Data inovasi Kabupaten Mimika

RANCANG BANGUN I.  DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan II. PERMASALAHAN      A. Makro Masih rendahnya cakupan kunjungan balita ke posyandu Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita Adanya hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam akses pelayanan kesehatan Belum optimalnya peran kader dalam penjangkauan sasaran aktif     B. Mikro Banyak balita tidak hadir saat kegiatan posyandu (drop out) Tidak terpantau status gizi dan tumbuh kembang secara rutin Balita risiko tinggi (stunting, BGM, imunisasi tidak lengkap) tidak terdeteksi dini Kunjungan rumah belum terjadwal dan sistematis III. ISU STRATEGIS      A. Global Target penurunan stunting sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) Pentingnya intervensi dini pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Peningkatan kualitas kesehatan anak sebagai investasi sumber daya manusia      B. Nasional Program percepatan penurunan stunting di Indonesia Penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (posyandu aktif) Transformasi layanan primer dengan pendekatan promotif dan preventif Optimalisasi peran kader kesehatan dalam sistem pelayanan     C. Lokal Tingginya permasalahan stunting dan gizi ballita, jumlah kasus masih sekitar 9-11 % pada tahun 2025 meski sudah menurun. Belum optimalnya cakupan pelayanan posyandu Masalah perilaku dan kesadaran Masyarakat Kualitas lingkungan dan sanitasi Optimalisasi peran kader posyandu IV. METODE PEMBAHARUAN       A. Sebelum Inovasi : Pelayanan posyandu bersifat pasif (menunggu sasaran datang) Kader belum melakukan penjangkauan aktif secara terstruktur Terjadwal secara rutin Sweping dilakukan secara terpisah oleh masing-masing program     B. Sesudah Inovasi :  Dilakukan sweeping balita melalui kunjungan rumah oleh kader lintas program Penjangkauan aktif terhadap balita yang tidak hadir di posyandu Pemanfaatan data sasaran untuk pemetaan balita berisiko Kunjungan rumah terjadwal dan terkoordinasi dengan tenaga Kesehatan lintas program dan kader Edukasi langsung kepada orang tua di rumah V. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Pendekatan aktif (door to door) sweping aktif lintas program dan kader untuk meningkatkan cakupan pelayanan Balita Deteksi dini masalah gizi dan kesehatan balita lebih cepat Memperkuat peran kader sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan Data balita lebih akurat dan terupdate Meningkatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Intervensi lebih tepat sasaran, khususnya pada balita risiko tinggi VI. CARA KERJA INOVASI Identifikasi Sasaran Kader mendata balita yang tidak hadir di posyandu Perencanaan Kunjungan Menyusun jadwal sweeping berdasarkan wilayah dan prioritas Pelaksanaan Kunjungan Rumah Kader dan tenaga Kesehatan lintas program melakukan kunjungan ke rumah balita Melakukan pemantauan sederhana (BB, TB, kondisi umum) dan riwayat Imunisasi balita Memberikan edukasi kepada orang tua Pencatatan dan Pelaporan Hasil kunjungan dicatat dalam format monitoring Tindak Lanjut Balita bermasalah dirujuk atau dipantau lebih lanjut oleh petugas kesehatan Evaluasi Berkala, Dilakukan evaluasi cakupan dan efektivitas kegiatan sweeping

Tujuan Inovasi   A. Tujuan Umum: Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan balita melalui penjangkauan aktif berbasis masyarakat guna memastikan seluruh balita mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara optimal.   B. Tujuan Khusus: Meningkatkan kehadiran balita di posyandu Menjangkau balita yang tidak hadir (drop out) melalui kunjungan rumah Mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi serta cakupan imunisasi pada balita Meningkatkan peran aktif kader dalam pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya kesehatan balita

Manfaat Inovasi   A. Bagi Masyarakat: Balita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun tidak hadir di posyandu Orang tua memperoleh edukasi langsung terkait gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang Balita Meningkatkan akses layanan kesehatan secara merata   B. Bagi Kader: Meningkatkan kapasitas dan peran kader dalam pelayanan kesehatan Menambah keterampilan komunikasi dan deteksi dini masalah kesehatan Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap wilayah binaan C. Bagi Puskesmas: Data sasaran balita dan imunisasi lebih akurat dan terupdate Meningkatkan cakupan program kesehatan ibu dan anak (KIA) Mempermudah pemantauan dan evaluasi program D. Bagi Pemerintah/Stakeholder: Mendukung pencapaian indikator bidang Kesehatan khususnya Kesehatan balita Berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting Menguatkan sistem pelayanan kesehatan berbasis Masyarakat

Dampak Inovasi    A. Dampak Jangka Pendek: Meningkatnya cakupan kunjungan balita dan cakupan imunisasi (baik di posyandu maupun kunjungan rumah) Ditemukannya balita dengan masalah gizi atau kesehatan secara lebih cepat Meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan kesehatan anak    B. Dampak Jangka Menengah: Penurunan jumlah balita yang tidak terpantau (lost follow-up) Perbaikan status gizi balita di wilayah kerja Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu    C. Dampak Jangka Panjang: Penurunan angka stunting dan masalah gizi lainnya Terbentuknya masyarakat yang lebih mandiri dalam menjaga kesehatan anak Peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini

UKM Go Digital, maka secara umum program ini merupakan upaya transformasi usaha kecil dan menengah (UKM) dari sistem konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. 1. Rancang Bangun UKM Go Digital Rancang bangun UKM Go Digital biasanya mencakup beberapa tahapan berikut: Digitalisasi Proses Bisnis Penggunaan komputer dan aplikasi dalam pengelolaan usaha. Pencatatan keuangan secara digital. Pengelolaan stok dan transaksi berbasis sistem. Digitalisasi Pemasaran Pemanfaatan media sosial (Instagram, Facebook, Tik Tok, Whats App Business). Promosi melalui marketplace dan website. Penggunaan strategi pemasaran digital (digital marketing). Digitalisasi Penjualan Penjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan platform e-commerce lainnya. Pemanfaatan pembayaran digital dan QRIS. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan literasi digital. Pengembangan kemampuan penggunaan aplikasi bisnis. Pendampingan transformasi digital. Integrasi Ekosistem Digital Konektivitas dengan layanan logistik. Integrasi dengan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan layanan keuangan digital dan pembiayaan.

Tujuan Utama Meningkatkan daya saing UKM. Memperluas akses pasar. Meningkatkan efisiensi operasional. Mendorong pertumbuhan pendapatan. Mempercepat transformasi ekonomi digital. Dengan demikian, pokok perubahan UKM Go Digital berfokus pada transformasi proses bisnis, pemasaran, penjualan, pembayaran, dan pengelolaan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital agar UKM menjadi lebih produktif, efisien, dan kompetitif.

Manfaat Go Digital bagi UKM Memperluas Jangkauan Pasar Produk dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan ke pasar internasional melalui internet. Tidak terbatas pada pelanggan di sekitar lokasi usaha. Meningkatkan Penjualan Usaha dapat beroperasi dan menerima pesanan selama 24 jam melalui platform digital. Memudahkan pelanggan menemukan dan membeli produk. Efisiensi Operasional Pencatatan transaksi, stok, dan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Mengurangi penggunaan kertas dan pekerjaan manual. Memudahkan Promosi Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, website, dan marketplace dengan biaya yang lebih terjangkau. Target pasar dapat ditentukan secara lebih tepat. Meningkatkan Pelayanan Pelanggan Komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih cepat melalui chat, email, atau media sosial. Memudahkan pemberian informasi produk dan layanan purna jual. Mempermudah Sistem Pembayaran Mendukung pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan QRIS. Transaksi menjadi lebih aman dan praktis. Meningkatkan Daya Saing UKM dapat bersaing dengan usaha yang lebih besar melalui pemanfaatan teknologi. Lebih mudah mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen. Mendukung Pengambilan Keputusan Data penjualan dan perilaku pelanggan dapat dianalisis untuk menentukan strategi bisnis yang lebih efektif. Kesimpulan Go Digital membantu UKM menjadi lebih efisien, produktif, kompetitif, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

hasil yang diperoleh diantanya  UKM Go Digital membawa perubahan utama sebagai berikut: Sebelum Digital Setelah Go Digital Pemasaran terbatas pada wilayah lokal Pemasaran menjangkau pasar nasional bahkan global Pencatatan manual Pencatatan digital dan lebih akurat Penjualan tatap muka Penjualan online dan omnichannel Pembayaran tunai Pembayaran digital (QRIS, e-wallet, transfer) Promosi dari mulut ke mulut Promosi melalui media sosial dan iklan digital Pengelolaan usaha sederhana Pengelolaan berbasis data dan analisis Sehingga  disimpulkan bahwa melakukan transaksi menggunakan penjualan produk UKM secara digital di jangkauan yang luas. Hasil UKM Go Digital adalah meningkatnya penjualan, efisiensi usaha, kemampuan digital, dan daya saing UKM, sehingga usaha menjadi lebih modern, produktif, dan siap berkembang di era ekonomi digital.

SASAPUMI (Satu ASN, Satu Produk UKM Mimika) adalah program pemberdayaan UMKM yang mendorong setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika untuk menggunakan, membeli, mempromosikan, atau menjadi pelanggan tetap minimal satu produk dari pelaku UKM lokal. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing dan pemasaran produk UMKM di Mimika serta memperkuat ekonomi daerah. Konsepnya sejalan dengan gerakan "Satu ASN, Satu Produk UMKM" yang telah diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Tujuan SASAPUMI Meningkatkan penjualan produk UKM Mimika. Mendorong ASN menjadi agen promosi produk lokal. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk asli Mimika dan Papua Tengah. Membantu UKM memperoleh pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Program SASAPUMI memberikan manfaat bagi pelaku UKM, ASN, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Mimika, antara lain: 1. Bagi Pelaku UKM Mimika Meningkatkan penjualan dan omzet usaha. Memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UKM. Mendorong peningkatan kualitas, inovasi, dan daya saing produk. Membantu keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. 2. Bagi ASN Berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi daerah. Menjadi agen promosi produk unggulan Mimika. Menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan terhadap produk lokal. Mempererat hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha masyarakat. 3. Bagi Pemerintah Daerah Mendukung program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Membantu menciptakan lapangan kerja baru. Mengurangi ketergantungan terhadap produk dari luar daerah. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 4. Bagi Masyarakat Meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan kesejahteraan keluarga. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Melestarikan produk, budaya, dan kearifan lokal Mimika. Menumbuhkan semangat penggunaan produk dalam negeri dan produk daerah.

SASAPUMI merupakan inovasi yang memperkuat sinergi antara ASN dan UKM Mimika sehingga menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk lokal, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika secara berkelanjutan.

SIDATAKU (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UKM Mimika) merupakan inovasi digital yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data koperasi dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Mimika ke dalam satu sistem informasi yang terpusat, akurat, dan mudah diakses. Sistem ini dibangun sebagai solusi atas permasalahan pengelolaan data yang sebelumnya masih tersebar di berbagai dokumen, aplikasi, dan unit kerja sehingga sering terjadi duplikasi, ketidaksesuaian, serta keterlambatan pembaruan data. kemudian SIDATAKU merupakan transformasi digital pengelolaan data koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika yang menghadirkan sistem data tunggal, terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Pokok perubahan utama yang dihasilkan adalah peralihan dari sistem pendataan manual dan terpisah menjadi sistem digital terpadu yang mendukung pelayanan publik, pengambilan kebijakan, serta pemberdayaan koperasi dan UKM secara lebih efektif dan tepat sasaran. Basis Data Terintegrasi Menghimpun data koperasi dan UKM dalam satu database. Aplikasi Berbasis Digital Dapat diakses oleh petugas pengelola data dan pemangku kepentingan. Memudahkan proses input, verifikasi, pembaruan, dan pelaporan data. Dashboard Monitoring Menampilkan statistik perkembangan koperasi dan UKM secara real-time. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem Validasi dan Verifikasi Menjamin akurasi dan keabsahan data. Mengurangi data ganda dan kesalahan administrasi. Pelayanan Data Terpadu Menjadi dasar penyaluran program pembinaan, bantuan, pelatihan, dan pemberdayaan koperasi serta UKM.

Tujuan utama inovasi daerah SIDATAKU (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UKM Mimika) adalah mewujudkan sistem pengelolaan data koperasi dan UKM yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika. maka dengan demikian Terwujudnya satu data koperasi dan UKM Kabupaten Mimika yang akurat, terpercaya, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas program pemberdayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Inovasi SIDATAKU (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UKM Mimika) memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah daerah, koperasi, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengelolaan data yang efektif, akurat, dan terintegrasi. 1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Menyediakan data koperasi dan UKM yang akurat, valid, dan terbarukan. Mempermudah perencanaan program dan kebijakan berbasis data dalam mengambil keputusan Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Mengurangi duplikasi data dan kesalahan administrasi. 2. Manfaat bagi Koperasi dan UKM Mempermudah proses pendataan dan pembaruan informasi usaha. Meningkatkan peluang memperoleh program pembinaan, pelatihan, dan bantuan pemerintah. Memudahkan akses terhadap informasi program pemberdayaan dan pengembangan usaha. Meningkatkan legalitas dan keterdataan usaha dalam sistem pemerintah daerah. 3. Manfaat bagi Pelayanan Publik Mempercepat proses pelayanan administrasi terkait koperasi dan UKM. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 4. Manfaat bagi Program Pemberdayaan Ekonomi Menjamin penyaluran bantuan dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan koperasi dan UKM. Mendukung pertumbuhan dan peningkatan daya saing pelaku usaha lokal. Memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mimika. 5. Manfaat bagi Tata Kelola Pemerintahan Mendorong transformasi digital dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Mewujudkan prinsip Satu Data Daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta stakeholder terkait. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. maka itu disimpulkan sebagai berikut:  SIDATAKU memberikan manfaat berupa tersedianya data tunggal koperasi dan UKM yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketepatan sasaran program pemberdayaan, efisiensi pengelolaan data, serta penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UKM yang lebih terarah dan berkelanjutan.

SIDATAKU (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UKM Mimika) telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan data, pelayanan, serta pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan UKM di Kabupaten Mimika. demikian juga SIDATAKU berhasil mewujudkan sistem data tunggal koperasi dan UKM yang terintegrasi, akurat, dan berbasis digital sehingga meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pengelolaan data, mendukung kebijakan berbasis data, serta menjamin pelaksanaan program pemberdayaan koperasi dan UKM yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Mimika. Hasil yang Dicapai Terwujudnya Data Tunggal Koperasi dan UKM Seluruh data koperasi dan UKM dihimpun dalam satu sistem yang terintegrasi dan terpusat. Tersedia basis data yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diperbarui. Peningkatan Akurasi dan Validitas Data Berkurangnya data ganda (duplikasi) dan ketidaksesuaian informasi. Data yang tersedia telah melalui proses verifikasi dan validasi yang lebih baik. Percepatan Proses Pendataan dan Pelaporan Proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual. Penyusunan laporan dapat dilakukan secara otomatis dan tepat waktu. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pelayanan administrasi kepada koperasi dan UKM menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Petugas dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara langsung melalui sistem. Mendukung Kebijakan Berbasis Data Data yang tersedia menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan kebijakan pengembangan koperasi serta UKM. Pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran dan terukur. Meningkatkan Ketepatan Sasaran Program Penyaluran bantuan, pelatihan, pendampingan, dan program pemberdayaan lainnya dapat dilakukan berdasarkan data yang valid. Risiko kesalahan sasaran penerima manfaat dapat diminimalkan. Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Perkembangan koperasi dan UKM dapat dipantau secara berkala melalui dashboard dan laporan sistem. Evaluasi program dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Terwujudnya Transformasi Digital Tata Kelola Data Pengelolaan data yang sebelumnya manual beralih menjadi sistem digital yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan publik.

RANCANG BANGUN  SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan)  Tahun 2025 DASAR HUKUM  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan pangan dan ketahanan pangan.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. Peraturan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.  PERMASALAHAN    Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan ketersediaan, aksesibilitas, keanekaragaman konsumsi, pemanfaatan, dan stabilitas pangan serta keamanan pangan  masyarakat. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir, perkotaan, hingga daerah pedalaman yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi dan pemantauan pangan. Selama ini, pengelolaan data ketahanan pangan masih dilakukan secara terpisah sehingga informasi mengenai produksi, stok, distribusi, harga pangan, dan kondisi kerawanan pangan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, kurang akuratnya data lapangan, serta belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko gangguan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan di Kabupaten Mimika.Ditambah belum optimalnya integrasi data ketahanan pangan menyebabkan informasi strategis terkait produksi, distribusi, konsumsi, dan kerawanan pangan belum tersedia secara cepat dan komprehensif.  Berikut Permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi ketahanan pangan :  A. Permasalahan Umum (Makro) 1. Belum Tersedianya Data Ketahanan Pangan yang Terintegrasi Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, harga pangan, dan kerawanan pangan masih tersebar pada berbagai sumber dan unit kerja. Belum terdapat satu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data ketahanan pangan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan dan konsolidasi data membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Kebutuhan Informasi Pangan yang Cepat dan Akurat Pemerintah daerah memerlukan data yang cepat, akurat, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan ketahanan pangan. Keterlambatan penyediaan data dapat menghambat pengambilan keputusan terutama pada kondisi darurat pangan, gejolak harga, maupun bencana alam. 3. Fluktuasi Ketersediaan dan Harga Pangan Ketersediaan dan harga pangan di Kabupaten Mimika dipengaruhi oleh kondisi distribusi, cuaca, serta pasokan dari luar daerah. Pemerintah membutuhkan sistem yang dapat memantau perubahan kondisi pangan secara berkala dan real-time. 4. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah Sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih dipasok dari luar Kabupaten Mimika. Gangguan transportasi dan distribusi dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah. 5. Tuntutan Transformasi Digital Pemerintahan Implementasi SPBE mendorong setiap perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Diperlukan sistem digital yang mampu mendukung tata kelola data ketahanan pangan secara efektif dan efisien. B. Permasalahan Mikro 1. Pengelolaan Data Masih Dilakukan Secara Manual Sebagian besar data ketahanan pangan masih dikumpulkan menggunakan formulir manual dan spreadsheet terpisah. Proses rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan input. 2. Belum Terintegrasinya Data Antar Bidang Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, dan kerawanan pangan dikelola oleh bidang yang berbeda. Belum tersedia media yang mampu menghubungkan seluruh data dalam satu platform yang sama. 3. Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi Monitoring kondisi pangan belum dapat dilakukan secara real-time. Analisis perkembangan indikator ketahanan pangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam mendukung evaluasi program. 4. Penyusunan Laporan Membutuhkan Waktu Lama Proses pengolahan data dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan masih dilakukan secara manual. Ketersediaan laporan seringkali bergantung pada proses pengumpulan data dari berbagai sumber. 5. Belum Tersedianya Dashboard Informasi Ketahanan Pangan Informasi terkait produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan kerawanan pangan belum tersaji dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami. Pimpinan daerah mengalami kesulitan memperoleh gambaran kondisi ketahanan pangan secara cepat dan komprehensif. 6. Keterbatasan Akses Informasi bagi Pemangku Kepentingan Data dan informasi ketahanan pangan belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi terkait. Belum tersedia media informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pangan. 7. Belum Adanya Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Potensi kerawanan pangan belum dapat terdeteksi secara cepat karena belum adanya sistem yang mampu mengolah indikator kerawanan pangan secara otomatis. Intervensi pemerintah sering kali dilakukan setelah masalah terjadi. 8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data ketahanan pangan masih terbatas. Belum tersedia sistem yang mendukung analisis data, visualisasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara terpadu. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi berupa SIKEPANG (Sistem Ketahanan Pangan) yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi pangan dalam satu platform digital. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kondisi pangan secara real-time, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan intervensi di bidang ketahanan pangan. 3. ISU STRATEGIS A. Isu Strategis Global 1. Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia Perubahan iklim global menyebabkan perubahan pola musim, curah hujan ekstrem, banjir, dan kekeringan yang berdampak terhadap produksi pangan.  Organisasi internasional memperkirakan peningkatan risiko kerawanan pangan akibat perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk dunia.  Pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi yang mampu memantau kondisi pangan secara cepat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan. 2. Disrupsi Rantai Pasok Pangan Global Konflik geopolitik, pandemi, dan gangguan transportasi internasional dapat mempengaruhi distribusi pangan dan stabilitas harga komoditas.  Ketidakpastian rantai pasok global berdampak pada daerah yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.  SIKEPANG diperlukan untuk menyediakan data yang mendukung mitigasi risiko dan perencanaan ketahanan pangan daerah. 3. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Big Data Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk memanfaatkan data digital dalam pengambilan keputusan.  Sistem informasi berbasis data menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.  Implementasi SIKEPANG menjadi bagian dari transformasi digital sektor pangan yang memanfaatkan data secara terintegrasi dan real-time. 4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ketahanan pangan merupakan salah satu target utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengakhiri kelaparan (Zero Hunger).  Pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang mampu menyediakan data indikator ketahanan pangan secara berkelanjutan dan terukur.  B. Isu Strategis Nasional   Isu strategis nasional terkait pada beberapa tantangan utama yaitu:  Ketersediaan Pangan (Availability) Penyusutan Lahan: Alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri atau pemukiman mempersempit area tanam, sehingga ekstensifikasi dan perlindungan lahan pertanian abadi sangat mendesak.  Perubahan Iklim: Fenomena cuaca ekstrem memicu ancaman kekeringan atau banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen.  Ketergantungan Impor: Tingginya volume impor pada komoditas seperti kedelai, gula, dan bawang putih membuat stabilitas harga rentan terhadap gejolak pasar global. 2. Keterjangkauan Pangan  (Accessibility) Logistik & Distribusi: Kondisi geografis kepulauan membuat biaya transportasi tinggi, memicu disparitas harga, dan inflasi antarwilayah. Kesenjangan Ekonomi: Angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah tertentu mempengaruhi daya beli masyarakat untuk mengakses pangan yang bergizi. 3. Pemanfaatan Pangan (Utilization) Ketergantungan Beras: Tingginya konsumsi beras per kapita nasional belum diimbangi dengan diversifikasi pangan lokal yang optimal. Gizi & Stunting: Kualitas asupan gizi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah, yang berdampak langsung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Stabilitas Pangan (Stability) Fluktuasi Harga: Gangguan pada rantai pasok atau kelangkaan pupuk bersubsidi dapat memicu lonjakan harga yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial.  C. Isu Strategis Lokal Beberapa isu strategis lokal yang dihadapi di Mimika yaitu :  Kondisi Geografis yang Luas dan Beragam Wilayah Mimika terdiri dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan yang menyebabkan distribusi pangan terhambat seperti price differential antar wilayah distrik sangat timpang. Ketersediaan Data Pangan yang Akurat Dibutuhkan sistem yang mampu menyediakan data produksi, stok, distribusi, dan konsumsi pangan secara terintegrasi untuk mengambil kebijakan dibidang ketahanan pangan . Potensi Kerawanan Pangan pada Distrik Tertentu Melalui penyajian data terintegrasi pada wilayah kampung dan distrik akan memudahkan intervensi wilayah rawan pangan . Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan produk lokal akan mengurangi ketergantungan produk pangan infort dari luar daerah, sehingga meningkatkan ekonomi daerah. Monitoring Harga dan Ketersediaan Pangan Pemerintah daerah memerlukan informasi yang cepat untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pangan. Pengambilan Keputusan Berbasis Data SIKEPANG dapat menjadi instrumen untuk mendukung perencanaan, intervensi, dan evaluasi program ketahanan pangan secara tepat sasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum adanya SIKEPANG Integrasi Kios Pangan masih fokus pada penjualan secara manual Informasi harga pangan masih diinput secara manual Pelaksanaan interfensi pangan melalui media cetak belum mampu memenuhi target sasaran Fokus pada komoditas pangan umum Rendahnya akses informasi data yang mendukung kebijakan ketahanan pangan  Kondisi sesudah adanya SIKEPANG : SIKEPANG terhubung dengan Kios Pangan untuk memantau penjualan dan pembelian produk pangan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ketersediaan stok produk pangan pada Kios Pangan Informasi harga pangan bisa secara langsung dipublikasi secara digital sehingga bisa memantau harga per periode dari setiap komoditas Pelaksanaan GPM dicatat dalam SIKEPANG meliputi Lokasi Kegiatan, Jenis Komoditas, dan Dampak terhadap harga pangan. SIKEPANG mendukung pengembangan pangan Lokal melalui pemasaran hasil produksi pangan masyarakat dan  diversifikasi konsumsi pangan lokal. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN          Keunggulan/kebaharuan SIKEPANG yaitu :  Integrasi seluruh data ketahanan pangan dalam satu aplikasi. Dashboard informasi harga pangan  Mendukung SPBE dan Satu Data Indonesia Mendukung kebijakan berbasis data Mengoptimalkan pengelolaan pangan lokal Kabupaten Mimika . 6. CARA KERJA INOVASI Login Admin dengan menggunakan web sikepang.mimikakab.go.id Pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses. Tahap 2 – Pengelolaan Data Pengguna mengelola data sesuai peran masing-masing. Admin Panel Harga mengelola harga komoditas, Admin SIKEPANG mengelola konten informasi, dan Admin Toko mengelola produk pangan. Tahap 3 – Verifikasi dan Penyimpanan Data Sistem melakukan validasi data. Apabila data lengkap dan sesuai, sistem menyimpan data ke dalam basis data SIKEPANG. Tahap 4 – Publikasi Informasi  Setelah data tersimpan, pengguna memilih tombol Publish atau Terbitkan sehingga informasi dapat langsung ditampilkan pada website SIKEPANG. Tahap 5 – Monitoring dan Pembaruan Admin melakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.

Pengembangan SIKEPANG bertujuan untuk: Menyediakan platform informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Mimika. Meningkatkan transparansi data harga pangan kepada publik secara real-time. Mempromosikan produk pangan lokal dan memfasilitasi transaksi melalui Toko Pangan digital. Mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui informasi resep menu pangan lokal. Memperkuat koordinasi antar divisi dalam Dinas Ketahanan Pangan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan pelayanan publik di bidang ketahanan pangan. 

SIKEPANG memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan: Bagi Masyarakat: Akses mudah terhadap informasi harga pangan terkini. Kemudahan mendapatkan informasi produk pangan lokal dan cara pembeliannya. Inspirasi resep masakan berbahan pangan lokal khas Papua. Bagi Pemerintah Daerah: Pengelolaan data ketahanan pangan yang lebih efisien dan terstruktur. Media komunikasi dan publikasi program ketahanan pangan yang efektif. Basis data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Hasil Inovasi :  Terbentuknya Sistem Informasi Ketahanan Pangan yang terintegrasi  Meningkatnya kecepatan penyajian data Tersedianya basis data ketahanan pangan Kabupaten Mimika yang lebih akurat dan mutakhir. 

Dasar Hukum Program Dokter Spesialis Keliling Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan → Mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah → Menetapkan bahwa urusan kesehatan merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah, termasuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan → Mengatur jenis dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas dan jejaring pelayanan.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) → Menyebutkan bahwa Puskesmas dapat menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis → Mengatur kewajiban pencatatan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan oleh dokter spesialis dalam kegiatan kunjungan.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Kesehatan → Mendukung kegiatan pemantauan penyakit melalui layanan langsung ke masyarakat.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan → Menekankan peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk melalui inovasi pelayanan.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN (dan perubahannya) → Mengatur sistem rujukan berjenjang dan membuka peluang inovasi untuk mendekatkan layanan spesialistik ke FKTP.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD → Memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas BLUD untuk melakukan inovasi pelayanan kesehatan, termasuk kerja sama dengan dokter spesialis.  Permasalahan Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penyediaan layanan spesialistik. Adapun permasalahan yang melatarbelakangi perlunya inovasi program dokter spesialis keliling adalah sebagai berikut: A. Permasalahan Makro Secara umum, pelayanan kesehatan di Puskesmas masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas, khususnya pelayanan spesialistik. Hal ini menyebabkan belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. B. Permasalahan Mikrro Adapun permasalahan khusus yang mendasari perlunya program dokter spesialis keliling adalah sebagai berikut: Keterbatasan akses terhadap dokter spesialis Sebagian besar Puskesmas tidak memiliki dokter spesialis, sehingga masyarakat harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya jauh dan sulit dijangkau, terutama di wilayah terpencil.  Tingginya angka rujukan ke rumah sakit Banyak kasus yang sebenarnya masih dapat ditangani di tingkat Puskesmas dengan dukungan dokter spesialis, namun karena keterbatasan SDM, pasien langsung dirujuk sehingga membebani rumah sakit.  Hambatan geografis dan transportasi Kondisi geografis yang sulit (seperti daerah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman) menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan lanjutan.  Biaya yang tinggi bagi masyarakat Rujukan ke rumah sakit seringkali menimbulkan biaya tambahan seperti transportasi, akomodasi, dan kehilangan waktu kerja.  Keterlambatan diagnosis dan penanganan kasus Keterbatasan layanan spesialistik di Puskesmas menyebabkan keterlambatan dalam penegakan diagnosis dan terapi, yang berpotensi memperburuk kondisi pasien.  Kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan Terdapat ketimpangan mutu layanan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, terutama dalam hal akses terhadap dokter spesialis.  Belum optimalnya integrasi layanan rujukan Sistem rujukan berjenjang belum berjalan efektif karena kurangnya koordinasi antara Puskesmas dan fasilitas rujukan.  Keterbatasan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Puskesmas Tenaga kesehatan di Puskesmas memiliki keterbatasan kesempatan untuk belajar langsung dari dokter spesialis dalam menangani kasus tertentu.  Isu Strategis A. Tingkat Global Kesenjangan akses pelayanan kesehatan Secara global masih terjadi ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama layanan spesialistik di daerah terpencil dan berkembang.  Penguatan Primary Health Care (PHC) Organisasi kesehatan dunia menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan primer sebagai fondasi sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.  Tuntutan Universal Health Coverage (UHC) Seluruh negara dituntut untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau tanpa hambatan finansial.  B. Tingkat Nasional Transformasi sistem kesehatan nasional Pemerintah mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan peningkatan akses layanan rujukan sebagai bagian dari transformasi kesehatan.  Tingginya angka rujukan ke rumah sakit Sistem rujukan berjenjang belum berjalan optimal, sehingga banyak kasus dirujuk yang seharusnya bisa ditangani di tingkat Puskesmas.  Distribusi dokter spesialis yang belum merata Sebagian besar dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota besar.  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas semakin meningkat.  Efisiensi pembiayaan kesehatan (JKN) Diperlukan upaya pengendalian biaya melalui optimalisasi pelayanan di tingkat pertama.  C. Tingkat Lokal (Daerah/Puskesmas) Keterbatasan dokter spesialis di wilayah kerja Puskesmas Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter spesialis tetap.  Akses geografis yang sulit Jarak ke rumah sakit jauh dan transportasi terbatas, terutama di daerah terpencil.  Tingginya beban rujukan dari Puskesmas Banyak pasien harus dirujuk ke fasilitas lanjutan.  Keterlambatan diagnosis dan penanganan kasus Terjadi karena keterbatasan layanan spesialistik di Puskesmas.  Beban biaya bagi masyarakat Pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan spesialis.  Keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas Kurangnya kesempatan peningkatan kompetensi melalui pendampingan langsung.   Metode Pembaharuan A. Kondisi Sebelum Inovasi Pelayanan terbatas pada dokter umum Kasus tertentu tidak dapat ditangani optimal di Puskesmas.  Rujukan tinggi ke rumah sakit Banyak pasien langsung dirujuk tanpa penanganan awal yang maksimal.  Akses layanan spesialis sulit Pasien harus menempuh jarak jauh dengan keterbatasan transportasi.  Biaya tambahan tinggi bagi pasien Meliputi transportasi, akomodasi, dan kehilangan waktu kerja.  Waktu tunggu pelayanan lebih lama Karena antrean di rumah sakit dan proses rujukan.  Kapasitas tenaga kesehatan terbatas Minim transfer ilmu dari dokter spesialis.  B. Kondisi Sesudah Inovasi Pelayanan spesialistik hadir di Puskesmas Dokter spesialis datang secara berkala memberikan layanan langsung.  Penurunan angka rujukan Kasus-kasus tertentu dapat ditangani di Puskesmas.  Akses pelayanan lebih mudah dan cepat Masyarakat mendapatkan layanan lebih dekat dari tempat tinggal.  Pengurangan beban biaya pasien Tidak perlu biaya besar untuk ke rumah sakit.  Percepatan diagnosis dan penanganan Pasien mendapatkan kepastian medis lebih cepat.  Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Terjadi transfer knowledge melalui pendampingan langsung. Cara Kerja Inovasi Program Dokter Spesialis Keliling dilaksanakan melalui mekanisme kolaboratif antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit dengan tahapan sebagai berikut: 1. Perencanaan Identifikasi kebutuhan pelayanan spesialistik berdasarkan pola penyakit di wilayah kerja Puskesmas  Penentuan jenis dokter spesialis yang dibutuhkan (misalnya: penyakit dalam, anak, kandungan, dll)  Penyusunan jadwal kunjungan dokter spesialis secara berkala  Koordinasi dengan rumah sakit atau dokter spesialis terkait 2. Persiapan Penyiapan sarana dan prasarana di Puskesmas (ruang pelayanan, alat kesehatan, dll)  Pendataan dan skrining awal pasien oleh tenaga kesehatan Puskesmas  Sosialisasi jadwal pelayanan kepada masyarakat  Penyiapan administrasi (rekam medis, formulir, dll) 3. Pelaksanaan Pelayanan Dokter spesialis datang ke Puskesmas sesuai jadwal  Pemeriksaan pasien dilakukan bersama tenaga kesehatan Puskesmas   Penegakan diagnosis dan pemberian terapi secara langsung  Konsultasi kasus dengan tenaga kesehatan setempat (transfer knowledge) 4. Sistem Rujukan Terintegrasi Pasien yang dapat ditangani di Puskesmas diselesaikan di tempat   Pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit secara tepat indikasi  Rujukan dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dokter spesialis 5. Pencatatan dan Pelaporan Seluruh pelayanan dicatat dalam rekam medis  Dilakukan pelaporan jumlah kunjungan, jenis kasus, dan rujukan  Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program 6. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi jumlah rujukan sebelum dan sesudah program  Penilaian kepuasan masyarakat  Evaluasi kinerja tenaga kesehatan dan dokter spesialis  Perbaikan berkelanjutan program  Alur Singkat Cara Kerja Identifikasi kebutuhan → Penjadwalan → Persiapan → Pelayanan spesialis di Puskesmas → Rujukan selektif → Pelaporan → Evaluasi

Tujuan khusus disusun berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu: Meningkatkan akses Masyarakat terhadap dokter spesialis di Puskesmas → Menyediakan pelayanan dokter spesialis secara berkala di Puskesmas.  Menurunkan angka rujukan ke rumah sakit → Meningkatkan kemampuan penanganan kasus di tingkat Puskesmas dengan dukungan spesialis.  Mengatasi hambatan akses geografis → Mendekatkan pelayanan spesialistik kepada masyarakat di wilayah terpencil/sulit dijangkau.  Menurunkan beban biaya pasien → Menekan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya tidak langsung lainnya.   Mempercepat diagnosis dan penanganan kasus → Memberikan pelayanan spesialistik lebih cepat di tingkat Puskesmas.  Mengurangi kesenjangan mutu pelayanan kesehatan → Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas agar mendekati standar pelayanan di rumah sakit.  Mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang → Mewujudkan rujukan yang tepat indikasi, efektif, dan efisien.  Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan Puskesmas → Mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan melalui pendampingan dokter spesialis.

Tersedianya akses terhadap dokter spesialis di Puskesmas Menurunnya angka rujukan ke rumah sakit Hilangnya Hambatan geografis dan transportasi Berkurangnya Biaya yang tinggi bagi Masyarakat Mempercepat diagnosis dan penanganan kasus Berkurangnya kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan Optimalnya integrasi layanan rujukan Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan Puskesmas

Jadwal/layanan konsultasi dokter spesialis kini tersedia dan aktif di Puskesmas Jumlah pasien yang dirujuk dari Puskesmas ke Rumah sakit berkurang secara signifikan Pasien tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan penanganan pengeluaran ongkos transportasi dan biaya medis pasein menjadi lebih murah/gratis Durasi waktu sejak pasien diperiksa hingga keluar hasil diagnosa dan obat menjadi lebih singkat Standar fasilitas,alat medis, dan mutu pelauanan dipuskesmas menjadi setara minimal rumah sakit Sistem rujukan berjenjang dan berjalan secara digital/prosedural tanpa ada penumpukan pasien  Dokter dan perawat Puskesmas memiliki sertifikat keahlian baru atau mampu melakukan tindakan medis yang sebelumnya tidak bisa dilakukan 

A. RANCANG BANGUN Judul Inovasi: Pengembangan Sistem Database Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Data di SMAN 1 Mimika(NOKEN Data) 1. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 386 s.d. 390 mengenai Inovasi Daerah). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika terkait penyelenggaraan pendidikan dan percepatan transformasi digital. 2. PERMASALAHAN a. Makro Belum optimalnya integrasi data sektoral di tingkat satuan pendidikan yang menyebabkan terjadinya duplikasi data dan ketidaksinkronan informasi antara sekolah dengan instansi pembina di atasnya. Rendahnya efisiensi birokrasi akibat ketergantungan pada proses administrasi berbasis kertas (paper-based) yang memperlambat pengambilan kebijakan pendidikan di daerah. b. Mikro Data siswa, guru, dan pegawai di SMAN 1 Mimika masih tersimpan secara terpisah-pisah (fragmentasi data) dalam berbagai format dokumen dan folder yang berbeda. Proses pemutakhiran data memakan waktu lama karena harus dilakukan berulang kali pada setiap format laporan yang diminta (kurang efektif). Sulitnya melakukan pelacakan histori data (misal: riwayat kepangkatan guru atau mutasi siswa) secara cepat saat dibutuhkan dalam keadaan mendesak seperti persiapan ANBK atau akreditasi. 3. ISU STRATEGIS a. Global Transformasi Digital dan Big Data: Kebutuhan dunia internasional akan efisiensi manajemen data melalui teknologi digital untuk menciptakan sistem organisasi yang transparan dan akuntabel. Society 5.0: Integrasi ruang siber dan ruang fisik melalui sistem database yang mampu mendukung aktivitas manusia secara cerdas. b. Nasional Satu Data Indonesia (SDI): Upaya pemerintah pusat untuk menyeragamkan format dan akses data di seluruh instansi, termasuk sekolah, guna mempermudah perencanaan pembangunan nasional. Merdeka Belajar: Pemanfaatan teknologi untuk mendukung guru dan staf administrasi agar lebih fokus pada kualitas pengajaran daripada terbebani tugas administratif yang manual. c. Lokal Upaya SMAN 1 Mimika dalam meningkatkan indeks pelayanan publik di lingkungan pendidikan Kabupaten Mimika. Kebutuhan akan sistem proteksi data sekolah yang aman dari risiko kerusakan fisik atau kehilangan data akibat kelalaian penyimpanan manual. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum Penerapan Inovasi Penyimpanan data menggunakan arsip fisik dan banyak file Excel yang tidak saling terhubung (stand-alone files). Pencarian satu data siswa/guru membutuhkan waktu 15–30 menit karena harus membuka lemari arsip atau mencari di tumpukan folder komputer. Rekapitulasi laporan bulanan dilakukan secara manual dengan risiko kesalahan manusia (human error) yang tinggi. b. Sesudah Penerapan Inovasi Tersedianya satu sistem database terpusat yang mampu menyimpan seluruh data pokok sekolah secara terstruktur. Pencarian data dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui fungsi Search pada sistem. Laporan dan rekapitulasi data dihasilkan secara otomatis oleh sistem, sehingga data selalu mutakhir (up-to-date) dan akurat. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Integrasi Lintas Modul: Menyatukan data siswa, guru, pegawai, dan aset sekolah dalam satu pintu, memudahkan tim teknis dalam manajemen operasional. Skalabilitas: Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman modern (seperti Python atau PHP) yang fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut (misal: ditambahkan fitur presensi QR Code atau rapor digital). Aksesibilitas Multi-Platform: Dapat diakses secara daring oleh pihak berwenang di sekolah kapan pun dan di mana pun, memudahkan koordinasi antar bagian. Keamanan Data: Sistem dilengkapi dengan hak akses bertingkat (Admin, Staf, Kepala Sekolah) sehingga kerahasiaan data tetap terjaga. 6. CARA KERJA INOVASI Arsitektur Sistem: Sistem dibangun dengan struktur database (seperti My SQL atau Postgre SQL) sebagai pusat penyimpanan dan antarmuka web (User Interface) untuk interaksi pengguna. Migrasi Data: Seluruh data lama dari dokumen fisik dan Excel dikonversi dan diunggah ke dalam sistem database baru melalui proses importing. Input & Update Satu Pintu: Operator/staf administrasi melakukan pembaharuan data hanya melalui satu formulir digital di sistem. Sekali data diubah, seluruh laporan terkait akan ikut terperbarui secara otomatis. Otomatisasi Laporan: Sistem memiliki modul "Generator Laporan" yang dapat menarik data mentah dari database dan mengolahnya menjadi format laporan yang siap cetak (seperti profil sekolah, data statistik siswa, atau nominasi peserta ujian). Pemeliharaan Rutin: Tim teknis melakukan pemantauan rutin terhadap server dan melakukan backup database secara berkala untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan sistem.

Tujuan dilaksanakan Pengembangan Sistem Database Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Data di SMAN 1 Mimika (NOKEN Data) bertujuan untuk: Mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan data warga sekolah, meliputi data siswa, guru, dan tenaga kependidikan, agar tersimpan dalam satu sistem database yang terpusat, terstruktur, aman, dan mudah diakses. Meningkatkan efektivitas proses pemutakhiran data, sehingga perubahan atau pembaruan informasi dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melakukan penginputan berulang pada berbagai format dokumen maupun laporan yang berbeda. Memudahkan proses pencarian dan pelacakan riwayat data (histori), seperti riwayat kepangkatan guru, mutasi siswa, serta data penting lainnya yang diperlukan secara cepat untuk berbagai kebutuhan administrasi sekolah, termasuk persiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), akreditasi sekolah, dan pelaporan pendidikan lainnya. Meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen data sekolah melalui sistem digital yang mampu mengurangi risiko kehilangan data, duplikasi dokumen, serta kesalahan dalam pengelolaan informasi.

Manfat yang didapat dari  penerapan aplikasi Pengembangan Sistem Database Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Manajemen Data di SMAN 1 Mimika(NOKEN Data) adalah untuk : Terintegrasinya  dan optimalnya pengelolaan data warga sekolah, meliputi data siswa, guru, dan tenaga kependidikan, agar tersimpan dalam satu sistem database yang terpusat, terstruktur, aman, dan mudah diakses. Meningkatnya efektivitas proses pemutakhiran data, sehingga perubahan atau pembaruan informasi dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melakukan penginputan berulang pada berbagai format dokumen maupun laporan yang berbeda. Mudahnya proses pencarian dan pelacakan riwayat data (histori), seperti riwayat kepangkatan guru, mutasi siswa, serta data penting lainnya yang diperlukan secara cepat untuk berbagai kebutuhan administrasi sekolah, termasuk persiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), akreditasi sekolah, dan pelaporan pendidikan lainnya. Meningkatnya efisiensi dan kualitas manajemen data sekolah melalui sistem digital yang mampu mengurangi risiko kehilangan data, duplikasi dokumen, serta kesalahan dalam pengelolaan informasi.

Hasil inovasi belum dapat diperoleh, dikarenakan Inovasi yang kami buat masih dalam tahap progres pembuatan pengembangan aplikasi.Namun demikian, apabila telah dilakukan melalui tahapan uji coba dan penerapan, besar harapan kami pengembangan aplikasi NOKEN Data diharapkan dapat berhasil mengubah sistem pengelolaan data di SMAN 1 Mimika dari metode penyimpanan data yang tersebar pada berbagai dokumen menjadi satu sistem database digital terintegrasi yang lebih cepat, akurat, aman, dan efisien sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi serta tata kelola sekolah berbasis teknologi informasi.

-

-

-

-

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggunalangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Mo U Kerja Sama Pelayanan Psikiatri antara Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan Dokter Spesialis Jiwa RS Khusus Jiwa Abepura      PERMASALAHAN  Makro Tingginya angka ODGJ yang tidak tertangani: Lebih dari 75% kasus gangguan jiwa di negara berkembang tidak mendapat penanganan memadai (WHO, 2020). Distribusi dokter spesialis jiwa sangat tidak merata; mayoritas terkonsentrasi di kota besar dan Pulau Jawa; Kesenjangan akses layanan jiwa di Indonesia Timur: wilayah Papua termasuk wilayah dengan akses layanan kesehatan jiwa terendah di seluruh Indonesia Masih ada kasus pemasungan: Kabupaten-kabupaten terpencil tanpa fasilitas jiwa masih mencatat kasus pemasungan. Mayoritas  kabupaten baru di wilayah Papua belum memiliki dokter spesialis jiwa maupun fasilitas rawat inap jiwa. Mikro Sebuah keluarga di Timika pernah terpaksa mengurung salah satu anggota keluarganya dalam teralis besi yang ditempatkan di bekas kandang ayam selama bertahun-tahun, bukan karena kejam, tetapi karena tidak tersedianya akses layanan kesehatan jiwa, minimnya pendampingan, serta ketidaktahuan keluarga mengenai tempat memperoleh pertolongan yang tepat; Penanganan ODGJ yang dilaporkan oleh masyarakat umumnya hanya direspon melalui kunjungan ke lokasi dan pengamanan pasien, namun belum diikuti dengan asesmen, pengobatan, pemantauan, maupun rehabilitasi yang berkelanjutan; Kabup Aten Mimika sebagai lokasi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia (Grasberg-PT Freeport Indonesia) membawa kompleksitas sosial (urbanisasi cepat, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan risiko gelombang phk) yang justru meningkatkan risiko gangguan jiwa di masyarakat; Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan; Mayarakat yang membutuhkan layanan jiwa harus pergi secara mandiri ke RSJ Abepura di Jayapura atau ke kota lainnya, dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal (estimasi 5-10 juta per kunjungan), sehingga sebagian besar keluarga tidak mampu mengakses layanan tersebut; Belum ada mekanisme koordinasi lintas OPD dalam penanganan ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis; Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi dan dukungan, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan, bahkan dipasung; ISU STRATEGIS Isu Global : WHO menetapkan kesehatan jiwa sebagai prioritas dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 3 yang menargetkan pengurangan angka kematian akibat penyakit tidak menular serta peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat; Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan kesehatan jiwa,  artinya terdapat 1 dari 8 orang (atau sekitar 970 juta orang) hidup dengan gangguan jiwa, sementara kecemasan (anxiety), depresi serta gangguan penyalahgunaan zat menjadi gangguan paling umum dialami masyarakat (WHO, 2022); Depresi dan kecemasan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar USD 1 triliun setiap tahunnya akibat penurunan kinerja dan absennya pekerja dari kantor (WHO & ILO, 2022). Berdasarkan laporan berkala WHO, satu orang meninggal akibat bunuh diri setiap 43 detik di seluruh dunia. Secara global, rata-rata pemerintah di suatu negara hanya mengalokasikan dana sebanyak 2% dari total anggaran kesehatan mereka untuk kesehatan jiwa. Kelangkaan psikiatri, Menurut laporan WHO menunjukkan bahwa hampir setengah populasi dunia tinggal di negara dengan rasio kurang dari 1 psikiater per 100.000 penduduk, menyebabkan antrean panjang dan deteksi dini yang sangat minim. Di negara-negara berpenghasilan rendah, kurang dari 10% penderita gangguan jiwa mendapatkan akses perawatan yang layak. Isu Nasional :  Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat pengidap gangguan jiwa berat di Indonesia diperkirakan mencapai 2,6 juta orang. Rasionya setara dengan 3 hingga 4 dari setiap 1.000 rumah tangga memiliki anggota keluarga dengan diagnosis psikosis/skizofrenia; Riset National Adolecent Mental Health Survei (I-NAMHS) 2022 menyatakan bahwa 2,45 juta remaja usia 10-17 tahun di Indonesia terdiagnosis sebagai ODGJ; Temuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025 bahwa data dari skrining kesehatan jiwa menemukan indikasi gejala kecemasan pada 4,4% pelajar (sekitar 338.000 anak) dan gejala depresi klinis pada 4,8 % pelajar (sekitar 363.000 anak) akibat tekanan akademik, masalah keluarga, hingga kasus perundungan (bullying); Gangguan jiwa menjadi penyebab ke-2 Years Lived with Disability (YLDs) di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan jiwa memberikan dampak disabilitas yang sangat besar terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia dan memerlukan penguatan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses hingga ke daerah terpencil Global Burden of Disease, IHME 2021); Indonesia menghadapi defisit dan distribusi psikiater yang tidak merata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, rasio psikiater terhadap penduduk Indonesia hanya 1 berbanding 200.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO sebesar 1 berbanding 30.000 penduduk. Distribusinya pun sangat tidak merata, menumpuk di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung; Sebanyak 10.250 puskesmas (98,4%) di Indonesia belum memiliki psikolog klinis dan hanya 21 dari 38 provinsi memiliki psikolog klinis di puskesmas (Kemenkes R!, 2025); Pada tingkat primer, hanya sekitar 50% dari total puskesmas di Indonesia yang dinilai mampu melakukan skrining kesehatan mental dasar akibat kurangnya pelatihan klinis kejiwaan bagi dokter umum dan perawat; Proporsi orang dengan gangguan jiwa yang mencari pengobatan masih kecil, yakni 1,9/1000 penduduk (Data sampel BPJS 2015-2022); Kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 90%, artinya kurang dari 10% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan terapi oleh petugas kesehatan. Banyak diantaranya mencari pengobatan alternatif atau ke tenaga non-medis seperti dukun; Masih terdapat praktik pemasungan ODGJ di Indonesia, terutama di daerah yang jauh dari fasilitas layanan jiwa; Isu Lokal :  Banyak pasien lama mengalami gejala yang memburuk akibat kurangnya dukungan keluarga yang memicu fenomena putus obat; Berdasarkan pendataan aktif bagian P2 PTM, jumlah ODGJ yang terdata meningkat dari 157 kasus (2024) menjadi 210 kasus (2025); Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan Belum ada koordinasi lintas sektor untuk penanganan ODGJ terlantar maupun dalam kondisi krisis di Kabupaten Mimika; Tantangan geografis dan demografis sebagai tantangan dalam pelayanan kesehatan jiwa METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Keberadaan dokter spesialis jiwa yang tidak menetap, sehingga ODGJ tidak dapat memperoleh diagnosis dan pengobatan yang tepat, serta layananan konsultasi yang terbatas;    Layanan jiwa di puskesmas sangat terbatas. Dari 26 puskesmas hanya 1 puskesmas yang memiliki program jiwa, itupun belum di dukung tenaga terlatih dan sistem skrining yang memadai; Tidak ada sistem skrining kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas, sehingga gangguan jiwa sering tidak terdeteksi, terlambat terdiagnosis, atau salah diidentifikasi sebagai masalah fisik semata. Ketersediaan obat jiwa sangat minim Tidak ada mekanisme rujukan terstruktur untuk kasus jiwa berat. Keluarga menghadapi birokrasi, jarak, dan biaya rujukan yang besar tanpa pendampingan dari pihak manapun. Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi maupun dukungan dalam merawat dan mendampingi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan. Tidak ada forum atau sistem koordinasi antar OPD dalam menangani kasus ODGJ terlantar atau dalam krisis di lapangan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa harus pergi secara mandiri ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura di Jayapura dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal, sehingga sebagian besar keluarga ODGJ tidak mampu mengakses layanan tersebut. Ditemukan 7 kasus odgj yang dipasung.   Kondisi Sesudah Pasien di Timika bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura tanpa harus menunggu kunjungan fisik. Mempermudah skrining awal gangguan kecemasan atau depresi sebelum gejalanya memburuk menjadi gangguan jiwa berat Sejak diterapkan, PAPEDA JIWA telah mengintegrasikan tiga jalur layanan sehingga menjangkau total 210 ODGJ dan 287 ODMK, dengan rincian: (1) konsultasi telemedicine untuk kasus berat yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan; (2) pelayanan tatap muka langsung saat kunjungan dokter spesialis jiwa ke Timika sebanyak 4 kali per tahun; dan (3) skrining awal oleh petugas puskesmas yang telah terlatih. Seluruh jalur ini terintegrasi dalam satu ekosistem pencatatan dan tindak lanjut yang sama.".  Menjamin kontinuitas obat. Dokter dapat memperbarui resep secara berkala lewat aplikasi sehingga menurunkan risiko putus obat yang sering memicu kekambuhan pasien; Rujukan Terdampingi: Untuk ODGJ berat yang memerlukan rawat inap, tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarga dalam seluruh proses rujukan ke RSJ Abepura Jayapura, mulai dari administrasi, transportasi, hingga pengurusan di tempat tujuan. Sebanyak 20 pasien telah berhasil dirujuk dengan pendampingan penuh sepanjang tahun 2024 sampai 2025; Telemedicine / Konsultasi Digital, konsultasi kesehatan jiwa melalui Whats App dan video call langsung dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura, memungkinkan respons cepat untuk kasus yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan luring. Layanan ini tersedia sepanjang waktu tanpa hambatan jarak geografis; Terbentuk Grup Whats App Tim Terpadu Penanggulangan ODGJ yang merupakan Grup koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, Lembaga Anti Narkoba (LAN), Babinsa dan Polisi. Sistem ini memungkinkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif terhadap kasus ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis di lapangan; Memangkas biaya perjalanan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi besar untuk pergi ke rumah sakit jiwa di Jayapura atau Makassar. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunikan PAPEDA JIWA bukan terletak pada penggunaan Whats App sebagai media konsultasi, melainkan pada integrasi layanan kesehatan jiwa dari deteksi dini, konsultasi spesialis, pengobatan, pendampingan keluarga, hingga rujukan rehabilitasi dalam satu ekosistem layanan yang dapat berjalan meskipun daerah tidak memiliki dokter spesialis jiwa; Di antara kabupaten-kabupaten tanpa dokter spesialis jiwa tetap di wilayah Papua, PAPEDA JIWA merupakan program pertama yang mengintegrasikan telemedicine psikiatri berbasis aplikasi pesan instan dengan sistem koordinasi lintas sektor dalam satu alur layanan yang terdokumentasi; Program telemedicine nasional (SATUSEHAT, Riliv, Halodoc) dirancang untuk pengguna mandiri yang melek digital. PAPEDA JIWA menggunakan model yang berbeda secara fundamental yakni petugas puskesmas bertindak sebagai perantara antara psikiater dan ODGJ berat yang tidak mampu mengakses layanan sendiri.  Program digital kesehatan jiwa yang ada (SATUSEHAT, Riliv) hanya menjangkau ODMK ringan yang mampu menggunakan smartphone secara mandiri. PAPEDA JIWA secara khusus dirancang untuk ODGJ berat (skizofrenia, psikosis) yang justru merupakan kelompok paling rentan dan paling tidak terlayani di daerah terpencil. Mengatasi hambatan geografis, konsultasi dengan spesialis jiwa di Jayapura dapat dilakukan real time tanpa perjalanan jauh; Dampaknya terukur, sepanjang tahun 2024 sampai 2025 sebanyak 210 ODGJ dan 287 ODMK terlayani, 20 pasien berat berhasil di rujuk ke RS Khusus Jiwa Abepura di Jayapura, tidak ada lagi kasus pemasungan ditemukan serta 54 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum dan petugas jiwa di puskesmas terlatih dalam melakukan skrining kesehatan jiwa; CARA KERJA INOVASI Inovasi PAPEDA JIWA (Pelayanan Pendampingan ODGJ dan ODMK) dilaksanakan melalui alur pelayanan yang terintegrasi mulai dari skrining, konsultasi spesialis, pendampingan, hingga pemantauan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), khususnya di wilayah Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa. Tahapan pertama adalah skrining awal yang dilakukan oleh Petugas Jiwa Puskesmas menggunakan instrumen terstandar, yaitu Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) untuk masyarakat umum dan Patient Health Questionnaire (PHQ-4) untuk skrining cepat kecemasan dan depresi. Hasil skrining digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pasien yang terindikasi mengalami ODMK berat maupun ODGJ selanjutnya diteruskan ke tahap konsultasi. Pada tahap konsultasi telemedicine, petugas berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa melalui media komunikasi yang telah disepakati, seperti Whats App (chat, foto, voice note, maupun video call) sesuai dengan Nota Kesepahaman (Mo U) yang berlaku. Dokter spesialis melakukan asesmen berdasarkan informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi diagnosis serta terapi yang diperlukan sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat tanpa harus menunggu jadwal kunjungan langsung. Sebagai pelengkap layanan telemedicine, dilakukan kunjungan spesialis langsung ke Kabupaten Mimika oleh dokter spesialis jiwa minimal empat kali dalam satu tahun. Kunjungan ini bertujuan memberikan pelayanan tatap muka kepada pasien, melakukan evaluasi klinis secara langsung, menangani kasus yang lebih kompleks, sekaligus meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di daerah melalui pendampingan dan konsultasi. Selanjutnya, Petugas Jiwa Puskesmas menindaklanjuti rekomendasi dokter spesialis dengan memberikan obat sesuai terapi, melakukan monitoring kondisi pasien secara rutin, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta memastikan proses rujukan apabila diperlukan. Ketersediaan obat-obatan kesehatan jiwa dijamin melalui sistem pengadaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sehingga kesinambungan pengobatan dapat terjaga. Untuk memastikan keberhasilan terapi, dilakukan pemantauan berkala oleh dokter spesialis bersama petugas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien, memantau kepatuhan minum obat, mengidentifikasi faktor risiko kekambuhan, serta memberikan penyesuaian terapi apabila diperlukan. Apabila pasien memerlukan pelayanan rawat inap di rumah sakit rujukan, maka dilaksanakan rujukan terampingi. Tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarganya mulai dari proses administrasi, pengaturan transportasi, hingga pendampingan selama proses penerimaan di rumah sakit rujukan, sehingga pasien memperoleh akses pelayanan yang aman, cepat, dan berkesinambungan. Seluruh tahapan pelayanan didukung oleh koordinasi Tim Terpadu yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, aparat keamanan, serta lintas sektor lainnya melalui grup komunikasi resmi. Koordinasi ini memastikan setiap kasus mendapatkan respon yang cepat, penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta terdokumentasi dengan baik. Seluruh proses konsultasi telemedicine dalam inovasi PAPEDA JIWA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pasien hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  

Tujuan jangka pendek  Tersedianya layanan konsultasi dokter spesialis jiwa yang dapat diakses oleh ODGJ dan keluarga di Kabupaten Mimika Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif menangani laporan ODGJ di lapangan Tertanganinya ODGJ yang selama ini terlantar di ruang publik tanpa penanganan medis   Tujuan jangka menengah  Meningkatnya jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara berkelanjutan di Kabupaten Mimika Terfasilitasinya pasien ODGJ yang memerlukan rehabilitasi untuk dirujuk ke RSJ  Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam deteksi dini  dan penanganan dasar gangguan jiwa   Tujuan jangka panjang  Tersedianya RS atau Klinik Khusus untuk pasien jiwa Terwujudnya sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dan berkesinambungan di Kabupaten Mimika Berkurangnya angka ODGJ terlantar di ruang publik Meningkatkan kualitas hidup pasien ODGJ bersama keluarganya melalui pengobatan yang patuh dan dukungan sosial yang kuat

Melalui skrining keluarga, PAPEDA JIWA menemukan bahwa dalam satu rumah tangga tidak hanya terdapat satu ODGJ, tetapi beberapa anggota keluarga lain juga mengalami masalah kesehatan mental yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi; PAPEDA JIWA tidak hanya menangani pasien, tetapi juga membangun kapasitas keluarga sebagai pendamping utama dalam proses pemulihan. Melalui edukasi dan konsultasi rutin, keluarga memperoleh pemahaman mengenai pengobatan, tanda kekambuhan, dan cara mendukung pasien. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan pengobatan serta menurunkan stigma terhadap ODGJ di lingkungan keluarga. Pasien dan keluarga mendapatkan akses konsultasi dokter spesialis jiwa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Jayapura Keluarga memiliki wadah resmi untuk berkonsultasi dan mendapat panduan dalam merawat ODGJ Tersedianya proses rujukan ke RSJ Jayapura sehingga tidak lagi menjadi beban finansial dan logistik keluarga Tersedianya jalur komunikasi resmi dengan dokter spesialis jiwa untuk konsultasi kasus di lapangan Terjalinnya koordinasi antar petugas lintas sektor Grup Whats App Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis Tersedianya data ODGJ yang terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah Meningkatnya cakupan layanan kesehatan jiwa tanpa harus menunggu penempatan dokter spesialis tetap Berkurangnya permasalahan sosial akibat ODGJ yang terlantar di ruang publik Berkurangnya stigma terhadap ODGJ melalui edukasi keluarga yang konsisten

Dampak terhadap Isu Strategis Lokal: Papeda Jiwa secara langsung mendukung pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan khususnya pada layanan kesehatan ODGJ berat yang merupakan layanan wajib pemerintah daerah. 210 ODGJ dan 287 ODMK di Kabupaten Mimika telah mendapatkan layanan kesehatan jiwa sejak inovasi diterapkan tahun 2024 ±20 pasien ODGJ berhasil difasilitasi untuk menjalani rehabilitasi di RSJ Jayapura Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif berkoordinasi sehingga respons terhadap ODGJ di lapangan menjadi lebih cepat Semua kasus (7) pemasungan sudah tertangani dan tidak lagi ada pemasungan   Dampak terhadap Kualitas Layanan Publik: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kini memiliki sistem layanan kesehatan jiwa yang terstruktur dan terdokumentasi Layanan konsultasi dokter spesialis jiwa tersedia tanpa batas waktu dan jarak melalui telemedicine Kapasitas petugas puskesmas meningkat melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis;  Tersedia data ODGJ terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah. Beban finansial berkurang signifikan dengan adanya rujukan terdampingi, penghematan estimasi 5-10 juta per kunjungan Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan keluarga ODGJ terhadap layanan kesehatan pemerintah daerah  

1. DASAR HUKUM: UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG    PERPUSTAKAAN. PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DARI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA MENJADI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA 2. PERMASALAHAN : Permasalahan Makro : Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan merupakan permasalahan makro yang dihadapi oleh perpustakaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini memiliki dampak negatif bagi perpustakaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dan edukasi. Berikut beberapa faktor makro yang berkontribusi terhadap rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan: Perubahan Kebiasaan Membaca:    Di era digital, banyak orang lebih memilih untuk mengakses informasi melalui internet dan media sosial daripada membaca buku di perpustakaan.    Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan akses informasi melalui internet, serta banyaknya pilihan konten digital yang menarik dan interaktif. Persaingan dengan Sumber Informasi Lain:    Perpustakaan menghadapi persaingan ketat dengan berbagai sumber informasi lain, seperti mesin pencari, situs web, dan media sosial.    Sumber-sumber informasi ini sering kali menawarkan informasi yang lebih up-to-date dan mudah diakses daripada koleksi buku di perpustakaan. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi:    Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.    Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. Kurangnya Fasilitas dan Layanan yang Menarik:    Beberapa perpustakaan memiliki fasilitas dan layanan yang kurang menarik bagi pengunjung, seperti koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet.                     Hal ini membuat perpustakaan kurang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda. Kesibukan Masyarakat:    Gaya hidup masyarakat modern yang semakin sibuk membuat mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengunjungi perpustakaan.    Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas lain yang lebih menarik dan mudah diakses, seperti menonton film, bermain game, dan berbelanja online.   Permasalahan mikro : Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah. Beberapa penyebab rendahnya kunjungan Masyarakat adalah : Koleksi perpustakaan yang tidak menarik karena kurangnya koleksi yang uptodate. Kurangnya fasilitas perpustakaan yang menarik. Perubahan kebiasaan membaca Dimana kehadiran internet menjadikan pencarian informasi menjadi lebih mudah sehingga malas datang ke perpustakaan, Rendahnya kunjungan ke perpustakaan dapat berdampak terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jika tingkat gemar membaca rendah maka ditakutkan kualitas masyarakat sebagai modal dasar pembangunan di daerah juga tidak cukup  untuk mendukung program-program kerja pemerintan. Dinas  Perpustakaan dan Arsip daerah Juga mengalami rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. maka harus dipikirkan cara seperti apa menarik pengunjung untuk datang ke perpiustakaan. dalam kegiatan perpustakaan keliling anakanak sekolah bersemangat mengikuti kegiatan ekstensi seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendengarkan dongeng, dan menonton film edukatif bersama. semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan perpustakaan keliling menginspirasi petugas perpustakaan untuk mengadopsi kegiatan perpustakaan keliling dapat diterapkan di pelayanan onsite Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Mimika. - 3. ISU STRATEGIS : Isu Global : Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan merupakan fenomena global yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Di era digital ini, perpustakaan menghadapi berbagai tantangan yang berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung. Berikut analisis mendalam mengenai isu global rendahnya kunjungan ke perpustakaan: Pergeseran Kebiasaan Membaca: Kemunculan internet dan media digital telah mengubah cara orang mengakses informasi. Banyak orang beralih ke sumber online untuk membaca berita, artikel, dan buku elektronik, daripada mengunjungi perpustakaan tradisional.                                    Konten digital menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan variasi format yang lebih menarik bagi banyak orang. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi:    Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.    Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan.                              Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang terlayani oleh infrastruktur informasi. Keterbatasan Fasilitas dan Layanan: Banyak perpustakaan, terutama di negara berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan layanan. Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.    Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan menyediakan layanan yang lebih menarik dan inovatif, seperti akses e-book, ruang kerja bersama, dan program edukasi interaktif. Ketidakmerataan Akses Perpustakaan:                           Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh dunia.    Di daerah pedesaan dan komunitas miskin, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas.    Ketidakmerataan akses ini memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di seluruh dunia. Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis.    Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman.   Isu Nasional : Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia merupakan sebuah isu nasional yang kompleks dan memiliki dampak negatif bagi pengembangan literasi dan budaya bangsa. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, dan diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berikut beberapa isu nasional rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia: Kurangnya Minat Baca: ·       Budaya membaca di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata orang Indonesia hanya membaca 9 buku per tahun. ·       Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan masyarakat, kemudahan akses terhadap hiburan lain, dan kurangnya promosi budaya membaca. Keterbatasan Akses Perpustakaan: ·       Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh Indonesia. ·       Di daerah pedesaan dan komunitas terpencil, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas. ·      Ketidakmerataan akses ini dapat memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut. Fasilitas dan Layanan Perpustakaan yang Kurang Memadai: ·       Banyak perpustakaan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki fasilitas dan layanan yang kurang memadai. ·       Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. ·       Perpustakaan perlu dimodernisasi dengan menyediakan koleksi buku yang terbaru, ruang baca yang nyaman, dan akses internet yang memadai. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi Perpustakaan: ·       Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan. ·       Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. ·       Upaya untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan perlu dilakukan secara gencar dan berkelanjutan. Dampak Pandemi COVID-19: ·       Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di Indonesia. ·       Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. ·       Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman.     Isu Lokal : ·       Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 69,42, Sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah skor IPLM sebesar 47, 02. Skor IPLM tersebut secara nasional merupakan peringkat kedua dari bawah atau peringkat 37 dari 38 Provinsi. Untuk Kabupaten Mimika IPLM Tahun 2023 adalah 42,02 yang berada di bawah Indeks Provinsi namun masih menduduki peringkat 2 di bawah Kabupaten Nabire. ·       Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 66,77 dan Provinsi Papua Tengah 59, 30. Indeks Tingkat Gemar membaca (TGM) Kabupaten Mimika Tahun 2023 adalah 59,30 dan nilai tersebut sama dengan Indeks tingkat provinsi dikarenakan Kabupaten Mimika adalah satu-satunya sampel yang diambil pada waktu dilaksanakannya survey gemar membaca nasional pada tahun 2023. ·       Dengan melihat hasil Indeks tahun 2023 baik Indeks IPLM maupun TGM, diharapkan adanya suatu inovasi untuk untuk menaikkan IPLM dan Indeks TGM pada tahun-tahun yang akan datang. ·       Agar tingkat kegemaran membaca masyarakat tinggi maka membaca harus dijadikan budaya dalam masyarakat. Apabila membaca sudah menjadi budaya maka dengan sendirinya masyarakat mempunyai kecintaan untuk selalu membaca guna meningkatkan kualitas diri pribadi dan masyarakat umum. Gemar membaca harus dimulai dari usia sedini mungkin, karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika berinisiatif untuk membuat program yang membuat anak selalu berkunjung ke perpustakaan. 4. Metode Kebaharuan Kondisi sebelum inovasi : ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD pada tahun 2022 sebanyak 520 anak. ·       Total kunjungan pemustaka Tahun 2022 sebanyak 2.664 Orang.             Kondisi setelah Inovasi ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD Tahun 2023 sebanyak 2.941 kunjungan. Jumlah kunjungan pemustaka anak ini mengalami kenaikan sebesar 555 %. ·       Jumlah Kunjungan Total pengunjung perpustakaan tahun 2023 sebanyak 4.752 orang. Dengan demikian untuk periode dari tahun 2022 s/d tahun 2023 terjadi kenaikan pengunjung sebanyak 1.811 Orang atau sebesar 56 %. .       Pada tahun 2024 kunjungan 5.078 orang sehingga kenaikan yang terjadi adalah sebesar 6.86%. namun jika dihitung dari kondisi tahun 2022 maka kenaikan mencapai 72.66 % .       Pada tahun 2025 Kunjungan sebesar 6.315 orang. kenaikan pengunjung dari tahun 2024 adalah sebesar 24.35 % dan kenaikan dari sebelum ada inovasi tahun 2022 adalah sebesar 114.73%. pada tahun 2025 perpustakaan juga mulai melayani di Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika dan pengunjung sebanyak 1.786 orang. total keseluruhan pengunjung tahun 2025 adalah 8.101 orang dan kenaikan dari tahun 2024 adalah sebesar 74%. Kenaikan secara total jika dibandingkan pada tahun 2022 sebelum ada inovasi adalah 175.45%. 5. KEUNGGULAN KEBAHARUAN Dalam program kegiatan perpustakaan keliling yang dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendongeng, dll., anak-anak yang dikunjungi sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menjadi pemicu untuk mengadopsi program perpustakaan keliling untuk diterapkan di pelayanan onsite di bagian pelayanan anak di perpustakaan daerah Kabupaten Mimika. Mewarnai gambar dipilih untuk diterapkan di pelayanan onsite karena selain mudah diterapkan program tersebut juga menyenangkan bagi anak-anak. Mewarnai gambar merupakan program yang murah karena cukup mencari sketsa gambar di internet dan dicetak oleh petugas perpustakaan untuk anak-anak. Selain berfungsi sebagai Pendidikan, perpustakaan juga berfungsi sebagai rekreasi. Mewarnai gambar bisa menjadi sarana rekreasi atau healing bagi anak-anak. Program mewarnai bagi pemustaka anak diberikan kepada anak hanya jika anak telah membaca buku di perpustakaan. Dengan demikian mau tidak mau anak-anak dengan sendirinya membaca buku sehingga menumbuhkan kecintaan atau budaya membaca buku. 6. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan inovasi mewarnai gambar sebagai berikut : Pemustaka anak datang ke perpustakaan dan mengisi buku pengunjung. 2. Pemustaka anak memilih buku bacaan yang disukai dan membaca buku. 3. Setelah selesai membaca mereka bisa minta kertas gambar yang tersedia dan mewarnai dengan pensil warna yang juga telah tersedia. 4. Jika gambar telah selesai maka anak-anak dapat minta nilai atas hasil karyanya dan petugas perpustakaan memberi nilai atas hasil karya tersebut sekaligus memberikan masukan-masukan bagaimana mewarnai yang baik. 5. Gambar yang dinilai bagus akan dipajang di ruang pelayanan atas seijin anak-anak dan biasanya petugas memberikan insentif kecil berupa permen atu snack. 6. Setelah selesai anak-anak kembali ke rumah masing-masing.

Meningkatkan angka kunjungan  ke Perpustakaan Daerah.

Meningkatkan minat baca anak-anak. Sebagai sarana pembudayaan gemar membaca bagi anak-anak

Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Mimika Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Mimika