Data inovasi Kabupaten Mimika

RANCANG BANGUN  DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan melakukan tindakan penyelidikan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020: Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum: Ini adalah regulasi terbaru (hasil pembaruan dari aturan sebelumnya) yang menjadi dasar hukum operasional bagi petugas di lapangan untuk mengatur tertib jalan, tertib jalur hijau, tertib sungai, tertib usaha, hingga tertib sosial di Mimika. 2. PERMASALAHAN        Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Mimika menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang melatarbelakangi diperlukannya inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC), antara lain: Waktu respons Satuan Polisi Pamong Praja terhadap laporan gangguan ketertiban umum masih relatif membutuhkan waktu untuk pelaporan datang kekantor  karena mekanisme pelaporan dan penugasan masih bersifat manual dan berjenjang; Koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait (Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran) dalam penanganan gangguan ketertiban masih bersifat insidental dan belum terstandar; Kondisi geografis Kabupaten Mimika yang luas, terdiri atas wilayah pesisir, perkotaan, dan pedalaman, menyulitkan pengawasan dan respons cepat apabila tidak didukung sistem kerja yang terstruktur; Tingkat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk yang tinggi, khususnya di kawasan pertambangan dan perdagangan, meningkatkan potensi pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban umum dari waktu ke waktu. 3. ISU STRATEGIS      Berdasarkan permasalahan tersebut, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pengembangan inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) yaitu: Perlunya percepatan waktu tanggap (response time) penanganan gangguan ketertiban umum sebagai salah satu indikator kualitas pelayanan publik bidang Trantibum; Perlunya penguatan sistem patroli berbasis zonasi wilayah rawan agar pengawasan lebih terarah dan proporsional; Perlunya integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan sistem kerja lapangan agar pengaduan dapat ditindaklanjuti secara terukur dan transparan; Perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketertiban umum yang bersifat multidimensi; Perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel Satpol PP dalam menghadapi dinamika sosial Kabupaten Mimika yang terus berkembang; Perlunya dukungan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mimika. 4. METODE PEMBAHARUAN        Pembaharuan yang ditawarkan melalui inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) dilakukan dengan mengubah pola kerja Satpol PP dari sistem penanganan konvensional yang reaktif dan tidak terjadwal, menjadi sistem kerja yang responsif, terjadwal, dan terintegrasi, melalui metode sebagai berikut: a. Penjadwalan Sistem Shift (Piket 24 Jam) Personel Satpol PP dibagi dalam beberapa regu yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam, sehingga kesiagaan patroli tidak lagi terbatas pada jam kerja normal. b. Zonasi Wilayah Patroli Berbasis Tingkat Kerawanan Wilayah Kabupaten Mimika dipetakan menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kerawanan gangguan ketertiban umum, sebagai dasar penempatan dan rute tim patroli. c. Integrasi Sistem Pelaporan dan Komunikasi Pembentukan command center/call center 08114831950 yang menerima laporan masyarakat melalui hotline, media sosial resmi, dan/atau aplikasi pengaduan, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung kepada tim Patroli Reaksi Cepat (PRC). d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Reaksi Cepat Penyusunan SOP baku mengenai waktu tanggap, tata cara penanganan di lapangan, serta mekanisme eskalasi/koordinasi dengan instansi terkait. e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan Setiap pelaksanaan tugas didokumentasikan secara digital untuk keperluan evaluasi kinerja, perbaikan SOP, dan pelaporan kepada pimpinan secara berkala. 5. KEUNGGULAN/ KEBAHARUAN     Inovasi PRC memiliki sejumlah keunggulan dan unsur kebaharuan dibandingkan pola penanganan ketertiban umum yang dilaksanakan sebelumnya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut: Aspek Sebelum Inovasi (Konvensional) Setelah Inovasi (PRC) Waktu respons Lambat, menunggu laporan diteruskan secara berjenjang/manual, > 30 menit Cepat, langsung diteruskan ke tim PRC melalui command center, target ≤ 10–15 menit Pola patroli Tidak terjadwal tetap, cakupan wilayah terbatas Terjadwal dalam sistem shift 24 jam, berbasis zonasi wilayah rawan Kanal pelaporan Manual/datang langsung ke kantor Hotline/call center, media sosial resmi, dan/atau aplikasi pengaduan Koordinasi lintas sektor Bersifat insidental dan tidak terstruktur Terintegrasi dengan Polri, TNI, Dishub, Damkar melalui protokol baku Pendokumentasian Pencatatan manual, sulit dievaluasi Terdata secara digital, dapat dipantau dan dievaluasi berkala      Unsur kebaharuan utama dari inovasi ini terletak pada penggabungan tiga aspek secara simultan, yaitu kesiagaan personel dalam sistem shift 24 jam, zonasi wilayah berbasis tingkat kerawanan, serta integrasi kanal pelaporan masyarakat dengan command center, yang sebelumnya belum diterapkan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika. 6. CARA KERJA INOVASI Cara kerja inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) dilaksanakan melalui alur sebagai berikut: Masyarakat menyampaikan laporan/pengaduan terkait gangguan ketertiban umum melalui hotline/call center 08114831950, media sosial resmi, aplikasi pengaduan LAPOR PAK SATPOL https://dinassatpolpp.mimikakab.go.id/, atau secara langsung kepada petugas patroli yang sedang bertugas; Operator command center menerima, mencatat, dan memverifikasi laporan, kemudian menentukan tim PRC yang bertugas pada zona dan shift terkait; Tim PRC yang ditugaskan segera bergerak menuju lokasi kejadian dengan target waktu tanggap yang telah ditetapkan dalam SOP; Tim PRC melakukan penanganan awal di lokasi, termasuk peneguran, pengamanan, mediasi, atau penindakan sesuai dengan kewenangan Satpol PP dan Peraturan Daerah yang berlaku; Apabila permasalahan memerlukan penanganan lintas sektor (misalnya kecelakaan, kebakaran, atau gangguan keamanan), tim PRC segera berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, Dinas Perhubungan, atau Pemadam Kebakaran; Setiap penanganan didokumentasikan oleh petugas di lapangan dan dilaporkan kepada command center serta pimpinan Satpol PP sebagai bahan administrasi dan evaluasi kinerja; Hasil pelaksanaan PRC dievaluasi secara berkala (harian, mingguan, bulanan) untuk perbaikan rute patroli, jadwal piket, dan penyempurnaan SOP.

TUJUAN INOVASI Meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap laporan/pengaduan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum di Kabupaten Mimika; Memperluas dan memeratakan cakupan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Mimika secara terjadwal dan berbasis zonasi kerawanan; Membangun sistem pelaporan dan komunikasi yang terintegrasi antara masyarakat, Satpol PP, dan instansi terkait; Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas personel Satpol PP dalam penanganan gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat; Mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah dan kualitas pelayanan publik Kabupaten Mimika melalui inovasi yang berkelanjutan.

MANFAAT INOVASI 1. Bagi Pemerintah Daerah Memperkuat tata kelola penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum secara lebih responsif dan akuntabel; Menjadi instrumen pendukung capaian Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mimika; Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya personel, sarana, dan anggaran Satpol PP secara lebih terarah dan efisien. 2. Bagi Masyarakat Mendapatkan respons yang lebih cepat dan pasti terhadap laporan gangguan ketertiban umum; Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik; Tersedianya kanal pelaporan yang mudah diakses dan dapat dipantau penyelesaiannya. 3. Bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Adanya pembagian tugas dan jadwal kerja (shift) yang lebih jelas dan terukur; Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan dan standar prosedur operasional yang baku; Penguatan citra kelembagaan Satpol PP sebagai pelindung ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang profesional dan responsif.  

HASIL INOVASI Pelaksanaan inovasi Patroli Reaksi Cepat (PRC) diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian berikut: Terbentuknya sistem patroli yang terjadwal dalam pola shift 24 jam yang mencakup seluruh zona prioritas di wilayah Kabupaten Mimika; Tersedianya kanal pelaporan masyarakat (hotline/call center/aplikasi) yang terintegrasi langsung dengan tim lapangan Satpol PP; Menurunnya waktu rata-rata respons penanganan gangguan ketertiban umum dibandingkan dengan kondisi sebelum inovasi diterapkan; Meningkatnya jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang tertangani dan terdokumentasi secara tertib dan terukur; Terjalinnya koordinasi yang lebih efektif dan terstandar antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam penanganan gangguan ketertiban umum; Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat. 3. ISU STRATEGIS Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan 4. METODE PEMBAHARUAN Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit. 5. KEUNGGULAN Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan. 6. CARA KERJA INOVASI Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir 1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet. 2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan 3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk 4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan  

Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : Menyediakan layanan akses internet yang stabil di kampung-kampung di wilayah Pegunungan dan Pesisir Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik pegunungan dan pesisir melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR : tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan pesisir tersedianya layanan permanen di Distrik gunung dan pesisir melalui pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

  Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pegunungan dan pesisir berhasil meningkatkan kepemilikan dari 649 menjadi 1.575, mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi 15 menit, serta menghadirkan 2 Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem pelayanan bertransformasi dari offline menjadi online, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak rata-rata 54 km ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dapat diakses langsung di distrik setempat. Inovasi ini terbukti meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-KKP/2014 tentang                Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi                secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintahan                        Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja       Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.         a. Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.         b. Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama 3. ISU STRATEGIS     a) GLOBAL     Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data 2. Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial 3. Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport. 4. Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.         b). NASIONAL        Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung. 2. Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time. 3. Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi. 4. Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya. 5. Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.        c). LOKAL        Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran. 4. METODE PEMBAHARUAN            a. KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI               Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: 1. Usaha budidaya belum tercatat secara resmi 2. Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. 3. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas,                     luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya 4. Kesulitan dalam menjangkau akses pasar 5. Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.           b. KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI             Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: 1. Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN       Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: 1. Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan               Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan               akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan                         dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan                    ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. 2. Mendorong legalitas usaha pembudidaya.              Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih                  mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang                             merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan. 3. Mempermudah Layanan dan Pendampingan 4. Aksesibilitas tinggi bagi pembudidaya dan Masyarakat               Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-                   menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih                     dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses                                  mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan. 5. Meningkatnya Partisipasi Pembudidaya Ikan               Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan                     dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga                         mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama                     masyarakat dan pemerintah daerah. 6. Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah               Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih                         terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan                            ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan. 6. CARA KERJA INOVASI          Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut:           a) Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya.           b), Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive           c) Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing                                pembudidaya ikan.          d) Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke                         aplikasi SICANTIK MIMIKA         e) Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat,                 titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari              pembudidaya ikan.          TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan            MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

 TUJUAN INOVASI         Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan   

MANFAAT INOVASI        Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Tersedianya data pembudidaya ikan yang akurat, mutakhir dan mudag diakses sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan serta penyaluran program pemerintah daerah; Mempercepat proses pendataan, pelaporan data sehingga mengurangi penggunaan dokumen manual, waktu dan biaya operasional; Mempermudah pembudidaya dalam memperoleh identitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah, pembiayaan dan kemitraan usaha; Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel; Mempermudah promosi, pemasaran, dan akses informasi usaha sehingga produk perikanan lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas; Menjadi pusat data / database perikanan budidaya di Kab Mimika yang dapat digunakan untuk monitoring, evaluasi serta pengembanngan sektor perikanan secara berkelanjutan; Memberikan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat dan pembudidaya sehingga tercipta transparansi pasar, membantu pengambilan keputusan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.    

. HASIL INOSVASI Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi 2. Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. 3. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung                 link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk                 mendaftarkan unit usahanya. 4. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data                     ke link google drive. 5. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA 6. Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan   

DASAR HUKUM Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kelompok Masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Kelompok ini meliputi lansia, penyadang disabilitas, Orang Dengan ganguan Jiwa (ODGJ ), orang sakit menahun, masyarakat miskin, penduduk wilayah terpencil, penghuni panti sosial, korban bencana dan kelompok rentan lainnya yang ditandai dengan: Kesulitan dan keterbatasan  mobilitas penduduk retan Penduduk  rentan  yang  mempunyai  kesulitan  dan  keterbatasan  fisik, kesulitan berkomunikasi, dan keterbatasan mental tidak mampu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el atau pengurusan dokumen. Keterbatasan informasi dan pemahaman Masyarakat Belum optimalnya pendataan penduduk rentan Sebagian  Masyarakat  belum  memahami  prosedur,  syarat  dan  manfaat kepemilikan dokumen kependudukan. Data sasaran layanan jemput bola belum selalu lengkap atau terupdate. 3. ISU STRATEGIS Masih terdapat kelompok rentan di Kabupaten Mimika, seperti lansia, penyandang masyarakat kurang mampu, yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, serta belum optimalnya disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penghuni panti sosial, korban bencana, dan pendataan menyebabkan mereka sulit mengakses layanan administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan. 4. METODE PEMBAHARUAN Sebelum penerapan inovasi, pelayanan administrasi kependudukan masih bersifat pasif sehingga masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil dengan jangkauan layanan yang terbatas, mengakibatkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil belum terlayani secara optimal serta harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan; namun setelah inovasi diterapkan melalui sistem pelayanan proaktif jemput bola, layanan mampu menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung, menjadikan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain peningkatan jumlah penerima layanan dan dokumen yang diterbitkan, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan. Sebelum inovasi, proses pelayanan membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari, sedangkan setelah inovasi diterapkan waktu penyelesaian dapat dipercepat menjadi 1 hari. serta meningkatkan penerima layanan dokumen administrasi kependudukan dari Tahun 2024 hingga Tahun 2025 berjumlah 138 Jiwa. 5. KEUNGGULAN Pelayanan administrasi kependudukan dari sistem pelayanan pasif menjadi pelayanan produktif melalui mekanisme jemput bola yang sasarannya kelompok rentan administrasi kependudukan 6. CARA KERJA Alur pelayanan inovasi Dukcapil Siaga 1. Masyarakat menghubungi layanan online Dukcapil ( 0811-4980-0998 ) / Si Lincah     (0812-2229-9266 ) 2. Tim merespon panggilan 3. Tim menuju ke Lokasi atau tempat pelayanan 4. Tim memverifikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk 5. Dokumen di cetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat di Lokasi/tempat pelayanan.

Tujuan Inovasi Dukcapil Siaga Adalah untuk : Meningktkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan ganguan jiwa (ODGJ), orang sakit atau pederita sakit menahun. Mempermudah penduduk rentan dalam memperoleh dokumen adminduk melalui pelayanan jempul bola tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan melalui pendataan aktif serta pembaruan data penduduk rentan secara berkelanjutan. Mendukung terpenuhinya hak masyarakat terhadap berbagai layana publik, seperti pelayanan Kesehatan, pendididkan, bantuan sosial,dan pelayanan pemerintah lainnya melalui kepemilikan dokumen adminduk yang lengkap dan sah.  

Manfaat yang di dapat dari penerapan Inovasi Dukcapil Siaga adalah : Mempermudah penduduk rentan memperoleh dokumen adminduk melalui jemput bola yang menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, dan Lokasi bencana.  Mengurangi hambatan pelayanan akibat keterbatasan mobilitas, kondisi Kesehatan, faktor usia, disabilitas sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, dan cepat. Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen kependudukan serta mempercepat pemenuhan hak identitas hukum masyarakat sebagai syarat memperoleh berbagai layana publik. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat karena pelayanan diberikan langsung di lokasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meningkatkan kualitas pelayanan punlik yang cepat, respondif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.  

Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola telah meningkatkan akses layanan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil. Jika sebelumnya pelayanan bersifat pasif dengan mengharuskan masyarakat datang ke kantor Dukcapil, kini layanan dilakukan secara proaktif dengan mendatangi rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung sehingga lebih mudah diakses serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan masyarakat. Inovasi ini juga meningkatkan efisiensi pelayanan, dengan waktu penyelesaian yang semula 1–3 hari menjadi 1 hari. Selain itu, jumlah penerima layanan dan dokumen administrasi kependudukan meningkat sebanyak 138 jiwa selama periode 2024–2025, menunjukkan bahwa inovasi berhasil memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

A. DASAR HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 400.7/ 715 / 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUSKESMAS JALAN KAKI (PUSJAKI) TAHUN 2025   B. PERMASALAHAN  a. Makro : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. b. Mikro  : Deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan masyarakat C. ISU STRATEGIS  Isu Global :  a. Meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di seluruh dunia  b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan  c. Ketimpangan akses layanan kesehatan antara negara maju dan berkembang  d. Dampak perubahan gaya hidup modern (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat) terhadap kesehatan masyarakat Isu Nasional : Tingginya prevalensi PTM di Indonesia  asih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program skrining kesehatan Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa daerah   Kurangnya edukasi dan literasi kesehatan masyarakat   Belum meratanya pelaksanaan program promotif dan preventif seperti CKG   Isu Lokal :  Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin  Akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas (jarak, transportasi, atau biaya)  Kurangnya sosialisasi program CKG di masyarakat  Faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan  Keterbatasan tenaga atau sarana pendukung di wilayah setempat   D. METODE PEMBAHARUAN  a. Kondisi Sebelum:  Capaian CKG sangat rendah b. Kondisi Sesudah Capaian CKG meningkat secara signifikan   E. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? 1. Pelayanan kesehatan pada puskesmas pesisir dan pengunungan untuk mendukung program Pemeriksaan kesehatan Gratis/Cek Kesehatan Gratis yang merupakan program unggulan (prioritas) nasional / Quick Win Presiden Prabowo. 2. Dilakukan rutin dan terjadwal (sesuai kondisi di lapangan seperti cuaca, situasi laut atau kondisi tertentu lainnya) 3. Pemeriksaan dilakukan pada semua anggota keluarga dengan berbasis NIK. 4. Pemeriksaan dilakukan dengan paket layanan sesuai dengan siklus hidup (sesuai ketersediaan alat kesehatan dan BMHP yang dimiliki oleh Puskesmas) 5. Pelayanan dilakukan oleh tenaga medis sehingga hasil diagnosa dapat dipertanggungjawabkan   F. CARA KERJA INOVASI          Petugas puskesmas melakukan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan melakukan pemerikasaan kesehatan pada semua masyarakat yang dikunjungi baik yang sakit maupun yang sehat berdasarkan silkus hidup dengan layanan sesuai usia. Perkunjungan dilakukan pada tiap Kepala keluarga yang ditunjukkan dengan Kartu Kaluarga dan pendataan kesehatan dilakukan dengan menggunakan NIK. Data yang diperoleh kemudia dilaporkan ke Aplikasi nasional yaitu Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sehingga data langsung dapat diketahui oleh pusat (Kemenkes RI).

1. Tujuan jangka pendek: melakukan pemeriksaan kesehatan dan intervensi kesehatan seperti pemberian obat atau rujukan laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi terhadap anggota keluarga yang dikunjungi. 2. Tujuan jangka menengah: mendapatkan data kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan di bidang kesehatan. 3. Tujuan jangka panjang: peningkatan derajat hidup masyarakat Kabupaten Mimika  khususnya yang berada di pesisisr dan pengunungan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Inovasi ini membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis, sehingga kondisi kesehatan bisa terpantau lebih baik. Deteksi dini penyakit Dalam pemerikasaan kesehatan memungkinkan ditemukannya penyakit sejak tahap awal (seperti hipertensi, diabetes, anemia), sehingga penanganan bisa lebih cepat dan mencegah komplikasi. Meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan mulai menerapkan pola hidup sehat. Memperluas akses layanan kesehatan Inovasi ini menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau dengan keterbatasan ekonomi. Efisiensi biaya kesehatan Dengan deteksi dini, biaya pengobatan penyakit berat di masa depan dapat ditekan, baik bagi individu maupun pemerintah. Mendukung program promotif dan preventif CKG/PKG sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan. Penguatan data kesehatan masyarakat Hasil pemeriksaan dapat menjadi basis data untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor Pelaksanaan inovasi ini biasanya melibatkan berbagai pihak (tenaga kesehatan, pemerintah, kader, dll.), sehingga memperkuat kerja sama dalam pembangunan kesehatan.

Dampak terhadap masyarakat Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara rutin tanpa terkendala biaya. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong perilaku hidup sehat. Dampak terhadap Kesehatan Individu Penyakit dapat terdeteksi lebih dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup individu. Dampak terhadap Sistem Kesehatan Mendukung penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Dengan meningkatnya deteksi dini, beban layanan kuratif di fasilitas kesehatan dapat berkurang. Dampak Ekonomi Membantu mengurangi beban biaya pengobatan jangka panjang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, karena penyakit ditangani sejak tahap awal. Dampak Sosial Meningkatnya kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Dampak Kelembagaan Mendorong peningkatan kinerja institusi/penyelenggara serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesehatan.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggunalangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Mo U Kerja Sama Pelayanan Psikiatri antara Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan Dokter Spesialis Jiwa RS Khusus Jiwa Abepura      PERMASALAHAN  Makro Tingginya angka ODGJ yang tidak tertangani: Lebih dari 75% kasus gangguan jiwa di negara berkembang tidak mendapat penanganan memadai (WHO, 2020). Distribusi dokter spesialis jiwa sangat tidak merata; mayoritas terkonsentrasi di kota besar dan Pulau Jawa; Kesenjangan akses layanan jiwa di Indonesia Timur: wilayah Papua termasuk wilayah dengan akses layanan kesehatan jiwa terendah di seluruh Indonesia Masih ada kasus pemasungan: Kabupaten-kabupaten terpencil tanpa fasilitas jiwa masih mencatat kasus pemasungan. Mayoritas  kabupaten baru di wilayah Papua belum memiliki dokter spesialis jiwa maupun fasilitas rawat inap jiwa. Mikro Sebuah keluarga di Timika pernah terpaksa mengurung salah satu anggota keluarganya dalam teralis besi yang ditempatkan di bekas kandang ayam selama bertahun-tahun, bukan karena kejam, tetapi karena tidak tersedianya akses layanan kesehatan jiwa, minimnya pendampingan, serta ketidaktahuan keluarga mengenai tempat memperoleh pertolongan yang tepat; Penanganan ODGJ yang dilaporkan oleh masyarakat umumnya hanya direspon melalui kunjungan ke lokasi dan pengamanan pasien, namun belum diikuti dengan asesmen, pengobatan, pemantauan, maupun rehabilitasi yang berkelanjutan; Kabup Aten Mimika sebagai lokasi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia (Grasberg-PT Freeport Indonesia) membawa kompleksitas sosial (urbanisasi cepat, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan risiko gelombang phk) yang justru meningkatkan risiko gangguan jiwa di masyarakat; Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan; Mayarakat yang membutuhkan layanan jiwa harus pergi secara mandiri ke RSJ Abepura di Jayapura atau ke kota lainnya, dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal (estimasi 5-10 juta per kunjungan), sehingga sebagian besar keluarga tidak mampu mengakses layanan tersebut; Belum ada mekanisme koordinasi lintas OPD dalam penanganan ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis; Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi dan dukungan, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan, bahkan dipasung; ISU STRATEGIS Isu Global : WHO menetapkan kesehatan jiwa sebagai prioritas dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada Tujuan 3 yang menargetkan pengurangan angka kematian akibat penyakit tidak menular serta peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat; Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan kesehatan jiwa,  artinya terdapat 1 dari 8 orang (atau sekitar 970 juta orang) hidup dengan gangguan jiwa, sementara kecemasan (anxiety), depresi serta gangguan penyalahgunaan zat menjadi gangguan paling umum dialami masyarakat (WHO, 2022); Depresi dan kecemasan menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar USD 1 triliun setiap tahunnya akibat penurunan kinerja dan absennya pekerja dari kantor (WHO & ILO, 2022). Berdasarkan laporan berkala WHO, satu orang meninggal akibat bunuh diri setiap 43 detik di seluruh dunia. Secara global, rata-rata pemerintah di suatu negara hanya mengalokasikan dana sebanyak 2% dari total anggaran kesehatan mereka untuk kesehatan jiwa. Kelangkaan psikiatri, Menurut laporan WHO menunjukkan bahwa hampir setengah populasi dunia tinggal di negara dengan rasio kurang dari 1 psikiater per 100.000 penduduk, menyebabkan antrean panjang dan deteksi dini yang sangat minim. Di negara-negara berpenghasilan rendah, kurang dari 10% penderita gangguan jiwa mendapatkan akses perawatan yang layak. Isu Nasional :  Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat pengidap gangguan jiwa berat di Indonesia diperkirakan mencapai 2,6 juta orang. Rasionya setara dengan 3 hingga 4 dari setiap 1.000 rumah tangga memiliki anggota keluarga dengan diagnosis psikosis/skizofrenia; Riset National Adolecent Mental Health Survei (I-NAMHS) 2022 menyatakan bahwa 2,45 juta remaja usia 10-17 tahun di Indonesia terdiagnosis sebagai ODGJ; Temuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025 bahwa data dari skrining kesehatan jiwa menemukan indikasi gejala kecemasan pada 4,4% pelajar (sekitar 338.000 anak) dan gejala depresi klinis pada 4,8 % pelajar (sekitar 363.000 anak) akibat tekanan akademik, masalah keluarga, hingga kasus perundungan (bullying); Gangguan jiwa menjadi penyebab ke-2 Years Lived with Disability (YLDs) di Indonesia menunjukkan bahwa gangguan jiwa memberikan dampak disabilitas yang sangat besar terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia dan memerlukan penguatan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses hingga ke daerah terpencil Global Burden of Disease, IHME 2021); Indonesia menghadapi defisit dan distribusi psikiater yang tidak merata. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, rasio psikiater terhadap penduduk Indonesia hanya 1 berbanding 200.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO sebesar 1 berbanding 30.000 penduduk. Distribusinya pun sangat tidak merata, menumpuk di kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung; Sebanyak 10.250 puskesmas (98,4%) di Indonesia belum memiliki psikolog klinis dan hanya 21 dari 38 provinsi memiliki psikolog klinis di puskesmas (Kemenkes R!, 2025); Pada tingkat primer, hanya sekitar 50% dari total puskesmas di Indonesia yang dinilai mampu melakukan skrining kesehatan mental dasar akibat kurangnya pelatihan klinis kejiwaan bagi dokter umum dan perawat; Proporsi orang dengan gangguan jiwa yang mencari pengobatan masih kecil, yakni 1,9/1000 penduduk (Data sampel BPJS 2015-2022); Kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 90%, artinya kurang dari 10% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan terapi oleh petugas kesehatan. Banyak diantaranya mencari pengobatan alternatif atau ke tenaga non-medis seperti dukun; Masih terdapat praktik pemasungan ODGJ di Indonesia, terutama di daerah yang jauh dari fasilitas layanan jiwa; Isu Lokal :  Banyak pasien lama mengalami gejala yang memburuk akibat kurangnya dukungan keluarga yang memicu fenomena putus obat; Berdasarkan pendataan aktif bagian P2 PTM, jumlah ODGJ yang terdata meningkat dari 157 kasus (2024) menjadi 210 kasus (2025); Di tengah wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan aktivitas pertambangan, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa, fasilitas rawat inap jiwa, sistem rujukan, maupun layanan pendampingan berkelanjutan Belum ada koordinasi lintas sektor untuk penanganan ODGJ terlantar maupun dalam kondisi krisis di Kabupaten Mimika; Tantangan geografis dan demografis sebagai tantangan dalam pelayanan kesehatan jiwa METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Keberadaan dokter spesialis jiwa yang tidak menetap, sehingga ODGJ tidak dapat memperoleh diagnosis dan pengobatan yang tepat, serta layananan konsultasi yang terbatas;    Layanan jiwa di puskesmas sangat terbatas. Dari 26 puskesmas hanya 1 puskesmas yang memiliki program jiwa, itupun belum di dukung tenaga terlatih dan sistem skrining yang memadai; Tidak ada sistem skrining kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas, sehingga gangguan jiwa sering tidak terdeteksi, terlambat terdiagnosis, atau salah diidentifikasi sebagai masalah fisik semata. Ketersediaan obat jiwa sangat minim Tidak ada mekanisme rujukan terstruktur untuk kasus jiwa berat. Keluarga menghadapi birokrasi, jarak, dan biaya rujukan yang besar tanpa pendampingan dari pihak manapun. Keluarga ODGJ sangat terbatas dalam mendapatkan edukasi maupun dukungan dalam merawat dan mendampingi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, sehingga pasien sering kali diisolasi atau diabaikan. Tidak ada forum atau sistem koordinasi antar OPD dalam menangani kasus ODGJ terlantar atau dalam krisis di lapangan. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa harus pergi secara mandiri ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura di Jayapura dengan biaya perjalanan dan akomodasi yang sangat mahal, sehingga sebagian besar keluarga ODGJ tidak mampu mengakses layanan tersebut. Ditemukan 7 kasus odgj yang dipasung.   Kondisi Sesudah Pasien di Timika bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura tanpa harus menunggu kunjungan fisik. Mempermudah skrining awal gangguan kecemasan atau depresi sebelum gejalanya memburuk menjadi gangguan jiwa berat Sejak diterapkan, PAPEDA JIWA telah mengintegrasikan tiga jalur layanan sehingga menjangkau total 210 ODGJ dan 287 ODMK, dengan rincian: (1) konsultasi telemedicine untuk kasus berat yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan; (2) pelayanan tatap muka langsung saat kunjungan dokter spesialis jiwa ke Timika sebanyak 4 kali per tahun; dan (3) skrining awal oleh petugas puskesmas yang telah terlatih. Seluruh jalur ini terintegrasi dalam satu ekosistem pencatatan dan tindak lanjut yang sama.".  Menjamin kontinuitas obat. Dokter dapat memperbarui resep secara berkala lewat aplikasi sehingga menurunkan risiko putus obat yang sering memicu kekambuhan pasien; Rujukan Terdampingi: Untuk ODGJ berat yang memerlukan rawat inap, tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarga dalam seluruh proses rujukan ke RSJ Abepura Jayapura, mulai dari administrasi, transportasi, hingga pengurusan di tempat tujuan. Sebanyak 20 pasien telah berhasil dirujuk dengan pendampingan penuh sepanjang tahun 2024 sampai 2025; Telemedicine / Konsultasi Digital, konsultasi kesehatan jiwa melalui Whats App dan video call langsung dengan dokter spesialis jiwa di Jayapura, memungkinkan respons cepat untuk kasus yang tidak dapat menunggu jadwal kunjungan luring. Layanan ini tersedia sepanjang waktu tanpa hambatan jarak geografis; Terbentuk Grup Whats App Tim Terpadu Penanggulangan ODGJ yang merupakan Grup koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, Lembaga Anti Narkoba (LAN), Babinsa dan Polisi. Sistem ini memungkinkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif terhadap kasus ODGJ terlantar atau dalam kondisi krisis di lapangan; Memangkas biaya perjalanan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi besar untuk pergi ke rumah sakit jiwa di Jayapura atau Makassar. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunikan PAPEDA JIWA bukan terletak pada penggunaan Whats App sebagai media konsultasi, melainkan pada integrasi layanan kesehatan jiwa dari deteksi dini, konsultasi spesialis, pengobatan, pendampingan keluarga, hingga rujukan rehabilitasi dalam satu ekosistem layanan yang dapat berjalan meskipun daerah tidak memiliki dokter spesialis jiwa; Di antara kabupaten-kabupaten tanpa dokter spesialis jiwa tetap di wilayah Papua, PAPEDA JIWA merupakan program pertama yang mengintegrasikan telemedicine psikiatri berbasis aplikasi pesan instan dengan sistem koordinasi lintas sektor dalam satu alur layanan yang terdokumentasi; Program telemedicine nasional (SATUSEHAT, Riliv, Halodoc) dirancang untuk pengguna mandiri yang melek digital. PAPEDA JIWA menggunakan model yang berbeda secara fundamental yakni petugas puskesmas bertindak sebagai perantara antara psikiater dan ODGJ berat yang tidak mampu mengakses layanan sendiri.  Program digital kesehatan jiwa yang ada (SATUSEHAT, Riliv) hanya menjangkau ODMK ringan yang mampu menggunakan smartphone secara mandiri. PAPEDA JIWA secara khusus dirancang untuk ODGJ berat (skizofrenia, psikosis) yang justru merupakan kelompok paling rentan dan paling tidak terlayani di daerah terpencil. Mengatasi hambatan geografis, konsultasi dengan spesialis jiwa di Jayapura dapat dilakukan real time tanpa perjalanan jauh; Dampaknya terukur, sepanjang tahun 2024 sampai 2025 sebanyak 210 ODGJ dan 287 ODMK terlayani, 20 pasien berat berhasil di rujuk ke RS Khusus Jiwa Abepura di Jayapura, tidak ada lagi kasus pemasungan ditemukan serta 54 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum dan petugas jiwa di puskesmas terlatih dalam melakukan skrining kesehatan jiwa; CARA KERJA INOVASI Inovasi PAPEDA JIWA (Pelayanan Pendampingan ODGJ dan ODMK) dilaksanakan melalui alur pelayanan yang terintegrasi mulai dari skrining, konsultasi spesialis, pendampingan, hingga pemantauan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), khususnya di wilayah Kabupaten Mimika yang memiliki keterbatasan akses terhadap dokter spesialis jiwa. Tahapan pertama adalah skrining awal yang dilakukan oleh Petugas Jiwa Puskesmas menggunakan instrumen terstandar, yaitu Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) untuk masyarakat umum dan Patient Health Questionnaire (PHQ-4) untuk skrining cepat kecemasan dan depresi. Hasil skrining digunakan untuk mengidentifikasi individu yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Pasien yang terindikasi mengalami ODMK berat maupun ODGJ selanjutnya diteruskan ke tahap konsultasi. Pada tahap konsultasi telemedicine, petugas berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa melalui media komunikasi yang telah disepakati, seperti Whats App (chat, foto, voice note, maupun video call) sesuai dengan Nota Kesepahaman (Mo U) yang berlaku. Dokter spesialis melakukan asesmen berdasarkan informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi diagnosis serta terapi yang diperlukan sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat tanpa harus menunggu jadwal kunjungan langsung. Sebagai pelengkap layanan telemedicine, dilakukan kunjungan spesialis langsung ke Kabupaten Mimika oleh dokter spesialis jiwa minimal empat kali dalam satu tahun. Kunjungan ini bertujuan memberikan pelayanan tatap muka kepada pasien, melakukan evaluasi klinis secara langsung, menangani kasus yang lebih kompleks, sekaligus meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di daerah melalui pendampingan dan konsultasi. Selanjutnya, Petugas Jiwa Puskesmas menindaklanjuti rekomendasi dokter spesialis dengan memberikan obat sesuai terapi, melakukan monitoring kondisi pasien secara rutin, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, serta memastikan proses rujukan apabila diperlukan. Ketersediaan obat-obatan kesehatan jiwa dijamin melalui sistem pengadaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sehingga kesinambungan pengobatan dapat terjaga. Untuk memastikan keberhasilan terapi, dilakukan pemantauan berkala oleh dokter spesialis bersama petugas kesehatan. Pemantauan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan kondisi pasien, memantau kepatuhan minum obat, mengidentifikasi faktor risiko kekambuhan, serta memberikan penyesuaian terapi apabila diperlukan. Apabila pasien memerlukan pelayanan rawat inap di rumah sakit rujukan, maka dilaksanakan rujukan terampingi. Tim PAPEDA JIWA mendampingi pasien dan keluarganya mulai dari proses administrasi, pengaturan transportasi, hingga pendampingan selama proses penerimaan di rumah sakit rujukan, sehingga pasien memperoleh akses pelayanan yang aman, cepat, dan berkesinambungan. Seluruh tahapan pelayanan didukung oleh koordinasi Tim Terpadu yang melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, aparat keamanan, serta lintas sektor lainnya melalui grup komunikasi resmi. Koordinasi ini memastikan setiap kasus mendapatkan respon yang cepat, penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta terdokumentasi dengan baik. Seluruh proses konsultasi telemedicine dalam inovasi PAPEDA JIWA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pasien hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan.  

Tujuan jangka pendek  Tersedianya layanan konsultasi dokter spesialis jiwa yang dapat diakses oleh ODGJ dan keluarga di Kabupaten Mimika Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif menangani laporan ODGJ di lapangan Tertanganinya ODGJ yang selama ini terlantar di ruang publik tanpa penanganan medis   Tujuan jangka menengah  Meningkatnya jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara berkelanjutan di Kabupaten Mimika Terfasilitasinya pasien ODGJ yang memerlukan rehabilitasi untuk dirujuk ke RSJ  Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas dalam deteksi dini  dan penanganan dasar gangguan jiwa   Tujuan jangka panjang  Tersedianya RS atau Klinik Khusus untuk pasien jiwa Terwujudnya sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dan berkesinambungan di Kabupaten Mimika Berkurangnya angka ODGJ terlantar di ruang publik Meningkatkan kualitas hidup pasien ODGJ bersama keluarganya melalui pengobatan yang patuh dan dukungan sosial yang kuat

Melalui skrining keluarga, PAPEDA JIWA menemukan bahwa dalam satu rumah tangga tidak hanya terdapat satu ODGJ, tetapi beberapa anggota keluarga lain juga mengalami masalah kesehatan mental yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi; PAPEDA JIWA tidak hanya menangani pasien, tetapi juga membangun kapasitas keluarga sebagai pendamping utama dalam proses pemulihan. Melalui edukasi dan konsultasi rutin, keluarga memperoleh pemahaman mengenai pengobatan, tanda kekambuhan, dan cara mendukung pasien. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kepatuhan pengobatan serta menurunkan stigma terhadap ODGJ di lingkungan keluarga. Pasien dan keluarga mendapatkan akses konsultasi dokter spesialis jiwa tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Jayapura Keluarga memiliki wadah resmi untuk berkonsultasi dan mendapat panduan dalam merawat ODGJ Tersedianya proses rujukan ke RSJ Jayapura sehingga tidak lagi menjadi beban finansial dan logistik keluarga Tersedianya jalur komunikasi resmi dengan dokter spesialis jiwa untuk konsultasi kasus di lapangan Terjalinnya koordinasi antar petugas lintas sektor Grup Whats App Meningkatnya kapasitas petugas puskesmas melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis Tersedianya data ODGJ yang terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah Meningkatnya cakupan layanan kesehatan jiwa tanpa harus menunggu penempatan dokter spesialis tetap Berkurangnya permasalahan sosial akibat ODGJ yang terlantar di ruang publik Berkurangnya stigma terhadap ODGJ melalui edukasi keluarga yang konsisten

Dampak terhadap Isu Strategis Lokal: Papeda Jiwa secara langsung mendukung pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan khususnya pada layanan kesehatan ODGJ berat yang merupakan layanan wajib pemerintah daerah. 210 ODGJ dan 287 ODMK di Kabupaten Mimika telah mendapatkan layanan kesehatan jiwa sejak inovasi diterapkan tahun 2024 ±20 pasien ODGJ berhasil difasilitasi untuk menjalani rehabilitasi di RSJ Jayapura Terbentuknya Tim Tanggap Terpadu yang aktif berkoordinasi sehingga respons terhadap ODGJ di lapangan menjadi lebih cepat Semua kasus (7) pemasungan sudah tertangani dan tidak lagi ada pemasungan   Dampak terhadap Kualitas Layanan Publik: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika kini memiliki sistem layanan kesehatan jiwa yang terstruktur dan terdokumentasi Layanan konsultasi dokter spesialis jiwa tersedia tanpa batas waktu dan jarak melalui telemedicine Kapasitas petugas puskesmas meningkat melalui interaksi langsung dengan dokter spesialis;  Tersedia data ODGJ terkelola sebagai dasar perencanaan program kesehatan jiwa daerah. Beban finansial berkurang signifikan dengan adanya rujukan terdampingi, penghematan estimasi 5-10 juta per kunjungan Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan keluarga ODGJ terhadap layanan kesehatan pemerintah daerah  

RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) Transformasi Sampah Plastik Menjadi Ecobricks Bangku Berbasis Partisipasi Peserta Didik di SD Negeri Inauga Sempan Barat Kabupaten Mimika A. Dasar Hukum Pelaksanaan inovasi SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) dilandasi oleh berbagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, pelestarian lingkungan hidup, dan inovasi daerah. Landasan hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui proses pembelajaran yang bermakna. Dalam aspek pengelolaan lingkungan, inovasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendaurulangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Dari sisi pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Selain itu, pelaksanaan inovasi didukung oleh PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang mendorong keterlibatan masyarakat dan satuan pendidikan dalam pengurangan timbulan sampah melalui pengelolaan yang berkelanjutan.   B. Permasalahan 1. Permasalahan Makro Permasalahan sampah plastik telah menjadi isu lingkungan global yang berdampak terhadap pencemaran tanah, air, dan udara. Berdasarkan berbagai kajian, plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai sehingga apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat praktik pembakaran terbuka. Di sektor pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab membentuk generasi yang memiliki karakter peduli lingkungan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sampah di lingkungan sekolah masih sering berorientasi pada pembuangan, bukan pemanfaatan kembali. 2. Permasalahan Mikro Sebelum inovasi SA JAGA dilaksanakan, SD Negeri Inauga Sempan Barat menghasilkan sampah plastik setiap hari yang berasal dari botol air mineral, kemasan makanan ringan, dan plastik minuman peserta didik. Seluruh sampah tersebut dikumpulkan dalam satu tempat tanpa proses pemilahan sehingga sebagian besar berakhir dengan cara dibakar. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain meningkatnya pencemaran udara akibat asap pembakaran, rendahnya kesadaran peserta didik dalam memilah sampah, belum adanya budaya daur ulang di lingkungan sekolah, serta belum optimalnya pemanfaatan sampah sebagai media pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memiliki keterbatasan fasilitas bangku pada area taman sekolah dan pojok baca yang menyebabkan peserta didik belum memiliki ruang belajar luar kelas yang nyaman. Permasalahan tersebut mendorong sekolah mencari solusi inovatif yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi warga sekolah.   C. Isu Strategis Isu Global Program SA JAGA mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui pendidikan karakter, Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) melalui pengelolaan lingkungan sekolah, Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui pemanfaatan kembali sampah plastik, serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan mengurangi praktik pembakaran sampah plastik. Isu Nasional Secara nasional, inovasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan penguatan pendidikan karakter. Program ini juga mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang mendorong satuan pendidikan menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Isu Lokal Pada tingkat lokal, inovasi SA JAGA mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat budaya gotong royong masyarakat Papua melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah sekaligus menciptakan sarana belajar yang bermanfaat dari bahan yang sebelumnya dianggap sebagai limbah.   D. Metode Pembaharuan Sebelum inovasi diterapkan, pengelolaan sampah di sekolah masih bersifat konvensional, yaitu mengumpulkan seluruh jenis sampah tanpa pemilahan dan memusnahkannya melalui pembakaran. Metode tersebut tidak memberikan nilai tambah baik bagi lingkungan maupun proses pembelajaran peserta didik. Melalui inovasi SA JAGA, sekolah mengubah pola pengelolaan sampah menjadi sistem yang lebih edukatif dan berkelanjutan. Peserta didik dilibatkan secara aktif mulai dari memilah sampah, membersihkan botol plastik, mengeringkan, memadatkan sampah plastik ke dalam botol hingga memenuhi standar kepadatan Ecobrick, kemudian menyusun botol menjadi bangku yang dapat digunakan sebagai fasilitas sekolah. Perubahan mendasar dari inovasi ini bukan hanya terletak pada hasil akhirnya berupa bangku, tetapi pada perubahan perilaku warga sekolah dalam memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna.   E. Keunggulan/Kebaharuan Keunggulan utama inovasi SA JAGA adalah penerapan model pembelajaran berbasis aksi nyata di mana seluruh proses pengolahan sampah dilakukan oleh peserta didik dengan pendampingan guru. Pendekatan ini mengintegrasikan pendidikan karakter, pelestarian lingkungan, kreativitas, dan pembelajaran kontekstual dalam satu kegiatan yang berkelanjutan. Berbeda dengan program kebersihan sekolah pada umumnya yang hanya berfokus pada kegiatan memungut sampah, SA JAGA mengubah sampah plastik menjadi produk fungsional berupa bangku yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Inovasi ini juga memiliki biaya pelaksanaan yang rendah, menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah, mudah direplikasi oleh sekolah lain, serta mampu memberikan manfaat ekonomi melalui penghematan biaya pengadaan fasilitas sekolah.   F. Cara Kerja Inovasi Pelaksanaan inovasi SA JAGA dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai pentingnya pemilahan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya peserta didik mengumpulkan botol plastik bekas dan sampah plastik yang berasal dari lingkungan sekolah. Botol kemudian dicuci dan dikeringkan sebelum digunakan sebagai wadah Ecobrick. Sampah plastik yang telah dibersihkan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan tongkat kayu hingga mencapai tingkat kepadatan tertentu agar memiliki kekuatan struktural. Botol-botol yang telah memenuhi standar tersebut disusun dan diikat menggunakan perekat serta rangka sederhana hingga membentuk bangku yang kokoh, aman, dan nyaman digunakan. Bangku yang telah selesai diproduksi ditempatkan di area taman sekolah, pojok baca, dan ruang terbuka sebagai sarana belajar. Seluruh proses dilakukan secara berkelanjutan melalui program SA JAGA sehingga tidak hanya menghasilkan produk fisik berupa bangku, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang peduli lingkungan, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Program SA JAGA (Saya Jaga Lingkungan) bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah plastik berbasis partisipasi aktif peserta didik melalui pemanfaatan metode Ecobrick sehingga mampu menghasilkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, edukatif, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sampah, tetapi juga membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini melalui pembelajaran yang kontekstual. Secara khusus tujuan inovasi ini adalah: Mengurangi volume sampah plastik yang dihasilkan di lingkungan SD Negeri Inauga Sempan Barat melalui kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) menggunakan metode Ecobrick. Menumbuhkan karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, serta memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bagian dari pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Mengubah paradigma warga sekolah bahwa sampah plastik bukan lagi limbah yang harus dibakar atau dibuang, melainkan sumber daya yang memiliki nilai guna apabila dikelola secara tepat. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam proses pembelajaran melalui praktik langsung sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam pengelolaan sampah. Menghasilkan sarana pembelajaran berupa bangku taman, pojok baca, atau fasilitas sekolah lainnya dari Ecobrick sebagai bentuk pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis dan fungsional. Mengurangi praktik pembakaran sampah plastik di lingkungan sekolah sehingga mampu menekan pencemaran udara dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Mendorong terbentuknya budaya sekolah yang berkelanjutan (green school) melalui keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menjadi model inovasi pengelolaan sampah sederhana, murah, mudah diterapkan, serta dapat direplikasi oleh sekolah lain di Kabupaten Mimika maupun daerah lainnya.

  Pelaksanaan Program SA JAGA memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. A. Manfaat bagi Peserta Didik Meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini. Mengembangkan karakter disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kreativitas, dan kepedulian sosial. Memberikan pengalaman belajar berbasis proyek (Project Based Learning) yang menyenangkan. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang berguna. B. Manfaat bagi Sekolah Mengurangi volume sampah plastik yang sebelumnya dibakar atau dibuang. Menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Menambah fasilitas sekolah berupa bangku Ecobrick untuk taman, pojok baca, dan ruang terbuka tanpa biaya besar. Mengurangi kebutuhan pengadaan sarana melalui pemanfaatan limbah. Mendukung pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) serta sekolah ramah lingkungan. C. Manfaat bagi Lingkungan Mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah plastik. Mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Mendukung penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dari pembakaran sampah. D. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Mendukung program Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan sampah. Menjadi contoh praktik baik (best practice) inovasi daerah berbasis pendidikan. Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan 4, 11, 12, dan 13. Menjadi model pemberdayaan sekolah dalam pengelolaan lingkungan. E. Manfaat Sosial Meningkatkan budaya gotong royong di lingkungan sekolah. Mendorong keterlibatan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah karena dibuat bersama. Menjadi media edukasi lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Program SA JAGA menghasilkan perubahan yang nyata baik dari aspek lingkungan, pendidikan, sosial, maupun efisiensi penggunaan sumber daya sekolah. A. Hasil Fisik Sampah plastik yang sebelumnya dibakar kini dimanfaatkan sebagai bahan baku Ecobrick. Terbentuk bangku Ecobrick yang digunakan di taman sekolah, pojok baca, dan area belajar luar kelas. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman. Tersedianya fasilitas belajar tambahan hasil karya peserta didik. B. Hasil Perubahan Perilaku Peserta didik mulai terbiasa memilah sampah sesuai jenisnya. Meningkatnya kesadaran seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berkurangnya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Terbentuk budaya sekolah yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. C. Hasil Pendidikan Peserta didik memperoleh pengalaman belajar melalui praktik langsung. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena dikaitkan dengan permasalahan nyata di lingkungan sekolah. Meningkatnya kemampuan bekerja sama, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong semakin berkembang. D. Hasil Lingkungan Volume sampah plastik yang dibakar mengalami penurunan. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat karena berkurangnya asap pembakaran sampah. Pengelolaan sampah menjadi lebih sistematis melalui proses pemilahan dan pemanfaatan. E. Hasil Ekonomi Sekolah dapat menghemat anggaran pengadaan bangku taman. Pemanfaatan limbah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Penggunaan bahan bekas mengurangi biaya pembelian material baru. F. Hasil Keberlanjutan Program SA JAGA menjadi kegiatan rutin sekolah. Terbentuk sistem pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Inovasi mudah direplikasi oleh sekolah lain karena menggunakan bahan sederhana, biaya rendah, dan teknologi yang mudah diterapkan.  

1. DASAR HUKUM Inovasi ini merujuk pada sejumlah dasar hukum yang mendukung pengelolaan sampah dan digitalisasi pelayanan publik, antara lain: UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika (bisa disesuaikan jika ada regulasi daerah terkait pengelolaan sampah dan inovasi pelayanan publik) SDGs (Sustainable Development Goals) poin 11 dan 12: Kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 2. PERMASALAHAN Pengelolaan Bank Sampah di Distrik Mimika Baru masih dilakukan secara manual, sehingga tidak efisien, rawan kehilangan data, dan tidak terintegrasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah masih rendah karena akses informasi dan pelayanannya terbatas. Tidak ada sistem pemantauan yang transparan dan real-time untuk mencatat setoran sampah dan saldo nasabah. Keterbatasan data membuat sulit bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based). 3. ISU STRATEGIS a. Isu Global: Perubahan iklim dan krisis lingkungan global akibat meningkatnya limbah dan polusi. Target pengurangan sampah plastik dunia dan dorongan internasional untuk sistem ekonomi sirkular. b. Isu Nasional: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Target nasional pengurangan sampah sebesar 30% pada 2025 (melalui Permen LHK No. 75/2019). Digitalisasi pelayanan publik melalui program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). c. Isu Lokal: Meningkatnya volume sampah di Distrik Mimika Baru tanpa pengelolaan yang sistematis. Minimnya inovasi lokal berbasis teknologi untuk mengelola sampah secara partisipatif. Belum adanya sistem digital yang dapat menjangkau warga secara luas dan transparan. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Inovasi: Pencatatan transaksi Bank Sampah dilakukan secara manual (buku tulis). Warga harus datang langsung untuk mengetahui saldo atau menanyakan data. Data sering hilang, sulit direkap, dan tidak bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Pengelola bank sampah kewalahan dalam rekap laporan bulanan. Kondisi Setelah Inovasi: Semua proses pencatatan dan transaksi dilakukan secara digital dan otomatis. Warga bisa mengakses saldo dan riwayat transaksi dari aplikasi di ponsel. Laporan dan data tersimpan di sistem cloud, mudah diakses dan diamankan. Pelayanan menjadi cepat, efisien, dan transparan. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Masa Sebelum Inovasi: Bank Sampah bersifat lokal dan manual. Tidak ada sistem pelaporan atau pemantauan digital. Masyarakat terbatas pada layanan offline. Tidak ada insentif yang real-time untuk memotivasi partisipasi. Masa Setelah Inovasi: Bank Sampah dikelola melalui aplikasi mobile dan dashboard web. Data transaksi, saldo, dan setoran tersinkronisasi otomatis dan aman. Edukasi dan notifikasi dapat disampaikan langsung ke pengguna. Inovasi bersifat replikatif dan scalable ke wilayah lain. 6. CARA KERJA INOVASI Masyarakat mendaftar sebagai nasabah Bank Sampah melalui aplikasi MIRU  Green. Action Nasabah menyetor sampah ke Bank Sampah (lokasi fisik). Pengelola mencatat jenis & berat sampah melalui dashboard admin. Sistem otomatis mengonversi sampah ke saldo tabungan (berbasis harga per jenis sampah). Nasabah dapat memantau saldo, riwayat, dan edukasi lingkungan dari aplikasi. Pengelola bisa mengakses data laporan dan statistik dari dashboard web.  DAMPAK INOVASI Terjadinya transformasi sistem pengelolaan sampah di tingkat distrik secara digital. Meningkatnya jumlah nasabah Bank Sampah dan volume sampah yang berhasil dipilah. Munculnya kemandirian ekonomi warga dari hasil tabungan sampah. Terciptanya ekosistem hijau digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Mimika Baru.

Tujuan Inovasi Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan Bank Sampah di Distrik Mimika Baru. Memberikan kemudahan akses layanan Bank Sampah secara digital bagi masyarakat umum. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah. Mengelola data nasabah, jenis sampah, dan transaksi secara sistematis dan real-time. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan nilai ekonomi dari sampah.

Manfaat Inovasi Bagi Masyarakat: Akses mudah untuk menabung sampah dan memantau saldo/tabungan secara digital. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Mendapatkan insentif ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Bagi Pengelola Bank Sampah: Manajemen data nasabah dan transaksi yang lebih rapi dan efisien. Laporan dan statistik pengelolaan sampah dapat dibuat secara otomatis. Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang lebih luas. Bagi Pemerintah Daerah: Mendukung Pemerintah Kabupaten Mimika dalam program kebersihan dan lingkungan hidup  Menjadi basis data untuk perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Menjadi model inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

1. HASIL BAGI LINGKUNGAN Berkurangnya volume sampah rumah tangga di lingkungan Distrik Mimika Baru. Lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih, sehat, dan tertata. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan. Meningkatkan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan. 2. HASIL BAGI MASYARAKAT Masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari rumah. Terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Memberikan tambahan penghasilan melalui tabungan sampah. 3. HASIL BAGI PEMERINTAH DISTRIK Mengurangi beban pengangkutan sampah ke TPA. Mendukung program kebersihan dan pengelolaan lingkungan daerah. Meningkatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Menjadi inovasi pelayanan publik berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. HASIL EKONOMI Sampah memiliki nilai jual dan manfaat ekonomi. Terciptanya peluang usaha kecil berbasis daur ulang. Mendukung ekonomi sirkular masyarakat. Meningkatkan produktivitas kelompok pengelola Bank Sampah. 5. HASIL SOSIAL Tumbuhnya budaya gotong royong masyarakat. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kebersihan lingkungan. Mendorong edukasi lingkungan kepada anak-anak dan masyarakat. 6. HASIL INOVASI SECARA UMUM Terbentuknya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tersedianya administrasi dan pencatatan tabungan sampah. Terciptanya inovasi daerah yang mudah direplikasi di distrik lain. Mendukung visi Kabupaten Mimika menuju daerah yang bersih, sehat, inovatif, dan berkelanjutan.

A. LATAR BELAKANG Distrik Mimika Baru sebagai pusat kawasan perkotaan Kabupaten Mimika menghadapi dinamika perkotaan yang berkembang sangat cepat, terutama berkaitan dengan persoalan lingkungan, genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, kerusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban kawasan, hingga potensi konflik sosial akibat keterlambatan penanganan masalah di lapangan. Dalam kondisi tertentu, persoalan kecil seperti saluran air tersumbat dapat berkembang menjadi: genangan luas, pemalangan jalan, kemacetan, gangguan aktivitas masyarakat, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu contoh nyata terjadi di kawasan belakang Kantor Pos dan Jalan Makarena, Distrik Mimika Baru, dimana genangan air menyebabkan masyarakat melakukan pemalangan jalan karena merasa respons penanganan belum berjalan cepat sementara kondisi tersebut belum masuk kategori bencana formal. https://fajarpapua.com/2026/05/07/warga-apresiasi-respons-cepat-kadistrik-mimika-baru-dan-tim-pupr-mimika-tangani-banjir/ Di sisi lain, sistem penanganan pemerintah sering menghadapi berbagai keterbatasan: belum maksimalnya kanal pelaporan terpadu pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor yang belum cepat; keterbatasan personel lapangan; keterbatasan respons awal sebelum status bencana; serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kawasan. Kondisi tersebut menciptakan ruang kosong respons terhadap gangguan kawasan berskala mikro yang sebenarnya membutuhkan penanganan cepat sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Berangkat dari kondisi tersebut, Distrik Mimika Baru membangun inovasi: “LAPOR KAKA MIRU” sebagai layanan partisipatif dan respons cepat kawasan berbasis masyarakat untuk memperkuat deteksi dini, koordinasi kewilayahan, dan penanganan cepat gangguan lingkungan dan sosial di Distrik Mimika Baru.

  I. Tujuan Umum Membangun sistem layanan partisipatif dan respons cepat kawasan berbasis masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan lingkungan dan sosial di Distrik Mimika Baru. II. Tujuan Khusus Mempercepat penerimaan dan penanganan laporan masyarakat. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam respons kawasan. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan lingkungan. Mengurangi potensi eskalasi masalah lingkungan dan sosial. Meningkatkan transparansi penanganan laporan masyarakat. Meningkatkan stabilitas dan ketertiban kawasan perkotaan.

A. MANFAAT BAGI MASYARAKAT 1. Mempermudah Masyarakat Menyampaikan Laporan Masyarakat memiliki satu kanal pelaporan yang lebih mudah, cepat, dan dekat untuk menyampaikan berbagai persoalan kawasan seperti: genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, fasilitas umum rusak, gangguan ketertiban, dan persoalan lingkungan lainnya. 2. Mempercepat Penanganan Masalah di Lingkungan Warga Masyarakat tidak perlu menunggu masalah berkembang menjadi lebih besar karena sistem memungkinkan adanya respons awal secara cepat di tingkat kewilayahan. 3. Meningkatkan Rasa Aman dan Kepedulian Warga Masyarakat merasa lebih diperhatikan karena pemerintah hadir lebih cepat di lapangan serta membuka ruang partisipasi aktif warga dalam menjaga kawasan. 4. Meningkatkan Partisipasi dan Gotong Royong Inovasi mendorong masyarakat, RT/RW, pemuda, dan komunitas untuk ikut: mengawasi kawasan, melaporkan gangguan, menjaga kebersihan, dan terlibat dalam penanganan awal lingkungan. 5. Mengurangi Potensi Konflik Sosial Penanganan yang lebih cepat terhadap gangguan kawasan membantu mengurangi: keluhan masyarakat, pemalangan jalan, ketegangan sosial, dan konflik akibat keterlambatan respons pemerintah. B. MANFAAT BAGI PEMERINTAH 1. Mempercepat Deteksi Dini Permasalahan Kawasan Pemerintah dapat mengetahui lebih cepat berbagai persoalan di lapangan sebelum berkembang menjadi kondisi darurat atau bencana. 2. Memperkuat Koordinasi Lintas OPD Inovasi membantu mempercepat koordinasi antara distrik dengan: DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, PLN, Dinsos, dan OPD terkait lainnya. 3. Meningkatkan Efektivitas Respons Lapangan Melalui sistem respons cepat kewilayahan, penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan: Pasukan Hijau, RT/RW, kelurahan, dan tim lapangan distrik. 4. Meningkatkan Transparansi dan Monitoring Pemerintah memiliki data dan dokumentasi yang lebih baik terkait: laporan masyarakat, progres penanganan, lokasi gangguan, dan tindak lanjut lapangan. 5. Meningkatkan Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Respons yang lebih cepat dan partisipatif membantu meningkatkan citra pemerintah sebagai institusi yang hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. C. MANFAAT BAGI LINGKUNGAN DAN KAWASAN 1. Mengurangi Genangan dan Penyumbatan Drainase Melalui deteksi dini dan respons cepat terhadap saluran tersumbat dan sampah liar. 2. Mengurangi TPS Liar Melalui pengawasan partisipatif masyarakat dan respons kawasan yang lebih cepat. 3. Menjaga Kebersihan dan Ketertiban Kawasan Inovasi membantu menciptakan budaya menjaga kawasan secara bersama-sama. 4. Meningkatkan Ketahanan Kawasan Perkotaan Kawasan menjadi lebih siap menghadapi gangguan lingkungan melalui sistem respons awal berbasis partisipasi masyarakat. D. MANFAAT BAGI TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1. Mendorong Transformasi Tata Kelola Kewilayahan Distrik tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi: koordinator lapangan, penghubung masyarakat, dan penggerak respons kawasan. 2. Membangun Tata Kelola Partisipatif Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima layanan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan dan penjagaan kawasan. 3. Meningkatkan Efisiensi Penanganan Permasalahan Mikro Masalah kecil dapat ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi: bencana, konflik sosial, atau gangguan kawasan yang lebih besar. 4. Menjadi Model Respons Cepat Kawasan Berbasis Partisipasi Warga Inovasi dapat menjadi contoh tata kelola kewilayahan yang: murah, adaptif, cepat, dan mudah direplikasi di wilayah lain.  

  A. HASIL YANG TELAH DICAPAI 1. Terbentuknya Kanal Pelaporan Kawasan Berbasis Partisipasi Warga Melalui LAPOR KAKA MIRU, masyarakat Distrik Mimika Baru mulai memiliki kanal komunikasi yang lebih cepat dan mudah untuk menyampaikan berbagai persoalan kawasan seperti: genangan air, drainase tersumbat, TPS liar, fasilitas umum, dan gangguan lingkungan lainnya. 2. Meningkatnya Respons Awal Pemerintah di Tingkat Kewilayahan Sebelum inovasi berjalan, berbagai persoalan lingkungan sering menunggu penanganan lebih lama karena belum masuk kategori bencana atau belum menjadi prioritas teknis tertentu. Melalui inovasi ini, Distrik Mimika Baru mulai membangun mekanisme: deteksi dini, respons awal, dan mobilisasi cepat lapangan, melalui koordinasi kewilayahan dan partisipasi masyarakat. 3. Terbangunnya Kolaborasi Respons Kawasan Inovasi LAPOR KAKA MIRU mendorong kolaborasi antara: distrik, kelurahan, RT/RW, Pasukan Hijau, masyarakat, serta OPD terkait, dalam menangani persoalan kawasan secara lebih cepat dan partisipatif. 4. Penanganan Awal Genangan dan Drainase Tersumbat Melalui laporan masyarakat dan respons lapangan cepat, beberapa titik genangan mulai ditangani lebih awal melalui: pembukaan jalur air, pembersihan sampah, mobilisasi RT/RW, dan kerja lapangan bersama. Pendekatan ini membantu mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. 5. Meningkatnya Partisipasi dan Kepedulian Warga Masyarakat mulai terlibat aktif dalam: pelaporan kawasan, pengawasan lingkungan, dokumentasi lapangan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. https://fajarpapua.com/2026/05/07/warga-apresiasi-respons-cepat-kadistrik-mimika-baru-dan-tim-pupr-mimika-tangani-banjir/ Partisipasi warga menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan kawasan berbasis masyarakat. 6. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor LAPOR KAKA MIRU membantu mempercepat komunikasi dan koordinasi awal dengan: DLH, PUPR, Satpol PP, Dishub, PLN, dan unsur terkait lainnya, dalam penanganan gangguan kawasan https://antarpapua.com/banjir-rendam-belakang-kantor-pos-warga-mimika-baru-blokade-jalan-makarena/ 7. Meningkatnya Kehadiran Pemerintah di Tengah Masyarakat Inovasi membantu memperkuat kehadiran pemerintah distrik di tengah masyarakat melalui: respons lapangan https://torangbisa.com/bupati-mimika-tinjau-banjir-di-jalan-baru-koperapoka-hingga-wowor-sampah-dan-drainase-tersumbat-jadi-penyebab/ komunikasi aktif, monitoring kawasan, dan tindak lanjut laporan warga. B. HASIL PERUBAHAN TATA KELOLA Sebelum Inovasi laporan masyarakat tersebar, tidak ada kanal respons kawasan terpadu, respons awal belum terkoordinasi, masyarakat sering bergerak sendiri, penanganan menunggu kondisi membesar. Setelah Inovasi tersedia kanal pelaporan kawasan, respons awal lebih cepat, koordinasi kewilayahan lebih aktif, RT/RW mulai dilibatkan, masyarakat ikut mengawasi kawasan, monitoring lapangan lebih terbuka. C. HASIL DAMPAK SOSIAL Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat. Meningkatnya kesadaran menjaga kawasan bersama. Meningkatnya semangat gotong royong warga. Menurunnya potensi konflik akibat keterlambatan respons. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah distrik. D. HASIL DAMPAK LINGKUNGAN Percepatan pembukaan saluran air tersumbat. Percepatan penanganan genangan awal. Pengurangan sampah pada beberapa titik gangguan kawasan. Meningkatnya pengawasan kawasan rawan TPS liar. E. HASIL DAMPAK PEMERINTAHAN Respons kewilayahan menjadi lebih adaptif. Koordinasi lintas sektor menjadi lebih cepat. Pemerintah distrik lebih aktif dalam deteksi dini kawasan. Terbangunnya model respons kawasan berbasis partisipasi warga. F. HASIL INOVASI YANG DIHARAPKAN KE DEPAN Terintegrasinya dashboard monitoring kawasan. Penguatan sistem transparansi laporan publik. Penguatan tim respons cepat kewilayahan. Peningkatan jumlah RT/RW partisipatif. Pengembangan sistem deteksi dini kawasan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Menjadikan LAPOR KAKA MIRU sebagai model layanan partisipatif dan respons cepat kawasan di Kabupaten Mimika.

PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.

TUJUAN Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien dan modern. Mengurangi antrian pasien di loket pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di            masyarakat kabupaten mimika

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluwarsa dan harus di update berulang kali. Setelah adanya inovasi : Setelah adanya SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan aplikasi di google playstore.

KEUNGGULAN  Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan

-

MANFAAT Manfaat Internal Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat Masyarakat Bisa Mengakses Aplikasi di Mana Saja

Pengembangan aplikasi pendaftaran online dengan pengaktifan fitur layanan lainnya

-

TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan 

MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.

NAMA INOVASI               : SICANTIK MIMIKA TAHAPAN                        : PENERAPAN INISIATOR                      : KEPALA DAERAH JENIS INOVASI              : PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL BENTUK INOVASI           : PELAYANAN PUBLIK URUSAN                        : PERIKANAN WKATU UJICOBA           : 13 Juni 2024 WAKTU PENERAPAN     : 27 Juni 2024   DASAR HUKUM A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; B. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 49/Permen-                KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan. F. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang usaha               pembudidayaan ikan G. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha      Terintegrasi secara elektronik H. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No 2 Tahun 2008 tentang kewenangan                  Pemerintahan Kabupaten Mimika I. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang                    Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten   PERMASALAHAN  Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan budidaya yang cukup besar baik di daerah perkotaan maupun di pesisir dan pegunungan. Namun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan. Salah satu tantangan umum adalah belum terintegrasinya system pendataan usaha budidaya ikan secara menyeluruh yang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha budidaya yang belum memiliki legalitas seperti Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI) Skala Kecil. Kondisi ini menghambat akses pembudidaya terhadap bantuan, pelatihan, dan pembiayaan dari pemerintah maupun Lembaga Keuangan. Di sisi lain pemasalahan dalam aspek pemasaran juga menjadi hambatan serius. Minimnya akses terhadap informasi pasar, keterbatasan sarana distribusi serta kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang menguntungkan.               Permasalahan Makro Beberapa masalah umum yang dihadapi pembudidaya ikan di Kab Mimika antara lain: Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pembudidaya Masih banyak pembudidaya ikan tidak mengetahui pentingnya pencatatan usaha (TPUPI) dan legalitas usaha dianggap tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat langsung. Akses terbatas ke teknologi dan internet Di beberapa wilayah terutama daerah 3 T (tertinggal, tersepan, terluar) masih terbatas dan minin akses internet dan pembudidaya belum terbiasa menggunakan computer atau smartphone untuk keperluan administrasi. Keterbatasan SDM dan Sarana Dinas Minimnya petugas pendamping dan penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah pembudidaya serta keterbatasan alat, transportasi dan anggaran untuk melakukan pendataan di lapangan. Minimnya koordinasi dengan stakeholder terkait Kurangnya koloborasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait terkait kegiatan pencatatan pembudidaya ikan Belum terintegrasinya data pembudidaya secara nasional Terdapat banyak pembudidaya yang terdata ganda, belum terdata sama sekali maupun data yang failed dan belum terverifikasi.   Permasalahan Mikro Dokumen pendukung tidak lengkap Banyak pembudidaya tidak memiliki KTP dengan alamat terbaru dan NIK ganda, maupun surat keterangan lainnya. Kesulitan mengakses link Masih adanya pembudidaya yang kesulitan untuk mengakses link karena belum terbiasa menggunakan smartphone dan juga adaya terkendala akses internet dan juga kurang paham menggunggah dokumen dan tidak memiliki alamat email. Literasi administrasi Pembudidaya tidak terbiasa mengisi formulir, menyusun dokumen dan memahami istilah perizinan serta kuatir dengan birokrasi atau berasumsi bahwa proses legalitas akan mengeluarkan biaya dan pengurusan akan memerlukan waktu yang lama   ISU STRATEGIS  GLOBAL Beberapa isu global yang menjadi perhatian internasional adalah sebagai berikut : Kurangnya data produksi akurat Banyak negara belum memiliki data lengkap tentang nama pembudidaya ikan, luas lahan serta data produksi secara akurat Hal ini menyulitkan dalam merancang kebijakan berbasis data   Minimnya inklusi pelaku usaha skala kecil Sebagian besar pembudidaya di negara berkembang adalah pelaku uaha mikro yang belum terdaftar secara resmi. Data pembudidaya menjadi hilang dalam system nasional sehingga tidak terakses oleh program bantuan, pembiayaan atau perlindungan sosial   Standar internasional dan keterlusuran Permintaan pasar global menuntut adanya system keterlurusan produk perikanan dari hulu ke hilir Produk dari perikanan yang tidak tercatat sering tidak memenuhi standar eksport.   Transparansi dan keberlanjutan Organisasi seperti FAO dan World Bank mendorong negara-negara untuk menerapkan system register usaha budidaya yang transparan, guna mendorong keterlanjutan, mengurangi overproduksi dan mengelola dampak lingkungan.   NASIONAL Yang menjadi Isu Nasional mengenai Tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan skala kecil yaitu : Rendahnya Tingkat legalitas usaha pembudidaya ikan. Sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan skala kecil belum memiliku TPUPI Minimnya pengetahuan terkait legalitas usaha dan keterbatasan dokumen pendukung.   Pendataaan masih parsial dan tidak terintegrasi Pendataan dilakukan oleh berbagai pihak (dinas, penyuluh, kelompok) dengan format dan system berbeda-beda. Belum ada basis data nasional yang menyajikan informasi lengkap dan real time.   Minimnya pendampingan dalam proses pendaftaran; Masih terbatasnya tenaga pendamping baik dari dinas maupun tenaga penyuluh. Proses penginputan masih terkendala pembudidaya yang masih ada belum memahami teknologi.   Belum terhubungnya TPUPI dengan program dan insenif nyata. Masih banyak pembudidaya belum melihat manfaat  Belum ada integrasi jelas antara pencatatan usaha dengan akses bantuan, pelatihan, KUR atau pendanaan lainnya.    Kurangnya sosialisasi dan regulasi teknis di daerah Banyak daerah belum aktif melakukan sosialisasi terkait kewajiban TPUPI. Tidak semua dinas perikanan Kab/Kota memiliki SOP atau sistem layanan TPUPI yang berjalan baik.           LOKAL Isu yang berkembang di masyarakat pembudidaya ikan terkait TPUPI ini yaitu : Minimnya kesadaran dan partisipasi  pembudidaya tentang pentingnya legalitas usaha melalui TPUPI. Keterbatasan akses internet dan masih minimnya pengetahuan pembudidaya terhadap teknologi digital Minimnya pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara teknis oleh dinas terkait. Belum adanya basis data terintegrasi yang menyulitkan verifikasi dan validasi pembudidaya yang benar-benar aktif. Masih minimnya legalitas lahan atau usaha yang belum jelas. Belumnya terintegrasi TPUPI dengan program bantuan, pelatihan dan kemudahan pemasaran.   METODE PEMBAHARUAN  KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebagai gambaran kondisi sebelum adanya inovasi adalah sebagai berikut: Usaha budidaya belum tercatat secara resmi Data pembudidaya tidak terintegrasi dan tidak terverifikasi secara digitalisasi. Kesulitan dan memerlukan waktu dan tenaga dalam mengumpulkan data produksi, jenis komoditas, luasan lokasi usaha serta titik koordinat lokasi usaha budidaya Kesulitan dalam menjangkau akses pasar  Pembudidaya harus mengeluarkan dana dan waktu untuk datang ke kantor dalam mengurus TPUPI.     KONSISI SETELAH ADANYA INOVASI Kondisi setelah diterapkannya inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Usaha Pembudidaya ikan akan tercatat secara resmi Pembudidaya ikan kecil di Kab Mimika akan terintegrasi dan terverifikasi secara digitalisasi. Dinas Perikanan akan menjemput bola untuk membantu pembudidaya ikan maupun mengirim lansung link untuk menginput data ke link yang tersedia sehingga pembudidaya tidak perlu kekantor lagi untuk mendaftarkan unit usahanya. Surat keterangan usaha hanya memerlukan waktu yang singkat setelah pembudidaya mengirim data ke link google drive. Semua data yang sudah masuk ke link akan diinput ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Akan membuka akses pasar bagi pembudidaya ikan            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan dan keunikan inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Meningkatkan akurasi data pembudidaya ikan Inovasi SICANTIK MIMIKA ini akan menyimpan data-data pembudidaya ikan secara digital, realtime dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan dan validitas data serta mempermudah pelaporan dibandingkan dengan pendataan secara manual yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Dengan ini setiap perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur, transparan dan akuntabel. Mendorong legalitas usaha pembudidaya. Mempermudah layanan dan pendampingan Aksesbilitas tinggi bagi pembudidaya dan masyarakat Meningkatnya partisipasi pembudidaya ikan. Mendukung perencanaan pembangunan daerah Dengan inovasi ini diharapkan proses pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) lebih mudah dan transparan sehingga usaha pembudidaya ikan mendapatkan pengakuan resmi yang merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan dan bantuan.    Aplikasi ini dirancang untuk mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat luas yang dimana menu-menu yang dirancang berupa nama pembudidaya, alamat, titik koordinat, jumlah ketersediaan benih dan ikan konsumsi serta harga jual benih dan ikan konsumsi dan ini akan menjadi pintu akses mempermudah pemasaran secara online sehingga akan meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.  Dengan adanya pencatatan tanda daftar usaha pembudidaya ikan (TPUPI) yang terbuka, transparan dan jemput bola ini, masyarakat pembudidaya merasa lebih dilibatkan dan diperhatikan sehingga mendorong semangat dan usaha pembudidaya ikan dan manfaat inovasi ini akan dirasakan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Informasi dan data dari aplikasi SICANTIK MIMIKA ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terarah dan sesuai potensi lokal, terutama dalam program peningkatan produksi, pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan.     CARA KERJA INOVASI   Tahapan kerja aplikasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Pembudidaya mengisi form link yang dikirim ke Whatsapp masing-masing pembudidaya. Petugas akan mengcek di google drive data pembudidaya yang telah dikirim ke link google drive Petugas akan mencetak surat rekomendasi dan surat keterangan usaha usaha masing-masing pembudidaya ikan. Setelah data pembudidaya terinput ke google drive maka petugas admin akan menginput data ke aplikasi SICANTIK MIMIKA Masyarakat bisa mengakses aplikasi SICANTIK MIMIKA yang berisi menu nama pembudidaya, alamat, titik koordinat lokasi, jumlah benih dan ikan konsumsi yang tersedia serta harga jual masing-masing dari pembudidaya ikan.     TUJUAN INOVASI   Tujuan dari inovasi SICANTIK MIMIKA ini adalah: Terlaksananya pemuktahiran data pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika secara digital dan terintegrasi. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data perikanan budidaya Mendorong legalitas dan kelayakan usaha pembudidayaan Mendukung transformasi digital pada sektor perikanan budidaya Meningkatnya daya saing produk perikanan lokal Timika Membangun database pembudidaya yang akurat Meningkatkan keterbukaan informasi harga benih dan ikan      MANFAAT INOVASI Beberapa manfaat dari penerapan inovasi SICANTIK MIMIKA adalah sebagai berikut: Menjadi basis data baik data pembudidaya, produksi, harga benih dan ikan dan ketersediaan stok benih dan ikan Pembudidaya ikan menjadi pembudidayaan milenial yang memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan akses dalam usaha budidaya dan pemasaran Memudahkan masyarakat dalam informasi pembelian benih dan ikan konsumsi yang segar dan sehat.      

-

-

-

-

-