfokus pada ujian standar. Ini menyisakan sedikit ruang fleksibel bagi guru untuk mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek atau kunjungan lapangan yang mendalam.
Nasional
> Kesenjangan Sarana & Prasarana
Sekolah di daerah 3T sering tidak memiliki fasilitas dasar (lapangan olahraga, laboratorium, alat musik, studio seni) untuk menyelenggarakan ekskul berkualitas. Akibatnya, pilihan ekskul sangat terbatas pada kegiatan non-fasilitas seperti Pramuka (yang wajib disediakan), Palang Merah Remaja (PMR), atau karya ilmiah sederhana.
> Kualitas dan Kompetensi Pembimbing
Tidak semua guru memiliki kompetensi atau minat untuk menjadi pembimbing ekskul. Seringkali, sekolah merekrut pihak luar dengan pelatihan pedagogis yang minim, atau guru hanya ditunjuk berdasarkan paksaan (mandat) tanpa ada pelatihan spesifik.
> Fokus pada Administrasi vs Pembelajaran
Kombel di banyak sekolah masih terjebak dalam membahas hal-hal administratif, persiapan akreditasi, atau penyelesaian perangkat ajar (Modul Ajar) daripada berfokus pada tiga ide besar yaitu 1) Fokus pada hasil belajar murid, 2) Budaya kolaborasi, dan 3) Berorientasi pada data hasil murid.
> Waktu dan Beban Kerja Guru
Guru di Indonesia memiliki beban jam mengajar dan tugas administrasi yang tinggi. Menemukan waktu efektif untuk mengadakan Kombel yang bermakna (minimal 1 jam per minggu) tanpa memberatkan guru di luar jam kerja merupakan masalah struktural.
> Ketidakjelasan Batasan (Ekskul vs. Ko-kurikuler)
Di lapangan, banyak sekolah yang kesulitan membedakan mana kegiatan ko-kurikuler dan mana ekstrakurikuler. Hal ini menyebabkan ko-kurikuler hanya dilihat sebagai "kegiatan tambahan" tanpa integrasi mendalam ke dalam mata pelajaran.
> Dukungan Mitra Komunitas dan Industri
Ko-kurikuler yang ideal melibatkan pengalaman dunia nyata. Sekolah di Indonesia masih kesulitan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan keluarga, masyarakat, dan industri lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna bagi siswa.
Lokal
> Kurangnya ketertarikan siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler
Siswa merasa bahwa kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan menghabiskan waktu serta kegiatannya yang monoton
> Rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendampingan anak
Di sekolah tertentu, komunikasi tentang manfaat ekskul gagal menjangkau orang tua karena tingkat literasi yang rendah atau ketidakmampuan menggunakan media komunikasi digital. Orang tua menganggap ekskul membuang waktu dan biaya.
> Fokus Hanya pada Kelas Serumpun
Kombel hanya efektif di antara guru-guru kelas yang mengajarkan mata pelajaran yang sama (misalnya, guru Matematika) dan gagal membangun kolaborasi antar-mata pelajaran yang penting untuk implementasi dan pembelajaran terintegrasi.
> Dominasi Guru
Dalam Kombel, ide-ide inovatif guru muda sering terhambat atau diabaikan karena dominasi pandangan dan praktik yang sudah lama diterapkan oleh guru senior. Ini menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk berbagi masalah.
> Kurangnya Relevansi Kurikulum Lokal
Pihak sekolah kesulitan mengintegrasikan isu lokal yang spesifik dan sensitif (misalnya, masalah sampah, konflik lahan, atau politik desa) ke dalam proyek ko-kurikuler karena takut menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat atau pemerintah daerah.
4. METODE PEMBAHARUAN
Kondisi sebelum adanya program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Di sekolah siswa hanya menerima pelajaran intrakurikuler
Perkembangan minat dan bakat siswa tidak tersalurkan dengan baik
Di sekolah para guru hanya bisa melihat kemampuan siswa dari pengetahuannya
Komunitas Belajar Sikap cuek terhadap permasalahan yang ada
Kurangnya kolaborasi dan komunikasi antar guru
Kurangnya berbagi pengalaman belajar antar guru
Ko-Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Siswa belum teratur dalam bangun pagi
Belum membiasakan diri melaksanakan doa
Bermalas-malasan dalam berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi
Siswa belum membiasakan diri dalam bermasyarkat dan tidur cepat
Masih kurangnya motivasi dalam belajar
Kondisi setelah adanya Program “ EKKO “ :Ekstrakurikuler Perkembangan minat dan bakat siswa semakin terarah
Siswa mampu mengikuti kegiatan dan lomba – lomba di luar sekolah
Guru mampu melihat kemampuan siswa dari segi keterampilan
Komunitas Belajar Kolaborasi dan komunikasi semakin baik
Saling berbagi pengalaman belajar
Guru mampu mengimplemtasi pengalaman belajar yang terintegrasi
Ko – Kurikuler ( 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat )Keterlamabatan siswa datang ke sekolah mulai berkurang
Selalu berdoa bersama saat apel pagi
Mulai mengkonsumsi makanan bergizi melalui bekal dari rumah
Melaksanakan Olahraga 2 x seminggu ( Rabu dan Jumat )
Peningkatan prestasi belajar siswa mulai meningkat dilihat dari hasil belajar siswa dan keaktifan dalam kelas.
5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN
Program “ EKKO “ sangat membawa perubahan positif di lingkungan sekolah baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Perubahan tersebut terlihat dari beberapa keunggulan yang ada yaitu :
Siswa mampu membawa nama baik sekolah di kanca Nasional dan Provinsi melalui lomba seperti : Karate, OSN Sains, Mendongeng
Kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa dan berbagai organisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler
Memberikan wadah terstruktur untuk siswa yang memiliki passion di bidang tertentu
Mengajarkan siswa untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kegiatan non-akademik, sehingga membangun keterampilan manajemen waktu yang efektif dan menjadi sarana stress release.
Nilai-nilai seperti sportivitas (dalam ekskul olahraga), ketekunan, dan daya juang terbentuk melalui proses latihan dan kompetisi yang intensif.
Guru secara rutin berbagi praktik baik, mengkaji kurikulum, dan mencari solusi atas tantangan pembelajaran (misalnya, KBM yang fokus pada penggunaan teknologi dalam kelas).
Menyediakan forum di mana guru dapat menganalisis data hasil belajar siswa dan merancang intervensi yang disesuaikan untuk meningkatkan capaian spesifik
Guru yang telah mahir dapat memimpin sesi atau menjadi mentor bagi rekan-rekannya, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepemimpinan kolektif terhadap kualitas sekolah.
Guru mampu melakukan praktik baik di berbagai sekolah lainnya
Siswa mulai bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain.
Mencari solusi yang saling menguntungkan dalam interaksi.
Bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai sendiri.
Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
6.CARA KERJA INOVASI
Pada program “ EKKO “ penerapan kerja inovasi dilakukan melalui Strategi, Tantangan, Aksi dan Refleksi ( STAR ) :
Ekstrakurikuler Strategi
Mengidentifikasi ekstrakurikuler yang relevan dengan potensi daerah dalam minat dan bakat murid serta melibatkan mentor/ pelatih yang kompeten dan mengatur jadwal yang flesibel
Tantangan
Kurangnya minat murid terhadap ekstrakurikuler serta pelaporan kegiatan yang tidak terstruktur
Aksi
Membuat program kerja
Melibatkan siswa dalam perencanaan
Meningkatkan kapasitas pembina
Memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
Refleksi
Mengevaluasi keaktifan dan perkembangan peserta didik serta menyesuaikan jenis kegiatan di tahun berikutnya
Komunitas Belajar
Strategi
Membentuk kelompok belajar dengan tujuan berbagi pengalaman belajar melalui metode dan media pembelajaran.
Tantangan
Kemauan serta motivasi anggota berbeda – beda, rasa kepedulian terhadap hal – hal baru masih kurang
Aksi
> Mendorong berbagai anggota dalam berbagi keterampilan serta pengalaman belajar, memanfaatkan aplikasi sebagai bahan referensi pembelajaran dan menentapkan jadwal yang konsisten
> Refleksi
> Mengevaluasi pencapaian pembelajaran, efektivitas metode kolaboratif, dan keterlibatan anggota untuk meningkatkan kualitas komunitas.
Ko-Kurikuler Strategi
Mengintegrasikan kegiatan ko-kurikuler melalui lintas mapel serta 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam tujuan kurikulum
Tantangan
Sulitnya mengukur dampak keterlibatan murid dalam pembelajaran akademik, kurangnya pengawasan dari guru dan kurangnya kesadaran murid akan ko-kurikuler.
Aksi
>Membuat jurnal sebagai laporan perkembangan murid sebagai bukti partisipasi
>Menyusun program ko-kurikuler yang relevan dalam pembelajaran
> Memberikan pengarahan dan bimbingan
Refleksi
Memantau kontribusi kegiatan terhadap pengembangan karakter dan keterampilan serta motivasi belajar siswa dalam melakukan perbaikan program untuk tahun selanjutnya
Dinas Sosial Kabupaten Mimika bertujuan untuk :
Mempercepat proses pelayanan,
Meningkatkan akurasi data,
Memudahkan koordinasi antara Kelurahan/Distrik dengan Dinas Sosial,
Memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Manfaat
Manfaat Inovasi
Masyarakat
Menghemat Biaya dan Tenaga
Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk ongkos transportasi bolak-balik ke kantor Dinsos dan mengurangi antrean panjang di loket Dinsos karena proses bisa diakses dari kelurahan maupun MPP Dukcapil Mimika.
2. Pemerintah
Monitoring dan Evaluasi yang Terukur
pengambilan kebijakan oleh Dinas Sosial dapat melihat dasbor data/Sistem secara real-time: berapa banyak rekomendasi yang keluar per hari, wilayah mana yang paling tinggi membutuhkan bantuan, dan berapa lama rata-rata waktu penyelesaian berkas laporan.
Rancang bangun
1. Dasar Hukum
UUD RI 1945 Pasal 34 Ayat 1, Bahwa Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara Oleh Negara;
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
Permensos Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
Perpub Mimika Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Mimika;
2. Permasalahan
Makro Tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki dampak berantai terhadap kesejahteraan sosial.(dampaknya meliputi : Terbatasnya Akses Kesehatan, Pendidikan, tingkat kriminal yang tinggi)
Mikro Keterbatasan akses dalam layanan PBI JKN kepada masyarakat karena minim jangkauan dan akses layanan.
3. Isu Strategis
Global
WHO menetapkan terget pencapaian cakupan Kesehatan semesta (UHC) sebagai bagian dari tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) Poin 3.
8. tantangan globalnya ialah bagaimana mempertahankan presentase cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan tetap tinggi ditengah tekanan inflasi.
2. Nasoinal
Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan akses Kesehatan pada masyarakat kategori tidak mampu/fakir miskin kesulitan menjamin biaya pengobatan.
3. Lokal
Kendala Geografis dan ketimpanagan Fasilitas
Untuk mendapatkan layanan rekomendasi PBI JKN masyarakat harus menempuh jarak yang jauh ke kantor Pelayanan sehingga mengahbiskan waktu dan biaya transportasi apalagi yang bersifat darurat untuk di tangani.
3. Metode Pembahasan
Sebelum: Masyarakat harus datang langsung ke kantor kelurahan, kecamatan, lalu ke Dinsos secara fisik, membawa tumpukan berkas berkas (fotokopi KK, KTP, SKTM) serta membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama 2 sampai 5 jam.
Sekarang (Dengan adanya Aplikasi): Proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan surat rekomendasi bisa dilakukan secara online. Ini memangkas waktu tunggu menjadi hitungan 10 sampai 15 menit akses layanan lebih efektif dan efisien.
4. Keunggulan/ Kebaharuan
Mempercepat Proses Pelayanan
Meningkatkan Akurasi Data
Memudahkan Koordinasi antara Kelurahan/Distrik/Dinas Sosial
5. Cara Kerja
Cara Kerja Sistem E–Layanan Dinas Sosial Mimika
Pengajuan Berkas
Masyarakat mendatangi Kelurahan atau Distrik untuk mengajukan permohonan layanan sosial dengan membawa foto copy kartu keluarga dan KTP.
Petugas Kelurahan/Distrik menginput data dan mengunggah dokumen persyaratan ke website E-Layanan Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
2. Verifikasi Berkas
Operator Dinas Sosial melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data serta dokumen yang telah diajukan.
Apabila terdapat kekurangan dokumen, pengajuan dapat dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Proses Persetujuan
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, pengajuan akan diproses untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Penerbitan Surat Rekomendasi
Pengajuan yang telah disetujui akan diterbitkan Surat Rekomendasi sesuai jenis layanan yang diajukan.
5. Pengiriman Hasil
Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan akan dikirimkan melalui sistem kepada Kelurahan atau Distrik pengusul.
6. Penyerahan kepada Masyarakat
Kelurahan atau Distrik menerima surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan menyerahkannya kepada masyarakat sebagai dokumen resmi hasil pengajuan.
7. Monitoring dan Pelaporan
Seluruh proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, dan penerbitan surat dapat dipantau melalui dashboard E-Layanan Dinas Sosial untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan.
Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB)
2025-10-13
Ringkasan MIW
Pengusul
BLUD PUSKESMAS MAPURUJAYA
Tipe inovator
instansi
Kontak
-
Anggota kelompok
-
Kategori anugerah
Inovasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Judul inovasi
Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis ( GERCEP MENETAS TB)
Tanggal pengembangan
2025-10-13
Latar belakang
-
Tujuan
Tujuan Pengembangan Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis berbasis Klinik dan Pustu Adalah untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung Kepada Masyarakat Yaitu :
Meningkatkan penemuan kasus TBC secara dini
Melalui kegiatan skrining aktif pada masyarakat berisiko di wilayah kerja Puskesmas, Klinik, dan Pustu sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan.
Memperluas akses pelayanan pemeriksaan TBC hingga tingkat masyarakat
Dengan melibatkan Klinik dan Pustu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan untuk mendekatkan layanan deteksi, pemeriksaan, dan pengobatan TBC kepada masyarakat.
Mempercepat proses diagnosis dan pengobatan pasien TBC
Membangun alur pelayanan yang cepat mulai dari penemuan suspek, pemeriksaan laboratorium, penetapan diagnosis, hingga pemberian terapi sesuai standar program TBC.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC
Melalui pendampingan pasien oleh Petugas Pemantau Minum Obat (PMO), tenaga kesehatan, kader, dan keluarga agar pasien patuh menjalani pengobatan sampai sembuh.
Memutus rantai penularan TBC di masyarakat
Dengan melakukan investigasi kontak, pelacakan anggota keluarga atau lingkungan sekitar pasien TBC, serta pemberian edukasi pencegahan penularan.
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TBC
Melalui edukasi, pemberdayaan kader kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apabila memiliki gejala TBC.
Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan kesehatan
Menghubungkan Puskesmas, Pustu, Klinik, kader, pemerintah kampung, dan lintas sektor dalam sistem penanggulangan TBC yang terpadu.
Meningkatkan kualitas data dan pemantauan program TBC
Melalui pencatatan, pelaporan, pemantauan kasus, serta evaluasi berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang lebih cepat menuju eliminasi TBC
Dengan meningkatkan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC.
Secara umum, pengembangan inovasi GERAK CEPAT MENETAS TBC bertujuan menciptakan sistem pelayanan TBC yang aktif menemukan kasus, cepat menangani pasien, dan efektif memutus penularan di masyarakat melalui kolaborasi Puskesmas, Klinik, Pustu, dan masyarakat.
Manfaat
1.Manfaat bagi Masyarakat
Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pelayanan skrining dan pemeriksaan TBC melalui Klinik dan Pustu terdekat.
Kasus TBC dapat ditemukan lebih awal sehingga penderita segera mendapatkan pengobatan.
Mengurangi risiko penularan TBC di keluarga dan lingkungan masyarakat.
Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan TBC.
Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendampingan selama masa pengobatan hingga sembuh.
2. Manfaat bagi Pasien TBC
Mempercepat proses deteksi, diagnosis, dan pemberian terapi TBC.
Mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan, kader, dan PMO agar lebih patuh minum obat.
Mengurangi risiko putus obat dan kegagalan pengobatan.
Meningkatkan peluang kesembuhan pasien TBC.
3. Manfaat bagi Puskesmas, Klinik, dan Pustu
Meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC secara aktif di wilayah kerja.
Memperkuat sistem pelayanan TBC yang cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Mempermudah pemantauan pasien TBC melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih baik.
Meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan, kader, dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC.
Mendukung pencapaian target program eliminasi TBC.
4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC.
Mendukung program nasional percepatan eliminasi TBC.
Menyediakan data kasus TBC yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan program kesehatan.
Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan melalui pelayanan yang lebih tepat sasaran.
5. Manfaat Jangka Panjang
Terbentuknya masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap pencegahan TBC.
Berkurangnya rantai penularan TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Mendukung terwujudnya wilayah kerja Puskesmas bebas TBC menuju eliminasi Tuberkulosis.
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan memberantas TBC memberikan manfaat dalam mempercepat penemuan kasus, memperluas akses pelayanan, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta memperkuat kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan TBC.
Rancang bangun
1.Dasar Hukum
UU NO.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 152 dan 153 menyebutkan kewajiban pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian penyakit menular termasuk TBC
Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkolosis
2.Permasalahan
A.Makro
Kendala Makro dalam Penanggulangan Penyakit TBC ( Tuberkolosis) di Papua Tengan Memiliki Kendala- kendala Sebagai Berikut :
Meningkatkan akses pelayanan TBC kepada masyarakat
Pelayanan perlu dikembangkan agar pelayanan TBC lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan jemput bola, sehingga masyarakat yang sulit datang ke fasilitas kesehatan tetap mendapatkan pemeriksaan, edukasi, dan pendampingan.
Mempercepat penemuan kasus TBC secara dini
Pengembangan Pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kegiatan skrining aktif dan pelacakan kontak, sehingga penderita TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan.
Memutus rantai penularan TBC di masyarakat
Dengan menemukan pasien lebih awal dan memastikan pengobatan berjalan sampai selesai, risiko penyebaran TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dikurangi.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC
Pendampingan melalui kunjungan rumah membantu pasien lebih patuh minum obat, mengurangi risiko putus obat, serta meningkatkan angka kesembuhan.
Mengatasi hambatan pelayanan kesehatan di lapangan
Masih terdapat kendala seperti stigma, kurangnya pengetahuan masyarakat, jarak pelayanan, dan keterbatasan akses yang memerlukan inovasi pelayanan yang lebih aktif dan fleksibel.
Mendukung pencapaian target eliminasi TBC
Pelayanan ini menjadi strategi penguatan program TBC melalui kolaborasi tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pelayanan TBC yang efektif dan berkelanjutan.
Pengembangan Pelayanan diperlukan karena pendekatan pelayanan biasa belum cukup menjangkau seluruh sasaran dengan harapan mampu menghadirkan pelayanan TBC yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain Masalah Umum diatas dalam upaya penanggulangan penyakit menular ini. Yang menjadi Permasalahan Utama dalam penerapan Pelayanan TBC yaitu:
Penemuan kasus TBC masih belum optimal
Masih terdapat masyarakat yang mengalami gejala TBC namun belum melakukan pemeriksaan karena kurangnya pengetahuan, rasa takut, stigma, atau keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kasus TBC terlambat ditemukan dan berpotensi menularkan kepada orang lain.
Kepatuhan pasien TBC dalam menjalani pengobatan masih menjadi tantangan
Pengobatan TBC membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sebagian pasien berisiko tidak menyelesaikan pengobatan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan terapi, kekambuhan, dan risiko munculnya TBC resisten obat.
Pelayanan TBC masih perlu diperkuat dengan pendekatan jemput bola
Pola pelayanan yang hanya menunggu pasien datang ke Puskesmas belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok berisiko dan masyarakat dengan hambatan akses pelayanan.
Pelacakan kontak pasien TBC belum maksimal
Anggota keluarga atau orang yang sering kontak dengan pasien TBC memiliki risiko tertular, namun pemeriksaan kontak sering belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Masih adanya stigma dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang TBC
Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit yang memalukan sehingga penderita cenderung menyembunyikan penyakitnya dan terlambat mendapatkan pengobatan.
Koordinasi dan pemantauan program TBC membutuhkan penguatan
Pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan lintas sektor agar pemantauan pasien, edukasi, serta pencegahan penularan dapat berjalan efektif.
Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan Pelayanan inovasi diperlukan untuk mengubah pelayanan TBC Dari aktif melalui kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat Menjadi Pendekatan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlibatan Klinik dan Pustu pada Kegiatan Layanan TBC Door to Door sehingga penularan TBC dapat ditekan. Pelayanan ini merupakan langkah yang baik dan relevan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC).Pendekatan jemput bola melalui kunjungan rumah memberikan nilai tambah karena pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi secara aktif mencari dan mendampingi masyarakat yang berisiko terkena TBC.Pelayanan ini memiliki Dampak baik diantaranya, yaitu:
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, rasa takut, atau kurang pengetahuan dapat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan edukasi.
Meningkatkan penemuan kasus secara dini
Dengan skrining aktif dan investigasi kontak, kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat sehingga pengobatan dapat segera dimulai.
Mengurangi risiko penularan
Semakin cepat pasien ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang memutus rantai penularan TBC.
Melibatkan keluarga dan masyarakat
Dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sampai selesai.
Mendorong pelayanan kesehatan yang lebih responsif
Inovasi ini mengubah pola pelayanan dari pasif menjadi aktif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Walaupun inovasi ini memiliki Dampak besar, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan agar dapat berjalan optimal, Karena :
Ketergantungan pada petugas pelaksana
Kegiatan door to door membutuhkan tenaga, waktu, dan komitmen petugas yang cukup besar. Jika jumlah petugas terbatas atau terjadi pergantian petugas, keberlanjutan inovasi dapat terganggu.
Membutuhkan dukungan anggaran
Kunjungan lapangan membutuhkan biaya transportasi, alat pemeriksaan, media edukasi, dan kebutuhan operasional lainnya.
Tantangan penerimaan masyarakat
Tidak semua masyarakat langsung menerima kunjungan petugas karena masih ada stigma dan rasa takut terhadap TBC.
Risiko data sasaran belum akurat
Jika data masyarakat berisiko tidak diperbarui, kegiatan kunjungan dapat kurang tepat sasaran.
Beban kerja petugas dapat meningkat
Petugas tidak hanya melakukan pelayanan di Puskesmas tetapi juga kegiatan lapangan.
Keberhasilan inovasi perlu dibuktikan dengan data
Inovasi tidak cukup hanya berjalan, tetapi perlu menunjukkan hasil yang terukur.
Secara keseluruhan, Pelayanan yang tepat dan memiliki dampak positif karena berfokus pada pencegahan, penemuan kasus dini, dan pendampingan pasien.Namun, inovasi ini perlu diperkuat pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, pencatatan data, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program agar tidak hanya menjadi kegiatan sesaat tetapi benar-benar menjadi sistem pelayanan TBC yang berkelanjutan.
B.Mikro
Masalah mikro tuberkulosis (TBC) di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam Penerapannya sehingga membutuhkan alasan spesifik dalam Pengembangan Pelayanan diantaranya :
Banyak kasus TBC terlambat ditemukan di masyarakat
Di lapangan masih ditemukan pasien TBC yang datang dalam kondisi sudah lanjut karena tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini terjadi karena gejala awal sering diabaikan dan masyarakat tidak segera melakukan pemeriksaan.
Masih rendahnya cakupan investigasi kontak
Anggota keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC belum seluruhnya dilakukan pemeriksaan, sehingga potensi penularan dalam satu rumah masih tinggi dan tidak terpantau secara optimal.
Tingginya risiko putus pengobatan (drop out)
Pasien TBC membutuhkan pengobatan jangka panjang, namun masih terdapat pasien yang tidak rutin minum obat atau berhenti di tengah jalan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan pengobatan dan resistensi obat.
Kurangnya kunjungan aktif ke rumah pasien
Pelayanan TBC masih banyak bersifat pasif (menunggu pasien datang ke Puskesmas), sehingga diperlukan penguatan kunjungan rumah untuk memastikan pasien terpantau langsung dan mendapat pendampingan.
Stigma masyarakat terhadap penyakit TBC masih tinggi
Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit memalukan, sehingga pasien cenderung menutup diri dan enggan memeriksakan diri atau mengakui kondisi kesehatannya.
Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor
Pelaksanaan program TBC membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan pemerintah setempat, namun koordinasi di lapangan masih perlu diperkuat agar penemuan dan penanganan kasus lebih cepat dan tepat.
3.ISU STRATEGIS
A.Global
Isu global strategis terkait tuberkulosis (TB) merupakan tantangan kesehatan masyarakat dunia yang terus menjadi perhatian karena tingkat penyebaran, angka kematian, dan dampaknya terhadap sistem kesehatan.Terdapat beberapa Isu Global yang mempengaruhi Penerapan Pelayanan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC), yaitu:
Eliminasi Tuberkulosis sebagai Target Pembangunan Global
Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular dengan beban kesehatan yang tinggi di dunia. Melalui target Sustainable Development Goals (SDGs) dan strategi eliminasi TBC, setiap negara didorong untuk mempercepat penemuan kasus, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC mendukung upaya tersebut dengan pendekatan deteksi dini dan pelayanan aktif berbasis masyarakat.
Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Secara global, pelayanan kesehatan primer dipandang sebagai fondasi sistem kesehatan yang kuat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan layanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkesinambungan. Inovasi GERCEP MENETAS TBC memperkuat fungsi Puskesmas melalui pelayanan jemput bola, investigasi kontak, edukasi, dan pendampingan pasien hingga tuntas.
Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Tata Kelola Program
Pengelolaan program kesehatan semakin bergantung pada data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Tantangan global meliputi kualitas data, pelaporan, serta pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan yang baik agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh fasilitas kesehatan. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta masyarakat sendiri. Tata kelola inovasi harus mampu membangun koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan penularan, dan keberhasilan pengobatan.
Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Tantangan Masa Depan
Perubahan kondisi sosial, mobilitas penduduk, keterbatasan sumber daya, serta potensi munculnya ancaman penyakit menular baru menuntut sistem kesehatan yang adaptif. Inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu dikembangkan agar memiliki tata kelola yang berkelanjutan, didukung sumber daya yang memadai, mekanisme evaluasi yang jelas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
Isu global tersebut menunjukkan bahwa tata kelola inovasi GERCEP MENETAS TBC tidak hanya berfokus pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan kesehatan, pemanfaatan data, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan program. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih mampu memberikan dampak yang luas dan mendukung pencapaian target pengendalian TBC. Selain itu Isu Global itu menjadi kendala dan mempempengaruhi Pengembangan Inovasi Pelayanan TBC, yaitu:
1. Tuberkulosis Masih Menjadi Masalah Kesehatan Global
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyakit menular utama di dunia. Tingginya jumlah kasus baru dan kematian akibat TBC menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan masih perlu diperkuat. Kondisi ini menuntut setiap negara dan daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih efektif.
2. Munculnya Tuberkulosis Resisten Obat (Drug-Resistant TB)
Perkembangan kasus TBC yang resisten terhadap obat menjadi tantangan global. Resistensi dapat terjadi ketika pengobatan tidak dijalani secara lengkap atau tidak sesuai standar. Oleh karena itu, inovasi perlu memperkuat pemantauan kepatuhan minum obat, pendampingan pasien, dan tindak lanjut secara berkelanjutan.
3. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan
Di berbagai negara masih terdapat kelompok masyarakat yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan TBC. Inovasi berbasis kunjungan rumah atau door to door menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
4. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Stigma terhadap penderita TBC masih menjadi masalah di banyak negara. Ketakutan akan diskriminasi membuat sebagian orang menunda pemeriksaan atau tidak menyelesaikan pengobatan. Pengembangan inovasi perlu memasukkan strategi komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi stigma.
5. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan
Banyak sistem kesehatan menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, pembiayaan, sarana, dan prasarana. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan dalam melakukan skrining aktif, investigasi kontak, pemantauan pengobatan, serta evaluasi program secara berkelanjutan.
6. Tantangan Transformasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam pengelolaan program TBC. Namun, belum semua wilayah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi maupun infrastruktur digital yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kecepatan pelaporan, analisis data, dan pengambilan keputusan.
Isu-isu global tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan tantangan global tersebut, inovasi akan lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung upaya pengendalian TBC secara efektif.
B. NASIONAL
Isu lokal strategis dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) di tingkat wilayah seperti Puskesmas atau kabupaten/kota mencerminkan tantangan spesifik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kapasitas layanan kesehatan setempat. Sehingga Berdampak Pada penerapan Pelayanan TBC, diantaranya:
1. Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia
Pemerintah Indonesia menempatkan eliminasi TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional. Tantangan utamanya adalah meningkatkan penemuan kasus, mempercepat diagnosis, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC menjadi salah satu pendekatan untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui deteksi dini dan pendampingan pasien.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
Transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Tantangannya adalah bagaimana pelayanan tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga aktif menjangkau masyarakat. GERCEP MENETAS TBC sejalan dengan arah kebijakan ini melalui skrining aktif, kunjungan rumah, investigasi kontak, dan edukasi masyarakat.
3. Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan
Program TBC membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan nasional masih meliputi kualitas pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antarunit pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi perlu memperkuat pengelolaan data agar monitoring dan evaluasi lebih efektif.
4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengendalian TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, pemerintah kampung, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor lainnya. Tata kelola inovasi perlu memperkuat koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar penemuan kasus, investigasi kontak, dan pendampingan pasien berjalan optimal.
5. Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah dan Keberlanjutan Program
Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan utamanya adalah menjaga keberlanjutan inovasi melalui dukungan regulasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berbasis kinerja. Pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu diarahkan agar menjadi bagian dari sistem pelayanan rutin, bukan hanya program jangka pendek.
Kelima isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Pemerintah Kabupaten Mimika harus berfokus pada:
Percepatan eliminasi TBC,
Penguatan pelayanan kesehatan primer,
Perbaikan tata kelola data,
Kolaborasi lintas sektor,
serta keberlanjutan inovasi melalui dukungan kebijakan dan tata kelola yang baik.
Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam Penerapannya. Sehingga isu nasional pun berpengaruh terhadap pengembangan Pelayanan TBC Yaitu
1. Penemuan Kasus TBC yang Belum Optimal
Salah satu tantangan nasional adalah masih adanya kasus TBC yang belum terdeteksi atau terlambat ditemukan. Kondisi ini menyebabkan penderita tetap menjadi sumber penularan di masyarakat dan menghambat upaya eliminasi TBC.
2. Kepatuhan Pengobatan yang Belum Maksimal
Pengobatan TBC memerlukan waktu yang panjang sehingga masih terdapat pasien yang tidak menyelesaikan terapi sesuai ketentuan. Hal ini meningkatkan risiko kekambuhan, kegagalan pengobatan, dan munculnya TBC resisten obat.
3. Stigma dan Rendahnya Literasi Masyarakat tentang TBC
Masih terdapat stigma terhadap penderita TBC sehingga sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri atau mengungkapkan penyakitnya. Selain itu, pemahaman mengenai gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan sampai tuntas masih perlu ditingkatkan.
4. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan
Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi yang beragam. Di beberapa daerah, masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan pelayanan aktif seperti skrining dan kunjungan rumah.
5. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung
Pelaksanaan program TBC membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, laboratorium yang memadai, ketersediaan obat, alat diagnostik, serta dukungan logistik. Keterbatasan pada aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan.
6. Penguatan Tata Kelola Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
Program TBC memerlukan data yang akurat, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, dan mitra lainnya. Pengelolaan data yang belum optimal dan koordinasi yang belum kuat dapat menghambat pengambilan keputusan serta tindak lanjut terhadap pasien.
Isu-isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC diperlukan untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kepatuhan pengobatan, memperluas akses pelayanan, mengurangi stigma, memperbaiki tata kelola program, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, inovasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya pengendalian dan eliminasi TBC di Indonesia.
C.Lokal
Terdapat Lima Isu Lokal Terkait Tata Kelola Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC di Kabupaten Mimika, yaitu:
1. Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Pelayanan
Kabupaten Mimika memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kunjungan rumah (door to door), skrining TBC, investigasi kontak, serta pemantauan pasien secara rutin.
2. Penemuan Kasus TBC Belum Merata
Masih terdapat wilayah atau komunitas tertentu yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan kesehatan, sehingga penemuan kasus TBC belum merata. Kondisi ini menyebabkan potensi penularan masih terjadi di masyarakat tanpa terdeteksi secara dini.
3. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Di beberapa wilayah, masih terdapat stigma terhadap penyakit TBC yang menyebabkan penderita enggan memeriksakan diri atau menyembunyikan kondisi kesehatannya. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan masih perlu ditingkatkan.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana Operasional
Pelaksanaan inovasi GERCEP MENETAS TBC membutuhkan dukungan tenaga kesehatan, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat memengaruhi cakupan dan kecepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. Koordinasi Lintas Program dan Keterlibatan Masyarakat
Pelaksanaan program TBC membutuhkan sinergi antara Puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kampung, keluarga pasien, dan lintas sektor lainnya. Namun, koordinasi dan keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat agar pelaksanaan skrining, pendampingan pasien, dan pencegahan penularan berjalan lebih efektif.
Kelima isu lokal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Kabupaten Mimika sangat diperlukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, mempercepat penemuan kasus, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan geografis dan sosial di masyarakat.
4.METODE PEMBAHARUAN
Sebelum Penerapan Inovasi
Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”. Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat bahkan Yang dilakukan Skrining Menurun. Karena Pasien keluhakan Akses ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat memprihatinkan dan memeilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi tetapi uangnya di gunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga, tetapi dalam penerapan tersebut masih ditemukan keterbatasan Sumber Daya.
Sesudah Penerapan Inovasi
Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis” Masyarakat lebih mudah mendapakan akses untuk pemeriksaan dan terapi minum obat program karena langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi pasien dalam proses terapi. Terlebih lagi dalam penerapan tersebut dikembangkan menjadi Pelayanan Berbasis Pustu dan Klinik yaitu pengantaran dan pengawasn Minum obat oleh Anggota Pustu dan Klinik Sehingga lebih dipermudah dalam pelayanan Inovasi.
Indikator
Sebelum Pengembangan Inovasi
Sesudah Pengembangan Inovasi
Metode Penemuan Kasus
Pasif menunggu pasien
Aktif melalui skrining lapangan
Keterlibatan Klinik dan Pustu
Terbatas
Terintegrasi
Skrining Kelompok Risiko
Belum rutin
Dilaksanakan secara berkala
Investigasi Kontak
Belum optimal
Dilaksanakan pada seluruh kasus positif
Edukasi Masyarakat
Insidental (Tidak direncanakan)
Terjadwal dan berkelanjutan
Monitoring Pengobatan
Belum maksimal
PMO dan petugas melakukan pemantauan rutin
5.KEUNGGULAN / KEBAHARUAN
Keunggulan dan Kebaruan Pengembangan Pelayanan Inovasi GERAK CEPAT Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas TBC Berbasis Pustu dan Klinik di wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya
A. Keunggulan Inovasi
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Pustu dan Klinik memiliki sejumlah keunggulan diantaranya:
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Melalui pemanfaatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik sebagai titik pelayanan skrining, penemuan kasus, serta tindak lanjut pasien TBC.
Mempercepat penemuan kasus TBC
Melalui skrining aktif terhadap kelompok berisiko, investigasi kontak serumah, dan penjaringan suspek TBC secara berkelanjutan.
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
Terutama bagi masyarakat di wilayah memiliki keterbatasan transportasi menuju puskesmas.
Memperkuat jejaring pelayanan TBC
Melalui kolaborasi antara Pustu, klinik, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pemerintah kampung.
Meningkatkan keberhasilan pengobatan
Melalui pemantauan kepatuhan minum obat, kunjungan rumah, dan pendampingan pasien secara berkala.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan
Dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam upaya penemuan dan pengendalian TBC.
Mendukung pencapaian target Eliminasi TBC Indonesia Tahun 2030
Melalui peningkatan cakupan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan.
B.Kebaruan Inovasi
Kebaruan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TB ( GERCEP MENETAS TB) terletak pada perubahan pendekatan pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan aktif berbasis jejaring Klinik dan Pustu.Adapun unsur kebaruannya meliputi:
Pendekatan pelayanan berbasis Pustu dan Klinik,
Skrining dan penemuan kasus tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga di fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat yaitu Klinik dan Pustu.
Sistem penemuan kasus secara aktif (Active Case Finding)
Melakukan penelusuran kontak, skrining kelompok berisiko, dan kunjungan langsung ke masyarakat lebih mudah dan cepat.
Integrasi layanan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya,
Pelayanan ibu dan anak, penyakit tidak menular, gizi, imunisasi, dan pelayanan rawat jalan sehingga setiap kunjungan pasien menjadi kesempatan untuk melakukan skrining TBC.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas program,
Melibatkan pemerintah kampung, kader kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi
Untuk pencatatan, pelaporan, pemantauan pasien, dan komunikasi antara Puskesmas, Pustu, serta klinik sehingga tindak lanjut kasus dapat dilakukan lebih cepat.
Pendampingan pasien berbasis wilayah,
Kader dan petugas kesehatan melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pengobatan hingga pasien dinyatakan sembuh.
Pelayanan yang proaktif, cepat, mudah dijangkau, dan berkesinambungan
Mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menurunkan keterlambatan diagnosis dan risiko penularan TBC.
Melalui pengembangan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC, pelayanan penanggulangan TBC menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan angka penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Kabupaten Mimika.
6.CARA KERJA INOVASI
Cara Kerja Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC ( GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Klinik dan Pustu Yaitu :
Pembentukan Jejaring Pelayanan TBC
Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC diawali dengan membangun jejaring pelayanan antara Puskesmas dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), klinik, kader kesehatan, dan lintas sektor. Setiap jejaring diberikan peran dalam melakukan penjaringan, pemeriksaan, pendampingan, serta pemantauan pasien TBC.
Penemuan Kasus TBC Secara Aktif
Petugas kesehatan di Pustu dan klinik melakukan pencarian kasus secara aktif melalui:
Skrining masyarakat yang memiliki gejala TBC seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, penurunan berat badan, dan keringat malam.
Penjaringan kelompok berisiko tinggi seperti kontak erat pasien TBC, lansia, penderita diabetes, perokok, dan masyarakat dengan daya tahan tubuh rendah.
Kunjungan rumah bersama kader kesehatan untuk menemukan suspek TBC yang belum mendapatkan pelayanan.
3. Pemeriksaan dan Diagnosis Cepat
Suspek TBC yang ditemukan akan:
Dilakukan pemeriksaan awal oleh tenaga kesehatan di Pustu atau klinik.
Pengambilan dan pengiriman sampel dahak sesuai prosedur.
Pemeriksaan menggunakan fasilitas diagnosis yang tersedia.
Hasil pemeriksaan segera dilaporkan untuk menentukan tindak lanjut pengobatan.
4. Pelayanan Pengobatan dan Pendampingan Pasien
Pasien yang terkonfirmasi TBC akan mendapatkan:
Edukasi tentang penyakit TBC, cara penularan, dan pentingnya menyelesaikan pengobatan.
Pengobatan sesuai standar program TBC nasional.
Pendampingan oleh petugas kesehatan, kader, atau Pengawas Menelan Obat (PMO).
Pemantauan kepatuhan minum obat melalui kunjungan rutin dan komunikasi dengan pasien.
5. Investigasi Kontak dan Pencegahan Penularan
Petugas melakukan:
Pendataan anggota keluarga dan kontak dekat pasien TBC.
Skrining terhadap kontak serumah.
Pemberian edukasi pencegahan penularan.
Rujukan pemeriksaan bagi kontak yang memiliki gejala.
6. Pencatatan, Pelaporan, dan Monitoring
Setiap kegiatan dicatat dan dilaporkan melalui sistem pencatatan program TBC. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat:
Jumlah suspek yang ditemukan.
Jumlah kasus TBC terkonfirmasi.
Kepatuhan pengobatan pasien.
Angka keberhasilan pengobatan.
Hambatan dalam pelayanan.
7. Evaluasi dan Perbaikan Pelayanan
Tim GERCEP MENETAS TB melakukan evaluasi secara rutin bersama Puskesmas, Pustu, dan klinik untuk:
Mengidentifikasi kendala pelayanan.
Menyusun strategi perbaikan.
Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.