Data inovasi Kabupaten Mimika

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg               dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE         GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier   Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Penimbangan 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Vitamin Pignox Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi 

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

Hasil Inovasi Peternak mendapatkan keuntungan yang meningkat Kesehatan ternak babi yang lebih baik Produk daging yang berkualitas Lingkungan yang menjadi lebih bersih Biaya Pakan yang turun Pertumbuhan Babi yang lebih cepat

A. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terpadu;          Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-IIPD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; Peraturan  Bupati Mimika No 49 Tahun 2009 tentang Pedoman    Eliminasi Malaria di kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Mimika  No 255 tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pengendalaian Malaria; Keputusan Bupati Mimika  Nomor 519 tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Dengan Situasi Khusus untuk percepatan eliminasi Malaria Tingkat Kelurahan /kampung di kabupaten Mimika.   B. PERMASALAHAN  Makro Inovasi Tempo Kas Tuntas ini sangat berkaitan erat dengan tema reformasi birokrasi ke-6 (enam) yang instruksikan oleh Presiden yaitu percepatan eliminasi malaria di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2030, dan Kabupaten Mimika merupakan penyumbang 30% atau terbanyak kasus malaria di Indonesia.  Tingginya kasus malaria di Mimika sangat tidak sesuai dengan target eliminasi malaria di Indonesia sebagaimana arahan Presiden R.I dalam tema reformasi birokrasi untuk isu kesehatan demikian pula regulasi oleh Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2022 tentang penanggulangan Malaria di Indonesia untuk mencapai eliminasi di tahun 2030 dan sama halnya juga dengan target Sustainability Development Goals atau SDGs. Menurut Miranti Ita (2019) tingginya kasus malaria di Provinsi Papua dan kawasan timur Indonesia hingga mencapai 28,6% dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor pengobatan dan faktor perilaku pencegahan gigitan nyamuk. Prevalensi atau Positivity Rate (PR) malaria di Mimika menurut laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia mencapai 25% dan laporan kasus malaria tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Mimika PR mencapai 30,6%.  Dengan besaran kasus malaria yang dibuktikan dengan angka API   456,32 per 1.000 penduduk dan PR 30,66% maka Kabupaten Mimika merupakan daerah endemisitas tinggi sebab standar nasional API dan PR oleh Kementerian Kesehatan adalah API dibawah 1 per 1000 penduduk dan PR dibawah 1%. 2. Mikro Rendahnya kepatuhan minum obat Minimnya kontrol ulang setelah pengobatan Lamanya waktu tunggu pemeriksaan dan alur yang jelas untuk pemeriksaan malaria Kurangnya Peran petugas kesehatan / keluarga/Kader Malaria untuk mengingatkan minum obat dan memantau efek samping termasuk mengingatkan pemeriksaan malaria setelah pengobatan   C. ISU STRATEGIS  Isu Global : Diperkirakan ada 263 juta kasus malaria baru di 83 negara pada tahun 2023, meningkat dari 252 juta pada tahun 2022. Jumlah kematian akibat malaria mencapai sekitar 597.000, dengan 94% kasus dan 95% kematian terjadi di Afrika.  Isu Nasional : Sebagian besar kasus malaria di Indonesia terkonsentrasi di wilayah timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2023, sekitar 91% kasus malaria di Indonesia terjadi di Papua . Sebagai contoh, di Kota Jayapura, pada periode Januari hingga September 2024, tercatat 132.539 kasus malaria, dengan 31.783 kasus positif Isu Lokal : Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah angka kejadian malaria tahunan atau Annual Parasite Incidence (API) dalam lima tahun terakhir terus meningkat dari 373,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 456,32 per 1.000 penduduk di tahun 2023 atau lebih dari 400 kali lebih tinggi dari angka nasional (target naisonal (

Secara umum tujuan inovasi ini adalah menurunkan jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika untuk mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030 sedangkan tujuan khusus dari inovasi proyek perubahan ini dibagian dalam tiga tahapan yaitu : Tujuan jangka pendek adalah menyediakan layanan pemantauan kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas (Pantau KAS Tuntas) melalui jejaring kerjasama antara  petugas puskesmas, keluarga dan kader malaria serta menyediakan layanan drivethru untuk pemeriksaan malaria pada 9 (Sembilan) lokus yaitu : Pelabuhan Laut Pomako, Bandara Udara Mozes Kilangin Timika, Pusat Perbelanjaan/keramaian dan 6 puskesmas yang telah terakreditasi dan BLUD, seperti: Timika, Timika Jaya, Wania, Karang Senang, Pasar Sentral dan Mapurujaya. Untuk pencapaian tujuan jangka pendek ini akan dimulai tanggal 22 Juli – 2 September  2024; Tujuan jangka menengah yaitu meningkatnya pelaksanaan inovasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 9 lokus menjadi 35 lokus dengan penambahan 26 lokus baru yang melakukan replikasi inovasi proyek perubahan yaitu 4 puskesmas wilayah kota, 11 puskesmas di wilayah pesisir, 5 Puskesmas wilayah pegunungan 3 klinik PEMDA, 1 klinik PT Freeport Indonesia, 1 klinik TNI-AD dan 1 klinik Polri. Kegiatan ini direncanakan minggu pertama bulan November  2024- minggu ke-empat bulan Maret 2025; Tujuan jangka panjang yaitu meningkatnya inovasi pada 60 lokus baru sehingga jumlah lokus meningkat dari 35 menjadi 95 lokus dengan rincian 60 lokus baru ini adalah 40 puskesmas pembantu dan 20 klinik. Target pelaksanaan tujuan jangka panjang akan dimulai pada minggu pertama April – Desember 2025.

Manfaat yang akan diperoleh dari inovasi ini, adalah : Bagi organisasi : meningkatnya kinerja pengendalian malaria melalui efektifitas pengobatan dan deteksi malaria sebagai upaya pencegahan infeksi baru. Bagi Pemerintah : Percepatan upaya eliminasi malaria di Indonesia termasuk menurunkan biaya kesehatan sekitar Rp. 72,2 Milyar per tahun dalam penyediaan obat malaria; Bagi Masyarakat : meningkatkan produktifitas dan ekonomi keluarga dengan meningkatnya jumlah hari kerja termasuk menurunkan angka kejadian anemia ibu hamil, menurunkan berat badan lahir rendah bayi yang berdampak pada kejadian stunting dan gizi anak balita.

1. Meningkatkan Akses dan menghentikan transmisi penularan malaria 2. Menurunkan kasus malaria di Kabupaten Mimika dan Indonesia

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.  Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah kematian akibat kecelakaan LLAJ yang terjadi pada tahun 2020 telah mencapai angka 23.529 jiwa, atau setara dengan 3 (tiga) jiwa meninggal dunia per jam. Permasalahan Keselamatan LLAJ (KLLAJ) tidak hanya dihadapi dalam skala nasional, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, setidaknya terdapat sekitar 1,35 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 jiwa per harinya (Global Status Report on Road Safety,2018).  II. PERMASALAHAN Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Di kawasan Asia  korban kecelakaan LLAJ tertinggi. Fenomena tingginya angka kecelakaan LLAJ di Indonesia, memberikan dampak kerugian yang cukup besar baik pada level makro sistem perekonomian nasional maupun pada level mikro perekonomian keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga yang meninggal dunia maupun mengalami cacat permanen pada usia produktif, berdampak pada tingginya potensi suatu keluarga kehilangan tulang punggung dalam mencari nafkah dan rentan terhadap kemiskinan. Mengacu pada data Asian Development Bank (ADB), kerugian ekonomi akibat kecelakaan LLAJ diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1 % dari total PDB Indonesia atau pada tahun 2020 setara dengan Rp448 - 478 triliun dengan total PDB mencapai Rp15.434,2 triliun. Dampak dari korban kecelakaan ini sangat merugikan keluarga dan masyarakat antara lain karena besarnya biaya tanggap darurat dan perawatan kesehatan, maupun dampak dari kesedihan yang ditimbulkan. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, korban kecelakaan diperkirakan akan meningkat 2 (dua) kali lipat setiap tahunnya. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan untuk terhindar dari risiko kecelakaan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020 - 2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan medis karena penyakit dan resiko bencana. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban /pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pasa 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pasa 2018 Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. IV. METODE PEMBAHARUAN : 1. Sebelum Adanya Inovasi - Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. - Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. - Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. - Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. - Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. - Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota) 2. Sesudah Adanya Inovasi - Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis  - Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Januari 2024 -  Juni 2024, korban selamat berjumlah 127 orang)  - Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). - Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika, Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) - Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.  - alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans) V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans gawat darurat dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien gawat darurat luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.        VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI , BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit/Kilinik Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut pelatihan Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasein gawat darurat yang dilakukan secara terpadu den terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

DAMPAK INOVASI Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim ambulans gawat darurat.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1588/2024 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulanan Gawat Darurat Terpadu; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu/Public Safety Center 119 Emergency Ambulnace Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika.       II.         PERMASALAHAN    Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, menghadapi tantangan aksesibilitas yang beragam. Pulau-pulau terpencil atau terisolasi sering kali mengalami kendala dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis. Kondisi ini menjadi tantangan signifikan dalam pemberian layanan kesehatan. Luasnya wilayah serta keterbatasan akses ke beberapa daerah terpencil seringkali menyebabkan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian yang membutuhkan layanan kesehatan. Tantangan lainnya adalah Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tercatat sebesar 1,13%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 324 juta orang. Disparitas dalam akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah tantangan dalam pemberian layanan kesehatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyebaran penyakit dan bencana, sehingga membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien dan inklusif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah kompleksitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data dari WHO, rasio dokter di Indonesia adalah 1:1000, sementara di negara maju rasionya berkisar antara 3:1000 hingga 5: 1000. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor diatas. Bagaimana memperkuat upaya di pra fasilitas pelayanan kesehatan dengan seluruh komponen pendukungnya yang terpadu dan terintegrasi. Bagaimana memperkuat sistem panggilan darurat, komunikasi dan informasi, pusat kendali, komando dan koordinasi, tim medis yang akan merespons, sistem transportasi ambulans, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kapasitas tim. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dirasakan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga kebutuhan akan transportasi bagi orang sakit dirasakan kurang.  Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan rasa aman bagi pasien, petugas dan lingkungan. Ambulans adalah salah satu sarana evakuasi medik yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 yang menyatakan Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Kehadiran ambulans yang cepat dan handal memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mengetahui bahwa bantuan medis selalu tersedia, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa cemas akan situasi darurat. Pentingnya pelayanan ambulans di pedesaan di tengah gempuran modernisasi, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di pedesaan. Jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan keterbatasan tenaga medis menjadi faktor yang menghambat aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Di sinilah peran ambulans menjadi sangat krusial. Ambulans bagaikan jembatan penolong yang menghubungkan masyarakat pedesaan dengan layanan kesehatan. Kehadirannya di tengah komunitas pedesaan membawa secercah harapan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat dan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas atau rumah sakit, ambulans menjadi penjemputan vital. Mereka membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat dan tepat waktu, tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan melelahkan. Akses layanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui ambulans dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang memiliki topografi dataran tinggi ( pegunungan ), dataran rendah ( pantai ) dan perkotaan. Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dan tercatat memiliki 133 Desa serta 19 Kelurahan. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah masalah medis karena penyakit. Selain itu, masalah medis terkait kehamilan merupakan kekhawatiran utama, itulah sebabnya layanan kesehatan sangat penting. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kesehatan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Public Safety Center (PSC) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.   III.  ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL:  Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup.   ISU NASIONAL: Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. ISU LOKAL : Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   IV.  METODE PEMBAHARUAN : Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien yang di evakuasi oleh masyarakat dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan ambulans transport yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatan tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam pelayanan ambulans Transport. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat.   Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelayanan ambulans transport. Pasien ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka keselamatan korban (Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan ambulans transport pada tahun 2024 berjumlah 68 penelpon). Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulans transport pada luar gedung fasilitas kesehatan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan pasien (Dokter berjumlah 3 orang dan perawat berjumlah 11 orang serta 1 bidan). Memiliki sistem terpadu yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika). Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat.   V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan ambulans transport dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam, Sehingga pasien luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat.          VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, 26 Puskesmas di Mimika 3 Klinik di Mimika, PMI Mimika dan Yayasan Teras Peduli Mimika. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan  Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Monitoring Mentoring Pertemuan Evaluasi Pelaporan.  

TUJUAN INOVASI :  Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan ambulans dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan, mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT INOVASI: Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) pasien.  Menurunkan angka kecatatan dan kematian pasien.

  Setiap pasien yang membutuhkan layanan ambulans transport akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim PSC 119 Mimika.  Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

SARAPAN TELUR IN CAFE (Strategi Penyerapan Telur Lokal Oleh PT. Freeport Melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner atau NKV) Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan : I.            DASAR HUKUM 1. PERATURAN BUPATI NO 49 TAHUN 2024 TENTANG INOVASI DAERAH 2. NOTA KESEPAHAMAN (Mo U) dengan nomor 524.3/1043/2022 II.           PERMASALAHAN MAKRO : Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Standar Regulasi Keamanan pangan asal hewan Kurangnya Tenaga teknis dan Pengawasan Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur pendukung yang memadai Biaya dan Pengurusan Sertifikasi NKV yang dianggap rumit MIKRO : Minimnya Pengetahuan dan Pemahaman pelaku usaha Sarana dan Pra sarana pelaku usaha yang tidak memenuhi standar Belum adanya Manajemen Higiene dan sanitasi yang kuat Menganggap NKV sesuatu yang rumit untuk diurus dan tidak dibutuhkan III.          ISU STRATEGIS 1. Global  :  Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi sangat penting bagi keamanan pangan asal hewani. NKV berfokus pada keamanan dan higiene produk hewan secara domestik di Indonesia. Isu strategis global biasanya memiliki cakupan yang lebih luas dan berdampak pada banyak negara. Namun, secara tidak langsung, penerapan NKV dapat berkontribusi pada beberapa isu strategis global terkait dengan: Keamanan Pangan Global: NKV memastikan produk hewan yang beredar di Indonesia aman dan higienis. Ini sejalan dengan upaya global untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah penyebaran penyakit bawaan makanan. Perdagangan Internasional: NKV dapat menjadi standar yang diakui secara internasional untuk produk hewan Indonesia. Ini dapat meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap keamanan produk pangan Indonesia dan kemudian mendorong ekspor produk hewan Indonesia. Berikut beberapa isu strategis global yang lebih relevan dibandingkan NKV: Perubahan Iklim: Perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian dan peternakan secara global, yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan keamanan pangan. Kesehatan Hewan Global: Penyakit hewan menular dapat dengan cepat menyebar melintasi batas negara. Kerjasama global diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular. Kesehatan Satu Satwa (One Health): Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Penting untuk menerapkan pendekatan "One Health" untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan global. 2. Nasional  : Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan isu strategis nasional yang penting untuk diperhatikan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk: Keamanan Pangan: Penjaminan keamanan produk hewan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Mencegah penyakit zoonosis: NKV dapat membantu mencegah penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Perdagangan: Meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan internasional: NKV menjadi salah satu syarat wajib bagi produk hewan untuk dapat diperdagangkan di pasar internasional. Membuka peluang pasar baru: Dengan memiliki NKV, produk hewan Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar-pasar baru di luar negeri. Meningkatkan ekspor produk hewan: NKV dapat mendorong peningkatan ekspor produk hewan Indonesia, sehingga menghasilkan devisa negara. Pengembangan Usaha: Meningkatkan akses terhadap permodalan: Unit usaha produk hewan yang memiliki NKV akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Meningkatkan daya saing usaha: NKV dapat membantu meningkatkan daya saing usaha produk hewan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menciptakan lapangan pekerjaan: NKV dapat mendorong pertumbuhan usaha produk hewan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi isu NKV, antara lain: Memperkuat regulasi terkait NKV: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait NKV untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi: Pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada unit usaha produk hewan tentang pentingnya NKV dan cara mendapatkannya. Mempermudah proses perizinan: Pemerintah telah mempermudah proses perizinan untuk mendapatkan NKV sehingga lebih mudah diakses oleh unit usaha produk hewan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mengatasi isu NKV, antara lain: Keterbatasan infrastruktur: Masih terdapat keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, sehingga menyulitkan unit usaha produk hewan untuk memenuhi persyaratan NKV. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya NKV dan belum memahami cara mendapatkannya. Keterbatasan sumber daya manusia: Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk mendukung implementasi NKV. Penanganan isu NKV secara komprehensif dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan pangan, meningkatkan daya saing produk hewan, dan mendorong pengembangan usaha produk hewan di Indonesia 3. Lokal : PT.Freeport memiliki karyawan sejumlah 28.280 orang yang terdiri dari 22.167 orang berstatus karyawan kontraktor dan 6.113 berstatus karyawan PT. Freepot. kadalam memenuhi kebutuhan makan para karyawan baik di high land maupu di lowland di support oleh  PT.Pangan Sari Utama Catering . Kebutuhan PT. Pangan sari Utama akan bahan pangan yang berasal dari protein hewani   untuk kebutuhan catering karyawan salah satu diantaranya adalah telur.  Telur yang dibutuhkan oleh PT. PSU adalah  sebanyak 50 ton/bulan yang dipasok dari Surabaya dan  sebagian kecil dari lokal Timika. Usaha Budidaya ayam petelur di Kabupaten Mimika sudah berkembang pesat dan sudah mencapai swasembada telur. Jumlah peternak yang memiliki farm petelur ini  berjumlah 128 orang. Dari 128 peternak tersebut, 28 yang memiliki kandang (farm) dengan populasi 2000 ekor keaatas, selebihkan memiliki rata rata populasi 500-1000 perkandang dan semuanya belum memiliki sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Penjaminan hygiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar system jaminan keamanan pangan dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan. Salah satu cara penjaminan hygiene dan sanitasi adalah dengan memberikan sertifikat NKV pada unit usaha yang sudah menerapkan jaminan keamanan pangan. Pemberian sertifikat NKV berdasarkan hasil audit dari Tim Auditor Provinsi. Diharapkan dengan Farm Petelur yang sudah memiliki Sertifikasi NKV nantinya, akan meningkatkan daya saing produk yang berkualitas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi telur. IV.         METODE PEMBAHARUAN 1. Kondisi sebelum Inovasi  Aspek Pendaftaran  Kondisi Sebelumnya : Peternak mengambil formulir pendaftaran dengan datang langsung ke kantor Dinas Peternakan Aspek Kontrol Secara Manual Kondisi Sebelumnya : Petugas melakukan pemeriksaan langsung kelapangan Aspek Sosialisasi Tatap Muka Kondisi Sebelumnya : Pertemuan dengan kelompok peternak secara langsung Aspek Sumber Informasi Kondisi Sebelumnya : Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Kualitas Kondisi Sebelumnya : Standar pangan asal hewan belum diketahui 2. Kondisi Sesudah Inovasi Aspek Pendaftaran Kondisi Sesudah Inovasi : Peternak sudah bisa langsung mengakses dan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui google form Dinas Peternakan Aspek Kontrol secara online Kondisi Sesudah Inovasi : Petugas dapat melakukan pemeriksaan secara online Aspek Sosialisasi secara Virtual Kondisi Sesudah Inovasi : Pertemuan dengan kelompok peternak dapat dilakukan secara virtual zoom Aspek Sumber Informasi Kondisi sesudah inovasi : Dapat diakses pada media berita serta website dinas Aspek Kualitas Kondisi Sesudah Inovasi : Dengan memiliki NKV standar pangan asal hewan dijamin kualitas terbaik 3. Dampak Positif Inovasi Kualitas Telur Terjamin Meningkatkan Penjualan ke Pasar Resmi Memenuhi Standar Persyaratan Permintaan Telur dari PT Freeport Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Terserapnya telur local yang berkualitas Meningkatkan daya saing pelaku usaha local Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan standar produksi V.           KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunggulan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Produk aman dan layak dikonsumsi dengan standar sanitasi yang baik dan kualitas yang terjamin Legalitas hukum dan memenuhi persyaratan untuk di pasarkan secara resmi Meningkatkan Kepercayaan Konsumen karena sudah tersertifikasi secara Veteriner Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku usaha  Mendukung daya saing usaha lokal di kabupaten mimika VI.         CARA KERJA INOVASI Peternak Ayam Petelur mengajukan permohonan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diarahkan. Apabila berkas lengkap maka, Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika untuk melakukan pembinaan terhadap higiene dan sanitasi di unit usaha atau peternakan ayam petelur tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Peternak Ayam Petelur yang telah lakukan pembinaan NKV sudah memenuhi persyaratan administrasi atau teknis , maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengirimkan permohonan kepada Dinas Provinsi untuk menunjuk Tim Auditor. Tim Auditor harus dokter hewan yang telah mempunyai Sertifikat Auditor NKV untuk melakukan penilaian higiene dan sanitasi di unit usaha tersebut. Tim auditor NKV dapat menyetujui atau menunda penerbitan NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi dimaksud oleh pemohon, atau menolak penerbitan NKV. Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi maka Kepala Dinas Provinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan NKV dalam bentuk sertifikat. Pelayanan Informasi dapat diakses secara online melalui website dinas dan grup WA

VII. TUJUAN INOVASI Menjamin Keamanan dan Mutu Produk Hewan NKV memastikan bahwa unit usaha produk hewan (seperti rumah potong hewan atau gudang penyimpanan) memenuhi standar sanitasi dan higienitas. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Produk yang berasal dari unit usaha bersertifikat NKV lebih dipercaya oleh konsumen karena dipastikan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).  Mendukung Pengawasan Veteriner NKV memudahkan otoritas veteriner dalam melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian penyakit hewan zoonotik serta risiko lainnya.  Memperkuat Daya Saing Produk Peternakan Sertifikasi NKV menjadi nilai tambah dan dapat membuka akses pasar, baik domestik maupun ekspor, karena menunjukkan bahwa produk memenuhi standar keamanan pangan. Mendukung Kebijakan Satu Kesehatan (One Health) Inovasi ini sejalan dengan pendekatan One Health, yaitu menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terpadu.

MANFAAT INOVASI : Meningkatkan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan daya saing produk hewan: NKV membantu meningkatkan daya saing produk hewan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan unit usaha produk hewan melalui peningkatan penjualan produk hewan.

HASIL INOVASI Jumlah unit usaha produk hewan yang telah memperoleh sertifikasi NKV meningkat Sistem pelaporan dan pengajuan sertifikat NKV berbasis daring yang mempermudah pelayanan publik. Produk yang beredar di masyarakat lebih aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pelaku usaha lebih sadar terhadap pentingnya sanitasi dan manajemen yang baik. Produk bersertifikat NKV lebih dipercaya karena melalui pengawasan resmi. Produk yang telah bersertifikat NKV memiliki nilai tambah dan lebih mudah masuk pasar ekspor. NKV membantu pengendalian zoonosis dan peningkatan kesehatan masyarakat secara terpadu.

DASAR HUKUM :    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\  Peraturan Bupati Mimika Nomor : 27 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Dalam Upaya Menurunkan Mortalitas Dan Morbiditas Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Mimika.    PERMASALAHAN.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.  Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Almatsier, 2001). Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manuasia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih  cukup tinggi di Indonesia adalah stunting dan wasting pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.    Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, yang dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.  Masalah Stunting atau balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI,2016).  Permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan strok  Penelitian yang dilakukan Rendraduhita (2017), mengungkapkan bahwa balita stunting mayoritas dengan umur ibu yang melahirkan

Menurunkan angka stunting melalui penguatan posyandu oleh aparat pemerintahan kelurahan / kampung di Kabupaten Mimika. 

Terbentuknya Pokja Posyandu  Meningkatnya sinergisitas Aparat Pemerintahan Kelurahan / Kampung dan komponen masyarakat dalam pengelolaan  posyandu  Meningkatkan cakupan  layanan posyandu setiap bulan.  Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Masyarakat lebih mudah mengakses layanan Kesehatan primer melalui Posyandu terintegrasi  Terbentuknya pokja Posyandu di Tinkat Kelurahan/kampung sebagai motor penggerak  kesinambungan pelayanan di posyandu.  Meningkatakan pemahaman aparat kampung tentang peran dan fungsi Pokja Posyandu dalam pengintergasian layanan  Meningkatkan cakupan pelayanan posyandu; Penimbangan, Imunisasi, cakupan pemberian Vitamin A pada bayi usia 6- 59 bulan, pelayanan kesehatan ibu hamil 

I.  DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repoblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 20222 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah 5/2022;\ II.    PERMASALAHAN. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dimana Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan . Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi: 1 (satu) kali pada trimester pertama; 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan 3 (tiga) kali pada trimester ketiga. Antenatal Care merupakan pemeriksaan rutin yang harus dilakukan oleh ibu hamil dari mulai terdeteksi adanya kehamilan sampai menjelang masa persalinan. Pemeriksaan Antental Care dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti Dokter, Bidan dan Puskesmas.  Dalam komponen keluarga, ibu dan anak menjadi kelompok rentan dan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan dari  SDGs yang  ketiga yaitu  menjamin  kehidupan yang sehat dan  mendorong  kesejahteraan bagi semua orang  di segala  usia  memiliki beberapa  target salah satunya adalah angka kematian ibu hingga 70/100,000 kelahiran hidup (Bappenas, 2017). Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan semua kematian ibu pada periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian. Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mencakup 10 pelayanan dan dilakukan dalam enam kali kunjungan (K6). Angka kunjungan ANC di Provinsi Papua sangat rendah yaitu sebesar 66,8% dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 sebesar 40,74%. Angka ini masih sangat jauh dari cakupan rata-rata nasional (88,03%) (Kemenkes RI, 2018, 2019). AKI di Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari 3 indikator cakupan K1, K4, dan K 6. Cakupan kunjungan antenatal dihitung berdasarkan Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100%. Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2021 menunjukkan secara nasional telah mencapai target RPJMN 2021 sebesar 88,8% dari target 85%. Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. III.   ISU STRATEGIS : ISU GLOBAL: Saat ini menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus kematian ibu – adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2014).  ISU NASIONAL: Angka Kematian Ibu (AKI masih di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. ISU LOKAL : Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020- 2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup dan untuk Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 123 kematian per 100.000 kelahiran hidup  IV.  METODE PEMBAHARUAN : Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care suatu program yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan, pengamatan, pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Pelayanan antenatal care merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin dikandungnya. Antenatal care yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dapat mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, sehingga kelainan dan risiko tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui layanan inovasi PAK-LAMIL 10 T yang meliputi Pemeriksaan 10 T yang meliputi Timbang Berat Badan dan ukur tinggi badan, pengukuran tekanan darah, tetapkan stasus gizi dengan ukur  lingkar lengan atas (LILA), pengukuran tinggi fundus uteri, Tentukan Prsesntasi janin dan Detak Jantung Janin, Pemberian vaksinasi Tetanus, pemberian tablet zat besi, , Tes Laboratorium rutin dan khusus, Tata Laksana Kasus dan Temu Wicara.  Pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai upaya pecegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan.. Sehingga dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan dan dianggap perlu untuk dilaksanakan maka OPD terkait membuat suatu inovasi dengan cara Penguatan : PAK-LAMIL 10 T. V.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN PAK-LAMIL 10 T adalah Program pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus mencakup pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu yang mockup 10 pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter.pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pemeriksaan dilakukan minimal dua kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester 3 (usia kehamilan 24 minggu- menjelang persalinan), dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesehatannya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. VI.  CARA KERJA INOVASI: Pertemuan koordinasi dengan 10 kepala Puskesmas dalam kota yaitu; kepala puskesmas Timika, kepala puskesmas Wania, kepala puskesmas Karang Senang, kepala puskesmas Pasar Sentral, puskesmas Limau Asri, puskesmas Mapurujaya, puskesmas Bhintuka, puskesmas Ayuka, Puskesmas Timika Jaya, puskesmas Kwamki. Pertemuan sosialisasi Kepala Puskesmas dan Bidan Puskemas Pelaksanaan PAK-LAMIL 10 T Mentoring PAK-LAMIL 10 T Pertemuan Evaluasi PAK-LAMIL 10 T Pelaporan.

Menurunkan angka angka kematian ibu (AKI) melalui PAK-LAMIL 10 T di Kabupaten Mimika.

Pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan yang berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI). Sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini pada komplikasi kehamilan dan persalinan. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu yang salah satunya dengan penyediaan layanan USG di puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan public 

Setiap ibu hamil mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil. pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 6 kali dan memenuhi 10 pelayanan Terpadu (10 T) Petugas Kesehatan mampu melaksanakan  Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil.     

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman kemintraan pemerintah dengan swasta dibidang noninfrastruktur kesehatan.   PERMASALAHAN  Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini menjadi permasalahan global dan TB adalah penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia dan penyakit menular penyebab kematian terbesar kedua setelah COVID-19 (di atas HIV/AIDS). Hingga 1,5 juta orang meninggal akibat tuberkulosis (TB) pada tahun 2020 (termasuk 214 000 orang dengan HIV). Pada tahun 2020, diperkirakan 10 juta orang menderita TB di seluruh dunia. 5,6 juta laki-laki, 3,3 juta perempuan, dan 1,1 juta anak-anak. Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 824.000 kasus TBC di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia (WHO, 2021). Kabupaten Mimika juga tidak luput dari masalah yang ditimbulkan oleh penyakit TB. Kabupaten Mimika termasuk dalam sepuluh besar kabupaten di Papua yang menyumbang angka kejadian TB tertinggi. Menurut data dari dinas kesehatan (2022) Estimasi TB di Kabupaten Mimika sebanyak 707 per 100.000 dengan jumlah kasus 2.204 orang dan pada tahun 2023 terdapat 2.897 kasus TBC secara keseluruhan di Kabupaten Mimika  dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% dari total pasien yang diobati.  Penyakit TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan jika penderita melakukan pengobatan dan menelan OAT secara teratur selama minimal enam bulan (Ditjen PP&PL DEPKES RI, 2009). Dalam menangani masalah TB, WHO merekomendasikan pelaksanaan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) pada tahun 1995 dengan lima komponen kunci, yaitu komitmen politik, pemeriksaan dahak mikroskopis, pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB, jaminan ketersediaan OAT, sistem pencatatan dan pelaporan. Melalui strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB (DEPKES RI, 2011). Keberhasilan pelaksanaan strategi DOTS ini di masyarakat perlu melibatkan peran petugas kesehatan, keluarga, dan kader komunitas yang telah mengikuti pelatihan (WHO, 2013). Dukungan dari luar sektor kesehatan seperti organisasi non pemerintah atau LSM, pemerintah maupun swasta, dan masyarakat termasuk mantan pasien TBC sangat diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang timbul akibat penyakit TB (Community TB Care Aisyiyah, 2009). Kader TB/penyintas TBC memiliki peran sangat penting dalam memberi pendampingan di masyarakat (Islam, 2013) Menurut Depkes RI (2009) kader/penyintas TBC memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TB, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TB dan penderita TB, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO maka kader/penyintas TBC bisa menjadi PMO. Partisipasi kader dan pinyintas TB secara efektif dan maksimal dapat meningkatkan angka rata-rata penyembuhan penyakit TB hingga 80%. Untuk mendorong meningkatnya angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis diperlukan tim pengawas menelan obat dan tim investigasi kontak untuk memastikan kontak pasien TBC mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan melakukan upaya peningkatan pengawasan menelan obat pada pasien TBC dan pengawasan terapi pencegahan TBC  yang akan melibatkan sektor swasta yakni Yayasan Peduli AIDS (YAPEDA) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang akan dilaksanakan pada wilayah kerja Puskesmas dalam kota Timika.    ISU STRATEGIS  ISU GLOBAL Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Dunia, angka kesakitan TBC didunia mencapai lebih dari 10 Juta orang dengan sekitar 1,30 juta kematian akibat TBC.  ISU NASIONAL Berdasarkan Global TB Report, diperkirakan ada 1.060.000 kasus TBC di Indonesia dengan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-2 yang memiliki beban permasalahan TB terbesar setelah India berkontribusi 10,8% kasus TB di dunia. ISU LOKAL Berdasarkan  data tahun 2022 terdapat 2.204 kasus tuberculosis di Kabupaten Mimika dan pada tahun  2023 terdapat 2.897 kasus TBC dengan angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 76% sehingga  memerlukan pengawasan menelan obat .    METODE PEMBAHARUAN  Upaya untuk meningkatkan kepatuhan  menelan obat, investigasi kontak, dan peningkatan cakupan pemberian terapi pencegahan tuberculosis yang melibatkan mantan pasien Tuberkulosis (penyintas TBC) dari komunitas SEHATI (Sebaya Sehat Timika). Upaya ini dilaksanakan agar mantan pasien tbc dapat membagikan pengalamannya dalam menelan obat TBC sampai sembuh sehingga diharpakan pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dapat mengikuti jejak sukses para penyintas tersebut dalam menyelesaikan pengobatan TBC.     KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Program pemantaun pengobatan TBC yang melibatkan penyintas/Mantan pasien TBC ini memiliki keungulan sebagai berikut :  Kegiatan kunjungan rumah dapat dilaksanakan secara komprehensif mulai dari pengawasan menelan obat, investigasi kontak pasien TBC, pemeriksaan terduga TBC dan pemberian terapi pencegahan tuberculosis. Penyintas TBC akan dapat berbagi pengalaman/pembelajaran baik dalam menelan obat sampai selesai. Pasien akan merasa memiliki teman seperjuangan dalam menyelesaikan menelan obat sampai tuntas. Edukasi dari orang yang pernah merasakan menelan obat TBC (Penyintas TBC) memiliki rasa empati yang lebih dibandingkan dengan edukasi oleh tanaga Kesehatan yang belum pernah merasakan menelan obat TBC yang memerlukan waktu selama 6 bulan.    CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan Yayasan Peduli AIDS yang menaungi kominutas SEHATI Pertemuan dengan komunitas SEHATI Sosialisasi upaya pendampingan menelan obat, investigasi kontak dan terapi pencegahan tuberculosis dengan komunitas SEHATI Pertemuan dan memperkenalkan komunitas sehati dengan Puskesmas lokus yakni Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, Puskesmas Karang Senang dan Puskesmas Pasar Sentral Pertemuan tindak lanjut pelatihan /sosialisasi Monitoring ke lapangan Pertemuan Evaluasi Pelaporan

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC yang bermuara pada meningkatnya capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC Meningkatkan  cakupan investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan  capaian pemberian terapi pencegahan tuberculosis pada kontak pasien TBC

Pasien TBC mendapatkan layanan kunjungan rumah yang komprehensif Pasien TBC dapat menimba pengalaman dari para penyintas TBC yang melakukan kunjungan rumah Miningkatkan motivasi para pasien TBC untuk dapat menyelesaikan pengobatan TBC sampai tuntas seperti para penyintas TBC Memberdayakan para penyintas TBC 

Meningkatkan kepatuhan menelan obat pada pasien TBC Meningkatkan capain investigasi kontak pasien TBC Meningkatkan cakupan pemberian terapi pencegahan TBC Menurunkan angka Putus berobat pasien TBC Menurunkan angkan pasien mangkir pengobatan Mempercepat eliminasi TBC

1. DASAR HUKUM  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Etika Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedangan Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan   3, ISU STRATEGIS Isu Global Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terdapat beberapa target Tujuan 16 ini yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan   Isu Nasional Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki “negara beresiko” (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indoensia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.   Isu Lokal Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurang harmonisnya hubungan antara Satpol dengan masyarakat Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Terganggunya proses pembangunan karena gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4. METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif 6. CARA KERJA INOVASI Dalam setiap kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada dilakukan dengan lebih mengedepankan sikap humanis, dengan Aturan "5S PELDA MANIS”, yaitu: Salam Sapa Sopan Senyum Sabar   Cara kerja Inovasi adalah: Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota yang akan menegakan perda/perkada sesuai dasar hukum yang berlaku Doa (sebelum turun ke lapangan) Memberi salam Memperkenalkan nama Memperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT)  Memberi penjelasan tentang dasar hukum tugas Satpol PP Memberikan penjelasan tentang perda/perkada yang dilanggar Meminta identitas warga yang “ditindak” (NIK, Nama, alamat dan nomor Handphone) Meminta penjelasan dari warga tersebut mengapa sehingga melanggar perda/perkada Diskusi untuk mencari solusi dari pelanggaran perda/perkada yang dilakukan Memberikan salam penutup Doa (setelah melakukan kegiatan lapangan).

Mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Memperbaiki Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP 

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

Terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat Masyarakat lebih memahami mengenai Perda maupun Perkada Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Mimika secara berkelanjutan

DASAR HUKUM Perpres No.80 Tahun 2011 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 Inpres No.03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government UU No.02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pada Pasal 59 Menyatakan Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Berkewajiban Menetapkan Standar Mutu Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Termasuk Peningkatan Gizi, Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Serta Melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. PP No.106 Tahun 2022 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. PP No.107 Tahun 2022 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. UUD No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Tentang Semua Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Permenkes No.1171 tahun 2011 Tentang SIRS Bahwa Setiap Rumah Sakit Wajib Melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Visi Bupati Mimika yaitu Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera dan Misi Bupati Mimika pada poin pertama yaitu Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi Visi Rumah Sakit Kabupaten Mimika yaitu Menjadi Rumah Sakit Yang Berkualitas, Mandiri dan Terkemuka di Wilayah Papua. PERMASALAHAN Permasalahan Makro : Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi Kurangnya Standarisasi Proses Pendaftaran Kurangnya Edukasi Masyarakat Permasalahan Mikro :  Aplikasi sebelumnya yaitu SIDORA tidak bisa terupload ke playstore sehingga berubah menjadi SIPOLI Penumpukan pasien di loket pendaftaran pada instalasi rekam medis. Masih banyak keluhan pasien dan keluarga mengenai waktu tunggu yang cukup lama di instalasi rawat jalan. Belum tersedianya layanan yang dapat mengatasi penumpukan pasien diloket pendaftaran sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien dirawat jalan.     ISU STRATEGIS ISU GLOBAL : Adanya ancaman pasar bebas ASEAN (MEA), yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. ISU NASIONAL : Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien, keselamatan pasien merupakan prioritas bagi pelaksanaan lima isu penting tentang keselamatan di rumah sakit, karena masalah keselamatan pasien berkaitan erat dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang sedemikian pesat menyebabkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi sangat kompleks sehingga jika tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati akan berpotensi untuk terjadinya Insiden Keselamatan Pasien (IKP) ISU LOKAL : Belum optimalnya indek kepuasan masyarakat/pasien dan kinerja pelayanan rumah sakit. METODE PEMBAHARUAN Sebelum adanya inovasi : Aplikasi SIDORA sangat susah di dapatkan karena link download sering kadaluarsa dan harus di update terus menerus. Setelah adanya inovasi : Setelah Aplikasi SIDORA berubah ke SIPOLI masyarakat dapat lebih mudah mendownload aplikasi melalui playstore.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Berbasis android sehingga dapat digunakan oleh publik yg lebih luas Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan BPJS Kesehatan CARA KERJA INOVASI Pasien mendownload aplikasi di playstore Pasien mengisi identitas atau nomor rekam medis di aplikasi SIPOLI Pasien melakukan pendaftaran online H-1 lewat aplikasi SIPOLI Pasien menunjukkan bukti registrasi online pada loket pendaftaran tanpa harus mengantri lagi Petugas memverifikasi data pasien lalu memberikan bukti registrasi ke poli Pasien selesai mendaftar.

Terciptanya sistem pelayanan yang lebih efektif, efesien dan modern. Mengurangi Antrian Pasien di Loket Pendaftaran. Terlaksananya penggunaan aplikasi pendaftaran online secara menyeluruh di         masyarakat Kabupaten Mimika.

Manfaat Internal 1. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal 2. Tercapainya Pelayanan Yang Efektif dan Efisien 3. Peningkatan Kinerja Inovasi Manfaat Eksternal 1. Waktu Tunggu Pasien di Instalasi Rawat Jalan Lebih Singkat 2. Masyarakat Mendapat Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat 3. Masyarakat Mendapat Akses Aplikasi di Mana Saja

1. Antrian pasien sudah berkurang 2. Meningkatnya pelayanan rumah sakit

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN: Peningkatan aktivitas perekonomian akan sejalan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang. Hal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya potensi terjadinya kecelakaan transportasi terutama kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Di Indonesia kecelakaan LLAJ merupakan penyebab kematian peringkat 1 (satu) bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50% korban meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor. Kabupaten Mimika juga memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan jumlah hari hujan yang banyak. Salah satu potensi masalah kesehatan yang sering terjadi berdasarkan topografi dan iklim tersebut adalah kegawatdaruratan medis karena kecelakaan lalu lintas. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di Kabupaten Mimika secara signifikan menurunkan Angka Harapan Hidup karena menjadi penyebab utama kematian serta menyebabkan cedera serius seperti luka-luka dan cacat permanen yang mempengaruhi kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup korban. Dengan banyaknya korban jiwa dan cedera, laka lantas mengurangi jumlah individu yang hidup lebih lama, sehingga secara langsung menurunkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mimika. Masalah ini sangat mempengaruhi usia produktif, yang berarti dampak kematian lebih terasa karena hilangnya kontribusi ekonomi dan sosial dari individu yang seharusnya masih memiliki banyak tahun kehidupan di depan mereka. Selain kematian, kecelakaan juga menimbulkan luka berat, disabilitas, dan cacat permanen yang menurunkan kualitas hidup dan kemampuan individu untuk beraktivitas. Selain kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas, kematian terkait kehamilan juga merupakan kekhawatiran utama. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan salah satu indikator kesuksesan pembangunan Kabupaten Mimika, karena peningkatan kualitas hidup wanita dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mimika dan merupakan salah satu syarat pembangunan SDM. Sedangkan tingginya AKI mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Dalam usaha mengatasi potensi masalah kesehatan berupa kegawatdaruratan medis dan resiko bencana daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan berupa program pelayanan kesehatan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan  terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Emergency Ambulance Service (EMAS) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menangani keadaan darurat dengan tujuan memperpanjang angka harapan hidup, menurunkan angka kematian kasar dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Mimika.

TUJUAN MELAKUKAN INOVASI : Mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dengan cara meningkatkan akses, mutu pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat  dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

MANFAAT : Peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintergrasi dengan melibatkan berbagai pihak. Mempercepat waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat. Menurunkan angka kecatatan dan kematian korban/pasien gawat darurat

RANCANG BANGUN ATAU DESAIN INOVASI : A. DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program decade Keselamatan Jalan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; Peratuaran Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1971/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119; Keputusan Bupati Mimika Nomor 429 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Public Safety Center 119 (PSC) 119 Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati Mimika Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Layanan Pusat Gawat Darurat Terpadu Public Safety Center 119 Emergency Ambulance Service Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika   B. ISU STRATEGIS 1. ISU GLOBAL Satu orang meninggal karena penyakit kardiovaskular setiap 12 menit, menjadikannya penyebab utama kematian di dunia. Dari 140 juta ibu hamil di seluruh dunia, angka kematian ibu (MMR) sejumlah 303.000 jiwa yang dilansir dalam WHO (2019). Menurut Sekretariat ASEAN (2020), angka kematian ibu (MMR) di kawasan ini adalah 235 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. 2. ISU NASIONAL Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat dari 103.672 peristiwa pada 2018 jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2019 berjumlah 23.530 orang, turun dari 27.910 korban jiwa pada 2018. Berdasarkan data Sistem Registrasi Sampel (SRS) Litbangkes tahun 2016, penyakit hipertensi (33,07%), perdarahan obstetri (27,03%) dan masalah non-obstetrik (15,7%) menjadi tiga penyebab utama kematian ibu. Berdasarkan statistik Pemberitahuan Kematian Perinatal Ibu (MPDN) tanggal 21 September 2021, penyebab utama kematian ibu adalah Eklampsia (37,1%), Perdarahan (27,3%), dan Infeksi (10,4%) dalam rawat inap merupakan penyebab terbesar dengan persentase kematian (84%) di antara penyebab-penyebab lainnya 6. Sebanyak 565 kasus kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup di Papua mempunyai angka kematian ibu tertinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002–2007 menjadi 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007–2012 berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Angka Kematian Ibu (AKI) turun menjadi 305 jiwa per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2012 dan 2015, sementara 4.221 kejadian kematian ibu terjadi di Indonesia pada tahun 2019. 3. ISU LOKAL Dari data kecelakaan lalu lintas yang terintegritas dengan Jasa Raharja melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS), pada tahun 2019 jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 140 kasus dengan korban 182 orang dan meninggal dunia 32 orang. Selanjutnya pada tahun 2020, jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 115 kasus dengan korban 167 orang dan korban meninggal dunia 39 orang. Pada tahun 2021 didapatkan jumlah laka lantas di kota Timika sebanyak 113 kasus dengan korban 138 orang dan meninggal dunia 31 orang. Data kasus ini hanya mencakup kasus kegawatdaruratan yang terjadi karena laka lantas di wilayah perkotaan, belum termasuk kegawatdaruratan medis yang terjadi di wilayah pegunungan dan pantai serta belum termasuk kegawatdaruratan medis karena penyakit yang terjadi dalam rumah dan luar rumah. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua tercatat sebanyak 24 pada tahun 2019, sehingga dilaporkan MMR sebesar 61 per 100.000 kelahiran hidup; Salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai prevalensi kematian ibu yang relatif tinggi adalah Kabupaten Mimika. Angka kematian ibu secara nasional yang diperkirakan sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang sebesar 500 per 100.000 kelahiran hidup.   C. METODE PEMBAHARUAN Sebelum Adanya Inovasi Belum adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. Korban kegawatdaruratan yang di evakuasi oleh masyarakat maupun oleh petugas Polisi Lalu Lintas dengan cara yang tidak tepat dapat mengakibatkan cederanya bertambah parah atau meninggal. Fasilitas kesehatan yang ada (Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tidak memiliki ketenagaan yang dikhususkan untuk merespon keadaan kegawatdaruratan yang terjadi di luar gedung Fasilitas Kesehatant tersebut. Belum adanya suatu sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan. Tidak adanya alat transportasi yang dikhususkan untuk mengantar pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas Kesehatan tedekat. Terbatasnya alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar Kabupaten Mimika ke Rumah Sakit Rujukan. ( hanya tersedia 8 Ambulans di 8 Puskesmas Kota) 2. Sesudah Adanya Inovasi Adanya instansi/unit khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan  korban kegawatdaruratan medis. Korban kegawatdaruratan ditangani dan dievakuasi oleh petugas kesehatan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan angka kesalamatan korban dan menurunkan angka kecacatan serta kematian akibat kegawatdaruratan kesehatan.(Jumlah penelpon yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan pada tahun 2022-2023 berjumlah 276 penelpon. Kemudian jumlah korban selamat pada Januari 2024 -  Juni 2024 berjumlah 127 orang). Korban kegawatdarutan Luar Gedung Fasilitas Kesehatan Dapat ditangani oleh tenaga kesehatan khusus yang terlatih sesuai dengan kompetensi serta menggunakan ambulans dan peralatan tepat dalam penanganan korban kegawatdaruratan luar gedung. (Dokter berjumlah 5 orang dan perawat berjumlah 10 orang). Memiliki sistem terpadu dalam penanganan kegawatdaruratan yang terintergrasi  dengan stakeholder terkait. (RSUD Mimika, RS Mitra Masyarakat, RS Kasih Herlina, 26 Puskesmas di Mimika) Basarnas Mimika, Polres Mimika, BPBD, Balai Karantina Kesehatan, PMI) Tersedianya alat transportasi berupa ambulans yang dapat digunakan untuk melakukan pengantaran pasien tidak gawat darurat dari rumah pasien ke Fasilitas kesehatan terdekat. Alat transportasi berupa ambulans untuk merujuk pasien dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Klinik dan Puskesmas baik dalam kota maupun daerah pesisir dan pegunungan serta dari luar daerah ke Rumah Sakit Rujukan. (terdapat penambahan 7 ambulans)   D. CARA KERJA INOVASI Pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti : Kepolisian, TNI, BPBD, Basarnas, Balai Karantina Kesehatan, PMI, Seluruh Puskesmas di Kabupaten Mimika, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Pertemuan tindak lanjut koordinasi. Pelatihan Implementasi Alur Pelayanan Masyarakat menghubungi Call Center Nomor 119 atau 0853461191 Operator merespon panggilan masuk  Operator berkoordinasi dengan tim medis lapangan Tim medis lapangan menuju TKP untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien/korban Tim berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. 5. Monitoring 6. Mentoring 7. Pertemuan Evaluasi 8. Pelaporan.   E. DAMPAK INOVASI 1. Setiap pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan medis akan langsung mendapat tindakan medis oleh tim EMAS PSC 119 Mimika / Emergency Ambulance Service Public Safety Center 119 Mimika. 2. Memudahkan masyarakat yang membutuhkan transportasi ambulans baik dari Rumah menuju Fasiltas Kesehatan atau dari Fasilitas Kesehatan menuju Rumah

KEBAHARUAN ATAU KEUNIKAN ATAU KEASLIAN : Tim EMAS PSC 119 melakukan pengembangan inovasi dengan bekerjasama dengan Polisi Lalu Lintas, Pemadam  Kebakaran dan Badan SAR Nasional dalam respon penanganan medis.   A. SEBELUM ADA PENGEMBANGAN Korban kegawatdaruratan yang ditemukan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tidak dilakukan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba karena tidak memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat keselamatan korban. Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, Petugas Pemadam Kebakaran tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila ditemukan ada korban di lokasi kebakaran yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS tidak langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 kecuali apabila korban telah ditemukan yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon dan melakukan penanganan medis sehingga dapat menurunkan tingkat keselamatan korban. B. SESUDAH ADA PENGEMBANGAN 1. Korban kegawatdruratan yang ditemukan oleh petugas Polisi Lalu Lintas mendapatkan pertolongan pertama sebelum petugas medis tiba yang meningkatkan keselamataan hidup. 2. Saat petugas Pemadam Kebakaran menerima laporan terjadi kebakaran di suatu wilayah, petugas Pemadam Kebakaran langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi kebakaran dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi kebakaran. 3. Saat petugas BASARNAS melakukan operasi search dan rescue bagi korban hilang, petugas BASARNAS langsung menghubungi tim medis EMAS PSC 119 sehingga tim medis dapat stanby di lokasi dan dapat lebih cepat merespon dalam memberikan penanganan medis apabila ditemukan korban dalam lokasi.

TINGKAT KESIAPTERAPAN ATAU KEUNGGULAN PRODUK : Masyarakat Kabupaten Mimika akan lebih mudah dalam mengakses layanan EMAS dengan menghubungi Nomor Call Center 119 (bebas pulsa) atau nomor 085346111191 yang aktif 24 jam dan gratis, Sehingga pasien gawat darurat yang terjadi di luar gedung Fasilitas Layanan Kesehatan dapat ditangani dengan cepat,tepat dan selamat. Pelayanan EMAS juga telah digunakan oleh kabupaten-kabupaten sekitar (Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo) yang membutuhkan pelayanan ambulans ke RS rujukan di Kabupaten Mimika.

-

KEMANFAATAN PRODUK INOVASI : Pelayanan EMAS telah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika dan beberapa Kabupaten lain sekitar Kabupaten Mimika. Pada tahun 2024 sebanyak 198 pasien yang telah menerima layanan EMAS yang terdiri dari : Masyarakat Kabupaten Mimika : 128 pasien Masyarakat Kabupaten Puncak : 50 pasien Masyarakat Kabupaten Intan Jaya : 8 pasien Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Paniai : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Kaimana : 1 pasien Masyarakat Kabupaten Asmat : 1 pasien Masyarakat Kabupaten Nduga : 3 pasien Masyarakat Kabupaten Yahukimo : 1 pasien

TINGKAT KEBERLANJUTAN : Seiring dengan perubahan kebutuhan pasien, kemajuan teknologi, dan dinamika global, pengembangan layanan kesehatan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Layanan EMAS Kabupaten Mimika berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan medis ini sebagai bentuk keberlanjutan layanan, yang bertujuan agar sistem kesehatan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Beberapa rencana keberlanjutan layanan EMAS adalah : Pengembangan sistem layanan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini merupakan keberlanjutan layanan EMAS dalam mendukung kualitas pelayanan publik dengan memudahkan masyarakat Kabupaten Mimika yang membutuhkan bantuan Ambulans dengan melakukan permintaan ambulans secara online. Aplikasi ini akan dinamakan aplikasi MAGIS (Mimika Emergency Application Support) yang memiliki fitur-fitur : a. MAGIS pada Mobile Apps Masyarakat Sebagai Tombol SOS untuk meminta bantuan Dapat memantau status laporan dan estimasi waktu petugas tiba Dapat melakukan chat Whats App dengan petugas secara real-time Dapat melihat lokasi Ambulans dan Relawan Untuk mengisi Survey Kepuasan Pelayanan Dapat melihat portal berita tentang layanan EMAS secara real-time         b. MAGIS pada Mobile Apps Petugas dan Relawan Sebagai informasi tiket laporan masyarakat Untuk melihat lokasi laporan/pelapor Dapat menampilkan estimasi waktu tiba Dapat melakukan chat dengan pelapor via Whats App untukmengetahui keadaan terbaru dari korban/pasien         c. MAGIS pada Mobile Browser Sebagai media lapor bagi masyarakat melalui bernagai platform (panggil langsung ke 119, Instagram, Whats App, Facebook, Twitter). Memantau semua pergerakan tiket laporan masyarakat yang sedang aktif, posisi relawan dan ambulan Rujukan Ke Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan auto redaksi yang dikirim kan melalui Whats App terintegrasi dengan Hotline ke Whats App Rumah Sakit & Puskesmas Berisi Algoritma Gawat Darurat sebagai referensi dalam melakukan penanganan pasien gawat darurat. Data Pelayanan EMAS di transformasikan ke dalam grafik yang berguna sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Berisi master data relawan, rumah sakit dan puskesmas. 2. Penambahan pos pelayanan dan petugas. Untuk meningkatkan waktu respon time dalam penanganan kasus kegawatdaruratan diperlukan penambahan pos – pos pelayanan dan petugas sebagai satelit dalam merespon keadaan kegawatdaruratan yang akan ditempatkan di setiap distrik di kota timika.

  Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia, dikenal dengan teknik pewarnaan kain menggunakan lilin atau malam. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi dalam dunia batik pun semakin berkembang, salah satunya adalah teknik batik ecoprint. Batik ecoprint adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan bahan alami, seperti daun dan bunga,  untuk menciptakan motif yang unik tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk merancang bangun desain inovasi batik ecoprint yang menggabungkan keindahan seni batik tradisional dengan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.   Industri tekstil dan batik di Indonesia telah lama berperan penting dalam perekonomian dan budaya. Namun, dalam proses produksi batik konvensional, penggunaan bahan kimia dan pewarna sintetis seringkali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang lebih ramah lingkungan namun tetap mempertahankan estetika dan nilai tradisional batik. Batik ecoprint hadir sebagai solusi, dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan proses pewarnaan yang tidak memerlukan bahan kimia. Selain itu, batik ecoprint juga memiliki nilai tambah dalam hal keunikannya, karena setiap karya yang dihasilkan memiliki motif yang berbeda-beda tergantung pada bahan organik yang digunakan.

Tujuan utama batik ecoprint adalah menciptakan karya seni tekstil yang ramah lingkungan, memanfaatkan pigmen alami dari tumbuhan untuk menciptakan motif yang unik dan artistik, sekaligus menjadi sarana edukasi tentang alam dan kreativitas serta membuka peluang usaha dan ekonomi bagi masyarakat. Teknik ini juga bertujuan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pewarnaan kain dan mendorong gaya hidup berkelanjutan.   

Manfaat batik ecoprint meliputi ramah lingkungan karena menggunakan pewarna alami tanpa bahan kimia berbahaya, menghasilkan estetika unik dan organik dengan motif yang khas, menciptakan kain nyaman dan aman di kulit, serta mendukung perekonomian masyarakat dan peduli lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.    Manfaat Lingkungan dan Kesehatan Ramah Lingkungan: Proses ecoprint menghindari penggunaan bahan kimia sintetis, sehingga mengurangi limbah dan polusi tekstil yang berbahaya bagi lingkungan.  Bahan Alami Berkelanjutan: Kain ecoprint menggunakan serat alami seperti katun atau sutra organik yang bisa diperbarui dan bersumber dari alam.  Kesehatan: Bahan-bahan alami yang digunakan lebih aman untuk kulit dan tidak menyebabkan alergi, memberikan kenyamanan ekstra saat dikenakan.    Manfaat Estetika dan Ekonomi Motif Unik dan Organik: Setiap helai kain ecoprint memiliki pola dan motif yang khas, tidak ada dua yang persis sama, karena berasal dari bentuk alami tumbuhan seperti daun dan bunga.  Peningkatan Nilai Ekonomi: Ecoprint meningkatkan nilai tambah produk tekstil, membuat produk lebih menarik dan memiliki harga jual yang tinggi, serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan pengrajin.  Dukungan Ekonomi Lokal: Dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal secara inovatif, ecoprint dapat menjadi sumber pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu daerah.  Manfaat Sosial dan Pendidikan Mengasah Kreativitas: Teknik ecoprint dapat mengasah imajinasi, kreativitas, dan keterampilan motorik halus bagi pengrajin, termasuk anak-anak dalam kegiatan edukatif.  Meningkatkan Kesadaran Lingkungan: Melalui ecoprint, masyarakat diajak untuk lebih mencintai produk alami dan peduli terhadap lingkungan, serta pentingnya menjaga alam dari pencemaran

A. Prinsip Desain Desain batik ecoprint ini mengusung prinsip keberlanjutan, dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang tidak hanya memberikan warna yang indah, tetapi juga dapat ditemukan di alam sekitar. Teknik ini menciptakan pola-pola yang organik dan eksperimental, memberikan kesan alam yang mendalam pada setiap karya yang dihasilkan. Selain itu, desain ini juga mempertahankan nilai estetika dan filosofi dari batik tradisional. B. Bahan dan Bahan Alami 1. Daun-daunan – Berbagai jenis daun seperti daun jati, daun pepaya, daun mangga, dan daun pandan dapat digunakan untuk memberikan motif yang beragam. 2. *Bunga* – Bunga melati, bunga kenanga, bunga kamboja, dan bunga sepatu memberikan warna alami yang menawan. 3. *Kayu dan Batang* – Serutan kayu secang atau batang tanaman seperti tegeran dapat memberikan sentuhan warna coklat alami. 4. *Buah-buahan* – Beberapa buah, seperti kulit manggis dan buah delima, juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna-warna cerah. 5. *Tanah Liat dan Tanaman Pangan* – Tanah liat atau tumbuhan yang memiliki pigmentasi tinggi dapat digunakan untuk memberikan nuansa warna yang unik. C. Proses Pembuatan 1. *Persiapan Bahan*: Kain mori (katun, sutra, atau linen) dipersiapkan terlebih dahulu. Kain ini dicuci untuk menghilangkan kotoran dan minyak. 2. *Pemilihan dan Penataan Bahan Alami*: Daun, bunga, atau material alami lainnya ditempatkan pada permukaan kain. Pola dapat ditentukan sesuai keinginan atau dibiarkan secara natural agar motifnya lebih spontan. 3. *Proses Penekanan*: Kain yang telah ditata dengan bahan alami kemudian diproses dengan teknik penekanan menggunakan alat atau mesin tertentu untuk memastikan bahan alami dapat menempel dengan sempurna pada kain. 4. *Pewarnaan dan Pengeringan*: Kain yang sudah tertekan kemudian dimasukkan dalam proses pewarnaan alami. Kain akan dicelupkan dalam air yang sudah dicampur dengan bahan-bahan alami lainnya, seperti akar atau daun tertentu. Proses pengeringan dilakukan dengan cara digantung di tempat teduh agar warna tetap alami dan tidak pudar. 5. *Finishing*: Setelah pewarnaan selesai, kain akan dicuci kembali untuk menghilangkan sisa-sisa bahan alami. Kain kemudian dijemur dan siap untuk diproses lebih lanjut menjadi produk jadi seperti pakaian, aksesori, atau dekorasi.    Inovasi dalam Batik Ecoprint Inovasi utama dari batik ecoprint adalah penggunaan bahan-bahan alami sebagai pewarna, menggantikan bahan kimia sintetis yang biasa digunakan dalam batik konvensional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, batik ecoprint tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki akses ke berbagai jenis tanaman. Selain itu, teknik batik ecoprint dapat menghasilkan pola yang lebih organik dan bervariasi, memberikan ciri khas pada setiap lembar kain yang dihasilkan. Setiap karya memiliki keunikannya sendiri, yang tidak dapat ditemukan pada produk batik konvensional. Tantangan dan Solusi *Tantangan:* 1. *Keterbatasan Sumber Bahan*: Beberapa bahan alami yang digunakan untuk batik ecoprint mungkin sulit ditemukan di beberapa daerah. 2. *Proses yang Memakan Waktu*: Proses pembuatan batik ecoprint lebih memakan waktu dibandingkan dengan batik konvensional. 3. *Keterbatasan Pasar*: Walaupun semakin banyak konsumen yang peduli lingkungan, pasar batik ecoprint masih terbatas. *Solusi:* 1. *Pengembangan Jaringan Pemasok*: Mengembangkan jaringan pemasok bahan alami dengan bekerjasama dengan petani lokal atau komunitas pertanian. 2. *Proses Inovasi*: Menggunakan teknik-teknik modern dalam pengerjaan batik ecoprint untuk mempercepat proses produksi tanpa mengurangi kualitas. 3. *Pemasaran dan Edukasi*: Meningkatkan kesadaran tentang batik ecoprint melalui kampanye edukasi dan kolaborasi dengan influencer atau desainer untuk memperkenalkan produk ini lebih luas.

Kebaruan, keunikan, dan keaslian batik ecoprint terletak pada prosesnya yang ramah lingkungan dengan menggunakan unsur alami untuk pewarna dan motif. Setiap lembar kain ecoprint memiliki motif yang berbeda-beda dan eksklusif, karena tercetaknya motif alami daun dan bunga tanpa stilasi yang selalu unik. Keaslian produk ini juga didukung oleh nilai seni dan ekonomis yang tinggi, serta potensi kontemporer yang terus berkembang.    Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kebaruan, keunikan, dan keaslian batik ecoprint: Kebaruan (Inovasi) Teknik Kontemporer: Ecoprint adalah inovasi dalam dunia tekstil yang menggabungkan bahan alami dengan proses pembuatan kain, sehingga menghasilkan motif yang berbeda dari batik tradisional yang menggunakan canting dan malam.  Produk Ramah Lingkungan: Penggunaan bahan-bahan alami dari dedaunan dan bunga tanpa pewarna sintetis menjadikan ecoprint sangat ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah berbahaya, dan sisa bahan dapat dikomposkan.    Keunikan Motif Tiada Duanya: Motif pada batik ecoprint dihasilkan secara alami dan unik karena bentuk daun atau bunga yang tercetak berbeda di setiap lembar kain, sehingga hampir tidak ada motif yang serupa.    Keaslian Bentuk Daun: Motif utama yang menampakkan keaslian bentuk daun, ranting, dan serat tumbuhan, memberikan efek ornamentik yang khas dan menambah nilai estetika pada kain.    Warna yang Natural: Warna yang dihasilkan terkesan lebih natural dan khas karena bersumber dari getah, bunga, dan batang tumbuhan.    Keaslian Ketergantungan pada Alam: Keaslian produk ecoprint berasal dari pemilihan bahan alam, yaitu dedaunan atau bunga yang hidup di sekitar, sehingga menghasilkan motif dan warna yang otentik.    Proses Satu Lembar Kain, Satu Pembatik: Umumnya, setiap lembar kain ecoprint dibuat oleh satu orang pembatik, yang menghasilkan ciri khas dan keaslian motif pada setiap produk.    Identitas Flora Lokal: Keunikan motif yang diperoleh dari dedaunan alam Indonesia juga menjadi kekayaan nusantara dan sarana untuk memperkenalkan keragaman hayati Indonesia. 

Keunggulan utama batik ecoprint terletak pada aspek ramah lingkungan melalui penggunaan bahan alami dan tanpa kimia berbahaya, estetika unik karena motifnya selalu berbeda dan organik, serta nilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat bagi produk yang eksklusif dan berkelanjutan. Keunggulan lain termasuk kenyamanan kain yang alami, potensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat, serta nilai seni tinggi dari proses pembuatannya yang memerlukan keahlian dan waktu.    Keunggulan Utama Produk Batik Ecoprint Ramah Lingkungan: Proses ecoprint menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga sebagai pewarna, sehingga mengurangi polusi dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Sisa bahan juga dapat dikomposkan, menjadikannya solusi zero waste.    Keunikan dan Eksklusivitas: Setiap kain yang dihasilkan dari teknik ecoprint memiliki motif dan warna yang berbeda-beda karena sifat alami bahan dan prosesnya, menciptakan karya yang unik dan tidak ada duanya.    Kenyamanan dan Keamanan: Kain ecoprint menggunakan serat alami seperti katun atau sutra organik yang lembut di kulit, menyerap keringat, dan aman karena tidak mengandung pewarna sintetis yang bisa menyebabkan alergi.    Nilai Estetika Tinggi: Motif organik dan pola alami yang terbentuk secara spontan memberikan keindahan visual yang memikat dan nilai seni yang tinggi.    Potensi Pasar dan Ekonomi: Produk ecoprint memiliki nilai jual tinggi di kalangan masyarakat kelas menengah atas yang peduli lingkungan, sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.    Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal: Teknik ecoprint memanfaatkan kekayaan alam berupa tumbuhan yang melimpah untuk menghasilkan kain yang indah dan unik.  Tingkat Kesiapterapan Potensi Bisnis: Ecoprint merupakan alternatif usaha yang menjanjikan di bidang fesyen, sejalan dengan tren ecofashion yang sedang populer dan permintaan pasar yang terus meningkat.  Pengembangan Komunitas: Teknik ini dapat membuka lapangan kerja baru, memberdayakan ibu rumah tangga, dan meningkatkan rasa percaya diri serta kebersamaan dalam komunitas.  Pendukung Inovasi: Dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi desain motif, serta memanfaatkan teknologi internet untuk pemasaran, produk ecoprint memiliki potensi untuk terus eksis dan berkembang di pasar. 

Potensi komersialisasi batik ecoprint sangat besar karena produknya unik, eksklusif, dan ramah lingkungan, menarik pasar global yang peduli keberlanjutan, serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan produk bernilai tinggi dan pelatihan berbasis alam lokal. Tantangan seperti biaya produksi dan kesadaran pasar masih ada, namun dapat diatasi dengan dukungan pemerintah, edukasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar produk ecoprint.    Keunggulan dan Daya Tarik Pasar Unik dan Eksklusif: Setiap kain ecoprint memiliki motif yang tidak dapat diulang persis sama, memberikan nilai seni tinggi dan daya tarik eksklusif bagi konsumen.    Ramah Lingkungan: Teknik ecoprint tidak menggunakan pewarna sintetis berbahaya, hanya bahan-bahan alami dari tumbuhan, sehingga sangat aman bagi lingkungan dan kesehatan.    Kesadaran Konsumen: Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan dan kelestarian alam, sehingga produk ecoprint yang ramah lingkungan semakin digemari dan menjadi alternatif yang menjanjikan.    Produk Bernilai Jual Tinggi: Kombinasi keunikan, nilai seni, dan aspek ramah lingkungan membuat produk ecoprint memiliki nilai jual yang tinggi.    Peluang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Peluang Usaha: Batik ecoprint membuka peluang usaha yang menjanjikan, terutama bagi ibu-ibu di pedesaan dan kelompok UMKM untuk menambah penghasilan.    Pemanfaatan Potensi Lokal: Teknik ecoprint dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal berupa daun dan bunga untuk menghasilkan motif yang khas, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.    Pengembangan Produk: Ecoprint dapat diaplikasikan pada berbagai produk bernilai ekonomis, seperti tas totebag, syal, pakaian, taplak meja, dan produk kerajinan tangan lainnya.    Pemberdayaan Berkelanjutan: Dengan dukungan pemerintah dan pelatihan yang tepat, ecoprint dapat menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.    Tantangan dan Solusi Biaya Produksi: Biaya produksi ecoprint yang lebih tinggi menjadi tantangan, namun dapat diminimalisir dengan efisiensi proses dan optimalisasi penggunaan bahan baku.    Ketersediaan Bahan Baku: Keterbatasan pasokan bahan baku alami bisa menjadi masalah, sehingga perlu perhatian untuk keberlanjutan sumber bahan melalui pengelolaan yang baik.    Kesadaran Pasar: Keterbatasan kesadaran pasar mengenai produk ramah lingkungan perlu diatasi melalui sosialisasi dan pemasaran digital yang efektif.    Dukungan Pemerintah dan Lembaga: Diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait untuk pengembangan keterampilan, keberlanjutan produksi, dan perluasan pasar. 

Pemanfaatan produk inovasi batik ecoprint sangat luas, mulai dari busana dan aksesori seperti pakaian, scarf, dan tas, hingga dekorasi rumah seperti taplak meja dan hiasan dinding. Ecoprint menawarkan nilai estetika unik dengan motif yang berasal langsung dari alam, menciptakan produk yang ramah lingkungan dan memiliki potensi pasar yang besar bagi pengrajin lokal maupun internasional.    Jenis Produk Ecoprint Produk yang dihasilkan dari batik ecoprint bisa sangat beragam, antara lain: Pakaian: Kemeja, gaun, atasan, dan celana dengan desain motif alami yang eksotis.    Aksesori: Tas (seperti tote bag), dompet, syal, dan kerudung yang cantik dan unik.    Dekorasi Rumah: Taplak meja, sarung bantal, dan hiasan dinding yang memberikan sentuhan alami pada ruangan.    Produk Seni: Kain ecoprint juga bisa menjadi karya seni dengan nilai jual tinggi, yang memperindah tampilan.    Manfaat dan Keunggulan Pemanfaatan Ecoprint Ramah Lingkungan: Proses pewarnaan ecoprint menggunakan bahan alami dari daun, bunga, dan batang tumbuhan, sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dan mencegah pencemaran lingkungan.    Unik dan Estetis: Setiap produk ecoprint memiliki motif yang berbeda-beda dan tidak dapat ditiru persis, karena mengikuti bentuk dan karakteristik alami dari tumbuhan yang digunakan.    Nilai Jual Tinggi: Keunikan desain dan aspek ramah lingkungannya menjadikan batik ecoprint memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi di pasaran.    Peluang Bisnis dan Ekonomi: Teknik ecoprint membuka peluang usaha yang signifikan bagi para pengrajin lokal dan industri kecil menengah (IKM), serta meningkatkan pendapatan masyarakat.    Pelestarian Budaya dan Alam: Ecoprint menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian budaya lokal, serta menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan. 

Tingkat keberlanjutan batik ecoprint sangat tinggi karena teknik ini menggunakan pewarna alami dari dedaunan dan bunga lokal, sehingga ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Ecoprint juga mendukung keanekaragaman hayati, meningkatkan kesejahteraan petani lokal, serta mendorong gerakan slow fashion dengan mengurangi limbah dan menciptakan produk unik yang selaras dengan alam.    Keunggulan Tingkat Keberlanjutan Ecoprint Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Ecoprint menggunakan pewarna alami dari tumbuhan yang mudah ditemukan secara lokal, menjadikannya alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis.    Mengurangi Dampak Lingkungan: Dengan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, proses ecoprint tidak menyebabkan pencemaran air, tanah, atau udara.    Mendukung Keanekaragaman Hayati: Penggunaan daun dan bunga lokal secara langsung mendukung pelestarian kekayaan hayati dan ekosistem di sekitar pengrajin.    Mendorong Pertanian Organik: Teknik ini sering kali mendorong petani lokal untuk mengembangkan pertanian organik dan memelihara tanaman yang digunakan sebagai pewarna alami.    Konsep Slow Fashion: Ecoprint sejalan dengan gerakan slow fashion yang menekankan produksi pakaian secara etis dan ramah lingkungan, mengurangi limbah yang dihasilkan dari mode cepat (fast fashion).    Peluang Ekonomi Lokal: Teknik ini membuka peluang bisnis bagi pengrajin lokal dan pelaku UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.    Produk Unik dan Bernilai: Setiap produk ecoprint memiliki motif dan warna yang unik karena bergantung pada sumber tanaman dan proses alami, sehingga menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi.    Tantangan dan Potensi Meskipun memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, ecoprint juga menghadapi tantangan seperti belum luasnya variasi warna dan daya tahan warna yang mungkin belum sebanding dengan pewarna kimia. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk ramah lingkungan, ecoprint memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi solusi dalam melestarikan seni batik serta menjaga lingkungan. 

PERMASALAHAN : A. Permasalahan Makro : Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan merupakan permasalahan makro yang dihadapi oleh perpustakaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini memiliki dampak negatif bagi perpustakaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dan edukasi. Berikut beberapa faktor makro yang berkontribusi terhadap rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan: a. Perubahan Kebiasaan Membaca: Di era digital, banyak orang lebih memilih untuk mengakses informasi melalui internet dan media sosial daripada membaca buku di perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan akses informasi melalui internet, serta banyaknya pilihan konten digital yang menarik dan interaktif. b. Persaingan dengan Sumber Informasi Lain: Perpustakaan menghadapi persaingan ketat dengan berbagai sumber informasi lain, seperti mesin pencari, situs web, dan media sosial. Sumber-sumber informasi ini sering kali menawarkan informasi yang lebih up-to-date dan mudah diakses daripada koleksi buku di perpustakaan. c.  Kurangnya Promosi dan Sosialisasi: Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. d. Kurangnya Fasilitas dan Layanan yang Menarik: Beberapa perpustakaan memiliki fasilitas dan layanan yang kurang menarik bagi pengunjung, seperti koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet. Hal ini membuat perpustakaan kurang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda. e. Kesibukan Masyarakat: Gaya hidup masyarakat modern yang semakin sibuk membuat mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengunjungi perpustakaan. Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pilihan aktivitas lain yang lebih menarik dan mudah diakses, seperti menonton film, bermain game, dan berbelanja online. B. Permasalahan mikro : Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah. Beberapa penyebab rendahnya kunjungan Masyarakat adalah : a. Koleksi perpustakaan yang tidak menarik karena kurangnya koleksi yang uptodate. b. Kurangnya fasilitas perpustakaan yang menarik. c. Perubahan kebiasaan membaca Dimana kehadiran internet menjadikan pencarian informasi menjadi lebih mudah sehingga malas datang ke perpustakaan, Rendahnya kunjungan ke perpustakaan dapat berdampak terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jika tingkat gemar membaca rendah maka ditakutkan kualitas masyarakat sebagai modal dasar pembangunan di daerah juga tidak cukup  untuk mendukung program-program kerja pemerintan. Dinas  Perpustakaan dan Arsip daerah Juga mengalami rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. maka harus dipikirkan cara seperti apa menarik pengunjung untuk datang ke perpiustakaan. dalam kegiatan perpustakaan keliling anak-anak sekolah bersemangat mengikuti kegiatan ekstensi seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendengarkan dongeng, dan menonton film edukatif bersama. semangat anakanak dalam mengikuti kegiatan perpustakaan keliling menginspirasi petugas perpustakaan untuk mengadopsi kegiatan perpustakaan keliling dapat diterapkan di pelayanan onsite Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Mimika.

Meningkatkan angka kunjungan  ke Perpustakaan Daerah.

Meningkatkan minat baca anak-anak. Sebagai sarana pembudayaan gemar membaca bagi anak-anak

DASAR HUKUM: UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG   PERPUSTAKAAN. PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL NOMOR : 8  TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 33 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKATDAERAH DARI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA MENJADI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN MIMIKA PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 463 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA 2024    ISU STRATEGIS : A. Isu Global : Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan merupakan fenomena global yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Di era digital ini, perpustakaan menghadapi berbagai tantangan yang berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung. Berikut analisis mendalam mengenai isu global rendahnya kunjungan ke perpustakaan: a. Pergeseran Kebiasaan Membaca: Kemunculan internet dan media digital telah mengubah cara orang mengakses informasi. Banyak orang beralih ke sumber online untuk membaca berita, artikel, dan buku elektronik, daripada mengunjungi perpustakaan tradisional. Konten digital menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan variasi format yang lebih menarik bagi banyak orang. b. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi: Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan komunitas yang kurang terlayani oleh infrastruktur informasi. c. Keterbatasan Fasilitas dan Layanan: Banyak perpustakaan, terutama di negara berkembang, memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas dan layanan. Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan menyediakan layanan yang lebih menarik dan inovatif, seperti akses e-book, ruang kerja bersama, dan program edukasi interaktif. d. Ketidakmerataan Akses Perpustakaan: Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh dunia. Di daerah pedesaan dan komunitas miskin, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas. Ketidakmerataan akses ini memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut. e. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di seluruh dunia. Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman. B. Isu Nasional :  Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia merupakan sebuah isu nasional yang kompleks dan memiliki dampak negatif bagi pengembangan literasi dan budaya bangsa. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, dan diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Berikut beberapa isu nasional rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan di Indonesia: Kurangnya Minat Baca:       Budaya membaca di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata orang Indonesia hanya membaca 9 buku per tahun.        Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan masyarakat, kemudahan akses terhadap hiburan lain, dan kurangnya promosi budaya membaca. a. Keterbatasan Akses Perpustakaan:        Akses terhadap perpustakaan masih belum merata di seluruh Indonesia.        Di daerah pedesaan dan komunitas terpencil, perpustakaan mungkin tidak tersedia atau memiliki layanan yang terbatas.        Ketidakmerataan akses ini dapat memperparah kesenjangan informasi dan pengetahuan, dan menghambat peluang pendidikan dan literasi bagi masyarakat di daerah tersebut.  b. Fasilitas dan Layanan Perpustakaan yang Kurang Memadai:     Banyak perpustakaan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, memiliki fasilitas dan layanan yang kurang memadai.        Koleksi buku yang ketinggalan zaman, ruang baca yang tidak nyaman, dan kurangnya akses internet merupakan faktor pendorong rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.        Perpustakaan perlu dimodernisasi dengan menyediakan koleksi buku yang terbaru, ruang baca yang nyaman, dan akses internet yang memadai. c. Kurangnya Promosi dan Sosialisasi Perpustakaan:    Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya perpustakaan dan layanan yang mereka tawarkan.   Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pihak terkait, seperti pemerintah, pustakawan, dan organisasi masyarakat, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan. Upaya untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan perlu dilakukan secara gencar dan berkelanjutan. d. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan pada tingkat kunjungan perpustakaan di Indonesia. Penutupan sementara, pembatasan layanan, dan kekhawatiran kesehatan masyarakat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang drastis. Perpustakaan perlu beradaptasi dengan situasi new normal dan mengembangkan strategi untuk menarik kembali pengunjung, seperti layanan online dan hybrid yang aman dan nyaman. C. Isu Lokal : a.  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 69,42, Sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah skor IPLM sebesar 47, 02. Skor IPLM tersebut secara nasional merupakan peringkat kedua dari bawah atau peringkat 37 dari 38 Provinsi. Untuk Kabupaten Mimika IPLM Tahun 2023 adalah 42,02 yang berada di bawah Indeks Provinsi namun masih menduduki peringkat 2 di bawah Kabupaten Nabire. b.  Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat secara Nasional pada Tahun 2023 adalah 66,77 dan Provinsi Papua Tengah 59, 30. Indeks Tingkat Gemar membaca (TGM) Kabupaten Mimika Tahun 2023 adalah 59,30 dan nilai tersebut sama dengan Indeks tingkat provinsi dikarenakan Kabupaten Mimika adalah satu-satunya sampel yang diambil pada waktu dilaksanakannya survey gemar membaca nasional pada tahun 2023. Dengan melihat hasil Indeks tahun 2023 baik Indeks IPLM maupun TGM, diharapkan adanya suatu inovasi untuk untuk menaikkan IPLM dan Indeks TGM pada tahun-tahun yang akan datang. Agar tingkat kegemaran membaca masyarakat tinggi maka membaca harus dijadikan budaya dalam masyarakat. Apabila membaca sudah menjadi budaya maka dengan sendirinya masyarakat mempunyai kecintaan untuk selalu membaca guna meningkatkan kualitas diri pribadi dan masyarakat umum. Gemar membaca harus dimulai dari usia sedini mungkin, karena itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika berinisiatif untuk membuat program yang membuat anak selalu berkunjung ke perpustakaan. CARA KERJA INOVASI Tahapan pelaksanaan inovasi mewarnai gambar sebagai berikut : a. Pemustaka anak datang ke perpustakaan dan mengisi buku pengunjung. b. Pemustaka anak memilih buku bacaan yang disukai dan membaca buku. c. Setelah selesai membaca mereka bisa minta kertas gambar yang tersedia dan mewarnai dengan pensil warna yang juga telah tersedia. d. Jika gambar telah selesai maka anak-anak dapat minta nilai atas hasil karyanya dan petugas perpustakaan memberi nilai atas hasil karya tersebut sekaligus memberikan masukan-masukan bagaimana mewarnai yang baik. e. Gambar yang dinilai bagus akan dipajang di ruang pelayanan atas seijin anak-anak dan biasanya petugas memberikan insentif kecil berupa permen atu snack. f. Setelah selesai anak-anak kembali ke rumah masing-masing.      

Metode Kebaharuan Kondisi sebelum inovasi : ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD pada tahun 2022 sebanyak 520 anak. ·       Total kunjungan pemustaka Tahun 2022 sebanyak 2.664 Orang.   Kondisi setelah Inovasi ·       Jumlah pengunjung anak TK dan SD Tahun 2023 sebanyak 2.941 kunjungan. Jumlah kunjungan pemustaka anak ini mengalami kenaikan sebesar 555 %. ·       Jumlah Kunjungan Total pengunjung perpustakaan tahun 2023 sebanyak 4.752 orang. Dengan demikian untuk periode dari tahun 2022 s/d tahun 2023 terjadi kenaikan pengunjung sebanyak 1.811 Orang atau sebesar 56 %.

KEUNGGULAN KEBAHARUAN a. Dalam program kegiatan perpustakaan keliling yang dirangkaikan dengan kegiatan lain seperti mewarnai gambar, belajar menggambar, mendongeng, dll., anak-anak yang dikunjungi sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Antusiasme anak-anak yang menjadi pemicu untuk mengadopsi program perpustakaan keliling untuk diterapkan di pelayanan onsite di bagian pelayanan anak di perpustakaan daerah Kabupaten Mimika. Mewarnai gambar dipilih untuk diterapkan di pelayanan onsite karena selain mudah diterapkan program tersebut juga menyenangkan bagi anak-anak. 2. Mewarnai gambar merupakan program yang murah karena cukup mencari sketsa gambar di internet dan dicetak oleh petugas perpustakaan untuk anak-anak. 3. Selain berfungsi sebagai Pendidikan, perpustakaan juga berfungsi sebagai rekreasi. Mewarnai gambar bisa menjadi sarana rekreasi atau healing bagi anak-anak. 4. Program mewarnai bagi pemustaka anak diberikan kepada anak hanya jika anak telah membaca buku di perpustakaan. Dengan demikian mau tidak mau anak-anak dengan sendirinya membaca buku sehingga menumbuhkan kecintaan atau budaya membaca buku.

-

Pada Tahun 2024 Pengunjung anak berjumlah 3.384 anak yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 443 anak atau sebanyak 15 % dari tahun sebelumnya. secara keseluruhan pengunjung perpustakaan berjumlah 5.078 pengunjung meningkat sebanyak 326 pengunjung atau meningkat sebanyak 6.86 % dari Tahun 2023.

Inovasi Megamunak terus dilaksanakan dan ditingkatkan dengan layanan bagi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan menyediakan kertas berpola abjad dan angka agar anak-anak pengunjung perpustakaan dapat belajar menulis.

Stunting pada balita dan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Papua, terlebih khusus di Kwamki Narama. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya asupan gizi seimbang, keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya kesadaran keluarga mengenai pola makan sehat, serta belum optimalnya deteksi dini dan tindak lanjut kasus di masyarakat. Program pemberian makanan tambahan (PMT) sebenarnya telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti distribusi yang kurang tepat sasaran, pemanfaatan PMT yang tidak sesuai anjuran, serta lemahnya sistem pemantauan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, lahirlah inovasi Gardu Ceting  dengan intervensi gizi spesifik berupa pemberian PMT bagi balita stunting dan bumil KEK. Melalui hotline, kader, dan tokoh masyarakat, inovasi ini tidak hanya mempercepat akses bantuan gizi, tetapi juga memastikan adanya pendampingan, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan, sehingga lebih efektif dalam mencegah dan menurunkan prevalensi stunting

Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Memperluas akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

Meningkatnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Meningkatnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki

1. DASAR HUKUM  UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit 2. PERMASALAHAN  a. Makro Kekurangan gizi kronis pada anak-anak yang menghambat pertumbuhan fisik dan kognitif serta memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup, produktifitas dan pembangunan suatu daerah. b. Mikro Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi ibu Hamil dan Balita Rendahnya akses dan cakupan layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal di area kerja PKM Kwamki 3. ISU STRATEGIS  a. Global           Stunting adalah masalah kesehatan global yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Sesuai dengan Tujuan 2.2 SGD's: yaitu  “Mengakhiri segala bentuk malnutrisi”, dengan target tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Untuk itu penting isu strategis penanganan Stunting pada level global adalah: Menurunkan angka prevalensi stunting Mencegah terjadinya stunting baru pada bayi dan balita dengan intervensi sejak dini. Memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang Memberikan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini agar proses tumbuh kembang tidak terganggu. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat Memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya gizi, kebersihan, dan pola asuh dalam mencegah stunting. Memperbaiki sanitasi dan akses air bersih Karena lingkungan yang tidak bersih dapat menyebabkan infeksi berulang yang berdampak pada pertumbuhan anak. Mengurangi kejadian penyakit yang menghambat pertumbuhan Seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan cacingan, yang bisa mengurangi penyerapan nutrisi. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Melalui pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi lengkap, dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Menjamin perlindungan sosial dan ekonomi keluarga Dukungan ekonomi seperti bantuan pangan atau program keluarga harapan (PKH) membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar anak.   b. Nasional         Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, menjadi masalah yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. Program percepatan pencegahan dan penurunan Stunting harus dipastikan menjadi sebuah gerakan bersama dan aksi nyata seluruh komponen bangsa yang dilandasi semangat gotong royong untuk membebaskan Indonesia dari stunting. Indonesia di masa depan akan dikelola oleh generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, dan berdaya saing global.            Tantangan dan Pembelajaran Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting adalah sebagai berikut: Komitmen politik pimpinan nasional dan daerah Pelibatan Multi Stakeholders Konvergensi/Keterpaduan Program Penajaman dan Perluasan Cakupan Program Penajaman Perencanaan dan Penganggaran Pelibatan Lembaga Non Pemerintah Desentralisasi Perubahan Perilaku Pemantauan dan Evaluasi Terintegrasi c. Lokal      Stunting di Papua Tengah merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Mimika merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang berhasil menurunkan angka stunting di daerah. Pada tahun 2008 angka stunting di Mimika di angka 26,94%, di 2009 turun menjadi 20,27% hingga di 2023 turun ke angka 6,4%.  Di tingkat Kabupaten, angka stunting Distrik Kwamki Narama menyumbang 5,17% terhadap angka stunting Kabupaten. Hal ini disebabkan tingginya prevalensi stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wilayah kerja Puskemas Kwamki melayani 100% penduduk OAP dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang masih rendah. Hal ini turut mendukung minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 4. METODE PEMBAHARUAN a. Sebelum adanya Inovasi       Sebelum adanya inovasi GARDU CETING jumlah kasus Stunting di Triwulan I tahun 2024 didapati sebanyak 105 kasus (25,7%). Sebelum adanya inovasi Pemberian Makanan Tambahan hanya dilakukan 1 kali saat Posyandu di Puskemas. Tingkat kehadiran Ibu Hamil dan Balita yang menjadi kelompok sasaran stunting sangat rendah (kalau ada datanya ditambahkan), karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan pentingnya keseimbangan gizi.   b. Setelah adanya Inovasi        Dengan adanya inovasi GARDU CETING menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lingkar lengan, lingkar kepala, tinggi badan, & berat badan balita yang mendapatkan dukungan dari program ini. Di akhir TW IV Tahun 2024, terjadi penurunan kasus stunting, sehingga hanya 75 kasus yang ditemukan. Hal ini dapat dicapai dengan adanya Pemberian Makan Tambahan lokal yang dilakukan setiap hari selama 90 hari dan menu makanannya langsung diantar petugas ke rumah sasaran dalam Kunjungan Rumah sambil melakukan edukasi dan pemeriksaan terhadap kemajuan kondisi sasaran. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN        Keunggulan Program inovasi GARDU CETING yaitu Penanganan Gizi Secara Langsung dan Tepat Sasaran melalui Program PMT menyasar langsung anak balita dengan status gizi kurang / ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK), sehingga memberikan intervensi gizi secara langsung & terarah serta mudah diakses oleh masyarakat. 6. CARA KERJA INOVASI Tim PMT menerima pagu PMT lokal  Membelanjakan kebutuhan PMT lokal  Memasak & menyiapkan menu  Mengatur tekstur, jumlah dan jadwal makan sesuai usia peserta yang disasar Mendistribusikan PMT lokal kepada sasaran  Mengedukasi sasaran hadir ke Posyandu setiap bulan melakukan kunjungan rumah, melakukan analisa & penanganan serta memberikan rekomendasi.  

Inovasi Gardu Ceting  memiliki kebaharuan karena tidak hanya menyalurkan makanan tambahan, tetapi juga mengintegrasikan sistem pengaduan dan pemantauan masyarakat melalui hotline sehingga distribusi lebih tepat sasaran dan terukur. Keunikannya terletak pada penggunaan bahan pangan lokal bergizi yang sesuai dengan budaya setempat serta pelibatan kader, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam proses distribusi dan pengawasan konsumsi PMT. Sementara itu, keasliannya tampak dari inisiatif lokal yang memadukan program PMT dengan mekanisme Gardu Ceting, lengkap dengan edukasi gizi dan pendampingan keluarga, sehingga menjadikannya sebagai model intervensi gizi yang khas, partisipatif, dan berkelanjutan

Inovasi Gardu Ceting  memiliki tingkat kesiapterapan yang tinggi karena telah teruji di lapangan dengan sistem distribusi yang sederhana, berbasis kader, dan memanfaatkan hotline pengaduan untuk memastikan ketepatan sasaran. Keunggulan produk ini terletak pada integrasi PMT dengan sistem pemantauan masyarakat, pemanfaatan bahan pangan lokal yang lebih diterima dan berkelanjutan, serta adanya penyuluhan gizi yang menyertai pemberian PMT sehingga tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi. Selain itu, keterlibatan kader, tokoh masyarakat, dan keluarga penerima menjadikan inovasi ini partisipatif, terukur, dan mudah direplikasi di wilayah lain.

-

Inovasi Gardu Ceting memberikan manfaat besar karena mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan gizi sekaligus konsultasi kesehatan melalui sistem pengaduan yang cepat dan transparan. Bagi balita stunting dan ibu hamil KEK, program ini memastikan penerimaan PMT yang tepat sasaran, berbasis pangan lokal, dan disertai edukasi gizi sehingga mampu meningkatkan status gizi secara berkelanjutan. Bagi Puskesmas, inovasi ini menjadi sarana deteksi dini, penyedia data akurat, serta memperkuat peran kelembagaan dalam percepatan penurunan stunting. Sedangkan bagi pemerintah daerah, program ini mendukung pencapaian target nasional, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan dapat direplikasi di wilayah lain sebagai model intervensi gizi yang efektif.

Inovasi Gardu Ceting  memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi karena dirancang sederhana, berbasis kader dan tokoh masyarakat, serta menggunakan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh sehingga dapat diterapkan secara terus-menerus tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Keberlanjutan program ini juga diperkuat oleh dukungan kelembagaan Puskesmas melalui integrasi ke dalam program rutin, adanya potensi dukungan pendanaan dari BLUD maupun dana desa, serta komitmen lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dengan dukungan data pengaduan dan pemantauan yang dihasilkan Gardu Ceting, inovasi ini dapat terus dikembangkan, diperluas cakupannya, dan direplikasi di wilayah lain sebagai model intervensi gizi yang efektif dan partisipatif

Latar Belakang Inovasi Permasalahan pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk Distrik Mimika Baru, masih menjadi isu yang mendesak. Banyak masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah karena sistem manual yang kurang efisien dan kurangnya kesadaran akan nilai ekonomis dari sampah. Di sisi lain, kegiatan Bank Sampah yang telah berjalan secara non-digital di wilayah ini masih terbatas dalam jangkauan, transparansi, dan pencatatan data. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan publik, hadirnya aplikasi digital menjadi solusi efektif untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas layanan Bank Sampah. Inovasi ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, serta meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam pengelolaannya.

Tujuan Inovasi Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan Bank Sampah di Distrik Mimika Baru. Memberikan kemudahan akses layanan Bank Sampah secara digital bagi masyarakat umum. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah. Mengelola data nasabah, jenis sampah, dan transaksi secara sistematis dan real-time. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan nilai ekonomi dari sampah.

Manfaat Inovasi Bagi Masyarakat: Akses mudah untuk menabung sampah dan memantau saldo/tabungan secara digital. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Mendapatkan insentif ekonomi dari sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Bagi Pengelola Bank Sampah: Manajemen data nasabah dan transaksi yang lebih rapi dan efisien. Laporan dan statistik pengelolaan sampah dapat dibuat secara otomatis. Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang lebih luas. Bagi Pemerintah Daerah: Mendukung Pemerintah Kabupaten Mimika dalam program kebersihan dan lingkungan hidup  Menjadi basis data untuk perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Menjadi model inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

1. DASAR HUKUM Inovasi ini merujuk pada sejumlah dasar hukum yang mendukung pengelolaan sampah dan digitalisasi pelayanan publik, antara lain: UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika (bisa disesuaikan jika ada regulasi daerah terkait pengelolaan sampah dan inovasi pelayanan publik) SDGs (Sustainable Development Goals) poin 11 dan 12: Kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 2. PERMASALAHAN Pengelolaan Bank Sampah di Distrik Mimika Baru masih dilakukan secara manual, sehingga tidak efisien, rawan kehilangan data, dan tidak terintegrasi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah masih rendah karena akses informasi dan pelayanannya terbatas. Tidak ada sistem pemantauan yang transparan dan real-time untuk mencatat setoran sampah dan saldo nasabah. Keterbatasan data membuat sulit bagi pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based). 3. ISU STRATEGIS a. Isu Global: Perubahan iklim dan krisis lingkungan global akibat meningkatnya limbah dan polusi. Target pengurangan sampah plastik dunia dan dorongan internasional untuk sistem ekonomi sirkular. b. Isu Nasional: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Target nasional pengurangan sampah sebesar 30% pada 2025 (melalui Permen LHK No. 75/2019). Digitalisasi pelayanan publik melalui program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). c. Isu Lokal: Meningkatnya volume sampah di Distrik Mimika Baru tanpa pengelolaan yang sistematis. Minimnya inovasi lokal berbasis teknologi untuk mengelola sampah secara partisipatif. Belum adanya sistem digital yang dapat menjangkau warga secara luas dan transparan. 4. METODE PEMBAHARUAN Kondisi Sebelum Inovasi: Pencatatan transaksi Bank Sampah dilakukan secara manual (buku tulis). Warga harus datang langsung untuk mengetahui saldo atau menanyakan data. Data sering hilang, sulit direkap, dan tidak bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Pengelola bank sampah kewalahan dalam rekap laporan bulanan. Kondisi Setelah Inovasi: Semua proses pencatatan dan transaksi dilakukan secara digital dan otomatis. Warga bisa mengakses saldo dan riwayat transaksi dari aplikasi di ponsel. Laporan dan data tersimpan di sistem cloud, mudah diakses dan diamankan. Pelayanan menjadi cepat, efisien, dan transparan. 5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN Masa Sebelum Inovasi: Bank Sampah bersifat lokal dan manual. Tidak ada sistem pelaporan atau pemantauan digital. Masyarakat terbatas pada layanan offline. Tidak ada insentif yang real-time untuk memotivasi partisipasi. Masa Setelah Inovasi: Bank Sampah dikelola melalui aplikasi mobile dan dashboard web. Data transaksi, saldo, dan setoran tersinkronisasi otomatis dan aman. Edukasi dan notifikasi dapat disampaikan langsung ke pengguna. Inovasi bersifat replikatif dan scalable ke wilayah lain. 6. CARA KERJA INOVASI Masyarakat mendaftar sebagai nasabah Bank Sampah melalui aplikasi MIRU  Green. Action Nasabah menyetor sampah ke Bank Sampah (lokasi fisik). Pengelola mencatat jenis & berat sampah melalui dashboard admin. Sistem otomatis mengonversi sampah ke saldo tabungan (berbasis harga per jenis sampah). Nasabah dapat memantau saldo, riwayat, dan edukasi lingkungan dari aplikasi. Pengelola bisa mengakses data laporan dan statistik dari dashboard web. TUJUAN INOVASI Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Bank Sampah di Distrik Mimika Baru. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui teknologi digital. Menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi. Menciptakan lingkungan bersih dan sistem ekonomi sirkular lokal yang berkelanjutan. MANFAAT INOVASI Bagi Masyarakat:Kemudahan akses dan kontrol terhadap tabungan sampah. Meningkatkan kesadaran dan motivasi memilah sampah. Bagi Pemerintah dan Pengelola:Kemudahan pelaporan dan analisis data pengelolaan sampah. Menjadi model inovasi layanan publik yang berbasis teknologi.  DAMPAK INOVASI Terjadinya transformasi sistem pengelolaan sampah di tingkat distrik secara digital. Meningkatnya jumlah nasabah Bank Sampah dan volume sampah yang berhasil dipilah. Munculnya kemandirian ekonomi warga dari hasil tabungan sampah. Terciptanya ekosistem hijau digital yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Mimika Baru.

Kebaruan / Keunggulan Inovasi Digitalisasi Layanan: Pertama di wilayah Mimika Baru yang mengintegrasikan teknologi digital untuk pengelolaan sampah. Real-Time Monitoring: Saldo tabungan sampah, setoran, dan laporan tersedia secara langsung. Interaktif & Edukatif: Menyediakan konten edukasi tentang pengelolaan sampah dan daur ulang. User-Friendly Interface: Desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan semua kalangan. Terintegrasi Data: Seluruh data nasabah, transaksi, dan sampah dikelola dalam satu sistem.

Berbasis Digital & Real-Time Transaksi setoran dan penarikan sampah tercatat secara otomatis dan real-time, meminimalkan kesalahan pencatatan manual dan meningkatkan transparansi. User-Friendly Interface Dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk masyarakat awam yang belum familiar dengan teknologi. Dashboard Ganda (Anggota & Pengelola) Menyediakan dua jenis antarmuka berbeda sesuai dengan peran pengguna: masyarakat umum dan pengelola bank sampah. Mendukung Integrasi Layanan Tambahan Bisa dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi dengan sistem e-wallet, marketplace daur ulang, atau reward system digital

Model Bisnis Berkelanjutan (Sustainability-Oriented Business Model) MIRU Go GREEN dapat dikembangkan menjadi platform layanan digital berkelanjutan yang menghasilkan pemasukan melalui fitur-fitur premium, kerja sama komersial, dan layanan tambahan bagi nasabah serta mitra daur ulang.

Kemanfaatan Inovasi Ekologis: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Sosial: Menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Ekonomi: Memberi nilai tambah dari sampah menjadi sumber pendapatan masyarakat. Teknologi: Mendorong transformasi digital pada pelayanan publik tingkat distrik.

Keberlanjutan Inovasi Untuk menjaga keberlangsungan inovasi ini, beberapa strategi dilakukan: Sosialisasi dan pelatihan rutin kepada masyarakat dan pengelola tentang cara penggunaan aplikasi. Kolaborasi dengan dinas lingkungan hidup, sekolah, dan komunitas untuk memperluas partisipasi. Peningkatan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala oleh tim IT lokal. Integrasi insentif dan reward untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan aplikasi. Pengembangan fitur tambahan ke depannya seperti marketplace daur ulang, sistem redeem saldo, dan koneksi ke lembaga daur ulang nasional.

Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan

Mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Memperbaiki Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP 

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

1. DASAR HUKUM  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Etika Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedangan Kaki Lima Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2. PERMASALAHAN  Permasalahan Makro:  Selama ini pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam proses pembentukan perda akan tetapi ketika perda tersebut telah dibentuk dan diterapkan masyarakat cenderung abai dan bersikap “masa apatis” terhadap kebijakan pemerintah. Jika masyarakat acuh, maka fungsi pemerintah pun cenderung kurang berhasil. Masyarakat Pada Umumnya belum memahami Tentang Perda/Perkada sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar Perda maupun Perkada yang berlaku. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Permasalahan Mikro: Kurang optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Persepsi masyarakat yang cenderung menganggap Satpol PP galak dan arogan   3, ISU STRATEGIS Isu Global Tujuan nomor 16 dari 17 tujuan SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Terdapat beberapa target Tujuan 16 ini yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan   Isu Nasional Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia dijuluki “negara beresiko” (country risk) yang tinggi di antara negara Asean. Country risk yang tinggi telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi negara lain untuk menanamkan modalnya (investasi) di Indoensia, bahkan investasi di dalam negeri bisa beralih ke luar negeri mencari negara dengan country risk yang rendah. Dengan kata lain gangguan ketrentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh renik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja.   Isu Lokal Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Kurang harmonisnya hubungan antara Satpol dengan masyarakat Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati perda/perkada Terganggunya proses pembangunan karena gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4. METODE PEMBAHARUAN KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN? Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif 6. CARA KERJA INOVASI Dalam setiap kegiatan Penertiban dan Penegakan Perda/Perkada dilakukan dengan lebih mengedepankan sikap humanis, dengan Aturan "5S PELDA MANIS”, yaitu: Salam Sapa Sopan Senyum Sabar   Cara kerja Inovasi adalah: Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota yang akan menegakan perda/perkada sesuai dasar hukum yang berlaku Doa (sebelum turun ke lapangan) Memberi salam Memperkenalkan nama Memperlihatkan Surat Perintah Tugas (SPT)  Memberi penjelasan tentang dasar hukum tugas Satpol PP Memberikan penjelasan tentang perda/perkada yang dilanggar Meminta identitas warga yang “ditindak” (NIK, Nama, alamat dan nomor Handphone) Meminta penjelasan dari warga tersebut mengapa sehingga melanggar perda/perkada Diskusi untuk mencari solusi dari pelanggaran perda/perkada yang dilakukan Memberikan salam penutup Doa (setelah melakukan kegiatan lapangan).

KONDISI SEBELUM ADANYA INOVASI Sebelum adanya PELDA MANIS kesadaran masyarakat Terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sangat rendah sehingga tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan Perda cenderung kurang. Masyarakat menganggap Satpol PP galak/arogan Persentase penurunan pelanggaran Perda di tahun 2022 sebesar 4,8%, di tahun 2023 ada penurunan sebesar 4,5% KONDISI SETELAH ADANYA INOVASI Setelah adanya PELDA MANIS masyarakat lebih memahami tentang Perda/perkada yang berlaku di kabupaten Mimika Dengan adanya PELDA MANIS masyarakat yang awalnya menganggap Satpol PP cenderung galak/arogan menjadi lebih dekat lagi dengan anggota Satpol PP karena pendekatan secara humanis yang dilakukan  Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi lebih optimal sehingga persentase pelanggaran Perda turun sebesar 4% di tahun 2024. Persentase penurunan ini terbesar dalam 3 tahun terakhir.

Masyarakat lebih Memahami Perda maupun Perkada serta lebih memahami tugas dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamong Praja Masyarakat tak perlu lagi takut terhadap anggota Satpol PP Penegakan Perda/Perkada menjadi lebih efektif

-

Optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perkada Adanya perubahan Persepsi masyarakat terhadap Satpol PP, dari Arogan menjadi Humanis

Menyusun Rancangan Peningkatan Teknologi Informasi yang akan di buat di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab Mimika. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pegawai untuk masyarakat sehingga Pelayanan Publik berjalan baik.

Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.               Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi

Meningkatnya pengetahuan  Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk Kasus angka Kejadian penyakit malaria menurun

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan 4. Data Lebih Cepat dan Responsif 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi 7. Meningkatkan Citra Wilayah

1.DASAR HUKUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Mimika Peraturan Bupati Mimika Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Mimika; Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 17 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2. PERMASALAHAN  Masalah Makro              Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus.              Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, khususnya di daerah endemis seperti Kabupaten Mimika. Salah satu kendala dalam pengendalian DBD adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Kegiatan Jumantik juga sering tidak berjalan optimal karena kurangnya pelibatan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi berbasis pemberdayaan yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor dalam satu gerakan terpadu.     Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. Masalah Mikro Permasalahan diperlukanya Pemantauan jentik nyamuk Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kurangnya Kesadaran dan partisipasi Masyarakat untuk Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria Kasus angka Kejadian penyakit DBD dan Malaria masih tinggi Permasalahan Yang Mendorong Perlu Dilakukannya Pemantauan Jentik Nyamuk DBD Tingginya Kasus DBD di Masyarakat Banyaknya Tempat Perindukan Nyamuk yang Tidak Disadari Kurangnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem Mobilitas Penduduk yang Tinggi Masih Rendahnya Angka Bebas Jentik (ABJ) di Banyak Wilayah Kebiasaan Hidup Tidak Bersih dan Sehat Permasalahan Diperlukannya Pemantauan Jentik Nyamuk Anopheles Malaria Masih Menjadi Masalah Kesehatan Masyarakat Perkembangbiakan Anopheles di Lingkungan Spesifik Pola Aktivitas Malam Hari dan Mobilitas Penduduk Perubahan Iklim dan Lingkungan Kekebalan Populasi Rendah di Daerah Eliminasi 3. ISU STRATEGIS Isu global tentang malaria merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang masih signifikan, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Berikut adalah gambaran umum mengenai isu global terkait malaria: 1. Penyebaran dan Dampak Global Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Pada 2023, lebih dari 240 juta kasus malaria dilaporkan secara global, dengan sekitar 600.000 kematian per tahun, sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Anak-anak di bawah usia 5 tahun adalah kelompok paling rentan, menyumbang sebagian besar kematian akibat malaria. 2. Tantangan Utama             a. Resistensi Obat Parasit malaria (terutama Plasmodium falciparum) menunjukkan resistensi terhadap obat antimalaria seperti artemisinin di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika.              b. Resistensi Insektisida Nyamuk vektor juga mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan dalam kelambu berinsektisida dan penyemprotan rumah.        c. Perubahan Iklim Perubahan iklim memperluas wilayah endemik malaria, memungkinkan nyamuk penyebar malaria bertahan di daerah yang sebelumnya tidak terpengaruh, termasuk dataran tinggi dan wilayah yang lebih dingin. Isu Nasional : Isu nasional malaria di Indonesia masih menjadi perhatian penting, terutama di wilayah-wilayah endemik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai isu malaria di tingkat nasional: Pada tahun 2022, dilaporkan lebih dari 400.000 kasus malaria di Indonesia. Sekitar 90% kasus terjadi di Papua dan Papua Barat. Angka kematian akibat malaria sudah menurun, tetapi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Langkah Pemerintah (Kemenkes RI) Menyiapkan edaran peringatan dini DBD dan Malaria ke seluruh dinas kesehatan provinsi. Menggiatkan Pekan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Distribusi larvasida dan insektisida ke daerah rawan. Memperkuat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui sekolah, puskesmas, dan media. Isu Lokal : Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di tanah Papua, terutama Kabupaten Mimika. Pada tahun 2023, Kabupaten Mimika menemukan jumlah kasus malaria terbanyak di Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 144.341 kasus. Jumlah kasus malaria di Wilayah kerja Puskesmas Karang Senang berjumlah 6.452 kasus atau sejumlah 3.81 dari kasus malaria di Kabupaten Mimika, dengan API 434,04 sedangkan pada Kelurahan Karang Senang terdapat 3.949 kasus, dengan Annual Parasite Incidence (API) 817. Total kasus DBD di Kabupaten Mimika sepanjang 2024 hingga 17 Mei diperkirakan sekitar 979 kasus. 4. METODE PEMBAHARUAN  Kondisi Sebelum Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut:  Rendahnya Partisipasi Masyarakat Masyarakat belum memahami pentingnya pemberantasan sarang nyamuk (PSN). DBD dan Malaria. Kegiatan pemantauan jentik nyamuk hanya dilakukan oleh petugas kesehatan (Jumantik) dari puskesmas. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dari jentik nyamuk. 2. Kurang Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Edukasi tentang bahaya jentik nyamuk dan cara pencegahannya belum masif. Sosialisasi program PSN belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi Setelah adanya Inovasi Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk biasanya ditandai dengan beberapa permasalahan berikut: Partisipasi Masyarakat meningkat dalam Pemantauan dan pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. Meningkatnya Inovasi dalam Edukasi dan Penggerakan Pemantauan dan Pemberantasan Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. 5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Warga dilibatkan langsung sebagai subjek dalam pengendalian DBD dan Malaria., bukan hanya objek. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan rumah dari jentik nyamuk. 2. Cakupan Pemantauan Lebih Luas dan Merata Setiap rumah tangga menjadi "jumantik" untuk rumahnya sendiri. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau petugas kini bisa dipantau secara rutin oleh warga. 3. Pemantauan Rutin dan Berkelanjutan Tidak bergantung pada jadwal kunjungan petugas kesehatan. Pemantauan bisa dilakukan harian atau mingguan oleh masyarakat secara mandiri. 4. Data Lebih Cepat dan Akurat Dengan pelibatan masyarakat dan pelaporan terstruktur, data jentik bisa diperoleh lebih cepat. Mempermudah identifikasi wilayah dengan risiko tinggi penyebaran DBD dan Malaria 5. Edukasi dan Perubahan Perilaku Meningkatkan pengetahuan warga tentang siklus hidup nyamuk dan bahaya DBD dan malaria Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 6. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor Melibatkan kader kesehatan, RT/RW, sekolah, tokoh masyarakat, bahkan lintas OPD (kesehatan, lingkungan, pendidikan). Menumbuhkan semangat gotong royong dalam pemberantasan sarang nyamuk. 6. CARA KERJA INOVASI Cara Kerja Inovasi Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik Nyamuk DBD dan Malaria. ·          Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.). ·          Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala Pelaksanaan Pemantauan Mandiri Setiap rumah tangga melakukan pemeriksaan jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Fokus pada tempat-tempat penampungan air: bak mandi, dispenser, pot bunga, talang air, dll. Genangan/Kolam yang berpotensi tempat perindukan jentik Membersihkan dan menguras tempat jika ditemukan jentik. 2. Pelaporan Hasil Pemantauan Kader atau RT mengumpulkan laporan dari masyarakat melalui:Whats App grup lingkungan/RT. 3. Monitoring & Evaluasi Puskesmas melakukan:Supervisi berkala. Pemetaan wilayah bebas jentik dan endemis. Tindak lanjut seperti fogging, edukasi tambahan, atau kunjungan rumah jika ditemukan risiko tinggi.

Menggalakkan Gerakan “1 Rumah 1 Jumantik”: Setiap rumah menunjuk satu orang (jumantik) untuk memeriksa potensi tempat berkembangnya jentik, melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan melaporkannya secara berkala

Bergerak bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan program 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang + abate, kelambu, dsb.).

-

MANFAAT INOVASI GEMAS JUMANTIK DBD dan Malaria 1. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi aktif terlibat dalam pencegahan penyakit. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga terhadap lingkungan sehat. 2. Menurunkan Risiko Penyakit DBD dan Malaria Dengan pemeriksaan rutin, sarang nyamuk dapat segera diberantas. Mengurangi jumlah jentik dan nyamuk dewasa di lingkungan sekitar. Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dan Malaria 3. Peningkatan Cakupan dan Efektivitas Pemantauan Pemantauan tidak hanya bergantung pada petugas puskesmas, tapi diperluas ke seluruh rumah tangga. Cakupan wilayah lebih luas dan berkelanjutan karena dilakukan oleh masyarakat sendiri. 4. Data Lebih Cepat dan Responsif Pelaporan dari masyarakat membantu deteksi dini wilayah rawan jentik. Memudahkan puskesmas atau dinas kesehatan dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat. 5. Meningkatkan Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Menjadi media edukasi berkelanjutan untuk semua kelompok umur, termasuk anak-anak. 6. Membangun Gotong Royong dan Kolaborasi Memperkuat kerja sama antara warga, RT/RW, kader kesehatan, dan pemerintah. Menciptakan lingkungan yang kompak, sehat, dan tangguh terhadap penyakit. 7. Meningkatkan Citra Wilayah Lingkungan yang bebas jentik dan aktif dalam PSN dapat menjadi contoh (role model) bagi wilayah lain. Menumbuhkan rasa bangga dan semangat menjaga kebersihan lingkungan

Penurunan Kasus DBD dan Malaria Secara Signifikan Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Warga Masyarakat Lebih Mandiri dan Tangguh Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

PERMASALAHAN  A. Makro 1. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 2. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. 3. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. 4. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. 6. Aksesnya yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. B. Mikro 1. Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. 2. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 3. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.  

TUJUAN INOVASI Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah: Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020- 2035.

MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum •    Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti: o    Peraturan Daerah (Perda) o    Peraturan Bupati (Perbup) o    Keputusan dan Instruksi Bupati o    dll •    Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah •    Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. •    Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum •    Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. •    Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah •    Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam: o    Penyusunan program o    Penyusunan anggaran o    Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum •    Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah •    Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. •    Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional •    JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.  

A. RANCANG BANGUN 1. DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012  tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika. 6. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. 7. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum. 2. PERMASALAHAN 1. Makro 1. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan  Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 2. Ketidaklengkapan Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia. 3. Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses. 4. Rendahnya Tingkat Sosialisasi Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal. 5. Kurangnya Pemahaman Pengguna Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien. 6. Aksesnya yang Terbatas Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi. 2. Mikro 1. Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. 2. Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal. 3. Ketergantungan pada Sistem Manual Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.   B. ISU STRATEGIS  a. Global Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH: 1. Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 2. Integrasi dan Standarisasi Data Hukum Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan. 4. Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. b. Nasional Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. 1. Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya. 2. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin. 3. Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi. c.  Lokal 1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia. 2. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat 3. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya.   C.   METODE PEMBAHARUAN  a.  Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: 1. Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. 2. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. 3. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. 4. ransparansi rendah Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. 5. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. 6. Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. 7. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. b. Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat. D.  KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH 1. Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. 2. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). 3. Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. 4. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH 1. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. 2. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. 3. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). 4. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. 5. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. 6. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika •    Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun •    Unduhan dokumen hukum dalam format PDF •    Link antar dokumen hukum yang saling terkait •    Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.   E. CARA KERJA INOVASI Berikut adalah penjelasan cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang umum diterapkan di instansi pemerintah: 1. Cara Kerja JDIH JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan: •    Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi. •    Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional). •    Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum. 2. Tahapan Kerja JDIH Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik: a. Perencanaan Dokumen •    Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan. •    Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen. b. Pengumpulan Dokumen •    Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi. c. Pengolahan dan Digitalisasi •    Klasifikasi: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll). •    Pemberian metadata: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit. •    Scanning dan pengubahan ke format PDF/legal text. d. Penginputan ke Sistem JDIH •    Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web. •    Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing). e. Verifikasi dan Validasi •    Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi. •   Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah). f. Publikasi • Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id). •  Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id). g. Pemutakhiran Data •   Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru. 3. Prosedur Kerja JDIH Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan: 1. Penerimaan dokumen hukum dilakukan oleh Bagian Hukum 2. Identifikasi jenis & status hukum dilakukan oleh Pengelola JDIH 3. Digitalisasi dilakukan oleh Operator JDIH 4. Input metadata & unggah ke system dilakukan oleh Operator JDIH 5. Verifikasi isi dan legalitas dilakukan oleh Koordinator JDIH/Hukum 6. Publikasi dokumen ke situs JDIH dilakukan oleh Admin situs 7. Backup dan sinkronisasi ke JDIHN dilakukan oleh Admin IT / Koordinator 8. Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH dilakukan oleh Koordinator JDIH   F.    HASIL INOVASI Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH: 1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu • Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses. •  Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi. 2. Website atau Portal JDIH Instansi • Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.setkab.go.id, jdih.jabarprov.go.id). •  Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum. 3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id) •  Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam     satu portal nasional. •    Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi. 4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik •    Hasil JDIH mendukung: o Transparansi pemerintahan o Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat o Penegakan hukum yang lebih akurat o Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum 5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH • Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan). •  Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan. 6. Penghargaan JDIH • Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti: o    JDIH terbaik nasional Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. o JDIH inovatif o JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum  

A.    METODE PEMBAHARUAN  a.    Sebelum penerapan inovasi Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain: 1. Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan. 2. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik. 3. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut. 4. Transparansi rendah Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi. 5. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada. 6. Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar. 7. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date. b.    Sesudah penerapan inovasi Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi: 1. Sentralisasi Dokumen Hukum Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id. 2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah. 3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan. 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah. 5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik. 6. Penghargaan Nasional Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah. Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat.  

A.    KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya: Keunikan dan Karakteristik JDIH 1. Sistem Terintegrasi Nasional JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id. 2. Spesifik untuk Produk Hukum Daerah Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb). 3. Berbasis Digital dan Online Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja. 4. Antarmuka Sederhana dan Fungsional Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung. Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH 1. Aspek Transparansi memiliki keunggulan Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. 2. Aspek Efisiensi memiliki keunggulan Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual. 3. Aspek Ketersediaan Dokumen memiliki keunggulan Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum). 4. Aspek Kepastian Hukum memiliki keunggulan Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum. 5. Aspek Pengembangan Berkelanjutan memiliki keunggulan Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya. 6. Aspek Standar Nasional memiliki keungggulan Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah. Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika •    Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun •    Unduhan dokumen hukum dalam format PDF •    Link antar dokumen hukum yang saling terkait •    Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah, hingga saat ini jumlah pengunjung di web JDIH Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 7514 jiwa dan dokumen yang sudah tersimpan sebanyak 4562 dokumen.  

-

A.    MANFAAT INOVASI Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya: 1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum •    Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti: o    Peraturan Daerah (Perda) o    Peraturan Bupati (Perbup) o    Keputusan dan Instruksi Bupati o    dll •    Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id 2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah •    Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku. •    Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah. 3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum •    Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar. •    Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan. 4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah •    Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam: o    Penyusunan program o    Penyusunan anggaran o    Pengambilan keputusan 5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum •    Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika. 6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah •    Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen. •    Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik. 7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional •    JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.  

TINGKAT KEBERLANJUTAN INOVASI JDIH KABUPATEN MIMIKA Inovasi JDIH Kabupaten Mimika dirancang untuk dapat terus berlanjut dan berkembang melalui beberapa aspek keberlanjutan, yaitu: 1. Aspek Regulasi o Didukung dengan dasar hukum berupa Peraturan Bupati Mimika tentang JDIH dan Surat Keputusan Bupati mengenai Tim Pengelola JDIH. o  Adanya regulasi internal yang memastikan pengelolaan JDIH menjadi bagian dari tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika. 2. Aspek Kelembagaan o SOP JDIH telah ditetapkan melalui SK Bupati. o Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyerahkan produk hukum dan data yang relevan untuk diunggah pada aplikasi JDIH. o Dukungan kelembagaan ditunjukkan melalui komitmen pimpinan daerah, koordinasi lintas-OPD, serta dukungan JDIHN Pusat. 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) o Pengelola JDIH secara rutin mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan studi banding guna meningkatkan kompetensi. o Kegiatan penguatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan agar tidak bergantung pada individu tertentu. 4. Aspek Anggaran o Telah dialokasikan anggaran rutin dalam APBD Kabupaten Mimika untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi JDIH. o Ke depan akan dilakukan optimalisasi kerja sama dengan OPD terkait untuk efisiensi pendanaan. 5. Aspek Teknologi dan Inovasi o Aplikasi JDIH Mimika dikelola secara berkesinambungan dengan dukungan server, domain, dan sistem keamanan data. o Dilakukan pemutakhiran aplikasi secara berkala, termasuk pengembangan integrasi dengan media sosial (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter) untuk memperluas jangkauan informasi hukum. 6. Pengembangan Website JDIH Dilakukan pengembangan website JDIH Kabupaten Mimika dengan pembaruan tampilan serta penambahan fitur “Peta Hukum”, yaitu fitur yang menampilkan posisi atau status minut usulan peraturan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), apakah masih berada pada tahap Sekretaris Daerah atau telah diteruskan kepada Bupati. 7. Produk Hukum Berbasis Barcode Mengeluarkan produk hukum berbasis barcode guna memudahkan autentikasi, akses, dan distribusi dokumen hukum secara cepat, akurat, dan efisien. 8. Aplikasi JDIH Kabupaten Mimika (JDIH KARAKA) Membangun aplikasi JDIH Kabupaten Mimika yang dapat diakses melalui Playstore dengan nama “JDIH KARAKA”, yang memiliki makna khusus: • “KARAKA” merupakan singkatan dari Mimi KA Rum Ah Kit A, sekaligus jargon resmi Bupati Mimika, Johannes Rettob. •  “Karaka” juga merupakan nama salah satu pulau di Kabupaten Mimika yang dihuni oleh masyarakat asli Mimika. • Selain itu, dalam bahasa lokal “Karaka” berarti kepiting, yang merupakan salah satu komoditas unggulan daerah. 9. Lagu Mars JDIH Kabupaten Mimika Menciptakan Mars JDIH Kabupaten Mimika dengan judul “JDIH Mimika Traa Kosong” sebagai sarana sosialisasi, motivasi, dan penguatan identitas kelembagaan JDIH Kabupaten Mimika. 10. Aspek Partisipasi dan Pemanfaatan o Dilakukan sosialisasi rutin ke OPD, masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi agar JDIH digunakan sebagai sumber informasi hukum resmi. o Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan JDIH menjadi indikator penting keberlanjutan dapat dilihat dari jumlah pengunjung web. 11. Aspek Monitoring dan Evaluasi o Pengelola JDIH melakukan evaluasi rutin tahunan bersama JDIHN Pusat untuk mengukur kinerja, kendala, dan solusi perbaikan. o  Laporan kegiatan dan capaian JDIH dilaporkan secara berkala kepada Bupati Mimika. Kesimpulan Dengan dukungan regulasi, kelembagaan, SDM, anggaran, teknologi, serta partisipasi masyarakat, inovasi JDIH Kabupaten Mimika memiliki tingkat keberlanjutan yang kuat. Ke depan, inovasi ini diproyeksikan menjadi sarana utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Mimika.  

Sektor peternakan memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi peternak di Indonesia adalah tingginya biaya pakan.Selama ini sebagian besar bahan baku pakan masih bergantung pada produk impor seperti jagung, bungkil kedelai, maupun premiks, sehingga harganya sangat fluktuatif dan rentan terhadap kondisi global. Ketergantungan terhadap pakan pabrikan atau impor menyebabkan para peternak kecil kesulitan untuk bersaing dan meningkatkan produktivitas. Kondisi ini semakin diperburuk ketika terjadi kenaikan harga bahan baku dunia, distribusi yang terganggu, atau melemahnya nilai tukar rupiah. Akibatnya, biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil ternak tidak selalu sebanding, sehingga menekan keuntungan peternak. Oleh karena itu, hadirnya inovasi pembuatan pakan lokal menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Inovasi ini tidak hanya bertujuan menekan biaya produksi, tetapi juga meningkatkan kemandirian peternak dengan tidak mengambil lagi pakan dari sisa-sisa sampah rumah tangga, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan tercipta pakan berkualitas, murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan, sehingga keberlanjutan usaha peternakan dapat lebih terjamin.

TUJUAN INOVASI  Mengoptimalkan biaya pakan ternak dengan harga yang lebih hemat Mensejahterakan peternak dan tidak bergantung pada pakan Komersial Memanfaatkan Pakan Lokal dan alternatif Meningkatkan Kualitas dan Nilai Gizi Pakan Meningkatkan Pertumbuhan dan Produktivitas Meningkatkan Kesadaran Peternak akan bahaya Pakan dari Olahan sampah dan Limbah Menumbuhkan kemandirian  Menjaga Kesehatan Ternak Secara Alami Menyediakan Pakan Olahan yang berkualitas dan sehat untuk ternak babi

MANFAAT INOVASI Banyaknya Peternak yang mendapatkan keuntungan dengan biaya pakan yang lebih murah Pakan yang baik dan teruji Kualitasnya Kesehatan Ternak yang menjadi lebih baik Mendukung Kesehatan Lingkungan yang lebih bersih Peternak Menjadi Mandiri

SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA (Strategi Peningkatan Produktivitas Daging Babi Melalui Diversifikasi Pakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Mimika) I.             DASAR HUKUM PERATURAN BUPATI No. 49 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang pakan ternak, termasuk pakan babi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur pengawasan terhadap pakan yang dapat berdampak terhadap kesehatan hewan dan manusia. Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2011 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, yang mengatur prosedur pendaftaran dan peredaran pakan ternak termasuk pakan untuk babi. Permentan No. 11/Permentan/PK.130/3/2015 Tentang Keamanan dan Mutu Pakan, yang mengatur standar bahan baku, proses produksi, pelabelan, serta pelarangan penggunaan bahan terlarang dalam pakan. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Mimika. Perda ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Mimika dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perbup ini mendukung implementasi Perda No. 11 Tahun 2012 dengan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. II.            PERMASALAHAN MAKRO : Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan di Kab. Mimika Keterbatasan Akses terhadap Bahan Baku Lokal Kurangnya Pemahaman dari peternak untuk mengolah Pakan Ternak Babi Adanya Penggunaan Pakan yang tidak sehat diberikan kepada ternak Babi dari sisa sampah rumah tangga yang diambil dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tantangan dalam Pemasaran dan Daya Saing Produk Lokal MIKRO : Masyarakat Kab Mimika rata-rata masih mengeruk sampah rumah tangga untuk diolah dan dijadikan pakan, hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan konsumen/pembeli. Penyakit pada Ternak yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pakan Keterbatasan Infrastruktur dan Akses ke Bahan Baku Ketergantungan pada Sumber Pakan yang Tidak Higienis Kenaikan Harga Pakan yang Signifikan III.           ISU STRATEGIS Isu strategis pakan ternak babi secara global mencerminkan dinamika lintas negara yang mencakup aspek ekonomi, keberlanjutan, biosekuriti, dan inovasi teknologi. Berikut adalah isu-isu strategis utama yang menjadi perhatian global:  Isu Strategis Global Pakan Ternak Babi 1. Ketahanan Pasokan dan Geopolitik Ketergantungan global pada bahan baku utama seperti kedelai dari AS/Brasil dan jagung dari Ukraina, menjadikan industri sangat rentan terhadap:Konflik geopolitik (misalnya perang Rusia-Ukraina). Gangguan rantai pasok (pandemi, embargo, larangan ekspor). Negara-negara mulai mencari diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan produksi domestik. 2. Kenaikan Harga Bahan Baku Harga kedelai, jagung, dan minyak nabati meningkat karena:Persaingan dengan industri bioenergi (misalnya biodiesel dari minyak sawit atau kedelai). Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen dan anomali cuaca. Imbas langsung pada biaya produksi daging babi dan kestabilan harga pangan global. 3. Keberlanjutan dan Dampak Lingkungan Industri pakan menghadapi tekanan untuk:Mengurangi emisi karbon dari produksi dan transportasi pakan. Mengoptimalkan efisiensi penggunaan nutrisi (Nitrogen & Fosfor) untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Munculnya tren Life Cycle Assessment (LCA) dalam mengevaluasi jejak lingkungan pakan. 4. Inovasi Teknologi Pakan Meningkatnya pemanfaatan:Feed additive canggih: enzim, probiotik, prebiotik, asam organik. Pakan presisi (precision feeding): pakan disesuaikan dengan kebutuhan individual ternak berbasis data. Fermentasi mikroba untuk memproduksi protein alternatif (misalnya Single Cell Protein). 5. Keamanan Pangan dan Biosekuriti Kasus penyakit menular global seperti ASF (African Swine Fever) mendorong regulasi ketat terhadap bahan baku pakan. Pakan dapat menjadi media transmisi virus, sehingga aspek keamanan (traceability, heat treatment) menjadi kritikal 6. Alternatif Bahan Pakan Riset dan adopsi bahan pakan non-konvensional seperti:Serangga (black soldier fly larvae). Limbah pangan yang diolah secara higienis. Alga dan mikroba sebagai sumber protein dan asam amino. Tantangan masih pada regulasi, persepsi konsumen, dan biaya produksi. 7. Pengurangan Antibiotik dalam Pakan Regulasi global yang makin ketat atas penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Didorong oleh kekhawatiran terhadap antimicrobial resistance (AMR). Menuntut pengembangan alternatif aman seperti fitobiotik dan imunostimulan. 8. Perubahan Konsumsi dan Permintaan Pertumbuhan permintaan daging babi di Asia (terutama China, Vietnam, Filipina). Perubahan pola konsumsi mendorong:Produksi daging yang “natural” dan bebas antibiotik. Traceability dan sertifikasi pakan (halal, organik, non-GMO). 9. Digitalisasi dan Big Data Penerapan Io T dan AI dalam sistem pemberian pakan dan pemantauan performa ternak. Otomatisasi feed formulation dan manajemen stok pakan menjadi tren di peternakan modern. Isu strategis pakan ternak babi secara nasional (Indonesia) sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketahanan pangan, regulasi, dan kapasitas produksi domestik. Mengingat pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, isu ini sangat menentukan daya saing peternak babi lokal. Berikut adalah isu-isu strategis utama di tingkat nasional: Isu Strategis Pakan Ternak Babi di Indonesia 1. Ketergantungan pada Impor Bahan Baku Indonesia masih sangat bergantung pada impor jagung, kedelai, bungkil kedelai, dan premiks pakan. Fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada harga pakan jadi. Krisis geopolitik atau hambatan logistik bisa menyebabkan kelangkaan pasokan. 2. Keterbatasan Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal Produksi jagung lokal belum stabil dan terkonsentrasi di daerah tertentu (misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur). Transportasi antar pulau menambah biaya distribusi, khususnya untuk peternak babi di daerah terpencil (NTT, Papua, Sumatera Utara). Persaingan dengan industri pakan unggas juga menekan pasokan untuk babi. 3. Formulasi Pakan Babi Masih Terbatas Sebagian besar industri pakan di Indonesia fokus pada ayam dan ikan. Formulasi pakan khusus babi belum banyak tersedia secara komersial. Peternak tradisional sering menggunakan campuran sederhana (bekatul, sisa makanan), yang kurang memenuhi kebutuhan nutrisi optimal. 4. Regulasi dan Pengawasan Lemah Kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kandungan gizi pakan komersial di pasar. Tidak semua produk pakan babi mengikuti standar SNI. Belum ada regulasi nasional yang mendorong pengembangan pakan alternatif untuk babi secara terstruktur. 5. Minimnya Riset dan Inovasi Pakan Babi Penelitian mengenai formulasi pakan efisien, aditif alami, dan teknologi pengolahan bahan lokal masih terbatas. Universitas dan lembaga riset umumnya lebih fokus pada ayam dan sapi. 6. Pemanfaatan Bahan Lokal dan Limbah Pertanian Potensi besar dari bungkil kelapa, dedak padi, onggok, singkong, daun ubi kayu, dan limbah agroindustri. Tantangan: kualitas nutrisi rendah, toksin, dan kebutuhan pengolahan sebelum digunakan. 7. Pengaruh Penyakit Ternak Wabah seperti ASF (African Swine Fever) berdampak besar terhadap permintaan dan suplai pakan. Biosekuriti pakan belum menjadi standar umum di banyak peternakan rakyat. Masih minim penerapan sistem traceability pakan. 8. Ketimpangan Skala Usaha Peternak Sebagian besar peternak babi di Indonesia adalah peternak kecil yang kesulitan membeli pakan jadi dalam jumlah besar. Harga pakan di tingkat pengecer lebih mahal, mempersempit margin keuntungan peternak kecil. 9. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Belum ada program insentif khusus untuk pengembangan pakan babi. Minimnya subsidi bahan baku dan dukungan feedmill skala kecil di wilayah sentra ternak babi. IV.          METODE PEMBAHARUAN 1. Sebelum Inovasi Aspek Bahan Pakan      Kondisi Sebelumnya = Didominasi oleh pakan Toko dan Hasil Pemungutan sampah Aspek Penyajian Kondisi Sebelumnya= Pakan kering dan Hasil olahan sampah yang dimasak/direbus Aspek Sumber Informasi  Kondisi Sebelumnya = Berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan Aspek Keseimbangan Nutrisi Kondisi Sebelumnya= Pakan toko memenuhi standar namun harga masih tinggi sedangkan pakan hasil olahan sampah tidak memenuhi standar dan sangat  tidak baik bagi kesehatan ternak dan pembeli 2. Sesudah Inovasi Aspek Bahan Pakan Kondisi Setelah Inovasi = Penggunaan bahan baku (tepung jagung,  tepung ikan,Dedak Padi, Konsentrat NP 51 )  Aspek Teknik Pengolahan      Kondisi Setelah Inovasi = Pencampuran bahan baku pakan / 50 kg               dengan persentase : 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Aspek Formulasi Nutrisi  Kondisi Setelah Inovasi = Hasil Fermentasi dengan menambahkan Vitamin Pignox mampu menaikkan berat badan pada ternak babi Aspek Harga  Kondisi Setelah Inovasi = Pakan olahan dapat digunakan untuk FASE         GROWER dan memiliki selisih harga relatif lebih  murah dibanding harga pakan Toko dengan selisih Rp 117.200 Aspek Stok bahan Kondisi Setelah Inovasi = Bahan Baku mudah didapat pada Suplier   Dampak Positif Inovasi - Harga yang lebih murah - Kualitas Pakan yang baik dan teruji - Pertumbuhan Ternak babi Lebih Cepat - Bahan Baku yang mudah didapat  - Kesehatan Babi Lebih Baik - Lingkungan Lebih Bersih - Produktivitas Meningkat V.            KEUNGGULAN/KEBAHARUAN  Keunggulan Inovasi SPANGGAL DAGING KAS MIMIKA : Bagi Peternak: 1. Efisiensi Biaya Produksi Pakan menyumbang 60–70% dari biaya produksi ternak, sehingga inovasi pakan yang lebih murah tapi tetap bergizi sangat mengurangi biaya operasional. Contoh: Penggunaan limbah pertanian seperti dedak, onggok singkong, atau fermentasi jerami bisa menekan biaya dibandingkan pakan komersial impor. 2. Meningkatkan Performa Ternak Pakan inovatif biasanya disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi yang spesifik, seperti protein, energi, mineral, dan vitamin sesuai fase pertumbuhan (starter, grower, finisher). Hasilnya: pertumbuhan lebih cepat, efisiensi pakan meningkat, dan bobot panen optimal. 3. Menurunkan Ketergantungan pada Bahan Impor Inovasi berbasis bahan lokal (singkong, bungkil kelapa, daun ubi, lamtoro) mengurangi ketergantungan pada jagung atau kedelai impor. Hal ini membuat peternak lebih tahan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. 4. Peningkatan Kesehatan Ternak Pakan fermentasi atau yang ditambah probiotik dan enzim alami dapat:Menyeimbangkan mikroflora usus. Mengurangi kejadian penyakit pencernaan. Mengurangi kebutuhan antibiotik dan risiko resistensi antimikroba. 5. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Inovasi seperti pakan rendah nitrogen dan fosfor, atau pakan dari limbah organik, membantu mengurangi polusi lingkungan. Peternakan menjadi lebih ramah lingkungan dan selaras dengan tren pertanian hijau. 6. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Memberdayakan petani lokal sebagai penyedia bahan baku (misalnya daun singkong, bungkil inti sawit). Menumbuhkan ekonomi sirkular antara peternak dan petani dalam satu ekosistem. 7. Daya Saing Produk Lebih Tinggi Daging babi yang dihasilkan dari pakan alami atau fermentasi memiliki nilai jual lebih tinggi karena:Kualitas daging lebih baik (tekstur, lemak). Dianggap lebih alami dan bebas residu antibiotik oleh konsumen. 8. Fleksibilitas dan Adaptasi terhadap Krisis Peternak bisa menyesuaikan komposisi pakan sesuai musim atau harga pasar bahan baku. Inovasi memungkinkan pembuatan formulasi pakan sendiri (home-mix) yang efisien. 9. Potensi Bisnis Turunan Peternak bisa mengembangkan usaha tambahan dengan memproduksi dan menjual pakan olahan ke peternak lain. Menjadi peluang ekonomi baru di pedesaan. Bagi Konsumen: Jaminan keamanan pangan: NKV memastikan bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk hewan: Konsumen akan lebih percaya dengan produk hewan yang memiliki NKV karena jaminan keamanan dan kualitasnya. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman. Bagi Pemerintah: Meningkatkan keamanan pangan nasional: NKV membantu pemerintah dalam memastikan keamanan pangan nasional dengan menjamin bahwa produk hewan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar higiene sanitasi yang ditetapkan. Meningkatkan daya saing produk hewan nasional: NKV membantu pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk hewan nasional di pasar domestik dan internasional. Meningkatkan pendapatan negara: NKV dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk hewan. Meningkatkan kesehatan masyarakat: NKV dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) melalui produk hewan yang tidak aman VI. CARA KERJA INOVASI Bahan Pencampuran Pakan menggunakan bahan-bahan baku yang tersedia di Kab. Mimika dengan harga yang relatif murah seperti Konsentrat (NP 51) Tepung Jagung,Dedak Padi, Tepung Ikan. Pencampuran bahan baku pakan /50 kg dengan persentase :  Penimbangan 10 kg Konsentrat (NP 51) 7,5 Kg Dedak Padi 25 Kg Tepung Jagung 7,5 Kg Tepung Ikan Vitamin Pignox Kemudian dicampur dan diolah menggunakan mesin ,setelah tercampur pakan olahan ditimbang kembali untuk diberikan kepada ternak babi 

Inovasi Spanggal Daging Kas Mimika Merupakan Inovasi  pembuatan pakan lokal yang di gagas langsung oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika dengan menggunakan bahan baku lokal dan campuran yang sudah teruji menghasilkan pakan bernutrisi tinggi untuk ternak babi serta lebih ekonomis dibanding pakan pabrik

Riset Dasar dan Formulasi Bahan baku lokal sudah diidentifikasi, kandungan nutrisi diteliti, dan formula pakan diuji di laboratorium maupun lapangan. Ekonomis Biaya produksi pakan lebih murah dibandingkan pakan pabrikan. Mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. Ketersediaan Bahan baku berasal dari potensi daerah (limbah pertanian, agroindustri, tanaman lokal), sehingga lebih mudah diperoleh sepanjang tahun. Nutrisi Terjaga Melalui pengolahan fermentasi atau pencampuran tepat, kandungan protein, serat, dan energi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Ramah Lingkungan Mengurangi limbah organik yang mencemari lingkungan dengan cara mengolahnya menjadi produk bermanfaat. Kemandirian Peternak Peternak tidak lagi terlalu bergantung pada harga pasar global, melainkan bisa memproduksi sendiri. Fleksibilitas & Adaptif Formula bisa disesuaikan dengan jenis ternak (unggas, ruminansia, ikan) dan kondisi bahan di lapangan. Pemberdayaan Lokal Membuka peluang usaha baru bagi UMKM desa dalam produksi pakan, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

-

Bagi Peternak Menekan biaya produksi karena pakan lebih murah. Mengurangi ketergantungan pada pakan impor/pabrikan. Memberi fleksibilitas dalam formulasi sesuai jenis ternak dan kondisi lapangan. Meningkatkan produktivitas ternak karena ketersediaan pakan lebih terjamin. Bagi Lingkungan Mengurangi limbah pertanian dan agroindustri dengan mengolahnya menjadi pakan bernilai guna. Mendukung konsep zero waste dan ekonomi sirkular. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah organik. Bagi Ekonomi Daerah Membuka peluang usaha baru di bidang produksi dan distribusi pakan lokal. Memberdayakan UMKM dan kelompok peternak Mengurangi ketergantungan pada bahan impor Bagi Ketahanan Pangan Nasional Menjamin ketersediaan protein hewani dengan mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Membantu menjaga stabilitas harga produk ternak di pasaran. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi potensi lokal.

Inovasi pakan saat ini telah masuk pada tahap penelitian SILAPATI ( Sistem Informasi Laboratorium Pakan Ternak Indonesia) yang apabila pakan sudah memenuhi standar dan teruji secara kualitas bahan dasarnya maka akan diterbitkan Sertifikat Pakan dan kemudian sudah bisa dipasarkan secara luas. Fungsi Sertifikat SILAPATI Jaminan mutu → memastikan pakan memenuhi standar gizi dan keamanan. Legalitas → bisa digunakan untuk kepentingan usaha, perdagangan, atau pengadaan pemerintah. Referensi formulasi → membantu peternak/produsen dalam menyusun komposisi pakan sesuai kebutuhan ternak. Pendukung kebijakan → menjadi data valid bagi pemerintah untuk memantau kualitas pakan di lapangan.

kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, menyerang saraf tepi, kulit, mata, dan saluran pernapasan. Kusta bersifat menular melalui droplet dari hidung atau mulut penderita, meskipun penularannya membutuhkan kontak langsung dan jangka panjang dengan penderita yang tidak diobati. Penyakit ini juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi karena stigma negatif yang melekat pada penderitanya, yang menyebabkan pengucilan dan diskriminasi. Penyebab dan Penularan Penyebab: Kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae Penularan: Penularan terjadi melalui percikan ludah atau droplet dari hidung atau mulut penderita yang tidak diobati, terutama saat batuk atau bersin Dampak dan Gejala Dampak Medis:  Kuman ini pertama kali menyerang saraf tepi, yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan kulit, mata, saluran pernapasan bagian atas, dan jaringan tubuh lainnya Dampak Sosial:  Kusta sering kali menyebabkan masalah sosial seperti stigma dan pengucilan terhadap penderitanya, yang dapat mengarah pada depresi dan isolasi sosia Gejala:  Penyakit ini dapat ditandai dengan munculnya lesi atau noda di kulit, rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki

menemukan kasus kusta sedini mungkin di Distrik Mimika Barat Jauh menekan angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh meningkatkan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Dengan menemukan kasus kusta sedini mungkin dan mencegah komplikasi serta penyebaran penyakit, Deteksi Dini memungkinkan pengobatan yang lebih cepat dan efektif, mengurangi risiko kecacatan dan stigma sosial, serta memutus rantai penularan

terwujudnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh Berkurangnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh  Dengan mendeteksi kusta sejak dini, pengobatan dapat segera dimulai, yang dapat mencegah perkembangan penyakit dan komplikasi lebih lanjut, seperti kerusakan saraf dan kecacatan fisik, mengurangi risiko kecacatan, mencegah penularan dan menghilangkan stigma di masyarakat.

I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penyakit Kusta 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/308/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kusta II. PERMASALAHAN Masalah Makro Penyakit Kusta, juga dikenal sebagai lepra, adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan saluran pernapasan atas. Meskipun kusta dapat menyebabkan kerusakan saraf dan jaringan tubuh lainnya jika tidak diobati, penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat.  Menurut WHO, kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, yang terutama menyerang kulit, saraf tepi, mata, dan selaput lendir saluran pernapasan bagian atas. Kusta dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, sehingga dapat menimbulkan kecacatan jika tidak ditangani dengan tepat. WHO mengklasifikasikan kusta menjadi dua tipe berdasarkan jumlah lesi kulit, yaitu pausibasiler (PB) dan multibasiler (MB) Penanggulangan penyakit kusta menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini, serta upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif. Kusta, meskipun bias diobati, masih menyebabkan stigma di masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup penderita.  Penanggulangan kusta melibatkan upaya medis, sosial, dan psikologis untuk mengurangi angka kejadian, mencegah cacat, dan mendukung penderita dalam menjalani hidup.  Masalah Mikro Wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu berada di Distrik Mimika Barat Jauh. Distrik Mimika Barat Jauh merupakan distrik terluar, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Mimika, Provinisi Papua Tengah, dengan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Jaraknya dari ibukota Kabupaten, sekitar 250km, yang dapat diakses dengan penerbangan perintis maupun melalui perahu via laut.  Kondisi geografis ini menimbulkan berbagai keterbatasan dalam pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, termasuk kesehatan. Permasalahan terkait Penyakit Kusta di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Potowaiburu: lambatnya deteksi penyakit Kusta di Distrik Mimika Barat Jauh meningkatnya angka kejadian baru di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kurangnya sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit Kusta di wilayah Distrik Mimika Barat Jauh III. ISU STRATEGIS Isu Global Kusta masih ditemukan di beberapa negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara dengan jumlah kasus tertinggi termasuk India, Indonesia, Brasil, dan beberapa negara Afrika. Kusta seringkali dikaitkan dengan stigma sosial dan diskriminasi, sehingga penderita merasa terisolasi dan enggan mencari pengobatan. Hal ini memperburuk penanganan dan kontrol penyakit. WHO menetapkan target eliminasi kusta sebagai masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Program global yang fokus pada deteksi dini, pengobatan lengkap, dan pengurangan stigma. Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDG’s) 3.3 yaitu penurunan 90% jumlah orang yang membutuhkan intervensi terhadap penyakit-penyakit AIDS, Tuberculosis, Malaria, dan penyakit tropis terabaikan yaitu Kusta dan Filariasis.  Isu Nasional 1. Pentingnya Pengetahuan: Penting untuk memahami bahwa kusta adalah penyakit yang bias diobati, tidak menular dengan mudah, dan tidak menyebabkan kecacatan yang parah jika diobati secara dini. 2. Upaya Medis: Pengobatan kusta melibatkan pemberian obat-obatan yang efektif untuk membunuh bakteri penyebab kusta (Mycobacterium leprae). Obat-obatan ini, yang dikenal sebagai multidrug therapy (MDT), telah berhasil mengurangi angka kejadian kusta secara signifikan. 3. Upaya Sosial dan Psikologis: Penyakit kusta sering kali menyebabkan  stigma di masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup penderita. Upaya untuk mengatasi stigma ini, misalnya melalui kampanye edukasi dan dukungan emosional, sangat penting. 4. Upaya Pencegahan: Pencegahan kusta melibatkan upaya untuk menghindari kontak dekat jangka panjang dengan penderita kusta yang belum diobati, serta menjaga kebersihan lingkungan.  Target Eliminasi Kusta untuk tingkat provinsi yaitu pada tahun 2019, dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2024. IUntuk tahun 2024- 2030 dilakukan upaya untuk menurunkan angka prevalensi Kusta tingkat nasional sampai kurang dari 0,05 per 10.000 penduduk. Indikator pencapaian target Eliminasi Kusta berupa angka prevalensi

metode jemput bola ke lokasi rumah penderita kusta untuk Deteksi Dini sebaran penyakit Kusta sesuai dengan kondisi geografis di wilayah pesisir Barat Mimika, dimana akses masyarakat ke layanan di Puskesmas terkendala terbatasnya sarana transportasi air dari kampung-kampung ke ibukota distrik (lokasi Puskesmas) pendekatan secara kekeluargaan meningkatkan dukungan emosional bagi masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat tradisional yang terbatas aksesnya kepada edukasi kesehatan dan sanitasi lingkungan

Peningkatan yang diupayakan dalam DEDIPEKU adalah Metode Di GITALISASI.   hal ini penting karena sangat mempermudah petugas dalam mengambil data responden dan pengawasan respon  agar pelayanan publik yang dilakukan dapat maksimal, serta memiliki rekam digitalyang baik.

-

Manfaat Inovasi DEDIPEKU ( Deteksi Dini dan Pecegahan Penyakit Kusta): Umum Sebagai Bahan Informasi atau edukasi ( Promotif) guna Pencegahan ( Preventif) Penyakit Kusta dan Percepatan Penyembuhan Penyakit Kusta( Kuratif) Khusus : Sebagai Motivasi Baru bagi Nakes dalam menjalankan kegiatan DEDIPEKU ( Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta)

Dedipeku merupakan inovasi yang tingkat kerberlanjutannya akan TERUS BERLANGSUNG, hingga masyarakat di daerah wilayah kerja BLUD  Puskesmas Potowaiburu di distrik mimika barat jauh terhindar dari penyakit kusta.