Data inovasi Kabupaten Mimika

Program SERASI adalah singkatan dari Sekolahku Rumahku Istanaku,yaitu sebuah inovasi sekolah yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman,nyaman,menyenangkan dan memperlakukan warga sekolah layaknya keluarga.Konsep ini menghadirkan kearifan local Papua sebagai dasar pembentukan karakter,suasana dan pembelajaran di sekolah.

Tujuan 1. Untuk menyediakan akses Pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua murid,termasuk yang terdampak konflik. 2. Meningkatkan keterlibatan guru,murid,orang tua dan komunitas dalam kegiatan Pendidikan 3. Mendorong pembelajaran berbasis budaya local dan karakter anak,sehingga sekolah menjadi lingkungan yang ramah dan inklusif. 4. Menjadikan sekolah sebagai pusat akses belajar,sosial dan budaya bagi murid yang sebelumnya terhambat akibat kondisi konflik.

Adapun kegunaan dari SERASI ini antara lain: 1. Bagi kepala sekolah  Memudahkan membangun culture sekolah yang harmonis  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah  Memperkuat kepemimpinan berbasis budaya local. 2. Bagi guru  Membuat pembelajaran lebih menarik,kontekstual dan kreatif.  Mempermudah pendekatan pedagogic karena hubungan lebih hangat  Meningkatkan kompetensi mengajar berbasis budaya Papua. 3. Bagi Murid  Meningkatkan kenyamanan motivasi dan rasa memiliki sekolah  Membentuk karakter positif (tanggung jawab,sopan santun,gotong royong)  Menumbuhkan kebanggaan terhadap nilai dan budaya Papua 4. Bagi sekolah secara umum  Menjadi sekolah sebagai pusat pelestarian budaya local  Menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman,damai,aman dan berkualitas  Menguatkan partisipasi orang tua,tokoh adat dan masyarakat

Adapun dampak dari inovasi ini antara lain: Untuk Kepala Sekolah a. Peningkatan kepemimpinan berbasis budaya. b. Manajemen sekolah lebih humanis. c. Peningkatan citra dan kepercayaan public. d. Penguatan program merdeka belajar dengan pendekatan Deep Learning. Untuk Guru a. Peningkatan kompetensi pedagogik. b. Kreativitas dan inovasi pembelajaran. c. Hubungan guru – murid lebih hangat. d. Peningkatan kesadaran multicultural. Untuk Murid a. Rasa nyaman, aman, dan bahagia. b. Identitas dan kebanggaan budaya menguat. c. Peningkatan literasi dan karakter. d. Keterampilan abad ke - 21. e. Koneksi dengan alam dan lingkungan.

Permasalahan a. Makro Pembelajaran kokurikuler yang dimaksimalkan dalam satu  hari  Kualitas pendidikan di wilayah Papua (termasuk Mimika) masih rendah  Kemampuan literasi dan numerasi siswa relatif rendah Kesenjangan akses pendidikan antara kota dan kampung Kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan b. Mikro Kehadiran siswa dan guru belum optimal Metode Pembelajaran masih konvensional dan kurang menarik Minimnya kegiatan kolaboratif antara sekolah,orang tua,dan masyarakat Kurangnya pembinaan karakter dan budaya belajar Isu Strategis a. Global Transformasi pendidikan berbasis digital Pendidikan berbasis karakter dan soft skills (4C:Critical thinking,Creativity,Collaboration,Comunication) b. Nasional Implementasi Merdeka Belajar Pembelajaran Mendalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila Penurunan angka putus sekolah c. Lokal (Kabupaten Mimika) Rendahnya motivasi belajar siswa di wilayah kampung Terbatasnya tenaga pendidik berkualitas  Kurangnya integrasi budaya lokal dalam pembelajaran Perlu pendekatan kolaboratif antara sekolah,gereja,adat dan pemerintah Metode Pembaharuan a. Sebelum penerapan inovasi  Pembelajaran hanya berlangsung di kelas Guru  sebagai  pusat pembelajaran  Orang tua kurang terlibat Kegiatan sekolah hanya menonton b. Sesudah penerapan inovasi (SELARAS) Pembelajaran kolaboratif (guru-siswa-orang tua-masyarakat) Program “Sehari Belajar Bersama” setiap minggu/bulan Integrasi pembelajaran kontekstual berbasis lokal (ternak,pertanian,budaya) Pendekatan aktif dan partisipatif DESAIN INOVASI SELARAS Konsep  Utama Program SELARAS adalah model pembelajaran kolaboratif satu hari khusus di sekolah yang melibatkan :  Guru Siswa Orang tua Tokoh masyarakat/adat Praktisi (Peternakan,pertanian,UMKM) Bentuk Kegiatan Kegiatan dalam satu hari SELARAS meliputi : a. Sesi Kelas Inspiratif Guru dan praktisi memberikan materi kontekstual contoh: beternak ayam,berkebun,usaha kecil b. Praktik Lapangan Siswa belajar langsung (learning by doing) contoh: Pakan ternak Tanam sayur Kegiatan ekonomi sederhana c. Kelas Orang Tua Edukasi parenting Pentingnya pendidikan anak d. Budaya dan Karakter Cerita adat Nilai disiplin,kerja keras,gotong royong  

Meningkatkan kualitas pembelajaran  Meningkatkan kehadiran siswa dan guru Membangun karakter siswa Meningkatkan keterlibatan orang tua Mengintegrasikan pendidikan dengan potensi lokal Mimika

Output Peningkatan kehadiran siswa Peningkatan hasil belajar Meningkatnya partisipasi orang tua Terbentuknya budaya belajar aktif Outcome SDM Mimika yang lebih berkualitas Generasi mudah produktif dan mandiri Penurunan angka putus sekolah

Kehadiran siswa lebih dari 90% Partisispasi orang tua meningkat Nilai literasi dan numerasi meningkat Kepuasan masyarakat terhadap sekolah

RANCANG BANGUN A.Dasar Hukum  Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) Memiliki Dasar Hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Ir. H Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir. B.Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah Penanggulangan Masalah Kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai Kendala Makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor Geografis, Ekonomi, Sosial, Budaya, Infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain: Kondisi Geografis yang Sulit Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan  daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.  Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.  Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.  Faktor Sosial dan Budaya Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.  Keterbatasan Ekonomi Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.  Akses Transportasi dan Komunikasi Minim Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.  Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.  Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.  Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2.Mikro Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Masalah Ad At Istiadat Kepercayaan Terhadap Persalinan  ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.  Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin. C.ISU STRATEGIS 1.Global Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.  Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.  Masalah Gizi pada Ibu Hamil Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.  Kehamilan Usia Dini Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.  Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.  Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.  Pengaruh Sosial Budaya dan Gender Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.  Dampak Konflik dan Bencana Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.  Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.  Upaya Global Penanggulangan Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.  Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.  Program persalinan aman.  Edukasi kesehatan reproduksi.  Peningkatan gizi ibu hamil.  Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.  Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 2.Nasional Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi diantaranya Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit Beberapa Kampung  memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.  Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.  Masih Tingginya Persalinan Tradisional Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.  Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.  Keterbatasan Ekonomi Keluarga Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.  Pengaruh Budaya dan Adat Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.  Keterlambatan Rujukan Pasien Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.  Kurangnya Edukasi dan Pendampingan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput  Bayi Lahir Ibu Bahagia” ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ). Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil  yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan, terutama Kampung Pomako, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko Cukup tinggi.Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain: Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.   Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh,  dan transportasi yang minim.  Faktor Ekonomi  Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah. Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.  Sistem Rujukan Lambat Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.  Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.  Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.  Kurangnya Dukungan Program Pemerintah Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan. b. Sesudah Penerapan Inovasi  Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) Yaitu Pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan Aman, Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Ambulans, Pelayanan bidan Kampung, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak.Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain: Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.  Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.  Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.  Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.  Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.  Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.  Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.  Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.  Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.  Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah, Khusunya di BLUD Puskesmas Mapurujaya. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. Keunggulannya yaitu Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat  Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir. Program Inovasi ini merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman. F.CARA KERJA INOVASI  Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) adalah program Pelayanan Kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju Fasilitas Kesehatan saat Pemeriksaan Kehamilan, Persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. Alur Cara Kerja Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA 1. Pendataan Ibu Hamil Tenaga Kesehatan, Bidan Kampung, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung, terutama Ibu Hamil berisiko tinggi. 2. Pemantauan Kehamilan Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat Keluarga,Kader Posyandu, atau aparat Kampung segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan. 4. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan Ambulans yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mimika 5. Penjemputan Pasien Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju: Puskesmas, Rumah Sakit, 6. Pemeriksaan dan Penanganan Medis Setelah tiba di Fasilitas Kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk: Proses Persalinan,  Observasi, atau Penanganan Komplikasi. 7. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi Jika Fasilitas Kesehatan Pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. MIMIKA dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat ( RSMM ). 8. Pendampingan Pasca Persalinan Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui: Kunjungan Rumah, ( Pengantaran Kembali dari fasilitas Kesehatan ke Rumah dan Pemantauan Rutin) Pemeriksaan Nifas,  Kegiatan Posyandu, dan edukasi kesehatan.  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.

Tujuan Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Pasien Bersalin( GERCEP ANJEILI BAHAGIA )bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi dengan mempercepat akses ke Layanan Kesehatan. Program ini sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kendala Ekonomi .Berikut tujuan utamanya: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Mempercepat penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan segera setelah persalinan. Menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatkan kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Memperkuat deteksi dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan. Mendorong perilaku hidup sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan kunjungan kesehatan. Mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Memiliki identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pertolongan Cepat, Aman, dan Tepat Waktu sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.

MANFAAT INOVASI  Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.  Penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau Pelayanan Kesehatan segera setelah persalinan Lebih Cepat Menurunya risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatnya kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.  Deteksi Dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan Lebih awal dan mudah di deteksi. Mendorongnya Perilaku Hidup Sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan Kunjungan Kesehatan.  Menurunnya angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) mudah di dapatkan karena bersalin di BLUD Puskesmas Mapurujaya

HASIL INOVASI Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Melalui layanan antar jemput yang cepat dan responsif, ibu hamil dapat memperoleh pertolongan persalinan tepat waktu oleh tenaga kesehatan, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Inovasi ini juga meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat peran keluarga dan kader kesehatan, serta mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir, di wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya. Mempercepat penanganan persalinan dan kegawatdaruratan maternal-neonatal melalui layanan antar jemput yang responsif. Menurunkan risiko keterlambatan rujukan sehingga mengurangi komplikasi pada ibu dan bayi. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Meningkatkan kunjungan neonatal dan pemantauan kesehatan bayi baru lahir. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena pelayanan lebih cepat, mudah, dan aman. Meningkatkan kesadaran keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Memperkuat koordinasi antara petugas kesehatan, kader, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pelayanan yang tepat waktu. Mewujudkan ibu yang sehat, bayi yang selamat, dan keluarga yang bahagia melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan. Nama Kampung Sebelum Inovasi 2023 Sesudah Inovasi 2024 2025 Mware 4 16 11 Wania 4 4 3 Kaugapu 3 6 9 Hiripau 4 12 9 Pomako 11 15 14 Tipuka 2 0 5 JUMLAH 28 53 51 DAMPAK INOVASI Aspek Hasil/Aktivitas Deteksi & Rujukan Cepat Persalinan di fasilitas Kesehatan meningkat di 2 tahun Terakhir Kasus di BLUD Puskesmas Mapurujaya tertangani lewat alur rujukan yg lebih baik Pengobatan & Penyembuhan Pemberdayaan Kader Posyandu  di Distrik Mimika Timur; tahap deteksi dini persalinan → pelaporan → penadampingan → penjemputan dari Rumah → Puskesmas Edukasi & Teknologi“GERCEP Anjeili Bahagia” edukasi+skrining komunitas; digitalisasi   Kolaborasi Multisektor Kader & komunitas aktif, sinergi lintas Sektor

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat. 3. ISU STRATEGIS Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan 4. METODE PEMBAHARUAN Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit. 5. KEUNGGULAN Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir 1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet. 2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan 3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk 4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan  

Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : Menyediakan layanan akses internet yang stabil agar dokumen adminduk dapat langsung cetak di tempat Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : Tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan Pesisir sehingga dokumen adminduk dapat cetak ditempat Tersedianya 2 Pos layanan permanen di Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan/Distrik)

  • Sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat diakses langsung di tempat, Mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi 15 menit, Menghadirkan 2 Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  

METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi Ulangan menggunakan kertas.  Koreksi manual oleh guru.  Rekap nilai dilakukan secara tulis tangan/Excel sederhana.  Umpan balik hasil belajar lambat.    Sesudah penerapan inovasi Penilaian menggunakan Google Form, Quizizz, Kahoot, atau aplikasi asesmen digital.  Koreksi otomatis dan hasil langsung muncul.  Nilai terdokumentasi digital.  Guru memberi umpan balik cepat dan terukur METODE PEMBAHARUAN  Sebelum penerapan inovasi Ulangan menggunakan kertas.  Koreksi manual oleh guru.  Rekap nilai dilakukan secara tulis tangan/Excel sederhana.  Umpan balik hasil belajar lambat.  Sesudah penerapan inovasi Penilaian menggunakan Google Form, Quizizz, Kahoot, atau aplikasi asesmen digital.  Koreksi otomatis dan hasil langsung muncul.  Nilai terdokumentasi digital.  Guru memberi umpan balik cepat dan terukur

          TUJUAN INOVASI Meningkatkan kualitas penilaian berbasis teknologi.  Mendorong transformasi digital di sekolah.  Membuat asesmen lebih efektif, efisien, dan menarik.  Meningkatkan kompetensi digital guru dan siswa.

Bagi Siswa: Penilaian lebih menarik dan cepat diketahui hasilnya.  Melatih literasi digital.    Bagi Guru: Mempermudah asesmen dan analisis nilai.  Menghemat waktu kerja.    Bagi Sekolah: Mendukung program sekolah digital.  Meningkatkan mutu layanan pendidikan.  

Proses penilaian lebih cepat dan efektif.  Motivasi belajar siswa meningkat.  Ketepatan dan objektivitas penilaian meningkat.  Guru lebih mudah memantau perkembangan siswa.  Terbangun budaya sekolah berbasis teknologi

DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang  Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi   secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan  Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama 3. ISU STRATEGIS     a) GLOBAL     Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data 2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial 3. Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport. 4. Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.         b). NASIONAL        Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung. 2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time. 3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi. 4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya. 5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.        c). LOKAL        Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN            a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI               Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: 1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi 2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. 3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas,                     luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya 4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar 5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.           b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI             Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN       Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: 1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan               Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan               akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan                         dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan                    ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. 2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.              Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih                  mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang                             merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan. 3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan 4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat               Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-                   menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih                     dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses                                  mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan. 5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan               Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga                         mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. 6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah               Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih  terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan                            ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan. 6. CARA KERJA INOVASI          Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:           a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.           b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive           c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing   pembudidaya ikan.          d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke   aplikasi SICANTIK MIMIKA         e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat,  titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari              pembudidaya ikan.       

 TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan   

MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

. HASIL INOSVASI Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung   link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data    ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan   

Deskripsi Inovasi                   :             Batik Asmen“ Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan” SD Inpres Timika III adalah program unggulan SD Inpres Timika III yang dirancang sebagai media literasi digital, program ini berfungsi untuk membekali siswa dengan kompetensi teknologi dasar, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalisasi perbaikan nilai pada Raport Pendidikan sekolah. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang        Informasi   dan   Transaksi Elektronik. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Program Inovasi Digital SD Inpres Timika III Tahun 2025. Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Timika III Nomor: 400.532/SD INP.III/MMK/147/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi BATIK ASMEN (Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan) Tahun Pelajaran 2025/ 2026. Analisis Masalah Permasalahan Makro (Latar Belakang Global/Umum). Permasalahan pada tingkat yang lebih luas atau umum yang mendasari inovasi ini adalah: Tuntutan Era Digital: Pesatnya kemajuan teknologi digital dan informasi menuntut setiap siswa memiliki kecakapan dan daya saing di era global. Kesenjangan Literasi Digital : Mayoritas siswa belum memiliki keterampilan literasi digital yang memadai, membuat mereka rentan terhadap tantangan negatif di dunia maya. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional "Kebutuhan SDM Unggul: Adanya gap (kesenjangan) antara kebutuhan pasar kerja global akan tenaga kerja berketerampilan digital tinggi dengan output lulusan pendidikan dasar yang belum sepenuhnya menguasai TIK sebagai life skill." Implementasi Kurikulum dan Kebijakan Nasional "Minimnya Alokasi Waktu TIK Terstruktur: Kebijakan kurikulum nasional yang mengintegrasikan TIK ke dalam mata pelajaran lain seringkali tidak memberikan waktu yang memadai untuk pembelajaran TIK dasar yang terstruktur dan mendalam, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur." Risiko dan Tantangan Dunia Maya "Tantangan Keamanan Digital Anak: Meningkatnya akses anak usia sekolah dasar terhadap gawai dan internet, tanpa dibekali pemahaman literasi dan keamanan digital yang memadai, meningkatkan kerentanan terhadap risiko negatif dunia maya (misalnya cyberbullying dan hoaks)."Permasalahan Mikro (Kebutuhan Kompetensi Dasar Sekolah) Permasalahan spesifik yang terjadi di SD Inpres Timika III: Kesulitan Dasar Operasional Komputer: Ditemukannya fakta bahwa banyak siswa di SD Inpres Timika III mengalami kesulitan dasar dalam mengoperasikan perangkat komputer dan memanfaatkan fitur-fitur TIK untuk pembelajaran.Kebutuhan Kompetensi Dasar: Belum terpenuhinya bekal kompetensi teknologi dasar yang memadai bagi siswa untuk mengoptimalkan perbaikan nilai pada Rapor Pendidikan sekolah. Rendahnya Motivasi dan Minat Belajar TIK “Tingginya Persepsi TIK yang Kaku: Siswa menganggap pelajaran TIK sebagai materi yang sulit atau membosankan, yang menyebabkan rendahnya minat dan motivasi eksplorasi terhadap teknologi di luar jam pelajaran, padahal TIK seharusnya menjadi media yang 'Asyik dan Menyenangkan' (ASMEN).” Keterbatasan Integrasi TIK dalam Mata Pelajaran Lain “Keterbatasan Penggunaan TIK sebagai Output Kreatif: Guru mata pelajaran lain mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan TIK sebagai alat untuk menghasilkan proyek kreatif siswa (seperti membuat presentasi, poster digital, atau laporan yang menarik), sehingga potensi teknologi sebagai alat bantu belajar belum tereksplorasi penuh.” DESAIN INOVASI BATIK ASMEN Struktur Program dan Kegiatan Inti Struktur Program Deskripsi Impelentasi Nama Program BATIK ASMEN (Belajar TIK Asyik dan Menyenangkan) Bentuk Pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib (2 kali seminggu, 60-90 menit per sesi) Pendekatan Hands-on (Praktek langsung) dan Project-Based Learning (Pembelajaran berbasis proyek). Sasaran Siswa Kelas 4 – 6 dengan jadwal per sesi Modul Program Kegiatan Modul Fokus Materi Kegiatan Praktik Modul 1Literasi Perangkat Keras& Dasar Pengenalan Hardware (CPU,Monitor), Etika & Prosedur Startup/Shutdown yang benar, Latihan Ketik 10 Jari(Tux Typing), Penguasaan Mouse. Moduln 2Kreativitas Digital Awal (Aplikasi Dasar)Membuat gambar dan berkreasi di MS Paint, Mengetik dan mengedit teks sederhana di Wordpad/MS Word, Manajemen File (membuat/mengganti nama/memindahkan folder). Modul 3Literasi dan Keamanan Digital Pengenalan Web Browser dan Pencarian Informasi (Searching), Etika Berinternet (Netiket), Identifikasi Hoaks, Keamanan Data Pribadi (Cyber Safety). Modul 4Proyek TIK & Integrasi Membuat Presentasi Sederhana (3-5 slide tentang Hobi/Cita-cita), Membuat Poster Digital tentang Budaya Sekolah atau Kesadaran Lingkungan

Tujuan Program Kategori Tujuan Detail Tujuan Program Kognitif/Keterampilan Membekali siswa dengan keterampilan dasar TIK yang memadai sehingga mampu mengoperasikan perangkat komputer dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar. Mencapai pemahaman literasi digital yang kuat, membuat siswa mampu memilihdan memproses informasi dari dunia maya secarabijak dan kritis. Afektif/Minat 3. Mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi   melalui   metode   pembelajaran   yang   Asyik, Menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Peningkatan Mutu 4. Meningkatkan kesiapan teknologi siswa sejak dini dalam rangka mempersiapkan generasi yang paham teknologi dan mendukung  perbaikan  nilai  pada  Rapor  Pendidikan sekolah.

Kegunaan / Output / Manfaat Inovasi Kegunaan atau manfaat program BATIK ASMEN dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (siswa, sekolah, dan kualitas pendidikan): A. Output Langsung (Hard Skill) Siswa mampu mengoperasikan komputer dasar (menghidupkan, mematikan, mengelola file) secara mandiri. Siswa mampu membuat output digital sederhana (dokumen teks, gambar, dan presentasi) yang dapat digunakan untuk tugas-tugas mata pelajaran lain. Adanya Karya Portofolio Digital siswahasil darikegiatan Modul4 (Proyek TIK).Manfaat Pendidikan dan Karakter (Soft Skill). Kategori Tujuan Deskripsi Manfaat Siswa     Sekolah Peningkatan Soft Skill: Siswamemiliki sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia digital (kesiapan cyber safety). Peningkatan Motivasi Belajar: TIK yang diajarkan secara ASMEN menghilangkan persepsi kaku terhadap teknologi, mendorong eksplorasi diri dan kreativitas. Pencapaian Mutu Unggulan: BATIK ASMEN menjadi program unggulan yang mendukung penguatan profil pelajar Pancasila dan indikator mutu TIK pada Rapor Pendidikan. Guru Optimasi Aset: Fasilitas Lab Komputer sekolah termanfaatkan secara optimal dan rutin sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya administrasi Kemudahan Integrasi: Membantu guru mata pelajaran lain dalam  memberikan  tugas  yang  memerlukan  kompetensi digital, karena siswa telah memiliki fondasi TIK yangkuat.

A. Dampak bagi Sekolah (SD Inpres Timika III) Dampak utama bagi sekolah adalah peningkatan mutu institusi, citra publik, dan efektivitas pengelolaan aset. 1. Peningkatan Mutu Pendidikan Peningkatan Nilai Rapor Pendidikan: Inovasi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kompetensi literasi digital siswa, yang merupakan salah satu indikator kunci mutu dalam Rapor Pendidikan. 2. Citra dan Branding Peningkatan Citra Sekolah: BATIK ASMEN menjadi Program Unggulan yang membedakan sekolah dari yang lain, meningkatkan daya tarik (nilai jual) sekolah di mata calon orang tua siswa baru (saat PPDB). 3. Optimalisasi Aset Pemanfaatan Aset Maksimal: Lab Komputer/perangkat TIK yang tersedia digunakan secara rutin, terjadwal, dan terarah, sehingga aset sekolah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas, tetapi sebagai pusat pembelajaran. 4. Budaya Inovasi Terciptanya Budaya Digital: Sekolah menjadi pelopor dalam membentuk lingkungan yang sadar teknologi dan mendukung pembelajaran berbasis project yang memerlukan TIK. B. Dampak bagi Guru Dampak ini berfokus pada peningkatan profesionalisme, efisiensi kerja, dan kualitas pembelajaran di kelas. Efisiensi Pembelajaran Dukungan Integrasi Kurikulum: Guru mata pelajaran lain (IPA, Bahasa, IPS) dapat lebih mudah memberikan tugas berbasis TIK (misalnya, membuat presentasi, laporan digital, atau video pendek), karena siswa sudah memiliki keterampilan dasar dari BATIK ASMEN. Peningkatan Kompetensi Profesional 2. Fokus pada Materi Inti: Guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu kelas reguler untuk mengajarkan hal-hal dasar seperti save file atau copy-paste, karena keterampilan tersebut sudah dikuasai siswa melalui ekstrakurikuler. C. Dampak bagi Siswa Kesiapan Digital (Literasi) Kemampuan Life Skill TIK: Siswa tidak hanya tahu teori, tetapi mahir secara praktik dalam mengoperasikan perangkat, menjadikannya life skill yang bermanfaat di jenjang pendidikan berikutnya. 2. Kemandirian dan Keamanan Siswa yang Aman dan Kritis: Siswa memiliki kesadaran tinggi terhadap etika berinternet, bahaya cyberbullying, dan risiko hoaks, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan aman di dunia maya. 3. Minat dan Kreativitas Peningkatan Motivasi: Metode ASMEN (Asyik dan Menyenangkan) menumbuhkan minat siswa terhadap teknologi, mendorong mereka menggunakan TIK sebagai alat untuk berekspresi dan berkreasi (Output Kreatif). 4. Dukungan Akademik Peningkatan Kepercayaan Diri: Siswa memiliki alat bantu belajar yang efektif (komputer), yang meningkatkan kualitas tugas-tugas akademik mereka. D. Dampak bagi masyarakat Dampak ini menyentuh peran sekolah dalam komunitas dan kemitraan dengan orang tua Partisipasi Orang Tua Keterlibatan dalam Pendidikan Digital: Orang tua merasa lebih tenang karena anak mereka dibekali pengetahuan keamanan digital, mengurangi kekhawatiran orang tua terkait risiko anak saat menggunakan gawai di rumah. 2. Kualitas Lulusan Kontribusi SDM Lokal: Sekolah menghasilkan lulusan yang melek digital dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan kontribusi positif pada kualitas SDM di lingkungan Timika. 3. Kemitraan Komunikasi Model Inovasi: BATIK ASMEN dapat menjadi model praktik baik (Best Practice) yang dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di lingkungan Kabupaten Mimika dalam upaya peningkatan mutu TIK.

1.Dasar Hukum  UU NO.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 152 dan 153 menyebutkan kewajiban pemerintah dan Masyarakat dalam pencegahan serta pengendalian penyakit menular termasuk TBC Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkolosis 2.Permasalahan A.Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Penyakit TBC ( Tuberkolosis) di Papua Tengan Memiliki Kendala- kendala Sebagai Berikut : Meningkatkan akses pelayanan TBC kepada masyarakat Pelayanan perlu dikembangkan agar pelayanan TBC lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan jemput bola, sehingga masyarakat yang sulit datang ke fasilitas kesehatan tetap mendapatkan pemeriksaan, edukasi, dan pendampingan. Mempercepat penemuan kasus TBC secara dini Pengembangan Pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kegiatan skrining aktif dan pelacakan kontak, sehingga penderita TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan. Memutus rantai penularan TBC di masyarakat Dengan menemukan pasien lebih awal dan memastikan pengobatan berjalan sampai selesai, risiko penyebaran TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat dapat dikurangi. Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC Pendampingan melalui kunjungan rumah membantu pasien lebih patuh minum obat, mengurangi risiko putus obat, serta meningkatkan angka kesembuhan. Mengatasi hambatan pelayanan kesehatan di lapangan Masih terdapat kendala seperti stigma, kurangnya pengetahuan masyarakat, jarak pelayanan, dan keterbatasan akses yang memerlukan inovasi pelayanan yang lebih aktif dan fleksibel. Mendukung pencapaian target eliminasi TBC Pelayanan  ini menjadi strategi penguatan program TBC melalui kolaborasi tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pelayanan TBC yang efektif dan berkelanjutan. Pengembangan Pelayanan  diperlukan karena pendekatan pelayanan biasa belum cukup menjangkau seluruh sasaran dengan harapan mampu menghadirkan pelayanan TBC yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain Masalah Umum diatas dalam upaya penanggulangan penyakit menular ini. Yang menjadi Permasalahan Utama dalam penerapan Pelayanan TBC yaitu:   Penemuan kasus TBC masih belum optimal Masih terdapat masyarakat yang mengalami gejala TBC namun belum melakukan pemeriksaan karena kurangnya pengetahuan, rasa takut, stigma, atau keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kasus TBC terlambat ditemukan dan berpotensi menularkan kepada orang lain. Kepatuhan pasien TBC dalam menjalani pengobatan masih menjadi tantangan Pengobatan TBC membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sebagian pasien berisiko tidak menyelesaikan pengobatan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan terapi, kekambuhan, dan risiko munculnya TBC resisten obat. Pelayanan TBC masih perlu diperkuat dengan pendekatan jemput bola Pola pelayanan yang hanya menunggu pasien datang ke Puskesmas belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok berisiko dan masyarakat dengan hambatan akses pelayanan. Pelacakan kontak pasien TBC belum maksimal Anggota keluarga atau orang yang sering kontak dengan pasien TBC memiliki risiko tertular, namun pemeriksaan kontak sering belum dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Masih adanya stigma dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang TBC Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit yang memalukan sehingga penderita cenderung menyembunyikan penyakitnya dan terlambat mendapatkan pengobatan. Koordinasi dan pemantauan program TBC membutuhkan penguatan Pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan lintas sektor agar pemantauan pasien, edukasi, serta pencegahan penularan dapat berjalan efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan Pelayanan inovasi  diperlukan untuk mengubah pelayanan TBC Dari aktif melalui kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat Menjadi Pendekatan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlibatan Klinik dan Pustu pada Kegiatan Layanan TBC Door to Door sehingga penularan TBC dapat ditekan. Pelayanan ini merupakan langkah yang baik dan relevan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC).Pendekatan jemput bola melalui kunjungan rumah memberikan nilai tambah karena pelayanan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi secara aktif mencari dan mendampingi masyarakat yang berisiko terkena TBC.Pelayanan ini memiliki Dampak  baik diantaranya, yaitu: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, rasa takut, atau kurang pengetahuan dapat lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan edukasi. Meningkatkan penemuan kasus secara dini Dengan skrining aktif dan investigasi kontak, kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat sehingga pengobatan dapat segera dimulai. Mengurangi risiko penularan Semakin cepat pasien ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang memutus rantai penularan TBC. Melibatkan keluarga dan masyarakat Dukungan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sampai selesai. Mendorong pelayanan kesehatan yang lebih responsif Inovasi ini mengubah pola pelayanan dari pasif menjadi aktif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Walaupun inovasi ini memiliki Dampak  besar, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan  agar dapat berjalan optimal, Karena :  Ketergantungan pada petugas pelaksana Kegiatan door to door membutuhkan tenaga, waktu, dan komitmen petugas yang cukup besar. Jika jumlah petugas terbatas atau terjadi pergantian petugas, keberlanjutan inovasi dapat terganggu.  Membutuhkan dukungan anggaran Kunjungan lapangan membutuhkan biaya transportasi, alat pemeriksaan, media edukasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tantangan penerimaan masyarakat Tidak semua masyarakat langsung menerima kunjungan petugas karena masih ada stigma dan rasa takut terhadap TBC.  Risiko data sasaran belum akurat Jika data masyarakat berisiko tidak diperbarui, kegiatan kunjungan dapat kurang tepat sasaran. Beban kerja petugas dapat meningkat Petugas tidak hanya melakukan pelayanan di Puskesmas tetapi juga kegiatan lapangan. Keberhasilan inovasi perlu dibuktikan dengan data Inovasi tidak cukup hanya berjalan, tetapi perlu menunjukkan hasil yang terukur. Secara keseluruhan, Pelayanan yang tepat dan memiliki dampak positif karena berfokus pada pencegahan, penemuan kasus dini, dan pendampingan pasien.Namun, inovasi ini perlu diperkuat pada aspek sumber daya manusia, pembiayaan, pencatatan data, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program agar tidak hanya menjadi kegiatan sesaat tetapi benar-benar menjadi sistem pelayanan TBC yang berkelanjutan. B.Mikro Masalah mikro tuberkulosis (TBC) di wilayah kerja Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam Penerapannya sehingga membutuhkan alasan spesifik dalam  Pengembangan Pelayanan diantaranya : Banyak kasus TBC terlambat ditemukan di masyarakat Di lapangan masih ditemukan pasien TBC yang datang dalam kondisi sudah lanjut karena tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini terjadi karena gejala awal sering diabaikan dan masyarakat tidak segera melakukan pemeriksaan. Masih rendahnya cakupan investigasi kontak Anggota keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC belum seluruhnya dilakukan pemeriksaan, sehingga potensi penularan dalam satu rumah masih tinggi dan tidak terpantau secara optimal. Tingginya risiko putus pengobatan (drop out) Pasien TBC membutuhkan pengobatan jangka panjang, namun masih terdapat pasien yang tidak rutin minum obat atau berhenti di tengah jalan, sehingga meningkatkan risiko kegagalan pengobatan dan resistensi obat. Kurangnya kunjungan aktif ke rumah pasien Pelayanan TBC masih banyak bersifat pasif (menunggu pasien datang ke Puskesmas), sehingga diperlukan penguatan kunjungan rumah untuk memastikan pasien terpantau langsung dan mendapat pendampingan. Stigma masyarakat terhadap penyakit TBC masih tinggi Sebagian masyarakat masih menganggap TBC sebagai penyakit memalukan, sehingga pasien cenderung menutup diri dan enggan memeriksakan diri atau mengakui kondisi kesehatannya. Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor Pelaksanaan program TBC membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader, keluarga, dan pemerintah setempat, namun koordinasi di lapangan masih perlu diperkuat agar penemuan dan penanganan kasus lebih cepat dan tepat. 3.ISU STRATEGIS A.Global Isu global strategis terkait tuberkulosis (TB) merupakan tantangan kesehatan masyarakat dunia yang terus menjadi perhatian karena tingkat penyebaran, angka kematian, dan dampaknya terhadap sistem kesehatan.Terdapat beberapa Isu Global yang mempengaruhi Penerapan Pelayanan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC), yaitu:  Eliminasi Tuberkulosis sebagai Target Pembangunan Global  Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular dengan beban kesehatan yang tinggi di dunia. Melalui target Sustainable Development Goals (SDGs) dan strategi eliminasi TBC, setiap negara didorong untuk mempercepat penemuan kasus, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC mendukung upaya tersebut dengan pendekatan deteksi dini dan pelayanan aktif berbasis masyarakat. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Secara global, pelayanan kesehatan primer dipandang sebagai fondasi sistem kesehatan yang kuat. Salah satu tantangan utama adalah memastikan layanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkesinambungan. Inovasi GERCEP MENETAS TBC memperkuat fungsi Puskesmas melalui pelayanan jemput bola, investigasi kontak, edukasi, dan pendampingan pasien hingga tuntas. Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Tata Kelola Program Pengelolaan program kesehatan semakin bergantung pada data yang akurat, tepat waktu, dan terintegrasi. Tantangan global meliputi kualitas data, pelaporan, serta pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh sistem pencatatan, pelaporan, dan pemantauan yang baik agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif.  Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh fasilitas kesehatan. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta masyarakat sendiri. Tata kelola inovasi harus mampu membangun koordinasi lintas sektor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan penularan, dan keberhasilan pengobatan. Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Tantangan Masa Depan Perubahan kondisi sosial, mobilitas penduduk, keterbatasan sumber daya, serta potensi munculnya ancaman penyakit menular baru menuntut sistem kesehatan yang adaptif. Inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu dikembangkan agar memiliki tata kelola yang berkelanjutan, didukung sumber daya yang memadai, mekanisme evaluasi yang jelas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Isu global tersebut menunjukkan bahwa tata kelola inovasi GERCEP MENETAS TBC tidak hanya berfokus pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan kesehatan, pemanfaatan data, kolaborasi lintas sektor, dan keberlanjutan program. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih mampu memberikan dampak yang luas dan mendukung pencapaian target pengendalian TBC. Selain itu Isu Global itu menjadi kendala dan mempempengaruhi Pengembangan Inovasi Pelayanan TBC, yaitu: 1. Tuberkulosis Masih Menjadi Masalah Kesehatan Global Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyakit menular utama di dunia. Tingginya jumlah kasus baru dan kematian akibat TBC menunjukkan bahwa upaya penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan masih perlu diperkuat. Kondisi ini menuntut setiap negara dan daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih efektif. 2. Munculnya Tuberkulosis Resisten Obat (Drug-Resistant TB) Perkembangan kasus TBC yang resisten terhadap obat menjadi tantangan global. Resistensi dapat terjadi ketika pengobatan tidak dijalani secara lengkap atau tidak sesuai standar. Oleh karena itu, inovasi perlu memperkuat pemantauan kepatuhan minum obat, pendampingan pasien, dan tindak lanjut secara berkelanjutan. 3. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan Di berbagai negara masih terdapat kelompok masyarakat yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan TBC. Inovasi berbasis kunjungan rumah atau door to door menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. 4. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Stigma terhadap penderita TBC masih menjadi masalah di banyak negara. Ketakutan akan diskriminasi membuat sebagian orang menunda pemeriksaan atau tidak menyelesaikan pengobatan. Pengembangan inovasi perlu memasukkan strategi komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi stigma. 5. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan Banyak sistem kesehatan menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, pembiayaan, sarana, dan prasarana. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan dalam melakukan skrining aktif, investigasi kontak, pemantauan pengobatan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. 6. Tantangan Transformasi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam pengelolaan program TBC. Namun, belum semua wilayah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi maupun infrastruktur digital yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kecepatan pelaporan, analisis data, dan pengambilan keputusan. Isu-isu global tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC perlu didukung oleh tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan tantangan global tersebut, inovasi akan lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung upaya pengendalian TBC secara efektif. B. NASIONAL Isu lokal strategis dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) di tingkat wilayah seperti Puskesmas atau kabupaten/kota mencerminkan tantangan spesifik yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan kapasitas layanan kesehatan setempat. Sehingga Berdampak Pada penerapan Pelayanan TBC, diantaranya: 1. Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia Pemerintah Indonesia menempatkan eliminasi TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional. Tantangan utamanya adalah meningkatkan penemuan kasus, mempercepat diagnosis, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kematian akibat TBC. Inovasi GERCEP MENETAS TBC menjadi salah satu pendekatan untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui deteksi dini dan pendampingan pasien. 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer Transformasi sistem kesehatan nasional menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Tantangannya adalah bagaimana pelayanan tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga aktif menjangkau masyarakat. GERCEP MENETAS TBC sejalan dengan arah kebijakan ini melalui skrining aktif, kunjungan rumah, investigasi kontak, dan edukasi masyarakat. 3. Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan Program TBC membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan nasional masih meliputi kualitas pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antarunit pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan inovasi perlu memperkuat pengelolaan data agar monitoring dan evaluasi lebih efektif. 4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, pemerintah kampung, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor lainnya. Tata kelola inovasi perlu memperkuat koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan agar penemuan kasus, investigasi kontak, dan pendampingan pasien berjalan optimal. 5. Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah dan Keberlanjutan Program Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan utamanya adalah menjaga keberlanjutan inovasi melalui dukungan regulasi, pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berbasis kinerja. Pengembangan GERCEP MENETAS TBC perlu diarahkan agar menjadi bagian dari sistem pelayanan rutin, bukan hanya program jangka pendek. Kelima isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Pemerintah Kabupaten Mimika harus berfokus pada: Percepatan eliminasi TBC, Penguatan pelayanan kesehatan primer, Perbaikan tata kelola data, Kolaborasi lintas sektor, serta keberlanjutan inovasi melalui dukungan kebijakan dan tata kelola yang baik. Dengan memperhatikan isu-isu tersebut, inovasi akan lebih selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam Penerapannya. Sehingga  isu nasional pun berpengaruh terhadap pengembangan Pelayanan TBC Yaitu 1. Penemuan Kasus TBC yang Belum Optimal Salah satu tantangan nasional adalah masih adanya kasus TBC yang belum terdeteksi atau terlambat ditemukan. Kondisi ini menyebabkan penderita tetap menjadi sumber penularan di masyarakat dan menghambat upaya eliminasi TBC. 2. Kepatuhan Pengobatan yang Belum Maksimal Pengobatan TBC memerlukan waktu yang panjang sehingga masih terdapat pasien yang tidak menyelesaikan terapi sesuai ketentuan. Hal ini meningkatkan risiko kekambuhan, kegagalan pengobatan, dan munculnya TBC resisten obat. 3. Stigma dan Rendahnya Literasi Masyarakat tentang TBC Masih terdapat stigma terhadap penderita TBC sehingga sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri atau mengungkapkan penyakitnya. Selain itu, pemahaman mengenai gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan sampai tuntas masih perlu ditingkatkan. 4. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi yang beragam. Di beberapa daerah, masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga diperlukan pendekatan pelayanan aktif seperti skrining dan kunjungan rumah. 5. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung Pelaksanaan program TBC membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten, laboratorium yang memadai, ketersediaan obat, alat diagnostik, serta dukungan logistik. Keterbatasan pada aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas dan cakupan pelayanan. 6. Penguatan Tata Kelola Data dan Kolaborasi Lintas Sektor Program TBC memerlukan data yang akurat, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antara fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, dan mitra lainnya. Pengelolaan data yang belum optimal dan koordinasi yang belum kuat dapat menghambat pengambilan keputusan serta tindak lanjut terhadap pasien. Isu-isu nasional tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC diperlukan untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kepatuhan pengobatan, memperluas akses pelayanan, mengurangi stigma, memperbaiki tata kelola program, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, inovasi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap upaya pengendalian dan eliminasi TBC di Indonesia. C.Lokal Terdapat Lima Isu Lokal Terkait Tata Kelola Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC di Kabupaten Mimika, yaitu: 1. Luas Wilayah dan Tantangan Geografis Pelayanan Kabupaten Mimika memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan kunjungan rumah (door to door), skrining TBC, investigasi kontak, serta pemantauan pasien secara rutin. 2. Penemuan Kasus TBC Belum Merata Masih terdapat wilayah atau komunitas tertentu yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan kesehatan, sehingga penemuan kasus TBC belum merata. Kondisi ini menyebabkan potensi penularan masih terjadi di masyarakat tanpa terdeteksi secara dini. 3. Stigma dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Di beberapa wilayah, masih terdapat stigma terhadap penyakit TBC yang menyebabkan penderita enggan memeriksakan diri atau menyembunyikan kondisi kesehatannya. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang gejala, penularan, dan pentingnya pengobatan masih perlu ditingkatkan. 4. Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana Operasional Pelaksanaan inovasi GERCEP MENETAS TBC membutuhkan dukungan tenaga kesehatan, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya. Keterbatasan sumber daya ini dapat memengaruhi cakupan dan kecepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. 5. Koordinasi Lintas Program dan Keterlibatan Masyarakat Pelaksanaan program TBC membutuhkan sinergi antara Puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kampung, keluarga pasien, dan lintas sektor lainnya. Namun, koordinasi dan keterlibatan masyarakat masih perlu diperkuat agar pelaksanaan skrining, pendampingan pasien, dan pencegahan penularan berjalan lebih efektif. Kelima isu lokal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inovasi GERCEP MENETAS TBC di Kabupaten Mimika sangat diperlukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, mempercepat penemuan kasus, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan geografis dan sosial di masyarakat.   4.METODE PEMBAHARUAN Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”. Akses Terhadap Pasien yang sedang dalam pengawasan Minum Obat bahkan Yang dilakukan Skrining Menurun. Karena Pasien keluhakan Akses ke Puskesmas dalam Keadaan sakit sangat memprihatinkan dan memeilih untuk tidak ke Puskesmas untuk terapi tetapi uangnya di gunakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga, tetapi dalam penerapan tersebut masih ditemukan keterbatasan Sumber Daya.    Sesudah Penerapan Inovasi  Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis”  Masyarakat lebih mudah mendapakan akses untuk pemeriksaan dan terapi minum obat program karena langsung di antar ke rumah pasien dan didampingi pasien dalam proses terapi. Terlebih lagi dalam penerapan tersebut dikembangkan menjadi Pelayanan Berbasis Pustu dan Klinik yaitu pengantaran dan pengawasn Minum obat oleh Anggota Pustu dan Klinik Sehingga lebih dipermudah dalam pelayanan Inovasi. Indikator Sebelum Pengembangan Inovasi Sesudah Pengembangan Inovasi Metode Penemuan Kasus Pasif menunggu pasien Aktif melalui skrining lapangan Keterlibatan Klinik dan Pustu Terbatas Terintegrasi Skrining Kelompok Risiko Belum rutin Dilaksanakan secara berkala Investigasi Kontak Belum optimal Dilaksanakan pada seluruh kasus positif Edukasi Masyarakat Insidental (Tidak direncanakan) Terjadwal dan berkelanjutan Monitoring Pengobatan Belum maksimal PMO dan petugas melakukan pemantauan rutin 5.KEUNGGULAN / KEBAHARUAN  Keunggulan dan Kebaruan Pengembangan Pelayanan Inovasi GERAK CEPAT Gerakan Cepat Menemukan dan Memberantas TBC Berbasis Pustu dan Klinik di wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya A. Keunggulan Inovasi Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC (GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Pustu dan Klinik memiliki sejumlah keunggulan diantaranya: Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  Melalui pemanfaatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan klinik sebagai titik pelayanan skrining, penemuan kasus, serta tindak lanjut pasien TBC. Mempercepat penemuan kasus TBC  Melalui skrining aktif terhadap kelompok berisiko, investigasi kontak serumah, dan penjaringan suspek TBC secara berkelanjutan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan  Terutama bagi masyarakat di wilayah  memiliki keterbatasan transportasi menuju puskesmas. Memperkuat jejaring pelayanan TBC  Melalui kolaborasi antara  Pustu, klinik, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta pemerintah kampung. Meningkatkan keberhasilan pengobatan  Melalui pemantauan kepatuhan minum obat, kunjungan rumah, dan pendampingan pasien secara berkala. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kesehatan  Dengan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam upaya penemuan dan pengendalian TBC. Mendukung pencapaian target Eliminasi TBC Indonesia Tahun 2030  Melalui peningkatan cakupan penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan. B.Kebaruan Inovasi Kebaruan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TB ( GERCEP MENETAS TB)  terletak pada perubahan pendekatan pelayanan dari sistem pasif menjadi pelayanan aktif berbasis jejaring Klinik dan Pustu.Adapun unsur kebaruannya meliputi: Pendekatan pelayanan berbasis Pustu dan Klinik,  Skrining dan penemuan kasus tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga di fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat yaitu Klinik dan Pustu. Sistem penemuan kasus secara aktif (Active Case Finding)  Melakukan penelusuran kontak, skrining kelompok berisiko, dan kunjungan langsung ke masyarakat lebih mudah dan cepat. Integrasi layanan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya,  Pelayanan ibu dan anak, penyakit tidak menular, gizi, imunisasi, dan pelayanan rawat jalan sehingga setiap kunjungan pasien menjadi kesempatan untuk melakukan skrining TBC. Kolaborasi lintas sektor dan lintas program,  Melibatkan pemerintah kampung, kader kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi  Untuk pencatatan, pelaporan, pemantauan pasien, dan komunikasi antara Puskesmas, Pustu, serta klinik sehingga tindak lanjut kasus dapat dilakukan lebih cepat. Pendampingan pasien berbasis wilayah,  Kader dan petugas kesehatan melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pengobatan hingga pasien dinyatakan sembuh. Pelayanan yang proaktif, cepat, mudah dijangkau, dan berkesinambungan  Mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menurunkan keterlambatan diagnosis dan risiko penularan TBC. Melalui pengembangan inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC, pelayanan penanggulangan TBC menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan angka penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta mempercepat pencapaian target eliminasi TBC di Kabupaten Mimika. 6.CARA KERJA INOVASI   Cara Kerja Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC ( GERCEP MENETAS TBC) Berbasis Klinik dan Pustu Yaitu : Pembentukan Jejaring Pelayanan TBC Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas TBC diawali dengan membangun jejaring pelayanan antara Puskesmas dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), klinik, kader kesehatan, dan lintas sektor. Setiap jejaring diberikan peran dalam melakukan penjaringan, pemeriksaan, pendampingan, serta pemantauan pasien TBC. Penemuan Kasus TBC Secara Aktif Petugas kesehatan di Pustu dan klinik melakukan pencarian kasus secara aktif melalui: Skrining masyarakat yang memiliki gejala TBC seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, penurunan berat badan, dan keringat malam. Penjaringan kelompok berisiko tinggi seperti kontak erat pasien TBC, lansia, penderita diabetes, perokok, dan masyarakat dengan daya tahan tubuh rendah. Kunjungan rumah bersama kader kesehatan untuk menemukan suspek TBC yang belum mendapatkan pelayanan. 3. Pemeriksaan dan Diagnosis Cepat Suspek TBC yang ditemukan akan: Dilakukan pemeriksaan awal oleh tenaga kesehatan di Pustu atau klinik. Pengambilan dan pengiriman sampel dahak sesuai prosedur. Pemeriksaan menggunakan fasilitas diagnosis yang tersedia. Hasil pemeriksaan segera dilaporkan untuk menentukan tindak lanjut pengobatan. 4. Pelayanan Pengobatan dan Pendampingan Pasien Pasien yang terkonfirmasi TBC akan mendapatkan: Edukasi tentang penyakit TBC, cara penularan, dan pentingnya menyelesaikan pengobatan. Pengobatan sesuai standar program TBC nasional. Pendampingan oleh petugas kesehatan, kader, atau Pengawas Menelan Obat (PMO). Pemantauan kepatuhan minum obat melalui kunjungan rutin dan komunikasi dengan pasien. 5. Investigasi Kontak dan Pencegahan Penularan Petugas melakukan: Pendataan anggota keluarga dan kontak dekat pasien TBC. Skrining terhadap kontak serumah. Pemberian edukasi pencegahan penularan. Rujukan pemeriksaan bagi kontak yang memiliki gejala. 6. Pencatatan, Pelaporan, dan Monitoring Setiap kegiatan dicatat dan dilaporkan melalui sistem pencatatan program TBC. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat: Jumlah suspek yang ditemukan. Jumlah kasus TBC terkonfirmasi. Kepatuhan pengobatan pasien. Angka keberhasilan pengobatan. Hambatan dalam pelayanan. 7. Evaluasi dan Perbaikan Pelayanan Tim GERCEP MENETAS TB melakukan evaluasi secara rutin bersama Puskesmas, Pustu, dan klinik untuk: Mengidentifikasi kendala pelayanan. Menyusun strategi perbaikan. Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan.        

Tujuan Pengembangan  Inovasi “ Gerak Cepat Menemukan dan Memberantas Tuberkolosis berbasis Klinik dan Pustu Adalah  untuk mempercepat penanggulangan TBC melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung Kepada Masyarakat Yaitu :  Meningkatkan penemuan kasus TBC secara dini Melalui kegiatan skrining aktif pada masyarakat berisiko di wilayah kerja Puskesmas, Klinik, dan Pustu sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan. Memperluas akses pelayanan pemeriksaan TBC hingga tingkat masyarakat Dengan melibatkan Klinik dan Pustu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan untuk mendekatkan layanan deteksi, pemeriksaan, dan pengobatan TBC kepada masyarakat. Mempercepat proses diagnosis dan pengobatan pasien TBC Membangun alur pelayanan yang cepat mulai dari penemuan suspek, pemeriksaan laboratorium, penetapan diagnosis, hingga pemberian terapi sesuai standar program TBC. Meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC Melalui pendampingan pasien oleh Petugas Pemantau Minum Obat (PMO), tenaga kesehatan, kader, dan keluarga agar pasien patuh menjalani pengobatan sampai sembuh. Memutus rantai penularan TBC di masyarakat Dengan melakukan investigasi kontak, pelacakan anggota keluarga atau lingkungan sekitar pasien TBC, serta pemberian edukasi pencegahan penularan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian TBC Melalui edukasi, pemberdayaan kader kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apabila memiliki gejala TBC. Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan kesehatan Menghubungkan Puskesmas, Pustu, Klinik, kader, pemerintah kampung, dan lintas sektor dalam sistem penanggulangan TBC yang terpadu. Meningkatkan kualitas data dan pemantauan program TBC Melalui pencatatan, pelaporan, pemantauan kasus, serta evaluasi berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang lebih cepat menuju eliminasi TBC Dengan meningkatkan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Secara umum, pengembangan inovasi GERAK CEPAT MENETAS TBC bertujuan menciptakan sistem pelayanan TBC yang aktif menemukan kasus, cepat menangani pasien, dan efektif memutus penularan di masyarakat melalui kolaborasi Puskesmas, Klinik, Pustu, dan masyarakat.

1.Manfaat bagi Masyarakat Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pelayanan skrining dan pemeriksaan TBC melalui Klinik dan Pustu terdekat. Kasus TBC dapat ditemukan lebih awal sehingga penderita segera mendapatkan pengobatan. Mengurangi risiko penularan TBC di keluarga dan lingkungan masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan TBC. Meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendampingan selama masa pengobatan hingga sembuh. 2. Manfaat bagi Pasien TBC Mempercepat proses deteksi, diagnosis, dan pemberian terapi TBC. Mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan, kader, dan PMO agar lebih patuh minum obat. Mengurangi risiko putus obat dan kegagalan pengobatan. Meningkatkan peluang kesembuhan pasien TBC. 3. Manfaat bagi Puskesmas, Klinik, dan Pustu Meningkatkan cakupan penemuan kasus TBC secara aktif di wilayah kerja. Memperkuat sistem pelayanan TBC yang cepat, terintegrasi, dan berkesinambungan. Mempermudah pemantauan pasien TBC melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan, kader, dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC. Mendukung pencapaian target program eliminasi TBC. 4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Mendukung program nasional percepatan eliminasi TBC. Menyediakan data kasus TBC yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan program kesehatan. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan melalui pelayanan yang lebih tepat sasaran. 5. Manfaat Jangka Panjang Terbentuknya masyarakat yang lebih sadar dan peduli terhadap pencegahan TBC. Berkurangnya rantai penularan TBC di lingkungan keluarga dan masyarakat. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mendukung terwujudnya wilayah kerja Puskesmas bebas TBC menuju eliminasi Tuberkulosis. Inovasi Gerak Cepat Menemukan dan memberantas TBC memberikan manfaat dalam mempercepat penemuan kasus, memperluas akses pelayanan, meningkatkan keberhasilan pengobatan, serta memperkuat kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan TBC.  

  Indikator Sebelum Pengembangan Inovasi Sesudah Pengemangan Inovasi  Masyarakat yang di skirining 9 Orang 3130 Orang Suspek TBC ditemukan 251 Orang 384 Orang Kasus TBC Terkonfirmasi 38 Kasus 128 Kasus Keberhasilan Pengobatan 8 Orang  48 Orang Keterlibatan Klinik dan Pustu 1 fasilitas 3 fasilitas Sumber Data SITB Kementrian Nasional                                    

I. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara  Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republi K Indonesia Nomor 5475); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20196 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Standar Operasinol Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika; II. PERMASALAHAN Makro : Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelompok rentan yang menghadapi beberapa hambatan dalam memperoleh dokumen adminduk. Kondisi tersebut mendorong Dukcapil untuk menghadirkan pelayanan yang lebih proaktif, dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan. Melalui inovasi Dukcapil Siaga, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.” Beberapa masalah utama yang umum dihadapi dalam penyelenggaran pelayanan adalah sebagai berikut : Keterbatasan mobilitas. Keterbatasan informasi. Belum optimalnya pendataan kelompok rentan   Mikro : Masalah mikro bagi kelompok rentan, yaitu Lansia, Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil/Menyusui, Panti Asuhan, Orang Sakit, OGDJ dan Korban Bencana Alam di Timika terkait dengan pengurusan dokumen kependudukan adalah: Belum optimalnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas Rendahnya cakupan kepemilikkan dokumen adminduk pada masyarakat kelompok rentan Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan layanan yang inklusif bagi masyarakat kelompok rentan   III. ISU STRATEGIS Global Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Target 16.9 tentang identitas hukum bagi seluruh penduduk masih memerlukan upaya percepatan, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan. Nasional Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, kolaboratif dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Namun, tidak semua warga memiliki kondisi dan kemampuan yang sama dalam mengakses pelayanan, terutama kelompok masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, panti asuhan, orang Sakit, OGDJ dan korban bencana alam. Apabila pelayanan hanya berorientasi pada masyarakat yang datang ke tempat pelayanan, maka kelompok tersebut berpotensi mengalami keterlambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan pelayanan dari yang bersifat menunggu menjadi pelayanan yang proaktif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.”. Lokal Belum meratanya akses pelayanan adminduk pada masyarakat kelompok rentan Keterbatasan mobilitas dalam memperoleh dokumen Belum terbangunnya kolaborasi yang terintegrasi dengan lintas sektor agar mempermudah kelompok rentan Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap kepemilikkan dokumen adminduk IV. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya pengembangan Inovasi DUCKAPIL SIAGA adalah sebagai berikut;Sistem layanan pada loket khusus kelompok rentan pada kantor dukcapil Belum adanya layanan terpadu lintas sektor Cakupan pelayanan dokumen adminduk masih tinggi dikarenakan masih banyak kelompok rentan yang belum memiliki dokumen adminduk karena keterbatasan akses dan mobilitas dalam memperoleh pelayanan. Sesudah adanya pengembangan Inovasi PATEN GUNUNG MESIR adalah sebagai berikut;Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door Layanan jemput bola pada kelompok masyarakat rentan yaitu panti asuhan, panti sosial, panti sosial rehabilitasi disabilitas mental, dan sekolah luar biasa. Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir Pelayanan dilakukan secara proaktif sehingga upaya tersebut memberikan perubahan nyata ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap. V. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan Dukcapil Siaga terletak pada kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan terlebih khusus bagi masyarakat kelompok rentan. Dukcapil tidak hanya menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan, tetapi hadir secara aktif dengan mengidentifikasi, merespons, dan menjangkau masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Keunggulan dan kebaharuan inovasi ini adalah : Sistem layanan jemput bola online dan cetak langsung ditempat pada rumah warga door to door. Kolaborasi lintas sektor dan Efektivitas/kecepatan layanan Efisiensi Biaya VI. CARA KERJA INOVASI Masyarakat/petugas kesehatan menghubungi nomor layanan online dukcapil atau kontak/HP petugas dukcapil dan mengirim data serta alamat pemohon. Petugas dukcapil mengunjungi rumah masyarakat. Petugas dukcapil memverfikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan.

VII. TUJUAN Tujuan dilaksanakan inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah untuk ; Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang Mewujudkan ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif  

VIII. MANFAAT Inovasi DUKCAPIL SIAGA memiliki beberapa hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pihak terkait, antara lain: Meningkatnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat kelompokm rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen adminduk sehingga jumlah masyarakat kelompok rentan yang dilayani semakin berkurang Terwujudnya ekosistem layanan yang kolaboratif dan inklusif

Hasil yang di dapat dari inovasi DUKCAPIL SIAGA adalah : Sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat dicetak di tempat dan langsung diserahkan kepada masyarakat Cakupan kepemilikan dokumen adminduk meningkat secara signifikan dapat ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat kelompok rentan yang dilayani karena banyak masyarakat telah lengkap memiliki dokumen adminduk secara lengkap. Kolaborasi layanan terpadu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan Dinas kesehatan, 3 Rumah sakit (Rsud, Rsmm, Rs Waa Banti & 26 Puskesmas Se-Kabupaten Mimika di wilayah kota, pegunungan dan pesisir

A. DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 400.7/ 715 / 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUSKESMAS JALAN KAKI (PUSJAKI) TAHUN 2025   B. PERMASALAHAN  a. Makro : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. b. Mikro  : Deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat C. ISU STRATEGIS  Isu Global :  a. Meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di seluruh dunia  b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan  c. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara negara maju dan berkembang  d. Dampak perubahan gaya hidup modern (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat) terhadap kesehatan masyarakat Isu Nasional : Tingginya prevalensi PTM di Indonesia  asih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program skrining kesehatan Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa daerah   Kurangnya edukasi dan literasi kesehatan masyarakat   Belum meratanya pelaksanaan program promotif dan preventif seperti CKG   Isu Lokal :  Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin  Akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas (jarak, transportasi, atau biaya)  Kurangnya sosialisasi program CKG di masyarakat  Faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan  Keterbatasan tenaga atau sarana pendukung di wilayah setempat   D. METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum:  Capaian CKG sangat rendah b. Kondisi Sesudah Capaian CKG meningkat secara signifikan   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? 1. Pelayanan kesehatan pada puskesmas pesisir dan pengunungan untuk mendukung program Pemeriksaan kesehatan Gratis/Cek Kesehatan Gratis yang merupakan program unggulan (prioritas) nasional / Quick Win Presiden Prabowo. 2. Dilakukan rutin dan terjadwal (sesuai kondisi di lapangan seperti cuaca, situasi laut atau kondisi tertentu lainnya) 3. Pemeriksaan dilakukan pada semua anggota keluarga dengan berbasis NIK. 4. Pemeriksaan dilakukan dengan paket layanan sesuai dengan siklus hidup (sesuai ketersediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh Puskesmas) 5. Pelayanan dilakukan oleh tenaga medis sehingga hasil diagnosa dapat dipertanggungjawabkan   F. CARA KERJA INOVASI          Petugas puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan melakukan pemerikasaan kesehatan pada semua masyarakat yang dikunjungi baik yang sakit maupun yang sehat berdasarkan silkus hidup dengan layanan sesuai usia. Perkunjungan dilakukan pada tiap Kepala keluarga yang ditunjukkan dengan Kartu Kaluarga dan pendataan kesehatan dilakukan dengan menggunakan NIK. Data yang diperoleh kemudia dilaporkan ke Aplikasi nasional yaitu Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sehingga data langsung dapat diketahui oleh pusat (Kemenkes RI).

1. Tujuan jangka pendek: melakukan pemeriksaan kesehatan dan intervensi kesehatan seperti pemberian obat atau rujukan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi terhadap anggota keluarga yang dikunjungi. 2. Tujuan jangka menengah: mendapatkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan di bidang kesehatan. 3. Tujuan jangka panjang: peningkatan derajat hidup masyarakat Kabupaten Mimika  khususnya yang berada di pesisisr dan pengunungan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis, sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau lebih baik. Deteksi dini penyakit Dalam pemerikasaan kesehatan memungkinkan ditemukannya penyakit sejak tahap awal (seperti hipertensi, diabetes, anemia), sehingga penanganan bisa lebih cepat dan mencegah komplikasi. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Memperluas akses layanan kesehatan Inovasi ini menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi. Efisiensi biaya kesehatan Dengan deteksi dini, biaya pengobatan penyakit berat di masa depan dapat ditekan, baik bagi individu maupun pemerintah. Mendukung program promotif dan preventif CKG/PKG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan. Penguatan data kesehatan masyarakat Hasil pemeriksaan dapat menjadi basis data untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor Pelaksanaan inovasi ini biasanya melibatkan berbagai pihak (tenaga kesehatan, pemerintah, kader, dll.), sehingga memperkuat kerja sama dalam pembangunan kesehatan.

Dampak terhadap masyarakat Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa terkendala biaya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat. Dampak terhadap Kesehatan Individu Penyakit dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup individu. Dampak terhadap Sistem Kesehatan Mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Dengan meningkatnya deteksi dini, beban layanan kuratif di fasilitas kesehatan dapat berkurang. Dampak Ekonomi Membantu mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena penyakit ditangani sejak tahap awal. Dampak Sosial Meningkatnya kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Dampak Kelembagaan Mendorong peningkatan kinerja institusi/penyelenggara serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan.

PERMASALAHAN Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama  

 TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan   

MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang  Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi   secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan  Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama 3. ISU STRATEGIS     a) GLOBAL     Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data 2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial 3. Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport. 4. Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.         b). NASIONAL        Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung. 2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time. 3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi. 4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya. 5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.        c). LOKAL        Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN            a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI               Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: 1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi 2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. 3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas,                     luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya 4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar 5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.           b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI             Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 6. CARA KERJA INOVASI          Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:           a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.           b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive           c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing   pembudidaya ikan.          d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke   aplikasi SICANTIK MIMIKA         e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat,  titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari              pembudidaya ikan.       

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN       Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: 1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan               Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan               akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan                         dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan                    ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. 2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.              Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih                  mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang                             merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan. 3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan 4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat               Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-                   menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih                     dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses                                  mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan. 5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan               Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga                         mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. 6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah               Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih  terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan                            ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.  

 Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

-

 Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 

Pengembangan lebih lanjut untuk pendataan nelayan perikanan tangkap dan pengusaha perikanan

-

Tujuan 1. Untuk menyediakan akses Pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua murid,termasuk yang terdampak konflik. 2. Meningkatkan keterlibatan guru,murid,orang tua dan komunitas dalam kegiatan Pendidikan 3. Mendorong pembelajaran berbasis budaya local dan karakter anak,sehingga sekolah menjadi lingkungan yang ramah dan inklusif. 4. Menjadikan sekolah sebagai pusat akses belajar,sosial dan budaya bagi murid yang sebelumnya terhambat akibat kondisi konflik.

Adapun kegunaan dari SERASI ini antara lain: 1. Bagi kepala sekolah  Memudahkan membangun culture sekolah yang harmonis  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah  Memperkuat kepemimpinan berbasis budaya local. 2. Bagi guru  Membuat pembelajaran lebih menarik,kontekstual dan kreatif.  Mempermudah pendekatan pedagogic karena hubungan lebih hangat  Meningkatkan kompetensi mengajar berbasis budaya Papua. 3. Bagi Murid  Meningkatkan kenyamanan motivasi dan rasa memiliki sekolah  Membentuk karakter positif (tanggung jawab,sopan santun,gotong royong)  Menumbuhkan kebanggaan terhadap nilai dan budaya Papua 4. Bagi sekolah secara umum  Menjadi sekolah sebagai pusat pelestarian budaya local  Menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman,damai,aman dan berkualitas  Menguatkan partisipasi orang tua,tokoh adat dan masyarakat

Program SERASI adalah singkatan dari Sekolahku Rumahku Istanaku,yaitu sebuah inovasi sekolah yang menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman,nyaman,menyenangkan dan memperlakukan warga sekolah layaknya keluarga.Konsep ini menghadirkan kearifan local Papua sebagai dasar pembentukan karakter,suasana dan pembelajaran di sekolah.

-

-

-

-

-

-

Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik.

MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik.

  GAMBARAN UMUM INOVASI       Inovasi PELIHARA (Pelopor Lingkungan Hijau Dan Ramah Sampah) merupakan sebuah upaya sistematis yang dikembangkan oleh SD Negeri 4 Mimika dalam menjawab tantangan lingkungan di kawasan perkotaan. SD Negeri 4 Mimika merupakan sekolah yang relatif baru, memiliki bangunan sendiri dengan kondisi lingkungan yang masih gersang serta minim ruang terbuka hijau. Selain itu, lokasi sekolah berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan poros utama dengan aktivitas kendaraan yang padat, sehingga berpotensi menimbulkan polusi udara dan penurunan kualitas lingkungan sekolah.         Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas warga sekolah yang secara tidak langsung turut menghasilkan sampah, baik organik maupun anorganik, yang sebelumnya belum dikelola secara optimal. Berangkat dari permasalahan tersebut, SD Negeri 4 Mimika menggagas inovasi PELIHARA sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah.          Inovasi ini berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu penghijauan lingkungan sekolah dan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Melalui pendekatan tersebut, PELIHARA tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada peserta didik sejak dini melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan nyata.          Pelaksanaan inovasi PELIHARA menghasilkan berbagai produk dan sarana pendukung lingkungan sekolah, seperti gapura, taman bunga, ruang terbuka hijau, green house, serta berbagai produk kreatif hasil daur ulang sampah. Dengan demikian, PELIHARA menjadi inovasi yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga fungsional dan berkelanjutan. 1. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan inovasi PELIHARA antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permen No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surat Keputusan Kepala SD Negeri 4 Mimika tentang Pembentukan Tim PELIHARA. 2. PERMASALAHAN a. Permasalahan Makro Secara umum, kawasan perkotaan menghadapi permasalahan meningkatnya polusi udara dan penumpukan sampah plastik yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. b. Permasalahan yang Dihadapi SD Negeri 4 Mimika antara lain: Lingkungan sekolah masih gersang dan minim ruang hijau. Lokasi sekolah berada di tepi jalan lalu lintas padat yang menimbulkan polusi udara. Pengelolaan sampah sekolah belum terstruktur. Sampah belum dimanfaatkan menjadi barang bernilai guna. Kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan masih perlu ditingkatkan. 3. ISU STRATEGIS          Isu strategis dalam inovasi PELIHARA disusun berdasarkan pemberitaan media massa dan laporan lembaga nasional maupun internasional sepanjang tahun 2025 terkait isu sampah plastik, dan pentingnya pendidikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. a. Global Dunia global semakin menguat sering meningkatnya krisis iklim dan polusi plastik. UNESCO dalam pernyataan resmi yang diberitakan pada 10 Juli 2025 menegaskan pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap perlindungan ekosistem dan pengurangan polusi plastik. Sejalan dengan itu, laporan internasional mengenai peningkatan produksi sampah plastik global menunjukkan bahwa sampah plastik masih mencemari lingkungan setiap tahunnya, sehingga upaya pengurangan dan daur ulang harus dimulai dari perubahan perilaku melalui institusi pendidikan. b. Nasional Di Indonesia, persoalan sampah plastik masih menjadi perhatian serius. ANTARA News dalam pemberitaan tanggal 31 Mei 2025 melaporkan bahwa volume sampah nasional terus meningkat, sementara itu, Kompas.com pada 21 Juni 2025 memberitakan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh hingga mencapai 51% pada tahun 2025, namun realisasi di beberapa daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran aktif satuan pendidikan dalam membangun budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak dini. c. Lokal Pada konteks lokal, pemberitaan pemerintah daerah Mimika kerap menyorot permasalahan kebersihan kota, sampah plastik, dan keterbatasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan Mimika. Kondisi tersebut relevan dengan situasi SD Negeri 4 Mimika yang berada di pusat kota dan berhadapan langsung dengan jalan utama, sehingga rawan terkena dampak polusi udara serta keterbatasan area hijau. 4. METODE PELAKSANAAN a. Kondisi Sebelum Inovasi         Sebelum inovasi PELIHARA diterapkan, lingkungan sekolah terlihat gersang, sampah belum terkelola dengan baik, dan belum ada produk kreatif berbahan daur ulang. b. Kondisi Setelah Adanya Inovasi        Setelah inovasi berjalan, sekolah menjadi lebih hijau dan asri, sampah dikelola dengan konsep 3R, serta tercipta berbagai produk kreatif dari bahan bekas. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Inovasi PELIHARA memiliki keunggulan dan unsur kebaharuan yang membedakannya dari kegiatan lingkungan sekolah pada umumnya. Pertama, inovasi ini mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dan keberlanjutan. Kedua, PELIHARA tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga praktik nyata sehari-hari peserta didik, bukan hanya melalui pembelajaran teoritis. Peserta didik terlibat langsung dalam proses penghijauan, perawatan tanaman, serta pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai guna. Ketiga, inovasi ini memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar sekolah, sehingga dapat dilaksanakan dengan biaya rendah namun berdampak nyata. Produk-produk hasil daur ulang memiliki nilai estetika yang tinggi, kreatif, dan fungsional. Keempat, inovasi ini menghadirkan kebaruan melalui pemanfaatan hasil daur ulang tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi lingkungan, seperti gapura, taman, ruang terbuka hijau, dan green house yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi PELIHARA meliputi: Pengumpulan sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah berdasarkan jenis. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dan eco enzim. Pengolahan sampah anorganik menjadi produk kreatif. Pemanfaatan hasil daur ulang untuk lingkungan sekolah. 7. TUJUAN INOVASI Tujuan inovasi PELIHARA adalah: Mengurangi polusi lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis 3R. Membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik. 8. MANFAAT INOVASI Manfaat yang diperoleh antara lain: Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan hijau. Berkurangnya volume sampah. Meningkatnya kreativitas dan kepedulian peserta didik. 9. DAMPAK INOVASI Pelaksanaan inovasi PELIHARA tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Lingkungan sekolah menjadi lebih hijau, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, inovasi ini membentuk budaya peduli lingkungan pada peserta didik melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah secara kreatif. Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam mendukung program lingkungan berbasis partisipasi. Dalam jangka panjang, SD Negeri 4 Mimika diharapkan dapat menjadi rujukan atau contoh praktik baik (best practice) bagi sekolah lain dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi. 10. STRATEGI KEBERLANJUTAN INOVASI Beberapa strategi keberlanjutan yang telah direncanakan, sekolah menyiapkan beberapa strategi keberlanjutan sebagai berikut: Integrasi Program Kegiatan PELIHARA diintegrasikan ke dalam program rutin sekolah, seperti kegiatan Jumat Bersih, Projek Profil Pelajar Pancasila (P5), dan kegiatan ekstrakurikuler lingkungan. Penguatan Kelembagaan Pembentukan dan penguatan Tim PELIHARA melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan meskipun terjadi pergantian pendidik atau pimpinan sekolah. Kolaborasi Berkelanjutan Sekolah terus melibatkan orang tua, komite sekolah, dan mitra lingkungan dalam mendukung kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah. Pemeliharaan dan Pengembangan Hasil inovasi seperti taman, green house, dan produk daur ulang dipelihara secara berkala serta dikembangkan sesuai kebutuhan sekolah. Dokumentasi dan Publikasi Praktik baik PELIHARA didokumentasikan dan disosialisasikan agar dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika.  

-

-

-

-

-

PERMASALAHAN Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Masalah Ad At Istiadat Kepercayaan Terhadap Persalinan  ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.  Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin.

Tujuan Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Pasien Bersalin( GERCEP ANJEILI BAHAGIA )bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu hamil dan bayi dengan mempercepat akses ke Layanan Kesehatan. Program ini sangat penting terutama di daerah yang sulit dijangkau dan memiliki kendala Ekonomi .Berikut tujuan utamanya: Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Mempercepat penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau pelayanan kesehatan segera setelah persalinan. Menurunkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatkan kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Memperkuat deteksi dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan. Mendorong perilaku hidup sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan kunjungan kesehatan. Mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Memiliki identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) Tujuan utama inovasi ini adalah memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pertolongan Cepat, Aman, dan Tepat Waktu sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga, terutama di wilayah dengan akses kesehatan terbatas.

MANFAAT INOVASI  Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.  Penanganan bayi baru lahir yang membutuhkan pemeriksaan atau Pelayanan Kesehatan segera setelah persalinan Lebih Cepat Menurunya risiko komplikasi pada ibu dan bayi melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal dan nifas, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara optimal. Meningkatnya kepuasan masyarakat karena pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.  Deteksi Dini masalah kesehatan pada ibu nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan Lebih awal dan mudah di deteksi. Mendorongnya Perilaku Hidup Sehat melalui edukasi langsung kepada keluarga saat proses antar jemput dan Kunjungan Kesehatan.  Menurunnya angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan ibu dan bayi memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai standar. Identitas Bayi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL MIMIKA, Berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak ( KIA ) mudah di dapatkan karena bersalin di BLUD Puskesmas Mapurujaya

RANCANG BANGUN A.Dasar Hukum  Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) Memiliki Dasar Hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Instruksi Presiden (Inpres) ini diterbitkan oleh Presiden Ir. H Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir. B.Permasalahan Makro Kendala Makro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan di Papua Tengah Penanggulangan Masalah Kesehatan ibu melahirkan di Papua Tengah menghadapi berbagai Kendala Makro yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor Geografis, Ekonomi, Sosial, Budaya, Infrastruktur, hingga keterbatasan tenaga kesehatan. Beberapa kendala utama antara lain: Kondisi Geografis yang Sulit Wilayah Papua Tengah memiliki medan pegunungan, hutan dan  daerah terpencil yang sulit dijangkau. Banyak kampung belum memiliki akses jalan yang memadai sehingga ibu hamil kesulitan mencapai fasilitas kesehatan saat akan melahirkan.  Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu masih terbatas, terutama di daerah pedalaman. Selain itu, fasilitas medis dan alat kesehatan untuk persalinan sering kali belum lengkap.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Distribusi dokter, bidan, dan perawat belum merata. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga pelayanan persalinan tidak optimal.  Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Rendah Sebagian masyarakat masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, dan gizi ibu hamil.  Faktor Sosial dan Budaya Masih ada kepercayaan adat atau kebiasaan melahirkan secara tradisional tanpa bantuan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.  Keterbatasan Ekonomi Banyak keluarga mengalami kesulitan biaya transportasi maupun biaya pendukung untuk mendapatkan layanan kesehatan, meskipun program pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan.  Akses Transportasi dan Komunikasi Minim Sarana transportasi seperti kendaraan darat, ambulans, maupun akses komunikasi masih terbatas. Dalam kondisi darurat, proses rujukan ibu hamil sering terlambat.  Tingginya Angka Gizi Buruk dan Penyakit Masalah anemia, kekurangan gizi, malaria, dan penyakit infeksi lainnya masih cukup tinggi pada ibu hamil sehingga meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan.  Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Belum Optimal Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi.  Permasalahan penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2.Mikro Masalah mikro dalam Penanggulangan Ibu Melahirkan  di wilayah kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya,Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak puskesmas di Indonesia dalam upaya penanggulangan  ibu Melahirkan ini. dapat diidentifikasi beberapa isu mikro yang relevan: Kurangnya Kesadaran Ibu Hamil Sebagian ibu hamil belum rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena kurang memahami pentingnya kontrol kesehatan selama kehamilan.  Ketakutan atau Keengganan ke Fasilitas Kesehatan Ada ibu hamil yang merasa takut, malu, atau tidak nyaman melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit sehingga lebih memilih melahirkan di rumah.  Kurangnya Dukungan Keluarga Keputusan persalinan sering dipengaruhi keluarga atau suami. Jika keluarga kurang mendukung pemeriksaan kehamilan atau persalinan medis, maka ibu berisiko tidak mendapatkan pelayanan yang tepat.  Kondisi Gizi Ibu yang Buruk Banyak ibu hamil mengalami anemia, kekurangan energi kronis (KEK), atau kurang gizi yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan.  Keterlambatan Mengenali Tanda Bahaya Kehamilan Ibu dan keluarga sering terlambat menyadari tanda bahaya seperti perdarahan, tekanan darah tinggi, atau kontraksi tidak normal sehingga penanganan menjadi terlambat.  Kepatuhan Minum Obat dan Vitamin Rendah Sebagian ibu hamil tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah atau vitamin yang diberikan tenaga kesehatan.  Komunikasi antara Tenaga Kesehatan dan Pasien Kurang Efektif Perbedaan bahasa daerah, budaya, maupun cara komunikasi dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak dipahami dengan baik oleh pasien.  Kurangnya Kunjungan Rumah dan Pendampingan Pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan belum maksimal karena keterbatasan waktu, tenaga, dan jarak antarkampung yang jauh.  Masalah Administrasi dan Data Pasien Pendataan ibu hamil terkadang belum lengkap sehingga ada ibu yang tidak terpantau secara rutin selama masa kehamilan hingga persalinan.  Masalah Ad At Istiadat Kepercayaan Terhadap Persalinan  ibu hamil masih menggunakan tenaga dukyn kampung dan adat istiadat yang bertentangan dengan pelayanan kesehatan.  Kendala mikro dalam penanggulangan ibu melahirkan di Papua Tengah berkaitan erat dengan perilaku individu, kondisi keluarga, serta pelayanan langsung di lapangan. Untuk mengatasinya diperlukan edukasi kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, pendampingan keluarga, dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan agar keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin. C.ISU STRATEGIS 1.Global Isu global dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan dengan berbagai permasalahan kesehatan ibu yang masih menjadi perhatian dunia, terutama di negara berkembang. Organisasi seperti World Health Organization dan United Nations terus mendorong upaya penurunan angka kematian ibu melalui program kesehatan ibu dan anak.Berikut beberapa isu global utama: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Banyak ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah persalinan akibat perdarahan, infeksi, hipertensi, dan komplikasi lainnya. Negara berkembang masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi dibanding negara maju.  Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Perempuan di daerah terpencil, miskin, dan konflik sering kesulitan mendapatkan layanan persalinan yang aman dan tenaga kesehatan yang memadai.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Profesional Banyak negara mengalami kekurangan dokter, bidan, dan perawat terlatih untuk membantu persalinan dan menangani komplikasi ibu melahirkan.  Masalah Gizi pada Ibu Hamil Kekurangan gizi, anemia, dan stunting pada ibu hamil menjadi masalah global yang meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.  Kehamilan Usia Dini Pernikahan dan kehamilan pada usia remaja masih banyak terjadi di beberapa negara, sehingga meningkatkan risiko kesehatan ibu dan bayi.  Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyakit seperti malaria, HIV/AIDS, diabetes, dan hipertensi dapat memperburuk kondisi ibu hamil dan meningkatkan risiko saat persalinan.  Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Kesehatan Banyak perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, dan persalinan di fasilitas kesehatan.  Pengaruh Sosial Budaya dan Gender Di beberapa wilayah, perempuan masih memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan persalinan.  Dampak Konflik dan Bencana Perang, konflik sosial, dan bencana alam menyebabkan terganggunya layanan kesehatan ibu dan anak.  Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan, penyebaran penyakit, dan akses layanan kesehatan yang berdampak pada kesehatan ibu hamil.  Upaya Global Penanggulangan Beberapa upaya internasional yang dilakukan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.  Penyediaan tenaga kesehatan terlatih.  Program persalinan aman.  Edukasi kesehatan reproduksi.  Peningkatan gizi ibu hamil.  Pencapaian target Sustainable Development Goals terutama dalam menurunkan angka kematian ibu.  Penanggulangan masalah ibu melahirkan merupakan isu global yang membutuhkan kerja sama pemerintah, organisasi internasional, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Fokus utama dunia saat ini adalah memastikan setiap ibu mendapatkan akses persalinan yang aman, berkualitas, dan terjangkau guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 2.Nasional Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan adalah berbagai masalah yang terjadi di tingkat daerah atau masyarakat setempat yang mempengaruhi keselamatan ibu saat hamil, melahirkan, dan setelah persalinan. Di banyak daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua Tengah, isu lokal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, budaya, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Berikut beberapa isu lokal yang sering terjadi diantaranya Akses Pelayanan Kesehatan yang Sulit Beberapa Kampung  memiliki akses jalan dan transportasi yang terbatas sehingga ibu hamil kesulitan mencapai puskesmas atau rumah sakit saat akan melahirkan.  Kurangnya Tenaga Kesehatan Jumlah dokter, bidan, dan perawat di daerah tertentu masih sedikit dan belum merata, terutama di kampung-kampung pedalaman.  Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Puskesmas atau pos kesehatan di beberapa wilayah masih kekurangan alat medis, obat-obatan, ruang persalinan, dan ambulans.  Masih Tingginya Persalinan Tradisional Sebagian masyarakat masih memilih melahirkan dengan bantuan dukun atau keluarga tanpa pendampingan tenaga kesehatan.  Kurangnya Pengetahuan Kesehatan Ibu Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, imunisasi, dan tanda bahaya persalinan.  Masalah Gizi dan Anemia pada Ibu Hamil Kekurangan gizi dan anemia masih sering ditemukan sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan.  Keterbatasan Ekonomi Keluarga Biaya transportasi, kebutuhan persalinan, dan kondisi ekonomi yang rendah membuat sebagian ibu terlambat mendapatkan pertolongan medis.  Pengaruh Budaya dan Adat Beberapa kepercayaan adat masih memengaruhi keputusan keluarga terkait tempat persalinan dan penanganan ibu hamil.  Keterlambatan Rujukan Pasien Sistem rujukan dari kampung ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap sering terlambat karena jarak jauh dan sarana transportasi terbatas.  Kurangnya Edukasi dan Pendampingan Penyuluhan kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Isu lokal dalam penanggulangan ibu melahirkan berkaitan erat dengan kondisi daerah dan kehidupan masyarakat setempat. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal agar angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi  Sebelum Penerapan Inovasi “Gerak Cepat Antar Jemput  Bayi Lahir Ibu Bahagia” ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ). Akses Terhadap Pasien Ibu Hamil  yang sedang dalam Proses Persalinan sangat menurun dalam hal kesadaran pentingnya Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan Sebelum adanya inovasi dalam pelayanan persalinan, kondisi kesehatan ibu melahirkan, terutama Kampung Pomako, masih menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan persalinan belum berjalan optimal sehingga risiko Cukup tinggi.Beberapa kondisi sebelum adanya inovasi persalinan antara lain: Persalinan Banyak Dilakukan di Rumah Sebagian besar ibu melahirkan di rumah dengan bantuan keluarga atau dukun tradisional tanpa pendampingan tenaga kesehatan.   Akses ke Fasilitas Kesehatan Sangat Terbatas Ibu hamil sulit mencapai puskesmas atau rumah sakit karena jarak jauh,  dan transportasi yang minim.  Faktor Ekonomi  Faktor Ekonomi Sangat Mempengaruhi Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pasien Ibu Bersalin Sehingga Lebih memilih Persalinan di Rumah. Pengetahuan Kesehatan Masyarakat Masih Rendah Banyak ibu hamil belum memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, gizi, serta tanda bahaya saat melahirkan.  Sistem Rujukan Lambat Jika terjadi komplikasi, ibu sering terlambat dirujuk ke rumah sakit karena kurangnya kendaraan dan komunikasi.  Pengaruh Budaya dan Kepercayaan Tradisional Sebagian masyarakat lebih percaya pada cara tradisional dibanding pelayanan medis modern.  Pemeriksaan Kehamilan Tidak Rutin Banyak ibu tidak melakukan pemeriksaan antenatal secara teratur sehingga risiko komplikasi tidak terdeteksi lebih awal.  Kurangnya Dukungan Program Pemerintah Program kesehatan ibu dan anak belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata.  Sebelum adanya inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan masih menghadapi banyak keterbatasan dari segi akses, Tenaga Kesehatan, Fasilitas, Ekonomi dan Edukasi Masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko komplikasi dan kematian ibu maupun bayi saat persalinan. b. Sesudah Penerapan Inovasi  Kondisi Sesudah Penerapan Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA) Yaitu Pelayanan kesehatan ibu melahirkan mengalami banyak perubahan dan peningkatan. Inovasi tersebut berupa program persalinan Aman, Peningkatan Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Ambulans, Pelayanan bidan Kampung, hingga edukasi kesehatan ibu dan anak.Beberapa perubahan yang terjadi sesudah penerapan inovasi persalinan antara lain: Meningkatnya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih banyak melahirkan di puskesmas, klinik, atau rumah sakit dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.  Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Risiko kematian akibat komplikasi persalinan menurun karena penanganan medis lebih cepat dan tepat.  Akses Pelayanan Kesehatan Lebih Mudah Adanya ambulans, rumah tunggu kelahiran, dan program jemput pasien membantu ibu hamil mendapatkan layanan persalinan lebih cepat.  Peningkatan Jumlah dan Peran Tenaga Kesehatan Bidan desa, perawat, dan tenaga kesehatan lebih aktif melakukan pendampingan serta pemeriksaan rutin kepada ibu hamil.  Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Edukasi kesehatan membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.  Deteksi Dini Komplikasi Lebih Baik Pemeriksaan kehamilan rutin membantu tenaga kesehatan mendeteksi risiko seperti anemia, hipertensi, atau posisi janin tidak normal sejak awal.  Sistem Rujukan Lebih Cepat dan Teratur Koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih baik sehingga penanganan kasus darurat lebih cepat.  Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Beberapa daerah mulai menggunakan telemedicine, pencatatan digital, dan komunikasi cepat untuk memantau kondisi ibu hamil.  Kerja Sama dengan Tokoh Adat dan Masyarakat Pendekatan budaya membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap persalinan di fasilitas kesehatan.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan menjadi lebih terstandar, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta bayi.  Sesudah penerapan inovasi persalinan, pelayanan kesehatan ibu melahirkan menjadi lebih baik, aman, dan mudah dijangkau. Inovasi tersebut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua Tengah, Khusunya di BLUD Puskesmas Mapurujaya. E. KEUNGGULAN KEBAHARUAN  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. Keunggulannya yaitu Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat  Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir. Program Inovasi ini merupakan inovasi yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan peningkatan keselamatan ibu serta bayi. Kebaharuan program ini terletak pada pelayanan yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat daerah terpencil sehingga sangat efektif mendukung persalinan aman. F.CARA KERJA INOVASI  Cara Kerja Inovasi Persalinan Antar Jemput Pasien Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) adalah program Pelayanan Kesehatan yang membantu ibu hamil mendapatkan akses cepat menuju Fasilitas Kesehatan saat Pemeriksaan Kehamilan, Persalinan, maupun kondisi darurat. Program ini bertujuan mengurangi keterlambatan penanganan dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. Alur Cara Kerja Inovasi GERCEP ANJEILI BAHAGIA 1. Pendataan Ibu Hamil Tenaga Kesehatan, Bidan Kampung, atau kader posyandu melakukan pendataan ibu hamil di setiap kampung, terutama Ibu Hamil berisiko tinggi. 2. Pemantauan Kehamilan Ibu hamil dipantau secara rutin melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. Pelaporan Kondisi Persalinan atau Darurat Jika ibu hamil mengalami tanda persalinan atau keadaan darurat Keluarga,Kader Posyandu, atau aparat Kampung segera menghubungi petugas kesehatan melalui telepon, pesan, atau pusat layanan kesehatan. 3. Tim Gerak Cepat Menyiapkan Penjemputan           Petugas kesehatan menyiapkan kendaraan Ambulans yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Mimika 4. Penjemputan Pasien Tim menjemput ibu hamil langsung dari rumah menuju: Puskesmas, Rumah Sakit, 5. Pemeriksaan dan Penanganan Medis Setelah tiba di Fasilitas Kesehatan, ibu hamil segera diperiksa oleh tenaga medis untuk: Proses Persalinan,  Observasi, atau Penanganan Komplikasi. 6. Sistem Rujukan Jika Terjadi Komplikasi Jika Fasilitas Kesehatan Pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. MIMIKA dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat ( RSMM ). 7. Pendampingan Pasca Persalinan Setelah melahirkan, ibu dan bayi tetap dipantau melalui: Kunjungan Rumah, ( Pengantaran Kembali dari fasilitas Kesehatan ke Rumah dan Pemantauan Rutin) Pemeriksaan Nifas,  Kegiatan Posyandu, dan edukasi kesehatan.  Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.

Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan mempercepat penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit. Program ini membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan secara Cepat, Aman, dan Tepat Waktu. 

Keunggulannya yaitu Respon Cepat dalam Kondisi Darurat Ibu hamil yang mengalami tanda persalinan atau komplikasi dapat segera dijemput dan dibawa ke Fasilitas Kesehatan.  Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Program ini membantu ibu hamil di Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya yang mengalami kesulitan transportasi menuju Puskesmas atau Rumah Sakit.  Mengurangi Risiko Keterlambatan Penanganan Dengan sistem antar jemput, risiko keterlambatan rujukan dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin.  Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Ibu hamil lebih terdorong untuk melahirkan di tempat yang memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis lengkap.  Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Program ini membuat masyarakat lebih peduli terhadap pentingnya persalinan aman dan pemeriksaan kehamilan rutin.  Pelayanan Lebih Dekat dengan Masyarakat Tenaga kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke kampung atau desa terpencil.  Mendukung Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Penanganan yang cepat dan tepat membantu menekan risiko komplikasi persalinan.  Sistem Pelayanan Proaktif Jika sebelumnya ibu hamil harus datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini tenaga kesehatan aktif menjemput pasien yang membutuhkan bantuan. Integrasi Transportasi dan Pelayanan Kesehatan Program ini menggabungkan layanan kesehatan dengan sistem transportasi khusus untuk ibu hamil.  Pemanfaatan Komunikasi Cepat Menggunakan telepon, pesan singkat, atau koordinasi desa untuk mempercepat informasi kondisi ibu hamil.  Pendekatan Berbasis Komunitas Melibatkan kader kesehatan, aparat Kampung, dan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil berisiko.  Fokus pada Daerah Sulit Akses Inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab masalah geografis di daerah terpencil seperti Papua Tengah.  Pelayanan Jemput Rujukan Darurat  Tidak hanya antar persalinan biasa, tetapi juga membantu proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi ke rumah sakit. dari Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Mapurujaya Maupun Rujukan dari Puskesmas- Puskesmas Pesisir.

-

Inovasi Gerak Cepat Antar Jemput Bayi Lahir Ibu Bahagia ( GERCEP ANJEILI BAHAGIA ) bekerja melalui sistem pendataan, pemantauan, komunikasi cepat, penjemputan, hingga penanganan medis secara terintegrasi. Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah dengan akses kesehatan yang sulit seperti wilayah Kerja Blud Puskesmas Mapurujaya.

Pengembangan untuk menerima rujukan ibu Hamil dan melahirkan dari Distrik Pesisir

-

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

RANCANG BANGUN I. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.     II.         PERMASALAHAN  Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim.  Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika. III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL :  Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.

-

-

-

-

-

Permasalahan Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis

Tujuan Inovasi   A. Tujuan Umum: Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita melalui penjangkauan aktif berbasis masyarakat guna memastikan seluruh balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara optimal.   B. Tujuan Khusus: Meningkatkan kehadiran balita di posyandu Menjangkau balita yang tidak hadir (drop out) melalui kunjungan rumah Mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi serta cakupan imunisasi pada balita Meningkatkan peran aktif kader dalam pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya kesehatan balita

Manfaat Inovasi   A. Bagi Masyarakat: Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata   B. Bagi Kader: Meningkatkan kapasitas dan peran kader dalam pelayanan kesehatan Menambah keterampilan komunikasi dan deteksi dini masalah kesehatan Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap wilayah binaan C. Bagi Puskesmas: Data sasaran balita dan imunisasi lebih akurat dan terupdate Meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak (KIA) Mempermudah pemantauan dan evaluasi program D. Bagi Pemerintah/Stakeholder: Mendukung pencapaian indikator bidang Kesehatan khususnya Kesehatan balita Berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting Menguatkan sistem pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat

RANCANG BANGUN I.  DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan II. PERMASALAHAN      A. Makro Masih rendahnya cakupan kunjungan balita ke posyandu Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita Adanya hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses pelayanan kesehatan Belum optimalnya peran kader dalam penjangkauan sasaran aktif     B. Mikro Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis III. ISU STRATEGIS      A. Global Target penurunan stunting sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Pentingnya intervensi dini pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Peningkatan kualitas kesehatan anak sebagai investasi sumber daya manusia      B. Nasional Program percepatan penurunan stunting di Indonesia Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (posyandu aktif) Transformasi layanan primer dengan pendekatan promotif dan preventif Optimalisasi peran kader kesehatan dalam sistem pelayanan     C. Lokal Tingginya permasalahan stunting dan gizi ballita, jumlah kasus masih sekitar 9-11 % pada tahun 2025 meski sudah menurun. Belum optimalnya cakupan pelayanan posyandu Masalah perilaku dan kesadaran Masyarakat Kualitas lingkungan dan sanitasi Optimalisasi peran kader posyandu IV. METODE PEMBAHARUAN       A. Sebelum Inovasi : Pelayanan posyandu bersifat pasif (menunggu sasaran datang) Kader belum melakukan penjangkauan aktif secara terstruktur Terjadwal secara rutin Sweping dilakukan secara terpisah oleh masing-masing program     B. Sesudah Inovasi :  Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah V. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi VI. CARA KERJA INOVASI Identifikasi Sasaran Kader mendata balita yang tidak hadir di posyandu Perencanaan Kunjungan Menyusun jadwal sweeping berdasarkan wilayah dan prioritas Pelaksanaan Kunjungan Rumah Kader dan tenaga Kesehatan lintas program melakukan kunjungan ke rumah balita Melakukan pemantauan sederhana (BB, TB, kondisi umum) dan riwayat Imunisasi balita Memberikan edukasi kepada orang tua Pencatatan dan Pelaporan Hasil kunjungan dicatat dalam format monitoring Tindak Lanjut Balita bermasalah dirujuk atau dipantau lebih lanjut oleh petugas kesehatan Evaluasi Berkala, Dilakukan evaluasi cakupan dan efektivitas kegiatan sweeping

Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah

Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi

-

Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata

Keberlanjutan inovasi berkaitan dengan integrasi dengan layanan inovasi Kelabu Cinta 2.

Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut.

Tujuan dilaksanakan PAPEDA PROKSI adalah untuk : Menguatkan Pelestarian Budaya Lokal Noken Menanamkan pemahaman kepada siswa tentang sejarah, makna, nilai, dan fungsi Noken sebagai warisan budaya Papua. Melestarikan tradisi merajut Noken agar tidak punah ditengah perkembangan modern. Menyediakan Modul dan Panduan Pembelajaran Berbasis Budaya Menghasilkan modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” sebagai acuan resmi guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan. Memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran budaya yang terarah, sistematis, dan sesuai kurikulum. Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Kearifan Lokal Membekali guru dengan keterampilan dasar merajut Noken. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan budaya lokal kedalam pembelajaran dan Kokurikuler. Membangun Kolaborasi Sekolah dengan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Adat Menguatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, pengrajin Noken, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dalam melaksanakan projek budaya. Memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda. Menghasilkan Pembelajaran yang Kontekstual bagi Siswa Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mempraktikkan pembuatan Noken. Menjadikan pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dekat dengan kehidupan serta budaya mereka. Mengembangkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan nilai Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Membentuk sikap bangga, peduli, dan cinta budaya Papua. Menyiapkan Program Revitalisasi Noken yang Berkelanjutan Menghasilkan mekanisme evaluasi dan refleksi yang sistematis (Day Noken & refleksi). Membangun program lanjutan agar pelestarian Noken menjadi budaya sekolah, bukan hanya kegiatan sementara. Menumbuhkan Rasa Bangga dan Identitas Budaya pada Siswa Menjadikan Noken sebagai simbol identitas di lingkungan sekolah. Meningkatkan rasa percaya diri siswa sebagai generasi penerus budaya Papua.

Berikut manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program PAPEDA PROKSI di SD Inpres Koperapoka 1 : Manfaat bagi Siswa Meningkatnya Pengetahuan Budaya Lokal Siswa memahami sejarah, fungsi, filosofi, dan nilai budaya Noken yang merupakan warisan budaya penting Papua. Berkembangnya Keterampilan Praktis Siswa memperoleh pengalaman langsung merajut atau membuat mini Noken. Melatih motorik halus, kreativitas, dan ketelitian. Bertumbuhnya Rasa Bangga dan Identitas Budaya Siswa lebih percaya diri dan bangga sebagai bagian dari masyarakat Papua. Membentuk karakter dan kecintaan terhadap budaya lokal. Menguatnya Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Siswa belajar berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya. Tersedianya Pengalaman Belajar yang Bermakna Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menarik, dan relevan dengan lingkungan kehidupan mereka.   Manfaat bagi Guru Meningkatnya Kompetensi Budaya Guru mendapat pelatihan dasar merajut Noken dan memahami nilai budaya lokal. Tersedianya Modul yang memberikan Kemudahan dalam Pembelajaran Kokurikuler Adanya modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” memudahkan guru melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil lulusan secara terarah dan terstruktur. Meningkatnya Kreativitas dan Kolaborasi Guru terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program berbasis proyek. Kolaborasi dengan orang tua dan tokoh adat memperkaya wawasan guru.   Manfaat bagi Sekolah Terbentuknya Budaya Sekolah Bernuansa Lokal Sekolah memiliki identitas budaya kuat yang membedakannya dari sekolah lain. Noken menjadi simbol kebanggaan dan ciri khas SD Inpres Koperapoka 1. Meningkatknya Reputasi dan Citra Sekolah Sekolah SD Inpres Koperapoka 1 dikenal sebagai pelopor revitalisasi Noken dan pelestarian budaya Amungme dan Kamoro Papua. Terbangunnya Kolaborasi dengan Masyarakat Adat Hubungan antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan semakin kuat dan harmonis. Adanya Program Berkelanjutan Program PAPEDA PROKSI menciptakan pola kegiatan yang berulang dan terstruktur, bukan hanya kegiatan tahunan.   Manfaat bagi Orang Tua dan Masyarakat Terlibatnya Orang Tua dalam Pendidikan Orang tua merasa dihargai karena dilibatkan sebagai mentor dan sumber pengetahuan lokal. Terlaksananya Pelestarian Keterampilan Tradisional Keterampilan merajut Noken tetap hidup melalui regenerasi ke anak-anak sekolah. Terjadi Penguatan Identitas Komunitas Masyarakat merasakan dampak positif dari keterlibatan mereka dalam kegiatan budaya sekolah. Terbukanya Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Produk karya siswa (mini Noken, gantungan, tas kecil) menjadi menginspirasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

1. DASAR HUKUM Undang – Undang No. 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan pendidikan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang pengesahan sistem Noken sebagai bentuk demokrasi berbasis budaya di Papua. 2. PERMASALAHAN Makro Kegiatan Kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan 8 Dimensi Profil Lulusan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Didalam implementasi 8 Dimensi Profil Lulusan di SD Inpres Koperapoka 1 tema yang diangkat adalah Kearifan Lokal dengan topik “Lestari Budayaku Noken Karyaku”. Salah satu kearifan lokal yang ada di Papua adalah Noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken merupakan warisan budaya Papua yang diakui UNESCO sejak 4 Desember 2012. Namun, budaya Noken Papua terancam punah karena beberapa faktor yang pertama menurunnya minat masyrakat Papua dalam merajut Noken, yang kedua minimnya generasi penerus Noken. Seiring berjalannya waktu, Noken mulai menuju kepunahan karna generasi muda tidak mau mengenal untuk mewarisinya dan juga ada kecenderungan masyarakat Papua sangat jarang membuat Noken dan akhirnya melupakan. Jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken sudah berkurang disebabkan karena persaingan dengan tas buatan pabrik yang modern serta menurunnya penggunaan Noken di kalangan masyarakat, khususunya di Kabupaten Mimika. Untuk mengatasi masalah tersebut, SD Inpres Koperapoka 1 melakukan upaya revitalisasi Noken melalui “PAPEDA PROKSI”.   Mikro Tantangan yang dihadapi oleh SD Inpres Koperapoka 1 dalam mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan judul “Lestari Budayaku Noken Karyaku” adalah : Tidak ada modul rujukan terkait dengan tema yang diangkat sehingga kepala sekolah dan tim fasilitator benar-benar merancang sendiri. Hampir semua guru tidak bisa merajut Noken sehingga sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua demi berhasilnya projek tersebut. 3. ISU STRATEGIS Global Meskipun Noken merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO, pemanfaatannya dalam konteks pendidikan global belum optimal. Hal ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil PISA (Programme for International Student Assessment), dimana Indonesia berada pada urutan ke-3 dari terakhir, terutama dalam aspek Literasi, Numerasi, dan Sains. Berikut isu – isu global diantaranya : Ancaman Punahnya Warisan Budaya Dunia UNESCO telah menetapkan Noken sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding (Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak). Artinya, dunia internasional memandang Noken terancam punah jika tidak dilestarikan secara aktif. Globalisasi Menggeser Identitas Budaya Pengaruh fashion modern, tas instan, dan budaya pop global menyebabkan minat terhadap produk kerajinan tradisional menurun. Generasi muda lebih memilih produk massal daripada kerajinan khas budaya leluhur. Hilangnya Keterampilan Tradisional Di banyak negara, keterampilan tradisional (craftsmanship) mulai berkurang. Noken menghadapi ancaman yang sama karena generasi muda jarang mempelajari teknik membuatnya. Kurangnya Pemasaran dan Pemanfaatan Ekonomi Kreatif Di tingkat global, banyak kerajinan tradisional redup karena tidak diintegrasikan dengan ekonomi kreatif atau industri pariwisata modern.   Nasional Menurunnya Minat Generasi Muda Papua Anak muda di Papua lebih memilih tas modern sehingga penggunaan Noken berkurang dalam keseharian. Keterampilan merajut tidak banyak dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Terbatasnya Program Pendidikan yang Mengintegrasikan Budaya Noken Implementasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah masih lemah dan belum merata. Sebagian guru belum memiliki kemampuan atau modul untuk mengajarkan Noken di sekolah. Kurangnya Regenerasi Pengrajin Banyak pengrajin Noken berusia lanjut, sementara anak muda kurang tertarik belajar. Hal ini membuat keterampilan Noken beresiko hilang secara Nasional. Minimnya Dukungan Ekonomi Kreatif Noken sebenarnya berpotensi menjadi produk unggulan Nasional (suvenir, fashion etnik). Namun pemanfaatannya dalam industri kreatif masih rendah. Terbatasnya Bahan Baku Alami Beberapa bahan tradisional seperti kulit kayu atau serat tumbuhan mulai sulit didapat karena perubahan lingkungan.   Lokal Kurangnya Pengetahuan Siswa tentang Makna dan Fungsi Noken Di sekolah-sekolah termasuk SD Inpres Koperapoka 1, banyak siswa tidak memahami sejarah atau filosofi Noken. Guru Belum Terampil Merajut Noken Hampir semua guru belum menguasai keterampilan membuat atau merajut Noken, sehingga proses pembelajaran budaya kurang maksimal. Minimnya Modul dan Bahan Pembelajaran Tidak tersedia modul rujukan atau Kokurikuler yang khusus mengangkat budaya Noken. Lemahnya Kolaborasi Sekolah – Orang Tua – Tokoh Adat Sebelum adanya program, kerja sama belum terstruktur, sehingga kegiatan budaya berjalan tidak konsisten. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Di Mimika, penggunaan Noken mulai jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak dan remaja. Kurangnya Event Budaya Noken di Sekolah Kegiatan seperti Day Noken, pameran budaya, atau pelatihan kerajinan belum rutin dilakukan. Ancaman Hilangnya Identitas Budaya Kamoro Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, Noken adalah bagian dari warisan budaya. Jika tidak direvitalisasi, generasi muda kehilangan identitas budaya lokalnya. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi sebelum adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Tidak ada modul rujukan pembelajaran Noken Guru tidak memiliki panduan dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan bertema budaya lokal. Kegiatan terkait Noken berjalan tidak terarah dan tidak berdampak optimal pada siswa. Kemampuan guru merajut Noken sangat terbatas Hampir semua guru tidak menguasai keterampilan membuat Noken. Pembelajaran berbasis budaya lokal sulit diterapkan secara mandiri oleh sekolah. Sekolah sangat bergantung pada bantuan orang tua atau pengrajin lokal. Minimnya integrasi Noken dalam pembelajaran Noken belum terhubung dengan mata pelajaran atau kegiatan Kokurikuler. Pemahaman siswa tentang fungsi, sejarah, dan makna Noken sangat terbatas. Belum ada pola kolaborasi yang jelas Kolaborasi dengan orang tua, Dinas Pendidikan, dan tokoh budaya Amungme dan Kamoro belum terstruktur. Komunikasi lintas pihak masih insidental dan tidak didukung program resmi. Kegiatan Noken tidak berkelanjutan Tidak ada tindak lanjut setelah kegiatan budaya dilaksanakan. Dokumentasi, refleksi, dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis.   Kondisi setelah adanya Program “PAPEDA PROKSI” : Adanya Modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” Sekolah memiliki modul rujukan lengkap untuk perencanaan dan pelaksanaan projek berbasis budaya Noken. Guru memiliki pedoman langkah demi langkah untuk mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan konteks lokal. Guru mendapatkan peningkatan kompetensi budaya Guru belajar dasar merajut Noken melalui kolaborasi dengan orang tua dan pengrajin. Guru lebih percaya diri melaksanakan kegiatan berbasis kearifan lokal. Integrasi Noken dalam pembelajaran lebih terarah Pembelajaran Kokurikuler memasukkan unsur budaya, kreativitas, sejarah, dan keterampilan hidup melalui media Noken. Siswa memahami, menghargai, dan dapat mempraktikkan penggunaan Noken. Kolaborasi lintas pihak menjadi lebih kuat Terjalin kerja sama reguler antara sekolah, orang tua, Dinas Pendidikan, dan kepala suku Amungme dan Kamoro. Dukungan eksternal memberikan legitimasi dan memperkuat nilai budaya Noken bagi siswa. Kegiatan Noken menjadi program berkelanjutan Ada sesi refleksi setelah pelaksanaan projek, melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Program tidak berhenti pada satu projek saja, tetapi menjadi budaya sekolah. Dokumentasi dan evaluasi dibuat setiap siklus untuk peningkatan kualitas. Terbangunnya identitas budaya sekolah SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang aktif merevitalisasi budaya Noken. Siswa lebih bangga menggunakan dan mempromosikan Noken dalam keseharian. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna. 6. CARA KERJA INOVASI Program “PAPEDA PROKSI” dapat diimplementasikan melalui tiga tahap utama : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Refleksi & Keberlanjutan. Setiap tahap dilengkapi Langkah – langkah operasional sebagai berikut : 1. Tahap Perencanaan Modul Kokurikuler 1. Analisis Kebutuhan Mengidentifikasi kendala terkait pemahaman budaya Noken di sekolah. Mengkaji kemampuan guru, kesiapan siswa, dan dukungan orang tua. Mengumpulkan informasi dari kepala suku Amungme dan Kamoro atau tokoh budaya. 2. Penyusunan Modul Kokurikuler Menentukan tema projek : “Lestari Budayaku, Noken Karyaku”. Merumuskan tujuan pembelajaran sesuai 8 Dimensi Profil Lulusan. Menyusun alur kegiatan projek mulai dari pengenalan budaya hingga pembuatan karya. Menetapkan indikator capaian, asesmen, dan rubrik penilaian. 3. Pembagian Peran Guru Menentukan fasilitator projek, pendamping kelompok, dan dokumentator. Memetakan guru yang bertanggung jawab pada setiap tahap kegiatan. 4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Mengundang orang tua dan pengrajin Noken sebagai mentor. Mengajukan dukungan dan informasi ke Dinas Pendidikan. Melibatkan tokoh adat Amungme dan Kamoro sebagai narasumber budaya. 2. Tahap Pelaksanaan Kokurikuler Kegiatan Pengenalan Budaya Noken Guru dan narasumber menjelaskan sejarah, makna, fungsi, dan filosofi Noken. Menampilkan video, contoh Noken asli, dan praktik langsung penggunaan. Demonstrasi Pembuatan Noken Pengrajin atau orang tua memperagakan cara merajut Noken dari tahap awal hingga akhir. Siswa diperkenalkan pada bahan baku lokal (kulit kayu, serat anggrek, tali alam). Workshop / Day Noken Bersama Siswa mencoba merajut atau membuat mini Noken sesuai kemampuan. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara orang tua menjadi mentor teknis. Kegiatan dilakukan secara kelompok untuk menumbuhkan gotong royong. Pameran Karya dan Perayaan Budaya Menampilkan hasil karya siswa (Noken mini, tas kecil, gantungan). Mengundang orang tua, tokoh adat, dan Dinas Pendidikan. Mempromosikan budaya lokal dan menumbuhkan rasa bangga siswa. 3. Tahap Refleksi dan Keberlanjutan 3.2   Pengumpulan Respon dan Evaluasi Mengambil respon siswa melalui lembar refleksi atau diskusi kelas. Mengumpulkan saran dari orang tua, pengrajin, dan tokoh adat. Meminta masukan resmi dari Dinas Pendidikan mengenai relevansi program. 3. 2. Refleksi Guru dan Kepala Sekolah Guru mendiskusikan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Menyusun laporan implementasi projek dan dokumentasi kegiatan. 3. 3. Perbaikan dan Pengembangan Program Memperbaiki modul Kokurikuler berdasarkan hasil refleksi. Mempersiapkan kegiatan lanjutan seperti Pelatihan lanjutan merajut bagi guru. Pembentukan Komunitas Peduli Noken di sekolah. Produksi Noken mini sebagai souvenir atau karya ekonomi kreatif siswa. 3. 4. Menjadikan Noken sebagai Budaya Sekolah Menerapkan Day Noken secara berkala (setiap hari senin). Menggunakan Noken sebagai simbol dalam acara sekolah. Menjadikan Noken bagian dari identitas SD Inpres Koperapoka 1.

Adanya Modul Kokurikuler “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” Sekolah memiliki modul rujukan lengkap untuk perencanaan dan pelaksanaan projek berbasis budaya Noken. Guru memiliki pedoman langkah demi langkah untuk mengimplementasikan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan dengan konteks lokal.

Keunggulan “PAPEDA PROKSI” (Perencanaan Modul Pelaksanaan Modul Day Noken  Promosi dan Refleksi) ialah dapat meningkatkan revitalisasi Noken di SD Inpres Koperapoka 1 karena presentasi peserta didik, guru bahkan orang tua dalam merajut dan menggunakan Noken disetiap hari senin bahkan di hari-hari lain meningkat signifikan. Selain itu, keunggulan lainnya ialah : Berbasis Budaya Lokal Papua (Noken) – Menguatkan Identitas Siswa Projek ini menggali, menjaga, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal Noken sebagai warisan budaya dunia. Membentuk identitas dan kebanggaan siswa sebagai generasi Papua yang menghargai warisan leluhur. Membangun Kolaborasi Kuat antara Sekolah, orang Tua, dan Masyarakat Adat Orang tua, pengrajin, dan kepala suku Amungme dan Kamoro dilibatkan secara langsung. Sekolah menjadi pusat aktivitas budaya yang mempersatukan pihak internal dan eksternal. Mendorong Guru untuk Meningkatkan Kompetensi Budaya Guru yang sebelumnya tidak bisa merajut Noken mendapatkan pelatihan langsung. Meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan 8 Dimensi Profil Lulusan. Tersedianya Modul Kokurikuler sebagai Rujukan Resmi Modul “Lestari Budayaku, Noken Karyaku” menjadi pedoman lengkap untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi projek. Memudahkan guru dalam melaksanakan Projek 8 Dimensi Profil Lulusan secara terarah dan terstandar. Pembelajaran Kontekstual dan Bermakna bagi Siswa Siswa belajar tidak hanya teori, tetapi juga keterampilan hidup seperti merajut, bekerja sama, dan kreatif mengolah bahan lokal. Pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.  

-

Menumbuhkan Karakter 8 Dimensi Profil Lulusan Menguatkan karakter Dimensi Profil Lulusan seperti Keimanan & Ketakwaan, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, dan Komunikasi. Siswa belajar toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap budaya. Menciptakan Produk Nyata dan Dapat Dipamerkan Siswa menghasilkan Noken atau karya turunannya (mini Noken, gantungan kunci, hiasan, dll.). Produk dapat digunakan dalam pameran sekolah, festival budaya, atau kegiatan promosi. Program Berkelanjutan dan Sistematis Adanya komponen refleksi membuat projek terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap siklus. Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya pembelajaran sekolah. Menguatkan Citra Sekolah sebagai Penggerak Pelestarian Budaya SD Inpres Koperapoka 1 menjadi sekolah yang berperan aktif dalam revitalisasi Noken. Menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain di Kabupaten Mimika. Meningkatkan Motivasi dan Kebanggaan Siswa Siswa merasa bangga karena dapat membuat karya budaya sendiri. Meningkatkan minat belajar dan kehadiran siswa melalui kegiatan yang menyenangkan, kreatif, dan bermakna.

Dapat direplikasi oleh semua satuan pendidikan di Tanah Papua

Peredaran produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Produk TIE belum melalui proses evaluasi BPOM sehingga keamanan, mutu, dan khasiat atau manfaatnya tidak dapat dipastikan. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta mengurangi perlindungan konsumen. Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika masih menunjukkan ditemukannya produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), yaitu sebanyak 132 item (1.245 pcs) pada tahun 2024 dan 229 item (1.669 pcs) pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk TIE masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis BPOM di Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan pengawasan di delapan kabupaten dengan karakteristik wilayah yang berjauhan dan sebagian besar hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan jumlah produk yang memiliki izin edar. Berdasarkan layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan, sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami alur registrasi, persyaratan, serta jenis perizinan yang sesuai dengan produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap proses registrasi masih perlu ditingkatkan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelum REGITA dikembangkan, informasi mengenai registrasi dan perizinan BPOM tersedia melalui berbagai kanal yang terpisah sehingga pelaku usaha harus mengakses beberapa media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain memerlukan waktu yang lebih lama, pelaku usaha juga belum dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar kanal resmi BPOM merupakan informasi yang benar dan mutakhir. Bagi pelaku usaha yang berada di luar Kabupaten Mimika, konsultasi secara langsung juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit karena keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap layanan registrasi belum optimal, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu menyediakan layanan informasi dan konsultasi registrasi secara mudah, cepat, terpadu, dan dapat diakses dari seluruh wilayah kerja.

Tujuan dari Inovasi REGITA adalah: Mempermudah proses registrasi dan perizinan Obat dan Makanan. Memberikan akses informasi dan layanan yang lebih cepat, jelas, dan transparan. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan BPOM. Mendukung lahirnya produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Mendorong pengembangan usaha dan inovasi produk di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah.

Dampak terbesar REGITA tidak terletak pada penggunaan platform digitalnya, melainkan pada perubahan paradigma pelayanan dari reactive service, yaitu pelayanan yang menunggu pelaku usaha datang untuk berkonsultasi, menjadi predictive and diagnosticservice, yaitu pelayanan yang secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha sejak awal, mendiagnosis karakteristik produk, memberikan rekomendasi jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga pelaku usaha siap mengajukan registrasi produk. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi mengenai proses perizinan, tetapi juga memperoleh pendampingan yang terarah sesuai Tingkat kesiapan usahanya. Dampaknya, pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, mampu memenuhipersyaratan keamanan dan mutu produk, serta memperoleh legalitas yang tepat sesuai karakteristik produknya. Dalam jangka Panjang, REGITA diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, yaitu dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yangmemiliki produk legal, aman, bermutu, lebih berdaya saing, serta mampu memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

a. Dasar Hukum terkait inovasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah b. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya inovasi Peredaran produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE) masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. Produk TIE belum melalui proses evaluasi BPOM sehingga keamanan, mutu, dan khasiat atau manfaatnya tidak dapat dipastikan. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta mengurangi perlindungan konsumen. Hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika masih menunjukkan ditemukannya produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), yaitu sebanyak 132 item (1.245 pcs) pada tahun 2024 dan 229 item (1.669 pcs) pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk TIE masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Tantangan tersebut semakin kompleks karena Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis BPOM di Provinsi Papua Tengah yang melaksanakan pengawasan di delapan kabupaten dengan karakteristik wilayah yang berjauhan dan sebagian besar hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha terus meningkat, namun belum diikuti dengan peningkatan jumlah produk yang memiliki izin edar. Berdasarkan layanan konsultasi dan pendampingan yang diberikan, sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami alur registrasi, persyaratan, serta jenis perizinan yang sesuai dengan produknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap proses registrasi masih perlu ditingkatkan agar produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebelum REGITA dikembangkan, informasi mengenai registrasi dan perizinan BPOM tersedia melalui berbagai kanal yang terpisah sehingga pelaku usaha harus mengakses beberapa media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain memerlukan waktu yang lebih lama, pelaku usaha juga belum dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di luar kanal resmi BPOM merupakan informasi yang benar dan mutakhir. Bagi pelaku usaha yang berada di luar Kabupaten Mimika, konsultasi secara langsung juga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit karena keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan akses terhadap layanan registrasi belum optimal, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu menyediakan layanan informasi dan konsultasi registrasi secara mudah, cepat, terpadu, dan dapat diakses dari seluruh wilayah kerja. c. Isu strategis yang mendasar dan mendesak untuk dijawab melalui inovasi Perlindungan masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan memerlukan penguatan upaya preventif melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi dan perizinan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak maupun kondisi geografis. Menjawab kebutuhan tersebut, Loka POM di Kabupaten Mimika mengembangkan REGITA (Registrasi Obat dan Makanan) sebagai inovasi layanan digital yang mengintegrasikan informasi dan konsultasi registrasi dalam satu website resmi. REGITA menyediakan akses terhadap layanan registrasi komoditas yang menjadi kewenangan BPOM, meliputi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), izin edar pangan olahan, Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOABAB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Melalui satu pintu layanan, pelaku usaha memperoleh informasi yang valid, memahami tahapan registrasi secara lebih mudah, serta memperoleh konsultasi tanpa harus datang ke kantor Loka POM. REGITA merupakan strategi preventif yang memperkuat pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha sebelum produk beredar di masyarakat. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui layanan registrasi yang mudah diakses diharapkan dapat mempercepat pemenuhan legalitas produk, mengurangi potensi peredaran produk tanpa izin edar, serta memperkuat perlindungan masyarakat melalui tersedianya produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan. d. Metode Pembaharuan (upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Metode Pembaharuan Program REGITA A. Kondisi Sebelum Inovasi Sebelum dikembangkan, REGITA hanya berfungsi sebagai layanan pendampingan pendaftaran izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dengan cakupan layanan masih terbatas, dengan karakteristik sebagai berikut: - Ruang lingkup yang sempit, hanya melayani UMKM yang membutuhkan izin edar PIRT, belum menjangkau produk yang memerlukan izin BPOM (MD). - Proses manual dan belum terstruktur, UMKM datang langsung tanpa ada tahap identifikasi kebutuhan, sehingga jenis pendampingan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha. - Belum ada sistem pemilahan (sorting) layanan, semua UMKM diperlakukan dengan alur yang sama, padahal kebutuhan pengurusan izin PIRT dan BPOM sangat berbeda (dari segi dokumen, sarana produksi, hingga jenis produk). - Keterbatasan pengetahuan UMKM, banyak pelaku usaha bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus (PIRT atau BPOM), sehingga sering salah alur pengurusan atau dokumen tidak lengkap. B. Upaya/Metode Pembaharuan yang Dilakukan Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dilakukan pengembangan REGITA menjadi platform digital terintegrasi dengan metode sebagai berikut: 1. Perluasan Cakupan Layanan Layanan REGITA diperluas tidak hanya untuk pendaftaran PIRT, tetapi juga mencakup pendampingan registrasi izin edar BPOM, meliputi: - Penyusunan/penyesuaian denah bangunan/sarana produksi - Pembuatan dan pendampingan desain label produk sesuai ketentuan - Pendampingan pendaftaran hingga terbit izin edar 2. Digitalisasi Tahap Identifikasi Kebutuhan (Google Form) Dibangun sistem identifikasi awal berbasis Google Form sebagai entry point layanan, di mana UMKM mengisi data terkait jenis produk, skala usaha, dan kondisi sarana produksi. 3. Sistem Pengarahan Otomatis (Smart Routing) Berdasarkan hasil identifikasi, UMKM secara otomatis diarahkan ke jalur pendampingan yang sesuai: apakah jalur PIRT atau jalur BPOM sehingga proses lebih tepat sasaran dan efisien. 4. Pendampingan Terintegrasi Bertahap Pendampingan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh: mulai dari penyiapan dokumen teknis (denah, label), hingga proses pendaftaran resmi ke sistem OSS/BPOM. e. Keterlibatan aktor inovasi: peran stakeholder pentahelix dalam penerapan inovasi Keberhasilan implementasi REGITA (Registrasi Terpadu Pangan Olahan) tidak hanya ditentukan oleh inovasi internal Loka POM di Kabupaten Mimika, tetapi juga oleh terbentuknya ekosistem kolaboratif berbasis Pentahelix yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam satu rantai intervensi. Pendekatan ini dibangun karena permasalahan legalitas produk pangan di Papua Tengah bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha, melainkan adanya keterbatasan akses informasi, kesalahan dalam menentukan jalur perizinan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta terbatasnya kapasitas pendampingan pemerintah. 1. Pemerintah  Loka POM di Kabupaten Mimika berperan sebagai lead institution yang mengoordinasikan seluruh proses REGITA melalui pendekatan Regulatory Diagnostic System. Peran Loka POM tidak hanya memberikan konsultasi registrasi, tetapi melakukan pemetaan UMKM, mendiagnosis karakteristik produk, menentukan jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga memperoleh legalitas produk. Kolaborasi pemerintah diperkuat melalui: - DPMPTSP, yang mengintegrasikan informasi perizinan berusaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB); - Dinas Kesehatan, dalam pembinaan higiene sanitasi, keamanan pangan dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang merupakan bentuk legaslitas produk - dan BRIDA , dalam pengembangan inovasi daerah dan replikasi model REGITA; 2. Pelaku Usaha  Pelaku usaha bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi menjadi penyempurna inovasi. Melalui inovasi REGITA, setiap UMKM memperoleh rekomendasi legalitas berdasarkan karakteristik produknya, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh produk harus memperoleh izin edar BPOM. Pelaku usaha secara aktif: - menyediakan informasi mengenai produk dan proses produksi; - memenuhi rekomendasi perbaikan; - melengkapi dokumen administrasi; - mengikuti pendampingan teknis; - menyampaikan kendala yang menjadi dasar penyempurnaan mekanisme REGITA. Dengan demikian, inovasi menghasilkan perubahan status UMKM dari belum legal → terpetakan → terdiagnosis → terarah → memperoleh legalitas → UMKM siap naik kelas. 3. Komunitas UMKM dalam hal ini  Kader Keamanan Pangan Daerah yang telah dibentuk oleh Loka POM di Kabupaten Mimika pada tahun 2025 yang berasal dari salah satu kelurahan di Kabupaten Mimika selama ini telah berfungsi sebagai penghubung antara Loka POM dan pelaku usaha. Melalui jejaring komunitas, proses identifikasi dan pemetaan UMKM dapat dilakukan lebih cepat, terutama pada wilayah yang memiliki hambatan geografis. Komunitas telah mengambil peran dalam: - mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki legalitas; -  memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha; - membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan; - memberikan umpan balik terhadap efektivitas pelayanan. Peran ini menjadikan REGITA lebih inklusif karena mampu menjangkau UMKM yang sebelumnya belum tersentuh layanan pemerintah 4. Akademisi Dalam pelaksanaan REGITA, akademisi berperan penting membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan UMKM yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya legalitas produk. Melalui pendampingan dan transfer pengetahuan, pelaku usaha menjadi lebih memahami persyaratan teknis dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, UMKM lebih siap mengurus legalitas produknya sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan. 5. Media  Media berfungsi memperluas jangkauan inovasi melalui strategi komunikasi publik. Selain mempublikasikan kegiatan, media dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas produk, menjelaskan perbedaan jalur perizinan, menyebarluaskan kisah sukses UMKM yang telah memperoleh legalitas, serta membangun citra positif terhadap pelayanan publik BPOM. Selain itu, pemanfaatan media sosial, media lokal, serta kanal informasi pemerintah menjadikan proses edukasi berlangsung secara berkelanjutan dan menjangkau pelaku usaha di wilayah yang sulit diakses secara langsung. f. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Keunggulan/Kebaruan Inovasi REGITA 1. Perluasan Cakupan Layanan (One Stop Service) REGITA tidak lagi terbatas pada pendampingan izin PIRT, melainkan telah berkembang menjadi layanan satu pintu yang mencakup pendampingan izin edar BPOM secara menyeluruh, mulai dari penyusunan denah, pembuatan label, hingga proses pendaftaran. UMKM tidak perlu mencari layanan terpisah-pisah untuk setiap tahapan perizinan. 2. Sistem Identifikasi Kebutuhan Berbasis Digital Kebaruan utama terletak pada tahap identifikasi awal melalui Google Form sebagai pintu masuk layanan. Hal ini menjadi pembeda dari layanan pendampingan konvensional yang biasanya bersifat manual dan seragam untuk semua pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing. 3. Smart Routing - Pengarahan Layanan yang Presisi Berdasarkan hasil identifikasi, sistem secara otomatis mengarahkan UMKM ke jalur pendampingan yang sesuai (PIRT atau BPOM). Ini mengatasi permasalahan klasik UMKM yang bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus, sehingga mengurangi risiko salah alur, dokumen tidak lengkap, atau proses berulang. 4. Efisiensi Waktu dan Biaya Dengan alur yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sejak tahap awal, proses pendampingan menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan sistem sebelumnya yang tidak memiliki tahap penyaringan kebutuhan. 5. Aksesibilitas Tinggi Berbasis Teknologi Sederhana REGITA memanfaatkan platform yang mudah diakses (Google Form) sehingga inklusif bagi UMKM dari berbagai latar belakang, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus atau infrastruktur digital yang rumit. 6. Pendampingan Menyeluruh dan Berkelanjutan  Berbeda dari layanan sebelumnya yang hanya sebatas pendaftaran, REGITA kini mendampingi UMKM secara utuh dari hulu ke hilir, dari kesiapan teknis (denah, label) sampai izin edar terbit, sehingga UMKM benar-benar terbantu secara nyata, bukan sekadar diarahkan. 7. Replikatif dan Berkelanjutan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan ini bersifat sistematis dan dapat direplikasi ke jenis layanan perizinan lain di masa depan, menjadikan REGITA sebagai model layanan yang adaptif dan berkelanjutan (sustainable). g. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Spesifikasi Produk Inovasi REGITA:  -Nama Produk: REGITA (registrasi obat dan pangan)  -Jenis Inovasi: layanan digital berbasis web atau formulir Google. -Sasaran pengguna: produsen UMKM obat dan makanan. -Fungsi Utama: Membantu bisnis menemukan kategori produk dan perizinan yang diperlukan sebelum mengajukan registrasi. -Output: Nomor izin edar PIRT, sertifikasi CDOB, sertifikasi CPOBAB, dan sertifikasi CPKB, sertifikasi CPPOB -Manfaat: Percepat proses konsultasi, mengurangi kesalahan dalam pengajuan izin, meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang regulasi, dan meningkatkan efisiensi pembinaan oleh Loka POM. Tahapan Kerja Inovasi REGITA: 1. Identifikasi Permasalahan UMKM  Loka POM Mimika mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi pelaku UMKM sejak April 2024. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan menentukan kategori produk dan jenis perizinan yang harus diurus karena regulasi obat dan makanan yang kompleks. 2. Penyusunan Konsep Inovasi Pokja Pelayanan Publik menyusun konsep REGITA sebagai media asesmen digital mandiri yang mampu mengidentifikasi kategori produk dengan serangkaian pertanyaan sederhana. Selain itu menggunakan tools sederhana yang dapat diakses semua kalangan. 3. Penyusunan Tim Basis Data dan Decision Tree  Menyusun logika klasifikasi berdasarkan ketentuan registrasi obat dan makanan yang berlaku, sehingga setiap jawaban pengguna menghasilkan rekomendasi kategori produk dan jenis perizinan yang tepat. 4. Pengembangan platform REGITA Platform digital REGITA dikembangkan untuk menjadi formulir digital yang ringan dan mudah digunakan di ponsel atau komputer sejak 2025. Platform dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pengetahuan teknis khusus. 5. Trial and Development Uji coba dan penyempurnaan sistem dilakukan pada internal Loka POM Mimika, dengan menjaring saran masukkan guna perbaikkan sistem, selanjutnya diuji cobakan pada sejumlah pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, ketepatan hasil klasifikasi, dan efektivitas alur pelayanan. Hasil uji coba ini digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan sistem. 6. Implementasi dan Sosialisasi  REGITA digunakan sebagai alat awal untuk konsultasi dengan pelaku usaha. Ini disosialisasikan melalui media sosial, kegiatan pembinaan UMKM, Mall Pelayanan Publik, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diselenggarakan oleh Loka POM. Selain itu REGITA juga menjadi tools yang dapat dipakai oleh Instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Kesehatan, serta dinas terkait yang memiliki UMKM binaan seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan. 7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan  Loka POM memantau penggunaan REGITA, menilai masukan pengguna, dan memperbarui basis data dan logika klasifikasi sesuai dengan perkembangan regita. Dari sebelumnya hanya menjaring UMKM Pangan Olahan, saat ini juga bisa menjadi platform untuk layanan BPOM lainnya seperti sertifikasi CDOB, sertifikasi CPOBAB, sertifikasi CPKB, sertifikasi CPPOB. Selain itu juga menambahkan contoh dokumen mutu seperti SOP, desain label, peraturan yang berlaku, klasifikasi KBLI h. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Berikut rancangan Keberlanjutan Inovasi: Potensi Pengembangan dan Replikasi REGITA: Keberlanjutan Inovasi REGITA A. Potensi Pengembangan 1. Pengembangan Fitur Digital yang Lebih Terintegrasi Ke depan, sistem Google Form dapat ditingkatkan menjadi aplikasi/website mandiri dengan fitur dashboard pemantauan status pengajuan secara real-time, sehingga UMKM dapat memantau progres pendampingan tanpa harus bertanya manual kepada petugas. 2. Perluasan Jenis Layanan Perizinan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan pada REGITA berpotensi diperluas untuk mencakup jenis izin lain yang dibutuhkan UMKM, misalnya: Perizinan Obat Tradisional dan kosmetik 3. Pemanfaatan Teknologi AI/Chatbot Tahap identifikasi awal dapat dikembangkan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memandu UMKM secara interaktif dalam menentukan kebutuhan perizinan, sekaligus memberikan estimasi dokumen yang harus disiapkan. 4. Penguatan Kapasitas Pendamping Pengembangan berkelanjutan juga mencakup pelatihan dan sertifikasi pendamping REGITA agar kualitas layanan tetap konsisten meski cakupan layanan terus bertambah. 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Dibentuknya sistem evaluasi kepuasan pengguna (UMKM) secara berkala untuk terus menyempurnakan alur layanan berdasarkan masukan langsung dari lapangan. B. Potensi Replikasi (Replicability) 1. Replikasi Antar Wilayah Model REGITA yang sederhana, berbasis Google Form, dan tidak memerlukan biaya infrastruktur besar, sangat mudah direplikasi oleh daerah lain (kabupaten/kota lain) dengan karakteristik UMKM serupa. 2. Replikasi Antar Sektor/Instansi Konsep identifikasi hingga ke pendampingan terintegrasi bersifat umum dan dapat diadopsi oleh instansi lain di luar bidang pangan, misalnya untuk layanan perizinan usaha lain di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, atau layanan publik lainnya. 3. Kemudahan Adaptasi (Low-Cost Innovation) Karena menggunakan platform gratis dan familiar (Google Form), replikasi tidak memerlukan investasi teknologi tinggi, sehingga sangat memungkinkan diterapkan oleh daerah dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya IT. 4. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan Keberlanjutan inovasi diperkuat melalui potensi penetapan REGITA sebagai bagian dari kebijakan/SOP resmi pelayanan UMKM daerah, sehingga replikasi tidak bergantung pada individu/inisiator awal, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang permanen.

Keunggulan/Kebaruan Inovasi REGITA 1. Perluasan Cakupan Layanan (One Stop Service) REGITA tidak lagi terbatas pada pendampingan izin PIRT, melainkan telah berkembang menjadi layanan satu pintu yang mencakup pendampingan izin edar BPOM secara menyeluruh, mulai dari penyusunan denah, pembuatan label, hingga proses pendaftaran. UMKM tidak perlu mencari layanan terpisah-pisah untuk setiap tahapan perizinan. 2. Sistem Identifikasi Kebutuhan Berbasis Digital Kebaruan utama terletak pada tahap identifikasi awal melalui Google Form sebagai pintu masuk layanan. Hal ini menjadi pembeda dari layanan pendampingan konvensional yang biasanya bersifat manual dan seragam untuk semua pelaku usaha, tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing. 3. Smart Routing - Pengarahan Layanan yang Presisi Berdasarkan hasil identifikasi, sistem secara otomatis mengarahkan UMKM ke jalur pendampingan yang sesuai (PIRT atau BPOM). Ini mengatasi permasalahan klasik UMKM yang bingung menentukan jenis izin edar yang harus diurus, sehingga mengurangi risiko salah alur, dokumen tidak lengkap, atau proses berulang. 4. Efisiensi Waktu dan Biaya Dengan alur yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sejak tahap awal, proses pendampingan menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan sistem sebelumnya yang tidak memiliki tahap penyaringan kebutuhan. 5. Aksesibilitas Tinggi Berbasis Teknologi Sederhana REGITA memanfaatkan platform yang mudah diakses (Google Form) sehingga inklusif bagi UMKM dari berbagai latar belakang, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus atau infrastruktur digital yang rumit. 6. Pendampingan Menyeluruh dan Berkelanjutan  Berbeda dari layanan sebelumnya yang hanya sebatas pendaftaran, REGITA kini mendampingi UMKM secara utuh dari hulu ke hilir, dari kesiapan teknis (denah, label) sampai izin edar terbit, sehingga UMKM benar-benar terbantu secara nyata, bukan sekadar diarahkan. 7. Replikatif dan Berkelanjutan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan ini bersifat sistematis dan dapat direplikasi ke jenis layanan perizinan lain di masa depan, menjadikan REGITA sebagai model layanan yang adaptif dan berkelanjutan (sustainable).

Melalui implementasi REGITA, pelaku usaha memperoleh manfaat secara bertahap, yaitu : Akses informasi yang lebih mudah mengenai persyaratan, prosedur dan jalur legalitas produk sesuai karakteristik produk pangan olahan yang diproduksi. Akses pendampingan yang komprehensif, mulai dari identifikasi produk, diagnosis jalur legalitas, pemenuhan persyaratan teknis, hingga persiapan pengajuan registrasi produk. Akses terhadap dokumen dan perangkat pendukung, seperti contoh Standar Operasional Prosedur (SOP), format dokumen administrasi, panduan pelabelan, dan persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam proses legalisasi produk. Kesempatan berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan petugas Loka POM, sehingga setiap kendala yang dihadapi usaha dapat diselesaikan melalui pendampingan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan. Peningkatan kapasitas dan kesiapan sarana produksi, sehingga pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan legalitas sesuai regulasi BPOM. Memperoleh surat keterangan atau Sertifikat Pengakuan dari BPOM sebagai bentuk bahwa sarana atau pelaku usaha telah memenuhi hasil pendampingan dan dinyatakan siap untuk melanjutkan proses registrasi produk sesuai ketentuan yang berlaku. Meningkatnya status usaha (UMKM Naik Kelas), yang ditandai dengan diperolehnya legalitas produki, meningkatnya kepercayaan konsumen, terbukanya akses pasar yang lebih luas, serta meningkatnya daya saing khususnya produk lokal.  

-

Dampak terbesar REGITA tidak terletak pada penggunaan platform digitalnya, melainkan pada perubahan paradigma pelayanan dari reactive service, yaitu pelayanan yang menunggu pelaku usaha datang untuk berkonsultasi, menjadi predictive and diagnosticservice, yaitu pelayanan yang secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha sejak awal, mendiagnosis karakteristik produk, memberikan rekomendasi jalur legalitas yang sesuai, serta mengawal pemenuhan persyaratan hingga pelaku usaha siap mengajukan registrasi produk. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh informasi mengenai proses perizinan, tetapi juga memperoleh pendampingan yang terarah sesuai Tingkat kesiapan usahanya. Dampaknya, pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi, mampu memenuhipersyaratan keamanan dan mutu produk, serta memperoleh legalitas yang tepat sesuai karakteristik produknya. Dalam jangka Panjang, REGITA diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, yaitu dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yangmemiliki produk legal, aman, bermutu, lebih berdaya saing, serta mampu memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Berikut rancangan Keberlanjutan Inovasi: Potensi Pengembangan dan Replikasi REGITA: Keberlanjutan Inovasi REGITA A. Potensi Pengembangan 1. Pengembangan Fitur Digital yang Lebih Terintegrasi Ke depan, sistem Google Form dapat ditingkatkan menjadi aplikasi/website mandiri dengan fitur dashboard pemantauan status pengajuan secara real-time, sehingga UMKM dapat memantau progres pendampingan tanpa harus bertanya manual kepada petugas. 2. Perluasan Jenis Layanan Perizinan Model identifikasi-pengarahan-pendampingan pada REGITA berpotensi diperluas untuk mencakup jenis izin lain yang dibutuhkan UMKM, misalnya: Perizinan Obat Tradisional dan kosmetik 3. Pemanfaatan Teknologi AI/Chatbot Tahap identifikasi awal dapat dikembangkan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memandu UMKM secara interaktif dalam menentukan kebutuhan perizinan, sekaligus memberikan estimasi dokumen yang harus disiapkan. 4. Penguatan Kapasitas Pendamping Pengembangan berkelanjutan juga mencakup pelatihan dan sertifikasi pendamping REGITA agar kualitas layanan tetap konsisten meski cakupan layanan terus bertambah. 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Dibentuknya sistem evaluasi kepuasan pengguna (UMKM) secara berkala untuk terus menyempurnakan alur layanan berdasarkan masukan langsung dari lapangan. B. Potensi Replikasi (Replicability) 1. Replikasi Antar Wilayah Model REGITA yang sederhana, berbasis Google Form, dan tidak memerlukan biaya infrastruktur besar, sangat mudah direplikasi oleh daerah lain (kabupaten/kota lain) dengan karakteristik UMKM serupa. 2. Replikasi Antar Sektor/Instansi Konsep identifikasi hingga ke pendampingan terintegrasi bersifat umum dan dapat diadopsi oleh instansi lain di luar bidang pangan, misalnya untuk layanan perizinan usaha lain di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, atau layanan publik lainnya. 3. Kemudahan Adaptasi (Low-Cost Innovation) Karena menggunakan platform gratis dan familiar (Google Form), replikasi tidak memerlukan investasi teknologi tinggi, sehingga sangat memungkinkan diterapkan oleh daerah dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya IT. 4. Dukungan Regulasi dan Kelembagaan Keberlanjutan inovasi diperkuat melalui potensi penetapan REGITA sebagai bagian dari kebijakan/SOP resmi pelayanan UMKM daerah, sehingga replikasi tidak bergantung pada individu/inisiator awal, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang permanen.

Pemerintah Kabupaten Mimika mengoperasikan banyak situs web dan aplikasi yang sebagian besar dikelola sendiri oleh masing-masing OPD, tanpa pemantauan terpusat: Situs web sering tidak dapat diakses (down) tanpa diketahui pengelola hingga dilaporkan masyarakat; Sertifikat SSL kedaluwarsa dan masa aktif domain habis tanpa peringatan, membuat layanan tiba-tiba tidak dapat diakses atau ditandai tidak aman; Banyak CMS dan plugin tidak diperbarui sehingga memiliki celah keamanan yang diketahui publik; Situs pemerintah pernah disusupi malware, diretas, bahkan berubah menampilkan konten judi daring (defacement) tanpa terdeteksi dini; Tidak ada inventaris aset digital: Diskominfo tidak memiliki daftar lengkap situs, subdomain, server, dan aplikasi yang harus dilindungi; Tidak ada dasbor pemantauan, sistem peringatan dini, maupun pemantauan cadangan data (backup); Pemantauan manual membuat laporan kondisi SPBE dan audit keamanan sulit, lambat, dan tidak menyeluruh. Akibatnya pelayanan publik terganggu, risiko kebocoran data meningkat, indeks SPBE dan keamanan informasi menurun, serta biaya pemeliharaan membengkak. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah): platform pemantauan seluruh aset digital pemerintah daerah dalam satu dasbor waktu nyata dengan peringatan dini dan kecerdasan artifisial.

Meningkatkan keamanan seluruh aset digital Pemerintah Kabupaten Mimika melalui pemantauan terpusat dan peringatan dini ancaman siber; Membangun inventaris aset digital pemerintah daerah (situs, aplikasi, API, server, domain, SSL, basis data, backup) yang lengkap dan selalu mutakhir; Menurunkan waktu henti (downtime) layanan digital dengan deteksi gangguan dalam hitungan menit, bukan setelah dilaporkan masyarakat; Mencegah insiden memalukan dan merugikan — sertifikat/domain kedaluwarsa, peretasan, malware, dan perubahan situs menjadi konten judi — melalui deteksi dini otomatis; Menyediakan skor keamanan dan kesehatan per aset dan per OPD sebagai dasar pembinaan serta prioritas perbaikan; Mempermudah audit keamanan dan pelaporan kondisi SPBE/indeks KAMI melalui laporan otomatis dan jejak audit; Menyediakan dasbor eksekutif bagi Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai dasar kebijakan tata kelola TI berbasis data.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Downtime layanan menurun — indikator: waktu rata-rata deteksi dan pemulihan gangguan; persentase uptime layanan publik digital; Insiden keamanan dicegah lebih dini — indikator: jumlah SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa; jumlah indikasi malware/defacement terdeteksi dan ditangani sebelum viral; Tata kelola terukur — indikator: skor keamanan/kesehatan per OPD dan trennya; jumlah OPD yang menindaklanjuti pembinaan; Audit dan SPBE lebih mudah — indikator: waktu penyusunan laporan kondisi TI (dari minggu menjadi seketika); kontribusi pada kenaikan indeks SPBE dan indeks KAMI; Efisiensi anggaran — indikator: penurunan biaya pemulihan insiden dan pemeliharaan reaktif; Kepercayaan publik meningkat — indikator: berkurangnya insiden situs pemerintah bermasalah yang menjadi sorotan publik. Manfaat dirasakan berlapis: masyarakat memperoleh layanan digital yang andal dan aman; admin OPD terbantu peringatan otomatis; Diskominfo memiliki alat pembinaan; pimpinan daerah memperoleh visibilitas penuh; Tim SPBE dan Inspektorat memperoleh data audit yang siap pakai.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Pemerintah Kabupaten Mimika mengoperasikan banyak situs web dan aplikasi yang sebagian besar dikelola sendiri oleh masing-masing OPD, tanpa pemantauan terpusat: Situs web sering tidak dapat diakses (down) tanpa diketahui pengelola hingga dilaporkan masyarakat; Sertifikat SSL kedaluwarsa dan masa aktif domain habis tanpa peringatan, membuat layanan tiba-tiba tidak dapat diakses atau ditandai tidak aman; Banyak CMS dan plugin tidak diperbarui sehingga memiliki celah keamanan yang diketahui publik; Situs pemerintah pernah disusupi malware, diretas, bahkan berubah menampilkan konten judi daring (defacement) tanpa terdeteksi dini; Tidak ada inventaris aset digital: Diskominfo tidak memiliki daftar lengkap situs, subdomain, server, dan aplikasi yang harus dilindungi; Tidak ada dasbor pemantauan, sistem peringatan dini, maupun pemantauan cadangan data (backup); Pemantauan manual membuat laporan kondisi SPBE dan audit keamanan sulit, lambat, dan tidak menyeluruh. Akibatnya pelayanan publik terganggu, risiko kebocoran data meningkat, indeks SPBE dan keamanan informasi menurun, serta biaya pemeliharaan membengkak. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah): platform pemantauan seluruh aset digital pemerintah daerah dalam satu dasbor waktu nyata dengan peringatan dini dan kecerdasan artifisial. b. Gagasan utama/ide inovasi SIJAGA (Sistem Intelijen Jaringan dan Aset Digital Pemerintah) adalah platform terpadu yang memantau kesehatan, keamanan, kinerja, dan kepatuhan seluruh aset digital Pemerintah Kabupaten Mimika — situs web, aplikasi, API, server/VM/cloud, basis data, domain, DNS, sertifikat SSL, email, subdomain, hingga status backup — dalam satu dasbor waktu nyata, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika. SIJAGA bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan inventaris: penemuan aset otomatis (asset discovery, termasuk pemetaan subdomain) membentuk inventaris aset digital yang selalu mutakhir beserta penanggung jawab tiap OPD — fondasi tata kelola yang selama ini tidak ada; Lapisan pemantauan & peringatan dini: pemeriksaan berkala tanpa agen (agentless) atas ketersediaan (uptime), kinerja, masa aktif SSL/domain, konfigurasi keamanan (security header), versi CMS/plugin, indikasi malware dan defacement (termasuk perubahan menjadi konten judi), serta status backup; setiap temuan kritis memicu peringatan otomatis ke Whats App/Telegram/email pengelola OPD dan operator Diskominfo; Lapisan kecerdasan: AI menilai skor keamanan dan kesehatan tiap aset, memprediksi potensi gangguan dan kebutuhan kapasitas, memprioritaskan kerentanan yang harus ditambal, merangkum kondisi dalam narasi eksekutif otomatis bagi pimpinan, dan menyusun laporan kepatuhan pendukung penilaian SPBE dan indeks KAMI — dengan tindak lanjut selalu diputuskan manusia (human in the loop). SIJAGA diposisikan sebagai cikal bakal Government Security Operation Center (SOC) daerah dan dirancang replikabel bagi pemerintah daerah lain. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Tidak ada inventaris aset digital; situs dan aplikasi tersebar tanpa daftar induk. Gangguan diketahui setelah dilaporkan masyarakat; SSL/domain kedaluwarsa tanpa peringatan. Peretasan, malware, dan defacement (termasuk konten judi) terdeteksi terlambat. Kondisi keamanan tiap OPD tidak terukur; laporan SPBE dan audit disusun manual. Sesudah adanya inovasi: Inventaris aset digital otomatis dan selalu mutakhir dengan penanggung jawab jelas per OPD. Seluruh aset dipantau waktu nyata dari satu dasbor; gangguan diketahui dalam hitungan menit. Peringatan dini otomatis (Whats App/Telegram/email) sebelum SSL/domain kedaluwarsa dan saat terdeteksi anomali, malware, atau defacement. Skor keamanan dan kesehatan per aset/per OPD menjadi dasar pembinaan dan prioritas penambalan. Laporan kondisi SPBE, keamanan, dan aset dihasilkan otomatis untuk pimpinan, Tim SPBE, dan Inspektorat. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Diskominfo sebagai pengelola platform dan pembina keamanan informasi; admin OPD sebagai penanggung jawab aset dan penindak lanjut peringatan; Bupati/Sekretaris Daerah sebagai pengguna dasbor eksekutif; Tim SPBE dan Inspektorat sebagai pengguna laporan kepatuhan dan audit; BSSN (Gov-CSIRT) sebagai mitra rujukan penanganan insiden dan intelijen ancaman. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra kajian keamanan, audit metodologi penilaian skor, dan penyiapan talenta keamanan siber lokal. Dunia Usaha/Swasta: penyedia hosting/cloud dan registrar domain sebagai sumber data melalui API; mitra teknologi keamanan sebagai pendukung pengembangan. Ormas/Masyarakat: penerima manfaat layanan digital yang andal; kanal pelaporan publik bila menemukan situs pemerintah bermasalah. Media Massa: mendorong transparansi kualitas layanan digital pemerintah dan edukasi keamanan informasi. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIJAGA terletak pada perubahan tata kelola aset digital dari reaktif-tersebar menjadi proaktif-terpusat: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIJAGA Inventaris aset digital Tidak ada daftar induk Asset discovery otomatis, inventaris selalu mutakhir + penanggung jawab per OPD Deteksi gangguan Setelah dilaporkan masyarakat Pemantauan waktu nyata, peringatan dalam hitungan menit SSL/domain kedaluwarsa Layanan mati mendadak Peringatan dini bertingkat jauh sebelum jatuh tempo Peretasan/defacement/judi Terdeteksi terlambat, viral lebih dulu Deteksi perubahan konten dan indikasi malware otomatis oleh AI Keamanan per OPD Tidak terukur Skor keamanan & kesehatan per aset/OPD sebagai dasar pembinaan Laporan SPBE/audit Manual, lambat, parsial Laporan kepatuhan otomatis pendukung penilaian SPBE/indeks KAMI Pimpinan daerah Tidak ada visibilitas Dasbor eksekutif + narasi otomatis AI yang mudah dipahami non-teknis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pemantauan aset digital terpadu dengan peringatan dini dan penilaian keamanan berbasis kecerdasan artifisial. Pembeda SIJAGA dari perangkat monitoring komersial: (1) dibangun untuk konteks tata kelola pemerintahan — terhubung ke struktur OPD, penilaian SPBE/indeks KAMI, dan alur pembinaan Diskominfo; (2) pemantauan tanpa agen sehingga OPD tidak perlu mengubah sistemnya; (3) seluruh temuan dikelola dengan prinsip human in the loop dan menjadi cikal bakal SOC pemerintah daerah. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Inventarisasi: penemuan aset otomatis (situs, subdomain, IP publik, server, aplikasi) dan registrasi penanggung jawab tiap OPD. Pemantauan berkala tanpa agen: ketersediaan dan waktu respons, masa aktif SSL/domain/DNS, security header, versi CMS/plugin, indikasi malware dan perubahan konten (defacement/judi), kesehatan server (CPU, memori, penyimpanan), API, basis data, dan status backup. Peringatan dini: temuan kritis memicu notifikasi otomatis bertingkat (Whats App, Telegram, email, dasbor) ke admin OPD dan operator Diskominfo sesuai eskalasi. Analisis AI: penilaian skor keamanan/kesehatan per aset dan per OPD, prioritas kerentanan, prediksi gangguan dan kapasitas, intelijen ancaman, serta narasi eksekutif otomatis. Tindak lanjut: operator memverifikasi temuan (human in the loop), berkoordinasi dengan OPD untuk perbaikan/penambalan, dan mencatat insiden hingga tuntas; insiden signifikan dirujuk ke Gov-CSIRT/BSSN. Pelaporan: laporan berkala kondisi aset, keamanan, dan kepatuhan SPBE untuk pimpinan, Tim SPBE, dan Inspektorat; jejak audit lengkap. Spesifikasi produk: platform web dengan dasbor operasional dan dasbor eksekutif; mesin pemeriksa terdistribusi (uptime, SSL, DNS, header, konten) tanpa agen; pemindai kerentanan dan deteksi perubahan konten; integrasi API penyedia cloud/registrar; notifikasi multi-kanal; peta GIS sebaran aset; modul AI penilaian skor, prediksi, dan peringkas naratif; kontrol akses berjenjang (Diskominfo, OPD, pimpinan, auditor); seluruhnya selaras arsitektur SPBE, standar keamanan informasi (SNI ISO/IEC 27001, indeks KAMI), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Diskominfo); efisiensi dari penurunan insiden, penghematan biaya pemulihan, dan perbaikan indeks SPBE menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tata kelola aset digital dan keamanan informasi — kewajiban registrasi aset OPD ke SIJAGA, standar minimal keamanan, dan prosedur tindak lanjut peringatan; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Diskominfo (embrio SOC daerah), pelatihan admin OPD, dan kemitraan perguruan tinggi untuk talenta keamanan siber; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur modular dengan pemeriksa terdistribusi; pembaruan tanda tangan ancaman dan pemeliharaan rutin; cadangan data platform terjadwal; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — inventaris aset, pemantauan situs/server/SSL/domain, peringatan dini; Tahun 2 — pemantauan API, basis data, cloud, dan backup; Tahun 3 — AI keamanan penuh (skor, prediksi, intelijen ancaman); Tahun 4 — Government Security Operation Center daerah; Tahun 5 — Regional Government Digital Intelligence Platform yang direplikasi pemerintah daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi deteksi berkala, audit metodologi skor, dan human in the loop pada seluruh tindak lanjut; Integrasi SPBE: keluaran laporan diselaraskan dengan instrumen penilaian SPBE dan indeks KAMI; koordinasi insiden dengan Gov-CSIRT/BSSN; Replikasi: desain multi-tenant dan standar terbuka memungkinkan adopsi kabupaten/kota lain dengan biaya rendah — menjawab masalah yang sama di hampir semua daerah.

Kebaruan SIJAGA terletak pada perubahan tata kelola aset digital dari reaktif-tersebar menjadi proaktif-terpusat: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIJAGA Inventaris aset digital Tidak ada daftar induk Asset discovery otomatis, inventaris selalu mutakhir + penanggung jawab per OPD Deteksi gangguan Setelah dilaporkan masyarakat Pemantauan waktu nyata, peringatan dalam hitungan menit SSL/domain kedaluwarsa Layanan mati mendadak Peringatan dini bertingkat jauh sebelum jatuh tempo Peretasan/defacement/judi Terdeteksi terlambat, viral lebih dulu Deteksi perubahan konten dan indikasi malware otomatis oleh AI Keamanan per OPD Tidak terukur Skor keamanan & kesehatan per aset/OPD sebagai dasar pembinaan Laporan SPBE/audit Manual, lambat, parsial Laporan kepatuhan otomatis pendukung penilaian SPBE/indeks KAMI Pimpinan daerah Tidak ada visibilitas Dasbor eksekutif + narasi otomatis AI yang mudah dipahami non-teknis Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pemantauan aset digital terpadu dengan peringatan dini dan penilaian keamanan berbasis kecerdasan artifisial. Pembeda SIJAGA dari perangkat monitoring komersial: (1) dibangun untuk konteks tata kelola pemerintahan — terhubung ke struktur OPD, penilaian SPBE/indeks KAMI, dan alur pembinaan Diskominfo; (2) pemantauan tanpa agen sehingga OPD tidak perlu mengubah sistemnya; (3) seluruh temuan dikelola dengan prinsip human in the loop dan menjadi cikal bakal SOC pemerintah daerah.

SIJAGA saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: arsitektur, modul pemantauan, alur peringatan dini, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa inventaris aset dan pemantauan situs/SSL/domain merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa beroperasi memantau aset digital Pemkab Mimika pada dasbor tunggal; Jumlah aset digital terinventarisasi (situs, subdomain, server, aplikasi) beserta penanggung jawab OPD; Persentase situs pemerintah yang terpantau uptime, SSL, dan domainnya; Jumlah peringatan dini terkirim dan ditindaklanjuti (SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa, gangguan dipulihkan); Waktu rata-rata deteksi gangguan (dari hari menjadi menit). Kesiapterapan didukung oleh: pendekatan pemantauan tanpa agen sehingga tidak mengubah sistem OPD yang ada, teknologi pemantauan yang telah matang, kebutuhan infrastruktur ringan pada tahap awal, dan model rintisan bertahap per modul sesuai peta jalan.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Downtime layanan menurun — indikator: waktu rata-rata deteksi dan pemulihan gangguan; persentase uptime layanan publik digital; Insiden keamanan dicegah lebih dini — indikator: jumlah SSL/domain diperpanjang sebelum kedaluwarsa; jumlah indikasi malware/defacement terdeteksi dan ditangani sebelum viral; Tata kelola terukur — indikator: skor keamanan/kesehatan per OPD dan trennya; jumlah OPD yang menindaklanjuti pembinaan; Audit dan SPBE lebih mudah — indikator: waktu penyusunan laporan kondisi TI (dari minggu menjadi seketika); kontribusi pada kenaikan indeks SPBE dan indeks KAMI; Efisiensi anggaran — indikator: penurunan biaya pemulihan insiden dan pemeliharaan reaktif; Kepercayaan publik meningkat — indikator: berkurangnya insiden situs pemerintah bermasalah yang menjadi sorotan publik. Manfaat dirasakan berlapis: masyarakat memperoleh layanan digital yang andal dan aman; admin OPD terbantu peringatan otomatis; Diskominfo memiliki alat pembinaan; pimpinan daerah memperoleh visibilitas penuh; Tim SPBE dan Inspektorat memperoleh data audit yang siap pakai.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Diskominfo); efisiensi dari penurunan insiden, penghematan biaya pemulihan, dan perbaikan indeks SPBE menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tata kelola aset digital dan keamanan informasi — kewajiban registrasi aset OPD ke SIJAGA, standar minimal keamanan, dan prosedur tindak lanjut peringatan; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Diskominfo (embrio SOC daerah), pelatihan admin OPD, dan kemitraan perguruan tinggi untuk talenta keamanan siber; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur modular dengan pemeriksa terdistribusi; pembaruan tanda tangan ancaman dan pemeliharaan rutin; cadangan data platform terjadwal; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — inventaris aset, pemantauan situs/server/SSL/domain, peringatan dini; Tahun 2 — pemantauan API, basis data, cloud, dan backup; Tahun 3 — AI keamanan penuh (skor, prediksi, intelijen ancaman); Tahun 4 — Government Security Operation Center daerah; Tahun 5 — Regional Government Digital Intelligence Platform yang direplikasi pemerintah daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi deteksi berkala, audit metodologi skor, dan human in the loop pada seluruh tindak lanjut; Integrasi SPBE: keluaran laporan diselaraskan dengan instrumen penilaian SPBE dan indeks KAMI; koordinasi insiden dengan Gov-CSIRT/BSSN; Replikasi: desain multi-tenant dan standar terbuka memungkinkan adopsi kabupaten/kota lain dengan biaya rendah — menjawab masalah yang sama di hampir semua daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika, namun pengelolaannya masih sepenuhnya manual sehingga potensi pendapatan tidak dapat dipastikan masuk ke kas daerah: Laporan setoran juru parkir masih manual dan berbasis kepercayaan; tidak ada pencatatan transaksi di titik layanan; Tidak ada pemantauan waktu nyata, sehingga kebocoran pendapatan sulit diketahui, apalagi dibuktikan; Parkir manual (juru parkir) dan parkir elektronik (gate/mesin) tidak terintegrasi dalam satu pencatatan; Kinerja tiap lokasi parkir dan tiap juru parkir tidak terukur; target setoran tidak berbasis data potensi; Dasbor bagi pimpinan belum tersedia; laporan direkap manual dan lambat, sehingga audit sulit dan mahal; Masyarakat tidak dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi, serta tidak mengetahui tarif resmi — membuka ruang pungutan liar; Pemerintah kehilangan dasar data untuk menetapkan kebijakan tarif, target PAD, dan penataan perparkiran. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi): platform pendapatan parkir terpadu berbasis kecerdasan artifisial yang mencatat seluruh transaksi dari semua kanal, memantau setoran secara waktu nyata, dan mendeteksi kebocoran.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir dengan memastikan seluruh transaksi tercatat dan seluruh setoran terverifikasi; Mengurangi kebocoran pendapatan melalui rekonsiliasi otomatis setoran terhadap transaksi tercatat dan deteksi anomali berbasis kecerdasan artifisial; Menyediakan pemantauan waktu nyata dan dasbor PAD parkir (target vs realisasi) bagi Bupati, Dinas Perhubungan, dan BPKAD; Mengintegrasikan parkir manual dan parkir elektronik (gate, mesin, QRIS, EDC, payment gateway) dalam satu pencatatan resmi; Mempermudah audit melalui jejak digital per transaksi dan laporan otomatis; Melindungi masyarakat dari pungutan liar melalui identitas juru parkir resmi ber-QR, tarif resmi yang transparan, dan kanal aduan; Menyediakan dasar data bagi kebijakan tarif, target, dan penataan perparkiran daerah.

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): PAD parkir meningkat — indikator: pertumbuhan realisasi PAD parkir terhadap baseline; capaian target vs realisasi per lokasi; Kebocoran berkurang — indikator: persentase transaksi tercatat digital; nilai selisih setoran terdeteksi dan tertagih; penurunan temuan audit; Audit lebih mudah dan murah — indikator: waktu penyusunan laporan (dari hari menjadi seketika); ketersediaan jejak audit per transaksi; Transparansi meningkat — indikator: dasbor PAD dapat diakses pimpinan dan BPKAD setiap saat; publikasi capaian berkala; Masyarakat terlindungi — indikator: jumlah juru parkir resmi terverifikasi ber-QR; jumlah aduan pungutan liar yang tertangani; Kebijakan berbasis data — indikator: penetapan target dan penataan titik parkir tahun berikutnya memakai rekomendasi data SIPATRI. Bagi juru parkir, sistem juga memberi manfaat: identitas resmi, target yang adil berbasis potensi lokasi, dan bukti kinerja yang melindungi dari tuduhan tak berdasar.

a. Permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ide inovasi Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika, namun pengelolaannya masih sepenuhnya manual sehingga potensi pendapatan tidak dapat dipastikan masuk ke kas daerah: Laporan setoran juru parkir masih manual dan berbasis kepercayaan; tidak ada pencatatan transaksi di titik layanan; Tidak ada pemantauan waktu nyata, sehingga kebocoran pendapatan sulit diketahui, apalagi dibuktikan; Parkir manual (juru parkir) dan parkir elektronik (gate/mesin) tidak terintegrasi dalam satu pencatatan; Kinerja tiap lokasi parkir dan tiap juru parkir tidak terukur; target setoran tidak berbasis data potensi; Dasbor bagi pimpinan belum tersedia; laporan direkap manual dan lambat, sehingga audit sulit dan mahal; Masyarakat tidak dapat membedakan juru parkir resmi dan tidak resmi, serta tidak mengetahui tarif resmi — membuka ruang pungutan liar; Pemerintah kehilangan dasar data untuk menetapkan kebijakan tarif, target PAD, dan penataan perparkiran. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi): platform pendapatan parkir terpadu berbasis kecerdasan artifisial yang mencatat seluruh transaksi dari semua kanal, memantau setoran secara waktu nyata, dan mendeteksi kebocoran. b. Gagasan utama/ide inovasi SIPATRI (Sistem Pintar Retribusi Parkir Terintegrasi) adalah platform pengelolaan pendapatan parkir daerah berbasis kecerdasan artifisial yang menyatukan seluruh kanal penerimaan — aplikasi Android juru parkir, gate parking (API), mesin parkir, QRIS, EDC, payment gateway, hingga entri manual — dalam satu pencatatan resmi, dirancang untuk diterapkan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. SIPATRI bekerja dalam tiga lapisan: Lapisan transaksi: setiap kendaraan tercatat melalui e-karcis ber-QR dari aplikasi juru parkir atau tiket gate; pembayaran nontunai QRIS diutamakan; setoran juru parkir direkonsiliasi otomatis dengan transaksi tercatat; masyarakat dapat memindai kartu identitas QR juru parkir untuk memastikan petugas resmi, melihat tarif resmi, dan menyampaikan aduan; Lapisan pemantauan: dasbor waktu nyata PAD parkir (hari/bulan/tahun, target vs realisasi), peta dan heatmap lokasi, peringkat kinerja lokasi dan juru parkir, serta jejak audit setiap transaksi bagi auditor dan BPKAD; Lapisan kecerdasan: AI memprediksi PAD, mendeteksi anomali dan indikasi kebocoran (setoran tidak wajar terhadap potensi dan pola historis), merekomendasikan target per lokasi berbasis data potensi, serta menyusun rekomendasi penataan titik parkir — setiap temuan ditinjau petugas sebelum ditindaklanjuti (human in the loop). Mesin pencatatan penerimaan yang sama dirancang sebagai Government Revenue Intelligence Platform yang dapat diperluas ke retribusi daerah lain (pasar, terminal, kebersihan) dan direplikasi pemerintah daerah lain. c. Metode Pembaharuan (upaya yang akan dilakukan sebelum dan sesudah inovasi)Sebelum adanya inovasi: Pendapatan parkir dicatat manual berbasis kepercayaan; kebocoran tidak terlihat. Setoran diterima tanpa pembanding data transaksi; target tidak berbasis potensi. Parkir manual dan elektronik berjalan sendiri-sendiri; laporan direkap berhari-hari. Audit sulit karena tidak ada jejak transaksi; masyarakat rawan pungutan liar. Sesudah adanya inovasi: Setiap transaksi dari semua kanal tercatat digital secara waktu nyata dalam satu platform. Setoran juru parkir direkonsiliasi otomatis dengan transaksi tercatat; selisih terdeteksi hari itu juga. Dasbor PAD waktu nyata (target vs realisasi, peringkat lokasi/juru parkir) bagi Bupati, Dishub, dan BPKAD. AI mendeteksi anomali dan indikasi kebocoran serta memprediksi PAD, dengan tinjauan petugas. Masyarakat memverifikasi juru parkir resmi dan tarif melalui pemindaian QR; kanal aduan terbuka. d. Keterlibatan aktor inovasi: stakeholder pentahelix yang perlu dilibatkan dan perannya Pemerintah: Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara perparkiran dan pengelola platform; Bupati sebagai pengguna dasbor eksekutif; BPKAD sebagai penerima rekonsiliasi penerimaan ke kas daerah; Inspektorat/auditor sebagai pengguna jejak audit. Akademisi: perguruan tinggi sebagai mitra kajian potensi parkir dan audit algoritme deteksi kebocoran agar akuntabel. Dunia Usaha/Swasta: pengelola parkir swasta dan gate parking sebagai sumber data melalui API; penyedia QRIS/payment gateway dan EDC sebagai mitra pembayaran nontunai. Ormas/Masyarakat: juru parkir sebagai petugas resmi ber-identitas QR dengan kontrak kinerja yang adil berbasis data; masyarakat pengguna parkir sebagai pembayar retribusi sekaligus pengawas melalui verifikasi QR dan kanal aduan. Media Massa: publikasi transparansi capaian PAD parkir dan edukasi tarif resmi kepada publik. e. Keunggulan/Kebaharuan inovasi Kebaruan SIPATRI terletak pada transformasi tata kelola pendapatan parkir dari berbasis kepercayaan menjadi berbasis data: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPATRI Pencatatan transaksi Tidak ada; hanya setoran akhir Setiap kendaraan tercatat (e-karcis QR/gate/QRIS) waktu nyata Setoran juru parkir Manual, berbasis kepercayaan Rekonsiliasi otomatis setoran vs transaksi; selisih terdeteksi harian Integrasi kanal Manual dan elektronik terpisah Satu platform: aplikasi jukir, gate API, mesin, QRIS, EDC, payment gateway Pengawasan kebocoran Tidak dapat dibuktikan AI deteksi anomali dan indikasi kebocoran, ditinjau petugas Target dan kinerja Tanpa dasar potensi Target per lokasi berbasis data potensi; peringkat kinerja lokasi/jukir Audit Rekap manual, lambat Jejak audit digital per transaksi; laporan otomatis utk BPKAD/Inspektorat Pelindungan masyarakat Rawan pungli, tarif tidak jelas Verifikasi jukir resmi & tarif via pemindaian QR + kanal aduan Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pendapatan parkir terintegrasi lintas kanal dengan rekonsiliasi otomatis dan deteksi kebocoran berbasis kecerdasan artifisial. Nilai pembeda SIPATRI: (1) menyentuh dua sisi sekaligus — pengamanan PAD bagi pemerintah dan pelindungan masyarakat dari pungutan liar; (2) kontrak kinerja juru parkir menjadi adil karena berbasis data potensi, bukan tebakan; (3) dirancang sebagai platform penerimaan daerah yang dapat diperluas ke retribusi lain dan direplikasi secara nasional. f. Tahapan kerja inovasi atau spesifikasi produk Pendataan master: lokasi parkir (termasuk koordinat GIS), juru parkir (identitas ber-QR), tarif resmi, dan target berbasis kajian potensi. Transaksi juru parkir: aplikasi Android mencatat kendaraan dan menerbitkan e-karcis ber-QR; pembayaran QRIS diutamakan, tunai tetap tercatat; mode luring menyimpan transaksi lokal dan tersinkronisasi saat jaringan tersedia. Transaksi elektronik: gate parking, mesin parkir, EDC, dan payment gateway terhubung melalui API ke pencatatan yang sama. Rekonsiliasi: setoran harian juru parkir/pengelola dibandingkan otomatis dengan transaksi tercatat; selisih memicu notifikasi kepada operator dan atasan. Pemantauan: dasbor waktu nyata (PAD hari/bulan/tahun, target vs realisasi, top/bottom lokasi dan jukir, jam sibuk, heatmap, peta parkir, perbandingan antar-tahun) untuk Bupati, Dishub, dan BPKAD. Analitik AI: prediksi PAD, deteksi anomali/indikasi kebocoran dan penurunan pendapatan, rekomendasi target dan penataan titik parkir — seluruh temuan ditinjau petugas (human in the loop). Pelaporan dan audit: laporan otomatis berkala, jejak audit per transaksi, dan ekspor rekonsiliasi ke BPKAD. Spesifikasi produk: aplikasi Android juru parkir (pencatatan cepat, e-karcis QR, mode luring); dasbor web responsif; API terbuka untuk gate/mesin parkir dan payment gateway; pembayaran QRIS/EDC; basis data terpusat dengan jejak audit; peta dan heatmap berbasis GIS; modul AI prediksi dan deteksi anomali; kartu identitas juru parkir ber-QR yang dapat diverifikasi publik; seluruhnya selaras arsitektur SPBE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. g. Keberlanjutan inovasi: potensi pengembangan dan replikasi inovasi Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perhubungan); peningkatan PAD dan berkurangnya kebocoran menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan — sistem membiayai dirinya sendiri; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan retribusi parkir elektronik, termasuk kewajiban e-karcis, pembayaran nontunai bertahap, dan kontrak kinerja juru parkir; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Dishub, pelatihan operator dan juru parkir, serta pendampingan adopsi aplikasi di lapangan; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel Android; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — integrasi juru parkir (aplikasi, e-karcis, rekonsiliasi); Tahun 2 — gate parking dan seluruh kanal elektronik; Tahun 3 — analitik AI penuh (prediksi, deteksi kebocoran, rekomendasi target); Tahun 4 — Smart Parking City (informasi ketersediaan parkir bagi publik, penataan titik); Tahun 5 — Regional Parking Intelligence Platform dan perluasan ke retribusi daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi prediksi dan deteksi secara berkala, audit algoritme tahunan, dan human in the loop pada setiap tindak lanjut temuan; Integrasi SPBE: rekonsiliasi dengan sistem keuangan daerah (BPKAD), kesiapan integrasi SIPD, dan standar API terbuka; Replikasi: desain modular berbasis standar terbuka — mesin pencatatan penerimaan yang sama dapat dipakai kabupaten/kota lain maupun diperluas ke retribusi pasar, terminal, dan kebersihan.

Kebaruan SIPATRI terletak pada transformasi tata kelola pendapatan parkir dari berbasis kepercayaan menjadi berbasis data: Aspek Kondisi Saat Ini Dengan SIPATRI Pencatatan transaksi Tidak ada; hanya setoran akhir Setiap kendaraan tercatat (e-karcis QR/gate/QRIS) waktu nyata Setoran juru parkir Manual, berbasis kepercayaan Rekonsiliasi otomatis setoran vs transaksi; selisih terdeteksi harian Integrasi kanal Manual dan elektronik terpisah Satu platform: aplikasi jukir, gate API, mesin, QRIS, EDC, payment gateway Pengawasan kebocoran Tidak dapat dibuktikan AI deteksi anomali dan indikasi kebocoran, ditinjau petugas Target dan kinerja Tanpa dasar potensi Target per lokasi berbasis data potensi; peringkat kinerja lokasi/jukir Audit Rekap manual, lambat Jejak audit digital per transaksi; laporan otomatis utk BPKAD/Inspektorat Pelindungan masyarakat Rawan pungli, tarif tidak jelas Verifikasi jukir resmi & tarif via pemindaian QR + kanal aduan Sepanjang penelusuran, belum terdapat pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua yang mengoperasikan platform pendapatan parkir terintegrasi lintas kanal dengan rekonsiliasi otomatis dan deteksi kebocoran berbasis kecerdasan artifisial. Nilai pembeda SIPATRI: (1) menyentuh dua sisi sekaligus — pengamanan PAD bagi pemerintah dan pelindungan masyarakat dari pungutan liar; (2) kontrak kinerja juru parkir menjadi adil karena berbasis data potensi, bukan tebakan; (3) dirancang sebagai platform penerimaan daerah yang dapat diperluas ke retribusi lain dan direplikasi secara nasional.

SIPATRI saat ini berada pada tahap rancangan siap bangun menuju prototipe: proses bisnis, alur rekonsiliasi, desain modul, dan pemilihan teknologi telah selesai dirancang; pembangunan purwarupa aplikasi juru parkir dan dasbor merupakan tahap pertama peta jalan. Output terukur yang ditargetkan pada tahun pertama penerapan (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): Purwarupa aplikasi juru parkir dan dasbor beroperasi pada lokasi percontohan; Jumlah lokasi parkir dan juru parkir resmi terdaftar dalam sistem; Persentase transaksi tercatat digital terhadap total transaksi; Nilai selisih setoran yang terdeteksi dan tertagih melalui rekonsiliasi otomatis; Pertumbuhan realisasi PAD parkir dibanding baseline tahun sebelumnya. Kesiapterapan didukung oleh: teknologi yang seluruhnya matang (aplikasi Android, QRIS, dasbor web, API), kebutuhan perangkat lapangan sederhana (ponsel Android juru parkir), model rintisan bertahap per kanal penerimaan, serta desain mode luring untuk titik parkir dengan jaringan terbatas.

-

Outcome yang ditargetkan dan indikator pengukurannya (mohon dilengkapi dengan angka aktual saat implementasi): PAD parkir meningkat — indikator: pertumbuhan realisasi PAD parkir terhadap baseline; capaian target vs realisasi per lokasi; Kebocoran berkurang — indikator: persentase transaksi tercatat digital; nilai selisih setoran terdeteksi dan tertagih; penurunan temuan audit; Audit lebih mudah dan murah — indikator: waktu penyusunan laporan (dari hari menjadi seketika); ketersediaan jejak audit per transaksi; Transparansi meningkat — indikator: dasbor PAD dapat diakses pimpinan dan BPKAD setiap saat; publikasi capaian berkala; Masyarakat terlindungi — indikator: jumlah juru parkir resmi terverifikasi ber-QR; jumlah aduan pungutan liar yang tertangani; Kebijakan berbasis data — indikator: penetapan target dan penataan titik parkir tahun berikutnya memakai rekomendasi data SIPATRI. Bagi juru parkir, sistem juga memberi manfaat: identitas resmi, target yang adil berbasis potensi lokasi, dan bukti kinerja yang melindungi dari tuduhan tak berdasar.

Pendanaan: tahap rintisan melalui APBD (Dinas Perhubungan); peningkatan PAD dan berkurangnya kebocoran menjadi justifikasi anggaran berkelanjutan — sistem membiayai dirinya sendiri; Regulasi: diusulkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan retribusi parkir elektronik, termasuk kewajiban e-karcis, pembayaran nontunai bertahap, dan kontrak kinerja juru parkir; Sumber daya manusia: tim pengelola pada Dishub, pelatihan operator dan juru parkir, serta pendampingan adopsi aplikasi di lapangan; Infrastruktur dan pemeliharaan: arsitektur awan dengan cadangan data terjadwal; perangkat lapangan cukup ponsel Android; pemeliharaan dan pembaruan keamanan rutin; Peta jalan lima tahun: Tahun 1 — integrasi juru parkir (aplikasi, e-karcis, rekonsiliasi); Tahun 2 — gate parking dan seluruh kanal elektronik; Tahun 3 — analitik AI penuh (prediksi, deteksi kebocoran, rekomendasi target); Tahun 4 — Smart Parking City (informasi ketersediaan parkir bagi publik, penataan titik); Tahun 5 — Regional Parking Intelligence Platform dan perluasan ke retribusi daerah lain; Pengembangan AI: evaluasi akurasi prediksi dan deteksi secara berkala, audit algoritme tahunan, dan human in the loop pada setiap tindak lanjut temuan; Integrasi SPBE: rekonsiliasi dengan sistem keuangan daerah (BPKAD), kesiapan integrasi SIPD, dan standar API terbuka; Replikasi: desain modular berbasis standar terbuka — mesin pencatatan penerimaan yang sama dapat dipakai kabupaten/kota lain maupun diperluas ke retribusi pasar, terminal, dan kebersihan.